Soal-soal Ujian Tertulis Mediator

Oleh Sispala Lembuti

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal-soal Ujian Tertulis Mediator

SOAL-SOAL UJIAN TERTULIS MEDIATOR
SOAL TYPE I:
1.

Organisasi dan Kelembagaan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional diatur dalam:
2.
Permen No. 8 Tahun 2015
4.
Perpres No. 8 Tahun 2015

2.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional mempunyai Tugas Pemerintahan di Bidang Pertanahan
secara:
1.
Nasional
2.
Regional
3.
Sektoral

3.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruanbg/Badna Pertanahan
Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi antara lain:
1.
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/
pertanahan,hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah,
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan,
pemanfaatan ruang, dan tanah;
2.
Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasidi
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3.
Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4.
Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

4.

Pengkoordinasiaan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di
lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalahmerupakan tugas:
4.
Sekretariat Jenderal

5.

Berikut ini merupakan fungsi Direktorat Pengaturan dan Penetapan hak tanah dan tata ruang di Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain:
1.
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang;
3.
Penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik.

6.

Di bawah ini merupakan bagian dari beberapa Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang, yaitu:
1.
Sub Direktorat PPAT
2.
Sub Direktorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang
3.
Kelompok Jabatan Fungsional
4.
Sub Bagian Tata Usaha

7.

Fungsi dari Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kdementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia antara lain:
1.
Pendokumentasian peraturan perundang-undangan pertanahan dan peraturan perundangundangan lainnya
3.
Pendistribusian peraturan perundang-undangan pertanahan dan peraturan perundang-undangan lainnya

8.

Untuk melaksanakan pengawasan fungsdional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah merupakan tugas dari:
4.
Inspektorat Utara/Inspektoral Jenderal

9.

Perumusan kebijakan teknis di bidnag Survei, Pengukuran, dan Pemetaan adalah merupakan salah satu
penyelenggaraan fungsi dari:
1.
Perumusan kebijakan teknis di bidnag survei
2.
Pengukuran dan pemetaanb merupakan fungsi Direktorat Bidnag Survei
3.
Pengukuran dan Pemetaan

10.

Fungsi dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagai berikut:
1.
Menghapuskan dualisme hukum tanah yang lama dan menciptakan unifikasi serta kodifikasi Hukum Agraria
(Tanah) Nasional yang didasarkan pada Hukum (Tanah) Adat;
2.
Mengadakan Unifikasi hak-hak atas tanah dan hak-hak jam inan atas tanah melalui ketentuan-ketentuan
konversi (Diktum ke-2 UUPA);
3.
Meletakan landasan hukum untuk pembangunan Hukum Agraria (Tanah) Nasional, mislanya Pasal 17 UUPA
mengenai Landreform;
4.
Menciptakan unifikasi hak-hak penguasaan atas tanah hak (hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah)
melalui ketentuan konversi.

11.

Berikut ini merupakan dasar-dasar agraria nasional antara lain:
1.
Dasar Kenasionalan;
2.
Azas Domein;
3.
Hanya Warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah
4.
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

12.

Pengertian dan substansi hukum adat diantaranya:
1.
Konsepsi (Ajaran dan Teori)
2.
Asas-asas (yang merupakan perwujudan dari konsepsi)
3.
Lembaga-lembaga hukum
4.
Sistem (tata susunan yang teratur)

13.

Berikut ini merupakan pengertian dari hak penguasaan atas tanah, yaitu: ()engertian hak atas tanah)
4.
Hubungan hukum yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu kepada subyek hukum (orang/badan hukum)
terhadap obyek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya.

14.

Berikut ini yang merupakan hak penguasaan atas tanah yang mempunyai kewenangan khsuus yaitu kewenangan yang
bersifat publik dan perdata anara lain:
1.
Hak Bangsa Indonesia (perdata-publik)
3.
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (perdata-publik).

15.

Substansi kewenangan dalam hak menguasai negara diantaranya
2.
Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai oleh subyek hukum tanah;
4.
Mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.

16.

Keterampilan Pengorganisasian Perundingan ini harus dilakukan oleh seorang mediator:
1.
Mediator merencanakan dan menjadwalkan pertemuan
2.
Mediator harus tiba di tempat tepat waktu
3.
Mediator menyambut kedatangan para pihak dalam ruangan perundingan
4.
Mediator menghadiri berbincang-bincang dengan salah satu pihak sebelum atau pada saat kedatangan pihak
lawannya.

17.

Hal berikut ini perlu diperhatikan dalam kaukus, antara lain adalah:
1.
Lama waktu kaukus diberikan secara seimbang untuk masing-masing pihak;
2.
Kaukus jangan terlalu lama;
3.
Mempersiapkan para pihak untuk melalui lagi sesi perundingan paripurna;
4.
Setelah kaukus pada satu pihak, maka mediator bertemu dengan pihak lainnya.

18.

Dilakukan oleh mediator untuk merumuskan hal-hal penting setelah berlangsung pembicaraan antara para pihak, pada
saat:
1.
Setelah para pihak menyampaikan pernyataannya;
2.
Setelah selesai setiap sesi;
3.
Ketika para pihak mencapai kebuntuan;
4.
Ketika akan kesepakatan akan difinalisasi.

19.

Hakim di hadapan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian
apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1.
Dengan itikad baik, sesuai kehendak para pihak; dan tidak bertentangan dengan hukum;
2.
Tidak merugikan pihak ketiga
3.
Dapat dieksekusi.

20.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:
4.
Proses dan keputusan yang dihasilkan tidak dapat begitu sdaja dipaksakan.

21.

Lama waktu proses mediasi berdasarkan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:
2.
Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja, sejak mediator dipilih oleh para pihak atau
ditunjuk oleh ketua majelis hakim;
4.
Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari
kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari.

22.

