Standar Akuntansi Pemerintahan

Oleh Piter Masae

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Standar Akuntansi Pemerintahan

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah membuat perubahan hebat
terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar tersebut dikukuhkan
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk
pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan
asset, kewajiban dan ekuitas dana. Sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No .71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas, kas menuju
akrual (cash towards accrual) sampai basis akrual.
Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah
semakin maju dan profesional karena telah direvisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan
akuntansi, baik di Indonesia maupun dunia. Mengkaji SAP tidak akan lepas dari
perbandingannya dengan SAK. Kelemahan-kelemahan yang kini masih terdapat pada SAP
tersebut selayaknya bisa diperbaiki dengan membandingkannya dengan SAK. Namun, karena
pemakainya berbeda, perbandingan yang dilakukan juga tidak bisa kaku. Perbandingan itu
baiknya lebih dititikberatkan pada sejauh mana keduanya mampu menjadi pedoman bagi
masing-masing penggunanya.

1.2 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah :
1.

Untuk mengetahui perbandingan antara Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK)

2. Untuk lebih menambah pengetahuan tentang Peraturan SAP dan SAK
3. Syarat untuk menyelesaikan tugas EKT mata kuliah Akuntansi Pemerintahan.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Permerintah Daerah
(LKPD).
Laporan keuangan pokok menurut SAP
adalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan Pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan
prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk
operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko
dan ketidakpastian yang terkait.
Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah:
1. Masyarakat.
2. Para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawas.
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan

pinjaman.

4. Pemerintah.
SAP memiliki dua basis Penerapan yaitu :
1. SAP Berbasis Kas
Basis Akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat
kas di terima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas
pelaporan (PP No.71 tahun 2010).
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menyusun SAP berbasis akrual yang
mecakup PSAP berbasis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran

( budgetary reports),

sebagaimana di cantumkan pada PSAP 2, dan PSAP berbasis akrual untuk pelaporan financial,
yang pada PSAP 12 mempasilitasi pencatatan, pendapatan, dan beban dengan basis akrual.
Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas,
serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Perbedaan mendasar SAP berbasis kas menuju akrual dengan SAP berbasis akrual
terletak pada PSAP 12 menganai laporan operasional. Entitas melaporkan secara transparan
besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang di tanggung untuk
menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus / deficit operasional merupakan penambah atau
pengurang ekuitas/ kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan ( PP NO 71 Tahun 2010)
2. SAP berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di
catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar
(PP No.71 tahun 2010).
SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut
peraturan perundang – undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan
keuangan (PP No.71 Tahun 2010).
SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan
(due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban
profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.
Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan memperhatikan
urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam
bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2.1.1 Tahap - tahap penyiapan SAP yaitu (Supriyanto:2005):
a.

Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

b.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam Komite

c.

Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

d.

Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

e.

Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

f.

Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

g.

Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

h.

Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Publik Hearings)
i.

Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

j.

Finalisasi Standar
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim

Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan
masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan
kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena
komite belum ditetapkan dengan Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan
Presiden, dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk
menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar dapat segera
ditetapkan.
Draf SAP pun diajukan kembali kepada BPK dan mendapatkan pertimbangan dari BPK.
BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan
Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan
HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) dan Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP-LK).
KKAP dan KDPP-LK sama-sama menujukan pada 4 (empat) pihak yaitu: komite
penyusun standar, penyusun laporan keuangan, pemeriksa (auditor) dan para pemakainya. Ini
agaknya memang suatu hal yang tak bisa dihindari, sebab keempat pihak tersebut telah menjadi
fixed sebagai pengguna standar akuntansi.
Perbedaan baru mulai terlihat pada poin ruang lingkup. Sebab merupakan hal yang baru, cakupan
ruang lingkup yang dibahas dalam KKAP memang terkesan lebih banyak pertimbangan adaptasi.
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, kerangka ini merumuskan konsep yang
mendasari penyusunan dan penyajiaan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebagai
acuan bagi :
1. Penyusunan Standar Akuntansi pemerintah (KSAP)

Tujuan KSAP adalah untuk meningkatkan transparasi dan akubilitas penyelenggaraan
akuntansi pemerintahan, melalui penyusunan dan pengembangan SAP.
2. Penyusun laporan keuangan
3. Pemeriksa
Adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara untuk dan atas nama BPK(Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Para pengguna laporan keuangan
Pada KKAP ruang lingkupnya meliputi:
a) tujuan kerangka konseptual;
b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
c) pengguna kebutuhan informasi para pengguna;
d) entitas pelaporan;
e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfat informasi dalam laporan keuangan,
prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
g) defenisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.(KKAP
Paragraf 4)
Sementara pada KDPP-LK, ruang lingkupnya meliputi:
a) tujuan laporan keuangan;
b) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan;
c) defenisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan; dan
d) konsep modal serta pemeliharaan modal.(KDPP-LK, paragraf 05)

