Mega Trend Akuntansi : Dampak Konvergensi Ifrs Terhadap Akuntansi Syariah

Oleh Eka Widia

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Mega Trend Akuntansi : Dampak Konvergensi Ifrs Terhadap Akuntansi Syariah

Megatrend Akuntansi :
IFRS dan Konvergensinya
di Indonesia
Oleh : Eka Widiastuti (As 2010 B)
Makalah Ujian Akhir Semester
Teori Akuntansi

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
1435 H/2013M

i

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb
Alhamdulillah, Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT.
Rabb yang Maha Agung, yang menguasai alam beserta seluruh isinya, yang telah
memberikan penulis waktu, kesempatan dan kemudahan yang tak terhingga
sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Teori Akuntansi dengan judul
Megatrend Akuntansi : IFRS dan Konvergensinya di Indonesia.
Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi pembawa
petunjuk kebenaran, Rasulullah Muhammad SAW, beserta para sahabat dan
pejuang-pejuang yang senantiasa berjihad di jalan-Nya.
Alhamdulillah,

penulis

bersyukur

atas

rahmat

Allah

SWT

dan

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prayogo, SE. Ak. MM. dan semua
pihak yang telah membantu penyusunan makalah kami. Semoga Allah SWT
memberikan balasan atas segala jasa dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dengan lapang dada kami
terima sebagai suatu masukan dalam penyempurnaan makalah ini. Semoga
makalah yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi dan
pembaca kelak. Aamiin.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Depok, Januari 2014

Penulis

i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1

Latar Belakang Masalah............................................................................1

BAB II LANDASAN TEORI..................................................................................7
2.1

IFRS (International Financial Reporting Standard)..................................7

2.2

Sejarah Standar Akuntansi Indonesia........................................................9

BAB III PEMBAHASAN......................................................................................14
3.1

Konvergensi IFRS di Indonesia..............................................................14

3.2

Dampak Penerapan PSAK Setelah Konvergensi IFRS...........................20

3.2.1

PSAK 13 (2011) Properti Investasi..................................................20

3.2.2
PSAK 30 (2011) Tentang Sewa guna Usaha dan PSAK 16 (2011)
Tentang Asset Tetap.......................................................................................20
3.2.3

PSAK 14 (2008) Tentang Persediaan..............................................21

3.2.4
PSAK 102 Tentang Murabahah dan PSAK 50, 55, dan 60 Tentang
Instrumen Keuangan.......................................................................................22
BAB IV PENUTUP...............................................................................................25
4.1

Kesimpulan..............................................................................................25

Daftar Pustaka…………………………………...……………………….………26

ii

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah
Arus globalisasi yang semakin deras pada abad 20 ini, telah
menghilangkan batas-batas geografis dalam melakukan investasi dan perdagangan
yang mengarah pada pembentukan satu sistem keuangan dan pasar modal global.
Hal ini diindikasikan dengan berdirinya pasar modal berskala regional seperti New
York Stock Exchange,London Stock Exchange, Singaporean Stock Exchange dan
lain-lain. (Purba, 2010, hlm 1) Regionalisasi ekonomi pun, mendorong arus
penanaman modal asing (PMA) seperti Asia China Free Trade Area (ACFTA) dan
Asean Free Trade Area 2015 (AFTA) yang juga melibatkan Indonesia.
Beranjak dari fenomena di atas, muncullah sebuah permasalahan untuk
menilai kinerja keuangan corporate dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan
standar sistem akuntansi dan pelaporan keuangan setiap negara berbada satu sama
lain. Maka tingkat comparability laporan keuangan tersebut menjadi rendah.
Oleh karena itu, harmonisasi standar akuntansi dan pelaporan keuangan
ini, telah dianggap mendesak dan harus dilakukan oleh setiap negara. Manfaat
utama yang diperoleh dari harmonisasi ini adalah adanya pemahaman yang lebih
baik atas laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan yang berasal dari
berbagai negara. Terntunya, hal ini memudahkan suatu perusahaan menjual
sahamnya secara lintas negara atau lintas pasar modal.
Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Federasi Akuntan Internasional
(IFAC), sebagian besar pemimpin jasa akuntansi dari seluruh dunia menyepakati
bahwa sudah diperlukan suatu standar pelaporan keuangan internasional sejalan
dengan perkembangan ekonomi. Hasil survei tersebut adalah 55% responden dari
berbagai negara sepakat bahwa adopsi IFRS sangat penting untuk pertumbuhan
ekonomi, 35% menyatakan penting, 9% menyatakan tidak terlalu penting, dan 1%
1

2

menyatakan tidak penting. Berikut diagram hasil survei IFAC secara keseluruhan:
(Nurhayanto, 2010, hlm 2)
Gambar 1.1
Hasil Survei IFAC tentang Urgensi IFRS

