Ppt Akuntansi Perpajakan

Oleh Wahyu Lesiana

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Ppt Akuntansi Perpajakan

Kelompok 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Widyadhari Huwaida Zulfa (18013010069)
Zulfa Aulia Putri
(18013010095)
Inayah
(18013010104)
Nida Fadhila
(18013010105)
Arifatin Nur Afifah
(18013010112)
Sukmayudha Novadi Leksono (18013010113)
Sri Wahyu Utama
(18013010116)
Wahyu Lesiana
(18013010120)

Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak
Penghasilan
Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi
perusahaan.Oleh karena itu Pajak Penghasilan harus
diasosiasikan dengan laba dimana pajak penghasilan
tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk
mengasosiasikan Pajak Penghasilan dengan laba dimana
pajak itu dikenakan disebut Alokasi Pajak.

Karena tarif Pajak Penghasilan berubah-ubah dari waktu ke
waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh
kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak
penghasilan tersebut beserta penyajiannya dalam Laporan
Keuangan.

ALTERNATIF METODE
ALOKASI PAJAK
Deferred Method
Selisih jumlah Pajak Penghasilan Terhutang
(berdasar SPT) dengan Biaya Pajak
Penghasilan (berdasar laba akuntansi) dalam
suatu periode harus dicatat dan disajikan
dalam Laporan Keuangan sebagai Pajak
yang Ditangguhkan.

Liability Method
Jumlah Pajak yang Ditangguhkan ditentukan
berdasar tarif pajak yang diharapkan akan
berlaku dalam periode di mana selisih pajak
akan dikompensasikan

Net of Tax Method
Melaporkan Pajak yang Ditangguhkan dalam
neraca tidak dibenarkan

Prinsip-Prinsip Alokasi
Pajak
Interperiod Allocation
Proses alokasi pajak penghasilan antar
periode tahun buku yang satu dengan
periode-periode tahun buku berikut atau
sesudahnya

Intraperiod Allocation

D D

D
D
D

Proses alokasi pajak penghasilan dalam
suatu periode akuntansi karena adanya
perbedaan tarif pajak yang dikenakan
terhadap tiap-tiap komponen laba atau
pendapatan

Perlakuan Akuntansi Pajak terhadap Pajak
Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak
Penghasilan yang dikenakan atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan
bentuk dan nama apapun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Ayat jurnal yang disusun
Pada saat pemotongan pajak atas
pembayaran gaji tiap bulan
TG

AKUN

DEBIT

KREDIT

L

Biaya gaji

xxx

Iuran Pensiun Terutang

xxx

PPh Pasal 21 Terutang

xxx

Kas dan Bank

xxx

Ayat jurnal yang disusun
Pada saat perusahaan menyetor ke kas
negara dan pembayaran iuran pensiun via
bank
TGL

AKUN

DEBIT

PPh Pasal 21 Terutang

xxx

Iuran Pensiun Terutang

xxx

Kas dan Bank

KREDIT

xxx

Apabila suatu perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada
karyawannya, maka ayat jurnal yang disusun:
Saat penyetoran PPh Pasal 21 dan
iuran pensiun

Saat pembayaran gaji

TG

AKUN

D

K

TGL

AKUN

D

Saat pembebanan biaya atas
tunjangan pajak

K

TGL

AKUN

D

K

L

Biaya Gaji

xxx

PPh Pasal 21 Terutang

xxx

Tunjangan Pajak

xxx

Iuran Pensiun Terutang

xxx

PPh Pasal 21 Terutang

xxx

Iuran Pensiun Terutang

xxx

Kas dan Bank

xxx

Kas dan Bank

Saldo Laba

xxx

Tunjangan Pajak

xxx
xxx

• Infographic Style
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22
2. Pihak yang Dipungut

1. Pihak Pemungut

• Saat membeli

• Saat Terjadi Transaksi
TGL

AKUN
Kas dan Bank

DEBIT

KREDIT

TGL

AKUN

DEBIT

xxx

T

PPh Pasal 22 Terutang

xxx

Penjualan

xxx

Pembelian

xxx

PPh Pasal 22

xxx

Kas dan Bank

• Saat Penyetoran PPh Pasal 22
TGL

AKUN
PPh Pasal 22 terutang
Kas dan Bank

DEBIT

KREDI

xxx

• Saat Pengkreditan Pajak

KREDIT

Xxx

TGL

AKUN
PPh Terutang

xxx

PPh Pasal 22

DEBIT

KREDIT

Xxx
xxx

Apabila dalam transaksi laiinya ternyata pengenaan
PPh Pasal 22 bersifat final, maka pencatannya dalam akun PPh
Pasal 22 tampak dari pihak pemungut.

