Pengantar Hukum Indonesia Soal-soal

Oleh Lea Surbakti

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Pengantar Hukum Indonesia Soal-soal

PENGANTAR HUKUM INDONESIA


Tinggalkan komentar

1. A. Politik Hukum
2. Jelaskan perkembangan unifikasi hukum perdata di Indonesia !
Jawab :
Politik Hukum dilaksanakan melalui dua segi, yaitu dengan bentuk hukum dan corak hukum
tertentu.
Bentuk hukum itu dapat:
1)
Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu Undang-Undang dan berlaku
sebagai hukum positif. Dalam bentuk tertulis ada dua macam yaitu:
a)
Kodifikasi ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara
sistematik dan teratur.
b)

Tidak dikodifikasikan ialah sebagai undang-undang saja.

2)
Tidak tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula
merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.
Corak hukum dapat ditempuh dengan:
1)
Unifikasi, yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok
sosial atau suatu negara.
2)
Dualistis, yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda
didalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
3)
Pluralistis, yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi kelompok-kelompok
sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
1. Sebutkan dan jelaskan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan
penghuni di Indonesia pada zaman penjajahan Hindia Belanda !

Jawab :
Yang menjadi pokok peraturan pada zaman Hindia belanda adalah:
1)

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (A.B)

Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat dalam Stb 1847 No. 23. Dalam
masa berlakunya AB terdapat beberapa peraturan lain yang juga diberlakukan antara lain:
a)

Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan organisasi Pengadilan.

b)
Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil/Perdata
(KUHS/KUHP) Diktat PHI (Sejarah Hukum)
c)

Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

d)

Reglement op de Burgerlijke Rechhtsvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata.

Semua peraturan itu diundangkan berlaku di Hindia Belnda sejak tanggal 1 Mei 1845 melalui Stb
1847 No. 23.
2)
Regering Reglement (R.R.), diundangkan pada tanggal 2 September 1854, yang termuat
dalam Stb 1854 No. 2. Dalam masa berlakunya R.R. selain tetap memberlakukan peraturan
perundang-undangan yang ada juga memberlakukan Wetboek van Strafrecht atau Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
3)
Indische Staatsregeling (I.S.), atau peraturan ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pengganti dari R.R Sejak tanggal 23 Juli 1925 R.R. diubah menjadi I.S. yang termuat dalam Stb
1925 No. 415, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Janiari 1926.
1. Sebutkan golongan penghuni di Indonesia pada zaman penjajahan Hindia Belanda dan apa yang
menjadi dasar pembagian golongan dimaksud, jelaskan!

Jawab :
Menurut pasal 163 IS pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Indonesia menjadi 3
golongan:
1)

Golongan Eropa

2)

Golongan timur asing; orang Cina, Arab, dan selain orang Eropa dan Bumiputra

3)

Golongan Bumiputra (penduduk asli)

Pasal 131 IS meyatakan:
1)

Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi.

2)
Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal dihindia belanda
berdasarkan asas konkordansi.

3)
Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendakipenundukan bagi
golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa.
4)
Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi puteraapabila
masyarakat menghendaki demikian
1. B. Sistem Hukum
2. Jelaskan pengertian sistem hukum dan buktikan bahwa hukum merupakan suatu sistem !

Jawab :
Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai
interaksi antara satu sama lain dan bekerjasama untuk tujuan kesatuan tersebut.
Hukum merupakan suatu sistem, artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan
hidup, keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. Misalnya dalam
hukum perdata sebagai sistem hukum positif. Sebagai keseluruhan, didalamnya terdiri dari
bagian-bagian yang mengatur tentang hidup manusia sejak lahir sampai ia meninggal.
1. Sebutkan 4 macam sistem hukum dan berikan cirinya masing-masing !

Jawab :
1)

Sistem hukum Eropa Kontinental

Ciri-cirinya :
a)
Hukum memperolah kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam bentuk kodifikasi,
karena tujuannya adalah kepastian hukum.
b)
Akibatnya, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas
wewenangnya dan putusan hakim hanya mengikat para pihak yang berperkara saja.
2)

Sistem hukum Anglo Saxon

Ciri-cirinya :
a)
Cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan
dengan dinamika masyarakat. Common Law atau Unwritten Law (hukum tidak tertulis).
b)
Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan
peraturan-peraturan hukum saja. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk
menafsirkan peraturan hukum yang berlaku.
3)

Sistem hukum Islam

Ciri-cirinya :
a)
Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir
batin secara individual.
b)
Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan
peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan
yang bersumber dari Qur’an.
4)

Sistem hukum Adat

Ciri-cirinya :
a)
Mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek
moyang, serta dapat menyesuaikan diri dan elastik.
b)
Tidak tertulis dan kalau pun ada yang tertulis tidak dibuat oleh badan pembentuk undangundang (legislatif)
c)

Isinya bersifat : Religiomagis dan Komunal

d)

Kontan

e)

Konkret
1. C. Hukum Pidana
2. Jelaskan pengertian, fungsi dan sifat dari hukum pidana !