2.1.3 Kandungan PP SAP
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
terdiri dari:

SAP berbasis Akrual
Lampiran I.01 ; Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran I.02 ; Penyajian laporan keuangan
Lampiran I.03 ; Laporan realisasi anggaran berbasis kas
Lampiran I.04 ; Laporan arus kas
Lampiran I.05 ; Catatan atas laporan keuangan
Lampiran I.06 ; Akuntansi persediaan
Lampiran I.07 ; Akuntansi investasi
Lampiran I.08 ; Akuntansi asset tetap
Lampiran I.09 ; Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran I.10 ; Akuntansi kewajiban

mpiran I.11; Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang
tidak di lanjutkan
Lampiran I.12 ; Laporan keuangan konsolidasi
Lampiran I.13 ; Laporan keuangan operasional
SAP berbasis Kas menuju Akrual
Lampiran II.01 ; Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
Lampiran II.02 ; Penyajian laporan keuangan
Lampiran II.03 ; Laporan realisasi anggaran
Lampiran II.04 ; Laporan arus kas
Lampiran II.05 ; Catatan atas laporan keuangan
Lampiran II.06 ; Akuntansi persediaan
Lampiran II.07 ; Akuntansi investasi
Lampiran II.08 ; Akuntansi asset tetap
Lampiran II.09 ; Akuntansi kontruksi dalam pengerjaan

Lampiran II.10 ; Akuntansi kewajiban
Lampiran III ; Proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan kerangka acuan dalam prosedur yang
berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri
dari sebuah pernyataan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta
seperangkat standar akuntansi keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PASK) No. 1 paragraf 7 adalah :
• Neraca;
• Laporan laba-rugi;
• Laporan perubahan ekuitas;
• Laporan Arus Kas;
• Catatan atas laporan keuangan.
Keberadaan SAK dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan
bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan, oleh karenanya ia sangat berarti dalam hal
kesatuan bahasa dalam menganalisa laporan – laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun
dan unit ekonomi lainya.
Di Indonesia standar akuntansi keuangan tersebut dikenal dengan istilah Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi
Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.
Standar Akuntansi Keuangan ini sendiri terdiri dari sebuah pernyataan kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta seperangkat standar akuntansi keuangan
dengan 35 pernyataan. SAK ini mulai berlaku efektif tanggal 1 januari 1995. Sebagai pedoman
penyusunan dan penyajian laporan keuangan ia menjadi peraturan yang mengikat, sehingga
pengertian yang bias terhadap suatu pos laporan keuangan dapat dihindari.
Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan
Standar akuntansi merupakan salah satu cabang yang penting dalam mewujudkan suatu
tranparansi di segala bidang, khusunsya dunia binis ataupun praktik-praktik akuntansi yang lain.

Akuntansi berkembang dengan sangat cepat sejalan dengan adanya revolusi industri dunia,
prosedur akuntansi selama ini sering dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang
berkepanjangan. Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan
memenuhi kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan
prosedur yang berbeda-beda di antara berbagai perusahaan dalam perlakukan akuntansi untuk
aktivitas yang sama. Standar akuntansi dirancang untuk membantu para akuntan dalam
menerapkan prinsip–prinsip yang konsisten dalam perusahan yang berbeda.
Standar akuntansi oleh profesi dianggap sebagai cerminan posisi profesi yang diterima
umum, dan harus diikuti dengan penyusunan setiap laporan keuangan, kecuali jika keadaan
membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Standar–standar ini sering
disebut Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU). Proses pembentukan standar akuntansi
atau sering disebut standar setting prosses merupakan proses yang cukup pelik karea melibatkan
aspek politik, bisnis, sosial dan budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa
kepentingan, baik pihak pemerintah, swasta maupun profesi akuntan itu sendiri. Hal ini dapat
dipahami karena standar akuntansi yang akan diberlakukan akan mengingat semua pihak.

Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara
lain :
1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan
posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna
informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan
pengujian secara hati – hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya
dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
3. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan
dengan berbagai variable yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi,
perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial
lainnya.
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang
berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

2.3 Perbedaan SAK dan SAP
Perbandingan Definisi Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
menurut PSAK dan SAP
SAK
Aktiva

SAP

sumber daya yang dikuasai

sumber daya ekonomi yang

oleh perusahaan sebagai

dikuasai dan/atau dimiliki oleh

akibat dari peristiwa masa

pemerintah sebagai akibat dari

lalu dan dari mana manfaat

peristiwa masa lalu dan dari

ekonomi di masa depan

mana manfaat ekonomi dan

diharapkan akan diperoleh

atau sosial di masa depan

perusahaan.

diharapkan dapat diperoleh,
baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non-keuangan
yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan
sumber- sumber daya yang
dipelihara karena Balasan
sejarah dan budaya.

