Materi Akuntansi

Oleh Agus Melas H. Saleh

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Materi Akuntansi

REGULASI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

1

TATA URUTAN PE RUNDANGAN
UUD

TAP MPR
UU
PE RPU
PP
PE RATURAN
K E PUTUSAN
PRE SIDE N
PE RATURAN DAE RAH
PE RATURAN K E PALA DAE RAH
2

PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
1999-2002

2003

2004

UU 17/03

UU 1/2004
UU 15/2004

2005

2006

OTDA
UU 22/99
UU 25/99
PP 105/00
PP 108/00

KEPMENDAGRI
29/02

UU 25/04
UU 32/04
UU 33/04

PP 24/05
PP 58/05

Permendagri
13/06

Reformasi Adm&Keuangan I

3
Reformasi Adm & Keuangan
II

PERATURAN PERUNDANGAN YANG
MENGATUR KEUANGAN PEMDA










UNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN
NEGARA
UNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN
PENGELOLAANDAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG 25 THN 2004 TTG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI
DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
4

UNDANG-UNDANG NO
17 TAHUN 2003
TENTANG KEUANGAN NEGARA

5

ISI UU 17/2003







Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara
Penyusunan & Penetapan APBN & APBD
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank
Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah/Lembaga
Asuing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah,
Perusahaan Swasta, & Badan Pengelola Dana
Masyarakat
Pelaksanaan APBN & APBD
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
6

Pengertian & Ruang Lingkup
Keuangan Negara




Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban
negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter,
dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik negara atas
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter,
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
7

Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah




CEO: Kepala Daerah
CFO: BUD
COO: SKPD

8

Penyusunan & Penetapan
APBD







Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran
Pemerintah
Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses
penyusunan anggaran
Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam
sistem penganggaran
Penyempurnaan klasifikasi anggaran
Penyatuan Anggaran
Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam
Penyusunan Anggaran
9

Hubungan Keuangan






Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi
dalam penetapan kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban
pengalokasian Dana Perimbangan dari Pusat Ke
daerah
Pemerintah dapat memberikan/menerima
pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah
setelah mendapat persetujuan DPR/D
10

PELAKSANAAN APBD


Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut
menggunakan perkada penjabaran APBD,
DPASKPD, cash budget, standar harga, ASB

11

PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA


Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan
berupa laporan keuangan yang paling tidak
terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan arus kas, dan CALK sesuai standar
akuntansi pe,erintahan. Disampaikan kepada
DPR/D selambat-lambatnya 6 bln setelah tahun
anggaran ybs berakhir

12

UNDANG-UNDANG NO
1 TAHUN 2004
PERBENDAHARAAN NEGARA

13

ISI UU 1/2004







Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum
Perbendaharaan Negara
Pejabat Perbendaharaan Negara
Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang
Sehat di Lingkungan Pemerintahan
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Penyelesaian Kerugian Negara
Pengelolaan Keuangan BLU

14

Pengertian, Ruang Lingkup
Perbendaharaan Negara




Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan negara,
termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan
APBD
Ruang Lingkup: kewenangan pejabat
perbendaharaan negara, pelaksanaan
pendapatan dan belanja negara/daerah,
pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan
utang/piutang negara, investasi & barang milik
negara/daerahg, pengelolaanmn BLU
15

PEJABAT PERBENDAHAARAAN
NEGARA



Pusat: Menteri Keuangan
Daerah: PPKD

16

Penerapan Kaidah Pengelolaan
Keuangan yang sehat




Kewenangan PPKD untuk mengatur dan
menyelenggarakan rekening pemerintah,
menyimpan uang negara dalam rekening kas
umum negara/daerah pada bank sentral,
optimalisasi dana pemerintah
Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang
daerah diatur kewenangan penyelesaian
piutang daerah
17





Untuk melaksanakan pembiayaan ditetapkan
pejabat yang diberi kuasa untuk mengadakan
utang daerah
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan investasi dan barang milik daerah
diatur tentang pelaksanaan investasi serta
kewenangan mengelola dan menggunakan
barang milik daerah

18

Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Angggaran




Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui
proses akuntansi
Laporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai
standar akuntansi keuangan pemerintah, yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan
Keuangan

19



Laporan keuangan disajikan sebagai
wujud pertanggungjawaban setiap entitas
pelaporan yang meliputi laporan keuangan
pemerintah pusat, laporan keuangan
kementerian negara/lembaga, dan laporan
keuangan pemerintah daerah

20







Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah
disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir
Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga
pemeriksa ekstern yang independen dan profesional
sebelumj disampaikan kepada DPR
Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan
statistik keuangan yang mengacu pada manual
Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi
fiskal, pengelolaan dan analisisi perbandingan
antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian
statistik keuangan pemerintah
21

