Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

Oleh Bsaya Esaya

218,6 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

MODUL PERPAJAKAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI AKADEMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN MITRA LAMPUNG 0 KATA PENGANTAR Panduan Praktikum Perpajakan, disusun dengan maksud agar mahasiswa Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung dapat mengikuti kuliah Perpajakan. Mahasiswa tidak dapat mengikuti mata kuliah Perpajakan apabila tidak menguasai Perpajakan. Panduan Praktikum ini merupakan penyempurnaan dari panduan Praktikum yang sama yang sudah diterbitkan sebelumnya, penyempurnaan ini meliputi isi atau materi yang disesuaikan dengan kurikulum nasional. Diharapkan dengan terbitnya Panduan Praktikum ini akan mempermudah mahasiswa Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung dalam mengikuti kuliah materi Perpajakan. Hal ini bukan berarti mahasiswa tidak perlu membaca literatur yang lain . Mahasiswa tetap harus membaca literatur wajib maupun anjuran, sehingga akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan mata kuliah tersebut. Bagi dosen, dengan adanya panduan praktikum ini tentu akan mempermudah dalam memberi praktikum dan akan selalu menyempurnakan panduan praktikum ini, sehingga dapat membantu pengertian dan wawasan mahasiswa. Akhirnya kami berharap semoga panduan praktikum ini dapat digunakan oleh mahasiswa Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung sebagaimana mestinya. Oleh: Tim Dosen 1 BAB I KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN A. Pengertian-Pengertian 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 2 5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini. 8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. 13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 3 15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. 4 24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. 28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. 31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 5 mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. 34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dapat diajukan gugatan. 37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. 38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. 39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. 6 40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. 41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. B. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) 1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. 2. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 3. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 4. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak: a. Sebelum melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 7 b. Pengusaha kecil yang memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengajukan pernyataan tertulis. c. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak bila saat peredaran bruto melampaui batas tertentu, paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 5. Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak: a. Wajib pajak Orang Pribadi (OP) non usahawan: fotocopi KTP,atau Kartu Keluarga,atau SIM, atau Paspor. b. Untuk WP OP usahawan: 1) Fotocopi KTP/KK/SIM/Paspor. 2) Fotocopi surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi berwenang. c. Untuk WP Badan: 1) Fotocopi akte pendirian. 2) Fotocopi KTP salah seorang pengurus. 3) Fotocopi surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari instansi yang berwenang. d. Untuk bendaharawan sebagai pemungut/pemotong: 1) Fotocopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. 2) Fotocopi tanda bukti diri KTP/KK/SIM/Paspor. e. Jika pemohon berstatus perusahaan anak/cabang, maka harus melampirkan bukti pendaftaran perusahaan induk/pusatnya. 6. Penghapusan NPWP oleh DirJen Pajak dilakukan jika: a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP/ahli waris jika WP sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif sesuai ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. b. WP badan dilikuidasi karena penghentian/penggabungan usaha. c. WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. d. Dianggap perlu oleh DirJen Pajak. 7. Kode seri NPWP terdiri dari 15 digit dengan rincian: Contoh: NPWP PT. ABC 01.855.081.4.521.000 8 a. 2 digit pertama merupakan identitas WP: 1) 01 s/d 03 : WP badan. 2) 04 dan 06 : WP pengusaha. 3) 05 4) 07 s/d 09 : WP karyawan. : WP orang pribadi. b. 6 digit kedua merupakan nomer registrasi/urut yang diberikan kantor pusat DJP kepada KPP. (contoh 855.081) c. 1 digit ketiga diberikan untuk NPWP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. d. 3 digit keempat adalah kode KPP. (contoh 521) e. 3 terakhir adalah status WP. (tunggal, pusat, atau cabang) C. SPT 1. Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. SPT harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Fungsi SPT: a. Bagi WP PPh 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2) Melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan. b. Bagi Pengusaha Kena Pajak. 1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang. 9 2) Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. c. Bagi Pemungut atau Pemotong Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. 3. Prosedur penyelesaian SPT: a. WP mengambil sendiri blanko SPT pada KPP setempat. b. WP mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan sanksi perpajakan. c. WP menyerahkan kembali SPT ke KPP yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, minta bukti penerimaan yang bertanggal dari KPP. Jika lewat kantor pos harus tercatat, tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan. d. Benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap berarti memuat semua unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jelas berarti melaporkan asal usul atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 4. SPT dianggap tidak disampaikan bila: a. SPT tidak ditandatangani b. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang telah ditentukan. 10 c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis. d. SPT disampaikan setelah DirJen Pajak melaksanakan pemeriksaan atau menerbitkan SKP. 5. Pengolahan SPT: a. Penelitian SPT Kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. b. Perekaman SPT Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan atau memindai (scanning). 6. Batas Waktu Penyampaian SPT: a. SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. b. SPT Tahunan PPh WP OP, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. c. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. 7. Sanksi administrasi berupa denda: a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN. b. Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya. c. Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan. d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP. D. Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 1. Fungsi SSP: 11 a. Sarana membayar pajak. b. Sebagai bukti laporan pembayaran pajak. 2. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak: a. Bank-bank yang ditunjuk oleh DitJen Anggaran. b. Kantor Pos dan Giro 3. Batas Waktu Pembayaran Pajak: PPh Pasal 21 Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPh Pasal 22 Impor Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk atau saat penyelesaian dokumen impor. PPh Pasal 22 DirJen Bea Satu dan Cukai PPh hari setelah pemungutan pajak dilakukan. Pasal 22 Pada hari yang sama dengan pelaksanaan Bendaharawan pembayaran. PPh Pasal 23 dan 26 Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. PPh Pasal 25 Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. PPN dan PPnBM Saat pembayaran barang atau jasa kena PPN. PPN dan PPnBM Impor Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk atau harus dilunasi saat penyelesaian dokumen impor. PPN dan PPnBM DJBC PPN dan 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan. PPnBM Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa Bendaharawan pajak berakhir. 4. Fungsi STP: a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak. b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. c. Alat untuk menagih pajak. 5. STP diterbitkan apabila: a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 12 b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. 6. Sanksi Administrasi: a. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STP ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa, bagian atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP. b. (5d) Wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). c. (5g) Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKP sampai dengan tanggal penerbitan STP. 7. SKP: a. SKP (Surat Ketetapan Pajak) b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) c. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) d. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil) e. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) 8. Fungsi SKPKB: a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT. b. Sarana mengenakan sanksi. c. Alat untuk menagih pajak. 13 9. SKPKB diterbitkan apabila: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 3 (UU KUP) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% yang mengakibatkan restitusi. d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 (UU KUP) tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. e. Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. 