Tahapan terakhir pada proses mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan formal yang bertujuan:
2.
Menyusun agenda perundingan yang bisa disetujui kedua belah pihak;
4.
Para pihak menyusun kesepakatan dan prosedur atau rencana pelaksanaan kesepakatan mengacu pada langkahlangkah yang akan ditempuh para pihak untuk melaksanakanbunyi kesepakatan dan mengakhiri sengketa.
Sifat AKTA PERDAMAIAN menurut PERMA NO. 1 TAHUN 2008
1.
Final
3.
Banding

23.

24.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa keuntungan, yaitu:
1.
Cepat dan Murah;
2.
Kontrol para pihak terhadap proses dan hasil
3.
Dapat Menyelesaikan sengketa secara tuntas/holistik
4.
Meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan dna kemauan para pihak untuk menerimanya

25.

Ketentuan mengenai batas waktu pemilihan Mediator berdasarkan PERMA No. 1 TAHUN 2008:
1.
Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling
lama 2 (dua) harui kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin
timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim;
2.
Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Ketua Majelis Hakim;
3.
Ketua Majelis Hakim segera memberitahu Mediator terpilih untuk melaksanakan tugas;
4.
Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi, para pihak tidak dapat
bersepakatan memilih Mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka
memilie Mediator kepada Ketua Majelis Hakim

26.

Pada saat sekarang ini keberadaan mediasi sangat diperlukan, karena:
1.
Dapat mengurangi masalah penumpukan perkara;
2.
Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat dan murah;
3.
Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan;
4.
Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses

ajudikatif.
27.

Apa alasan dikeluarkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian
direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung:
1.
Untuk Mengisi Kekosongan Hukum terhadap pengaturan prosedur mediasi yang terintegrasi ke dalam proses
litigasi;
3.
Untuk mengurangi perkara di tingkat kasasi, penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta

28.

Di bawah ini yang termasuk pengertian mediasi adalah:
4.
Cara Menyelesaikan Sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak

29.

Pihak Netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian merupakan pengertian dari:
4.
Mediator

30.

Siapa atau profesi apa saja yang boleh menjadi mediator di Pengadilan:
1.
Hakim.
2.
Advoklat.
3.
Akademisi Hukum

31.

Mengapa Mediator di Pengadilan harus memiliki sertipikat:
4.
Karena untuk dokumen pembuktian bahwa seseorang dinyatakan telah memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sebagai mediator

32.

Di bawah ini cara seseorang yang bukan hakim telah bersertipikat mediator dapat terdaftar di sebuah Pengadilan,
kecuali:
1.
Membayar Hakim;
2.
Melalui Pihak Ketiga;
3.
Datang sendiri dan meminta sertifikat/sertipikat

33.

Ada beberapa mediator dalam sebuah Pengadilan Tingkat Pertama:
4.
Sekurang-kurangnya 5 orang.

34.

Kapan atau dalam situasi macam apa mediator dalam proses mediasi berwenang menyatakan mediasi telah gagal atau
tidak layak untuk dilanjutkan:
1.
Jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri
pertemuan mediaso sesuai jadwal yang ditentukan tanpa alasan apapun.
3.
Mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan asset, harta kekayaan atau
kepentingan lain yang tidak menjadi peserta mediasi.

35.

Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mendorong Pihak principal atau materiil untuk berperan langsung dalam mediasi,
memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi itu tercantum dalam Pasal 7 ayat berapa aja:
1.
Ayat 1
2.
Ayat 3
3.
Ayat 5

`
36.

Keuntungan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah:
1.
Memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa;
2.
Membantu melepaskan kemarahan terhadap pihak lawan;
3.
Meningkatkan kesadaran akan kekuatan dan kelemahan posisi masing-masing pihak;
4.
Mengetahui hal-hal atau isu-isu yang terembunyi yang terkait dengan sengketa yang sebelumnya tidak disadari.

37.

Berikut ini merupakan hal yang bisa ditemukan dalam proses mediasi, kecuali:
1.
Formalitas prosedur beracara
2.
Waktu ditentukan
3.
Wajib
4.
Perlu pembuktian

38.

Isi Penyelesaian melalyui mediasi:
2.
Win-win solution
4.
Sesuai kesepakatan para pihak

39.

Peran Mediator sebelum proses perundingan:
1.
Mengumpulkan informasi
2.
Mengundang para pihak
3.
Menyiapkan tempat perundingan

40.

Tugas Mediator dalam menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:
1.
Mediator membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika menerima atau menolak suatu pemecahan
masalah
3.
Mediator mengingatkan para pihak agar bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau tawaran yang
tidak masuk akal

41.

Pada saat memulai mediasi disaat pertemuan pertama dengan para pihak, tahapan yang dilakukan oleh seorang
mediator adalah:
1.
Mediator memperkenalkan diri dengan para pihak dan menekankan adanya kemauan para pihak untuk
menyelesaikan masalah melalui mediasi

2.
3.
4.

Menjelaskan pengertian mediasi, prosedur, jadwal dan lama proses mediasi, pengertian kaukus dan peran
mediator;
Menjelaskan para meter kerahasiaan dan menjelaskan aturan perilaku dalam proses perundingan
Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya dan menjawabnya.

42.

Merupakan makna mengenai kaukus:
1.
Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak di mana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak yang
lain;
2.
Bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacarannya atau tanpa pengacara
3.
Merupakan proses paling penting dan merupakan ciri khas dari mediasi

43.

Perilaku atau perbuatan manusia yang bisa memicu terjadinya sengketa:
1.
Kesalahpahaman;
2.
Perbedaan penafsiran;
3.
Ketidakjelasan pengaturan;
4.
Ketidakpuasan

44.