PENYELESAIAN KERUGIAN
NEGARA







Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang,
harus diganti oleh pihak yang bersalah.
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap
bendahara ditetapkan oleh BPK
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai
negeri bukan bendahara ditetapkan oleh
menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah
Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian
tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan/atau
sanksi pidana

22

Pengelolaan BLU







BLU bertugas untuk memberikan pelayanan
masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang
diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum & mencerdaskan kehidupan bangsa
Kekayaan BLU merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan
RKA & LAPKEU BLU disusun & disajikan sebagai
bagian tak terpisahkan dengan RKA & LAPKEU
kementerian negara/lembaga/pemda
Pembinaan Keuangan BLU oleh Menkeu

23

UNDANG-UNDANG NO
15 TAHUN 2004
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN &
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

24

ISI UU 15/2004












Pengertian pemeriksaan & pemeriksa
Lingkup pemeriksaan
Standar Pemeriksaan
Kebebasan & Kemandirian dalam pelaksanaan
pemeriksaan
Akses pemeriksa terhadap informasi
Kewenangan untuk mengevaluasi Pengendalian Intern
Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pengenaan ganti kerugian negara
Sanksi Pidana

25

Pengertian Pemeriksaan &
Pemeriksa




Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen,
obyektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara
Pemeriksa: orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara untuk dan atas nama BPK

26

LINGKUP PEMERIKSAAN




Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

27

PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
Perencanaan
 Pelaksanaan
 Pelaporan Hasil Pemeriksaan
BPK memiliki kebebasan dan kemandirian
dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut


28

Hasil Pemeriksaan & Tindak
Lanjut






Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini
Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan,
kesimpulan, dan rekomendasi
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan
menghasilkan kesimpulan
LHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga
perwakilan

29

Pengenaan ganti kerugian negara




BPK menerbitkan surat keputusan
penetapoan ganti kerugian
negara/daerah terhadap bendahara
Bendahara dapat mengajukan
keberatan terhadap putusan BPK

30

UNDANG UNDANG
32 & 33 TAHUN 2005
TENTANG OTONOMI DAERAH

31

UNDANG-UNDANG 32 THN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH










Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
Pembagian Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Perangkat Daerah
Keuangan Daerah
PerDa dan PerKaDa
Kepegawaian Daerah
Pembinaan & Pengawasan
Desa
32

UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004
TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH




Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan
Pemerintah Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem
Informasi Keuangan Daerah

33

UU 17/03; PP 58/05;
PERMENDAGRI 13/06








APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan
daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan
Peraturan Daerah.
APBD terdiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan pembiayaan.
Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli
daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah.
Belanja daerah dirinci menurut organisasi,
fungsi, dan jenis belanja
34

PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah
pasal 39 menyatakan bahwa:
 Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
indikator kinerja, analisis standar belanja,
standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimal.
 Standar satuan harga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.
35

Standar pelayanan minimal






Standar pelayanan adalah suatu tolok ukur yg
digunakan untuk acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai komitmen atau janji dari
pihak penyedia pelayanan kepada pelanggan
untuk memberikan pelayanan yg berkualitas.
SPM digunakan sebagai bahan masukan dlm
penyusunan RKP dan penyusunan Anggaran.
SPM bermanfaat untuk melakukan perbaikan
kinerja pelayanan publik.

36

Contoh praktek SPM
RINCIAN

JENIS

KEWENANGAN

PELAYANAN

INDIKATOR

Penyelenggaraan upaya/ Penyelenggaraan
sarana kesehatan

pelayanan kesehatan

Kabupaten/ Kota

dasar :
1. Pelayanan kesehatan  80 % Ibu hamil
ibu hamil dan bayi
baru lahir

Dapat digunakan sebagai
pedoman penyusunan
RKT dan dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja
pelayanan publik.

terlayani
 90 % Neonatal
terlayani KN-2
 80 % Persalinan
oleh tenaga

Namun secara operasional
belum dapat diterjemahkan
ke dalam penyusunan
anggaran

kesehatan

37

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT
adalah keterangan, gejala, pertanda yang
dapat digunakan untuk mengetahui
kemajuan tingkat pelayanan terhadap
masyarakat yang dapat tercapai atau
keberhasilan dalam penyelesaian action
plan menuju standar pelayanan minimal
yang diinginkan.