10. Sanksi Administrasi: a. (9a dan 9e) Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau masa berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB. b. (9b) Kenaikan 50% dari PPh kurang atau tidak dibayar. c. (9c) Jumlah pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar. 11. Fungsi SKPKBT: a. Sebagai koreksi atas ketetapan pajak kurang bayar (sebelumnya). b. Sarana untuk mengenakan sanksi. c. Alat untuk menagih pajak. 12. SKPKBT diterbitkan apabila: a. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya. 14 b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan lebih dari satu kali. 13. Sanksi Administrasi: Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. E. Pembukuan 1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. 6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 15 7. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 8. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 9. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan: a. Tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan 100%, khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%. b. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; akan dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar. F. Keberatan 1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirJen Pajak atas suatu: SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. 2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. 16 3. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali bila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. 4. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 6. Bila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, DirJen Pajak wajib memberikan keterangan tertulis hal yang menjadi DPP, penghitungan rugi atau pemotongan atau pemungutan pajak. 7. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan, tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan. 8. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 9. DirJen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Jika jangka waktu tersebut telah terlampaui dan DirJen Pajak tidak memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan. 10. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. DirJen Pajak dapat menerbitkan keputusan atas keberatan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. G. Banding 1. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Pengadilan Pajak 17 merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tinggi Urusan Negara. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. 3. Dalam hal mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang belum dibayar saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. 4. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. 5. Jika keberatan, banding, dan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan dimaksud dikembalikan dengan ditambah bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan. H. Pemeriksaan 1. Sasaran pemeriksaan adalah mencari adanya: a. Interprestasi undang-undang yang tidak benar. b. Kesalahan hitung. c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilaksanakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 2. Tujuan Pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal wajib pajak: a. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar. b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. d. Melakukan penggabungan, pembubaran atau akan selama-lamanya. 18 e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisa resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 3. Tujuan Lain: a. Pemberian NPWP secara jabatan. b. Penghapusan NPWP. c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. d. Wajib pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN. f. Pencocokan data dan atau alat keterangan. g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan. k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. 4. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan: a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau obyek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan. d. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan. e. Memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan. f. memberi keterangan secara tertulis maupun lisan. 19 g. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui. h. Menandatangani BAP pemeriksaan, bila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. i. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila menolak membantu kelancaran pemeriksaan. j. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat dan atau ruangan tertentu. 5. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan: a. Minta untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat pemeriksaan. b. Minta untuk menyerahkan surat pemberitahuan pemeriksaan. c. Minta penjelasan tertentu maksud dan tujuan pemeriksaan. d. Minta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT. e. Memberikan sanggahan terhadap koreksi yang dilakukan pemeriksaan pajak, dengan menunjukkan bukti yang kuat dan syah dalam rangka closing conference. f. Meminta tanda bukti peminjaman buku, dokumen, dan catatan secara rinci. I. Contoh Soal 1. Angsuran PPh Pasal 25 PT.A tahun 2008 sebesar Rp10.000.000 per bulan. Angsuran masa Mei 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan tanggal 19 Juni 2008. Tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan STP. Maka sanksi bunga dalam STP adalah: 1 x 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000 2. SPT PPh wajib pajak OP tahun 2008 disampaikan tanggal 31 Maret 2009. Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp1.000.000. Atas kekurangan tersebut diterbitkan STP pada 12 Juni 2009 dengan penghitungan sanksi bunga: 20 Kekurangan PPh Rp1.000.000 Bunga (3 x 2% x Rp1.000.000) 60.000 Jumlah yang harus dibayar Rp1.060.000 3. PT.A mendapat SKPKB untuk tahun 2008 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp100.000.000. Dalam pembahasan akhir pemeriksaan, wajib pajak menyetujui membayar dulu Rp20.000.000. Jumlah tersebut telah dilunasi, namun WP mengajukan keberatan. DirJen Pajak mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp75.000.000. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT.A: Pajak yang masih harus dibayar hasil keberatan Rp75.000.000 Sanksi administrasi (50% x (Rp75.000.000-Rp20.000.000)) Rp27.500.000 Pajak yang sudah dilunasi (Rp20.000.000) Jumlah yang masih harus dibayar Rp82.500.000 4. PT.A mendapat SKPKB untuk tahun 2008 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp100.000.000. Dalam pembahasan akhir pemeriksaan, wajib pajak menyetujui membayar dulu Rp20.000.000. Jumlah tersebut telah dilunasi, namun WP mengajukan keberatan. DirJen Pajak mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp75.000.000. Selanjutnya PT.A mengajukan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar Rp45.000.000. Jumlah yang masih harus dibayar PT.A: Pajak yang masih harus dibayar Rp45.000.000 Sanksi denda (100% x (Rp45.000.000-Rp20.000.000)) Rp25.000.000 21 Pajak yang sudah dilunasi (Rp20.000.000) Jumlah yang masih harus dibayar PT.A Rp50.000.000 J. Soal-Soal Latihan: 1. Apa yang dimaksud dengan Pajak, PPh, dan PPN? 2. Kapan batas waktu pembayaran untuk setiap jenis pajak? 3. Kapan batas waktu pelaporan untuk setiap jenis pajak? 4. Sebutkan urutan seorang subjek pajak untuk mendapatkan NPWP! 5. Sebutkan urutan seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak! 6. Sebutkan urutan seorang wajib pajak melakukan pelaporan pajak! 7. PPh pasal 25 PT.B masa pajak Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000. PPh baru dibayar pada tanggal 20 November 2009 dan dilaporkan pada 22 November 2009. Berapa jumlah tagihan yang akan tertera pada STP? 8. PT.B mendapat SKPKB untuk tahun 2009 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp200.000.000. Dalam akhir pembahasan pemeriksaan wajib pajak menyetujui membayar Rp40.000.000. Jumlah tersebut dilunasi, namun PT.B mengajukan keberatan. DirJen Pajak mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp160.000.000. Selanjutnya PT.B mengajukan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar adalah Rp120.000.000. Hitung: a. Jumlah yang masih harus dibayar PT.B jika tidak mengajukan banding. b. Jumlah yang masih harus dibayar PT.B jika mengajukan banding. 9. Angsuran PPh Pasal 25 PT.B tahun 2009 sebesar Rp30.000.000 per bulan. Angsuran masa Agustus 2009 dibayar tanggal 18 November 2009 dan dilaporkan tanggal 19 November 2009. Berapa jumlah yang harus dibayar PT.B yang tertera dalam STP? 22 BAB II PAJAK PENGHASILAN A. Subjek PPh PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dengan kata lain, subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. 1. Orang pribadi Subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah: a. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia. b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah: a. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b. Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. SPDN Penghasilan yang Penghasilan dikenai pajak seluruh dunia. SPLN dari Hanya penghasilan dari Indonesia. penghasilan Pengenaan Pajak Dari penghasilan neto Dari penghasilan (PKP) bruto. Tarif Pajak Progresif. Tetap. Kewajiban SPT Wajib menyampaikan Tidak wajib. SPT. 23 2. Selain Orang Pribadi a. Warisan belum terbagi, dinyatakan sebagai subyek pajak agar penghasilan yang mungkin diterima/diperoleh dari warisan itu tetap dikenai pajak. Bila warisan telah terbagi, maka pertanggungjawaban perpajakannya berada di tangan para ahli waris. b. Badan, dinyatakan sebagai subyek pajak di mana pengertiannya seperti di KUP. c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi SPLN maupun badan SPLN untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Meski tidak secara jelas termasuk subyek pajak dalam atau luar negeri, kewajiban pajak BUT sama dengan subyek pajak dalam negeri, khususnya subyek pajak badan. 