Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

Oleh Bsaya Esaya

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

MODUL
PERPAJAKAN

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
AKADEMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN
MITRA LAMPUNG

0

KATA PENGANTAR

Panduan Praktikum Perpajakan, disusun dengan maksud agar mahasiswa
Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung dapat mengikuti kuliah
Perpajakan. Mahasiswa tidak dapat mengikuti mata kuliah Perpajakan apabila
tidak menguasai Perpajakan.
Panduan Praktikum ini merupakan penyempurnaan dari panduan Praktikum
yang sama yang sudah diterbitkan sebelumnya, penyempurnaan ini meliputi isi
atau materi yang disesuaikan dengan kurikulum nasional.
Diharapkan dengan terbitnya Panduan Praktikum ini akan mempermudah
mahasiswa Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung dalam
mengikuti kuliah materi Perpajakan. Hal ini bukan berarti mahasiswa tidak perlu
membaca literatur yang lain . Mahasiswa tetap harus membaca literatur wajib
maupun anjuran, sehingga akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan mata
kuliah tersebut. Bagi dosen, dengan adanya panduan praktikum ini tentu akan
mempermudah dalam memberi praktikum dan akan selalu menyempurnakan
panduan praktikum ini, sehingga dapat membantu pengertian dan wawasan
mahasiswa.
Akhirnya kami berharap semoga panduan praktikum ini dapat digunakan
oleh mahasiswa Akademi Akuntansi Dan Manajemen Mitra Lampung
sebagaimana mestinya.

Oleh:
Tim Dosen

1

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
A. Pengertian-Pengertian
1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang,

mengekspor

barang,

melakukan

usaha

perdagangan,

memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan
perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam
suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun
Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan.

3

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.
20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.
22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat
Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut,
ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,
yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah
dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

4

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang
mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan
yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya
dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang
perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara.
27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perpajakan.
28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.
30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian
tindakan

yang

dilakukan

oleh

penyidik

untuk

mencari

serta

5

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat
dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak,

Surat

Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan
Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan
terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan
dari badan peradilan pajak.
38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

6

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili,
atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat
surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal
faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat
surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

B. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
1. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak.
3. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan
subjektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
4. Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak:
a. Sebelum melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak bagi
yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

7

b. Pengusaha kecil yang memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib
mengajukan pernyataan tertulis.
c. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak
bila saat peredaran bruto melampaui batas tertentu, paling lambat akhir
masa pajak berikutnya.
5. Syarat-syarat untuk memperoleh NPWP dan Dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak:
a. Wajib pajak Orang Pribadi (OP) non usahawan: fotocopi KTP,atau
Kartu Keluarga,atau SIM, atau Paspor.
b. Untuk WP OP usahawan:
1) Fotocopi KTP/KK/SIM/Paspor.
2) Fotocopi surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari
instansi berwenang.
c. Untuk WP Badan:
1) Fotocopi akte pendirian.
2) Fotocopi KTP salah seorang pengurus.
3) Fotocopi surat ijin usaha atau surat keterangan tempat usaha dari
instansi yang berwenang.
d. Untuk bendaharawan sebagai pemungut/pemotong:
1) Fotocopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.
2) Fotocopi tanda bukti diri KTP/KK/SIM/Paspor.
e. Jika pemohon berstatus perusahaan anak/cabang, maka harus
melampirkan bukti pendaftaran perusahaan induk/pusatnya.
6. Penghapusan NPWP oleh DirJen Pajak dilakukan jika:
a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP/ahli waris jika
WP sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif atau obyektif sesuai
ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.
b. WP badan dilikuidasi karena penghentian/penggabungan usaha.
c. WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
d. Dianggap perlu oleh DirJen Pajak.
7. Kode seri NPWP terdiri dari 15 digit dengan rincian:
Contoh: NPWP PT. ABC 01.855.081.4.521.000

8

a. 2 digit pertama merupakan identitas WP:
1) 01 s/d 03

: WP badan.

2) 04 dan 06

: WP pengusaha.

3) 05
4) 07 s/d 09

: WP karyawan.
: WP orang pribadi.

b. 6 digit kedua merupakan nomer registrasi/urut yang diberikan kantor
pusat DJP kepada KPP. (contoh 855.081)
c. 1 digit ketiga diberikan untuk NPWP sebagai alat pengaman agar tidak
terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP.
d. 3 digit keempat adalah kode KPP. (contoh 521)
e. 3 terakhir adalah status WP. (tunggal, pusat, atau cabang)
C. SPT
1. Surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. SPT harus dilaporkan dengan benar, lengkap, dan
jelas.
2. Fungsi SPT:
a. Bagi WP PPh
1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2) Melaporkan pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan
sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain
dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut
tentang pemotongan atau pemungutan pajak pribadi atau badan lain
dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan.
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak.
1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang.