Jawab :
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan
umum.
Fungsi hukum pidana :
1)
Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi
preventif/pencegahan).
2)
Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang
baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif/tindakan).
Sifat hukum pidana :
1)

Memaksa dan tegas

2)

Konkret dan nyata

1. Sebutkan dan jelaskan asas-asas berlakunya hukum pidana !

Jawab :
1)

Azas Legalitas

Tidak dapat dipidana suatu perbuatan pidana bila tidak/belum diatur dalam undang-undang.
2)
Asas Presumption of innocent ( praduga tak bersalah ) Bahwa pelaku delik dianggap tidak
bersalah selama belum ada putusan hakim yang inkracht terhadapnya
3)

Asas Equity before the law ( kesederajadan di mata hukum )

Bahwa semua orang dipandang sama hak, harkat dan martabatnya di mata hukum. Mis : Aulia
pohan yang tetap diproses perkaranya (penyelewengan dana yayasan Bank Indonesia = 100
milyar), meskipun dia adalah besan pak presiden.
4)

Asas geenstraf zonder schuld (tidak ada pidana tanpa kesalahan)

Bahwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan/tindak pidana tidak dapat dibebankan sanksi
pidana terhadapnya. Misal : Kasus Ryan ( jagal jombang ), bahwa ada 3 (tiga) orang yang
sebelumnya dituduh membunuh salah satu korban Ryan, tetapi ternyata terbukti bahwa mereka
tidak bersalah maka MA membebeskan ketiga orang tsb. Namun, pihak Polres Jombang dapat
dituntut rehabilitasi dan ganti rugi oleh ketiga korban salah tangkap tersebut.
5)

Azas Unus testi Nullus Testi (satu saksi bukan saksi)

Bahwa satu orang saksi saja dianggap tidak ada saksi, maka bila hanya ada satu orang saksi JPU
harus punya alat bukti pendukung lain yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP.
6)

Azas In dubio Pro reo

Bahwa bila kasus posisi dianggap kabur/kurang jelas, maka dakwaan yang harus diterapkan ialah
yang paling menguntungkan terdakwa.
1. Sebutkan sumber-sumber hukum pidana !

Jawab :
Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang
tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari
pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
antara lain :
1. Buku I

Tentang Ketentuan Umum terdiri dari 9 BAB (Pasal 1-103).
1. Buku II

Tentang Kejahatan terdiri dari 31 BAB (Pasal 104-488).
1. Buku III

Tentang Pelanggaran terdiri dari 10 BAB (Pasal 489-569).
1. Jelaskan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana !

Jawab :
Tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar UU, dan oleh karena itu bertentangan
dengan UU yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan atau
perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana.
Unsur – unsur tindak pidana :
1)

Unsur – unsur tindak pidana (delik) :

a)

Harus ada suatu kelakuan (gedraging)

b)

Harus sesuai dengan uraian uu ( wettelijke omshrijving)

c)

Kelakuan hukum adalah kelakuan tanpa hak

d)

Kelakuan itu diancam dengan hukuman

2)

Unsur objektif adalah mengenai perbuatan, akibat dan keadaan :

a)
Perbuatan, dalam arti positif, perbuatan manusia yang disengaja dan dalam arti negative
kelalaian.
b)

Akibat, efek yang timbul dari sebuah perbuatan

c)

Keadaan, sutu hal yang menyebabkan seseorang di hukum yang berkaitan dengan waktu.

3)

Unsur subjektif

Adalah mengenai keadaan dapat di pertanggungjawabkan dan schold (kesalahan) dalam arti
dolus (sengaja) dan culpa (kelalaian).
1. Sebutkan macam-macam tindak pidana !

Jawab :
Macam-macam tindak pidana (delik) adalah:
1)

Tindak pidana formil

Suatu tindak pidana yang dilarang adalah unsur perbuatannya.
2)

Tindak pidana materiil

Suatu tindak pidana yang dilarang adalah akibat yang timbul dari perbuatan itu.
3)

Tindak pidana dolus

Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.
4)

Tindak pidana culpa

Tindak pidana yang dilakukan karna kelalaian.
5)

Tindak pidana aduan

Tindak pidana yang memerlukan pengaduan dari orang yang dirugikan.
1. Apa jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP !

Jawab :
Jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 Pidana :
1. Pidana pokok :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda.
5. Pidana tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.
1. D. Hukum Perdata
2. Jelaskan pengertian hukum perdata !

Jawab :

Hukum perdata (burgerlijkrecht) adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada
kepentingan perseorangan.
1. Sebutkan dan jelaskan pengertian hukum perdata menurut KUHPerdata dan menurut ilmu
pengetahuan hukum perdata (doktrin) !

