Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

Oleh Muhammad Toharudin

23 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA”

Disusun oleh
:
Muhammad Thoharudin 15210010
Yasser Arafat 1521000

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MALAHAYATI
BANDAR LAMPUNG
2017

AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA

Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan yang
signifikan sejak dikeluarkannya. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan serta turunan peraturan lain yang terkait.
Secara umum, sistem akuntansi pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua bagian
besar, yaitu sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SSAP) adalah serangkaian prosedur baik manual
maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.
Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi
negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN
(terkait dengan dana dekonsntrasi dan dana tugas pembantuan). Oleh karena itu, SAPP tidak
dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakan APBD) lembaga
keuangan negara, serta BUMN/BUMD
Pelaksanaan SAPP sangat terkait dengan pihak pihak pengelola keuangan negara
yang dapat digambarkan pada bagian berikut.

Pihak Pihak Pengelola Keuangan Negara

PRESIDEN
Pemegang Kekuasaan PKN

MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN

UTANG DAN
HIBAH

PENERUSAN
PINJAMAN

MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN

INVESTASI

MENTERI
KEUANGAN
PENGGUNA
ANGGARAN

SUBSIDI
BELANJA
LAIN LAIN

TRANSFER
KE DAERAH

MENTERI KEUANGAN SELAKU
PENGELOLA FISKAL (BUN
DAN PENGGUNA ANGGARAN
BAPP)

BADAN
LAINNYA

Berikut Tujuan SAPP.
1. Penjagaan aset agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses
pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan
standar
2. Memberikan informasi yang relevan (relevance) menyedeiakan informasi yang
akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat,
baik secara nosional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja,
untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan
akuntabilitasasi
3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi
dan pemerrintahan pusat secara keseluruhan.

TRANSAKSI
KHUSUS

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan,
dan pengendalian dan keuangan pemerintah secara efisien.
SAPP dilaksanakan oleh menteri keuangaan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah
dalam kepemilikan kekayan negara yang dipisahkan. SAPP terdiri atas Sistem Akuntansi
Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem yang memproses data transaksi utang
pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum
negara, serta akuntansi umum. Sementara itu, SAI memproses data transaksi keuangan,
barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh kemenerian negara.

SAPP dan Subsitem-subsistemnya
DJKN

SAPP

SAI

SAK

SA

SIMAK
BMN

SIAP

SAU

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
Sistem akuntansi pusat astem Akuntansi dalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BN) yang tersdiri atas laporan Realisasasi
Anggaran, Neraca, Lpaoran Arus Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Possisi Penerusan
Pinjaman, dan Laporan Investasi Pemerintah.

SA-BUN terdiri atas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistem Akuntansi Pusat (SIAP)
Sistem Akuntansi Utang Pmemrintah dan Hibah (SA-UP&H)
Sistem Akuntansi, Investasi Pemerintah (SA-IP)
Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
Sitem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP)
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK)
Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)

Sistem Akuntansi Pusat (SI-AP)
I. Pengertian
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara.
II. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pusat
Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP merupakan subsistem dari Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SiAP dilaksanakan Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SiAP terdiri dari:
1. SAKUN, yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN.
2. SAU, yang menghasilkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran.
Ditjen PBN melaksanakan SiAP dengan melibatkan unit pemproses data sebagai berikut:
1. KPPN;
2. Kanwil DJPBN;
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara
4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK).
III. Proses Akuntansi Pada Sistem Akuntansi Pusat
Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari:
1. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan
Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi
Anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui
rekening KPPN. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan
kerja di wilayah kerjanya. KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat KPPN dan
menyampaikannya beserta data akuntansi berupa ADK ke Kanwil Ditjen
PBN selaku UAKBUN-Kanwil. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran
Bantuan Luar Negeri (BLN) yang membebani Rekening Khusus menyampaikan

2.

3.

4.