3. Pengecualian Subyek Pajak a. Badan perwakilan negara asing. b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat: 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan 24 tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan lain di Indonesia. B. Kewajiban Wajib Pajak 1. Pendaftaran. 2. Pembukuan dan Pencatatan. 3. Kewajiban Bulanan: a. Kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21. b. Kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23. c. Kewajiban menyetor PPh Pasal 25. d. Kewajiban memotong PPh Pasal 26. e. Kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2). f. Kewajiban PPN dan PPnBM. 4. Kewajiban Tahunan: a. SPT tahunan PPh orang pribadi. b. SPT tahunan PPh Pasal 21. C. Hak Wajib Pajak 1. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh. 2. Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak. 3. Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 4. Meminta kembali (restitusi) kelebihan pembayaran pajak. 5. Mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak. 6. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan pajak. 7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan. 8. Mengajukan gugatan kepada badan peradilan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) KUP. 25 9. Mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak. 10. Mengajukan permohonan peninjauan kembali STP. 11. Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak. 12. Mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan angsuran PPh Pasal 25. 13. Mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. D. Objek PPh Penghasilan sebagai objek pajak diatur dalam Pasal 4 UU PPh. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh. 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. laba usaha. 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. royalti. 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 26 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. premi asuransi. 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak. E. Penghasilan Yang Termasuk Objek PPh Final 1. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. 2. hadiah undian. 3. penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek. 4. penghasilan usaha jasa konstruksi. 5. penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. 6. bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan/dilaporkan perdagangannya di bursa efek. F. Bukan Objek PPh 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 3. warisan. 4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 27 5. penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. 6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa. 7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. b. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 10. bagian laba yang diterima para anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. 11. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. 12. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 28 a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. G. Biaya-Biaya yang Diperbolehkan Dikurangkan dari Penghasilan (Deductible Expenses) 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan lain yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh. 2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Metode penyusutan yang boleh digunakan menurut UU PPh adalah metode garis lurus (untuk semua harta tetap berwujud) dan metode saldo menurun (hanya untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja). Penyusutan dapat dimulai pada: a. Tahun dilakukannya pengeluaran. Untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun pengerjaan harta tersebut selesai. b. Dengan ijin Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada tahun harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut mulai menghasilkan. 3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 29 5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing. 6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. 7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. 8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba/rugi komersial. b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. d. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. H. Biaya-Biaya yang Tidak Diperbolehkan Dikurangkan dari Penghasilan (Undeductible Expenses) 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. 