Jawab :
Pengertian hukum perdata menurut KUHPerdata :
Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang
yang satu dengan dan dengan orang yang lain.
Pengertian menurut ilmu pengetahuan hukum perdata (doktrin):
Menurut Prof. R Soebekti SH, hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan perseorangan.
1. Jelaskan ruang lingkup dari masing-masing bagian hukum perdata berdasarkan pembagian
menurut doktrin !

Jawab :
Sebagaimana dikemukakan oleh Kansil (1994 : 16-17) mengemukakan sistematika Hukum
Perdata sebagai berikut :
1. 1. Hukum tentang diri seseorang

Hukum tentang diri seseorang ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek
dalam hukum; peraturan-peraturan perihal kecakapanuntuk memiliki hak-hak dan kecakapan
untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi
kecakapan-kecakapan itu.
1. 2. Hukum Kekeluargaan

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul sebagai akibat
dari hubungan kekeluargaan, yaitu:Perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum
kekayaan antara suami isteri, hubungan antara orang tua dan anak,perwalian dan curatele.
1. 3. Hukum Kekayaan

Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai
dengan uang, yaitu segala kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain.

1. 4. Hukum Warisaan

Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang benad atau kekayaan seorang jikalau ia
meninggal dunia.Hukum warisan ini juga mengatur akibat-akibat hukum keluarga terhadap harta
peninggalan seseorang.
1. Jelaskan sejarah KUHPerdata !

Jawab :
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah Burgerlijk
Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negeri Belanda. Penyusunan
tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon). Code Napoleon
sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi ( Corpus Juris Civilis ) yang pada waktu itu
dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. KUHPerdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah
panitia yang diketua oleh Mr. J.M Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon
dan bagian yang lain dari hukum Belanda kuno. Kodifikasi KUHPerdata selesai pada 5 Juli
1830, namun diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan
juga KUH Dagang ( WVK / Wetboek Van Koophandel). Pada tanggal 31 Oktober 1837 Scholten
Van Oud A.A Van Vloten dan Mr. Meyer masing- masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga
belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten Van Oud dan
Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Akhirnya
panitia inilah yang berhasil mengkodifikasikan KUHPerdata Indonesia berdasarkan Asas
konkordansi yang sempit (Asas Konkordasi adalah asas dimana hukum yang berlaku dinegara
penjajah berlaku juga dinegara jajahannya). Artinya KUHPerdata Belanda banyak menjiwai
KUHPerdata Indonesia karena KUHPerdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUHPerdata
Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui
Statblad no. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. Kiranya perlu dicatat bahwa dalam
menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten dan kawan- kawannya
berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya,
ia juga turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.
1. Jelaskan perbedaan antara perwalian dengan pengampuan dan perbedaan antara kekuasaan
orangtua dicabut dengan dibebaskan !

Jawab :
Perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subyek hukum
yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Pada umumnya terjadinya perwalian pada
anak disebabkan oleh anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak tersebut masih
mempunyai orang tua tetapi kuasa orang tuanya dicabut.
Sedangkan pengampuan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan seseorang kepada
subyek hukum yang tidak cakap hukum, dalam hal ini adalah orang dewasa yang tidak cakap.
Orang dewasa tersebut mengalami sakit jiwa dan atau penyakit jiwa yaitu orang yang kurang

sempurna akal dan pikirannya layaknya orang lain. Orang yang mengampu disebut kurator atas
ketetapan pengadilan dan orang yang diampu disebut kurandus.
Perbedaan antara kekuasaan orangtua dicabut dengan dibebaskan :
1. a. Pembebasan Dari Kekuasaan Orang Tua

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak satupun pasal yang
mengatur mengenai Pembebasan kekuasaan Orang Tua. Undang – undang termaksud hanya
mengatur mengenai pencabutan kekuasan orang tua. Oleh karena dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pembebasan orangtua dari kekuasaan orangtua terhadap
anak, maka yang dapat dijadikan dasar atau sebagai dasar hukumnya adalah KUHperdata, yaitu
pasal 319a sampai dengan 319m (pasal-pasal ini juga mengatur pemecatan/pencabutan).
Dengan demikian maka pembebasan orangtua dari kekuasaan orangtua dapat dilakukan atas
permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan kejaksaan, apabila :
1. Dia ( Orangtua) tidak cakap
2. Dia (Orangtua) tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anakanaknya dan kepentingan anak itu tidak bertentangan dengan pembebasan itu berdasarkan hal
lain.

b. Pencabutan Dari Kekuasaan Orang Tua
Pemecatan orangtua dari kekuasaan orangtua dapat dilakukan oleh Negara apabila orangtua tidak
patut dan tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai pemelihara anak. Pemecatan dapat
dilakukan oleh hakim terhadap setiap orangtua atas satu atau lebih, dengan memperhatikan
hanya kepentingan anak-anak.
1. E. Hukum Adat
2. Jelaskan pengertian hukum adat dan ciri-ciri dari hukum adat !

Jawab :
Menurut Dr. Sukanto hukum adat adalah kumpulan daripada adat yang tidak dibukukan yang
mempunyai sifat paksaan (sanksi) serta mempunyai akibat hukum itu pula.
Ciri-ciri hukum adat adalah :
1)

Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.

