Makalah Teknik Akuntansi Sektor Publik Dan Siklus Akuntansi

Oleh Hadania Usman

252,2 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Teknik Akuntansi Sektor Publik Dan Siklus Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Berdasarkan teori entitas, perusahaan atau suatu organisasi merupakan entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Akuntansi hadir untuk menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas suatu entitas atas pengelolaannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kehadiran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu sebagai alat pengendalian transaksi keuangan dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Akuntansi terdiri dari proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi atau kejadiankejadian ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, teknik-teknik akuntansi meliputi tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi. Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter atau nilai uang dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan. Akuntansi sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi. Oleh karena itu, teknik-teknik akuntansi pada organisasi sektor publik secara umum sama dengan teknik-teknik akuntansi keuangan pada sektor swasta yang mana terdiri dari pengakuan, pengukuran dan pencatatan atau pengungkapan. Meskipun begitu, pemahaman terhadap teknik-teknik akuntansi sektor publik tetap menjadi perlu mengingat karakteristik organisasi sektor publik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta. 1 B. RUMUSAN MASALAH Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Teori Akuntansi Sektor Publik? 2. Bagaimana Fokus Pengukuran, Sistem Pencatatan Dan Basis Akuntansi Sektor Publik? 3. Bagaimana konsep dari akuntansi dana? 4. Bagaimana basis akuntansi dan fokus pengukuran? 5. Bagaimana Teknik akuntansi dana? 6. Bagaimana budgetary accounting, commitment accounting ? 7. Bagaimana siklus akuntansi sektor publik? C. TUJUAN Tujuan dibuatnya makalah ini antara lain: 1. Untuk mengetahui Teori Akuntansi Sektor Publik; 2. Untuk mengetahui Fokus Pengukuran, Sistem Pencatatan Dan Basis Akuntansi Sektor Publik; 3. Untuk mengetahui konsep dari akuntansi dana; 4. Untuk mengetahui basis akuntansi dan fokus pengukuran; 5. Untuk mengetahui Teknik akuntansi dana; 6. Untuk mengetahui budgetary accounting, commitment accounting; 7. Untuk mengetahui siklus akuntansi sektor publik. 2 BAB II PEMBAHASAN A. TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Suatu teori perlu didukung oleh berbgai riset yang didalamnya terdapat hipotesahipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki tiga karakteristik dasar, yaitu : 1. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the ability of explain) 2. Kemampuan untuk memprediksi (the ability of predict) 3. Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena). Pada dasarnya terdapat tiga tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu : 1. Untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada 2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan 3. Memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Suatu disiplin ilmu dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu ilmu murni, ilmu deskriptif, ilmu derivative, ilmu sinoptis, dan ilmu terapan. Ilmu terapan adalah disiplin ilmu yang secara khusus terpisah dari disiplin ilmu yang lain, namun bisa juga kombinasi dari berbagai prinsip yang diambil dari disiplin ilmu lain yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis ilmu tersebut, contohnya ilmu akuntansi. Jika dikaitkan dengan bangunan dari suatu ilmu (body of language), akuntansi sektor publik dikatakan memiliki teori yang mapan apabila terpenuhi beberapa persyaratan. Bangunan ilmu terdiri atas konsep dasar (basic concept) sebagai landasan ilmu tersebut (philosophical foundation), postulat, teori, konsep, prinsip, standar dan praktik aplikasi. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi. 3 Oleh karena itu, pengembangan teori akuntansi publik sangat tergantung pada perkembangan ilmu akuntansi. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalakan (reliable). Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (constraints) yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah : 1. Obyektivitas Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. 2. Konsistensi Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (going concern) sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan metode akuntansinya. 4 3. Daya Banding Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan obyektifitas karena semakin obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingannya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. 4. Tepat Waktu Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. 5. Ekonomis dalam penyajian laporan Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam Penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. 6. Materialitas Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (subjective judgement), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangn yang digunakan merupakan professional mendasarkan pada teknik tertentu. 5 judgement yang B. FOKUS PENGUKURAN, SISTEM PENCATATAN DAN BASIS AKUNTANSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 1. Fokus Pengukuran Akuntansi keuangan sektor publik adalah salah satu jenis akuntansi maka dalam akuntansi keuangan sektor publik juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada organisasi sektor publik. Proses pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Transaksi yang bersifat ekonomi adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan . Oleh karena itu, proses pengidentifikasian berkaitan erat dengan proses pengukuran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis atau sebesar nilai wajarnya. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut atau nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan pemerintah menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan kemudian dinyatakan dalam mata uang rupiah. 