9

2) Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak
keluaran.
3) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak
lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
c. Bagi Pemungut atau Pemotong Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
3. Prosedur penyelesaian SPT:
a. WP mengambil sendiri blanko SPT pada KPP setempat.
b. WP mengisi SPT dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan
petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar
yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan
dikenakan sanksi perpajakan.
c. WP menyerahkan kembali SPT ke KPP yang bersangkutan dalam
batas waktu yang ditentukan, minta bukti penerimaan yang bertanggal
dari KPP. Jika lewat kantor pos harus tercatat, tanda bukti dan tanggal
pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
d. Benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan,
dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap berarti memuat
semua unsur yang berkaitan dengan obyek pajak dan unsur-unsur lain
yang harus dilaporkan dalam SPT. Jelas berarti melaporkan asal usul
atau sumber dari obyek pajak dan unsur-unsur lain yang harus
dilaporkan dalam SPT.
4. SPT dianggap tidak disampaikan bila:
a. SPT tidak ditandatangani
b. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang
telah ditentukan.

10

c. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun
sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak dan WP telah
ditegur secara tertulis.
d. SPT disampaikan setelah DirJen Pajak melaksanakan pemeriksaan
atau menerbitkan SKP.
5. Pengolahan SPT:
a. Penelitian SPT
Kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT
dan lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.
b. Perekaman SPT
Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur
SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam,
uploading, dan atau memindai (scanning).
6. Batas Waktu Penyampaian SPT:
a. SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.
b. SPT Tahunan PPh WP OP, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun
pajak.
c. SPT Tahunan PPh WP Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun
pajak.
7. Sanksi administrasi berupa denda:
a. Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN.
b. Rp 100.000 untuk SPT Masa Lainnya.
c. Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh WP Badan.
d. Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

D. Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan Surat
Ketetapan Pajak (SKP)
1. Fungsi SSP:

11

a. Sarana membayar pajak.
b. Sebagai bukti laporan pembayaran pajak.
2. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak:
a. Bank-bank yang ditunjuk oleh DitJen Anggaran.
b. Kantor Pos dan Giro
3. Batas Waktu Pembayaran Pajak:
PPh Pasal 21

Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir.

PPh Pasal 22 Impor

Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk
atau saat penyelesaian dokumen impor.

PPh Pasal 22 DirJen Bea Satu
dan Cukai
PPh

hari

setelah

pemungutan

pajak

dilakukan.
Pasal

22 Pada hari yang sama dengan pelaksanaan

Bendaharawan

pembayaran.

PPh Pasal 23 dan 26

Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan
saat terutang pajak.

PPh Pasal 25

Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa
pajak berakhir.

PPN dan PPnBM

Saat pembayaran barang atau jasa kena PPN.

PPN dan PPnBM Impor

Bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk
atau

harus

dilunasi

saat

penyelesaian

dokumen impor.
PPN dan PPnBM DJBC
PPN

dan

1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan.

PPnBM Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa

Bendaharawan

pajak berakhir.

4. Fungsi STP:
a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak.
b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
c. Alat untuk menagih pajak.
5. STP diterbitkan apabila:
a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

12

b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan atau salah hitung.
c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak
tetapi tidak tepat waktu.
e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur
pajak secara lengkap.
f. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan
faktur pajak.
g. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak
masukan.
6. Sanksi Administrasi:
a. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STP ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling
lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
masa, bagian atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP.
b. (5d) Wajib menyetor pajak yang terutang dikenai sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak).
c. (5g) Sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak
yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKP sampai
dengan tanggal penerbitan STP.
7. SKP:
a. SKP (Surat Ketetapan Pajak)
b. SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
c. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
d. SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
e. SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
8. Fungsi SKPKB:
a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT.
b. Sarana mengenakan sanksi.
c. Alat untuk menagih pajak.

13

9. SKPKB diterbitkan apabila:
a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar.
b. SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam
pasal 3 (UU KUP) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN
dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih
pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% yang mengakibatkan
restitusi.
d. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 (UU KUP)
tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang
terutang.
e. Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai
PKP secara jabatan.
10. Sanksi Administrasi:
a. (9a dan 9e) Jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah bunga
2% per bulan paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak atau masa berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, tahun
pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
b. (9b) Kenaikan 50% dari PPh kurang atau tidak dibayar.
c. (9c) Jumlah pajak dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa
kenaikan 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar.
11. Fungsi SKPKBT:
a. Sebagai koreksi atas ketetapan pajak kurang bayar (sebelumnya).
b. Sarana untuk mengenakan sanksi.
c. Alat untuk menagih pajak.
12. SKPKBT diterbitkan apabila:
a. Berdasarkan data baru atau data yang semula belum terungkap
menyebabkan

penambahan

pajak

yang

terutang

dalam

SKP

sebelumnya.

14

b. Ditemukan lagi data yang semula belum terungkap pada saat
penerbitan SKPKBT. Dengan demikian SKPKBT dapat diterbitkan
lebih dari satu kali.
13. Sanksi Administrasi:
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah
dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.
E. Pembukuan
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan
pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan
pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan

tersebut harus diselenggarakan dengan

memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan
usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan
oleh Menteri Keuangan.
5. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

15

7. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto
dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak
yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau
yang dikenai pajak yang bersifat final.
8. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi
on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di
tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di
tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
9. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan:
a. Tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak yang terutang
ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan 100%,
khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 50%.
b. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar; tidak
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; akan
dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya
4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar.
F. Keberatan
1. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada DirJen Pajak atas
suatu: SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan atau pemungutan
pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong
atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan
disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan.