Sumber : Nurhayanto, 2010
Standar akuntansi internasional haruslah secara umum diterima sebagai
aturan baku, yang didukung oleh sanksi-sanksi atas ketidakpatuhan untuk
mendorong

kualitas

laporan

keuangan

yang

memenuhi

prinsip-prinsip

komprehensif yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat diandalkan.
(Situmorang, 2011, hlm 1)
Maka jawaban, untuk menyelaraskan standar akuntansi dunia dimulai
melalui International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS merupakan
hasil standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International
Accounting Standar Board (IASB) yang ada dibawah International Accounting
Standard Committee Foundation (IASCF). Menurut Gamayuni dalam Situmorang,
tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan interim perusahaan untuk
periode-periode yang dimaksudkan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung
informasi berkualitas tinggi yang:
(1) menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan

sepanjang periode yang disajikan,
(2) menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada

IFRS,

3

(3) dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para

pengguna. (Situmorang, 2011, hlm 2)
Selain untuk meningkatkan comparability laporan keuangan, Prihadi
dalam Rohaeni dan Titik menyatakan bahwa, penerapan IFRS sebagai standar
global akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi
yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik-praktik accounting
creative yang menyebabkan fraud dan tentunya merugikan pengguna laporan
keuangan. (Rohaeni & Titik, 2012, hlm 2)
Sebagai contoh kasus fraud perbankan di Indonesia diantaranya
pembobolan BRI Tarmini Square senilai Rp 29 miliar, pembobolan Bank Mandiri
senilai Rp 18 miliar, pembobolan Bank Danamon Kantor Cabang Menara
Danamon senilai hampir Rp 3 miliar, penggelapan dana nasabah Bank Panin
senilai Rp 2,5 miliar dan pembobolan nasabah premium di Citibank senilai Rp 4,5
miliar yang melibatkan tersangka Malinda Dee. (Bank Indonesia, 2011) Khusus
fraud pada bank syariah, terjadi di Bank Jateng Syariah yang kebobolan kredit
fiktif senilai Rp 94 miliar. (www.solopos.com , 22 September 2011)
Pada saat ini sudah lebih dari 115 negara mengadopsi IFRS. Kesepakatan
G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat pada tanggal 24-25 September 2009
merekomendasikan otoritas lembaga pengatur pasar modal atau lembaga terkait
untuk meningkatkan penggunaan standar akuntansi global (IFRS) pada Juni 2011
untuk mengurangi kesenjangan aturan pelaporan keuangan di antara negaranegara anggota G-20 termasuk Indonesia. (Supriyadi, 2013, hlm 2)

4

Gambar 1.2
Peta Pengguna IFRS

Sumber : Supriayadi, 2013
Terlihat pada peta di atas, negara pengguna IFRS sebagai standar
akuntansinya sebagain besar merupakan negara maju dan beberapa negara
berkembang, Kanada mulai pada tahun 2009, Eropa tahun 2005, China tahun
2007, Australia tahun 2005, Afrika Selatan tahun 2005, dan Amerika Serikat baru
akan mengadopsi pada tahun 2014. Indonesia sendiri yang termasuk ke dalam
negara anggota G-20 telah menyepakati untuk ikut serta pula dalam penerapan
IFRS ini sebagai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Dalam proposal konvergensi yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), proses adopsi dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap adopsi, tahap
persiapan, dan tahap implementasi. Berdasarkan road map tersebut proses
konvergensi IFRS di Indonesia telah sampai ditahap implementasi akhir pada tahun
2012. Dimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan
IAI telah mampu mengakomodir IFRS secara menyeluruh.
Perlu dipahami bersama, meskipun IFRS merupakan standar akuntansi
internasional yang telah disepakati secara global namun tetap ada kendala dalam
penerapannya. Kendala – kendala tersebut berkaitan dengan faktor-faktor sebagai
berikut: (Purba, 2010, hlm 8)
1. sistem hukum dan politik,

5

2. sistem perpajakan dan fiskal,
3. nilai-nilai budaya korporasi,
4. sistem pasar modal dan peraturan terkait dengan kepemilikan korporasi,
5. kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis,
6. dan teknologi.
Dengan berbagai kendala penerapan IFRS tersebut, Indonesia telah
berhasil menerapkan IFRS sejak 2012. Di sisi lain, sosialisasi mengenai perbedaan
IFRS dan konvergensinya kepada masyarakat serta kalangan akademisi masih
terbatas. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas penulis tertarik untuk
membahas lebih lanjut dalam karya tulis ini, dengan judul “Megatrend Akuntansi :
IFRS dan Konvergensinya di Indonesia”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka
rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah, sebagai berikut:
a. Bagaimana proses dan dampak konvergensi IFRS di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
a. Mengetahui proses dan dampak konvergensi IFRS di Indonesia.
1.5 Manfaat Penelitian
Penulis sangat berharap dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat
setidaknya untuk :
1.

Ikatan Akuntan Indonesia, untuk membantu merumuskan standar akuntansi
keuangan syariah yang ideal sesuai sharia compliance dan dapat
dibandingkan dengan negara lain.

2.

Pengguna laporan keuangan, untuk memberikan gambaran mengenai dampak
IFRS terhadap kinerja keuangan bank syariah.

6

3.

Memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi di Indonesia, serta dapat
dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut bagi
pembaca yang berkaitan mengenai standar akuntansi, konvergensi IFRS, dan
pengaruhnya.

4.

