Profesi Akuntansi

Oleh Tri Septi

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Profesi Akuntansi

DAFTAR ISI & KESIMPULAN
Auditor Intern Perusahaan

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDITOR DALAM MASALAH
KECURANGAN
1.

Pendahuluan
Dalam literature yang berkaitan dengan Fraud Auditing kita dapat menemukan berbagai
pengertian atau definisi tentang FRAUD. Fraud dapat didefinisikan sebagai “suatu
penyimpangan atau perbuatan melanggar hokum (Illegal Act) yang dilakukan dengan sengaja,
untuk tujuan tertentu – misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (mislead)untuk keuntungan pribadi/kelompok secara tidak fair, baik secara langsung meupun tidak
langsung merugikan pihak lain”. Ada juga yang mendefinisikan fraud sebagai “perbuatan curang
yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu serta sering tidak disadari
oleh korban yang dirugikan”.
Pada umumnya fraud berupa pencurian (theft), penyembunyian (concealment) dan pengalihan
(conversion) barang curian daam bentuk lain. Hal ini sering disebut unsur fraud. Di lingkungan
profesi auditor, istilah fraud sudah tidak asing lagi, walaupun berasal dari bahasa asing. Padanan
dalam Bahasa Indonesianya, sekali lagi di lingkungan profesi auditor, sering digunakan istilah
“KECURANGAN”. Oleh karena itu, dalam modul ini kata “Kecurangan” merupakan istilah
yang dapat saling dipertukarkan dengan istilah “Fraud”.
Tidak ada organisasi yang terbebas dari fraud (kecurangan), karena pada dasarnya permasalahan
ini bersumber dan bermuara pada masalah manusia, “the man behind the gun”. Apapun aturan
dan prosedur diciptakan, sangat dipengaruhi oleh manusia yang memegang kuasa untuk
menjalankannya, karena tidak semua orang jujur dan beintegritas tinggi. Kecurangan yang terjadi
di lingkungan korporasi dipengaruhi 3 unsur factor pndorong, yaitu : motivasi, kesempatan, dan
rasionalisasi atau pembenaran. Dari ketiga unsur tersebut yang dapat dikendalikan oleh
perusahaan hanya satu factor, yaitu factor kesempatan.
Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir peran internal auditor telah mengalami kemajuan yang
cukup signifikan, dan akan terus berkembang untuk mengakomodasi perubahan lingkungan
bisnis secara berkeesinambungan, dan semakin kompleks. Internal auditor saat ini menjalankan
penugasan audit pada smua tingkatan atas perintah Direksi maupun permintaan Komite Audit.
Lembaga internal audit saat ini juga telah dijadikan tempat magang (merupakan wadah
pelatihan) jabatan manajerial bagi mereka yang akan menduduki posisi manajemen kunci,
termasuk untuk menjadi anggota komite audit, namun demikian tanggung jawab utama internal
auditor adalah membantu manajemen pada semua tingkatan untuk memenuhi tanggung jawab
mereka dalam :

a.
b.
c.

Menilai efisiensi dan efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen
Memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja
Memonitor kualitas, intergritas dan keandalan proses pelaporan transaksi keuangan.

Bab ini akan membahas secara umum mengenai peran dan tanggung jawab internal auditor
dalam corporate governance, pencegahan, pendeteksian dan investigasi atas terjadinya
kecurangan (fraud) di lingkungan organisasi/perusahaan. Uraian lebih detail mengenai
pencegahan, pendeteksian, dan investigasi kecurangan terdapat dalam bab-bab berikutnya.

2.

Tanggung Jawab Internal Auditor
Tanggungjawab internal auditor dalam pencegahan, pendeteksian dan menginvstigasi perbuatan
kecurangan masih menjadi perdebatan yang berkepanjangan dalam profesi audit, khususnya pada
lembaga audit internal. Namun demikian tidak bisa dibantah baha internal auditor memegang
peranan penting dalam mendukung penerapan good corporate governance. Keterlibatan internal
auditor dengan aktivitas operasional sehari-hari termasuk keterlibatan dalam proses pelaporan
transaksi keuangan dan struktur pengendalian intern memberi kesempatan internal auditor untuk
melakukan penilaian secara berkala dan menyeluruh atas aspek-aspek kegiatan/operasional
perusahaan yang memiliki risiko tinggi. Efektivitas peran internal auditor dalam mencegah dan
mendeteksi kecurangan sangat tergantung pada besar kecilnya status kewenangan yang dimiliki
dan mekanisme pelaporan hasil investigasi kecurangan yang dapat dijalankan, karena belum
semua jajaran direksi mau memberikan kewenangan penuh dalam proses pencegahan,
pendeteksian dan investigasi kecurangan pada internal auditor.
Standar Profesi Audit Internal (1210.2) menyatakan bahwa internal audit harus memiliki
pengetahuan yang memadai untuk dpat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi
kecurangan. Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan standar internal audit (SIAS) No. 3
menyatakan bahwa internal audit diwajibkan untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya
ketidakwajaran penyajian, keslahan, penyimpangan, kecurangan, inefficiency, konflik
kepentingan dan ketidakefektifan pada suatu aktivitas perusahaan, pada saat pelaksanaan audit.
Audit internal juga diminta untuk menginformasikan kepada pejabat yang berwenang dalam hal
diduga telah terjadi penyimpangan, dan menindaklanjutinya untuk meyakinkan bahwa tindakan
yang tepat telah dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada.

3.
1.
2.
3.
4.

Peran Internal Auditor
Terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan, yaitu :
Pencegahan kecurangan (fraud prevention)
Pendeteksian dini kecurangan (early fraud detection)
Investigasi kecurangan (fraud investigation)
Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (follow-up legal action)
Berdasarkan 4 pilar utama dalam rangka memerangi kecurangan tersebut, peran penting
dariinternal auditor dalam ikut membantu memerangi perbuatan kecurangan khususnya
mencakup :

·
·
·

Preventing Fraud (mencegah kecurangan)
Detecting Fraud (mendeteksi kecurangan)
Investigating Fraud (melakukan investigasi kecurangan)

Secara garis besar pencegahan dan pendeteksian serta investigasi merupakan tanggung jawab
manajemen, akan tetapi internal auditor diharapkan dapat melakukan tiga hal tersebut di atas
sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manajemen. Dalam perkembangannya penugasan dalam
memerangi kecurangan saat ini telah mengarah pada profesi tersendiri, seperti Certified Fraud
Examiners (CFE) ataupun akuntan forensic.