16

3. Harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP
atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali bila wajib pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.
4. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKP, wajib pajak wajib
melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
sebelum surat keberatan disampaikan.
5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
6. Bila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,
DirJen Pajak wajib memberikan keterangan tertulis hal yang menjadi DPP,
penghitungan rugi atau pemotongan atau pemungutan pajak.
7. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan jangka waktu pelunasan
pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan,
tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK keberatan.
8. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 50% dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.
9. DirJen Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
Jika jangka waktu tersebut telah terlampaui dan DirJen Pajak tidak
memberi surat keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
10. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan
alasan tambahan atau penjelasan tertulis. DirJen Pajak dapat menerbitkan
keputusan atas keberatan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian,
menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
G. Banding
1. Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Peradilan
Pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

Putusan Pengadilan Pajak

17

merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tinggi
Urusan Negara.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas
paling lama 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan
dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
3. Dalam hal mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang
belum dibayar saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan
sejak tanggal penerbitan putusan banding.
4. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak
berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang
telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
5. Jika keberatan, banding, dan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau
seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka
kelebihan dimaksud dikembalikan dengan ditambah bunga 2% per bulan
paling lama 24 bulan.
H. Pemeriksaan
1. Sasaran pemeriksaan adalah mencari adanya:
a. Interprestasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung.
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilaksanakan
wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Tujuan Pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dalam hal wajib pajak:
a. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar.
b. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu yang
telah ditetapkan dalam surat teguran.
d. Melakukan penggabungan, pembubaran atau akan selama-lamanya.

18

e. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil
analisa resiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib
pajak tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
perpajakan.
3. Tujuan Lain:
a. Pemberian NPWP secara jabatan.
b. Penghapusan NPWP.
c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
e. Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN.
f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil.
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
j. Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas
perpajakan.
k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian
penghindaran pajak berganda.
4. Kewajiban Wajib Pajak dalam Pemeriksaan:
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib
pajak atau obyek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan.
d. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor
sesuai dengan waktu yang ditentukan.
e. Memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang
diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
f. memberi keterangan secara tertulis maupun lisan.

19

g. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil
pemeriksaan disetujui.
h. Menandatangani BAP pemeriksaan, bila hasil pemeriksaan tersebut
tidak atau tidak seluruhnya disetujui.
i. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila
menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
j. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan
tempat dan atau ruangan tertentu.
5. Hak Wajib Pajak dalam Pemeriksaan:
a. Minta untuk memperlihatkan tanda pengenal dan surat pemeriksaan.
b. Minta untuk menyerahkan surat pemberitahuan pemeriksaan.
c. Minta penjelasan tertentu maksud dan tujuan pemeriksaan.
d. Minta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang
berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT.
e. Memberikan sanggahan terhadap koreksi yang dilakukan pemeriksaan
pajak, dengan menunjukkan bukti yang kuat dan syah dalam rangka
closing conference.
f. Meminta tanda bukti peminjaman buku, dokumen, dan catatan secara
rinci.
I. Contoh Soal
1. Angsuran PPh Pasal 25 PT.A tahun 2008 sebesar Rp10.000.000 per bulan.
Angsuran masa Mei 2008 dibayar tanggal 18 Juni 2008 dan dilaporkan
tanggal 19 Juni 2008. Tanggal 15 Juli 2008 diterbitkan STP. Maka sanksi
bunga dalam STP adalah:
1 x 2% x Rp10.000.000 = Rp200.000
2. SPT PPh wajib pajak OP tahun 2008 disampaikan tanggal 31 Maret 2009.
Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang
menyebabkan PPh kurang bayar sebesar Rp1.000.000. Atas kekurangan
tersebut diterbitkan STP pada 12 Juni 2009 dengan penghitungan sanksi
bunga:

20

Kekurangan PPh
Rp1.000.000
Bunga (3 x 2% x Rp1.000.000)
60.000
Jumlah yang harus dibayar
Rp1.060.000
3. PT.A mendapat SKPKB untuk tahun 2008 dengan jumlah pajak yang
masih harus dibayar Rp100.000.000.

Dalam pembahasan akhir

pemeriksaan, wajib pajak menyetujui membayar dulu Rp20.000.000.
Jumlah tersebut telah dilunasi, namun WP mengajukan keberatan. DirJen
Pajak mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus
dibayar Rp75.000.000. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT.A:
Pajak yang masih harus dibayar hasil keberatan
Rp75.000.000
Sanksi administrasi (50% x (Rp75.000.000-Rp20.000.000))
Rp27.500.000
Pajak yang sudah dilunasi
(Rp20.000.000)
Jumlah yang masih harus dibayar
Rp82.500.000
4. PT.A mendapat SKPKB untuk tahun 2008 dengan jumlah pajak yang
masih harus dibayar Rp100.000.000.