Peneliti, untuk menambah wawasan mengenai standar akuntansi keuangan
dunia seperti IFRS.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terdiri atas landasan teori
masalah yang akan diteliti.
BAB III PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang penjelasan dari deskripsi obyek penelitian dan analisis data
serta pembahasan dari hasil analisis data tersebut.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menyajikan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis pada bab
sebelumnya dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang
berkepentingan atas hasil penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini berisikan daftar sumber referensi yang penulis gunakan.

BAB II
LANDASAN TEORI

II.1 IFRS (International Financial Reporting Standard)
IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh
International Accounting Standar Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional
disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi
Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional
Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi

Internasional

(IFAC).

International Accounting Standar Board (IASB) yang dahulu bernama
International Accounting Standar Committee (IASC), merupakan lembaga
independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan
mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang
berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.
Situmorang (2011) menyatakan bahwa akuntansi internasional sebagai
akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di
negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.
Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional adalah pada saat
mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. IFRS adalah
standar yang dapat digunakan perusahaan multinasional untuk menjembatani
perbedaan-perbedaan antar negara, dalam perdagangan global.
Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya
merupakan International Accounting Standars (IAS). IAS diterbitkan antara tahun
1973 sampai dengan 2001 oleh IASC. Pada bulan April 2001, IASB mengadopsi
seluruh

IAS

dan

melanjutkan

pengembangan

standar

International Financial Reporting Standars mencakup:

7

yang

dilakukan.

8

-

International Financial Reporting Standars (IFRS) – standar yang
diterbitkan setelah tahun 2001

-

Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001

-

Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee
(SIC) – sebelum tahun 2001
International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar

tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian
(revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai
substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.
Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku
bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan
suatu standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk
memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Perbedaan utama standar internasional ini
dengan standar yang berlaku di Indonesia terletak pada penerapan revaluation
model, yaitu kemungkinkan penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga
laporan keuangan disajikan dengan basis ‘true and fair (IFRS framework
paragraph 46). Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa pelaporan
keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh pasar
dunia (global market).
Manfaat menggunakan suatu standar yang berlaku secara internasional
(IFRS) yang bisa dirasakan oleh perusahaan adalah:
1. Penurunan dalam hal biaya
2. Penurunan / pengurangan resiko ketidakpastian dan misunderstanding
3. Komunikasi yang lebih efektif dengan investor
4. Perbandingan dengan anak perusahaan dan induk persahaan di negara yang
berbeda dapat dilakukan
5. Perbandingan mengenai contaractual terms seperti lending contracts dan
bonus atas kinerja manajemen.

9

Membahas tentang IFRS, saat ini lembaga-lembaga yang aktif dalam
usaha harmonisasi standar akuntansi ini antara lain, tentunya IASC (International
Accounting Standar Committee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development). Beberapa pihak
yang diuntungkan dengan adanya harmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaan
multinasional, kantor akuntan internasional, organisasi perdagangan, serta IOSCO
(International Organization of Securities Commissions).
Hamonisasi telah berjalan cepat dan efektif, terlihat bahwa sejumlah besar
perusahaan secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan Internasional
(IFRS). Banyak negara yang telah mengadopsi IFRS secara keseluruhan dan
menggunakan IFRS sebagai dasar standar nasional. Hal ini dilakukan untuk
menjawab permintaan investor institusional dan pengguna laporan keuangan
lainnya.
Dibalik kesuksesan IFRS, banyak pula pro dan kontra dalam penerapan
standar internasional, namun seiring waktu, standar internasional telah bergerak
maju, dan menekan negara-negara yang kontra. Contoh : komisi pasar modal
Amerika Serikat (AS) yang bernama SEC, tidak menerima IFRS sebagai dasar
pelaporan keuangan yang diserahkan perusahaan-perusahaan yang mencatatkan
saham pada bursa efek AS, namun SEC berada dalam tekanan yang makin
meningkat untuk membuat pasar modal AS lebih dapat diakses oleh para
pembuat laporan non- AS. SEC telah menyatakan dukungan atas tujuan IASB
untuk mengembangkan standar akuntansi yang digunakan dalam laporan
keuangan yang digunakan dalam penawaran lintas batas.
II.2 Sejarah Standar Akuntansi Indonesia
Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia itu mulai bisa menghitung
dan membuat suatu catatan, yang pada awalnya dengan menggunakan batu, kayu,
bahkan daun menurut tingkat kebudayaan manusia waktu itu. Pada abad XV
terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang
Spanyol, Portugal, dan Belanda. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan

10

kebutuhan akan suatu sistem pencatatan yang lebih baik (yakni pencatatan
mengenai rugi dan laba tahunan serta pembuatan neraca perdagangan yang
diharuskan sekali dalam dua tahun, sehingga dengan demikian akuntansi juga
mulai berkembang.