Dalam menjalankan tugas auditnya, internal auditor harus waspada terhadap setiap hal yang
menunjukkan adanya peluang atau kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam kenyataannya,
kewaspadaan dan sifat skeptic yang pada tempatnya, mungkin merupakan dua keterampilan yang
penting bagi inernal auditor. Penyelidikan yang kritis terhadap kemungkinan kecurangan, harus
diikuti oleh penilaian terhadap pengendalian yang ada, praktik pengendalian dan seluruh lingkup
pengendaliannya yang potensial. Untuk menyelidiki kecurangan yang terjadi dalam suatu
perusahaan/organisasi, sering kali dibutuhkan kombinasi keahlian seorang auditor terlatih dan
penyelidik criminal.

Internal auditor harus bertindak secara proaktif dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya
kecurangan, khususnya keterlibatan secara aktif dalam mengevaluasi struktur pengendalian
intern perusahaan dan status organisasi. Efektivitas internal auditor dalam mencegah dan
mendeteksi kecurangan sering kali terkendala oleh waktu dan besarnya biaya untuk
menilai/menguji prosedur, kebijakan manajemen dan pengujian atas pengendalian.

Internal auditor barada dalam posisi yang penting untuk memonitor secara terus menerus struktur
pengendalian intern perusahaan melalui identifikasi dan deteksi atas tanda-tanda (red flags) yang
mengindikasikan adanya suatu kecurangan. Internal auditor berada pada posisi yang tepat untuk
memehami seluruh aspek tentang struktur organisasi, tempat pelatihan yang tepat, pemahaman
mereka tentang sumber daya manusia yang ada, memahami kebijakan dan prosedur operasi, dan
memahami kondisi bisnis dan lingkungan pengendalian intern yang memungkinkan untuk
mengidentifikasi dan menilai tanda-tanda atau gejala (symptom ataupun red flag) kemungkinan
terjadinya kecurangan

Para internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diatur secara jelas dalam
kewenangan pelaporan dan standar profesi. Komisi Treadway (the Treadway Commision, 1987)
merekomendasikan bahwa internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi
kecurangan. Demikian pula dalam Pernyataan Standar Internal Audit mensyaratkan bahwa
internal auditor harus berperan aktif dalam mencegah dan mendetesi kecurangan dengan
mengidentifikasi tanda-tanda kemungkinan terjadinya kecurangan, menginvestigasi gejala
kecurangan dan melaporkan temuannya pada komite audit atau kepada tingkat manajemen yang
tepat.

Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh karyawan pada tingkat bawah, tetapi jug adapt
dilakukan oleh jajaran direksi (top management) baik secara individual maupun bersama-sama
(fraud management) yang dalam cakupan penugasan audit mungkin luar jangkauan kewenangan
internal auditor. Pada dasarnya dalam menjalankan tugas audit regular, internal auditor perlu
mewaspadai terjadinya kecurangan yang dapat mempengaruhi kualitas, integritas dan keandalan
pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, internal auditor harus menginvestigasi
secara menyeluruh kemungkinan terjadinya kecurangan dan mengkomunikasikan kepada komite
audit terhadap adanya indikasi kecurangan. Dengan demikian, hubungan kerjasama yang erat
antara komite audit dengan fungsi audit internal, khususnya melalui pertemuan-pertemuan antara
ketua komite audit dengan kepala Satuan Pemeriksa Intern (SPI), akan dapat meingkatkan
kualitas hasil kerja internal auditor dan mengurangi keungkinan terjadinya kecurangan.

Hubungan kerjasama antara internal auditor dengan eksternal auditor dapat membawa
keterlibatan internal auditor dalam proses penilaian terhadap (kemungkinan) terjadinya
kecurangan pada area peran internal auditor yang sangat terbatas, misalnya pada level terjadinya
kecurangan melibatkan manajemen lini menengah dan atas (middle/top management). Sehingga
secara tidak langsung internal auditor akan lebih mampu berperan dalam memantau
kemungkinan terjadinya kecurangan pada level pembuat kebijkan. Situasi demikian ini akan
memberikan peluang bagi internal auditor untuk berperan aktif dalam pengujian integritas,
kualitas, dan keandalan proses pembuatan hingga implementasi kebijakan yang dilakukan oleh
top manajemen. Bahkan dalam laporannya pada tahun 1999, COSO (Committee of Sponsoring
Organizations) mendorong agar internl auditor mampu dan dapat berperan secara aktif dalam
menilai kualitas, keandalan dan integritas manajemen puncak dalam pembuatan dan
implementasi kebijakan agar terbebas dari unsur perbuatan kecurangan.Berkenaan dengan peran
dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan di atas, Pernyataan Standar Internal Auditor (SIAS)
No.3 menguraikan mengenai tanggungjawab internal auditor untuk pencegahan kecurangan,
yaitu : “memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas system pengendalian intern, berkaitan
dengan pengungkapan risiko potensial pada berbagai bentuk kegiatan/operasi organisasi”.
Standar ini secara jelasa mengemukakan bahwa pencegahan kecurangan adalah tanggungjawab
manajemen. Meskipun demikian, internal auditor harus menilai kewajaran dan efektivitas
tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kemungkinan penyimpangan atas kewajiban
tersebut.

Dapat kita lihat bahwa SIAS N0.3 menjelaskan tanggungjawab internal auditor dalam
mendeteksi kecurangan yang mencakup :
Pertama, internl auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas
kecurangan agar dapat mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda fraud yang
mungkin akan terjadi.

Kedua, internal auditor harus mempelajari dan menilai struktur pengendalian perusahaan untuk
mengidentifikasi timbulnya kesempatan terjadinya kecurangan, seperti kurangnya perhatian dan
efektivitas tehadap system pengendalian intern yang ada.

