Teori Akuntansi

Oleh Olahdata Calypso

25 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Teori Akuntansi

Teori Akuntansi
2.1 Tinjauan umum tentang akuntansi
2.1.1 Pengertian Akuntansi
Warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem
informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas
ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari
akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).
Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan
dalam mempelajari akuntansi.”
Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai
suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran
uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan
keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of
Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,
transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilhasilnya.”
2.1.2 Perbedaan akuntansi Bank Konvensional dengan akuntansi Bank Syariah
a. Definisi
Pengertian bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004) adalah lembaga yang berperan sebagai
perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak yang memilki dana dan pihak-pihak yang
memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank
yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Siamat (2005) mengemukakan bahwa
perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada
prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur’an dan al-Hadits, beroperasi
dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat
misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan
investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.
b. Karakteristik
1. Karakteristik bank konvensional
Anonimous (2001) menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal:
a. Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat
kesehatan bank perlu dipelihara.
b. Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara
pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan
modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.
c. Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai
kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.
2. Karakteristik bank syariah

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank syariah adalah:
1. Berdasarkan prinsip syariah
2. Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
b. Tidak mengenal konsep time-value of money
c. Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
1. Beroperasi atas dasar bagi hasil
2. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
3. Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
4. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
5. Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi
sektor riil.
c. Tujuan laporan keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah pada
dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan secara umum yaitu menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun laporan
keuangan bank syariah memiliki beberapa tambahan antara lain menyediakan:
a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta
penggunaannya
b. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam
mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi
mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
c. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.
d. Asumsi dasar
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan bahwa asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama
dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (going
concern) atas dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.
Pengakuan pendapatan dalam akuntansi bank konvensional menggunakan dasar akrual. Artinya,
pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan
pada periode yang bersangkutan. Dalam akuntansi syariah digunakan dua dasar yaitu dasar akrual
(accrual basis) yang diterapkan untuk beban yang ditangguhkan, dan dasar kas (cash basis) yang
digunakan untuk menentukan pendapatan. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat diterima
didasarkan pada ketentuan syariah yaitu pendapatan tidak dapat diakui sebelum diterima atau
ditetapkan sebagai hak miliknya (Anonimous,2001).
e. Laporan Keuangan
Menurut IAI (2004), laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada bank syariah, komponen laporan
keuangannya sama dengan bank konvensional, akan tetapi terdapat beberapa tambahan yaitu laporan
perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, infaq dan
shadaqah, serta laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan.

2.2 Tinjauan umum tentang bank syariah
2.2.1 Perbedaan antara bunga dan bagi hasil
Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi.
Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar
pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di
kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.
Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah
teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh
peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama
dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).
Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat
pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat ArRum ayat 39 menyatakan ”Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada
harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat
yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orangorang yang melipatgandakan (pahalanya)”. Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba
yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan
mendekati taqarrub kepada Allah.
Masih menurut Antonio (2004), ia menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai
suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang
memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: “Maka disebabkan
kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang
dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil.
Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli
tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena
yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah.
Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari
terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini
merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).
Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas
mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang
diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa
riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari
pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama
memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.
Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:
TABEL 1
PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung a. Penentuan besarnya
rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. b. Besarnya rasio bagi
hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan
oleh pihak nasabah untung atau rugi. c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan.
Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan
ekonomi sedang “booming” d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam. e. Tidak ada
yang meragukan keabsahan bagi hasil.
Sumber: M. Syafi’i Antonio (2004)
2.2.2 Perbedaan bank konvensional dan bank bagi hasil
Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi
teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum
memperoleh pembiayaan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara
keduanya. Perbedaan-perbedaan itu dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:
TABEL II
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL
Permasalahan Bank syariah Bank konvensional
Risiko akad 1. akad jual-beli
? al murabahah
2. akad bagi hasil
? al musyarakah
? al mudharabah
3. akad sewa
? ijaroh mutlaq
? ijaroh muntahiyah bitamlik
Sesuai dengan akadnya sehingga angsuran akan selalu tetap, sesuai dengan kesepakatan di muka 1.
akadnya adalah kredit / pinjam uang sehingga angsuran tidak bisa dijamin akan tetap
Landasan operasional • tidak bebas nilai (berdasarkan prinsip syariah islam)
• uang sebagai alat tukar bukan komoditi
• bunga dalam berbagai bentuknya dilarang
• menggunakan prinsip bagi hasil dan keuntungan atas transaksi riil • bebas nilai (berdasarkan prinsip
materialistis)
• uang sebagai komoditi yang dipertahankan
• bunga sebagai instrument imbalan teradap pemilik uang yang ditetapkan dimuka
Fungsi dan peran • agen investasi/manajer investasi
• investor
• penyediaan jasa lalu lintas pembayaran (tidak bertentangan syariah)
• pengelola dana kebajikan, ZIS
• hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan • penghimpun dana masyarakat dan

meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam kredit dengan imbalan bunga
• penyedia jasa/lalu lintas pembayaran
• hubungan dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur
Risiko usaha • dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran
• tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (negative spread) karena sistem yang
digunakan • risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, dan sebaliknya
• kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan dan beban bunga
Sistem pengawasan Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasional bank tidak
menyimpang dari syariah disamping tuntutan moralitas pengelola bank dan nasabah sesuai dengan
akhlakul karimah Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak adanya nilai-nilai religius yang
mendasari operasional
Sumber: The Sharia Banking Training Center Yogyakarta
2.2.3 Kegiatan operasional bank bagi hasil
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank
umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Siamat, 2005), kegiatan usaha
bank syariah dapat dibedakan sebagai berikut :
A. Penghimpunan Dana (Funding)
Penghimpunan dana atau disebut juga funding adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan
kegiatan tersebut, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan
dan simpanan yang mendapatkan imbalan. Prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas
dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip al-wadi’ah dan al-mudharabah. Bentuk-bentuk
simpanan berdasarkan prinsip syariah dapat disebutkan sebagai berikut:
a. Giro berdasarkan prinsip al-wadi’ah
b. Tabungan berdasarkan prinsip al-wadi’ah dan atau al- mudharabah; atau
c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip al-mudharabah
a. Prinsip Al -Wadi’ah
Produk pendanaan pada bank syariah pada prinsipnya tidak berbeda dengan produk pendanaan bank
konvensional. Namun yang membedakan adalah penggunaan prinsip syariah yang menyertai masingmasing produk pendanaan, misalnya bahwa giro dan tabungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menerapkan prinsip al- wadi’ah. Giro dan tabungan al wadi’ah adalah simpanan atau titipan yang keduaduanya dapat ditarik sewaktu-waktu. Al-wadi’ah berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau
pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan (Siamat,
2004).
Siamat (2004) menjelaskan bahwa prinsip al-wadiah yang berlaku baik untuk simpanan dalam bentuk
giro maupun tabungan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Berdasarkan karakteristik giro dan tabungan menggunakan prinsip syariah al-wadiah yad dhamamah.
Artinya bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan kedua jenis sumber dana tersebut serta menjamin
simpanan dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana (penabung).
b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan
pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian
c. Manfaat yang diperoleh pemilik dana (penabung) adalah jaminan keamanan terhadap dana titipannya
serta fasilitas-fasilitas pelayanan giro dan tabungan lainnya.
d. Pada dasarnya bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak ada perjanjian di