Ayat Jurnal yang Disusun :
TGL

AKUN

DEBIT

Pembelian

xxx

PPN Impor

xxx

KREDIT

PPh Pasal 22

xxx

Utang Usaha

xxx

PENGKREDITAN DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas
lainnya serta keuntungan dari pengalihan
saham dan sekuritas lainnya adalah
negara tempat badan menerbitkan saham
atau sekuritas tersebut didirikan atau
berkedudukan.

3.
Penghasilan
berupa
sewa
sehubungan dengan penggunaan harta
tidak bergerak adalah negara tempat
harta tsb terletak.

Sumber
penghasilan
ditentukan oleh :

2. Penghasilan berupa bunga, royalti
,dan
sewa
sehubungan
dengan
penggunaan harta gerak.

4. Penghasilan berupa imbalan
sehubungan dg jasa , pekerjaan , dan
kegiatan adalah negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani imbalan
tersebut bertempat.

PENGKREDITAN DAN PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN
5. Penghasilan BUT adalah negara tempat
BUT tersebut menjalankan usaha atau
kegiatan.

7. Keuntungan karena pengalihan harta
tetap adalah negara tempat harta tetap
berada.

Sumber
penghasilan
ditentukan oleh :

6. Penghasilan dari pengalihan sebagian
atau seluruh hak penambangan atau tanda
turut serta dalam pembiayaan atau
permodalan
dalam
perusahaan
pertambangan adalah negara tempat lokasi
penambangan berada.

8. Keuntungan karena pengalihan harta
yang menjadi bagian dari suatu BUT
adalah negara tempat BUT berada.

TATA
CARA PENGKREDITAN

1

2

3

Laporan
keuangan dari penghasilan yang
berasal dari luar negeri.

Fotokopi
surat pemberitahuan pajak yang
disampaikan di luar negeri.

Dokumen pembayaran di luar
negeri.

PENGGABUNGAN
PENGHASILAN

Penghasilan berupa deviden sebagaimana
dimaksud
dalam pasal 18(2) UU PPh

Penghasilan dari usaha yaitu dilakukan
dalam
tahun pajak diperolehnya penghasilan
tsb.

Penghasilan lainnya yaitu dilakukan
dalam tahun
pajak diterimanya penghasilan tsb

TATA CARA PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK
1. Ju mlah k red it p aj ak ya ng b e sa rna p a ling t ing gi sa ma de ngan j u mla h p a ja k yang
d ib aya r ata u teru tan g d i lu ar n egeri tetap i t id ak b oleh meleb ih i j u mlah tertent u .
2. Ju mlah tertent u sep e rt i pa da but ir 1 d ih itung men u ru t p e rba ndingan a ntara
p e n g ha sila n d a ri L N te r h a d a p PK P d ika lika n d g p a j a k yg te ru ta n g ata s PK P .
3. Ke mung k in an p engh a sila n d a ri LN te rse b u t b era sa l d a ri be b e rap a n egara , ma ka
p e n g hit u nga n nya d ila ku ka n u nt u k ma sin g - ma sin g n e ga ra .
4. PK P yg d igun a kan s eba ga i p e rband ingan t ida k te rma suk p a ja k yang d iken a ka n
p a j a k b ersifat f in a l .
5. A p ab ila ternyata ju mlah PPh yang d ibaya r d i LN me leb ih i ju mlah k red it p aj ak yang
d ip erken an ka n , ata s ke le b ih an t sb t ida k d apat d ip e rh itung kan dg PPh te ru tang
tahun b eriku tnya . M aka keleb ih an it u t id ak b oleh d ib eb an kan sebagai b iaya /
p e n g ura ng p en g ha sila n . D a n t id a k b isa d ia j u ka n re st it u si .

CONTOH PERHITUNGAN
PT.Amarta yg berkedudukan di Jakarta menerima penghasilan netto dalam tahun pajak 2014 dari sumber
LN sebagai berikut :
a) Penghasilan dari usaha di Singapura dalam tahun pajak 2014 sebesar Rp. 800.000.000
b) Deviden atas pemilikan saham pada “Singapore.Ltd” di Singapura sebesar Rp.200.000.000 yang
berasal dari keuntungan tahun 2011 yang ditetapkan dalam RUPS tahun 2013 dan baru dibayar pada
2014 .
c) Deviden atas penyertaan saham sebesar 70%pada Sung Lie Corpdi Hongkong yg sahamnya
diperdagangkan di bursa efek sebesar Rp. 75.000.000, yang berasal dari keuntungan saham tahun
2012 yang berdasar KMK ditetapkan diperoleh tahun 2014 .
d) Bunga kuartal IV tahun 2014 sebesar Rp.100.000.000 dari Riza di Kuala Lumpur yang baru akan
diterima Juli 2015 .
Berdasar data di atas penghasilan sumber LN yang digabungkan dengan penghasilan dalam negeri tahun
pajak 2014 adalah penghasilan yg bersumber dari :
1. Penghasilan Singapura ( poin “a” )
2. Penghasilan dari deviden ( poin “b” )
3. Penghasilan dari deviden ( poin “c” )
4. Penghasilan yg berasal dr bunga ( poin “d” ) digabungkan dengan penghasilan dalam negri tahun
pajak 2015