Kewajiban hutang perusahaan masa kini

utang yang timbul dari

yang timbul dari peristiwa

peristiwa masa lalu yang

masa lalu, penyelesaiannya

penyelesaiannya

diharapkan mengakibatkan

mengakibatkan aliran keluar

arus keluar dari sumber daya

sumber daya ekonomi

perusahaan yang

pemerintah

mengandung manfaat
ekonomi.
Ekuitas

hak residual atas aktiva

Dikenal dengan ekuitas dana

perusahaan setelah dikurangi

adalah kekayaan bersih

semua kewajiban. hak

pemerintah yang merupakan

residual

selisih antara aset dan

atas aktiva perusahaan setelah kewajiban pemerintah.
dikurangi semua kewajiban.
Sumber : SAK Kerangka Konseptual par 49 dan SAP No 1 Par 8
Bila dalam PSAK dengan tegas memakai istilah laporan keuangan, maka karena masih
adaptasi, PSAP menggunakan istilah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak mengacu
secara tegas pada fisik laporan keuangan, melainkan pada proses penyusunannya.

BAB III
KESIMPULAN
Strategi adaptasi yang dipakai oleh KSAP dalam menyusun SAP merupakan langkah
tepat dalam memperkenalkan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Meski strategi itu akhirnya
menimbulkan banyak kerancuan dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, namun SAP terbukti
mampu menciptakan paradigma baru dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
negara.
Namun, membandingkan SAP dengan SAK hanya salah satu cara dalam rangka
mengukur sejauh mana standar tersebut bisa memenuhi tujuan awal disusunnya. Dengan catatan,
pembandingan itu tentu tidak bisa secara kaku, sebab sifat entitas pemakai keduanya berbeda.
Setelah membandingkan dengan SAK, dapat disimpulkan, SAP baru bisa menghasilkan
laporan keuangan yang memiliki tingkat keterbandingan (comparability) yang memadai bila
masing-masing entitas mempunyai pemahaman yang sama terhadap poin-poin SAP. Namun, hal
itu sepertinya sulit dicapai, karena strategi adaptasi yang diterapkan KSAP telah menyebabkan
SAP memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Artinya, uniformity atau keseragaman menjadi
suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan standar tersebut di kemudian hari.

PERANAN, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
By andichairilfurqan 2 Comments
Categories: akuntansi
Tags: Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Sektor Publik, Karakteristik Kualitatif Laporan
Keuangan Pemerintah, Peranan Laporan Keuangan Pemerintah, Tujuan Laporan Keuangan
Pemerintah
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai
posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu
periode pelaporan. Khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, Laporan
keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja,
transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan,
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam suatu pemerintahan, selain bertujuan melaporkan seluruh kegiatan serta hasil yang dicapai
dalam pelaksanaan kegiatan tersebut secara sistematis dan terstruktur, peranan laporan keuangan
pemerintah yang disajikan oleh setiap entitas pelaporan juga digunakan untuk kepentingan
sebagai berikut:
1. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.
2. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Atas peranan laporan keuangan pemerintah tersebut, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya
ditujukan agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan
cara sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka
panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama
periode pelaporan.
Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan keuangan
pemerintah juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan
informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan
dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat
menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan
digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah apakah sumber
daya diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk kepatuhan terhadap batas
penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan
dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi
yang berkualitas. Dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 Tahun
1980 tentang Qualitative Characteristics of Accounting Information mengisyaratkan bahwa
informasi akuntansi yang berkualitas harus menunjukkan manfaat yang lebih besar daripada
biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi tersebut, yang mana suatu informasi
akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan
pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan
informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.
Berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah, prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika informasi yang termuat
didalamnya relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