Merupakan bentuk kerugian apabila sengketa dilakukan melalui jalur litigasi:
1.
Proses yang berlalur-larut atau lama untuk mendapatkan suatu putusan yang final dan mengikat;
2.
Menimbulkan ketegangan atau rasa permusuhan diantara para pihak;
3.
Kemampuan dna pengetahuan hakim yang terbatas dan bersifat umum;
4.
Tidak dapat dirahasiakan.

45.

Prosedur mediasi mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh proses ajudikasi:
1.
Bersifat tertutup;
2.
Keikutsertaannya sukarela;
3.
Hubungan para pihak terjaga.

46.

Hak Pakai dapat diberikan kepada:
1.
Warga Negara Indonesia
2.
Orang Asing Yangberkedudukan di Indonesia
3.
Instansi Pemerintah
4.
Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

47.

Pemberian secara umum untuk perubahan hak atas tanah diberikan kepada:
1.
Warga Negara Indonesia
2.
Warga Negara Asing yang Berkedudukan di Indonesia
3.
Badan Hukum Indonesia
4.
Badan Hukum Asing yang Berkedudukan di Indonesia

48.

Setiap Penerimaan Hak Atas Tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut, kecuali:
4.
Mewakafkan tanahnya kepada orang lain.

49.

Berikut ini merupakan cacat hukum administratif dalam penerbitannya adalah:
2.
Kesalahan Prosedur
4.
Kesalahan Penghitungan Luas

50.

Dalam menyelenggarakan tugas memberikan pelayanan administratif kepada satuan organ Kanwil BPN, serta
menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan, Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:
1.
Penyusunan Program, rencana dan anggaran;
2.
Koordinasi pelayanan pertanahan;
3.
Pengelolaan data dan informasi.

51.

Bagian Tata Usaha dalam Kanwil BPN terdiri dari:
1.
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2.
Sub Bagian Kepegawaian
3.
Sub Bagian Umum dan Informasi

52.

Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan terdiri dari:
1.
Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar
2.
Seksi Pemetaan Tematik
3.
Seksi Pengukuran Bidang
4.
Seksi Survei Potensi Tanah

53.

Berikut ini yang bukan merupakan tugas dari Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar diantarannya:
4.
Melakukan perapatan kerangka dasar

54.

Tugas dari Seksi Pemetaan Tematik adalah
1.
Pengembanan Pemetaan Tematik dalam data tekstual
2.
Bimbingan Teknis
3.
Melakukan Pemetaan

55.

Di bawah ini adalah tugas dari Seksi Pengukuran Bidang diantarannya:
2.
Perpetaan
4.
Pembukuan Bidang Tanah

56.

Pernyataan berikut terkait sengketa:

1.
2.
3.

Ada Perbedaan Pendapat
Hal yang lumrah dan sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat
Dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa atau situasi

57.

Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang masalah bertujuan untuk:
1.
Mengumpulkan data dan menganalisa konflik untuk mengidentifikasi pihak-pihak utama yang terlibat konflik,
menentukan pokok masalah dan kepentingan para pihak
3.
Dengan melakukan analisa latar belakang konflik, mediator dapat menyusun rencana/strategi

58.

Teknik Mediator mengatasi emosi moderat:
1.
Didengarkan saja
2.
Secara perlahan dialihkan
3.
Ingatkan pihak yang emosi pada permasalahan yang perlu diatasi

59.

Para pihak yang berhasil melakukan kesepakatan perdamaian oleh mediator bersertifikat dapat mengusulkan akta
perdamaian ke pengadilan:
1.
Dengan cara melakukan gugatan;
2.
Pengajuan harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang
membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan obyek/objek sengketa.

60.

Yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Rencana Mediasi adalah:
1.
Siapa saja yang terlibat dalam perundingan dan di mana sebaiknya perundingan diselenggarakan
2.
Bagaimana pengaturan tempat duduk para peserta perundingan dan Prosedur apa yang perlu dipergunakan;
3.
Masalah, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian macam apa yang diperlukan para pihak;
4.
Bagaimana cara mengarahkan atau memberi wawasan kepada para pihak tentang proses mediasi dan apakah
memungkinkan menghadapi jalan buntu dan bagaimana cara mengatasinya.

61.

Mediator menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa bertujuan untuk, kecuali:
4.
Memutuskan penyelesaian sengketa

62.

Keterpisahan Mediasi dari litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008:
1.
Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak
dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain;
2.
Catatan mediator wajib dimusnahkan;
3.
Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidnagan perkara yang bersangkutan;
4.
Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil
proses mediasi.

63.

Mediator wajib memelihara kerahasiaan segala sesuatu, baik dalam bentuk perkataan, notulensi atau catatan, maupun
dokumen yang terungkap dalam proses mediasi kecuali untuk kasus-kasus sengketa public/publik, disebut dengan
prinsip:
4.
Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

64.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai beberapa karakteristik antara lain:
1.
Privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak);
2.
Kooperatif, tidak agresif/tidak bermusuhan dan tegang;
3.
Fleksibel dan tidak formal/tidak kaku, kreatif;
4.
Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka miliki; dan bertujuan untuk
mempertahankan hubungan baik.

65.

Sifat fleksibel dari proses mediasi adalah:
1.
Waktu perundingan ditentukan para pihak
2.
Tempat perundingan ditentukan para pihak
3.
Tempat perundingan bisa di luar pengadilan
4.
Aturan dibuat oleh para pihak

66.

Mediator berbeda dengan negosiator, perbedaan itu terletak pada:
4.
Netralitas

67.

Membangun kepercayaan dan kerjasama di antara para pihak ditujukan untuk kepentingan:
1.
Membangkitkan rasa percaya diri para pihak dalam mempersiapkan proses mediasi

68.

Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah dan menyusun agenda:
1.
Mengidentifikasi topik-topik umum permasalahan, menyepakati sub topik permasalahan yang akan dibahas
dalam proses perundingan;
3.
Menyusun agenda perundingan yang bisa disetujui ke-dua belah pihak

69.

Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
1.
Cara langusung; Mengemukakan pernyataan langsung kepada para pihak
3.
Cara tidak langsung; Mendengarkan atau merumuskan kembali pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh
para pihak.

70.

Strategi untuk membimbing proses mediasi ditujukan untuk keperluan:
1.
Mediator membantu para pihak dalam menganalisa pendekatan-pendekatan sebagai sarana dalam pengelolaan
konflik;
2.
Mediator memberikan wawasan bahwa proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung berdasarkan pendekatan
koopertif dan kompetitif;
3.
Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan

71.

Pemegang hak prosedur dalam melakukan mediasi adalah:
1.
Para Pihak;
2.
Keikutsertaan Sukarela;
3.
Bisa berhenti atas permintaan para pihak;
4.
Ada tridaknya kesepakatan tergantung para pihak.

72.

Prinsip (Kode Etik) yang hendaknya dipegang oleh seseorang yang bertindak sebagai Mediator yaitu Netralitas, ini
mengandung makna:
1.
Mediator wajib memelihara ketidak berpihakannya terhadap para pihak;
2.
Mediator dilarang mempengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan klausula yang dapat
memberikan keuntungan pribadi bagi mediator;
3.
Mediator harus beritikad baik dan tidak mengorbankan kepentingan para pihak;
4.
Mediator memberikan perlakuan yang seimbang untuk memberikan waktu dan kesempatan berbicara yang sama
kepada semua pihak

73.

Mediasi mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:
1.
Intervensi dari pihak ketiga (Mediator) yang netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak;
2.
Pihak ketiga tersebut (Mediator) tidak berwenang untuk membuat keputusan;
3.
Pihak ketiga tersebut (Mediator) membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesempakatan yang
dapat diterima para pihak

74.

Kaukus memiliki beberapa fungsi:
1.
Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di
hadapan mitra rundingannya;
2.
Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis besar dan BATNA, menyelidiki
agenda tersembunyi;
3.
Membantu mediator dalam mengatasi terjadinya kebuntuan (deadlock) dalam proses mediasi;
4.
Memberikan kepada para pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa
membahayakan kemajuan mereka.

75.

Proses mediasi bersifat tertutup:
1.
Pertemuan-pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak dan kuasa hukum mereka dan mediator;
3.
Pihak lain yang dizinkan oleh para pihak.

76.

Hal-hal yang harus dikerjakan oleh Mediator saat perundingan dengan kedua belah pihak:
1.
Memimpin diskusi;
2.
Memelihara dan menjaga aturan-aturan perundingan;
3.
Mendorong para pihak untuk menyampaikan masalah dan kepentingannya secara terbuka;
4.
Mendorong para pihak agar menyadari bahwa snegketa bukan pertaurngan yang harus dimenangkan tetapi
diselesaikan.

77.

Pengaturan tempat duduk dan meja pada saat bermediasi dengan para pihak:
1.
Mediator mengambil tempat duduk dengan jarak yang sama diantara para pihak untuk menjaga netralitas;
2.
Mediator ada di posisi dekat pintu;
3.
Sebaiknya menggunakan meja persegi empat untuk 2 (dua) pihak

78.

Semua sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui
perdamaian dengan bantuan Mediator:
1.
Jual-Beli;
2.
Warisan;
3.
Sengketa Medik.

79.

Kaukus yang dilakukan di awal Mediasi bertujuan untuk:
1.
Menumpahkan Emosi;
2.
Merancang Prosedur Mediasi;
3.
Mengidentifikasi Isu;
4.
Mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi.

80.

Kaukus yang dilakukan di tengah Mediasi bertujuan untuk:
2.
Mencegah Komitmen Yang Prematur;
4.
Jika terjadi kecenderungan yang destruktir antagonistik hingga perlu pendinginan

81.

Kaukus yang dilakukan di akhir Mediasi bertujuan untuk:
1.
Untuk Mengatasi Kebuntuan;
3.
Memformulasi Kesepakatan.

82.

Mediasi memiliki karakteristik seperti di bawah ini:
1.
Penyelesaian Sengketa Melalui Perundingan;
2.
Pihak Ketiga (Mediator) Bersifat Netral;
3.
Mediator Bertugas Membantu Para Pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

83.

Di bawha ini merupakan tujuan membingkai ulang (reframing) pada proses mediasi adalah:
1.
Mengubah fokus/titik berat pembicaraan tentang orang menjadi pembisacaraan tentang Masalah;
2.
Mengubah fokus/titik berat pembicaraan tentang pribadi (pejabat dan pengusaha) dan focus masa lalu menjadi
focus pada masalah dan masa sekarang serta masa datang;
3.
Mengubah focus dari posisi menjadi focus pada kepentingan;
4.
Mengubah focus pada masalalu dan persepsi negative menjadi focus pada masa depan dan persepsi netral.

84.

Berdasarkan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Honorarium seorang Mediator:
1.
Penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya;
3.
Uang jasa mediator bukan hakim ditangung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

85.

Pada saat berkomunikasi membingkai ulang (Reframing) adalah menggunakan kata-kata lain, ungkapan dan tekanan
untuk merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh satu atau para pihak dengan tujuan:
1.
Merubah kata-kata yang bersaifat menuduh, bermusuhan atau menyakitkan menjadi kata-kata yang lebih netral;
2.
Merubah persepsi negatif menjadi positif;
3.
Merubah strategi berdasarkan posis menjadi strategi berdasarkan kepentingan;
4.
Merubah fokus perhatian pada masalah dan bukan pada orang.

86.

Menurut UU Nomor: 7 Tahun 2012 tentang Penangana Konflik Sosial, Penangana Konflik mencerminkan Asas:
1.
Kemanusiaan;
2.
Hak Asasi Manusia;
3.
Kebangsaan;
4.
Kekeluargaan

87.

Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta diinventarisasi guna mencari jalan keluar atau bentuk
penyelesaian yang akan dilakukan. Akar permasalahan konflik pertanahan dalam garis besarnya ditimbulkan oleh halhal sebagai berikut:
1.
Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif,
kepentingan prosedural, maupun kepentingan prikologis;
2.
Konflik struktural, yang disebabkan pola prilaku destruktif, kontrol perilaku sumberdaya yang tidak seimbang;
3.
Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang dipergunakan mengevaluasi gagasan/perilaku, pernbedaan gaya
hidup, idiologi atau agama/kepercayaan;
4.
Konflik hubugan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang
buruk/salah, pengulangan perilaku yang negatif

88.

Menurut Permen ATR/KBPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, peserta Mediasi terdiri dari:
1.
Tim Pengolah;
2.
Pejabat Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
3.
Mediator dari Kementerian, Kantor Wilayah BPN dan/atau Kantor Pertanahan;
4.
Para dan/atau ahli yang terkait dengan sengketa dan konflik, Instansi terkait, dna unsur masyarakat, tokoh
masyarakat/adat/agama, atau pemerhati/pegiat agraria dan penataan ruang, serta unsur-unsur lain, apabila
diperlukan.

89.

Menurut Permen ATR/KBPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pejabat yang
bertanggungjawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan melakukan kegiatan
pengumpulan data. Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud adalah:
1.
Data Fisik dan Data Yuridis;
2.
Putusan Peradilan, Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan
Korupsi atau Dokumen lainnya;
3.
Data yang dikeluarkan atau diterbitkan olehg pejabat yang berwenang.

90.

Penggunaan tanah menurut Permen ATR/KBPN No. 11 Tahun 2016 adalah:
2.
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang;
4.
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
Rencaa Tata Ruang Wilayah.

91.

Penggunaan tanah bertujuan untuk:
1.
Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2.
Mewujudkan pewnguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
3.
Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk
pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah;
4.
Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang
mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

92.

Menurut UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Penanganan Konflik bertujuan:
1.
Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
3.
Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

93.

Konflik dapat bersumber dari:
1.
Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2.
Perseturan antar Umat Beragama dan/atau Inter Umar Beragama, Antar Suku, dan Antar Etnis;
3.
Sengketa Batas Wilayah Desa, Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi;
4.
Distribusi Sumber Daya Alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

94.

Penyelesaian Kasus Pertanahan dimaksudkan untuk:
1.
Mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik, atau Perkara;
2.
Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik, atau Perkara;
3.
Menyelesaiakan Sengketa, Konflik, atau Perkara agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan
dimanfaatkan oleh pemiliknya;
4.
Memberi kepastian hukum dan keadilan penghenai penguasan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

95.

Teknik Mediator mengatasi Emosi yang Autoritatif, yaitu:

1.
2.
3.

Identifikasi pengungkapan emsosi yang tidak wajar;
Ingatkan pada aturan perundingan;
Ingatkan pihak yang emosi dengan komitmen pada proses penyelesaian.

96.

Teknik Mediator mengatasi emosi yang tinggi atau kuat adalah:
1.
Skorsing pertemuan untukl istirahat sejenak;
3.
Pertemuan terpisah (Kaukus).

97.

Teknik Mediator menghadapi kemungkinan Jalan Buntu (Deadlock) adalah:
1.
Dorong para pihak untuk mengungkapkan permintaan atau tuntutan, tidak boleh ada lagi yang tersembunyi;
2.
Usulan agar para pihak mendapatkan nasehat propesional;
3.
Meminta informasi tambahan kepada para pihak;
4.
Ganti seorang/lebih tim perunding.

98.

Ada beberapa model perencanaan tanah yaitu Zoning dan model terbuka, di mana masing-masing memiliki kelebihan
dna kelemahan, berikut ini kelemahan model terbuka, yaitu:
4.
Kurangnya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah warga masyarakat.

99.

Langkah-langkah strategis sebelum negosiasi adalah melakukan pengukuran diri, di bawha ini yang termasuk dalam
tahapan pengukuran diri adalah:
2.
Menetapkan BATNA (Best Alternative of The Negotiated Agreement) yaitu langkah-langkah atau alternatifalternatif yang dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan atau tidak sesuai
rencana yang telah dibuat.
4.
Menentukan Reservation Point yaitu nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah
kesepakatan dalam perundingan

100

Teknik analisis pohon konflik merupakan suatu alat bantu analisis dengan menggunakan sebuah pohon untuk
mengurutkan isu-isu pokok konflik, yakni inti masalah, sebab masalah, dan kaibat masalah. Jadi tujuan analisis
dengan pohon konflik, yaitu:
4.
Untuk merangsang diskusi tentang berbagai sebab dan efek dalam suatu konflik

SOAL TYPE II:
1.

Yang dimaksud kasus pertanahan adalah:
f.
Sengketa, konflik atau perkara untuk mendapatkan penanganan, penyeleasian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan;

2.

Tujuan penyelesaian kasus pertanahan adalah
g.
Memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah;

3.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN No. 11 Tahun 2016 adalah:
a.
Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Penyelesaian Perkara, Pengawasan dan Pengendalian, Bantuan Hukum dan
Perlindungan Hukum.

4.

Berapa lama waktu yang diperlukan Kepala Kantor melaporkan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik
di wilayah tertentu:
d.
4 bulan sekali;

5.

Pengaduan adalah:
b.
Laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan.

6.

Berikut ini yang bukan merupakan contoh kegiatan pengumpulan data diantarannya:
h. Mahkamah Konstitusi

7.

Di bawah ini adalah sengketa atau konflik yang bukan menjadi kewenangan Kementerian antara lain:
e.
Terjadi kesalahpahaman antara pihak yang satu dengan pihak yang lain

8.