Dalam kaitannya dengan pendeteksian kecurangan yang efektif, internal auditor harus mampu
melakukan, antara lain hal-hal berikut :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mengkaji system pengendalian intern untuk menilai kekuatan dan kelemahannya.
Mengidentifikasi potensi kecurangan berdasarkan kelemahan yang ada pada siste
pengendalian intern.
Mengidentifikasi hal-hal yang menimbulkan tanda tanya dan transaksi-transaksi diluar
kewajaran (non procedural).
Membedakan factor kelemahan dan kelalaian manusia dari kesalahan yang bersifat fraud.
Berhati-hati terhadap prosedur, praktik dan kebijakan manajemen.
Dapat menetapkan besarnya kerugian dan membuat laporan atas kerugian karena kecurangan,
untuk tujuan penuntutan pengadilan (litigasi), penyelesaian secara perdata, dan penjauhan sanksi
internal (skorsing hingga pemutusan hubungan kerja).
Mampu melakukan penelusuran dan mengurai arus dokumn yang mendukung transaksi
kecurangan.
Mencari dokumen pendukung untuk transaksi yang dipertanyakan (dispute).
Mereview dokumen yang sifatnya aneh/mencurigakan.
Menguji jalannya implementasi motivasi dan etika organisasi di bidang pencegahan dan
pendeteksian kecurangan.
Sedangkan dalam kaitannya dengan investigasi kecurangan, SIAS No.3 merekomendasikan agar
investigasi kecurangan dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari internal auditor, bagian
hokum, investigator, petugas security dan ahli-ahli lainnya baik dari dalam maupun dari luar
organisasi. Tanggungjawab internal auditor berkaitan dengan investigasi kecurangan adalah :

·
·
·

Menetapkan apakah pengendalian yang ada telah cukup memadai dan efektif untuk
mengungkap terjadinya kecurangan.
Merancang suatu prosedur audit untuk mengungkap dan mencegah terulangnya kembali
terjadinya kecurangan atau penyimpangan.
Mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menginvestigasi kecurangan yang sering
terjadi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keahlian seorang internal auditor dalam
pengungkapan terjadinya kecurangan, harus memiliki kemampuan mirip dengan yang dimiliki
seorang penyidik criminal dan keberadaan keduanyaadalah untuk mencari kebenaran melalui
pengungkapan bukti pendukung perbutan fraudnya. Dalam pengungkapan kecurangan seorng
internal auditor harus mempunyai rasa ingin tahu dan suka akan tantangan pada hal-hal yang
muncul secara tidak lazim. Dengan kata lain aingin tahu pada hal-hal yang bertentangan dengan
logika atau apa yang diharapkan secara wajar.

DAFTAR ISI & KESIMPULAN
AKUNTAN MANAJEMEN

PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM PENGUKURAN DAN
IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN

Abstraks
Akuntan manajemen adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan.
Keterlibatan akuntan manajemen mencakup salah satu bagian dari manajemen untuk
melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, profesi tersebut adalah bagian dari
manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam
aktivitas-aktivitas perusahaan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi manajemen dan
karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mencegah mereka berperilaku menyimpang
dari yang diinginkan guna dapat tercapainya tujuan perusahaan secara jangka pendek dan jangka
panjang. Dengan demikian jelas bahwa pengukuran kinerja dapat memberikan pengaruh
positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini tentu secara tidak langsung akan
membantu keberhasilan aplikasi good corporate governance dalam perusahaan.
Dengan adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG ) dalam
perusahaan, dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan
cara menerapkan lima strategi pokok, yaitu trust, integrity, professionalism, customer
focus dan excellence. Selain itu, harus ada kepercayaan stakeholders dan manajemen
dalam menetapkan pentingnya nilai-nilai budaya untuk menjadi acuan dan harus dihayati
oleh segenap anggota perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan
Keynote: akuntan manajemen, good corporate governance dan strategi perusahaan

Pendahuluan
Kemajuan di bidang industri mengharuskan perusahaan untuk berkembang sejalan dengan
kemajuan tersebut. Kondisi ini menyebabkan perusahaan berlomba-lomba melakukan
diversifikasi produk atau menghasilkan produk dengan biaya yang paling rendah (cost
leadership). Setiap industri tentunya ingin tetap mempertahankan entitas bisnisnya dalam
kondisi bagaimanapun termasuk ditengah kondisi perekonomian yang kompleks dan memasuki
era globalisasi. Berbagai strategi dilakukan agar industri tetap survive. Strategi
yang dilakukan tentunya berkaitan erat dengan visi dan misi perusahaan dalam rangka
memenuhi tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Secara umum tujuan jangka pendek perusahaan adalah memperoleh laba dan
tujuan jangka panjangnya tidak lain adalah mempertahankan entitas bisnisnya (survive).
Untuk memenuhi tujuan ini akuntan manajemen sebagai penyedia informasi yang
dibutuhkan oleh top manajemen dalam pengambilan keputusannya, harus menjaga
tingkat kompetensi profesional yang dimiliki dengan terus menerus mengembangkan
pengetahuan dan keahliannya dan mengungkapkan semua informasi yang relevan dan
dapat diharapkan mempengaruhi pemahaman pemakai laporan keuangan.
Oleh karena akuntansi manajemen hanya ditujukan untuk melayani keperluan
informasi para pemakai internal, yaitu pihak manajemen perusahaan, maka dukungan
bidang akuntansi ini terhadap terciptanya good corporate governance tidaklah terlihat
secara langsung. Akuntansi manajemen dapat memberikan kontribusinya bagi
keberhasilan dan peningkatan aplikasi good corporate governance, seperti strategi yang
dapat meningkatkan posisi bersaing dan tentunya juga kinerja perusahaan.
Dalam akuntansi manajemen dikenal sistem pengendalian biaya yang terdiri dari