A. Relevan
Laporan keuangan Pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna,
khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), yaitu informasi tersebut memungkinkan
pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), yaitu informasi tersebut dapat membantu
pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian
masa kini.
3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut bertepatan pada saat informasi
tersebut dibutuhkan, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4. Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin, sehingga mencakup semua
informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, termasuk
mengungkapkan dengan jelas seluruh informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi
utama yang termuat dalam laporan keuangan, agar kekeliruan dalam penggunaan informasi
tersebut dapat dicegah.
Agar informasi yang disajikan dapat relevan maka informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah harus didasarkan pada kebutuhan informasi para pengguna laporan
keuangan pemerintah.
B. Andal
Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur,
serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah mungkin
saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan
keuangan.
Karakteristik informasi yang andal antara lain sebagai berikut:
1. Penyajian Jujur, yaitu jika informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan
untuk disajikan.
2. Dapat Diverifikasi (verifiability), yaitu jika Informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada
kebutuhan pihak tertentu.
Agar informasi yang dihasilkan dapat dipercaya (andal) maka penyajian informasi dalam laporan
keuangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
disajikan secara menyeluruh.
C. Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada
umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara
internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun
ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah
minimal harus disajikan dalam 2 (dua) periode atau 2 (dua) tahun anggaran.
D. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika
pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu
menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut
terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan
pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk
mempelajari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Dalam kenyataannya, pemerintah masih menghadapi beberapa kendala kendala dalam
menyajikan informasi yang relevan dan andal tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan
keuangan pemerintah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena
alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam penyajian laporan
keuangan pemerintah tersebut, yaitu:
a. Materialitas
Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan
memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Selama seluruh informasi yang material telah disajikan dalam laporan keuangan maka laporan
keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin
saja ada suatu informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat
Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat tersebut, laporan keuangan pemerintah
diperbolehkan untuk tidak menyajikan segala informasi, apalagi jika informasi tersebut
manfaatnya lebih kecil daripada biaya penyusunannya.
Namun demikian, evaluasi atas biaya dan manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang
matang. Biaya penyajian informasi tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati
manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi tersebut mungkin saja dinikmati oleh
pengguna lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi.
c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan
yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan
pemerintah. Bisa saja untuk mementingkan dipenuhinya keandalan suatu informasi,
menyebabkan informasi tersebut kurang relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya
dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut kurang andal.
Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama
antara relevansi dan keandalan, adakalanya pengguna lebih membutuhkan informasi yang andal
dibandingkan informasi yang relevan, namun bisa saja pengguna lebih mementingkan
kerelavansian dari pada keandalannya. Untuk itu, dibutuhkan suatu pertimbangan profesional
dalam penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut agar dapat
menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
PERANAN PELAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan.
Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang
dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi
keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu

menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur
pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
(a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
(b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan
dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan
pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan
masyarakat.
(c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang
akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
(e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang
dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan:
(a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
(b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan
untuk membiayai seluruh pengeluaran;
(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk
yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa
lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional
(LO), aset,kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Manfaat dan Tujuan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
MANNFAAT LAPORAN KEUANGAN :
Kebutuhan Atas Lapoaran Keuangan


Informasi keuangan merupakan suatu kebutuhan bagi para pengguna (stakeholders);



Laporan keuangan disajikan kepada stakeholder untuk membantu mereka dalam
mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil lebih
berkualitas dan tepat sasaran;



Laporan keuangan merupakan cermin untuk melihat kondisi keuangan republik tercinta
ini;



Neraca merupakan cermin utama untuk melihat apa yang ada di republik, terutama
menyangkut hal-hal yang salah urus atau hal-hal yang tidak diurus maupun yang belum
diurus

Laporan Keuangan Untuk Trasparansi


Era keterbukaan, teknologi informasi & komunikasi sedemikian maju, masyarakat
semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya relatif murah.



Setiap rupiah uang publik harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat yang telah
memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan;



Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat semakin cerdas menuntut adanya
transparansi.



Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah merupakan tuntutan publik yang harus
direspon secara positif.

Laporan Keuangan Untuk Akuntabilitas



Laporan keuangan merupakan gambaran adanya akuntabilitas dari para pemangku
kekuasaan.



Akuntabilitas adalah “amanah” berarti pemangku kekuasaan adalah mereka yang
terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumberdaya publik yang diberikan
kepadanya;



Tidak adanya laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas;



Lemahnya akuntabilitas megindikasikan lemahnya sistem, selanjutnya berimbas pada
membudayanya korupsi sistematik;

Memberiakan Informasi


menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan
likuiditas dan solvabilitasnya;



menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan
yang telah dan akan terjadi;



memonitor kinerja, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang
telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan;



perencanaan dan penganggaran;

Mengevaluasi Kinerja Manajerial dan Organisasional :


menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan
melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan
kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit yang lain;



mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan
fungsi tertentu di dalam pemerintahan;



mengevaluasi hasil (outcome) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas
terhadap pencapaian tujuan dan target;



mengevalauasi tingkat pemerataan dan keadilan (equtiy & equality)

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN :
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:


kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,



kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran
yang ditetapkan dan peraturan perundangan,



jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta
hasil-hasil yang telah dicapai,



bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan
kasnya,



posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari
pungutan pajak dan pinjaman.



perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau
penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Judul: Standar Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Piter Masae


Ikuti kami