Master Akuntansi

Oleh Ikang Murapi

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Master Akuntansi

TARGET DAN REALISASI PAJAK
PADA ANGGARAN PENDAPAATAAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Oleh;
EKA PUTRIANTI
NUR SOFIYANI
IKANG MURAPI

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MATARAM
2014

Latar Belakang
Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang
Pemerintahan Daerah serta pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :
1.

2.
3.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : (1) Hasil Pajak Daerah, (2)
Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah.
Dana Perimbangan yaitu : (1) Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan (3)
Dana Alokasi Khusus (DAK).
Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu : (1) Hibah, (2) Dana
Darurat dan (3) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan
pemerintah.

Rumusan Masalah
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka
rumusan masalah dalam makalah ini
adalah
“ Target dan Realisasi Pajak pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumbawa”

Pembahasan
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana
perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan yang
terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum
(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan
pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya
tidak dapat dipisahkan

Selanjutnya...
Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam
struktur pembiayaan APBD pada dasarnya
merupakan alokasi anggaran yang disediakan untuk
menampung penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran
pembiayaan
daerah
yang
dimaksudkan untuk menutup defisit atau anggaran
atau memanfaatkan surplus anggaran

Struktur APBD

Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2013 tentang pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah::
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain lain PAD yang sah
b. Dana Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum Umum
3. Dana Dana Alokasi Khusus
c. Lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Dana Bagi Hasil pajak dari Provnsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

Selanjutnya...
Belanja
a. Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
b. Belanja Langsung:
8. Belanja Tak Terduga
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan: Penerimaan Pembiayaan:
1. Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) Anggaran Tahun Sebelumnya
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
b. Pengeluaran Pembiayaan: Pengeluaran Pembiayaan:
1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan Modal pemerintah Daerah
3. Pembayaran Utang Pokok
4. Pemberian Pinjaman
Pembiayaan Neto Neto (A –– B)
Surflus/Defisit
SILPA

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai
berikut :
a. Penerimaan dana bagi hasil pajak
b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam
c. Dana alokasi umum
d. Dana alokasi khusus
6. Belanja Pegawai
7. Belanja Barang dan Jasa
8. Belanja Modal
9. Belanja DPRD

Selanjutnya...
10.Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
11.Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana
alam/bencana
12. Belanja Subsidi
13.Bantuan Sosial
14.Belanja Bagi Hasil
15.Belanja Bantuan Keuangan
16.Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Umum Anggaran

Sasaran utama pengelolaan keuangan dan aset daerah lima tahun mendatang adalah
meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, aset dan penerimaan Daerah.

1. Menyediakan regulasi daerah terkait dengan penetapan pajak daerah dan
retribusi daerah
2. Mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah
3. Menjaga keseimbangan antara upaya peningkatan penerimaan daerah
dan pencegahantimbulnya ekonomi biaya tinggi
4. Memperbaiki sistem penerimaan dan pengalokasian anggaran yang
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah
5. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan
6. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan
7. Penerimaan dari dana alokasi khusus
8. Penerimaan dana bagi hasil
9. Menerapkan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Mengoptimalkan upaya peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-Lain
11. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan
12. Meningkatkan pengelolaan aset daerah
13. Melaksanakan kewajiban daerah terkait dengan pelepasan aset masyarakat

Umum Kelompok Prioritas Anggaran
Prioritas

( KP I ) Merupakan program pembangunan daerah
dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala
daerah
( KP II ) Terkait langsung dengan pelayanan ke
masyarakat,harus
berhubungan langsung dengan
kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar,
dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi
( KP III ) Mmerupakan prioritas yang dimaksudkan untuk
alokasi belanja -belanja tidak langsung
Pengalokasian dana pada KP III harus memperhatikan
(mendahulukan) pemenuhan dana sesuai urutan prioritas
yang benar

Kesimpulan
Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
Sumbawa memberikan informasi yang lengkap dan valid tentang
pendapatan pada APBD kabupaten Sumbawa tahun 2009 sampai
dengan tahun 2012 menunjukkan besarnya proporsi pendapatan
daerah terbesar bersumber dari Pendapatan Transfer , Sementara
pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli daerah (PAD)
kabupaten sumbawa tahun 2009 sampai dengan 2012 yang terdiri
dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yg dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah,
memberikan sumbangsih kecil jika dikomparasikan dengan
pendapatan transfer.
Ketergantungan pemerintah kabupaten Sumbawa terhadap
pemerintah pusat dalam hal pendapatan transfer masih sangat
tinggi, ini ditunjukkan dalam realisasi APBD kabupaten Sumbawa
tahun 2009 sampai dengan 2012.

Saran
Oleh karena itu pemerintah kabupaten
Sumbawa dapat meningkatkan kinerja aparat
leading sector agar mampu meningkatkan
kemandirian daerah dalam hal peningkatan
pendapatan asli daerah.

SEKIAN
TERIMA KASIH

Judul: Master Akuntansi

Oleh: Ikang Murapi


Ikuti kami