akuntansi biaya dan manajemen biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk menghitung dan
mengalokasikan biaya kepada produk sehingga harga pokok produk dapat ditetapkan
secara benar dan akurat. Meskipun aspek efisiensi juga ikut menjadi perhatian, namun
fokus utama akuntansi biaya ini adalah kepada kandungan biaya. Sebaliknya manajemen
biaya terarah terutama kepada tujuan untuk menurunkan biaya dan perbaikan yang
berkelanjutan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keduanya bertujuan agar
perusahaan dapat menghasilkan produk yang efisien dan harga pokoknya telah dihitung
secara akurat. Hal ini jelas akan sangat membantu manajemen dalam mengelola
perusahaan secara efisien dan efektif, yang tentunya akan memberikan kontribusi yang
berarti juga bagi aplikasi good corporate governance.
Dengan tersedianya informasi akuntansi manajemen (terutama informasi biaya)
pihak manajemen akan lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan. Semakin baik
informasi yang dipersiapkan oleh akuntan manajemen, maka akan semakin baik pula
kualitas keputusan yang dibuat oleh manajemen.. Keputusan yang terbaik tentunya akan
memberikan profit yang optimal bagi perusahaan. Profit yang optimal tentu akan
meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham, manajemen dan karyawan
perusahaan dan jelas sejalan dengan tujuan dari aplikasi good corporate governance.
Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi manajemen dan karyawan untuk
mencapai tujuan perusahaan dan mencegah mereka berperilaku menyimpang dari yang
diinginkan guna dapat tercapainya tujuan perusahaan secara jangka pendek dan jangka
panjang. Dengan demikian jelas bahwa pengukuran kinerja dapat memberikan pengaruh
positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini tentu secara tidak langsung akanm
membantu keberhasilan aplikasi good corporate governance dalam perusahaan.

Sistem pengukuran kinerja perusahaan telah berkembang dengan pesat, yang
sebelumnya hanya terfokus pada aspek keuangan saja seperti menggunakan metode ROI
(Return on Investment), RI (Residual Income) atau EVA (Economic Value Added), kini
ada sistem pengukuran kinerja yang kontemporer, yaitu pengukuran kinerja yang lebih
menyeluruh, tidak hanya terfokus pada aspek keuangan saja, namun aspek non keuangan
juga diperhatikan seperti aspek pelanggan, aspek proses bisnis internal serta aspek
pembelajaran dan pertumbuhan.
Keberhasilan sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan dan sekaligus
mencapai kinerja yang tinggi sangat ditentukan oleh apa dan bagaimana strategi yang
digunakannya. Strategi merupakan langkah-langkah tindakan guna mewujudkan tujuan
dan misi perusahaan. Dua strategi yang utama terdiri atas product differentiation dan cost
leadership. Differentiation adalah strategi berupa penciptaan dan pemeliharaan produk
yang unik menurut persepsi konsumen, sementara cost leadership adalah strategi untuk
menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang termurah. Untuk dapat menjalankan
strategi-strategi ini, akuntan manajemen amat berperan dalam penyediaan informasi yang
diperlukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntan manajemen secara langsung juga ikut
membantu keberhasilan penerapan atau aplikasi good corporate governance.
Pengukuran dan Implementasi Good Corporate Governance (GCG)
Dalam mewujudkan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, terdapat dua
aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal
dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja,
informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian
internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan

eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang
saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.
Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat empat prinsip
dasar praktik GCG yang telah dibahas didepan. Keempat prinsip dasar ini harus menjadi
acuan dalam penyelenggaraa perusahaan. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah
dengan menyediakan informasi secara terbuka dan lengkap tentang aktivitas yang
dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunannya.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1994 telah menyatakan bahwa informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan harus mengikuti prinsip full disclosure. Demikian
pula pihak BAPEPAM sebagai regulatory body pasar modal di Indonesia, sudah
menentukan bahwa semua perusahaan yang telah go-public di Indonesia harus
menjalankan prinsip full disclosure dalam laporan keuangannya dan hal ini merupakan
bagian dari upaya penerapan GCG.
Untuk menjamin terlaksananya mekanisme governance, sebenarnya dalam
Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 telah diatur beberapa hal yang
harus dilakukan oleh perusahaan. Khusus mengenai prinsip transparansi keuangan, dalam
Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa direksi perusahaan diharuskan menerbitkan
laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan interim (tengah tahunan) dan laporan
keuangan tahunan (annual report) yang harus diaudit oleh akuntan publik dan
dipublikasikan dalam surart kabar nasional.
Lebih lanjut, pihak BAPEPAM melalui aturannya nomor 38 tahun 1996 lebih
memperjelas aturan tersebut dengan mengeluarkan aturan tentang hal-hal apa saja yang
harus dirinci oleh perusahaan publik dalam menerbitkan laporan keuangan tahunan

mereka (Herwidayatmo, 2000). Laporan keuangan tahunan harus mencakup ikhtisar data
keuangan penting perusahaan untuk periode lima tahun, analisis dan pembahasan oleh
manajemen, penjelasan mengenai investasi atau divestasi, transaksi yang mengandung
benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta laporan keuangan tahunan
yang telah diaudit.
Upaya untuk menegakkan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan
yang telah go-publik oleh BAPEPAM terus berlangsung. Tujuannya adalah (a) menjaga
kelangsungan usaha perusahaan dengan pengelolaan yang lebih baik, struktur organisasi
yang jelas,dan system informasi manajemen yang akurat. (b) mengurangi adanya
Asymmetry Information antara menejemen dan pemilik perusahaan,dan (c) menjaga
kepercayaan publik dengan pengungkapan informasi yang berkualitas dalam laporan
tahunannya
Meskipun upaya penerapan GCG terus berlangsung, namun praktik GCG di
perusahaan di Indonesia masih ada kelemahan-kelemahan. Menurut Herwidayatmo
(2000), praktik-praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep GCG dapat
dikelompokkan menjadi (a) adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang
memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas dan direktur, (b)
tidak efektifnya dewan komisaris, dan (c) lemahnya law enforcement.
Struktur didefiniskan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi
dibagi, diorganisir dan dikoordinasi (Stoner, Freeman dan Gilbert, 1995). Struktur
governance dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan
berbagai prinsip governance sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan dan
dikendalikan. Secara spesifik, struktur governance harus didesain untuk mendukung

jalannya aktivitas organisasi secara bertanggungjawab dan terkendali.
Pada dasarnya struktur governance diatur oleh Undang-undang sebagai dasar
legalitas berdirinya sebuah entitas. Misalnya dalam model Anglo-Saxon, struktur
governance akan terdiri dari RUPS ( Rapat Umum Pemegang Saham ), Board of
Directors ( representasi dari para pemegang saham/pemilik ), serta Executive Managers
(manajemen yang akan menjalankan aktivitas ).Model Anglo-Saxon ini disebut dengan
Single-board system yaitu struktur Corporate Governance yang tidak memisahkan
keanggotan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan
komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai
board of directors. Perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta negara-negara
lain umumnya berbasis single-board system yang dipengaruhi langsung oleh model
Anglo-Saxon.
Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan
komisaris, direksi, karyawan dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur,
pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Dalam
praktiknya Corporate Governance berbeda di setiap negara dan perusahaan karena
berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya.
Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip
Corporate Governance, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.
Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah keterbukaan,
integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation
and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness),