Sumber : Situmorang, 2011
Di Indonesia mulai diterapkan sejak 1642 namun perkembangan yang
mencolok muncul setelah undang-undang tanam paksa dihapuskan sehingga
membuka kesempatan besar pada perkembangan penanaman modal pengusaha
swasta belanda. Akuntansi di Indonesia pada awalnya menganut sistem
kontinental, seperti yang dipakai di Belanda saat itu. Sistem ini disebut juga
dengan tata buku. Tata buku menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat
konstruktif dari proses pencatatan, peringkasan, penggolongan dan aktivitas lain
yang bertujuan menciptakan informasi akuntansi berdasarkan pada data.
Sejak tahun 1950 an akuntansi mulai berubah yakni dengan mengacu pada
sistem akuntansi yang dianut oleh Amerika yakni GAAP dan pada tahun 2008
pemerintah Indonesia mencanangkan mengikuti standar internasional (IFRS)
sebagai standar akuntansi Indonesia yang baru. Penerapan standar ini diperkirakan
akan penuh diterapkan pada tahun 2012.
Terdapat tiga tonggak sejarah pengembangan standar akuntansi Indonesia
yakni tonggak sejarah pertama pada saat pasar modal Indonesia mulai aktif yakni
tahun 1973. Pada masa itulah IAI membentuk kodifikasi prinsip dan standar
akuntansi yang tertuang pada satu buku yang disebut PAI “prinsip akuntansi
Indonesia” Tonggak sejarah kedua terjadi pada saat revisi pertama PAI pada tahun
1984, serta yang ketiga adalah bahwa revisi total terhadap PAI pada tahun 1994

11

dan melakukan kodifikasi dalam buku “standar akuntansi keuangan (SAK) pada
tanggal 1 oktober 1994. Dalam perkembangannya standar akuntansi Indonesia
terus direvisi secara berkesinambungan sebanyak 6 kali yakni revisi 1 oktober
1995, 1 juni 1996, 1 juni 1999, 1 april 2002, 1 oktober 2004, dan 1 september
2007.
Dalam proses pembentukan sebuah standar akuntansi tidak terlepas dari
badan pembentuknya, seperti di Indonesia badan pembentuk standar akuntansi
yang pertama dinamakan badan penghimpun bahan-bahan yang dibentuk pada
1973, lalu pada tahun 1974 dibentuklah secara resmi badan yang dinamakan
komite prinsip akuntansi Indonesia (PAI), PAI kemudian diubah menjadi komite
standar akuntansi keuangan (komite SAK) pada tahun 1994-1998 dan komite
SAK diubah menjadi komite DSAK yang memiliki hak otonomi menyusun PSAK
dan ISAK IAI menjelaskan frasa “prinsip akuntansi ” adalah suatu istilah teknis
akuntansi yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk
merumuskan praktik akuntansi yang berlaku umum pada saat tertentu.
Dengan pengertian yang hampir sama, prinsip akuntansi berlaku umum
(GAAP) merupakan rajutan dari berbagai aturan dan konsep. Aturan dan konsep
ini awalnya dikembangkan dari praktik tetapi telah ditambah dan dikurangi oleh
badan yang punya otoritas. Prinsip akuntansi beraku umum mengacu pada
berbagai sumber. Sumber acuan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia
menurut IAI adalah sebagai berikut:
a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan
pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia;
b. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan
menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada
dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut
terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan

12

Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan
tersebut;
c. Pernyataan dari badan, yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan
menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan
praktik akuntansi yang ada berlaku umum, atau pernyataan yang tersebut
pada butir “b” yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari
badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah
secara terbuka dikomentari oleh publik;
d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum
karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau
penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku
umum, atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi
yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi
transaksi secara lebih baik.
Komite PAI mengemukakan Standar akuntansi keuangan merupakan
pedoman yang harus diacu dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen perusahaan. Arti penting
standar akuntansi dikemukakan oleh Dr. Katjep K. Abdoelkadir, sebagai ketua
umum IAI, menyatakan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman pokok
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun, dan
unit ekonomi lainnya adalah sangat penting, agar laporan keuangan lebih
berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan.
Perubahan nama dari Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) menjadi Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) menurut IAI dimaksudkan untuk menghindari
kesalahpahaman yang sering terjadi dan agar nama sesuai dengan makna. Dari
pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut selama ini sebagai
prinsip akuntansi maknanya adalah standar akuntansi. Sumber acuan prinsip
akuntansi berlaku umum di Indonesia seperti yang dijelaskan di atas tidak

13

menyebut posisi standar akuntansi secara jelas karena yang menduduki posisi
pertama adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku
oleh badan pengatur standar adalah standar akuntansi.
Dalam kerangka prinsip akuntansi yang berlaku mum di Indonesia seperti
diuraikan di atas secara jelas dapat dilihat bahwa standar akuntansi menduduki
tingkat satu sebagai landasan operasional atau praktek. Artinya, dalam tatanan
operasional standar akuntansi harus menjadi acuan utama yang harus digunakan
sebelum acuan lainnya.

BAB III
PEMBAHASAN

III.1 Konvergensi IFRS di Indonesia
Pengadopsian IFRS berdasarkan pengalaman negara-negara sebelumnya,
melalui 2 cara yaitu “big bang” dengan langsung mengadopsi dan gradual secara
bertahap dengan penyesuaian karakteristik negara tersebut. Indonesia sendiri
menggunakan cara gradual dengan tidak mengadopsi langsung IFRS namun
melakukan

beberapa

penyesuaian.