Waktu yang diperlukan untuk membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik yaitu:
d.
7 Hari.

9.

Di bawah ini yang bukan merupakan Tim dari Penyelesaian Sengketa dan Konflik Kementerian yaitu:
a.
Kepala Badan Pertanahan sebagai anggota.

10.

Tugas dari Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik adalah
c.
Menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan.

11.

Kaukus adalah:
g.
Pertemuan antara Mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya.

12.

Mediator merupakan:
g.
Pihak netral yang membantu para pihak dalam poses perundingan

13.

Proses Mediasi tertutup merupakan:
j.
Pertemuan mediasi yang hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang

dizinkan oleh para pihak
14.

Sifat tertutup dalam pertemuan mediasi dapat dilihat pada:
h. Dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik, terkecuali atas izin para pihak.

15.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merebaknya konflik yang ada di masyarakat. Menurut teori
negosiasi berprinsip, konflik disebabkan oleh:
f.
Posisi yang saling bertentangan yang diambil oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik

16.

Tujuan dati teori ini adalah:
h. Mengantisipasi provokasi.

17.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merbaknya konflik yang ada di maskayarakat. Menurut teori
kebutuhan manusia, konflik disebabkan oleh:
j.
Tidak terpenuhinya kebutuhan pokok manusia baik dalam aspek fisik, psikologi, sosial, keamanan, dan identitas

18.

Tujuan dari teori ini adalah:
j.
Membantu pihak yang berkonflik mengidentifikasi dan mensharingkan kebutuhan pokok mereka dan
menawarkan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

19.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merbaknya konflik yang ada di maskayarakat. Menurut teori
identitas, konflik disebabkan oleh:
i.
Perasaan akan identitas yang terancam

20.

Tujuan dari teori ini adalah:
g.
Membantu mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang dirasakan serta menumbuhkan empati dan rekonsiliasi
antar pihak dan untuk mencapai persetujuan yang mengenali inti kebutuhan identitas untuk semua pihak.

21.

Konflik senantiasa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh frekuensi:
i.
Aktivitas, identitas, ketegangan, dan kekerasan yang ada.

22.

Konflik adalah:
a.
Hubungan/interaksi antara dua pihak atau lebih (individu/kelompok) yang memiliki tujuan yang berbeda

23.

Sedangkan Akselerator adalah:
i.
Kejadian umpan balik yang bisa meningkatkan lavel signifikan sityuasi umum yang mengandung kekerasan

24.

Sedangkan Desekuritisasi adalah:
i.
Ekskalasi konflik yang terjadi karena SAT (Structural Factors, Accelerator, dan Trigger) tidak dipandang sebagai
ancaman eksistensial sehingga memerlukan tim ahli untuk meresponnya.

25.

Ekskalasi dan Deekskalasi dipicu oleh:
g.
Perubahan dalam hubungan konflik dan perubahan dalam unit konflik.

26.

Fungsi Kaukus dalam proses Mediasi adalah:
d.
Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkap klepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan di
hadapan mitra rundingnya

27.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merbaknya konflik yang ada di maskayarakat. Menurut teori yang
berhubungan dengan komunitas, konflik disebabkan oleh:
h. Polarisasi, kecurigaan/ketidak percayaan, dan permusuhan antara kelompok masyarakat yang berbeda dalam
suatu komunitas

28.

Tujuan dari teori ini adalah:
j.
Mengakselerasi keseimbangan sosial di masyarakat;

29.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merbaknya konflik yang ada di maskayarakat. Menurut teori
transformasi konflik, konflik disebabkan oleh:
c.
Permasalahan nyata tentang ketidakadilan yang diperlihatkan oleh kerangka sosial, budaya, dan ekonomi yang
sedang bersaing.

30.

Tujuan dari teori ini adalah:
g.
Mengubah struktur dankerangka berfikir yang menyebabkan ketidakadilan, meningkatkan hubungan jangka
panjang dna sikap pihak-pihak yang berkonflik, dan mengembangkan proses dan prinsip yang meningkatkan
pengabdian, keadilan, kedamaian, saling memaafkan, rekonsiliasi, dan pengenalan.

31.

Dalam konflik dikenal juga kekerasan. Dalam kekerasan, aspek yangtercakup di dalamnya adalah:
j.
Konteks dan sikap.

32.

Pengertian dari konflik kepentingan adalah:
e.
Mengacu pada intervensi tawar menawar berdasarkan kepentingan dari masing-masing pihak.

33.

Di bawah ini yang bukan merupakan proses mediasi secara umum adalah:
g.
Mediator menentukan jadwal pertemuan.

34.

Perhatikan pernyataan di bawah ini yang merupakan tipologi sengketa di bidang pertanahan adalah:
1.
Sengketa Warisan;
5.
Sertipikat Ganda – Tumpang Tindih;
7.
Pemberian Hak Pakai atas tanah-tanah negara;
8.
Sengketa Tanah Adat.

35.

Dampak sosial dari konflik tanah adalah:
a.
Terjadinya kerenggangan sosial di antara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di
antara mereka.

36.

Berikut ini yang merupakan kemungkinan penyelesaian sengketa pidana melalui proses mediasi, kecuali:
b.
Dalam teori hukum dikenal dengan asas legalitas dan formalitas.

37.

Peta konflik adalah:
g.
Teknik menggambarkan konflik secara garis yang menghubungkan pihak-pihak yangterlibat dalam konflik
berikut masalah konfliknya.

38.

Tahapan konflik yang sering terjadi antara lain tahap Pra Konflik, Konfrontasi, Krisis, Akibat, Pasca Konflik.. Dalam
tahapan konfrontasi konflik diantarantya:
f.
Pihak-pihak memobilisasi dukungan.

39.

Tahapan Pra Konflik diantaranya:
i.
Terdapat ketegangan hubungan.

40.