Laporan Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (Dit. APK).
Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan
Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran, dan
Neraca SAU berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh KPPN di
wilayah kerjanya dan data dari unit khusus. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUNKPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta
data transaksi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN
mengirimkan Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke Dit. APK.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P DPKN memproses
transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor Pusat termasuk
penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KUN, serta
menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) selaku UAPBUN
memproses data APBN, data dari Unit Khusus serta menerima data dari unit-unit
terkait dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah pusat.

IV. Evaluasi Sistem Akuntansi Pusat
Basis Akuntansi
Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca.
Pendekatan dengan basis ini menyebabkan SiAP memiliki kelebihan dan sekaligus
kekurangan diataranya,
1. Pelaksanaannya “relatif” lebih mudah dan low cost (biaya saat penilaian aset
ekonomi menjadi tidak setinggi saat full accrual diterapkan).
2. Laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Misalnya dalam kebijakan akuntansi pendapatan, …Pendapatan diakui pada saat
diterima pada rekening kas umum negara…, ini menyebabkan pemerintah tidak
memunculkan perkiraan pendapatan yang terutang sehingga realisasi pendapatan
menjadi seolah-olah kecil. Padahal sebenarnya ada sumber daya ekonomi yang
memang nyata-nyata berhak dan bisa diakui sebagai pendapatan, namun tidak
dicatat. Mungkin ini salah satu faktor mengapa APBN kita tidak bisa lepas dari
kata defisit setiap tahunnya. Buktinya dua tahun setelah New Zealand
menerapkan full accrual langsung terjadi perubahan signifikan, yakni APBN-nya
menjadi surplus.
3. Cash toward Accrual yang diterapkan SiAP mengabaikan beberapa pertimbangan
akuntansi yang diterima umum. Contoh GASB dengan modified accrual
basis (kurang lebih masih mirip dengan Cash Toward Accrual-nya SAP), dalam
pelaksanaan pengakuan pendapatannya memasukkan pendapatan yang masih
bisa ditagih dalam kurun waktu 30 hari (setelah tahun anggaran) sebagai
pendapatan tahun berjalan. Ini sejalan dengan pengertian cash equivalent yakni
segala sumber daya ekonomi yang dapat diuangkan dalam waktu kurang dari 60
hari mis. persediaan, surat berharga jk. pendek, piutang, dll. Namun dalam SiAP
(atau tepatnya SAP) hal ini tidak kita temui.

Standar Akuntansi Pemerintah
Diamanatkan dalam UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/ 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, bahwa tugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah
dilaksanakan oleh suatu komite standar yang “independen”. Pada kenyataannya pernyataan
ini diragukan, beberapa alasannya antara lain.
1. Berdasarkan Kepres No 2/ 2005 tentang Perubahan atas Kepres No 84/ 2004
tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan dalam pasal 3
ayat (2) bahwa yang termasuk dalam anggota Komite Konsultatif adalah para
birokrat yang notabene aparatur pemerintah/ eksekutif mis. Dirjen
Perbendaharaan, Dirjen Bina Administrasi, Staf ahli Menkeu, dll. Artinya
pemerintah menerapkan standar untuk dirinya sendiri, tentunya saja ini
bertentangan dengan indepent in apperance. Seharusnya anggota KSAP (komite
standar akuntansi pemerintahan) tidak hanya terdiri dari para praktisi dalam
pemerintahan tetapi juga praktisi dan akademisi akuntansi sektor publik secara
umum serta melibatkan unsur pengawas (dalam hal ini BPK).
2. Adanya unsur pemerintah, bahkan mayoritas memungkinkan terjadinya benturan
kepentingan (praktek politisasi) dan menurunkan kualitas independensi SAP yang
dihasilkan.
Mekanisme SiAP
Pelaksanaan akuntansi yang berjenjang, beberapa kali proses rekonsiliasi, dan melibatkan
banyak dokumen pendukung itulah yang tercermin dalam prodesur implementasi SiAP.
Kondisi ini memiliki pengaruh terhadap efektifitas, efesiensi, dan evaluasi terhadap SiAP itu
sediri antara lain:
1. Efektifitas, beberapa sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang
memadai dalam mengimplementasikan SiAP. Bisa jadi, ini juga merupakan salah
satu indikasi bahwa SiAP memang terlalu rumit dan butuh penyederhanaan.
2. Efesiensi, jumlah KPPN yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia otomatis
menguras sumber daya yang tidak sedikit. Satu-satunya yang menjadikan SiAP
seolah-olah sederhana adalah penerapan teknologi komputer. Sehingga apabila
memungkinkan, pasti akan menjadi suatu keputusan yang bijak apabila
diupayakan usaha-usaha untuk menyederhanakan mekanisme dan
pengimplementasiannya.
3. Evaluasi, dalam pelaksanaannya SiAP tidak disertai prosedur evaluasi yang segera
memberikan rekomendasi secara memadai. Ini dikhawatirkan dimungkinkannya
pemanfaatan atas kesalahan sistem oleh oknum-oknum tertentu sehingga dapat
merugikan negara.
Besarnya jumlah dokumen pendukung, luasnya scope, dan rumitnya prosedur pelaksanaan
SiAP juga akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor/ lembaga pengawas menjadi
wajib memerlukan tambahan kompetensi khusus untuk mengkaji SiAP. Ini memunginkan
terjadinya praktek penyimpangan seperti ENRON Corp, yakni salah satu faktornya adalah
rumitnya implementasi bisnis sehingga auditor kesulitan memahami pengendalian internal
yang memadai.