Cara

demikian

menurut

Aria

dalam

penelitiannya mengenai pengadopsian IFRS di negara-negara berkembang lebih
baik, menimbang kondisi makro ekonomi dan regulasi yang ada. (Farahmita, 2012,
hlm 18)
Sedangkan, menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK),
tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:
1. Full Adoption; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan
menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut
gunakan.
2. Adopted; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada
Desember 2008. Adopted maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun
disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. Piecemeal; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu
nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. Referenced (konvergence); Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya
mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri
oleh badan pembuat standar.
5. Not adopted at all; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS.
Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni tahap
adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian infrastruktur
14

15

dan tahap implementasi pada 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK
–IAI) telah menetapkan roadmap seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Road Map Adopsi IFRS di Indonesia
No
1.

Tahap
Tahap Adopsi

Keterangan

Tahun

Adopsi seluruh IFRS terakhir ke dalam 2008 – 2010
PSAK

2.

Tahap persiapan

Penyiapan

seluruh

infrastruktur 2011

pendukung untuk implementasi PSAK
yang sudah mengadopsi seluruh IFRS
3.

Tahap implementasi

Penerepan
mengadopsi

PSAK

yang

seluruh

IFRS

sudah 2012
bagi

perusahaan-perusahaan yang memiliki
akuntabilitas publik.
Sumber : Proposal Konvergensi IFRS IAI, 2008 dalam Purba, 2010
Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-perusahaan
listing di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, melainkan masih mengacu kepada
standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Namun pada tahun 2010 bagi
perusahaan yang memenuhi syarat, adopsi IFRS sangat dianjurkan. Sedangkan
pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan
Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar
secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009. Pemerintah dalam
hal ini Bapepam-LK, Kementerian Keuangan sangat mendukung program
konvergensi PSAK ke IFRS. Disamping itu, program konvergensi PSAK ke IFRS
juga merupakan salah satu rekomendasi dalam Report on the Observance of
Standards and Codes on Accounting and Auditing yang disusun oleh assessor
World Bank yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector
Assessment Program (FSAP) (BAPEPAM LK, 2010).

16

Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama,
meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Kedua, mengurangi
biaya SAK. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.
Keempat,

meningkatkan

komparabilitas

pelaporan

keuangan.

Kelima,

meningkatkan transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan
membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Ketujuh,
meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2012 seluruh
PSAK yang berlaku di Indonesia telah konvergen dengan IFRS. Berikut di bawah
ini daftar PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012.
Tabel 4.2
PSAK yang berlaku efektif per 1 Januari 2012.

No
1 PSAK 1 (2009)
2 PSAK 2 (2009)
3 PSAK 3 (2010)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PSAK 4 (2009)
PSAK 5 (2009)
PSAK 7 (2010)
PSAK 8 (2010)
PSAK 10
(2011)
PSAK 12
(2009)
PSAK 13
(2011)
PSAK 14
(2008)
PSAK 15
(2009)
PSAK 16
(2011)
PSAK 18
(2010)
PSAK 19
(2010)
PSAK 22
(2010)
PSAK 23
(2010)
PSAK 24
(2010)
PSAK 25
(2009)
PSAK 26
(2011)
PSAK 28
( 2010)
PSAK 30
(2011)
PSAK 33
(2010)

PSAK 34
24 (2010)
PSAK 38
25 (2004)
PSAK 36
26 (2010)
27 PSAK 44
PSAK 45
28 (2010)
PSAK 46
29 (2010)
PSAK 48
30 (2009)
PSAK 50
31 (2010)
PSAK 51
32 (2003)
PSAK 53
33 (2010)
PSAK 55
34 (2011)

PSAK / ISAK / PPSAK UMUM
Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Arus Kas
Laporan Keuangan Interim
Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan
Keuangan Tersendiri
Segmen Operasi
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi
Peristiwa setelah Periode Pelaporan

Tanggal
Efektif
1-Jan-11
1-Jan-11
17
1-Jan-11
1-Jan-11
1-Jan-11
1-Jan-11
1-Jan-11

Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing

1-Jan-12

Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama

1-Jan-11

Properti Investasi

1-Jan-12

Persediaan

1-Jan-09

Investasi pada Entitas Asosiasi

1-Jan-11

Aset Tetap
Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat
Purnakarya

1-Jan-12

Aset Takberwujud

1-Jan-11

Kombinasi Bisnis

1-Jan-11

Pendapatan

1-Jan-11

Imbalan Kerja
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Kesalahan

1-Jan-12

Biaya Pinjaman

1-Jan-12

Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian

1-Jan-12

Sewa
Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan
Umum

1-Jan-12

Kontrak Konstruksi

1-Jan-12

Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

1-Jan-05

Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate

1-Jan-12
1-Jan-98

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

1-Jan-12

Pajak Penghasilan

1-Jan-12

Penurunan Nilai Aset

1-Jan-11

Insurumen Keuangan: Penyajian

1-Jan-12

Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

1-Jan-00

Pembayaran Berbasis Saham

1-Jan-12

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran

1-Jan-12

1-Jan-12

1-Jan-11

1-Jan-12

18

Sumber : IAI, 2013

III.2 Dampak Penerapan PSAK Setelah Konvergensi IFRS
III.2.1 PSAK 13 (2011) Properti Investasi
Standard IFRS yang digunakan tahun 2008 adalah IAS 40 (properti
investasi) yang menjadi PSAK 13 (properti investasi), standar mangatur
pengukuran aset tetap yang dimiliki untuk tujuan memperoleh pendapatan. Aset
ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas operasi bisnis. Terdapat
dua perlakuan atas aset ini, aset ini seharusnya dinilai pada harga dasarnya
sementara disisi lain aset ini diperlakukan sama sebagaimana aset lainnya
sehingga akan dinyatakan sebesar nilai yang telah didepresiasikan. IAS 40
mengharuskan untuk memilih satu dari dua model akuntansi dan menerapkan
model yang dipilih secara konsisten untuk semua properti investasi. Model
pertama adalah fair value model dan model kedua adalah depreciated historical
cost model.
Menurut model nilai wajar (fair value model), properti investasi
seharusnya diukur pada nilai wajarnya dan perubahan pada nilai wajarnya harus
diakui dalam laporan laba rugi (metode ini sangat kontroversial karena metode ini
mengakui laba yang belum direalisasi untuk dilaporkan dalam laporan laba rugi).
Model historical cost yang terdepresiasi, sesuai dengan perlakuan yang
dipersyaratkan oleh IAS 16 di dalam pengukuran aset pada nilai yang
terdepresiasi. Aset dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai aset. Jika nilai
cost dipilih, nilai wajar investasi harus dicantumkan sebagai nilai tambahan. Hak
atas properti yang diperoleh lessee melalui sewa operasi dapat diperlakukan
sebagai properti investasi jika aset tersebut memenuhi defenisi sebagai properti
investasi dan akan diakunkan sebagai sebagai finance lease.

19

III.2.2 PSAK 30 (2011) Tentang Sewa guna Usaha dan PSAK 16 (2011)
Tentang Asset Tetap
PSAK 30 (asset sewa guna usaha ) juga merupakan konvergensi atas
IFRS. Standar ini meliputi akuntansi untuk lessee. Mengenai lessee, pada laporan
laba rugi perlu melaporkan penyusutan untuk asset leasing dan biaya bunga dari
saldo kewajiban. Mengenai lessor, permasalahan terletak pada periode pelaporan
pendapatan dan sifat dari asset IAS 16 (property, plant and equipment) juga
diadopsi indonesia sebagai suatu referensi SAK terbaru yang menjadi PSAK 16
(aset tetap) .
Permasalahan utama dalam akuntansi aset tetap adalah tentang waktu
pengakuan aset, jumlah yang harus disajikan dalam neraca. Pada saat pengakuan,
aset dinilai sebesar harga perolehannya. Selanjutnya suatu entitas diperbolehkan
untuk memilih menggunakan model biaya atau model revaluasi dalam
pengukuran aset. Dengan menggunakan model cost, aset akan disajikan dalam
neraca sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi
kerugian sebagai akibat dari penurunan nilai aset. Jika salah satu jenis aset
direvaluasi, maka aset lain yang sejenis juga harus direvaluasi.
III.2.3 PSAK 14 (2008) Tentang Persediaan
Standar IFRS yang digunakan pada tahun 2009 adalah IAS 2, yang
dikonvergensi menjadi PSAK 14. Menurut Roberts et al. (2005) key issues dari
IAS 2 adalah penilaian persediaan merupakan aspek penting dalam menentukan
sebuah laba bersih sebuah perusahaan. Standar menyatakan bahwa laba akan
diakui pada saat terbentuk (earned) yaitu pada saat persediaan dijual. Harga
perolehan persediaan adalah semua biaya yang terjadi hingga persediaan tersebut
siap dijual. IAS 2 berisi aturan untuk penilaian persediaan. Aspek kunci dalam
penilaian standard ini adalah
1. persediaan diukur dengan nilai terendah (lower of cost) antara nilai realisasi
bersih ( net realizable value) dan harga pokoknya

20

2. harga pokok meliputi harga beli, biaya konversi, biaya kirim dan biaya-biaya
lain-lain yang terjadi hingga persediaan siap dijual.
3. Harga pokok termasuk biaya yang dialokasikan secara sistematis dari biaya
overhead tetap dan variabel yang didasarkan pada kapasitas normal dari
fasilitas pabrik yang ada; biaya overhead biaya lain-lain yang terjadi hingga
persediaan siap digunakan.
4. Dalam situasi tertentu, biaya pinjaman akan diakui sebagai bagian dari harga
pokok persediaan ( IAS 23)
5. Metode biaya standar (standard cost method) atau metode eceran boleh
digunakan untuk menaksir harga pokok persediaan.
6. Standard mengijinkan untuk menggunakan first in first out (FIFO)
Persediaan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan laba
bersih suatu perusahaan, dan jika perusahaan mengalami keuntungan (gains)
maka akan meningkatkan ekuitas atau net assets dan jika perusahaan mengalami
kerugian (losess) mengurangi ekuitas maupun net assets. Persediaan awal jika
dicatat terlalu tinggi akan menimbulkan laba yang terlalu rendah, jika persediaan
akhir dicatat terlalu rendah maka akan menimbulkan laba yang dicatat terlalu
rendah dan jika pengakuan lebih awal atas pendapatan maka akan menimbulkan
kurang saji persediaan dan lebih saji piutang, lebih saji laba (Greuning, 2005 )
III.2.4 PSAK 102 Tentang Murabahah dan PSAK 50, 55, dan 60 Tentang
Instrumen Keuangan
Indonesia memiliki struktur unik dalam standar akuntansinya yaitu adanya
standar akuntansi syariah. Standar akuntansi syariah sendiri dibentuk oleh Dewan
Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI untuk mengakomodir entitas yang
melakukan transaksi-transaksi syariah.