akuntalibitas (accountability), transparansi (transparency), dan responlibilitas
(responsibility). Prinsip – prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG
telah diterapkan dalam perusahaan. Keempat prinsip dasar diatas adalah sebagai berikut:
1. Kewajaran (fairness)
Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang
sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas termasuk hak-hak
pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup
adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku
bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang
saham dari praktik kecurangan (fraud) dan praktik-praktik insider trading yang
dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi
masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer
karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (conflict
of interest).
2. Akuntabilitas (Accountability).
Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan
hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas
dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independent dan komite
audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi Agency
Problem yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya
oleh dewan komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam
menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk
melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen guna

memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan
kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
3. Transparansi (Transparency).
Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan
oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas
informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut
untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat
dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan
antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar
akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan
pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem
informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang
memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris
dan direksi, termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka
(Tjager dkk, 2003). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
pengungkapan dalam penyajian (disclosure) informasi yang dimiliki perusahaan.
4. Responsibilitas (Responsibility).
Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota
masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan
terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya
sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan
kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut

untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG, yaitu mengakomodasi
kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat,
pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.
Untuk dapat menjalankan good governance yang diharapkan, top manajemen
bekerja sama dengan akuntan manajemen harus melengkapi dirinya dengan
berbagai strategi yang dapat melancarkan pencapaian tujuan tersebut. Strategi
pokok yang perlu dilakukan adalah:
1. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan
2. Memperbaiki image perusahaan, menigkatkan penerapan Good Corporate
Governance dan memperkuat kapabilitas perusahaan.
3. Melanjutkan pengembangan bisnis pada seluruh segmen yang telah
ditetapkan.
4. Meningkatkan efisiensi operasional.
5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penerapan
corporate values, performance culture, sales dan risk culture.
Peran Akuntan Manajemen
Akuntan manajemen adalah salah satu profesi yang terlibat dalam pengelolaan
perusahaan. Keterlibatan akuntan manajemen mencakup salah satu bagian dari
manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, profesi
adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam
aktivitas-aktivitas perusahaan.
IMA (Institute of Management Accountants) mengeluarkan pernyataan tentang

standar perilaku etis seorang akuntan manajemen, yaitu antara lain adalah:
1. Kompetensi, akuntan manajemen bertanggungjawab untuk menjaga tingkat
kompetensi professional yang dimiliki dengan terus menerus mengembangkan
pengetahuan dan keahliannya dan melakukan tugas-tugas profesionalnya sesuai
dengan hukum peraturan dan standar teknis yang berlaku.
2. Kerahasian, akuntan manajemen tidak boleh membocorkan informasi tentang
perusahaan yang tanpa ijin.
3. Integritas, akuntan manajemen harus dapat menghindari konflik internal dengan
pihak perusahaan dan selalu mendiskusikan masalah yang timbul dengan top
manajemen untuk mencari solusinya.
4. Objektivitas, akuntan manajemen harus mengungkapkan semua informasi yang
relevan dan dapat diharapkan mempengaruhi pemahaman pemakai laporan,
komentar dan rekomendasi yang dikeluarkan.
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional
perusahaan, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya. Penilaian kinerja merupakan proses pengukuran kinerja sampai sejauh
mana manajemen mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan atau seberapa baik
seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan.
Dengan adanya penerapan GCG dalam perusahaan, dalam jangka panjang dapat
meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan cara menerapkan lima strategi pokok
yang telah dibahas di atas. Selain itu, harus ada kepercayaan stakeholders dan
manajemen menetapkan pentingnya nilai-nilai budaya untuk menjadi acuan dan harus
dihayati oleh segenap anggota perusahaan dalam menjalankan operasional

perusahaan.
Dalam hubungannya dengan prinsip GCG, peran akuntan manajemen secara
signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing prinsip GCG
sebagai berikut:
1. Prinsip Kewajaran (Fairness)
Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh
opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) dari akuntan
publik. Laporan keuangan yang wajar berarti laporan keuangan tersebut tidak
mengandung salah saji material,disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip
akuntansi berterima umum di Indonesia, dalam hal ini Standar Akuntansi
Keuangan (SAK).
Bagi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen, mereka
tetap harus memegang profesionalisme mereka karena akuntan sebagai profesi
dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik dan mereka harus tetap
menjaga public trust dari masyarakat. Memang sering terjadi konflik dalam diri
akuntan manajemen yang bekerja pada perusahaan karena di satu pihak mereka
harus tetap memegang kode etik profesi namun dilain pihak kadangkala mereka
harus keinginan manajemen perusahaan tempat mereka (akuntan manajemen)
bekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kode etik. Bila
terjadi hal yang demikian, keputusan untuk bediri pada pihak yang mana ada pada
diri akuntan manajemen. Bila akuntan manajemen tersebut memiliki integritas
dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika profesi untuk
mengukapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara fair

sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku. Dengan ditegakkannya prinsip
fairness ini, paling tidak akuntan manajemen berperan membantu pihak
stakeholdelrs dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan membantu
mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan yang
lainnya. Untuk itu, laporan keuangan yg disajikan harus memiliki daya banding
(comparability). Daya banding dapat diperoleh jika informasi akuntansi disajikan
secara konsisten, baik konsisten dalam pemakaian metode akuntansi maupun
konsisten dalam pengukurannya. Jika penggunaan metode dan prinsip penyajian
setiap tahunnya berbeda, akan sulit kiranya para pemakai informasi akuntansi
untuk melakukan perbandingan atau melakukan penilaian terhadap perkembangan
usaha perusahaan.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) merupakan tanggung jawab manajemen
melalui pengawasan yang efektif yaitu dengan dibentuknya komite audit. Akuntan
manajemen melakukan tinjauan atas reliabilitas dan intregitas informasi akuntansi
dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk
mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut.Untuk
alasan itulah profesi akuntan manajemen sangat diperlukan dan mempunyai
peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.
3. Prinsip Transparansi (Transparency)
Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan
perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas
penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu akuntan
manajemen dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu

dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Untuk itu,
informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh
akuntan manajemen sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku
dalam hal ini Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Prinsip transparansi ini
menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam penyajian pengungkapan yang lengkap (full
disclosure) atas semua informasi yang dimiliki perusahaan.
Peran akuntan manajemen menjadi penting terutama dalam hal penyajian
informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara transparan kepada
para pemakai laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan salah satu aturan
BAPEPAM yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan publik harus
mengandung unsur keterbukaan (transparan) dengan mengungkapkan kejadian
ekonomis yang bermanfaat kepada para pemakai laporan keuangan. Praktik yang
dikembangkan dalam rangka transparansi, diantaranya perusahaan diwajibkan
untuk mengungkapkan transaksi-transaksi penting yang berkaitan dengan
perusahaan, risiko yang dihadapidan rencana/kebijakan perusahaan yang akan
dijalankan. Selain itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua
pihak tentang struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang
terjadi.
4. Prinsip Responsibilitas (Responsibility)
Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota
masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang
berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan

sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk
mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.Seiring dengan pertumbuhan
sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan,
profesi akuntan manajemen juga mengalami perubahan peran. Pelaporan
informasi non-keuangan ini secara umum telah terakomodasi dalam pernyataan
Standar Akuntansi keuangan (PSAK) nomor satu tentang Penyajian Laporan
Keuangan. Dalam PSAK nomor satu ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula
menyajikan laporan tambahan, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan
hidup memegang peranan penting. Untuk itulah sudah saatnya akuntan
manajemen mengungkapkan informasi tentangaktivitas perusahaan yang
mengangkut aspek SEE ( Social, Ethical, dan Environment). Peran akuntan
manajemen untuk menegakkan prinsip ini semakin berkembang dengan adanya
Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) yang diselenggarakan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia, Bapepam, BEJ, Kementerian Negara lingkungan
hidup, dan in Forum for Corporate Governance Indonesia pada bulan Juni 2005.
Tujuan ISRA ini adalah memberikan award kepada perusahaan yang telah
menerapka dan membuat Sustainability Reporting ( SR ) dengan baik guna
mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.
SR adalah pengungkapan ( disclosure ) tentang kegiatan perusahaan yang
menyangkut aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang merupakan
tanggungjawab sosial perusahaan ( Satyo, 2005 ). Dalam proses penyiapan ISRA
ini, peran akuntan manajemen sangat besar. Akuntan yang menjadi top
management, dapat membuat kebijakan –kebijakan yang mendorong penyajian

Sustainability Reporting, sedangkan akuntan yang berada pada midle manajement
dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran aktivitas SEE perusahaan serta
dampak yang dipengaruhinya.
Kesimpulan
Keberhasilan sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan dan
sekaligus mencapai kinerja yang tinggi sangat ditentukan oleh apa dan bagaimana
strategi yang digunakannya. Strategi merupakan langkah-langkah dan tindakan
guna mewujudkan tujuan dan misi perusahaan. Dua strategi yang utama terdiri
atas product differentiation dan cost leadership. Differentiation adalah strategi
berupa penciptaan dan pemeliharaan produk yang unik menurut persepsi
konsumen, sementara cost leadership adalah strategi untuk menghasilkan produk
berkualitas dengan biaya termurah. Untuk dapat menjalankan strategi-strategi ini,
akuntan manajemen sangat berperan dalam penyediaan informasi yang diperlukan
oleh top manajemen. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntan manajemen secara
langsung ikut membantu dalam keberhasilan penerapan good corporate
governance (GCG).
Bagi akuntan manajemen, meskipun dia bekerja untuk pihak manajemen,
mereka tetap harus memegang profesionalisme mereka karena akuntan
manajemen sebagai profesi dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kode etik
dan mereka harus tetap menjaga public trust dari masyarakat dan memiliki
integritas dalam melaksanakan tugasnya, tentu dia tetap memegang etika profesi
untuk mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan
secara transfaran/ fair sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku . Dengan

ditegakkannya prinsip fairness ini, paling tidak akuntan manajemen berperan
membantu pihak stakeholders dalam menilai perkembangan suatu perusahaan dan
membantu mereka untuk membandingkan kondisi perusahaan dengan perusahaan
yang lainnya.
Akuntan manajemen melakukan tinjauan atas reliabilitas dan intertigritas
informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria
untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut.
Untuk alasan itulah profesi akuntan manajemen sangat diperlukan dan
mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.
Peran akuntan manajemen menjadi penting terutama dalam hal penyajian
informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaa secara transparan kepada
pemakai laporan keuangan. Praktik yang dikembangkan dalam rangka
transparansi diantaranya perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksitransaksi
penting berkait dengan perusahaan, risiko yang dihadapi dan
rencana/kebijakan perusahaan ( corporate action ) yang akan dijalankan. Selain
itu, perusahaan juga perlu untuk menyampaikan kepada semua pihak tentang
struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi.
Dalam proses penyiapan ISRA (Indonesia Sustainability Reporting
Award) ini, peran akuntan manajemen sangat besar. Akuntan manajemen yang
menjadi top management, dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong
penyajian Sustainability Reporting, sedangkan akuntan manajemen yang berada
pada middle management dapat berperan dalam penilaian dan pengukuran
aktivitas SEE (Social, Ethical dan Environment) perusahaan serta dampak yang

dipengaruhinya.