Bagan Akun Standar
Dalam peraturan Menkeu disebutkan SiAP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Namun
dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan penafsiran atas penerapan akun standar.
Ini merupakan salah satu kritik bahwa SiAP tidak general accepted.

Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H)
Sistem Akuntasni Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H) menghasilkan Laporan Realisasi
Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan pembiyayaan dan pengeluaran
pembiayaan, serta neraca.
SAUP&H dilaksanakan oleh Direktorak Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit
Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN). Transaksi pengelolaan utang terdiri atas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri
Pembayaran cicilan utang luar negeri
Pembayaran cicilan utang dalam negeri
Penerimaan utang luar negeri
Penerimaan utang dalam negeri
Penerimaan hibah.

Dokumen sumber pengelolaan utang terdiri atas dokumen anggaran, dokumen
pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk
pengelolaan utang. Pemrosesan dokumen sumber ini akan menimbulkan pengeluaran
pembiayaan dan penurunan nilai utang.

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
Sistem ini menghasilkan neraca dan LRA dan dilaksanakan oleh unit yang menjalankan
fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemeintah, yaitu Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Departemen Keuangan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara
Umum Negara (UAPBUN) memproses data transaksi investast permanen yang merupakan
bahan penyusunan laporan investasi. Kemudian, laporan tersebut dikirimkan ke Unit
Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-AP) menghasilkan LRA dan neraca, serta
dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan.
Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN memproses data
transaksi penerusan pinjaman yang merupakan bahan penyusunan Laporan Penerus
Pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui Subsidiary Loan
Agreement (SLA) dan dana bergulir. Laporan Pinjaman yang dihasilkan ke UABUN.

Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) menghasilkan LRA dan neraca dan
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Transaksi transfer pada pemerintah daerah terdiri atas :
1. Belanja Dana Perimbangan,
2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN memproses data trasnsaksi
dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dikomen penirimaan, dan dokumen lain yang
dipersamakan untuk transfer kepada Pemerintah Daerah yang berupa Belanja Dana
Perimbangan dan Belanja Otonomi Khusus serta penyesuaian. Dengan data tersebut,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Memiliki bahan penyusunan Laporan Transfer
ke Daerah yang kemudian dikirimkan ke UAPBUN.

Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)
Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) menghasilkan LRA dan Neraca atas transaksi badan
lainnya. SA-BL ini dilaksanaka oleh unit unit eselon I di lingkup Departemen Keuangan.
Unit-unit eselon 1 yang berdiri wewenang oleh menteri keuangan selalu UPBUN
umtuk memproses data transaksi dari badan lainnya yang kemudian diiberikan kepada
UPBUN.

Sistem Akuntansi Intansi (SAI)
SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan
data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada
kementrian Negara/lembaga.
SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu :

1.
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), subsistem dari SAI yang mengolah dokumen
sumber untuk menghasilkan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca,
dan catatan atas laporan keuangan milik kementrian/instansi.
2.
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), subsistem dari SAI yang merupakan
serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara
serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem
Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan
informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta
pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. Disamping
menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian
Negara/Lembaga.SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi
kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan
manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. SABMN diselenggarakan oleh unit
organisasi Akuntansi BMN dengan memegang prinsip-prinsip:
Ketaatan, yaitu prinsip Akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan
prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
Konsistensi, yaitu akuntansi BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Kemampubandingan, yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga
menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
Materialitas, yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh
informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
Obyektif, yaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Kelengkapan, yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga

pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA).
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem
pokok berikut :

1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD)
SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan
menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD.
2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD)
SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu:
a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan
laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD.
b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi
resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu
(lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan
Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda).
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem
Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang
secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama
bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang
terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket
perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi
di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan
Keuangan Negara.
Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari
sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut
di atas.Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca,
Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas
Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari
permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban
keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi
logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat.
Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. 1.Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses pe-

nyusunananggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya,
serta
penerapan standar akuntansi;
2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam
memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana
pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan
3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan,
maupun dalam perhitungannya.
Jenis Transaksi
Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan
struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi Non-Kas Pemda, dan
transaksi Rekening Antar-Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Di samping itu,
berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke dalam akuntansi untuk
transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang
ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.
 Pendapatan Derah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,
yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan
tidak perludibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi: Belanja
Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak
Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan
program.
 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan,
Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam
transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran
adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana
cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah;
Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang
termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan
surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah.

Transaksi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi
atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian;
pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang
bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.
 Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian
Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat
jurnal dan telah diposting ke buku besar; sedangkan penyesuaian adalah transaksi
penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang,
utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang
belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
 Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas
Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh
Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang
dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja). Pengakuan Utang, jika dalam hal ini
adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan
transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja
lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang
jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan
oleh PPKD.
 Depresiasi
Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker.
 Transaksi yang bersifat Accrual dan Prepayment
Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah
dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran
kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).
 Hibah Selain Kas
Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran
sumber ekonomi nonkas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung
konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.
 Prosedur Akuntansi
2.5.1 Persamaan Akuntansi
Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini.
Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat
diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut:
Keterangan: Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi di SKPD
dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku
tahap persamaan satu sampai tiga.


SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Dalam konstruksi keuangan Negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
Dalam pelaksanananggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi
dua,yaitu:
1.Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja.
2.Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda.
KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu:
• akuntabilitas,
• manajerial, dan
• transparansi
ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH
• Dasar Kas
• Asas Universalitas
• Asas Bruto
• Dana Umum
Entitas
Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian
bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur
pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran
suatu fungsi pemerintah daerah.
KARAKTERISTIK SAPD
1. Basis Akuntansi SAPD
2. Sistem Pembukuan Berpasangan
3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
4. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Satuan Kerja Pemerintah Daerah
Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data,
pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah. Kode perkiraan
seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan
laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Hal ini diatur
melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya.
Kode Rekening

SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA
1. Akuntansi Pendapatan
2. Akuntansi Belanja
3. Akuntansi Aset
4. Akuntansi selain Kas Prosedur
Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya:
a. Koreksi kesalahan pencatatan
b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas
c. Jurnal depresiasi
d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment.

SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA.
5. Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Judul: Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

Oleh: Muhammad Toharudin


Ikuti kami