21

Tentunya, industri syariah turut merasakan efek dari penerapan IFRS.
Menurut Purba (2010), isu terkait konvergensi IFRS dengan PSAK syariah yang
saat ini ada,
“Pertama, International Accounting Standards (IAS) dan IFRS harus
diterapkan secara konsisten dengan berlandaskan pada framework for the
preparation and presentation of financial statement. Permasalahannya,
dunia perbankan dan pasar modal Indonesia saat ini menggunakan dua
sistem yaitu kapitalis murni dan syariah. IAS dan IFRS akan berisiko
diterapkan sebagian-sebagian oleh perbankan dan lembaga keuangan yang
berbasis syariah.
Di Indonesia tidak ada pemisah yang jelas bagi penerapan sistem akuntansi
keuangan dan sistem akuntansi syariah. Sistem syariah banyak diterapkan
di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industry keuangan
seperti perbankan dan asuransi. Namun bagi perusahaan-perusahaan
tersebut masih diwajibkan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
bagi akun-akun yang tidak diatur akuntansi syariahnya. Kondisi ini akan
mengakibatkan permasalahan ketika IFRS diadopsi menjadi PSAK.”
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
(AAOIFI) pun menolak beberapa tujuan, konsep, dan standar yang ada pada IFRS
didasarkan pada aplikasi penentu standar yang berbeda dengan pendekatan yang
sama.Pendapat ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh AsianOceanian Standard-Setters Group tentang hubungan penerapan IFRS dengan
Islamic finance, menyatakan beberapa isu terkait penerapan IFRS pada Islamic
Financial Institution yaitu konsep time value of money dan substance offer form
yang tidak sesuai dengan konsep akuntansi syariah. (AOSSG, 2010, hlm 34).
Berbeda dengan negara tetangga Malaysia, melaui Malaysia Accounting
Standard Board (MASB) berani menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pelaporan
keuangan dalam IFRS tidak bertentangan dengan syariah, dan pelaporan keuangan
adalah fungsi pencatatan yang akan tidak menyucikan atau membatalkan
keabsahan transaksi syariah. (Kurniawati, 2010)
Namun nampaknya tidak demikian dengan Indonesia. Staf IAI setuju
dengan penolakan yang diungkap di dalam FAS 2 AAOIFI mengenai persyaratan

22

paragraf 29-30 dari IAS 18, tidak bisa diterapkan pada transaksi Murabahah
dalam yurisdiksinya. Mereka menyatakannya dalam Research Paper AOSSG:
“… according to sharia fatwa in Indonesia, murabahah sales of goods
cannot be accounted for as sales and financing transaction, therefore
this kind of transaction should be treated as sales transaction Hence, the
recognition of [a financing] effect in [the] form of effective interest rate
shall not be used.”;
“Islamic financing based on sales contracts should be treated on the
aqad base. The term ‘financing’ for sales contract[s] is not proper to be
used. … When sales [are] accounted as financing, it will eliminate the
essence of [the] sharia principle.”
Dalam pernyataan di atas, dijelaskan bahwa transaksi murabahah dalam
IAS 18 diperlakukan seperti halnya pembiayaan pada bank konvensional.
Penggunaan istilah pembiayaan akan menimbulkan efek diterapkannya suku
bunga efektif. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional
Indonesia, yaitu transaksi keuangan syariah seperti murabahah subtansi akadnya
adalah jual-beli. Sehingga penggunaan kata pembiayaan atas aqad jual-beli kurang
tetap, justru akan menghilangkan esensi dari prinsip syariah.
Bank Indonesia selaku regulator dari bank syariah, akhirnya telah
menerbitkan PAPSI yang mengakomodir IFRS sebagai revisi PAPSI tahun 2003.
PAPSI ini telah efektif per tanggal 1 Agustus 2013. Pembentukan Pedoman
Akuntansi

Perbankan

Syariah

Indonesia

(PAPSI)

diharapkan

menjadi

infrastruktur yang sangat menunjang keberlangsungan dari bank syariah. (Siregar,
2002, hlm. 49)
Salah satu kebijakan akuntansi yang berubah adalah akuntansi murabahah
yang mengacu pada IFRS. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS
tanggal 10 Juli 2013, memuat penetapan metode pencatatan pendapatan
murabahah dibagi menjadi 2 yaitu anuitas dan proposional. Selain itu, pendapatan
atau pun beban penyaluran murabahah diluar margin keuntungan, digabungkan
dengan nilai pembiayaan murabahah. Selanjutnya nilai tersebut diamortisasi
selama masa akad dengan menggunakan metode effective rate sebagaimana diatur

23

dalam PSAK 55 (revisi 2011), PSAK 50 (Revisi 2010), PSAK 60 dan PSAK lain
yang relevan.
Terlepas dari pro dan kontra mengenai kebijakan baru ini, penerapan
PSAK yang konvergen terhadap IFRS pada tahun 2012 dan penetapan PAPSI
2013 akan tetap berlangsung. Hal ini setidaknya memberi dampak pada penyajian,
pengukuran,dan pelaporan keuangan bank syariah.