muka.
e. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang
disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
f. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menghindari
riba, maka biaya administrasi harus dinyatakan dengan nominal, bukan persentase.
g. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
b. Prinsip Al-Mudharabah
Al-Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan
usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah
disepakati sebelumnya. Antonio (2004) mendefinisikan al-mudharabah sebagai akad kerja sama usaha
antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang
tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama
kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.
Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip al-mudharabah adalah tabungan dan deposito
berjangka. Selanjutnya, Siamat (2004) mengemukakan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan
oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip al-mudharabah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu
mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
a. Mudharabah Muthlaqah adalah kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dan mudharib (bank)
yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan wilayah bisnis.
Artinya, pemilik dana memberikan bank kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana
simpanannya kepada mudharib. Dalam kegiatan penghimpunan dana, prinsip mudharabah mutlaqah
dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito berjangka.
b. Mudharabah Muqayyadah
Jenis mudharabah al-muqayyadah merupakan simpanan dana khusus dimana pemilik dana menetapkan
syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Mudharabah al-muqayyadah merupakan kebalikan
dari mudharabah mutlaqah dimana mudharib (bank) dibatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.
B. Penyaluran Dana
Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip
kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara
seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan
lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam
melaksanakan operasinya menurut Siamat (2004) secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4
kelompok sebagai berikut :
1. Prinsip jual beli (Bai’)
2. Prinsip bagi hasil
3. Prinsip sewa menyewa (ijarah)
4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh
1. Prinsip Jual Beli (Bai’)
Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 jenis prinsip jual beli (bai’) yang banyak dikembangkan oleh
perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu bai’ al- murabahah, bai’

as-salam dan bai’ al-istishna. Bai’ al-murabahah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank
membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah,
kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh marjin
keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai,
cicilan, atau angguhan. Umumnya, nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan. Adapun bai’ assalam adalah pembelian suatu barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan
pembayarannya dilaksanakan di muka secara tunai. Bai’ as-salam dalam perbankan biasanya
diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau
hasil industri lainnya. Bai’ al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan
pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau
ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim bai’ al-istishna kontrak dilakukan di tempat pembuat barang
menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang dapat saja membuat barang yang dipesan atau dibeli
sesuai spesifikasi pesanan yang disebutkan dalam kontrak kemudian menjualnya kembali kepada
pembeli. Prinsip bai’ al- istishna ini menyerupai bai’ as-salam, namun dalam istishna pembayarannya
dapat dilakukan di muka, dicicil, atau ditangguhkan. Sementara dalam skim bai’ assalam dilakukan
secara tunai (Siamat, 2004).
2. Prinsip bagi hasil
Bagi hasil atau profit sharing dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari empat jenis akad,
yaitu al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara’ah, dan al-musaqah (Siamat, 2004). Namun yang paling
banyak diimplementasikan dalam perbankan syariah adalah dua prinsip bagi hasil pertama, yaitu almudharabah dan al-musyarakah. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah prinsip bagi hasil dengan
akad al-mudharabah dan al-musyarakah.
a. Al-Musyarakah
Antonio (2004) mendefinisikan al-musyarakah secara singkat namun jelas, yaitu akad kerja sama antara
dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
dengan kesepakatan. An-Nabhani (1996) mengemukakan bahwa menurut makna syariat, syirkah adalah
suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan
memperoleh keuntungan. Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan
proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.
Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau
intangible asset (seperti hak paten dan goodwill), dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan
uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.
Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh
pelaksana proyek.
Prinsip al-musyarakah (al-musyarakah aqad) menurut Siamat (2004) dapat dibagi ke dalam beberapa
jenis, sebagai berikut:
1. Syirkah al’inan
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan suatu
bagian/porsi modal dan ikut aktif dalam usaha/kerja. Porsi setoran modal masing-masing dibagi sesuai
kesepakatan, dan tidak harus sama besar. Demikian pula keuntungan atau kerugian yang terjadi
jumlahnya tidak harus sama dan dilakukan berdasarkan kontrak atau perjanjian.
2. Syirkah Mufawadhah

Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyerahkan
bagian modal yang jumlahnya sama besar dan ikut berpartisipasi dalam pekerjaan. Demikian pula
tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
3. Syirkah A’mal (Syirkah Abdan atau Sanaa’i)
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki keahlian atau profesi yang sama
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dimana keuntungan dibagi bersama.
4. Syirkah Wujuh
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memiliki reputasi dan
kredibilitas (kepercayaan) dalam melakukan suatu usaha.
5. Syirkah Al-Mudharabah
Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu menyediakan dana dan
pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Beberapa ahli fiqih berpendapat bahwa almudharabah tidak dikelompokkan ke dalam prinsip al-musyarakah
b. Al- Mudharabah
Al-Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah
satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Antonio (2004)
mendefinisikan al-mudharabah sebagai suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak di mana pihak
pertama (pemilik modal atau shahibul maal) menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan
karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (mudharib), kerugian tersebut merupakan tanggung
jawab pemilik modal (shahibul maal).
Siamat (2004) mengemukakan bahwa prinsip al- mudharabah dapat digolongkan ke dalam dua jenis,
yaitu al-mudharabah muthlaqah dan al-mudharabah muqayyadah. Implementasi konsep al-mudharabah
muthlaqah dalam perbankan syariah diatur sebagai berikut:
1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai.
Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah diperhitungkan dengan cara:
1. Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
2. Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang
disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan
penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan
pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar
kewajiban, atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
Karakteristik mudharabah muqayyadah dalam penerapannya di dalam perbankan syariah pada dasarnya
sama dengan persyaratan mudharabah mutlaqah bagi perbankan syariah yang telah dijelaskan di atas.
Perbedaannya adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang
sepenuhnya ditetapkan oleh bank sebagai shahibul maal.
3. Prinsip Sewa Menyewa
Sewa menyewa pada dasarnya merupakan transaksi sewa guna usaha atau leasing. Oleh karena itu
sebagaimana dalam praktek, sewa guna usaha bisa dalam bentuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau
financial lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Dalam syariah Islam prinsip

sewa menyewa ini dibedakan berdasarkan akad, yaitu al-ijarah dan al-ijarah al-muntahiya bit-tamlik
(Siamat, 2004).
Al-Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dengan
membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas
barang tersebut. Al-Ijarah al-Muntahiya Bittamlik adalah akad atau perjanjian yang merupakan
kombinasi antara jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah di mana
nasabah (penyewa) diberi hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad (Siamat, 2004).
4. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad al-Qardh
Antonio (2004) memberikan pengertian al-qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain qardh berarti meminjamkan tanpa mengharapkan
imbalan. Penerapan prinsip al-qardh dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau
nasabah yang sangat memerlukan dana, terutama kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha
kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. namun biasanya bank mengenakan uang
administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan.
C. Jasa-Jasa Bank Syariah
Jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan mendapatkan
imbalan atau fee, antara lain al-wakalah, hawalah, kafalah, rahn. Dalam aplikasi perbankan, al-wakalah
terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan
atau jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang. Al-Hawalah adalah pengalihan
utang dari orang yang berutang (debitur) kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini
pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang
berkewajiban menanggung pembayaran utang. Al-Kafalah adalah garansi atau jaminan yang diberikan
oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua (tertanggung) apabila
tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktek bank
konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank
kepada nasabahnya. Al-Rahn adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam (debitur)
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari bank. Tujuan pemberian fasilitas ini oleh bank
adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan usahanya (Siamat, 2004).
2.2.4 Konsep pengakuan dan pengukuran akuntansi bank syariah
A. Pengakuan dan pengukuran pendapatan
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) mendefinisikan pendapatan sebagai arus masuk bruto dari manfaat
ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu
mengkibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. FASB melalui SFAC
No. 6 (Nasrullah, 2001:20) memberikan definisi pendapatan sebagai aliran masuk atau peningkatan lain
suatu aktiva sebuah entitas atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman atau
produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama dan masih
berlangsung dari entitas tersebut.
Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan tentang definisi pengakuan, bahwa pengakuan
merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan
dibawah ini, dalam neraca dan laporan laba rugi:
a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari
atau ke dalam perusahaan; dan