PENGHASILAN WP DIKENAKAN PAJAK FINAL
Mengacu pada pasal 4 (2) UU PPh , penghasilan
yang pengenaan pajak nya bersifat final tidak digabungkan
dengan penghasilan teratur lainnya .
Contoh :
PT. Jayakarta memperoleh penghasilan tahun 2011 yang terdiri sebagai berikut :
1. Penghasilan dari China Rp. 2.000.000.000 dg tarif pajak 30%
2. Penghasilan dalam negeri Rp. 3.500.000.000
Dalam penghasilan dalam negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4(2) UU PPh sebesar Rp. 500.000.000 .

Penghitungan kredit pajak Luar Negeri
1. Penghasilan dari LN
Penghasilan dari China
2. Penghasilan dalam negeri
Koreksi pasal 4 (2)

Rp. 3.500.000.000
Rp. 500.000.000

Rp. 2.000.000.000
Rp. 3.000.000.000
Rp. 5.000.000.000

3. Total Penghasilan Neto
4. PPh terutang :
25 % x Rp. 5.000.000.000 = Rp. 1.250.000.000
5. Batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar :
Rp. 2.000.000.000 x Rp. 1.250.000.000 = Rp. 500.000.000
Rp. 5.000.000.000

Penghitungan kredit pajak Luar Negeri
Pajak terutang di China sebesar 30% x Rp. 2.000.000.000
=
Rp. 600.000.000 namun maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar
Rp. 500.000.000,sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan
hanya sebesar maksimum kredit pajak Rp. 500.000.000 ,Ayat jurnal kasus pengkreditan :
PPh terutang
PPh pasal 24

Rp. 500.000.000
Rp. 500.000.000

PAJAK PENGHASILAN
PASAL 26

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
menganut dua sistem pengenaan pajak atas
pengahsilan yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem
pengenaan pajak tersebut adalah:
•Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi
Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia;
•Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar
bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.
Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
mengatur tentang pemotongan atas penghasilan
yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk
usaha tetap.

Akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 26
Khusus untuk PPh Pasal 26, apabila terjadi pembayaran
dividend dan bunga yang ditujukan pembayarannya kepada Wajib Pajak

Penghitungan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh PT Dahana :
20% x 50% x Rp 30.000.000,00 = Rp 3.000.000,00.
Ayat jurnal bagi pihak pemotong :
1. Saat pemotongan PPh Pasal 26
Tanggal

Akun
Premi Asuransi

Luar Negeri yang bersifat final (tetapi juga perlu diperhatikan adanya

Debit ( Rp)

Kredit (Rp)

30,000.000

perjanjian perpajakan dengan Negara lain) maka tarif yang umumnya

Kas dan Bank

27.000.000,00

diberlakukan untuk PPh Pasal 26 yaitu sebesar 20% haruslah diperlukan

PPh Pasal 26 Terutang

3,000,000,00

penyesuaian dengan tarif menurut perjanjian perpajakan (tax treaty).
Secara umum akuntansi komersial dan akuntansi pajak berkaitan dengan
PPh Pasal 26 tidak terdapat perbedaan perlakuan.

2. Saat Penyetoran PPh Pasal 26
Tanggal

Akun
PPh Pasal 26 Terutang

Debit ( Rp)

Kredit (Rp)

3.000.000,00

Contoh :
Kas dan Bank

PT Dahana membayar premi asuransi kepada Nagoya Corporation Ltd.
sebesar Rp 30.000.000,00 dengan perkiraan penghasilan neto sesuai
Keputusan Menteri Keuangan sebesar 50%.

3.000.000,00

Akuntansi Pajak atas Pajak Penghasilan yang
Pengenaannya Bersifat Final (PPh Pasal 4ayat 2)
Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 Tanggal 15
Desember 2000 atas bunga deposito dan tabungan serta
sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau
diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di
luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final
oleh bank termasuk Bank Indonesia

TARIF

1. 20% dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan
diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima
penghasilan, baik orang pribadi maupun badan dalam
negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang
ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
dan bersifat final, atas bunga diskonto yang terutang atau
dibayarkan kepada penerima penghasilan wajib pajak luar
negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk
usaha tetap di Indonesia.

