Soal – Soal Pancasila

Oleh Yoki Candra Firdaka

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Soal – Soal Pancasila

SOAL – SOAL PANCASILA
1. Maksud dan tujuan diberikannya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi :
a. Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai warga Negara yang baik
sesuai dengan hati nurani dan ajaran agama yang bersifat universal.
b. Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di Pancasila.
c. Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk
menggalang Persatuan Bangsa Indonesia
d. Dapat mempertahankan eksistensi NKRI dan harkat matabat bangsa dengan
karya-karya

anak

bangsaMampu

memecahkan

persoalan

sosial

politik,

perkembangan IPTEKS dengan berparadigma pada Pancasila dengan dilandasi
nilai-nilai kejujuran, toleransi, tanggungjawab dan peduli.
2. Pendidikan Pancasila jelas bukan sekedar doktrin dari pemerintah kepada mahasiswa,
hal ini dikarenakan mahasiswa diharapkan mampu menjadi manusia sesuai dengan
kodratnya sebagai makhluk multi dimensi yang religius-etis, rasional-kritis dan
komperehensif

dalam

memandang

berbagai

persoalan

kehidupan,

khususnya

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.
3. Perbedaan linkup pendidikan Pancasila :
a. Yuridis kenegaraan : meliputi pemahasa Pancasla dalam kedudukannya sebagai
dasar

negara

Ri,

sehingga

meliputi

pembahasan

bidang

yuridis

dan

ketatanegaraan, realisasi Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara
secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral dalam
kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.
b. Filsafat Pancasila : meliputi pembahasan sila-sla Pancasila sampai ke intisarinya,
makna yang terdalam atau membahas sila-sila Pancasila sampai tinkat hakikatnya.
4. Pengertian Pancasila :
a. Secara etimologis
Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, istilah Panca syila dengan
vokal i pendek memiliki arti leksikal yaitu berbatu sendi lima atau dasar yang
memiliki 5 unsur dan istilah Panca syiila dengan vokal i panjang memiliki arti 5
aturan tingkah laku yang penting.
b. Secara historis
Proses perumusan Pancasila berawal dari sidang BPUPKI I ang mengajkan uatu
calon rumusan dasar negara Indonesia dan didalamnya termuat isi rumusan 5
prinsip sebagai dasar negara.
c. Secara terminologis

1

PPKI mengadakan sidang sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan tgl 18 Agustus
1945 dan berhasil mengesahkan UUD NKRI atau UUD ’45 yang didalamnya
terdapat pokok pikiran dari batang tubuh UUD ’45, yang secara kostitusional sah
dan benar sebagai dasar negara.
5. Manfaat mempelajari sejarah perjuanagan bangsa Indonesia
a. Menemukan jati diri bangsa Indonesia.
b. Membentuk suatu negara dengan asas hidup aman, damai, dan sejahtera.
6. Sumpah pemuda dapat dikatakan sebagai embrio lahirnya negara Kesatuan RI karena
para pemuda yang berpastisipasi di dalamnya mempunyai tekad yang kuat
menginginkan bangsa Indonesia ini bebas dari penjajahan. Para mahasiswa terutama
kalangan intelektual mahasiswa disini mulai bergejolak dengan apa yang dilakukan
oleh penjajah, merasa tidak adil, dilecehkan bangsa lain, mereka menginginkan
adanya perubahan yaitu kemerdekaan yang diakui oleh negara lain.
7. Teori kenegaraan menurut Prof. Dr. Soepomo
a. Teori negara perserangan (individualis)
Negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak antara seluruh
individu (contract sosial). Penganut paham ini : Thomas Hobbes, J. J Rousseau, H.
Spencr, H. J Laski.
b. Paham negara kelas (class theory)
Negara adalah alat dari suatu golongan untuk enindas kelas lain. Penganut paham
ini : Karl Marx, Engels, Lenin
c. Paham negara integralistik
Negara adalah negara yang menjamin kepentingan masyarakat yang integral,
saling berhubungan satu sama lain dan negara yang menjamin keselamatan hidup
dan menghidupi bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan.
8. Proklamasi Kemerdekaan RI adalah lahirnya bangsa Indonesia secara merdeka dan
diakui pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus 1945 di Jl. Pegangsaan Timur 56,
Jakarta pukul 10.00. pembacaan naskah Proklamasi tersebut dibacakan oleh Presiden
pertama RI Soekarno didampingi oleh Wakil Presiden Moh. Hatta dan didengarkan
secara khidmat oleh peserta.
9. Hal-hal yang menyebabkan munculnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
a. makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia.
b. akibat silih bergantinya cabinet, maka pemerintah tidak mampu menyalurkan
dinamika masyarakat ke arah pembanguanan, khususnya bidang ekonomi.
c. adanya sistem liberal sehingga pemerintah cabinet jatuh dan tidak stabil.