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yag dapat diukur dengan andal.
Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah
uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria
tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu
tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan
atau materi penjelasan.
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang
berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang
timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan
pinjaman yang masih harus dibayar.
Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur
laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar
pengukuran tertentu. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang
dapat diterima. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat
diterima perusahaan, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan perusahaan
(IAI, 2004).
B. Pengakuan dan Pengukuran pembiayaan mudharabah
IAI (2003) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut:
1. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang
diberikan bank kepada pengelola dana.
2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva
non kas. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian
bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.
3. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
4. Biaya yang terjadi akibat akad mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan
mudharabah kecuali telah disepakati bersama.
5. Pembayaran kembali pembiayaan mudharabah oleh mudharib akan mengurangi pembiayaan
mudharabah.
6. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena
adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib, maka
kerugian tersebut mengurangi pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila
kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian
pembiayaan mudrahabah .
7. Apabila seluruh pembiayaan mudrahabah hilang dan bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan
mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
8. Apabila akad mudharabah diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan mudharabah tidak
langsung dibayar oleh mudharib, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang mudharabah
jatuh tempo.
9. Penyisihan penghapusan pembiayaan mudharabah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia yang berlaku.
10. Pengakuan keuntungan/laba pembiayaan mudharabah diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil
sesuai dengan nisbah yang disepakati.
11. Pengakuan kerugian pembiayaan mudrahabah diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan
mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

12. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib diakui sebagai piutang mudharabah
jatuh tempo.
C. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah
IAI (2004) menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut:
a. Pengakuan dan pengukuran awal pembiayaan musyarakah:
1. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aktiva non kas kepada
mitra musyarakah
2. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
1) pembiayaan musyarakah dalam bentuk: kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan aktiva non kas
dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas, maka
selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.
2) Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui
sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyawarah.
b. Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad
1. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang
dibayarkan atau nilai wajar aktiva nonkas pada saat penyerahan modal musyarakah) setelah dikurangi
dengan kerugian, apabila ada.
2. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi
dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang
wajar) dan kerugian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar bagian pembiayaan
musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan
3. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian
modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengembalian diakui sebagai laba atau rugi pada
periode berjalan.
4. Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai
piutang jatuh tempo kepada mitra.
c. Pengakuan laba atau rugi musyarakah
1. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas
hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai
dengan kontribusi modal.
2. Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan, maka laba diakui
dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati dan rugi diakui dalam periode
terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
3. Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode pelaporan dan terdapat
pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka laba diakui dalam periode terjadinya sesuai
dengan nisbah yang disepakati, dan rugi diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai
dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
4. Pada saat akad diakhiri, laba belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih
performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah yang non performing
diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.
5. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha
musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena

kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha,
kecuali jika mitra mengganti kerugian tersebut dengan dana baru.
2.3 Pandangan Islam terkait konsep pelaksanaan mudharabah dan musyarakah
2.3.1 Beberapa prinsip mudharabah
a. Yadul Amanah
Konsep mudharabah memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh mudharib (pekerja) adalah yadul
amanah artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali
jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan
fuqaha. Ibnu Munzir (Al-Qudamah, 1985:44) mengatakan bahwa seluruh ahli ilmu sebagaimana yang
kami ketahui sepakat bahwa perkataan yang dijadikan patokan dalam hal modal adalah amil sebab ia
adalah amin (orang yang dipercaya).
Al-Kasany seorang ulama bermadzhab Hanafy (87:1982) mengatakan “Modal sebelum dibelanjakan oleh
mudharib adalah amanah di tangannya sebagaimana halnya barang titipan (wadi’ah)”. Ibnu Abdil Bar
dari Madzhab Maliky (Ibnu Fuad, 2006:389) mengatakan bahwa orang yang menjadi muqaridh
(mudharib) adalah terpercaya, diterima ucapannya terhadap apa yang ia klaim tentang hilangnya harta
dan setiap kerugian padanya.
Asy-Syarbiny dari madzhab Syafiiy (Ibnu Fuad 2006:343) mengatakan perkataan tentang jaminan harta
qiradh bahwa tidak ada tanggungan atas pekerja karena hilangnya seluruh atau sebagian harta. Hal itu
karena ia adalah pihak yang dipercaya (amin) maka ia tidak menanggung hal tersebut kecuali karena
kelalaiannya.
Al-Ghazali (Ibnu Fuad 2006:130) mengatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara pemilik modal dan
pekerja maka yang dimenangkan adalah ucapan pekerja karena ia adalah pihak yang dipercaya selama ia
tidak lalai sebagaimana halnya barang titipan jika tejadi perselisihan maka yang dimenangkan adalah
pihak yang dititipi. Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali (1982:44) juga menyatakan hal yang senada
“Pihak amil adalah orang yang dipercaya (amin) dalam harta mudharabah karena ia adalah pihak
pengelola harta milik orang lain dengan izinnya yang tidak dikhususkan untuk manfaatnya saja. Oleh
karena itu ia adalah amin”.
Dengan demikian jika seorang melakukan transaksi mudharabah dimana satu pihak bertindak sebagai
pemilik modal sementara pihak lain bertindak sebagai pengelola maka jika terdapat keuntungan maka
kedua belah pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan bagian yang telah disepakati.
Sementara jika terdapat kerugian usaha maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemodal kecuali jika
pihak pengelola melakukan kelalaian atau tindakan di luar kewajaran yang mengakibatkan kerugian.
b. Biaya pengelolaan
Seorang mudharib di samping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak
atas biaya dalam operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para
fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas mengenai item-item apa saja yang bisa dibiayai dengan
modal dan mana saja yang menjadi tanggungan pihak pengelola.
Imam al-Kasany (1982) menyatakan bahwa seorang mudharib (pengelola) berhak atas harta
mudharabah. Salah satunya adalah nafkah dalam perjalanan ke luar kota yakni adalah biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke luar kota dalam rangka pengelolaan modal seperti biaya
makan, minum, pakaian, kendaraan untuk melakukan pejalanan, biaya penginapan, dan pembantu yang
menyertai dalam perjalanan. Hal ini karena menurutnya kentungan dalam mudharabah bisa ada atau
tidak sementara pihak mudharib tentu tidak akan melakukan perjalanan dalam rangka pengelolaan
modal dengan menggunakan harta milik orang lain dengan kompensasi yang bisa dia dapatkan dan bisa