3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan. 4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh WP orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan. 5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP 30 atau pemerintah kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan. 6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana pasal 4 ayat 3 UU PPh, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP orang pribadi beragama Islam dan atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah. 8. PPh, dalam hal ini PPh orang pribadi. 9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. 10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. 11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. I. Kompensasi Kerugian Apabila wajib pajak mengalami kerugian usaha (fiskal) pada suatu tahun pajak, kerugian tersebut dapat diperhitungkan (dikompensasikan) dengan laba tahun pajak berikutnya berturut-turut selama 5 tahun. WP tertentu dapat melakukan kompensasi kerugian melebihi 5 tahun hingga 10 tahun. J. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) WP orang pribadi mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berbeda dengan biaya-biaya dan kompensasi kerugian yang hanya diperuntukkan bagi WP pembukuan, 31 PTKP ini berlaku bagi seluruh wajib pajak. Besarnya PTKP tergantung status WP tersebut, dimana status WP berdasarkan keadaan pada awal tahun. Besarnya Uraian Rp 24.300.000 Untuk setiap diri WP. Rp 2.025.000 Tambahan untuk WP berstatus kawin. Rp 2.025.000 Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 tanggungan, yaitu: anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Rp 24.300.000 Tambahan apabila penghasilan istri digabung dalam penghitungan PPh penghasilan suami. K. Tarif PPh Orang Pribadi No Penghasilan Tarif PPh 1 Sampai dengan Rp50.000.000 5% 2 Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp250.000.000 15% 3 Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000 25% 4 Di atas Rp500.000.000 30% L. Penghitungan PPh Masa dan Tahunan 1. Doni bekerja pada perusahaan tenun dengan dasar upah harian yang dibayarkan secara bulanan. Dalam bulan Januari 2009, Doni hanya bekerja 20 hari kerja dan mendapatkan upah per hari Rp20.000. Doni sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Upah Januari 2009 = Rp = 20 x Rp 20.000 400.000 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp400.000 = Rp 4.800.000 PTKP: Diri Doni Rp15.840.000 Status kawin Rp 1.320.000 32 = Rp 17.160.000 (Rp 12.360.000) Jadi, Doni tidak akan membayar pajak karena penghasilannya setahun lebih kecil dari nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak. 2. Daniel bekerja pada PT.Putri dengan gaji Rp4.000.000 per bulan dan telah memiliki NPWP. Daniel mendapat fasilitas tunjangan kesehatan Rp1.000.000 per bulan, tunjangan transportasi Rp500.000 per bulan, dan tunjangan kesejahteraan Rp500.000 per bulan. Daniel belum menikah. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut: Penghasilan bruto per bulan = Rp4.000.000+Rp1.000.000+Rp500.000+Rp500.000 = Rp6.000.000 Biaya Jabatan = 5% x Penghasilan bruto (maksimal Rp108.000 per bulan) = 5% x Rp6.000.000 = Rp 108.000 (karena maksimal per bulan Rp108.000) Penghasilan netto per bulan = Rp6.000.000 – Rp108.000 = Rp5.892.000 Penghasilan netto setahun = 12 x Rp5.892.000 = Rp70.704.000 Dikurangi PTKP setahun: Diri Daniel = Rp15.840.000 Rp54.864.000 PPh Pasal 21 setahun: Tarif I = Rp50.000.000 x 5% = Rp2.500.000 33 Tarif II = Rp 4.864.000 x 15% = Rp 729.600 Rp3.229.600 PPh Pasal 21 masa = Rp3.229.600 : 12 = Rp269.133 3. Daniel bekerja pada perusahaan swasta terkemuka di Jakarta. Setiap bulannya dia mendapatkan Gaji Pokok Rp3.000.000, tunjangan kesehatan Rp1.000.000 per bulan, dan tunjangan transportasi Rp 500.000 per bulan. Daniel telah menikah dan memiliki 2 putra. Daniel memiliki istri yang bekerja pada satu perusahaan dengan penghasilan Rp2.000.000 per bulan dan tunjangan transportasi Rp 300.000 per bulan. NPWP Daniel dan istrinya menjadi satu. Perhitungan Pajak Penghasilannya adalah: Penghasilan Daniel /bln = Rp3.000.000 + Rp1.000.000 + Rp500.000 = Rp4.500.000 Biaya jabatan = 5% x Rp4.500.000 = Rp 108.000 Pendapatan netto / bln = Rp4.500.000-Rp108.000 = Rp4.392.000 Penghasilan Istri /bln = Rp2.000.000 + Rp300.000 = Rp2.300.000 Biaya jabatan istri = 5% x Rp2.300.000 = Rp 108.000 Pendapatan netto/bln = Rp2.300.000-Rp108.000 = Rp2.192.000 Total penghasilan Daniel dan Istri = Rp4.392.000+Rp2.192.000 = Rp6.584.000 Penghasilan Daniel dan Istri setahun = 12 x Rp6.584.000 = Rp79.008.000 PTKP: Diri Daniel Rp15.840.000 34 Status Kawin Rp 1.320.000 Istri Rp15.840.000 Tanggungan (2 anak) Rp 2.640.000 = Rp35.640.000 Penghasilan Kena Pajak = Rp43.368.000 PPh Pasal 21 setahun = Rp43.368.000 x 5% = Rp2.168.400 PPh Pasal 21 masa = Rp 180.700 = Rp2.168.400 : 12 M. Soal Latihan PT. Pengen Sugih memiliki data pegawai tetap sebagai berikut: No Nama / NPWP Gaji Pokok Uang Kesehatan Pensiun Makan dan Transpot 1 Joko / Rp3.000.000 Rp800.000 Rp300.000 Rp500.000 Rp2.500.000 Rp600.000 Rp300.000 Rp300.000 Rp2.000.000 Rp400.000 Rp300.000 Rp200.000 Rp2.000.000 Rp400.000 Rp300.000 Rp200.000 01.345.567.9.876.004 2 Wati / 01.234.656.2.453.021 3 Dodi / 02.345.987.4.345.007 4 Wawan / 01.234.897.567.009 Keterangan Pegawai Tetap: 1. Joko, Jl. Kemerdekaan No.24 Purwokerto, K/2. 