2

d. tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu perimbangan kekuasaan politik
Pemilu 1955.
e. gagalnya konstituante yang bertugas membentuk UUDS 1950.
10. Pembukaan UUD 1945 sebagasi Tertib Hukum Tertinggi
Kedudukan Pembukaan UUD ’45 aitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki 2
aspek fundamental yakni :
a. Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertb hukum di Indonesia.
b. Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tetinggi.
Kedudukan Pancasila dalam UUD ’44 adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia, dan hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerohanian
dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib
hukum Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di
Indonesia bersumber pada pebukaan UUD ’45 dan erat kaitannya dengan Tertib
Hukum Tertinggi, sesuai dengan TAP MPR XX/ MPRS/ 1966, TAP MPR X/ MPR/
1973, TAP MPR IX/ MPR/ 1978, TAP MPR III/ MPR/ 1983.
11. Pembukaan UUD ’45 sebagai pokok Kaidah Negara Fundamental menurut ilmu hukum
tata negara memiliki unsur mutlak, yaitu :
a. Dasar tujuan negara baik tujuan umum dan tujuan khusus yang terdapat pada
alinea ke-4 UUD ’45. Dasar tujuan negara ini meliputi dasar politik luar negeri
bebas aktif, memiliki tujuan nasional bangsa Indonesia dalam membentuk negara
untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, material dan spritual.
b. Ketentuan diadakannya UUD ’45 merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa
negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
c. Bentuk negara Indonesia adalah kedaulatan rakyat.
d. Dasar filsafat negra merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum.
12. Pembukaan tetap lekat bagi kelangsungan hidup NKRI hal ini dibuktikan dengan
kedudukan Pembukaan UUD’45 sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan dan ilmu
hukum yang tertinggi di NKRI bahkan secara Yuridis tidak dapt diubah dan
dihilangkan/ditiadakan karen Pembukaan UUD’45 terkandung faktor-faktor mutlak
dan sudah melekat dalam diri bangsa sehinnga ini menentukan kelangsungan hidup
NKRI dan menjaga kesatuan-persatuan bangsa.
13. Isi Pembukaan UUD ’45 telah dijelaskan termuat dalam berita Republik Indonesia
tahun ke-2 No. 7 bahwa “... pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terkandung
pokok-pokok pkiran, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, mewujudkan citacita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
14. Kedudukan Pembukaan UUD ’45
3

Pembukaan UUD 1945 erupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan
berkedudukan dua terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu :
a. Sebagai dasar tertib hukum Indonesia.
b. Sebagai ketentuan hukum tertinggi
Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tidak bisa
diubah ataupun diganti oleh siapapun.
15. Fungsi

