Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

Oleh Muhammad Toharudin

121,7 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

TUGAS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK “AKUNTANSI PEMERINTAH INDONESIA” Disusun oleh : Muhammad Thoharudin 15210010 Yasser Arafat 1521000 FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI UNIVERSITAS MALAHAYATI BANDAR LAMPUNG 2017 AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA Perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta turunan peraturan lain yang terkait. Secara umum, sistem akuntansi pemerintah di Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SSAP) adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsntrasi dan dana tugas pembantuan). Oleh karena itu, SAPP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang menggunakan APBD) lembaga keuangan negara, serta BUMN/BUMD Pelaksanaan SAPP sangat terkait dengan pihak pihak pengelola keuangan negara yang dapat digambarkan pada bagian berikut. Pihak Pihak Pengelola Keuangan Negara PRESIDEN Pemegang Kekuasaan PKN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN UTANG DAN HIBAH PENERUSAN PINJAMAN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN INVESTASI MENTERI KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN SUBSIDI BELANJA LAIN LAIN TRANSFER KE DAERAH MENTERI KEUANGAN SELAKU PENGELOLA FISKAL (BUN DAN PENGGUNA ANGGARAN BAPP) BADAN LAINNYA Berikut Tujuan SAPP. 1. Penjagaan aset agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar 2. Memberikan informasi yang relevan (relevance) menyedeiakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nosional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitasasi 3. Memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerrintahan pusat secara keseluruhan. TRANSAKSI KHUSUS 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dan keuangan pemerintah secara efisien. SAPP dilaksanakan oleh menteri keuangaan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayan negara yang dipisahkan. SAPP terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem yang memproses data transaksi utang pemerintah, investasi pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, kas umum negara, serta akuntansi umum. Sementara itu, SAI memproses data transaksi keuangan, barang, dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh kemenerian negara. SAPP dan Subsitem-subsistemnya DJKN SAPP SAI SAK SA SIMAK BMN SIAP SAU Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) Sistem akuntansi pusat astem Akuntansi dalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BN) yang tersdiri atas laporan Realisasasi Anggaran, Neraca, Lpaoran Arus Kas, Laporan Posisi Utang, Laporan Possisi Penerusan Pinjaman, dan Laporan Investasi Pemerintah. SA-BUN terdiri atas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sistem Akuntansi Pusat (SIAP) Sistem Akuntansi Utang Pmemrintah dan Hibah (SA-UP&H) Sistem Akuntansi, Investasi Pemerintah (SA-IP) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) Sitem Akuntansi Bagian Anggaran Perhitungan dan Pembiayaan (SA-BAPP) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) Sistem Akuntansi Pusat (SI-AP) I. Pengertian Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. II. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pusat Sistem Akuntansi Pusat yang selanjutnya disebut SiAP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SiAP dilaksanakan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SiAP terdiri dari: 1. SAKUN, yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN. 2. SAU, yang menghasilkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran. Ditjen PBN melaksanakan SiAP dengan melibatkan unit pemproses data sebagai berikut: 1. KPPN; 2. Kanwil DJPBN; 3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara 4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK). III. Proses Akuntansi Pada Sistem Akuntansi Pusat Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara berjenjang, dimulai dari: 1. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN memproses dokumen sumber untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, dan Laporan Realisasi Anggaran termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KPPN. KPPN selaku UAKBUN-D KPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya. KPPN menyusun Laporan Keuangan tingkat KPPN dan menyampaikannya beserta data akuntansi berupa ADK ke Kanwil Ditjen PBN selaku UAKBUN-Kanwil. Khusus KPPN yang memproses data pengeluaran Bantuan Luar Negeri (BLN) yang membebani Rekening Khusus menyampaikan 2. 3. 4. Laporan Keuangan beserta ADK-nya ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK). Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca SAU berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerjanya dan data dari unit khusus. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUNKPPN melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU beserta data transaksi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya. Kanwil Ditjen PBN mengirimkan Laporan Keuangan tingkat Kanwil beserta ADK-nya ke Dit. APK. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku UAKBUN-P DPKN memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran BUN melalui Kantor Pusat termasuk penerimaan dan pengeluaran non anggaran yang melalui rekening KUN, serta menyampaikan laporan beserta ADK kepada Dit. APK. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) selaku UAPBUN memproses data APBN, data dari Unit Khusus serta menerima data dari unit-unit terkait dalam rangka menyusun laporan keuangan pemerintah pusat. IV. Evaluasi Sistem Akuntansi Pusat Basis Akuntansi Cash toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pendekatan dengan basis ini menyebabkan SiAP memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan diataranya, 1. Pelaksanaannya “relatif” lebih mudah dan low cost (biaya saat penilaian aset ekonomi menjadi tidak setinggi saat full accrual diterapkan). 2. Laporan keuangan tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Misalnya dalam kebijakan akuntansi pendapatan, …Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara…, ini menyebabkan pemerintah tidak memunculkan perkiraan pendapatan yang terutang sehingga realisasi pendapatan menjadi seolah-olah kecil. Padahal sebenarnya ada sumber daya ekonomi yang memang nyata-nyata berhak dan bisa diakui sebagai pendapatan, namun tidak dicatat. Mungkin ini salah satu faktor mengapa APBN kita tidak bisa lepas dari kata defisit setiap tahunnya. Buktinya dua tahun setelah New Zealand menerapkan full accrual langsung terjadi perubahan signifikan, yakni APBN-nya menjadi surplus. 3. Cash toward Accrual yang diterapkan SiAP mengabaikan beberapa pertimbangan akuntansi yang diterima umum. Contoh GASB dengan modified accrual basis (kurang lebih masih mirip dengan Cash Toward Accrual-nya SAP), dalam pelaksanaan pengakuan pendapatannya memasukkan pendapatan yang masih bisa ditagih dalam kurun waktu 30 hari (setelah tahun anggaran) sebagai pendapatan tahun berjalan. Ini sejalan dengan pengertian cash equivalent yakni segala sumber daya ekonomi yang dapat diuangkan dalam waktu kurang dari 60 hari mis. persediaan, surat berharga jk. pendek, piutang, dll. Namun dalam SiAP (atau tepatnya SAP) hal ini tidak kita temui. Standar Akuntansi Pemerintah Diamanatkan dalam UU No 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa tugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah dilaksanakan oleh suatu komite standar yang “independen”. Pada kenyataannya pernyataan ini diragukan, beberapa alasannya antara lain. 1. Berdasarkan Kepres No 2/ 2005 tentang Perubahan atas Kepres No 84/ 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan dalam pasal 3 ayat (2) bahwa yang termasuk dalam anggota Komite Konsultatif adalah para birokrat yang notabene aparatur pemerintah/ eksekutif mis. Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Bina Administrasi, Staf ahli Menkeu, dll. Artinya pemerintah menerapkan standar untuk dirinya sendiri, tentunya saja ini bertentangan dengan indepent in apperance. Seharusnya anggota KSAP (komite standar akuntansi pemerintahan) tidak hanya terdiri dari para praktisi dalam pemerintahan tetapi juga praktisi dan akademisi akuntansi sektor publik secara umum serta melibatkan unsur pengawas (dalam hal ini BPK). 2. Adanya unsur pemerintah, bahkan mayoritas memungkinkan terjadinya benturan kepentingan (praktek politisasi) dan menurunkan kualitas independensi SAP yang dihasilkan. Mekanisme SiAP Pelaksanaan akuntansi yang berjenjang, beberapa kali proses rekonsiliasi, dan melibatkan banyak dokumen pendukung itulah yang tercermin dalam prodesur implementasi SiAP. Kondisi ini memiliki pengaruh terhadap efektifitas, efesiensi, dan evaluasi terhadap SiAP itu sediri antara lain: 1. Efektifitas, beberapa sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan SiAP. Bisa jadi, ini juga merupakan salah satu indikasi bahwa SiAP memang terlalu rumit dan butuh penyederhanaan. 2. Efesiensi, jumlah KPPN yang besar dan tersebar diseluruh Indonesia otomatis menguras sumber daya yang tidak sedikit. Satu-satunya yang menjadikan SiAP seolah-olah sederhana adalah penerapan teknologi komputer. Sehingga apabila memungkinkan, pasti akan menjadi suatu keputusan yang bijak apabila diupayakan usaha-usaha untuk menyederhanakan mekanisme dan pengimplementasiannya. 3. Evaluasi, dalam pelaksanaannya SiAP tidak disertai prosedur evaluasi yang segera memberikan rekomendasi secara memadai. Ini dikhawatirkan dimungkinkannya pemanfaatan atas kesalahan sistem oleh oknum-oknum tertentu sehingga dapat merugikan negara. Besarnya jumlah dokumen pendukung, luasnya scope, dan rumitnya prosedur pelaksanaan SiAP juga akan mempengaruhi kualitas audit karena auditor/ lembaga pengawas menjadi wajib memerlukan tambahan kompetensi khusus untuk mengkaji SiAP. Ini memunginkan terjadinya praktek penyimpangan seperti ENRON Corp, yakni salah satu faktornya adalah rumitnya implementasi bisnis sehingga auditor kesulitan memahami pengendalian internal yang memadai. Bagan Akun Standar Dalam peraturan Menkeu disebutkan SiAP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Namun dalam pelaksanaannya terjadi perbedaan penafsiran atas penerapan akun standar. Ini merupakan salah satu kritik bahwa SiAP tidak general accepted. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H) Sistem Akuntasni Utang Pemerintah dan Hibah (SAUP&H) menghasilkan Laporan Realisasi Penerimaan Hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan pembiyayaan dan pengeluaran pembiayaan, serta neraca. SAUP&H dilaksanakan oleh Direktorak Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN). Transaksi pengelolaan utang terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri Pembayaran cicilan utang luar negeri Pembayaran cicilan utang dalam negeri Penerimaan utang luar negeri Penerimaan utang dalam negeri Penerimaan hibah. Dokumen sumber pengelolaan utang terdiri atas dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk pengelolaan utang. Pemrosesan dokumen sumber ini akan menimbulkan pengeluaran pembiayaan dan penurunan nilai utang. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP) Sistem ini menghasilkan neraca dan LRA dan dilaksanakan oleh unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemeintah, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) memproses data transaksi investast permanen yang merupakan bahan penyusunan laporan investasi. Kemudian, laporan tersebut dikirimkan ke Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN). Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-AP) menghasilkan LRA dan neraca, serta dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku UAPBUN memproses data transaksi penerusan pinjaman yang merupakan bahan penyusunan Laporan Penerus Pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana bergulir. Laporan Pinjaman yang dihasilkan ke UABUN. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) menghasilkan LRA dan neraca dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Transaksi transfer pada pemerintah daerah terdiri atas : 1. Belanja Dana Perimbangan, 2. Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN memproses data trasnsaksi dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dikomen penirimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk transfer kepada Pemerintah Daerah yang berupa Belanja Dana Perimbangan dan Belanja Otonomi Khusus serta penyesuaian. Dengan data tersebut, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Memiliki bahan penyusunan Laporan Transfer ke Daerah yang kemudian dikirimkan ke UAPBUN. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL) menghasilkan LRA dan Neraca atas transaksi badan lainnya. SA-BL ini dilaksanaka oleh unit unit eselon I di lingkup Departemen Keuangan. Unit-unit eselon 1 yang berdiri wewenang oleh menteri keuangan selalu UPBUN umtuk memproses data transaksi dari badan lainnya yang kemudian diiberikan kepada UPBUN. Sistem Akuntansi Intansi (SAI) SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian Negara/lembaga. SAI terdiri atas dua subsistem, yaitu : 1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), subsistem dari SAI yang mengolah dokumen sumber untuk menghasilkan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementrian/instansi. 2. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SABMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. Disamping menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga.SABMN juga menghasilkan informasi-informasi untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pengelolaan BMN dan kebutuhan-kebutuhan manajerial Kementerian Negara/Lembaga lainnya. SABMN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan memegang prinsip-prinsip: Ketaatan, yaitu prinsip Akuntansi BMN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan. Konsistensi, yaitu akuntansi BMN dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampubandingan, yaitu akuntansi BMN menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi. Materialitas, yaitu akuntansi BMN dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan. Obyektif, yaitu akuntansi BMN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kelengkapan, yaitu akuntansi BMN mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dapat dikelompokkan ke dalam dua sub sistem pokok berikut : 1. Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD) SKPD merupaka entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. 2. Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD) SA-PPKD terbagi kedalam dua subsistem yang terintegrasi, yaitu: a. SA-PPKD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi) yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, Neraca PPKD, dan CaLK PPKD. b. SA-Konsolidator sebagai wakil pemda (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan proses konsolidasi lapkeu (lapkeu dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi lapkeu pemda yang terdiri dari Laporan Realisai APBD (LRA), Neraca Pemda, LAK, dan CaLK Pemda). AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Setelah selama bertahun-tahun Indonesia menggunakan UU di bidang perbendaharaan negara yang terbentuk semenjak zaman kolonial maka pada abad 21 ini telah ditetapkan tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum reformasi di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UndangUndang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas.Penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan antara lain hcrisikan Ncraca, Laporan Perhitungan Anggaranaran dan Laporan Arus Kas Permasalahan di atas sebenarnya bukan politis, sebagian besar adalah berasal dari permasalahan teoritis, sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Masalah teoritis, sistem dan prosedur ini muncul sebagai konsekuensi logis dari implikasi progresivitas pembaharuan yang dituntut oleh masyarakat. Pembaruan-pembaruan tersebut, pada dasarnya menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. 