Dalam pembahasan akhir

pemeriksaan, wajib pajak menyetujui membayar dulu Rp20.000.000.
Jumlah tersebut telah dilunasi, namun WP mengajukan keberatan. DirJen
Pajak mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus
dibayar Rp75.000.000. Selanjutnya PT.A mengajukan banding dan oleh
pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar
Rp45.000.000. Jumlah yang masih harus dibayar PT.A:
Pajak yang masih harus dibayar
Rp45.000.000
Sanksi denda (100% x (Rp45.000.000-Rp20.000.000))
Rp25.000.000

21

Pajak yang sudah dilunasi
(Rp20.000.000)
Jumlah yang masih harus dibayar PT.A
Rp50.000.000
J. Soal-Soal Latihan:
1. Apa yang dimaksud dengan Pajak, PPh, dan PPN?
2. Kapan batas waktu pembayaran untuk setiap jenis pajak?
3. Kapan batas waktu pelaporan untuk setiap jenis pajak?
4. Sebutkan urutan seorang subjek pajak untuk mendapatkan NPWP!
5. Sebutkan urutan seorang wajib pajak melakukan pembayaran pajak!
6. Sebutkan urutan seorang wajib pajak melakukan pelaporan pajak!
7. PPh pasal 25 PT.B masa pajak Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000. PPh
baru dibayar pada tanggal 20 November 2009 dan dilaporkan pada 22
November 2009. Berapa jumlah tagihan yang akan tertera pada STP?
8. PT.B mendapat SKPKB untuk tahun 2009 dengan jumlah pajak yang
masih harus dibayar Rp200.000.000.

Dalam akhir pembahasan

pemeriksaan wajib pajak menyetujui membayar Rp40.000.000. Jumlah
tersebut dilunasi, namun PT.B mengajukan keberatan.

DirJen Pajak

mengabulkan sebagian dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar
Rp160.000.000.

Selanjutnya PT.B mengajukan banding dan oleh

pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar
adalah Rp120.000.000. Hitung:
a. Jumlah yang masih harus dibayar PT.B jika tidak mengajukan
banding.
b. Jumlah yang masih harus dibayar PT.B jika mengajukan banding.
9. Angsuran PPh Pasal 25 PT.B tahun 2009 sebesar Rp30.000.000 per bulan.
Angsuran masa Agustus 2009 dibayar tanggal 18 November 2009 dan
dilaporkan tanggal 19 November 2009. Berapa jumlah yang harus dibayar
PT.B yang tertera dalam STP?

22

BAB II
PAJAK PENGHASILAN
A. Subjek PPh
PPh dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Dengan kata lain, subjek pajak

tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.
1. Orang pribadi
Subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi subjek pajak orang pribadi
dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Subjek pajak
orang pribadi dalam negeri adalah:
a. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia.
b. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
c. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk
bertempat tinggal di Indonesia.
Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah:
a. Yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.
b. Yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk
usaha tetap di Indonesia.
SPDN
Penghasilan

yang Penghasilan

dikenai

pajak seluruh dunia.

SPLN
dari Hanya penghasilan
dari Indonesia.

penghasilan
Pengenaan Pajak

Dari penghasilan neto Dari

penghasilan

(PKP)

bruto.

Tarif Pajak

Progresif.

Tetap.

Kewajiban SPT

Wajib menyampaikan Tidak wajib.
SPT.

23

2. Selain Orang Pribadi
a. Warisan belum terbagi, dinyatakan sebagai subyek pajak agar
penghasilan yang mungkin diterima/diperoleh dari warisan itu tetap
dikenai pajak. Bila warisan telah terbagi, maka pertanggungjawaban
perpajakannya berada di tangan para ahli waris.
b. Badan, dinyatakan sebagai subyek pajak di mana pengertiannya seperti
di KUP.
c. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan bentuk usaha yang
dipergunakan oleh orang pribadi SPLN maupun badan SPLN untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Meski tidak
secara jelas termasuk subyek pajak dalam atau luar negeri, kewajiban
pajak BUT sama dengan subyek pajak dalam negeri, khususnya
subyek pajak badan.
3. Pengecualian Subyek Pajak
a. Badan perwakilan negara asing.
b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama
mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia
tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan dan
pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan
perlakuan timbal balik.
c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, dengan syarat:
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan

24

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan lain di Indonesia.
B. Kewajiban Wajib Pajak
1. Pendaftaran.
2. Pembukuan dan Pencatatan.
3. Kewajiban Bulanan:
a. Kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21.
b. Kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23.
c. Kewajiban menyetor PPh Pasal 25.
d. Kewajiban memotong PPh Pasal 26.
e. Kewajiban memotong PPh Pasal 4 ayat (2).
f. Kewajiban PPN dan PPnBM.
4. Kewajiban Tahunan:
a. SPT tahunan PPh orang pribadi.
b. SPT tahunan PPh Pasal 21.
C. Hak Wajib Pajak
1. Mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan PPh.
2. Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sesudah
berakhirnya masa pajak atau tahun pajak.
3. Mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
4. Meminta kembali (restitusi) kelebihan pembayaran pajak.
5. Mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu surat ketetapan
pajak.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak terhadap
keputusan keberatan.
8. Mengajukan gugatan kepada badan peradilan sesuai dengan Pasal 23 ayat
(2) KUP.