38

UNSUR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KEPMENPAN NO:KEP/25/M.PAN/2/2004
1. PROSEDUR PELAYANAN
2. PERSYARATAN PELAYANAN
3. KEJELASAN PETUGAS PELAYANAN
4. KEDISIPLINAN PETUGAS PELAYANAN
5. TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN
6. KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN
7. KECEPATAN PELAYANAN
8. KEADILAN MENDAPATKAN PELAYANAN
9. KESOPANAN DAN KERAMAHAN PETUGAS
10. KEWAJARAN BIAYA PELAYANAN
11. KEPASTIAN BIAYA PELAYANAN
12. KEPASTIAN JADWAL PELAYANAN
13. KENYAMANAN LINGKUNGAN
14. KEAMANAN PELAYANAN

39

Sarana Mengetahui Keinginan
Pelanggan







Comment cards and formal surveys
Focus groups
Direct customer contact
Field intelligence
Complaint analysis
Internet monitoring

40

Pengukuran Kepuasan
Pelanggan








Mengetahui persepsi pelanggan tentang
keefektifan layanan terhadap pelanggan
Membandingkan kinerja yang dihasilkan
perusahaan dengan kemampuan pesaing
Mengidentifikasi bidang-bidang yang masih
memungkinkan untuk dikembangkan
Menelusuri kemungkinan-kemungkinan
yang akan terjadi sebagai akibat dari
pengembangan
41

Alat Untuk Mengukur Kepuasan
Pelanggan








Complaint and Suggestion Systems
 Organisasi yang berorientasi pelanggan akan sangat mudah bagi
pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.
Customer Satisfaction Surveys
 Sebagian besar pelanggan (95%) akan memilih untuk membeli
semakin sedikit atau berpindah ke perusahaan lain daripada
komplain.
Ghost Shopping
 Perusahaan dapat mempekerjakan orang untuk bertindak sebagai
pelanggan potensial untuk mengetahui temuan mereka
berdasarkan pengalaman membeli di perusahaan tersebut atau di
tempat pesaing.
Lost Customer Analysis
 Perusahaan seharusnya menghubungi pelanggan yang sudah
tidak berbelanja lagi (stop) atau berpindah (switch) ke perusahaan
lain untuk mempelajari mengapa hal tersebut terjadi.
42

KRITERIA INDIKATOR SPM











MEMBERIKAN INFO KINERJA PENYELENGGARAAN KEW, WAJIB
SECARA KUALITAS DAN KUANTITAS.
MENGGAMBARKAN INDIKASI VARIABEL PELAYANAN DASAR.
MERUPAKAN KEADAAN MINIMAL JENIS PELAYANAN TERTENTU YG.
DIHARAPKAN SECARA NASIONAL.
SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN DAERAH, PENGANGGARAN
DAN PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN ORGANISASI, PENGAWASAN,
PELAPORAN DAN LPJ KDH.
MENUNJUKKAN KEADAAN, KONDISI, WAKTU, FREKUENSI SERTA
RASIO SEBAGAI TARGET.
DITETAPKAN DENGAN DASAR KEPMEN TEKNIS SERTA PENYESUAIAN
DG. KEMAMPUAN SDM, DANA DAN SARANA PRASARANA.
43

INDIKATOR PELAYANAN MASYARAKAT












Indikator masukan
Segala sesuatu yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan agar
menghasilkan keluaran.
Indikator proses
Berbagai aktivitas yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka
mengolah masukan menjadi keluaran.
Indikator keluaran
sesuatu yang diharapkan langsung dapat diperoleh dari suatu kegiatan.
Indikator hasil
Hasil nyata yang diperoleh dari keluaran.
Indikator manfaat
Manfaat yang diperoleh dari hasil suatu kegiatan.
Indikator dampak:
Pengaruh yang ditimbulkan oleh manfaat dari suatu kegiatan.
44

CONTOH KEGIATAN
PENYEDIAAN OBAT GENERIK UNTUK
PUSKESMAS








INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan
INDIKATOR PROSES:
- Ketaatan pada aturan hukum dalam pengadaan obat gen.
- Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengiriman obat
generik ke Puskesmas
INDIKATOR OUTPUT: Jumlah obat generik yang tersedia
INDIKATOR OUTCOMES: Kualitas pengobatan lebih baik
INDIKATOR BENEFIT: Tingkat kesembuhan pasien
INDIKATOR IMPACT: Tingkat kesehatan masyarakat

45

CONTOH KEGIATAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN SEHAT DAERAH
PEMUKIMAN MASY. KURANG MAMPU









INDIKATOR INPUT: Jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga penyuluh.
INDIKATOR PROSES:
- Keterlibatan stake holders.
- Kesesuaian metoda kerja termasuk koordinasi dg. Instansi terkait.
INDIKATOR OUTPUT: Jumlah daerah yang mendapatkan penyuluhan, jumlah iklan
layanan masyarakat tentang kesehatan lingkungan.
INDIKATOR OUTCOMES: Masyarakat sadar tentang lingkungan.
INDIKATOR BENEFIT: Masyarakat berupaya menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.
INDIKATOR IMPACT: Kualitas kesehatan lingkungan.