1.Pembaruan anggaran, melalui perubahan struktur anggaran, proses pe- nyusunananggaran, perubahan format clan administrasi pelaksanaannya, serta penerapan standar akuntansi; 2. Pembaruan pendanaan melalui perubahan kewenangan daerah dalam memanfaatkan dana, prinsip pengelolaan kas, cadangan, penggunaan dana pinjaman, dan pembelanjaan defisit, dan 3. Penyederhanaan prosedur, baik dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, maupun dalam perhitungannya. Jenis Transaksi Dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu masih ada jenis transaksi lain, yaitu transaksi Non-Kas Pemda, dan transaksi Rekening Antar-Kantor (RAK), yaitu antara PPKD-SKPD. Di samping itu, berdasarkan sifat dan jenis entitas, transaksi masih dapat dibagi ke dalam akuntansi untuk transaksi di SKPD atau disebut transaksi SKPD dan transaksi untuk tingkat Pemda yang ditangani PPKD atau disebut juga transaksi PPKD.  Pendapatan Derah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perludibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.  Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi: Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program.  Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan. Termasuk dalam transaksi Penerimaan Pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah: Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; Pemberian pinjaman daerah. Transaksi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi: koreksi kesalahan dan penyesuaian; pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas; depresiasi; dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment; hibah selain kas.  Koreksi Kesalahan dan Penyesuaian Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar; sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.  Pengakuan Aset Tetap, Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Satuan Kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker (lihat pada Akuntansi Belanja). Pengakuan Utang, jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya (lihat pada Akuntansi Belanja). Namun jika utang yang dimaksud adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD.  Depresiasi Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker.  Transaksi yang bersifat Accrual dan Prepayment Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang (prepayment).  Hibah Selain Kas Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi nonkas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah.  Prosedur Akuntansi 2.5.1 Persamaan Akuntansi Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut dalam konteks akuntansi pemerintahan dapat diuraikan dalam beberapa tahap sebagai berikut: Keterangan: Keempat tahap persamaan akuntansi di atas, berlaku untuk akuntansi di SKPD dan PPKD. Namun karena di SKPD tidak ada transaksi pembiayaan, maka hanya berlaku tahap persamaan satu sampai tiga.  SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Dalam konstruksi keuangan Negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dalam pelaksanananggaran, transaksi yang terjadi di SKPKD dapat diklasifikasikan menjadi dua,yaitu: 1.Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja. 2.Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda. KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH Terdapat tiga tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah yaitu: • akuntabilitas, • manajerial, dan • transparansi ASAS AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH • Dasar Kas • Asas Universalitas • Asas Bruto • Dana Umum Entitas Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. KARAKTERISTIK SAPD 1. Basis Akuntansi SAPD 2. Sistem Pembukuan Berpasangan 3 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 4. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, pembukuan dan pelaporan keuangan pemcrintah. Kode perkiraan seragam dan konsisten mutlak diperlukan sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Hal ini diatur melalui bagan perkiraan standar yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem akuntansinya. Kode Rekening SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA 1. Akuntansi Pendapatan 2. Akuntansi Belanja 3. Akuntansi Aset 4. Akuntansi selain Kas Prosedur Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya: a. Koreksi kesalahan pencatatan b. Pengakuan aset, utang, dan ekuitas c. Jurnal depresiasi d. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA. 5. Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan

Judul: Tugas Akuntansi Sektor Publik " Akuntansi Pemerintah Indonesia "

Oleh: Muhammad Toharudin

Ikuti kami