tidak. Padahal pembiayaan tersebut merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan. Jika tidak maka
konsumen tentu tidak mungkin dapat melakukan transaksi dengan harta yang dimudharabahkan. Di
samping itu perjalanan yang dilakukan oleh mudharib hanya demi harta tersebut bukan yang lain.
Oleh karena itu pembelanjaan pada keadaan tersebut merupakan izin yang bersifat kontekstual
(dalalah) dari pemilik modal untuk menafkahkan dari harta mudharabah yang sama dengan izin yang
dinyatakan dengan tekstual (nash) dalam kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak pemilik modal.
Namun jika ia tidak melakukan perjalanan maka nafkah pada dirinya tidak ada. Alasannya adalah baik ia
mengelola harta ataupun tidak maka nafkah hidup pada dirinya tetap dibutuhkan. Jika ia mengambil
biaya nafkah dari modal maka ia harus menanggungnya dan dianggap utang yang harus dibayar atau
dikurangkan dari bagian yang ia peroleh setelah pembagian keuntungan.
Ibnu Qudamah (1985) kemudian memberikan rincian dalam aktivitas apa saja yang harus ditanggung
mudharib dan aktivitas yang pembiayaannya dapat diambil dari modal. Ia menyatakan bahwa seorang
amil harus melakukan sendiri apa yang secara tradisi dapat dilakukan oleh dirinya sendiri seperti
menyebarkan pakaian, menawarkan kepada pembeli, menawar harganya, melakukan akad pembelian
dengannya, mengambil harga, menutup dan memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan, dan
sebagainya dan ia tidak mendapatkan upah atas hal tersebut karena konpensasinya adalah keuntungan
dari proses tersebut. Jika ia mengupah orang lain untuk melakukan hal tersebut maka karyawan
tersebut statusnya adalah ajir khas (yang menjadi tanggungannya) karena ia bekerja untuk dirinya.
Adapun usaha yang pada umumnya tidak dapat dikerjakan oleh amil seperti pengadaan barang,
memindahkannya ke toko maka bagi seorang amil boleh tidak melakukannya dan ia bisa menyewa
orang lain untuk mengerjakannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh imam Ahmad bahwa aktivitasnya
di dalamnya tidak disyaratkan karena sulitnya untuk menetapkan syarat tersebut sehingga dikembalikan
kepada tradisi yang berlaku (‘urf).
Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai
berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk mendapatkan gaji sebagai
kompensasi dari proses pengembanan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya
karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut.
c. Pembagian Keuntungan
Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha tentang hak mudharib atas keuntungan dari pengelolaan harta
mudharabah. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak mudharib.
Jumhur fuqaha yakni Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan salah satu pendapat yang paling menonjol
di kalangan Hanbaly berpendapat bahwa pihak pengelola berhak atas bagiannya setelah adanya
pembagian keuntungan bukan ketika telah nampak keuntungan (Ibnu Fuad, 2006). Al-Kasany (1982)
mengatakan bahwa disyaratkan pembagian keuntungan adalah setelah penyerahan modal dan tidak sah
pembagian keuntungan sebelum penyerahan modal. Alasannya karena keuntungan adalah tambahan
dan tambahan itu sendiri tidak terjadi kecuali setelah selamatnya asal (modal) dan jika harta tetap
berada di tangan mudharib maka hukumnya masih dalam kondisi proses mudharabah. Jika dibenarkan
pembagian keuntungan sebelumnya keuntungan maka dibenarkan pula pembagian furu’ sebelum asal
dan hal ini tidak diperkenankan.
Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa tidak ada pembagian keuntungan kecuali setelah sempurnanya
penyerahan modal. Setelah terdapat kelebihan dari modal yang dikembalikan maka sisa tersebut dibagi
sesuai dengan apa yang disyaratkan. Mereka mengatakan bahwa pemilik modal dan para pengelola
tidak membagi keuntungan hingga masa berlakuya habis atau keduanya ridha atas pembagian apabila
seorang meminta pengembalian (Ibnu Fuad, 2006).