BAB IV
PENUTUP

IV.1 Kesimpulan
Adopsi IFRS secara keseluruhan sudah menjadi agenda seluruh negara di
dunia, termasuk Indonesia. Penerapan IFRS sangat berhubungan dengan
perkembangan iklim investasi di Indonesia. Jika negara Indonesia tidak
melakukan adopsi IFRS, maka negara Indonesia akan tersisih dari perkembangan
investasi internasional. Jadi adopsi IFRS secara keseluruhan di Indonesia adalah
sesuatu keharusan dan bukan pilihan.
International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar
tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian
(revaluation) profesional dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai
substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.
Perbedaan utama standar internasional ini dengan standar yang berlaku di
Indonesia terletak pada penerapan revaluation model, yaitu kemungkinkan
penilaian aktiva menggunakan nilai wajar, sehingga laporan keuangan disajikan
dengan basis ‘true and fair. Mengadopsi IFRS berarti menggunakan bahasa
pelaporan keuangan global, yang akan membuat perusahaan bisa dimengerti oleh
pasar dunia (global market).
Konvergensi yang telah berjalan sejak tahun 2009 hingga saat ini, harus
tetap didukung dengan kesiapan tenaga ahli akuntan yang memahami IFRS,
hukum yang mampu mengakomodirnya, dan kurikulum pendidikan akuntansi
yang juga sejalan dengan IFRS. Agar harmonisasi standar akuntansi dunia ini,
dapat diterima oleh khalayak umum.

24

DAFTAR PUSTAKA

Asian-Oceanian Standard-Setters Group. (2010). Research Paper Financial
Reporting Issues relating to Islamic Finance. Malaysia: AOSSG.
Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tahun 2013,
Perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia.
Bank Indonesia. (2011). Laporan Pengawasan Perbankan. Jakarta: Bank
Indonesia.
Carolina, Verani, Riki Martusa, dan Meythi. (2011). Harmonisasi Implementasi
International Financial Reporting Standards terhadap Sistem Hukum di
Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam
Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”.
Farahmita, Aria. (2012). Pada Simposium Akuntansi Nasional XII. Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemungkinan Adopsi IFRS di Negara
Berkembang. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
Kadir, Abdul. (2012, Oktober). Pada Jurnal Spread-, Volume 2 No. 2 STEI
Indonesia. Pengaruh Penerapan IFRS Mengenai Investment Property
Terhadap Pengakuan Laba Perusahaan Pada PT Astra International Tbk,
PT Astra Otoparts Tbk, Dan PT Astra Graphia Tbk. 107-116.
Kurniawati, Anggreni Dian. (2012, Januari). Isu-isu Standarisasi dalam Akuntansi
Syariah Terkait Konvergensi International Financial Reporting Standards
(IFRS)
di
Indonesia,
January
23,
2012.
http://www.nenygory.wordpress.com.
Makin mudah membobol bank. September 22, 2011. http://www.solopos.com.
Muhammad, Rifqi. (2009, Desember). Pada Jurnal JAAI Volume 13 No. 2. Studi
Evaluatif Terhadap Laporan Perbankan Syariah. 189–209
Nurharyanto. (2010, Nopember). Pada Makalah Seminar Pusdiklatwas dan
Satgas IFRS Deputi Akuntan Negara BPKP. International Financial
Reporting Standards (IFRS) Konvergensi dan Potensi Kendala
Implementasinya di Indonesia.. Bogor : Widyaiswara – Pusdiklatwas
BPKP.
Purba, Marisi P.(2010). International Financial Reporting Standards Konvergensi
dan Kendala Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rohaeni, Dian & Titik Aryati. (2012). Pada Simposium Nasional Akuntansi XII.
Pengaruh Konvergensi IFRS Terhadap Income Smoothing Dengan
25

26

Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi. Banjarmasin: Univrtsitas
Lambung Mangkurat.
Samekto, Dhany Guno. (2013). Pengaruh Pengadopsian International Financial
Reporting Standard Terhadap Catatan Auditor. Semarang: Universitas
Diponegoro.
Siregar, Mulya. (2002). Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk
Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek
Dan Arah Kebijakan, (Iqtisad Journal Of Islamic Economics Vol. 3, No.
1, Muharram 1423 H/Maret, .
Situmorang, Murni Ana Sulfia. (2011). Transisi Menuju IFRS dan Dampaknya
Terhadap Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang
Listing di BEI). Semarang : Universitas Diponegoro.
Supriyadi. (2013, Mei). Pada Simposium Nasional Akuntansi Vokasional
Pendidikan Akuntansi Vokasional: Perlukah Kurikulum Berbasis
IFRS?.Denpasar.

Judul: Mega Trend Akuntansi : Dampak Konvergensi Ifrs Terhadap Akuntansi Syariah

Oleh: Eka Widia


Ikuti kami