2)

Tidak tersusun secara sistematis.

3)

Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.

4)

Tidak tertatur.

5)

Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).

6)

Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.
1. Jelaskan ruang lingkup dari hukum adat !

Jawab :
1)

Personal

Hukum adat tidak berlaku pada semua orang, tetapi berlaku pada masyarakat indonesia.
2)

Teritorial

Hukum adat yang berlaku terbatas diwilayyah teritorial yakni 19 wilayah hukum adat di
Indonesia.
3)

Perkara

Tidak semua hukum adat diadili oleh semua hukum yang ada di Indonesia, tetapi hanya hukumhukum tertentu/ privat. Contoh, kekeluargaan dan jual beli.
1. F. Hukum Formil / Hukum Acara
2. Jelaskan pengertian dari hukum formil dan hukum materiil dan bagaimanakah keterkaitan
antara kedua jenis hukum tersebut !

Jawab :
Hukum formil adalah sebagai hukum yang mengatur tentang berita cara mengajukan perkara
baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara dan memberikan putusan dengan tujuan
untuk mempertahankan hukum materiil.
Hukum materiil adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang perbuatan-perbuatan apa
saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat diterapkan.
Hubungan antara hukum acara (formil) dan hukum materiil demikian eratnya, hukum formil
merupakan kendaraan yang melayarkan tegaknya hukum materiil. Hukum formil mengatur
bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.
1. Sebutkan dan jelaskan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana formil dan hukum perdata
formil !

Jawab :
Asas-asas hukum pidana formil/hukum acara pidana :

1)

Asas Legalitas

Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.
2)

Asas Keseimbangan

Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi
ketertiban umum.
3)

Asas Praduga Tak Bersalah

Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang
tetap.
4)

Asas Unifikasi

Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia
5)

Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi.

Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam
proses hukum.
6)

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin
guna menjaga kestabilan terdakwa.
7)

Asas Oportunitas

Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.
8)

Asas akusator

Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.
9)

Prinsip Pembatasan Penahanan

Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui
proses hukum.
10)

Prinsip Diferensiasi Fungsional

Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.
11)

Prinsip Saling Koordinasi

Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya
kelancaran proses hukum.
12)

Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi

Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang
berhubungan dengan harta kekayaan.
13)

Peradilan tebuka Untuk Umum

Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).
14)

Kekuasaan Hakim yang Tetap

Yaitu peradilan harus dipimpim oleh eorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang
sah dari pemerintah.
15)

Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan

Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan
seperti dalam hukum acara perdata.
16)

Bantuan hukum bagi terdakwa

Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.
Asas-asas hukum perdata formil/hukum acara perdata :
1)

Hakim bersifat menungggu.

Asas ini mengandung arti, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya
kepada yang berkpentingan. Jadi apakah ada perkara atau tuntutan hak akan diajukan
sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau
penuntutan, maka tidak ada hakim (Wo kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actor).
Jadi, yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap
menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanyaDasarnya adalah HIR pasal 118 dan
R.Bg pasal 142.
a)

Hakim bersifat pasif

Hakim dalam memeriksa perkara serdikap pasif ,artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa
yang diajukan kepadanya untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang
berperkara dan bukan Hakim. Atau dengan kata lain Hakim tidak boleh menentukan luas dari
pokok perkara, Hakim tidak boleh menambah atau mengurangi pokok gugatan para pihak.
Hakim hanya diperbolehkan aktif dalam hal-hal tertntu, yaitu:

b)

Memimpin sidang

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim bertindak memimpin jalannya
persidangan. Artinya Hakim yang mengatur dan mengarah tata tertib pemeriksaan, juga Hakim
berwenang menentukan hukum yang diterapkan serta ia yang memutus perkara yang
disengketakan. Sifat kedudukan Hakim yang aktif sesuai dengan sistim yang dianut HIR dan
R.Bg, antara lain;



2)

Pemeriksaan persidangan secara langsung
Proses beracara secara lisan

Mendamaikan kedua belah pihak

Azas mendamaikan para pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan
ajaran moral. Sekedar penegasan bahwa usaha mendamaikan sedapat mungkin diperankan
Hakim secara aktif, sebab bagaimana pun adilnya suatu putusan namun akan tetap lebih baik dan
lebih adil hasil perdamaian. Apalagi dalam perkara perceraian, usaha mendamaikan merupakan
beban yang diwajibkan sehingga sifatnya imperatif artinya hakim harus berupaya secara optimal
untuk bagaimana perceraian antara kedua belah pihak tidak terjadi. Hakim aktif memberi
petunjuk kepada para pihak yang berperkara tentang upaya hukum dalam suatu putusan.
Banyak di antara para pencari keadilan yang tidak mampu dalam segala hal. Awam dalam
hukum mengakibatkan ia harus bergulat sendiri di hadapan sidang, menghadapi para pencari
keadilan semacam ini sangat memerlukan bantuan dan nasehat pengadilan. Mereka buta
bagaimana cara yang tepat mempergunakan hak melakukan upaya banding atau kasasi dan tidak
mampu merumuskan alas an-alasan memori banding dan memori kasasi. Disinilah peran hakim
untuk memberi petunjuk dan upaya-upaya hukum kepada para pihak yang berperkara tentang
upaya hukum dalam suatu putusan.
3)