25

9. Mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam
surat ketetapan pajak.
10. Mengajukan permohonan peninjauan kembali STP.
11. Mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
12. Mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan angsuran PPh
Pasal 25.
13. Mengajukan permohonan pembebasan pemotongan atau pemungutan
pajak oleh pihak lain.
D. Objek PPh
Penghasilan sebagai objek pajak diatur dalam Pasal 4 UU PPh. Yang menjadi
objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, termasuk:
1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU PPh.
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. laba usaha.
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya.
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian hutang.
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi.
8. royalti.
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

26

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. premi asuransi.
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenai pajak.
E. Penghasilan Yang Termasuk Objek PPh Final
1. bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
2. hadiah undian.
3. penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.
4. penghasilan usaha jasa konstruksi.
5. penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan.
6. bunga

dan

diskonto

obligasi

yang

diperdagangkan/dilaporkan

perdagangannya di bursa efek.
F. Bukan Objek PPh
1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah
dan para penerima zakat yang berhak.
2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan
sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. warisan.
4. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti
saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

27

5. penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak
atau pemerintah.
6. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa.
7. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia dengan syarat:
a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
b. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan
saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari
jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar
kepemilikan saham tersebut.
8. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja
maupun pegawai.
9. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana
dimaksud pada angka 8 di atas, dalam bidang-bidang tertentu yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. bagian laba yang diterima para anggota perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan
kongsi.
11. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama
5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.
12. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:

28

a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan, dan
b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
G. Biaya-Biaya

yang

Diperbolehkan

Dikurangkan

dari

Penghasilan

(Deductible Expenses)
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan
lain yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya
perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,
dan pajak kecuali PPh.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Metode penyusutan
yang boleh digunakan menurut UU PPh adalah metode garis lurus (untuk
semua harta tetap berwujud) dan metode saldo menurun (hanya untuk
kelompok harta berwujud bukan bangunan saja).

Penyusutan dapat

dimulai pada:
a. Tahun dilakukannya pengeluaran.

Untuk harta yang masih dalam

pengerjaan, penyusutannya dimulai pada tahun pengerjaan harta
tersebut selesai.
b. Dengan ijin Dirjen Pajak, penyusutan dapat dimulai pada tahun harta
berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan atau pada tahun harta tersebut mulai
menghasilkan.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri
Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan.

29

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba/rugi komersial.
b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BPULN) atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
d. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Dirjen Pajak.
H. Biaya-Biaya yang Tidak Diperbolehkan Dikurangkan dari Penghasilan
(Undeductible Expenses)
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen
yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang
tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi,
cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan SK
Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh WP orang pribadi,
kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai
penghasilan bagi WP yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari WP

30

atau pemerintah kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan dengan SK Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta

yang

dihibahkan,

bantuan

atau

sumbangan,

dan

warisan

sebagaimana pasal 4 ayat 3 UU PPh, kecuali zakat atas penghasilan yang
nyata-nyata dibayarkan oleh WP orang pribadi beragama Islam dan atau
WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
pemerintah.
8. PPh, dalam hal ini PPh orang pribadi.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP
atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di
bidang perpajakan.
I. Kompensasi Kerugian
Apabila wajib pajak mengalami kerugian usaha (fiskal) pada suatu tahun
pajak, kerugian tersebut dapat diperhitungkan (dikompensasikan) dengan laba
tahun pajak berikutnya berturut-turut selama 5 tahun.

WP tertentu dapat

melakukan kompensasi kerugian melebihi 5 tahun hingga 10 tahun.
J. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
WP orang pribadi mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang
disebut penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Berbeda dengan biaya-biaya
dan kompensasi kerugian yang hanya diperuntukkan bagi WP pembukuan,

31

PTKP ini berlaku bagi seluruh wajib pajak. Besarnya PTKP tergantung status
WP tersebut, dimana status WP berdasarkan keadaan pada awal tahun.
Besarnya

Uraian

Rp 24.300.000 Untuk setiap diri WP.
Rp 2.025.000 Tambahan untuk WP berstatus kawin.
Rp 2.025.000 Tambahan

untuk

setiap

tanggungan

maksimal

3

tanggungan, yaitu: anggota keluarga sedarah dan
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat
yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
Rp 24.300.000 Tambahan apabila penghasilan istri digabung dalam
penghitungan PPh penghasilan suami.
K. Tarif PPh Orang Pribadi
No

Penghasilan

Tarif PPh

1

Sampai dengan Rp50.000.000

5%

2

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp250.000.000

15%

3

Di atas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000

25%

4

Di atas Rp500.000.000

30%

L. Penghitungan PPh Masa dan Tahunan
1. Doni bekerja pada perusahaan tenun dengan dasar upah harian yang
dibayarkan secara bulanan.