46

ANALISIS STANDAR BELANJA




Merupakan unit biaya (unit cost) yang
dibutuhkan agar kegiatan dapat dilaksanakan
atau keluaran dapat dihasilkan.
Unit cost merupakan dasar patokan biaya yang
dibutuhkan untuk menentukan jumlah
anggaran (anggaran berbasis prestasi kerja )
yang dibutuhkan agar standar pelayanan
minimal dapat tercapai.
47

STRUKTUR APBD



PENDAPATAN
BELANJA





Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung

Surplus/Defisit
PEMBIAYAAN



Penerimaan
Pengeluaran

Pembiayaan Neto


SILPA

48

STRUKTUR PENDAPATAN
( PASAL 16 Ayat 3 UU No. 17/2003 PP 58/05 psl 21-24)


PENDAPATAN ASLI DAERAH







DANA PERIMBANGAN






Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang Sah
Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH





Dana Darurat dari Pemerintah
Hibah
Bantuan Keuangan
Bagi Hasil dari Propinsi

49

Deskripsi Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pungutan
pajak
Retribusi Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari
retribusi daerah
Bagian Laba Usaha Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil
perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan dari
PAD yang bukan klasifikasi PAD yang disebutkan sebelumnya.
50

Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah dana yang bersumber dari
penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan
kepada daerah sebagai bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak.
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah
dalam bentuk block grant yang pemanfaatan diserahkan sepenuhnya
kepada daerah.
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari penerimaan
anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah
yang pemanfaatn untuk suatu tujuan tertentu/khusus, misalnya: Dana
Alokasi Khusus untuk Reboisasi, Dana Alokasi Khusus untuk Bidang51
bidang tertentu

Deskripsi Pendapatan Daerah……….lanjutan

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan lain-lain
yang bukan berasal dari klasifikasi Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Perimbangan seperti yang dijelaskan sebelumnya.

52

STRUKTUR BELANJA


BELANJA TIDAK LANGSUNG










Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG




Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

53

BELANJA LANGSUNG
BELANJA YANG DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH
ADANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI
KERJA DAPAT DIUKUR

BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG
OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG
KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA SULIT DIUKUR

54

Deskripsi Belanja Daerah … lanjutan
Belanja Pegawai adalah semua pengeluaran daerah untuk
pegawai atau personel.
Belanja Barang dan Jasa adalah semua pengeluaran daerah
untuk penyediaan barang dan jasa dan manfaatnya kurang dari
satu tahun anggaran.
Belanja Modal adalah semua pengeluaran daerah yang
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah
asset atau kekayaan daerah.

55

Deskripsi Belanja Daerah …..lanjutan
Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban
penggunaan pokok utang (principal outstanding), yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya
produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau
oleh masyarakat banyak.
Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus.
Belanja Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
56

Deskripsi Belanja Daerah
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan adalah semua
pengeluaran daerah yang bersifat pengalihan uang dan atau
barang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya
harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun
keuntungan dari pengalihan uang dan barang tersebut.
Belanja Tidak Tersangka adalah semua pengeluaran yang
dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatankegiatan yang tidak tersangka dan kejadian-kejadian yang
sifatnya luar biasa, misalnya, bencana alam, bencana sosial atau
pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.

57

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/APBD
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib
menyusun dan menyajikan:
1. laporan keuangan
2. ikhtisar realisasi kinerja

(Ps. 2)
58

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
(Ps. 5)
Laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari:
1.
2.
3.
4.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca,
Laporan Arus Kas (LAK), dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

59

IKHTISAR REALISASI KINERJA
Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari
masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masingmasing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBN/APBD. (ps. 17)
Laporan Realisasi Kinerja SKPD disampaikan kepada
gubernur/bupati/walikota, dan Menteri PAN selambat-lambatnya
2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

60

LAPORAN KINERJA
(Ps. 17)

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari
masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari
masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

61

FORMAT LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN ….
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Fungsi
Sub Fungsi
Provinsi/Kabupaten/Kota

Kode
xxxx
xxxxx

Program/Kegiatan

:
:
:
:
Belanja
Anggaran

Realisasi

Hasil/Keluaran
Rencana

Realisasi

Satuan

Keterangan

Program 1
Kegiatan A
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja 2

xxxx

Program 2

62

FORMAT LAPORAN KINERJA
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN ….

Kode

Fungsi/Sub
Fungsi/Program/
Kegiatan

xx

Fungsi

xx

Sub Fungsi

xxxx

Program

xxxxx

Belanja
Anggaran

Realisasi

Hasil/Keluaran
Rencana

Realisasi

Satuan

Keterangan

Kegiatan A
Indikator Kinerja 1
Indikator Kinerja 2

63

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
(PS. 18-20)


Laporan Kinerja SKPD disampaikan
kepada gubernur/bupati/walikota, dan
Menteri Negara PAN selambat-lambatnya
2 bulan setelah TA berakhir. (Ps. 19)

64

SEKIAN

65

Judul: Materi Akuntansi

Oleh: Agus Melas H. Saleh


Ikuti kami