Yang merupakan pengertian dari Tanah Ulayat adalah:
e.
Kewenangan, yang Menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil
manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.

41.

Di bawah ini yang bukan merupakan mekanisme Mediasi Pertanahan adalah:
f.
Negosiasi awal.

42.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori yang berbasis komunitas,
negosiasi berprinsip, kebutuhan manusia, identitas, miskomunikasi antar budaya, dan transformasi konflik. Berbagai
teori di atas sangat signifikan berkontribusi dalam merbaknya konflik yang ada di maskayarakat. Menurut teori
miskomunikasi antar budaya, konflik disebabkan oleh:
j.
Ketidak cocokan antara gaya komunikasi budaya yang berbeda-beda

43.

Tujuan dari teori ini adalah:
d.
Meningkatkan pengetahuan pihak-pihak yang berkonflik tentang budaya masing-masing daerah, melemahkan
klise-klise negatif antar budaya, dan meningkatkan kemunikasi antarbudaya yang efektif.

44.

Struktur kekerasan (violence) terdiri atas tingkah laku (behavior), konteks (context), dan sikap (attitude). Akan tetapi
perlu adanya perluasan terhadap pemahaman akan kekerasan itu sendiri karena:
j.
Secara detail menunjukkan hubungan antar tiga dimensi tersebut dan menetapkan.

45.

Intervensi dalam rangka perdamaian dilakukan dalam tahapan:
a.
Diplomasi
b.
Ekspansi Politik
c.
Ekspansi Militer
d.
Konfrontasi

46.

Atmosfer yang dihubungkan dalam menganalisis konflik adalah:
f.
Objektivitas dan Netralitas

47.

Secara mendasar, tahapan analisis konflik terdiri atas 5 hal yaitu sebelum konflik, konfrontasi, krisi, hasil, dan
sesudah konfl;ik. Indikasi dari situasi pre konflik (sebelum konflik) adalah:
c.
Adanya tujuan yang saling bertentangan antar pihak yang membuka peluang konflik dan upaya untuk
menghindari kontak dengan pihak lawan

48.

Konflikperlu dianalisi karena:
j.
Untuk memahami latar belakang dan sejarah terjadinya konflik, pihak-pihak yang terlibat dan perspektif masingmasing, dan untuk mengetahui faktor pendukung konflik.

49.

Dalam masa konfrontasi, konflik menjadi semakin:
f.
Buntu

50.

Hasil dari konflik di sini bisa jadi dalam bentuk:
j.
Jalan terang menuju penyelesaian dan berkurangnya konfrontasi, ketegangan dan kekerasan.

51.

Salah satu indikasi dari fase krisis adalah:

h.

Kontak/Komunikasi dihentikan sama sekali.

52.

Peta konflik (conflicht mapping) merupakan salah satu alat untuk menganalisis konflik, Pengertian dari peta Konflik
adalah:
i.
Teknik untuk memwakili konflik dalam bentuk grafis, menempatkan pihak yang berkonflik pada sisi hubungan
antar pihak dengan masalah yang ada sehinga pihak-pihak yang berkonflik tersebut bisa mempelajari pengalaman
dan persepsi pihak lain.

53.

Peranan Timeline Dalam Analisis Konflik Adalah Lebih Pada:
h. Suatu cara untuk memulai diskusi dan pembelajaran.

54.

Alat yang digunakan untuk menganalisis konflik yang tidak kalah pentingnya adalah timeline. Secara fisik, timeline
tersebut berisi:
b.
Tahun, Bulan, Tanggal/Hari menurut skala yang ditentukan.

55.

Tujuan pokok dari timeline di sini adalah untuk:
b.
Mengetahui persepsi pihak-pihak yang terlibat sehingga kejadian-kejadian yang berbeda yang didistribusikan oleh
kelompok-kelompok yang berlawanan merupakan elemen yang penting dalam memahami konflik, serta untuk
mengetahui sejarah dari suatu konflik.

56.

Komponen penyebab konflik buiasanya dikenal dengan istilah SAT (Strucktural factors, Accelerator, dan Trigger).
Structural factors (faktoir struktural) adalah faktor yang menyebabkan konflik yang biasanya meliputi:
e.
Eksekusi sistem, kesenjangan, dan kurangnya respon dari suatu institusi.

57.

Trigger adalah:
d.
Suatu kejadian yang memicu pecahnya konflik.

58.

Jenis perkara yang tidak dapat dimediasi adalah:
d.
Perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha.

59.

Jenis perkara yang dapat dimediasi adalah:
h. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama

60.

Mediasi adalah:
a.
Salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan lebih murah.

61.

Mediasi akan dapat:
d.
Memberikan akses yang lebih besar ke para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan.

62.

Jika gagal mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak akan ditanggung:
j.
Pihak yang dihukum oleh Hakim

63.

Jika tercapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak akan ditanggung:
f.
Berdasarkan kesepakatan para pihak

64.

BIAYA pemanggilan para pihak:
i.
Langsung dibebankan ke pihak penggugat melalui uang biaya perkara.

65.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan, dapat menjadi:
b.
Salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.

66.

Akta perdamaian merupakan:
e.
Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian

67.

Tipe-tipe konflik yaitu:
e.
Konflik laten, konflik terbuka, dan konflik permukaan

68.

Seacara umum, konflik dipengaruhi oleh:
g.
Emosi, kepribadian, dan budaya

69.

Prinsip-prinsip yang harus dipahami berkaitan dengan konflik, kecuali:
c.
Penuh dengan kecurangan

70.

Fase-fase konflik meliputi fase ketegangan, fase sengketa, fase kekerasan terbatas, fase krisis, fase abatement, dna fase
penyelesaian. Fase KETEGANGAN terjadi jika:
f.
Perhatian terhadap konflik meningkat yang disertai dengan adu domba.

71.