Persidangan terbuka untuk umum (Openbaar)

Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang
diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara.
4)

Ultra petita partium

Artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak
diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang ditutuntut oleh penggugat. tetapi
Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan.
5)

Persidangan terbuka untuk umum (Openbaar)

Yang dimaksud dengan persidangan terbuka untuk umum adalah bahwa setiap orang
diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara.
6)

Mendengarkan kedua belah pihak

Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak
dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan
kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus
diperlakukan secara adil.
7)

Putusan harus disertai alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar untuk mengadili.
Karena dengan adanya alasan-alsan maka putusan mempunyai wibawa, dapat dipertanggung
jawabkan dan bernilai objektif. Menurut yurisprudensi suatu putusan yang tidak lengkap atau
kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan pada tingkat kasasi untuk dibatalkannya
putusan tersebut.
8)

Berperkara dikenakan biaya

Untuk berperkara pada azasnya dikenakan biaya yang meliputi;
a)

Biaya kepaniteraan dan biaya materai

b)

Biaya saksi, saksi ahli, juru bahasa termasuk biaya sumpah

c)

Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain

d)

Biaya pemanggilan para pihak yang berperkara

e)

Biaya pelaksanaan putusan, dan sebagainya.

Pengecualian dari azas ini adalah bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya
perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk
dibebaskan dari pembayaraan biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu
dari kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat yang membawahi domisili yang
bersangkutan.
9)

Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

Artinya, setiap kepala putusan peradilan di Indonesia harus memuat kata-kata ini, yakni dengan
menyandarkan “demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Tidak dicantumkan kata ini,
maka putusan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali, dalam arti putusan tersebut
tidak dapat dieksikusi dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (daya memaksa).
10)

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan Azas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah:

a)
Sederhana, acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Atau dengan kata
lain suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu jangka waktu lama sampai
bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.
b)
Cepat, menunjuk kepada jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang, cepat
penyelesaian berita acaranya sampai penandatanganan putusan dan pelaksanaan putusannya itu.
c)
Biaya ringan, biaya perkara pada pengadilan dapat dijangkau dan dipikul oleh masyarakat
pencari keadilan.
1. Jelaskan perbedaan antara hukum pidana formil dengan hukum pidana materiil!

Jawab :
1)

Perbedaan mengadili

Hukum Perdata formiil mengatur cara mengadili perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim
perdata.
Hukum Pidana formiil mengatur cara mengadili perkara di muka pengadilan pidana oleh hakim
pidana.
2)

Perbedaan pelaksanaan

Pada Perdata formiil inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan.
Pada Pidana formiil inisiatif datang dari jaksa (penuntut umum).
3)

Perbedaan dalam penuntutan

Pada Perdata formiil yang menuntut tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat
berhadapan dengan tergugat. Tidak ada jaksa penuntut umum.
Pada Pidana formiil,jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara menjadi penuntut
terhadap terdakwa
4)

Perbedaan alat bukti

Pada Acara Perdata ada 5 alat bukti, tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
Pada Acara Pidana hanya 4 saja, sumpah tidak menjadi alar bukti.
5)

Perbedaan penarikan kembali suatu perkara

Pada Acara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak yang bersangkutan dapat menarik
kembali perkaranya.

Pada Acara Pidana tidak dapat ditarik kembali
6)

Perbedaan kedudukan para pihak

Pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim bertindak sebagai wasit dan bersifat
pasif.
Jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa dan hakim turut aktif.
7)

Perbedaan dalam dasar keputusan hakim

Putusan hakim cukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran formal saja (akta tertulis dll).
Putusan hakim, harus mencari kebenaran material (menurut keyakinan, perasaan keadilan hakim
sendiri) .
8)

Perbedaan macam hukumannya

Tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti
denda.
Terdakwa yang terbukti kesalahannya, dihukum pidana mati, penjara,kurungan atau denda, atau
mungkin ditambah pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu, dll.
9)

Perbedaan dalam pemeriksaan tingkat banding

Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke pengadilan Tinggi disebut Appel.
Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke pengadilan Tinggi disebut Revisi.
1. Sebutkan macam-macam alat bukti dalam hukum pidana formil dan hukum pidana materiil !