Dalam bulan Januari 2009, Doni hanya

bekerja 20 hari kerja dan mendapatkan upah per hari Rp20.000. Doni
sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Perhitungan PPh Pasal 21
adalah sebagai berikut:
Upah Januari 2009
= Rp

= 20 x Rp 20.000

400.000

Penghasilan neto setahun

= 12 x Rp400.000

= Rp 4.800.000
PTKP:
Diri Doni

Rp15.840.000

Status kawin

Rp 1.320.000

32

=

Rp

17.160.000
(Rp
12.360.000)
Jadi, Doni tidak akan membayar pajak karena penghasilannya setahun
lebih kecil dari nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Daniel bekerja pada PT.Putri dengan gaji Rp4.000.000 per bulan dan telah
memiliki NPWP.

Daniel mendapat fasilitas tunjangan kesehatan

Rp1.000.000 per bulan, tunjangan transportasi Rp500.000 per bulan, dan
tunjangan kesejahteraan Rp500.000 per bulan. Daniel belum menikah.
Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:
Penghasilan bruto per bulan =
Rp4.000.000+Rp1.000.000+Rp500.000+Rp500.000
= Rp6.000.000
Biaya Jabatan

= 5% x Penghasilan bruto (maksimal

Rp108.000 per bulan)
= 5% x Rp6.000.000
= Rp 108.000 (karena maksimal per bulan
Rp108.000)
Penghasilan netto per bulan = Rp6.000.000 – Rp108.000
= Rp5.892.000
Penghasilan netto setahun

= 12 x Rp5.892.000

=

Rp70.704.000
Dikurangi PTKP setahun:
Diri Daniel

=

Rp15.840.000
Rp54.864.000
PPh Pasal 21 setahun:
Tarif I

= Rp50.000.000 x 5%

= Rp2.500.000

33

Tarif II

= Rp 4.864.000 x 15%

= Rp 729.600
Rp3.229.600

PPh Pasal 21 masa

= Rp3.229.600 : 12
= Rp269.133

3. Daniel bekerja pada perusahaan swasta terkemuka di Jakarta.

Setiap

bulannya dia mendapatkan Gaji Pokok Rp3.000.000, tunjangan kesehatan
Rp1.000.000 per bulan, dan tunjangan transportasi Rp 500.000 per bulan.
Daniel telah menikah dan memiliki 2 putra. Daniel memiliki istri yang
bekerja pada satu perusahaan dengan penghasilan Rp2.000.000 per bulan
dan tunjangan transportasi Rp 300.000 per bulan. NPWP Daniel dan
istrinya menjadi satu. Perhitungan Pajak Penghasilannya adalah:
Penghasilan Daniel /bln

= Rp3.000.000 + Rp1.000.000 + Rp500.000

= Rp4.500.000
Biaya jabatan

= 5% x Rp4.500.000

= Rp 108.000
Pendapatan netto / bln

= Rp4.500.000-Rp108.000

= Rp4.392.000
Penghasilan Istri /bln

= Rp2.000.000 + Rp300.000

= Rp2.300.000
Biaya jabatan istri

= 5% x Rp2.300.000

= Rp 108.000
Pendapatan netto/bln

= Rp2.300.000-Rp108.000

= Rp2.192.000
Total penghasilan Daniel dan Istri

= Rp4.392.000+Rp2.192.000

= Rp6.584.000

Penghasilan Daniel dan Istri setahun

= 12 x Rp6.584.000

= Rp79.008.000
PTKP:
Diri Daniel

Rp15.840.000

34

Status Kawin

Rp 1.320.000

Istri

Rp15.840.000

Tanggungan (2 anak)

Rp 2.640.000

= Rp35.640.000
Penghasilan Kena Pajak
= Rp43.368.000
PPh Pasal 21 setahun = Rp43.368.000 x 5%

= Rp2.168.400

PPh Pasal 21 masa

= Rp 180.700

= Rp2.168.400 : 12

M. Soal Latihan
PT. Pengen Sugih memiliki data pegawai tetap sebagai berikut:
No

Nama / NPWP

Gaji Pokok

Uang

Kesehatan

Pensiun

Makan dan
Transpot
1

Joko /

Rp3.000.000

Rp800.000

Rp300.000

Rp500.000

Rp2.500.000

Rp600.000

Rp300.000

Rp300.000

Rp2.000.000

Rp400.000

Rp300.000

Rp200.000

Rp2.000.000

Rp400.000

Rp300.000

Rp200.000

01.345.567.9.876.004
2

Wati /
01.234.656.2.453.021

3

Dodi /
02.345.987.4.345.007

4

Wawan /
01.234.897.567.009

Keterangan Pegawai Tetap:
1.

Joko, Jl. Kemerdekaan No.24 Purwokerto, K/2.

35

2.

Wati, Jl. Kuburan No.35 Sokaraja, K/3 (NPWP
sendiri).

3.

Dodi, Jl. Ribut No.101 Purwokerto, TK/1.