35 2. Wati, Jl. Kuburan No.35 Sokaraja, K/3 (NPWP sendiri). 3. Dodi, Jl. Ribut No.101 Purwokerto, TK/1. 4. Wawan, Jl. Kematian No.234 Sumbang, TK/-. Data Bonus: 1. Bonus Prestasi Rp1.000.000 setiap 6 bulan sekali dan paket Liburan senilai Rp1.500.000 beserta uang saku 50% Gaji Pokok. 2. Tunjangan Hari Raya 1x Gaji Pokok. 3. Paket Produk Perusahaan senilai Rp600.000 setahun sekali. Diminta: 1. Hitunglah Pajak untuk masing-masing karyawan! 2. Buatkan bukti potong 1721-A1 untuk masingmasing karyawan! BAB III PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas adanya suatu nilai tambah dari suatu barang atau jasa objek PPN. Karakteristik PPN:  Pajak tidak langsung Pemikul beban pajak berbeda dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara. Pemikul beban pajak adalah pembeli Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), sedangkan penanggungjawab adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP/JKP.  Pajak obyektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak, sedangkan kondisi subyek pajak tidak berpengaruh.  PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. 36  PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP yang dilakukan dalam negeri.  PPN hanya memakai satu tarif, yaitu 10%. A. Mekasnisme PPN 1. Mekanisme PPN Murni a. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP untuk memungut pajak yang terutang. PPN yang dipungut dinamakan Pajak Keluaran (PK). b. Pada saat PKP membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain juga membayar pajak yang terutang dan menerima faktur pajak dari PKP lain tersebut yang dinamakan Pajak Masukan. c. Apabila dalam suatu masa pajak, PK lebih besar dari PM, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. d. Apabila dalam suatu masa pajak, PM lebih besar dari PK, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya. e. Pada akhir masa pajak, setiap PKP wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang ke KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. 2. Mekanisme yang Menyimpang dari Prinsip PPN a. Penyerahan kepada Pemungut 1) Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. 2) PPN atas penyerahan BKP/JKP yang terutang oleh PKP rekanan instansi pemerintah dan badan-badan tertentu (pemungut PPN) dipungut dan disetor oleh pemungut PPN atas nama PKP tersebut. 3) Pemungut PPN menyerahkan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3 kepada PKP rekanan setelah disetor ke kas negara. 4) PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak. 37 5) PKP rekanan melaporkan penyerahan tersebut dalam SPT Masa PPN dilampiri SSP lembar ke-3. b. Penyerahan Kena Pajak yang PPN’nya tidak dipungut 1) Untuk penyerahan beberapa jenis BKP dan JKP tertentu, PPN’nya tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, sehingga tidak ada PPN yang disetor ke kas negara, misalnya proyek yang dananya berasal dari hibah dan atau pinjaman luar negeri. 2) PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang atas yang atas penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. c. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN 1) Untuk penyerahan beberapa jenis BKP/JKP. 2) PM yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan, misalnya impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis. B. Objek PPN 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha. 2. Impor BKP. 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP oleh PKP. 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain. 8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. 38 C. Barang Kena dan Tidak Kena PPN Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud, yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN. Barang Tidak Kena PPN: 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dll. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam (beryodium atau tidak). 3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga dan katering. 4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. D. Jasa Kena dan Tidak Kena PPN Jasa Kena PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN. Jasa Tidak Kena PPN: 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik. 2. Jasa di bidang pelayanan sosial. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. 4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi. 5. Jasa di bidang keagamaan. 6. Jasa di bidang pendidikan. 39 7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan, termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan cuma-cuma. 8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, yaitu jasa penyiaran radio atau TV yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial. 9. Jasa di bidang angkutan umum di darat, air, danau, dan sungai yang dilakukan pemerintah atau pun swasta. 10. Jasa di bidang tenaga kerja, sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan. 11. Jasa di bidang perhotelan. 12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti pemberian IMB, pemberian ijin usaha perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP. E. Penyerahan BKP 1. Penyerahan hak karena suatu perjanjian. 2. Pengalihan karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. 3. Penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. 4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma. 5. Persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 6. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang. 7. Penyerahan secara konsinyasi. 8. Penyerahan antar divisi atau antar unit dalam perusahaan terpadu yang terletak dalam wilayah KPP yang berbeda. F. Tidak Termasuk Penyerahan BKP 1. Penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD. 40 2. Penyerahan untuk jaminan utang piutang. 3. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang, bagi PKP yang memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak. G. PPN Terhutang Harga Barang Rp48.000.000 Biaya Pengiriman Rp 2.000.000 Harga Beli (DPP) Rp50.000.000 PPN Masukan (10%xRp50.000.000) Rp 5.000.000 Harga Pokok Rp50.000.000 Margin Laba Rp10.000.000 Biaya Pengiriman Rp 2.000.000 Harga Jual (DPP) Rp62.000.000 PPN Keluaran (10%xRp62.000.000) Rp 6.200.000 PPN yang masih harus disetor Rp 1.200.000 (Rp6.200.000- Rp5.000.000) H. Soal Latihan Daniel adalah seorang pengusaha retail dengan NPWP/NPPKP: 02.003.456.4.567.000. Daniel adalah seorang pedagang yang membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk dan merek dagang. Adapun data transaksi untuk bulan Februari 2010 adalah sebagai berikut: Tanggal Transaksi atau Kegiatan 1 Februari 2010 Daniel memiliki kelebihan PPN dari masa Januari 2010 sebesar Rp10.000.000 yang dapat dikompensasikan pada masa Februari 2010. 3 Februari 2010 Daniel membeli 1.000 dus mie instan dengan harga @Rp30.000, 1.000 pack sarden @Rp50.000, dan 41 1.000 pcs sabun cuci @Rp12.000 dari PT.Sentosa dan mendapat faktur pajak resmi. 4 Februari 2010 Daniel membeli sepeda motor roda tiga dengan harga Rp13.200.000 (termasuk PPN) dan mendapat faktur pajak untuk mengurus BBN. 5 Februari 2010 Daniel menjual 500 dus mie instan @Rp45.000, 600 pack sarden @Rp75.000, dan 700 pcs sabun cuci @Rp15.000 kepada Indomart tunai. 7 Februari 2010 Daniel menjual 200 dus mie instan @Rp55.000 dan 100 pack sarden @Rp80.000 kepada Pak Abi tunai. 9 Februari 2010 Daniel membeli 500 ton beras @Rp5000.000 dari DOLOG. 10 Februari Daniel membeli mobil bekas dari CV.Maju seharga 2010 Rp120.000.000 baru dibayar 70% dan sisanya dibayarkan bulan April 2010. 12 Februari Daniel menjual 300 dus mie instan @Rp50.000, 300 2010 pack sarden @Rp85.000, dan 300 pcs sabun cuci @Rp20.000. 14 Februari 2010 Daniel menjual 400 ton beras @Rp5.500.000 kepada Koperasi Suka-Suka. 15 Februari Daniel membeli 1.500 dus mie instan @Rp30.000 2010 dan 1.000 pack sarden @Rp45.000 dan mendapat faktur pajak resmi. 18 Februari 2010 19 Februari 2010 20 Februari 2010 22 Februari 2010 24 Februari Daniel membeli 1.000 pack sabun mandi @Rp10.000 tunai namun faktur pajaknya rusak. Daniel membeli 500kg telur @Rp8.000 dari PT.Adem Ayem. Daniel menjual 800 pack sabun mandi @Rp15.000 kepada Alfamart, baru dibayar 75%. Daniel menjual 800 dus mie instan @Rp40.000 kepada PT.Rita, baru menerima pembayaran 60%. Daniel membeli 4 set computer seharga 42 2010 25 Februari 2010 27 Februari 2010 28 Februari 2010 28 Februari 2010 Rp18.000.000 tanpa faktur pajak. Daniel menjual 450kg telur @Rp12.000 kepada konsumen akhir. Daniel menjual 600 pack sarden @Rp55.000 baru dibayar 75%. Daniel membayar telpon kantor Rp1.650.000 (termasuk PPN) Daniel membayar tagihan listrik dan air Rp825.000 (termasuk PPN) Diminta: a. Buatlah kertas kerja PPN untuk semua transaksi di atas! b. Berapa pajak kurang (lebih) bayar?? c. Pertanyaan teori:  Apa yang dimaksud dengan daerah pabean?  Sebutkan mekanisme PPN murni!  Kegiatan / transaksi apa saja yang dikenakan tarif PPN 0%? 43

Judul: Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

Oleh: Bsaya Esaya

Ikuti kami