DAFTAR ISI & KESIMPULAN

Profesi Akuntan Publik

Profesi Akuntan Publik
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan
berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut.
Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya
memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika
timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal
dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan
publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak
memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen
perusahaan.
Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa assurance, jasa
atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang
meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit,
pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Jasa
atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten
tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang
telah ditetapkan. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di
dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk
lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah
jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.
Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Ditinjau dari sudut auditor
independen, auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan
atau organisasi yang lain dengan, tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut
menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.
Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan
perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh informasi keuangan yang
andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.
Laporan Audit
Laporan audit merupakan alat yang digunakan oleh auditor untuk mengkomunikasikan hasil
auditnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, makna setiap kalimat yang tercantum dalam
laporan audit baku dapat digunakan untuk mengenal secara umum profesi akuntan publik.
Laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar, paragraf lingkup, dan
paragraf pendapat. Paragraf pengantar berisi objek yang diaudit oleh auditor dan penjelasan

tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Paragraf lingkup berisi pernyataan
ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi
pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan.
Kalimat pertama paragraf pengantar yang berbunyi “Kami telah mengaudit neraca PT X tanggal
31 Desember 20X2 dan 20X1 serta laporan laba-rugi, laporan ekuitas, serta laporan arus kas
untuk tahun yang terakhir pada tanggal-tanggal tersebut” berisi tiga hal penting berikut ini; (1)
Auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan setelah ia melakukan audit atas laporan
keuangan tersebut, (2) Objek yang diaudit oleh auditor bukanlah catatan akuntansi melainkan
laporan keuangan kliennya, yang meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan ekuitas, laporan
arus kas.
Kalimat kedua dan ketiga, paragraf pengantar berbunyi “Laporan keuangan adalah tanggung
jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas
laporan keuangan berdasarkan audit kami”. Tanggung jawab atas kewajaran laporan keuangan
terletak di tangan manajemen, bukan di tangan auditor.
Paragraf lingkup berisi pernyataan auditor bahwa auditnya dilaksanakan berdasarkan standar
auditing yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntan dan beberapa penjelasan tambahan
tentang standar auditing tersebut. Di samping itu, paragraf lingkup juga berisi suatu pernyataan
keyakinan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing tersebut memberikan
dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Kalimat pertama dalam paragraf lingkup laporan audit baku berbunyi, “Kami melaksanakan
audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia”. Dalam kalimat
ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan yang telah dilaksanakan bukan
sembarang audit, melainkan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh organisasi profesi auditor, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Di samping itu,
kalimat kedua dalam paragraf lingkup tersebut menyampaikan pesan bahwa:
1.
dalam perikatan umum, auditor melaksanakan auditnya atas dasar pengujian, bukan atas dasar perneriksaan terhadap seluruh bukti;
2.
pemahaman yang memadai atas pengendalian intern merupakan dasar untuk menentukan
jenis dan lingkup pengujian yang dilakukan dalam audit;
3.
lingkup pengujian dan pemilihan prosedur audit ditentukan oleh pertimbangan auditor atas
dasar pengalamannya;
4.
dalam auditnya, auditor tidak hanya melakukan pengujian terbatas pada catatan akuntansi
klien, namun juga menempuh prosedur audit lainnya yang dipandang perlu oleh auditor.
Paragraf pendapat digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya atas kewajaran
laporan keuangan auditan, berdasarkan kriteria prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia
dan konsistensi penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun yang diaudit dibanding dengan

penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam tahun sebelumnya. Ada empat kemungkinan
pernyataan pendapat auditor, yaitu:

1.

auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion);

2.

auditor menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion;

3.

auditor menyatakan pendapat tidak wajar (adverse opinion);

4.

auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion atau no opinion).

Standar umum mengatur persyaratan pribadi auditor. Kelompok standar ini mengatur keahlian
dan pelatihan teknis yang harus dipenuhi agar seseorang memenuhi syarat untuk melakukan
auditing, sikap mental independen yang harus dipertahankan oleh auditor dalam segala hal yang
bersangkutan dengan pelaksanaan perikatannya, dan keharusan auditor menggunakan kemahiran
profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor independen, auditor
pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah auditor profesional yang menjual
jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang
disajikan oleh kliennya. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi
pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang
disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang
ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan
apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi
dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.
Tipe Audit dan Auditor
Ada tiga tipe auditing, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan
keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut. Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan kepatuhan
entitas yang diaudit terhadap kondisi atau peraturan tertentu. Audit operasional merupakan
review secara sistematik atas kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dengan tujuan untuk;
(1) mengevaluasi kinerja, (2) mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan, (3) membuat
rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut

Ada tiga tipe auditor menurut lingkungan pekerjaan auditing, yaitu auditor independen, auditor
pemerintah, dan auditor intern. Auditor independen adalah auditor profesional yang
menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang disajikan oleh kliennya. Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang
bekerja di instansi pemerintah, yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban
keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban
keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam
perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta), yang tugas pokoknya adalah
menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah
dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan
efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, dan menentukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
Etika Profesional Profesi Akuntan Publik
Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari
masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan
menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan
pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen
Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan
publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari Prinsip Etika yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam konggresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan Indonesia,
kemudian disempurnakan dalam konggres IAI tahun 1981, 1986,1994, dan terakhir tahun 1998.
Etika profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam kongresnya tahun 1998
diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik, yang menyediakan
berbagai jenis jasa yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, yaitu auditing,
atestasi, akuntansi dan review, dan jasa konsultansi. Auditor independen adalah akuntan publik
yang melaksanakan penugasan audit atas laporan keuangan historis yang menyediakan jasa audit
atas dasar standar auditing yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Kode Etik
Ikatan Akuntan Indonesia dijabarkan ke dalam Etika Kompartemen Akuntan Publik untuk
mengatur perilaku akuntan yang menjadi anggota IAI yang berpraktik dalam profesi akuntan
publik.
Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini. (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3)
Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya dan Jawab.
Aturan
Etika
Kompartemen
Akuntan
Publik
100
Independensi,
Integritas
200
Standar
Umum
dan
300
Tanggung
Jawab
400
Tanggung
Jawab
kepada,
500 Tanggung Jawab dan Praktik Lain

terdiri
dari
dan
Prinsip
kepada
Rekan

berikut
ini.
Objektivitas
Akuntansi
Klien
Seprofesi

DAFTAR ISI & KESIMPULAN
AKUNTAN PENDIDIK

AKUNTAN

PENDIDIK

A.

PENGERTIAN

Akuntan
yaitu

Pendidik,
mengajar,

adalah

akuntan

menyusun

penelitian

yang

kurikulum

bertugas

dalam

pendidikan

di

pendidikan

akuntansi

dan

bidang

akuntansi
melakukan
akuntansi.