Sementara itu Ibnu Qudamah (1985) menuturkan bahwa seorang mudharib tidak boleh mengambil
sedikitpun keuntungan hingga ia menyerahkan modal kepada pemiliknya. Jika terdapat keuntungan dan
kerugian maka keuntungan tersebut dipotong dari kerugian baik keuntungan dan kerugian itu
berlangsung dalam waktu yang sama, atau keuntungan terjadi pada suatu transaksi dan kerugian terjadi
pada transaksi lainnya atau keuntungan pada satu perjalanan sementara dalam perjalanan lain
mengalami kerugian. Karena makna keuntungan sendiri adalah kelebihan atas modal dan sesuatu yang
tidak mengalami pertambahan maka tidak dikatakan untung. Kami tidak menemukan adanya perbedaan
dalam hal ini. Adapun pemilikan amil terhadap bagian dari keuntungan maka hal itu terjadi tatkala
keuntungan tersebut telah nampak sebelum pembagian berlangsung.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para fuqaha berbeda pendapat dalam kapan waktu
pembagian keuntungan. Sebagian mengatakan bahwa pembagian dilakukan setelah penyerahan modal
dan sebagian lagi setelah perhitungan. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses
penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.
d. Mudharabah atas Mudharabah
Bank syariah dalam praktiknya terkenal dengan konsep bagi hasilnya baik dari segi pendanaan maupun
pembiayaan. Bank sebagai amil (pengelola) melakukan akad mudharabah dengan pihak yang lain
dimana modal yang diperolehnya dari suatu akad mudharabah diberikan kepada pihak lain untuk
dikelola. Ada beberapa pendapat di kalangan fuqaha yang terkait dengan hal ini.
Sayyid Sabiq (1983) mengatakan bahwa seorang amil tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah
kepada pihak lain. Jika hal terebut dilakukan maka hal tersebut masuk dalam kategori melampaui batas.
Ia kemudian mengutip pendapat Ibnu Rusydi dalam Bidayatu al-Mujtahid bahwa tidak ada perbedaan di
kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang amil menyerahkan modal qiradh kepada pihak
pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian. Namun jika mengalami
kentungan maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan apa yang telah disyaratkan sebelumnya
(kepada pemilik modal pertama), kemudian orang yang mengelola memperoleh bagian dari sisa harta
yang ia peroleh dari keuntungan tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan.
Dengan demikian jika pihak bank syariah sebagai mudharib meminjamkan modal tersebut kepada
nasabah dengan sistem mudharabah maka jika pihak nasabah mengalami kerugian maka kerugian
tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama. Jadi sepenuhnya menjadi tanggungan
bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak nasabah jika kerugian tersebut
tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.
--DAFTAR PUSTAKA
Al-Kasany, Alauddin.1982. Bada’iu as-Shanaiy fi Tartib as Syara’iy, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Qudamah, Ibnu. 1985. Al Mughny fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal as Syaibany, Beirut: Daar al-Ihya
at-Turath al-Arabiy.
An-Nabhani, Taqiyyuddin. 1996. Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Surabaya:Risalah
Gusti.
Anonimous. Akuntansi Bank Syariah dan Bank Konvensional : Serupa Tetapi Tak Sama, 2000, No 7 th I
Maret, Media Akuntansi, hlm. 68.
Antonio, M. Syafi’i. 2004. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani
Press.
Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian, Cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta.

Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, II (3): iii.
Azhari, Indra. 2004. Short Course Bank Syariah, Yogyakarta: The Sharia Banking Training Center.
Budi, Suryo S. 2003. Sistem perbankan masa depan, ”bank syariah” Arthavidya, IV (3): 175.
Fuad al Jaar Allah, Ibnu. 2006. Syirkah al Mudharabah fi al Fiqh al Islamy, http://www.saaid.net (diakses
tanggal 25 September 2006).
http://www.muamalatbank.com (diakses tanggal 09 Januari 2007).
Ikatan Akuntan Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta:Salemba Empat.
---------------------------------, 2003, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta:Biro
Perbankan Syariah Bank Indonesia.
Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta:BPFE.
Muhammad. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama, Jakarta:Salemba Empat.
Nasrullah. 2001, Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS
“Bhakti Haji” Bululawang Malang), Skripsi tidak diterbitkan. Malang Fakultas Ekonomi Universitas
Gajayana Malang.
Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh as Sunnah, Beirut: Daar al-Fikr.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima,
Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keenam, Bandung:CV. Alfabeta.
Warren, Carl S, James M. Reeve, Philip E. Fess, tanpa tahun, Pengantar Akuntansi, Terjemahan oleh Aria
Farahmita, Amanugrahani, dan Taufik H, 2005, Jakarta, Salemba Empat.

Bila anda berminat membuat skirpsi, tesis, disertasi atau olah data statistik. Hubungi kami :
www.skripsitesisdisertasi.com
www.jasapembuatanskripsi.net
www.jasapembuatantesis.net
www.jasapembuatandisertasi.net
Regards,
"CALYPSO"
Email: olahdatacalypso@yahoo.com
Home/Office: Jl. Raya Kesadaran RT 01 RW 07 No. 49
Cipinang Muara Jakarta Timur
Telp. (021) 21281112
Hp. 081316381004 - 085771129900
Pin BB: 266FA6D0

Judul: Teori Akuntansi

Oleh: Olahdata Calypso


Ikuti kami