Penyelesaian konflik dimaksudkan agar:
d.
Mengakhiri kekerasan menuju kesepakatan damai

72.

Pencegahan konflik dimaksudkan untuk:
i.
Mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan

73.

Penghentian konflik memerlukan:
h. Komitmen dari pihak yang berkonflik

74.

Strategi yang digunakan oleh pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan suatu konflik hendaknya:
g.
Netralitas

75.

Pada fase sengketa, keputusan-keputusan yang diambil cenderung:
d.
Akurat

76.

Dan respon yang muncul biasanya cenderung:
h. Abnormal

77.

Setelah fase sengketa, fase kekerasan terbatas pun muncul. Dalam fase ini, aspek-aspek krusial yang mungkin terjadi
adalah:
a.
Adanya represif
b.
Terjadi pertikaian terbuka
c.
Munculnya ancaman pengerahan kekuatan
d.
Penggunaan kekuatan yang sporadis
e.
Penggunaan kekerasan yang tidak sistematis
f.
Adanya kekerasan yang cukup signifikan.

78.

Fase penyelesaian meliputi:
h. Kesepakatan damai yang relatif tetap, disamament, demobilisasi, dan reintegrasi.

79.

Fase krisis setelahnya ditandai dengan:
d.
Perhatian terbuka (adanya kerusakan), pembunuhan massal, dan gros hukum rights bersekala massal

80.

Fase ABATEMENT adalah:
g.
Fase di mana tedapat deekskalasi politik, penurunan intensitas kekrasan, dan adanya kesepakatan damai
yangbersifat sementara.

81.

Proses yang bisa mendorong konflik di antaranya adalah sekurititas dan desekuritisasi
b.
Eskalasi konflikyang terjadi SAT (Strucktural factors, Accelerator, dan Trigger) dipandang sebagai ancaman
eksistensial sehingga harus direspon dengan cara yang tidak benar.

82.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori hubungan masyarakat, toeri
negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori transformasi konflik dan teori kesalahpahaman
budaya, resolusi konflik untuk toeri kebutuhan manusia adalah:
c.
Mengidentifikasi dan berupaya bersama untuk mencapai kebutuhan yang tidak terpenuhi

83.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori hubungan masyarakat, toeri
negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori transformasi konflik dan teori kesalahpahaman
budaya, resolusi konflik untuk toeri identitas adalah:
i.
Negosiasi perlu ada untuk kepentingan bersama

84.

Penyebab dari suatu konflik dirumuskan oleh berbagai elemen dan teori, mulai dari teori hubungan masyarakat, toeri
negosiasi prinsip, teori kebutuhan manusia, teori identitas, teori transformasi konflik dan teori kesalahpahaman
budaya, resolusi konflik untuk toeri transformasi konflik adalah:
g.
Mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan kesenjangan sosial

85.

Biaya Mediasi adalah:
c.
Biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya
pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan,
biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi.

86.

Kaukus merupakan proses paling penting dan merupakan siri khas dari mediasi, fungsi daripada kaukus bagi mediator
adalah:
c.
Memungkinkan Mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis dasar dan BATNA, menyelidiki
agenda tersembunyi, memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan
kepercayaan secara individual, menguji seberapa realistis opsi-opsi yang diusulkan, mengarahkan para pihak
untuk melaksanakan perundingan yang konstruktif.

87.

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari:
d.
Sub Seksi Pengendalian Pertanahan

88.

Fungsi dari Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara adalah:
e.
Pelaksanaan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

89.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Sengketa Pertanahan adalah:
c.
Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu.

90.

Di bawah ini yang bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:
f.
Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut

91.

Kelebihan darilembaga Arbitrase adalah:
a.
Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin aman

III.

KEMAHIRAN REFRAMING (MEMBINGKAI ULANG)
CONTOH:

1.
Pernyataan satu pihak, misal: bernama
SAHID
Dia
adalah
seorang
penguasaha
pembohong, penyerahan barang tidka
pernah tepat waktu

Bingkai Ulang oleh Mediator

Sasaran/Tujuan Bingkai Ulang

Jadi, Pak Sahid, kalau penyerahan tepat
waktu, anda dapat merencanakan proses
usaha anda secara lebih baik.

Mengalihkan fokus dari orang
pada masalah, dari masa lalu ke
masa depan

SENGKETA ANTARA KONTRAKTOR DENGAN KLIENNYA
2.
Pernyataan satu pihak, misal: bernama
Bingkai Ulang oleh Mediator
Sasaran/Tujuan Bingkai Ulang
AGUS
Dia adalah seorang Kontraktor yang Pak Agus, kalau mengerjakan proyek Mengalihkan fokus dari orang
nakal, mengerjakan proyek tidka pernah dengan betul dan tepat waktu, maka anda pada masalah, dari masa lalu ke
betul dan selalu dan selalu molor dapat memperoleh kerjasama kembali.
masa depan
waktunya

SENGKETA ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN PENGEMBANG
SOAL GANTI KERUGIAN ATAS TANAH
3.
Pak YAYAN, wakil masyarakat berkata:
Saya tidak percaya dengan para
pengembang
yang
selama
ini
membohongi warga soal ganti rugi, serta
fasilitas yang dijanjikan

Bingkai Ulang oleh Mediator
“Pak
YAYAN,
sebenarnya
anda
menginginkan kepastian dna jaminan
adanya ganti kerugian yang adil saat ini
dan di masa datang ya, serta beberapa
fasilitas yang bermanfaat untuk warga?

Sasaran/Tujuan Bingkai Ulang
Mengubah
fokus/titik
berat
pembicaraan
tentang
pribadi
(pejabat dan pengusaha) dan focus
masa lalu menjadi focus pada
masalah dan masa sekarang serta
masa datang

Judul: Soal-soal Ujian Tertulis Mediator

Oleh: Sispala Lembuti


Ikuti kami