Pembukaan

UUD

’45

dan

pokok-pokok

pikirannya

dijelmakan

atau

dikonkritisasikan dalam pasal-pasal UUD ’45. Dalam hal ini Pembukaan UUD ’45 adalal
sebagai sumber hukum positif Indonesia.
16. Hubungan Pembukaan UUD ’45 dengan batang tubuh Pancasila tidak ada atau berdiri
sendiri-sendiri kecuali dalam klausa organis yang kedudukannya lebih tinggi. Hal ini
dikarenakan isi dari Pembukaan tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal UUD ’45.
Maka Pembukaan memuat dasar filsafat negara dan UUD merupakan satu kesatuan
nilai dan norma dan tidak dapat dipisahkan.
17. Hubungan Pembukaan dengan Pancasila adalah hubungan timbal yang erat karena di
dalam Pembukaan UUD ’45 secara formal terdapat Pancasila yang memiliki perpduan
asas-asas kultural, religius dan kenegaraan. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai
dasar negara dan norma dasar positif maka memberikan faktor-faktor mutlak bagi
adanya tertib hukum Indonesia dan kedudukan yang kuat sehingga menentkan
kelangsungan hidup bangsa dan kepribadian bangsa yang berasaskan nilai dan norma
yang baik.
18. UUD 1945 adalah dasar negara yang memiliki kedudukan yang sangat penting di
NKRI karena merpakan suatu pokok kaidah fundamental dan tata tertib hukum
tertinggi. Kedudukannya sebagai penjelmaan Proklamasi Indonesia yang akan
menentukan sikap diri bangsa dan berpikir integral dalam emecahkan persoalanpersoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman nilai dan
norma yang terdapat pada UUD ’45.
19. Dalam penjabaran UUD 1945 disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah
demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Demokrasi
Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekenisme kedaulatan rakyat
dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerinahahn berdasarkan
konstitusi yaitu UUD 194. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945
dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.
20. Struktur pemerintahan RI berdasarkan UUD 1945
Indonesia adalah salah satu negara yang mengant konsep trias politika dimana ada
pemisahan kekuasaan antara leislatif, yudikatif, dan eksekutif.
4

a. Legislatif : lembaga kekuaaan yang mepunyai wewenang embuat peraturan
perundang-undangan yang merupakan pengejewantahan dari rakyat.
b. Yudikatif : lembaga yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman atau
pelaksanaan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
c. Eksekutif : lembaga yang melaksanaan fungsi pemerintahan.
Struktur pemerintahan RI dimulai dari Presidden/ Wakil Presiden dalam garis-garis
ke bawah menyamping ada menteri-menteri ebagai pembantu Presiden(para menteri
ebawahi Departemen masing-masing). Selanjutnya dalam garis ke bawah ada
gubernur yang membawahi Propinsi, sampai ke lingkup yang paling kecil.
21. Isi pokok dari batang tubuh UUD 1945
Terdiri dari 16 BAB yang berisi 37 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan
tambahan.
22. Pengertian dari :
a. Asas Desentralisasi
ini mengandung pengertian pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu. Jadi gubernur adalah sebagai mandatris pemerintah pusat
untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diberikan. Sehingga
kekuasaan

memberikan

dan

mencabut

tugas

dan

fungsi

tetap

berada

dipemerintah pusat.
b. Asas Dekonsentrasi
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini memiliki semangat bahwa pemerintah
daerah dianggap mampu untuk melaksanakan pemerintahan sendiri, ini terbukti
dari kata penyerahan. Kata ini juga membuktikan bahwa kewenangan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah harus dibagi karena daerah sudah dianggap mampu
untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.
c. Otonomi Daerah
diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5

23. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap warga negara sesuai kodratnya,
yang tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang
melatarbelakanginya.
24. Hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
a. Hubungan

antara

MPR

-

Presiden

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mengangkat presiden. Dalam
menjalankan tugas pokok dalam bidang eksekutif (pasal 4(1)) presiden tidak hanya
menyelenggarakan

pemerintahan

negara

yang

garis-garis

besarnya

telah

ditentukan oleh MPR saja, akan tetapi termasuk juga membuat rencana
penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian juga presiden dalam bidang
legislatif dijalankan bersama-sama dengan DPR (pasal 5)
b. Hubungan

antara

MPR

-

DPR

Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta
peraturan-peraturan lainnya agar undang-undang dan peraturan-peraturan itu
sesuai dengan UUD. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi
wewenang lembaga-lembaga lainnya.
c. Hubungan