Sesuai dengan pengartiannya Akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan ini memiliki tugas
antara
lain:
a.
menyusun
kurikulum
pendidikan
akuntansi
b.
mengajar
akuntansi
di
berbagai
lembaga
pendidikan
c.
melakukan
penelitian
untuk
pengembangan
ilmu
akuntansi

B.

KODE

ETIK

IKATAN

AKUNTAN

INDONESIA

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi
seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan
dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam
pemenuhan
tanggung-jawab
profesionalnya.
Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar
profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada
kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan terse but terdapat empat kebutuhan dasar
yang
harus
dipenuhi:
Kredibilitas.
Masyarakat


membutuhkan

Profesionalisme.

Diperlukan

kredibilitas
individu

oleh



yang

dengan

dan

sistem

jelas

dapat

informasi.

diidentifikasikan

pemakai
Akuntan

Kualitas

akuntan

informasi

sebagai

Jasa.

Terdapatnya

diberikan

jasa

profesional
keyakinan
dengan

di

bahwa

semua

standar

bidang
jasa

yang

kinerja

akuntansi.
diperoleh

dari

tertinggi.

• Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat

kerangka

Kode
(1)

etika

Etik

profesional

Ikatan

yang

Akuntan

melandasi

pemberian

Indonesia
Prinsip

terdiri

jasa

dari

oleh

akuntan.

tiga

bagian:
Etika,

(2)

Aturan

Etika,

dan

(3)

Interpretasi

Aturan

Etika.

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan
pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi
seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya
mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan
interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan
tanggapan
dari
anggota,
dan
pihak-pihak
berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa
dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang
berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya
aturan
dan
interpretasi
baru
untuk
menggantikannya.

Kepatuhan.
Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka,
tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu,
kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesame anggota dan oleh opini
publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh
organisasi,
apabila
diperlukan,
terhadap
anggota
yang
tidak
menaatinya.
Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan
pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi
kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompartemen Akuntan
Pendidik: anggotanya adalah para akuntan yang pekerjaan utamanya sebagai akuntan pendidik

C.
IKATAN

PRINSIP

ETlKA
AKUNTAN

PROFESI
INDONESIA

01. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota,
seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang
disyaratkan
oleh
hukum
clan
peraturan.

02. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan
profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini
memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan
dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk
berperilaku
terhormat,
bahkan
dengan
pengorbanan
keuntungan
pribadi

Prinsip

Pertama

-

Tanggung

Jawab

Prolesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa
menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
01. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan
peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional
mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama
anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan
menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua
anggota
diperlukan
untuk
memelihara
dan
meningkatkan
tradisi
profesi.

Prinsip

Kedua

-

Kepentingan

Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada
publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
01. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi
akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan
yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis
dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepacla obyektivitas dan integritas akuntan dalam
memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai
kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan
ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi
kesejahteraan
ekonomi
masyarakat
dan
negara.
02. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus
memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat
dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa
akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan
persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.
03. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan
yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan

ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritar, dengan suatu keyakinan bahwa apabila
anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani
dengan
sebaik-baiknya.
04. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi
tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan
untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan
imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat
profesionalisme
yang
konsisten
dengan
Prinsip
Etika
Profesi
ini.
05. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan
yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi
mereka
untuk
mencapai
profesionalisme
yang
tinggi.
06. Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien
individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti
standar
profesi
yang
dititik-beratkan
pada
kepentingan
publik,
misalnya:
• auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang
disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada
pemegang
saham
untuk
memperoleh
modal;
• eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan
memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya
organisasi;
• auditor intern memberikan keyakinan ten tang sistem pengendalian internal yang baik untuk
meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar.
• ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari
sistem
pajak;
dan
• konsultan manajemen mempunyai tanggung-jawab terhadap kepentingan umum dalam
membantu
pembuatan
keputusan
manajemen
yang
baik

Prinsip

Ketiga



Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi
tanggung
jawab
profesionalnya
dengan
integritas
setinggi
mungkin.
01. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional.
Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan
(benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

02. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus
terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak
boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak
disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau
peniadaan
prinsip.
03. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan,
standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus
menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa
yang
seorang
berintegritas
akan
lakukan
dan
apakah
anggota
telah
menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk
maupun
jiwa
standar
teknis
dan
etika.
04. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehatihatian
profesional.

Prinsip

Keempat



Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam
pemenuhan
kewajiban
profesionalnya.
01. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.
Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara
intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di
bawah
pengaruh
pihak
lain.
02. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas
mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi,
perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan
sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan
dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih
orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus
melindungi
integritas
pekerjaannya
dan
memelihara
obyektivitas.
03. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika
sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktorfaktor
berikut:
a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima
tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanantekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam
menentukan standar untuk mengindentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat

merusak

obyektivitas

anggota.

c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk
melanggar
obyektivitas
harus
dihindari.
d.
Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terilbat dalam
pemberian

jasa

profesional

mematuhi

prinsip

obyektivitas.

e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya
dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau
terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasisituasi
yang
dapat
membuat
posisi
profesional
mereka
ternoda.

Prinsip

Kelima

-

Kompetensi

dan

Kehati-hatian

Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan
ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja
memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik,
legislasi
dan
teknik
yang
paling
mutakhir.
01. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab
profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan kemampuannya, derni kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab
profesi
kepada
publik.
02. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak
menggambarkan dirinya mernilki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam
semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya
untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan
memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi
profesional
dapat
dibagi
menjadi
2
(dua)
fase
yang
terpisah:
a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada
memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus,
dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal
menjadi
pola
pengembangan
yang
normal
untuk
b.

Pemeliharaan

Kompetensi

awalnya
pelatihan
ini harus
anggota.

Profesional.

• Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui kornitmen untuk belajar dan melakukan
peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.

• Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti
perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi,
auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.
• Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya
kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan
internasional.
03. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan
pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa
dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi
anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada
pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung-jawab untuk menentukan
kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang
diperlukan
memadai
untuk
tanggung-jawab
yang
harus
dipenuhinya.
04. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik.
Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera
dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.
05. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara
seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung- jawabnya.

Judul: Profesi Akuntansi

Oleh: Tri Septi


Ikuti kami