4.

Wawan, Jl. Kematian No.234 Sumbang, TK/-.

Data Bonus:
1.

Bonus Prestasi Rp1.000.000 setiap 6 bulan sekali
dan paket Liburan senilai Rp1.500.000 beserta uang saku 50% Gaji Pokok.

2.

Tunjangan Hari Raya 1x Gaji Pokok.

3.

Paket Produk Perusahaan senilai Rp600.000 setahun
sekali.

Diminta:
1.

Hitunglah Pajak untuk masing-masing karyawan!

2.

Buatkan bukti potong 1721-A1 untuk masingmasing karyawan!

BAB III
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas adanya suatu
nilai tambah dari suatu barang atau jasa objek PPN. Karakteristik PPN:
 Pajak tidak langsung
Pemikul beban pajak berbeda dengan penanggung jawab atas pembayaran
pajak ke kas negara.

Pemikul beban pajak adalah pembeli Barang Kena

Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP), sedangkan penanggungjawab adalah
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP/JKP.
 Pajak obyektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak sangat ditentukan
oleh adanya objek pajak, sedangkan kondisi subyek pajak tidak berpengaruh.
 PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.

36

 PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan JKP yang dilakukan dalam
negeri.
 PPN hanya memakai satu tarif, yaitu 10%.
A. Mekasnisme PPN
1. Mekanisme PPN Murni
a. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP/JKP
untuk memungut pajak yang terutang. PPN yang dipungut dinamakan
Pajak Keluaran (PK).
b. Pada saat PKP membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain juga
membayar pajak yang terutang dan menerima faktur pajak dari PKP
lain tersebut yang dinamakan Pajak Masukan.
c. Apabila dalam suatu masa pajak, PK lebih besar dari PM, maka
selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar ke kas negara paling
lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
d. Apabila dalam suatu masa pajak, PM lebih besar dari PK, maka
selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali
(restitusi) atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya.
e. Pada akhir masa pajak, setiap PKP wajib melaporkan pemungutan dan
pembayaran pajak yang terutang ke KPP setempat selambat-lambatnya
tanggal 20 setelah akhir masa pajak.
2. Mekanisme yang Menyimpang dari Prinsip PPN
a. Penyerahan kepada Pemungut
1) Instansi Pemerintah dan badan-badan tertentu yang ditunjuk
sebagai pemungut PPN.
2) PPN atas penyerahan BKP/JKP yang terutang oleh PKP rekanan
instansi pemerintah dan badan-badan tertentu (pemungut PPN)
dipungut dan disetor oleh pemungut PPN atas nama PKP tersebut.
3) Pemungut PPN menyerahkan SSP lembar ke-1 dan lembar ke-3
kepada PKP rekanan setelah disetor ke kas negara.
4) PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada pemungut PPN wajib
membuat faktur pajak.

37

5) PKP rekanan melaporkan penyerahan tersebut dalam SPT Masa
PPN dilampiri SSP lembar ke-3.
b. Penyerahan Kena Pajak yang PPN’nya tidak dipungut
1) Untuk penyerahan beberapa jenis BKP dan JKP tertentu, PPN’nya
tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, sehingga tidak ada PPN
yang disetor ke kas negara, misalnya proyek yang dananya berasal
dari hibah dan atau pinjaman luar negeri.
2) PM

yang

dibayar

untuk

perolehan

BKP/JKP

yang

atas

yang

atas

penyerahannya tidak dipungut PPN dapat dikreditkan.
c. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN
1) Untuk penyerahan beberapa jenis BKP/JKP.
2) PM

yang

dibayar

untuk

perolehan

BKP/JKP

penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat
dikreditkan, misalnya impor dan atau penyerahan BKP tertentu
yang bersifat strategis.
B. Objek PPN
1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh
pengusaha.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah
pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP oleh PKP.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam rangka kegiatan
usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya
digunakan sendiri atau pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya
dapat dikreditkan.

38

C. Barang Kena dan Tidak Kena PPN
Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan
barang tidak berwujud, yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN.
Barang Tidak Kena PPN:
1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya, yaitu minyak mentah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil,
batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih
timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dll.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam (beryodium
atau tidak).
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, tidak
termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga dan
katering.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
D. Jasa Kena dan Tidak Kena PPN
Jasa Kena PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau
kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan
untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan
atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN.
Jasa Tidak Kena PPN:
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
5. Jasa di bidang keagamaan.
6. Jasa di bidang pendidikan.

39

7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan,
termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti
pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan cuma-cuma.
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan, yaitu jasa penyiaran
radio atau TV yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang
bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan
komersial.
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat, air, danau, dan sungai yang
dilakukan pemerintah atau pun swasta.
10. Jasa di bidang tenaga kerja, sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja
tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja yang
bersangkutan.
11. Jasa di bidang perhotelan.
12. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum seperti pemberian IMB, pemberian ijin usaha
perdagangan, pemberian NPWP, pembuatan KTP.
E. Penyerahan BKP
1. Penyerahan hak karena suatu perjanjian.
2. Pengalihan karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
3. Penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma.
5. Persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
6. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar
cabang.
7. Penyerahan secara konsinyasi.
8. Penyerahan antar divisi atau antar unit dalam perusahaan terpadu yang
terletak dalam wilayah KPP yang berbeda.
F. Tidak Termasuk Penyerahan BKP
1. Penyerahan kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD.