Jawab :
Didalam ilmu hukum perdata formiil, untuk membuktikan suatu dalih tentang hak dan kewajiban
didalam sengketa pengadilan, macamnya telah ditentukan oleh UU yaitu:
1)

Alat bukti tertulis

2)

Alat bukti saksi

3)

Alat bukti persangkaaan

4)

Alat bukti pengakuan

5)

Alat bukti sumpah

Dalam hukum acara perdata penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang
utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah
terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya.
Hal ini berbeda dengan penyebutan alat-alat bukti dalam hukum pidana formiil yang urut-urutan
alat bukti itu sebagai berikut:
1)

Keterangan saksi

2)

Keterangan ahli

3)

Surat

4)

Petunjuk

5)

Keterangan terdakwa.

Jadi keterangan saksi disini adalah alat bukti yang utama.Karena seseorang didalam melakukan
kejahatan tentu akan berusaha menghilangkan jejaknya, sehingga dalam perkara pidana,
pembuktian akan dititikberatkan pada keterangan saksi.
1. Salah satu dalam hukum acara adalah bahwa pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang
yang terbuka untuk umum. Namun, ada perkara-perkara tertentu yang pemeriksaannya
menurut UU harus dilakukan secara tertutup. Sebutkan perkara-perkara dimaksud dan
bagaimanakah dengan pembacaan putusannya ? Jelaskan !

Jawab :
Perkara Peradilan tertutup : Dalam perkara-perkara tertentu misal perkara yang menyangkut
peradilan atas seorang anak ataupun perkara perceraian dan sejenisnya yang jelas-jelas oleh
hakim dinyatakan sebagai sidang tertutup, maka sidang itu tidak boleh dihadiri oleh orang lain
selain pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Contoh perkara-perkara yang
pemeriksaannya menurut UU harus dilakukan secara tertutup adalah AAL yang dituduh mencuri
Sandal.
Pembacaan putusannya :
Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat
tidak dihadiri oleh Anak atas permintaan Anak.
1. Mengapa hukum internasional dikatakan bersifat koordinatif ? Sebutkan subjek hukum
internasional dan sumber-sumber hukum internasional !

Jawab :

Hukum internasional dikatakan bersifat koordinatif adalah karena hukum internasional itu tidak
memiliki komponen-komponen yang satu sama lain mempunyai hubungan kewenangan untuk
mengatur Negara-negara di dunia. Hukum internasional hukum yang dibuat oleh mahkamah
internasional yang dimana mahkamah internasional adalah mahkamah yang terbentuk atas
kerjasama antar Negara sehingga seluruh keputusan dan pelaksanaanya melibatkan banyak
Negara. Bahkan, peraturan-peraturannya hanya dapat mengikat antar negara yang mengadakan
hubungan hukum setelah terjadi kata sepakat dalam suatu perikatan tertentu.
Subjek hukum internasional :
1)

Negara

2)

Tahta Suci (Vatikan)

3)

Organisasi Internasional

4)

Individu

Sumber-sumber hukum internasional :
Menurut pasal 38 ayat (1) piagam mahkamah internasional mengatakan : “Bahwa dalam
mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, mahkamah internasional akan
mempergukaan :
1)

Traktat atau perjanjian internasional (international conventions)

Baik bersifat umum mapun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas
oleh Negara yang bersangkutan.
2)

Kebiasaan internasional (international custom)

Bukti dari kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.
3)

Asas atau prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradap.

4)
Putusan pengadilan dan ajaran sarjana paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai
tambahan bagi penetapan kaidah hukum.
1. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara perwakilan diplomatik dengan perwakilan konsuler !

Jawab :
Perwakilan diplomatik :
1. Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan tingkat pejabat pusat
2. Berhak membuat hubungan politik

3. Mempunyai hak ektrateritorial
4. Satu negara satu saja

Perwakilan konsuler :
1.
2.
3.
4.

Memelihara kepentingan negaranya melalui hubungan Tingkat daerah
Berhak membuat hubungan Non politik
Tidak mempunyai hak ektrateritorial
Satu negara lebih dari satu

PENGWRTIAN KODIFIKASI
Bro, Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara
sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:
a).Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai
peraturan-peraturan. dan;
b).Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam
keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan
perundangan (hukum kebiasaan).
Unsur-unsur dari suatu kodifikasi:
a.Jenis-jenis hukum tertentu
b.Sistematis
c.Lengkap
Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh:
a.Kepastian hukum
b.Penyederhanaan hukum
c.Kesatuan hukum
Contoh kodifikasi hukum:
Di Eropa :
a.Corpus Iuris Civilis, yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari kerajaan Romawi TimurÂ
dalam tahun 527-565.
b.Code Civil, yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Prancis dalam tahun 1604.
Di Indonesia :
a.Kitab Undang-undang Hukum Sipil (1 Mei 1848)
b.Kitab Undang-undang Hukum Dagang (1 Mei 1848)
c.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1 Jan 1918)
d.Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (31 Des 1981)

Kodifikasi Hukum
Kodifikasi Hukum di Indonesia
A. Kodifikasi Hukum
Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara
sistematis dan lengkap.
Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara :
1. Hukum tertulis (Statute Law = Written Law) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai
peraturan-perundangan.
2. Hukum Tidak Tertulis (unstatutery Law = Unwritten Law ) yaitu hukum yang masih hidup dalam
keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundangundangan (disebut juga hukum kebiasaan).
Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan.
Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah
a) Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)
b) Sistematis
c) Lengkap
Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh
1. Kepastian hukum
2. Penyerdehanaan hukum
3. Kesatuan hukum
Contoh kodifikasi Hukum :
a. Di Eropa :
1. Corpus Iuris Civilis (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh kaisar Justianus dari
kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 – 565.
2. Code Civil (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam
tahun 1604.
b. Di Indonesia
1.
2.
3.
4.

Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (01 Mei 1848)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (01 Mei 1848)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (01 Januari 1918)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 31 Desember 1981.

B. Macam – Macam Pembagian Hukum
1. Pembagian Hukum Menurut Asas Pembagiannya
Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi

segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut
beberapa asas pembagian sebagai berikut :
1). Menurut Sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum Undang-Undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
b) Hukum Kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
c) Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara
neagara (traktat).
d) Hukum Jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
2). Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum Tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan ;
1. Hukum Tertulis yang dikodifiksikan
2. Hukum Tertulis tidak dikodifikasikan
b) Hukum Tidak Tertulis (Hukum Kebiasaan)
(keterangan mengenai kedua macam hukum ini telah diberikan dalam penjelasan tentnag kodifikasi)
3). Menurut Tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
b) Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
c) Hukum Asing yaitu huku yang berlaku dalam negara lain.
d) Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.
4). Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Ius Constitutum (Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu
dalam suatu daerah tertentu.)
Singkatnya : hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat
tertentu. Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu ” Tata Hukum ”.
b) Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
c) Hukum Asasi yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala
bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi)
terhadap siapapun juga diseluruh tempat.
Ketiga macam hukum ini merupakan Hukum Duniawi.
5). Menurut cara mempertahankannya hukum dapat dibagi dalam
a) Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingankpentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-laranagn.
Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain.
Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang dimaksudkan adalah Hukum
Pidana Material dan Hukum Perdata Material.
b) Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan
yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau
peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka
pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi putusan.
Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata.
Hukum Acara Pidana : peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan
mempertahankan Hukkum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-

caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya
Hakim pidana memberi putusan.
Hukum Acara Perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagimana cara memelihara dan
mempertahankan Hukkum Perdata Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana caracaranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya
Hakim perdata memberi putusan.
6). Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan
mempunyai paksaaan mutlak.
b) Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihakpihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian.
7). Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum Objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang
atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan
hukum antara dua orang atau lebih.
b) Hukum Subjektif yaitu hukum yang timbul dari Hukum Objektifdan berlaku terhadap seorang
tertentu atau lebih.
Hukum subjektif disebut juga HAK.
Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.
Menurut Isinya, hukum dapat dibagi dalam :
a) Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan natar orang yang
satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
b) Hukum Publik (Hukum Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alatalat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).
2. Hukum Sipil dan Hukum Publik
Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang terpenting adalah Hukum Sipil dan Hukum Publik.
1) Hukum Sipil (Hukum Privat)
Hukum Sipil teridiri dari :
a) Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi :Hukum Perdata, dan Hukum Dagang
b) Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.
Catatan : dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan Hukum Sipil
dengan Hukum Perdata. Agar tidak membingungkan, maka perlu dijelaskan bahwa :
Jika diartikan secara luas, maka hukum Perdata itu adalah sebagaian dari Hukum Sipil.
Jika diartikan secara sempit, maka Hukum Perdata itu dalah sama dengan Hukum Sipil.
Dalam bahasa asing :
Hukum Sipil = Privaatrecht atau Civielrecht
Hukum Perdata = Burgerlijkrecht
Privaatrecht dalam arti lus meliputi :
a) Burgerlijkrecht
b) Handelscrecht (Hukum Dagang)
2) Hukum Publik terdiri dari:

a) Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara
serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara
(pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra).
b) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) yaitu
hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat
perlengkpan negara.
c) Hukum Pidana (pidana=hukuman) yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang
dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara
mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum
Pidana tidak termasuk Hukum Publik.
d) Hukum Internsional, yang terdiri dari:
1. Hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegarawarganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam
hubungan internasional.
2. Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar
negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.
Jika orang berbicara tentang Hukum Internsional, maka hampir selalu maksudnya ialah Hukum Publik
Internsional.
3. Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana
a. Perbedaan Isinya :
a) Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain
dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
b) Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara)
dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
b. perbedaan pelaksanaannya :
a) pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada
pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan.
Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.
b) Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh
pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadp norma
hukum pidana (detik=tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim
segera bertindak.
Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana
yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang
menjadi penggugat adalah Penuntut Umum itu (Jaksa).
Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib, jika tidak
diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya : perkosaan, pencurian antara keluarga, dll.
c. Perbedaan menafsirkan :
a) Hukum perdata membolehkan untuk mengadkan macam-macam interplasi terhadap UndangUndang hukum Perdata.