DPR

-

Presiden

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB maka didalam
pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan
DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekwensi yang wajar, yang mengandung
arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR. Bentuk kerjasama antara
presiden dengan DPR diartikan bahwa Presiden tidak boleh mengingkari partner
legislatifnya.
d. Hubungan

antara

DPR

-

Menteri-Menteri

Menteri tidak dapat dijatuhkan dan diberhentikan oleh DPR, tapi konsekuensi dari
tugas dan kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara
DPR, para Menteri juga dari pada keberatan-keberatan DPR yang dapat
mengakibatkan diberhentikannya Menteri.
e. Hubungan

antara

Presiden

-

Menteri-menteri

Mereka adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh yang besar
terhadap

Presiden

dalam

menentukan

politik

negara

yang

menyangkut

departemennya. Dalam praktek pemerintahan, Presiden melimpahkan sebagian
wewenang kepada menteri-menteri yang berbentuk presidium.

6

f. Hubungan

antara

MA

-

Lembaga

Negara

lainnya.

Dalam Penjelasan UUD 45 Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan atau
kekuatan lainnya.
25. Hubungan BPK dengan DPR
26. Dalam dinamika pelaksanaan UUD 1945, masa reformasi adalah
27. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat
Suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasara ontologis, dasar epistemologis dan
dasar aksiologis.
28. Susunan Pancasila bersifat Hierarkhis dan berbentuk Piramidal
Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkhi piramidal ini maka sila
pertama menjadi basis dari sila ke dua sampai ke lima. Sebaliknya Ketuhanan yang
aha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta
berkeadilan sosial shinga di dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.
29. Etika adalah pengetahuan tentang kesusilaan. Kesusilaan yang dimaksud adalah
identik dengan moral, sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu
pengetahuan yang membahasa prinsip-prinsip moralitas.
30. Hubungan antara nilai, norma, dan moral
Nilai adalah kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik
lahir maupun batin. Nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan
bertingkah laku. Nilai bersifat abstrak, agar nilai menjadi lebih berguna maka perlu
dikonkritkan dalam wujud suatu norma. Nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan
moral tika yang mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Makna moral
yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dalam sikap dan tingkah
lakunya.
31. Asal mula Pancasila :
a. Secara langsung
Sesudah dan menjelang Proklamasi Kemerdekaa yaitu sejak dirumuskan oleh para
pendiri negara sejak sidang BPUPKI I, Panitia Sembilan, Sidanf BPUPKI II, serta
sidang PPKI sampai pengesahannya.
b. Secara tidak langsung
Asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan, asal mula nilai-nilai Pancasila yang
terdapa dalam adat istiadar, dalam kebdayan serta dalam nilai-nilai aama bangsa
Indonesia.
32. Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai Dasar negara
RI dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
7

33. Perbedaan antara :
a. Ideologi terbuka adalah suatu sistem pemikiran terbuka. Nilai-nilai dasar negara
dan cita-cita masyarakat baru bisa beroperasi jika sudah dijabarkan ke dalam
perangkat-perangkat yang berupa konstitusi. Ideologi ini senantiasa terbuka
menerima perubahan dalam masyarakat global yang bersifat dinamis. Senantiasa
berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikirasn serta akselerasi
dari masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam
mencapai harkat dan martabat kemanusiaan.
b. Ideologi tertutup adalah suatu sistem pemikiran tertutup. Ideologi cenderung
tidak berkembang karena tidak mau menerima perubahan di masyarakat. Ideologi
ini bukan cita-cita masyarakat itu, melainkan cita-cita suatu kelompok orang yang
mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.
Dalam hal ini masyarakat dikorbankan, dipaksa untuk bersedia dan setia
terhadap ideologi tersebut.
34. Hubungan filsafat dengan ideologi
35. Paham Negara Integralistik
-

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang saling tergantung, sehingga
hakikat manusia itu bukanlah total individu ataupun total makhluk sosial.