40

2. Penyerahan untuk jaminan utang piutang.
3. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar
cabang, bagi PKP yang memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang
dari Dirjen Pajak.
G. PPN Terhutang
Harga Barang

Rp48.000.000

Biaya Pengiriman

Rp 2.000.000

Harga Beli (DPP)

Rp50.000.000

PPN Masukan (10%xRp50.000.000)

Rp 5.000.000

Harga Pokok

Rp50.000.000

Margin Laba

Rp10.000.000

Biaya Pengiriman

Rp 2.000.000

Harga Jual (DPP)

Rp62.000.000

PPN Keluaran (10%xRp62.000.000)

Rp 6.200.000

PPN yang masih harus disetor

Rp

1.200.000

(Rp6.200.000-

Rp5.000.000)
H. Soal Latihan
Daniel adalah seorang pengusaha retail dengan NPWP/NPPKP:
02.003.456.4.567.000.

Daniel adalah seorang pedagang yang

membeli barang dan menjual kembali barang tersebut tanpa
mengubah bentuk dan merek dagang. Adapun data transaksi untuk
bulan Februari 2010 adalah sebagai berikut:
Tanggal

Transaksi atau Kegiatan

1 Februari 2010

Daniel memiliki kelebihan PPN dari masa Januari
2010

sebesar

Rp10.000.000

yang

dapat

dikompensasikan pada masa Februari 2010.
3 Februari 2010

Daniel membeli 1.000 dus mie instan dengan harga
@Rp30.000, 1.000 pack sarden @Rp50.000, dan

41

1.000 pcs sabun cuci @Rp12.000 dari PT.Sentosa
dan mendapat faktur pajak resmi.
4 Februari 2010

Daniel membeli sepeda motor roda tiga dengan
harga Rp13.200.000 (termasuk PPN) dan mendapat
faktur pajak untuk mengurus BBN.

5 Februari 2010

Daniel menjual 500 dus mie instan @Rp45.000, 600
pack sarden @Rp75.000, dan 700 pcs sabun cuci
@Rp15.000 kepada Indomart tunai.

7 Februari 2010

Daniel menjual 200 dus mie instan @Rp55.000 dan
100 pack sarden @Rp80.000 kepada Pak Abi tunai.

9 Februari 2010

Daniel membeli 500 ton beras @Rp5000.000 dari
DOLOG.

10 Februari

Daniel membeli mobil bekas dari CV.Maju seharga

2010

Rp120.000.000 baru dibayar 70% dan sisanya
dibayarkan bulan April 2010.

12 Februari

Daniel menjual 300 dus mie instan @Rp50.000, 300

2010

pack sarden @Rp85.000, dan 300 pcs sabun cuci
@Rp20.000.

14 Februari
2010

Daniel menjual 400 ton beras @Rp5.500.000 kepada
Koperasi Suka-Suka.

15 Februari

Daniel membeli 1.500 dus mie instan @Rp30.000

2010

dan 1.000 pack sarden @Rp45.000 dan mendapat
faktur pajak resmi.

18 Februari
2010
19 Februari
2010
20 Februari
2010
22 Februari
2010
24 Februari

Daniel

membeli

1.000

pack

sabun

mandi

@Rp10.000 tunai namun faktur pajaknya rusak.
Daniel membeli 500kg telur @Rp8.000 dari
PT.Adem Ayem.
Daniel menjual 800 pack sabun mandi @Rp15.000
kepada Alfamart, baru dibayar 75%.
Daniel menjual 800 dus mie instan @Rp40.000
kepada PT.Rita, baru menerima pembayaran 60%.
Daniel

membeli

4

set

computer

seharga

42

2010
25 Februari
2010
27 Februari
2010
28 Februari
2010
28 Februari
2010

Rp18.000.000 tanpa faktur pajak.
Daniel menjual 450kg telur @Rp12.000 kepada
konsumen akhir.
Daniel menjual 600 pack sarden @Rp55.000 baru
dibayar 75%.
Daniel

membayar

telpon

kantor

Rp1.650.000

(termasuk PPN)
Daniel membayar tagihan listrik dan air Rp825.000
(termasuk PPN)

Diminta:
a. Buatlah kertas kerja PPN untuk semua transaksi di atas!
b. Berapa pajak kurang (lebih) bayar??
c. Pertanyaan teori:
 Apa yang dimaksud dengan daerah pabean?
 Sebutkan mekanisme PPN murni!
 Kegiatan / transaksi apa saja yang dikenakan tarif PPN 0%?

43

Judul: Modul Perpajakan Program Studi Akuntansi Akademi Akuntansi

Oleh: Bsaya Esaya


Ikuti kami