b) Hukum Pidana hnaya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri.
Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran autentik yaitu penafsiran yang tercantum Undang-Undang
Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
4. Perbedaan Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) dengan Acara Pidana (Hukum Acara Pidana)
Hukum Acara Perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan
mempertahankan hukum perdata material. Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur
bagaimana cara-cara memeliahara dan mempertahankan hukum pidana material.
1) Perbedaan mengadili
a) Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata
oleh hakim perdata.
b) Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara dimuka pengadilan pidana
oleh hakim pidana.
2) Perbedaan Pelaksanaan
a) Pada Hukum Acara perdata inisiatip datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan.
b) Pada Hukum Acara Pidana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum (jaksa).
3) Perbedaan daam penuntutan
a) Dalam Acara Perdata, yangmenuntut si tergugat ialah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan
dengan tergugat. Jadi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa.
b) Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum
yang mewakili negara, berhadapan dengan si terdakwa. Jadi disini terdapat seorang jaksa.
4) Perbedaan alat-alat bukti :
a) Dalam Acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5 alat bukti yaitu tulisan,
saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah).
b) Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti (kecuali sumpah).
5) Perbedaan penarikan kembali suatu perkara :
a) Dalam Acara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik
kembali perkaranya.
b) Dalam Acara Pidana, tidak dapat ditarik kembali.
6) Perbedaan kedudukan para pihak
a) Dalam Acara Perdata, pihak-pihak mempunyai keudukan yang sama. Hakim hanya bertindak
sebagai wasit, dan bersifat pasif.
b) Dalam Acara Pidana, Jaksa kedudukannya lebih tinggi daripada terdakwa. Hakim juga turut aktif.
7) Perbedaan dalam dasar keputusan hakim :
a) Dalam Acara Perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran formal
saja (akta tertulis dll)
b) Dalam Acara Pidana, putusan hakim ahrus mencari kebenaran materal (menurut keyakinan,
persaan keadilanhakim sendiri).
8) Perbedaan macamnya hukuman :
a) Dalam Acara Perdata, tergugat yang terbukti kesalahnnya dihukum denda, atau hukum kurungan
sebagai pengganti denda.
b) Dalam Acara Pidana, terakwa yang terbukti kesalahannya dipidana mati, dipenjara, kurungan atau
denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti : dicabut hak-hak tertentu dll.

9) Perbedaan dalam bandingan (pemeriksaan tingkat banding)
a) Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tnggi disebut Appel.
b) Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan tinggi disebut Revisi.
(Appel dan revisi, dalam bahasa Indoneisa keduanya disebut banding).
1. 5. Golongan hukum Perdata lainnya
Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang
bersamaan. Jika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang
berlaku adalah Hukum Perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum antar Tata
Hukum.
Hukum perselisihan ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum
apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.
Hukum perselisihan ada beberapa jenis yakni
1) Hukum Antar Golongan atau Hukum Intergentil
2) Hukum antar Tempat atau Hukum Interlocal
3) Hukum Antar Bagian atau Hukum Interregional
4) Hukum Antar Agama atau Hukum Interreligius
5) Hukum Antar Waktu atau Hukum Intertemporal.
Hukum Perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhap warganegara-warganegara dalam satu
negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan : golongan, tempat,
bagian negara, agama, dan waktu berlaku peraturan hukum (pluralisme dalamHukum Perdata).
Sedangkan Hukum Pidana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia (unifikasi).
Bagi golonagn penduduk dalamsatu negara yang berlainan Kewarganegaraan yang masing-masing
tunduk pad hukum Perdata Nasionalnya, mak yang berlaku ialah hukum Perdata Internasioanal.
Ada sarjana yang menggolongkan hukum Perdata internasional ke dalam hukum Perselisihan. Semua
jenis hukum yang disebutkan diatas adalah termsuk golongan Hukum Perdata.
1. 6. Hukum Yang Dikodifikasika dan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan
Hukum yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah
dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :
(1) Hukum Tertulis yang telah dikodifiksikan misalnya
a) Hukum Pidana, yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tahun
1918
b) Hukum Sipil yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Sipil (KUHS) paa tahun
1848
c) Hukum Dagang yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pada tahun
1848.
d) Hukum Acara Pidana yang telah dikodifiksikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) pada tahun 1981.
Jelas bhwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang bentuknya adalah

tertulis dan dikodifiksikan.
(2) Hukum Tertulis yang tidak dikodifiksikan misalnya
a) Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
b) Peraturan tentang Hak Otroi (hak menemukan dibidang industri)
c) Peraturan tentang Hak Cipta
d) Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
e) Peraturan tentang Ikatan Panen
f)
Peraturan tentang Kepailitan
g) Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)
Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai perturan-pertauran dalam bidang Hukum Dagang dan
merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasikan.

Judul: Pengantar Hukum Indonesia Soal-soal

Oleh: Lea Surbakti


Ikuti kami