-

Negara adalah suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya.

-

Menggambarkan suatu masyarakat sebagai suatu kesatuan organis yang integral
yang setiap anggotanya yang ada di dalamnya, satu dengan yang lain saling
berhubngan erat.

-

Setiap unsur merasa berkewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan,
dan kebahagiaan bersama.

-

Meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan
antar individu, tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi
mayoritas dan juga tidak mengenl tirani minoritas.

36. Hubungan negara dengan agama menurut Pancasila
a. Negara adalah berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
b.

Bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang Berketuhanan yang Maha Esa.

c. Tidak ada tempat bagi atheisme dan sekulerisme karena hakikatnya manusia
berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan.
d. Tidak ada tempat bagi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter
pemeluk agama serta antar pemeluk agama.
e. Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karea ketawaan itu bukan hasil paksaan
bagi siapapun.
8

f. Oleh karena itu harus memberikan toleransi terhadap orang lain dalam
menjalankan agama dalam negara.
g. Segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan
nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
h. Negara pada hakikatnya adalah merupakan “....berkat rahmat Allah Yang Maha
Esa.
37. Hubungan negara dengan agama menurut Paham Theokrasi
Menjelaskan bahwa negara dengan agama tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu
dengan agama, pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala
tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara didasarkan atas firman-firman
Tuhan.
38. Pancasila sebagai paradigma reformasi
39. Pelaksanaan Pancasila :
a. Secara obyektif : memungkinkan untuk mampu menyelesaikan berbaai persoalan
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan faktor manusia baik pejabat negara
maupun rakyat Indoneisa sangat menentukan dalam mewuudkan nilai-nilai
Pancasila dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
b. Secara subyektif : lebih mengedepankan pada hasil musyarawarah dan konsensus
dari masyarakat tersebut.
40. Dalam bidang ekonomi Pancasila sebagai paradigma reformasi diartikan bangsa
sebagai unsur pokok serta subjek dalam negara yang merupakan penjelmaan sifa
kodrat manusia individu makhluk sosial adalah sebagai satu keluarga bangsa. Oleh
karena itu perubahan dan pengembangan ekonomi harnus dilektakkan pada
peningkatan herkat serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai satu keluarga.
Sistem ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan rakyat adalah pilar ekonomi
Indonesi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa orde baru bersifat birokratik
otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dala membuat
keputusan-keputusan nasional berada ditangan penguasa bekerja sama dengan
kelompok militer dan kaum teknokrat. Adapun kelompok pengusaha oligopolistik
didukung oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat bisnis Internasional dan
terlebih lagi kuatnya pengaruh otoritas kekuasaan keluarg pejabat negara trmasuk
Presiden.
41. Budaya akademik dan perguruan tinggi sebagai Moral Force
Perguruan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri
disamping lapisan masyarakat lainnya dan memiliki insan-insan yang berwawasan dan
integritas ilmiah. Sehingga budaya akademik senantiasa memegang dan menghargai
9

tradisi almamater sebagai suatu tanggung jawab moral masyarakat intelektual
akademik.
42. Amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap pasal-pasal yang diubah maupun
pasal-pasal di dalam UUD 1945, baik pasal-pasal yang diubah maupun pasal-pasal
yang ditambah. Alasan diperlukannya amademen karena bangsa Indonesia mempunyai
tekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan, salah satunya reformasi
politik dan hukum dan dengan adanya perubahan itu dalam bentuk amandemen untuk
memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara lebih lengkap, lebih jelas dan
sesuai dengan dinamika masyarakat serta perkembangan zaman.

10

Judul: Soal – Soal Pancasila

Oleh: Yoki Candra Firdaka


Ikuti kami