Perlakuan Pajak Penghasilan terhadap Wajib
Pajak Orang Pribadi yang Berpenghasilan
Rendah
Wajib pajak dalam negeri orang pribadi
yang tergolong berpenghasilan relatif rendah dan
seluruh penghasilannya termasuk bunga dan
diskonto yang dalam satu tahun pajak tidak melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), atas pajak
yang telah dipotong tersebut dapat diajukan
permohonan restitusi melalui prosedur restitusi
sederhana.

Dikecualikan dari Pemotongan
Pajak Penghasilan
Atas penghasilan berupa bunga yang
berasal dari deposito dan tabungan serta
sertifikat Bank Indonesia, yang
dikecualikan atau tidak dikenakan
pemotongan Pajak Penghasilan adalah
sebagai berikut :

Bunga dari deposito dan
tabungan serta diskonto
Sertifikat Bank Indonesia
sepanjang jumlah deposito dan
tabungan serta Sertifikat Bank
Indonesia tersebut tidak
melebihi Rp 7.500.000,00 dan
bukan merupakan jumlah yang
dipecah-pecah.

1

Imported

2

Bunga dan diskonto yang
diterima atau diperoleh bank
yang didirikan di Indonesia
atau cabang bank luar
negeri.

Beberapa Jenis Penghasilan yang Pengenaan Pajaknya
Bersifat Final
Dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan, pasalpasal yang mengatur
mengenai jenis penghasilan
yang pengenaan pajaknya
bersifat final terdapat pada
pasal 4 ayat (2), pasal 8
ayat (1), pasal 15, pasal 19
ayat (1), pasal 21, pasal 22,
dan pasal 23 ayat (4).

Hadiah Undian
Obyek pajaknya berupa
hadian undian dan
dikenakan pajak sebesar
25% dari jumlah bruto nilai
hadiah undian dengan sifat
pengenaan bersifat final.

Contoh : Tn. Arifin memperoleh hadiah undian
yang diperolehnya dengan cara undian sebesar
Rp 100.000.000,00 tunai.
Ayat jurnal :
Tgl

Akun

Debit (Rp)

Kas dan Bank

75.000.000,00

PPh Final

25.000.000,00
Hadiah Undian

Kredit (Rp)

100.000.000,00

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Tarif pajak penghasilan atas
persewaan tanah
dan/bangunan ditetapkan
sebesar 10% dari jumlah
bruto nilai persewaan tanah
dan/bangunan dan bersifat
final.

Contoh : PT Aman membayar sewa tanah dan
bangunan sebesar Rp 50.000.000,00
Jurnalnya sebagai berikut :
Tgl

Akun saat pemotongan PPh pasal 4(2)

Beban Sewa Bangunan

Tgl

Debit (Rp)

Kredit (Rp)

50.000.000,00

PPh Final

5.000.000,00

Kas dan Bank

45.000.000,00

Akun saat penyetoran PPh pasal 4(2)

Debit (Rp)

PPh Final

5.000.000,00

Kas dan Bank

Kredit (Rp)

5.000.000,00

Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat

final. Tata cara pengenaan pajaknya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak
yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang

Dibayarkan kepada Anggota Koperasi
1. Penghasilan berupa bunga simpanan yaitu imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang
pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi orang pribadi pada koperasi terdapat orang pribadi tersebut

menjadi anggota.
2. Yang tidak termasuk penghasilan berupa bunga simpanan yaitu bunga simpanan yang diterima anggota koperasi
orang pribadi yang merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU).
3. Tarifnya :
a. 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000,00 per bulan,
b. 10% dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000,00 per bulan.
c. Sifat pengenaan pemotongan pajaknya adalah final.
4. Saat terutangnya yaitu pada saat pembayaran yang dilakukan koperasi.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Derivatif
1. Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak dan perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai
instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan maupun
tanpa pergerakan dana atau instrument.
2. Kontrak berjangka yaitu suatu perjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditas yang
jumlah, mutu, jenis, tempat,dan waktu penyerahan dikemudian hari telah ditetapkan.
3. Margin awal yaitu sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga
kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

4. Lembaga kliring dan penjamin adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk
pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa, termasuk lembaga kliring dan penjamin berjangka.
5. Penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang
diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan sebesar 2,5% dari margin awal. Sifat pengenaannya yaitu final.
6. Saat terutangnya yaitu pada saat orang pribadi atau badan menerima dan/atau memperoleh penghasilan. Lembaga kliring dan penjamin
wajib memungut pajak penghasilan pada saat menerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangka atau anggota bursa.

Judul: Ppt Akuntansi Perpajakan

Oleh: Wahyu Lesiana


Ikuti kami