2. Sistem Pencatatan Akuntansi keuangan sektor publik merupakan salah satu jenis akuntansi yang di dalamnya tentu terdapat juga proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksitransaksi ekonomi yang terjadi di organisasi sektor publik. Proses selanjutnya setelah pengidentifikasian dan pengukuran adalah pencatatan. Sementara itu, sistem pencatatan di dalam akuntansi 6 terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry. a. Single Entry Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Pencatatan semacam ini disebut pembukuan dan merupakan bagian kecil dari akuntansi. Sistem pencatatan single entry atau tata buku memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Sebelum era reformasi, landasan hukum bagi pelaksanaan akuntansi pemerintahan adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974, PP No. 5 dan 6 Tahun 1976 dan Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981. Pengelolaan keuangan pemerintahan pada era pra reformasi tersebut menggunakan sistem pencatatan single entry. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang disajikan berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen/lembaga yang disusun secara manual dan menggunakan sistem pencatatan single entry. Akibatnya, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aset tetap, piutang, utang dan ekuitas dari suatu entitasnya pada saat itu. Oleh karena itu, pada era tersebut, pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai bentuk laporan keuangan merupakan gambaran mengenai posisi keuangan pemerintah. 7 yang b. Double Entry Sistem pencatatan double entry atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan di mana transaksi ekonomi di catat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Aset = Utang + Ekuitas Aset + Belanja = Utang + Ekuitas Dana + Pendapatan Pada sistem pencatatan double entry organisasi sektor publik, termasuk pemerintah, transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit sedangkan yang berakibat berkurangnya aset dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama juga dilakukan dalam mencatat belanja.Sementara untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan dicatat di sisi debit jika suatu transaksi mengakibatkannya berkurang dan dicatat di sisi kredit jika suatu transaksi mengakibatkannya bertambah. Kelemahan yang dimiliki sistem pencatatan single entry menyebabkan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik beralih ke sistem pencatatan double entry.Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 29 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan oleh PP No. 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan, sistem pencatatan yang resmi digunakan sejak itu adalah sistem pencatatan double entry. c. Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan pada pemerintahan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola 8 keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran. 3. Basis Akuntansi Salah satu proses dalam akuntansi yang penting adalah masalah pengakuan (recognition). Proses ini berkaitan dengan kapan suatu transaksi ekonomi diakui kemudian dicatat. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana yang termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau perisitiwa terkait. Pengakuan dapat disimpulkan sebagai penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Oleh karena itu, dalam penentuan tersebut, digunakan bebagai basis/dasar akuntansi. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Secara umum, basis akuntansi terbagi atas dua jenis yaitu basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, meliputi basis kas, basis kas modifikasian, basis kas menuju akrual dan basis akrual. a. Basis Kas Basis kas hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. Basis kas digunakan di berbagai organisasi sektor publik. Basis kas telah digunakan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia 9 selama era pra reformasi. Hal ini dikarenakan pada era tersebut pemerintah hanya fokus pada perhitungan anggaran negara yang mana dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan. Keunggulan basis kas adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan objektif. Akan tetapi dengan basis kas, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Oleh karena itu, muncul basis kas modifikasian di mana organisasi tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aset dan utang yang timbul. b. Basis Kas Modifikasian Menurut butir (12) dan (13) Lampiran XXIX (tentang Kebijakan Akuntansi) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 disebutkan bahwa basis kas modifikasian (modified cash basis) adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual. Pada saat itu, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayar sedangkan pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi. Oleh karena itu, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. c. Basis Kas Menuju Akrual Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis kas menuju akrual adalah ketika pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dana dicatat dengan basis akrual. Oleh karena itu, pada PP No. 24 Tahun 2005, laporan keuangan pemerintah hanya 10 meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Sedangkan basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Governmental Accounting Standards Board (GASB) merekomendasikan penerapan basis akuntansi yang tidak murni berdasarkan basis kas dan basis akrual. GASB sangat memperhatikan fokus perhitungan akuntansi dan basis akuntansi. d. Basis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 hadir menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 sebagai standar akuntansi pemerintahan yang baru. Keberhasilan penerapan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah Selandia Baru memberikan dorongan perubahan basis akuntansi di Indonesia. Basis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komperhensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Pengaplikasian basis akrual di dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk menentukan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik dan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan sektor swasta karena orientasi organisasi sektor publik difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual penuh (full accrual) selambat-lambatnya pada tahun 2015. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada 11 saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Ragam laporan dalam konsep akrual tidak dibuat seragam. Tiap organisasi sektor publik mempunyai daftar laporan yang memungkinkan jumlahnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena perbedaan kerja antar organisasi. Namun, persamaannya terjadi dalam proses pelaporan posisi keuangan dan pelaporan operasional di berbagai organisasi karena alur penerimaan dan pembayaran yang konsisten antar organisasi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang wajib dihasilkan pemerintah pusat dan daerah terbagi atas dua jenis pelaporan yaitu pelaporan finansial dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Pelaporan finansial meliputi neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Sementara itu, pelaporan pelaksanaan anggaran meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial diakui berdasarkan basis akrual. Sedangkan, pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja negara/daerah (APBN/D). Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah dan diperoleh. Basis akrual juga menunjukkan gambaran pendapatan dan sebagai alat ukur modal. Akan tetapi, basis akrual membutuhkan pertimbangan subjektivitas dalam penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dan membutuhkan prosedur administrasi yang rumit serta peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan. 12 C. KONSEP AKUNTANSI DANA 1. Pengertian Akuntansi Dana Pada organisasi sector publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sector publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai dana kas (cash fund). Tiap – tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci (cash drawer) secara terpisah; beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya. Namun saat ini “ dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter (1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa antara perusahaan pribadi dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah, pertama perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan bila dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). Kedua, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana (fund) dan organisasi dilihat sebagai satu rangkaian dana (series of fund), maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Pengertian dana berdasarkan GASB (1999 par.208) adalah: “A fiscal and accounting entity with a self balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities ang residual equitities or balances, and change therein, which are segregated for the purposes of carrying on specific activities or attaining ceratin objectives in accordance with special regulations, restrictions, and limitations.” 13 Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik digambarkan sbb: Organisasi Bisnis Organisasi Sektor Publik Dana 1 Dana 2 A= U + SD A = U + SD Dana 3 Dana 4 A= U + SD A= U + SD aktiva utang jangka tetap panjang A = U + KB Keterangan A = aktiva SD = saldo dana --------- organisasi secara KB = kekayaan bersih U - Utang keseluruhan yang mana laporan konsolidasian biasanya tidak tersedia. Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep dana memrlukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity) dan entitas anggaran (budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana adalah metode yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan itu sendiri. Terdapat dua jenis dana yang digunakan akuntansi sektor publik: a. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund) Digunakan untuk mencatat nilai aktiva utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (governments funds) b. Dana yang tidak dapat lagi dibelanjakan (nonexpectable funds) 14 Untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis (properiority funds) 2. Persamaan Akuntansi Dana Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi sebagai berikut AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan dalam perusahaan komersial yang berupa AKTIVA = KEWAJIBAN = EKUITAS Di sini terdapat perbedaan yang mendasar antara ekuitas dana dan ekuitas. Di perusahaan, selisih antara aktiva dan utang adalah ekuitas yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukan adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak ada kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor public D. BASIS AKUNTANSI DAN FOKUS PENGUKURAN Dalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement focus). Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain. Contoh, kalau 15 basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannnya juga atas kas saja, sehingga implikasinya hanya kativa lancar kas yang dilaporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalkan sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran sumber daya jangka pendek adalah: Belanja Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.00 0 Dengan cara tersebut, pemerintah tidak akan melaporkan kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di Laporan Pendapatan dan Belanja Dana (Fund’s Statement or Revenues and Expenditure) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan perubahan dalam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli, yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana (fund balance). Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar maupun tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Misalnya sebuah organisasi membeli kendaraan seharga Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah: Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.00 0 Di banyak lingkungan pemerintahan, basis akuntansi dan fokus pengukuran menjadi permasalahan tersendiri muncul karena banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut, dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis 16 kas yang akan menghasilkan informasi yang bersifat jangka pendek. Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang (aktiva tetap dan utang jangka panjang). Dengan kata lain, dalam lingkungan pemerintahan seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang dimodifikasi (cash modified basis). Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi pembelian kendaraan senilai Rp 200 juta akan dicatat dalam dua kali penjurnalan, yaitu:  Belanja Kendaraan 200.000.000 Kas 200.000.000  Kendaraan 200.000.000 Ekuitas Dana 200.000.000 Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntutan fokus pengukuran jangka panjang. Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di neraca saja. Oleh karena itu, entitas wajib membuat catatan akuntansi atas semua aktiva dan kewajiban serta memasukkan dalam laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukkan perubahannya dalam tahun tersebut. 17 E. TEKNIK AKUNTANSI Teknik-teknik akuntansi sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi sektor publik meliputi akuntansi dana, akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Pada dasarnya, teknik-teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive yaitu penggunaan salah satu teknik akuntansi tidak menolak penggunaan teknik lainnya. Oleh karena itu, suatu organisasi sektor publik dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda dan bahkan dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda secara bersama-sama. Terdapat beberapa teknik akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu: 1. Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting) Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat serta berpasangan. Akuntansi anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan– pengendalian–pertanggung jawaban. 2. Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting) Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Berhubungan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. 18 3. Akuntansi Dana (Fund Accounting) Organisasi sektor publik membuat dana-dananya (funds) ke dalam sistem akuntansi, dimana pemasukan yang dimiliki akan diklasifikasikan ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Akuntansi dana digunakan untuk mengendalikan dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) tersebut sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan dan persyaratan yang ada. 4. Akuntansi Kas Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil, dan objektif. Dalam GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. 5. Akuntansi Akrual Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akrual, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan berbeda antara proprietary fund (fund accrual) dengan governmental fund (modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure fokus pada general funds. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menentukan cost of service and charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 19 pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual a. Basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas. b. Basis akrual: Pendapatan – Biaya = Rugi/ Laba. c. Pendapatan: Penerimaan kas selama satu periode akuntansi – Saldo awal piutang + Saldo akhir piutang. d. Biaya: Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – Saldo awal utang + Saldo akhir utang. F. BUDGETARY ACCOUNTING, COMMITMENT ACCOUNTING 1. Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting) Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat serta berpasangan. Akuntansi anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan– pengendalian–pertanggung jawaban. Dalam teknik ini, anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi jika terdapat varians (selisih). Tetapi akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri. Kelemahan dari teknik ini antara lain: a. Teknik ini sangat kompleks, Akan lebih mudah dan lebih komprehensif jika akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan. b. Organisasi menggunakan format pelaporan dan perlakuan yang berbeda karena level agregasi dan perbandingan antara anggaran dan aktual yang terjadi. 20 c. Seberapa sering, atau seberapa intensifkah laporan keuangan membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan menjelaskan perbedaannya. 2. Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting) Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Berhubungan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, maka manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran, konversi dari akuntansi komitmen menjadi akrual biasa pada akhir tahun adalah sebagai berikut: Pesanan yang dibuat xxx Belanja ABC xxx Belanja XYZ xxx Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat tetapi fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang dicatat kembali menjadi komitmen yang dicatat. 21 G. SIKLUS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggung-jelaskan serta dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik yang tercakup dalam ruang lingkup akuntansi. Aturan penyusunan suatu laporan keuangan dapat disebut sebagai siklus akuntansi. “…..Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan….” Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya dimulailah siklus akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi atau kejadian, pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode termasuk mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan dan pemindahbukuan selama periode tersebut membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pekerjaan di akhir periode. 1. Proses Pencatatan Siklus Akuntansi Sekali lagi siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam suatu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, dan siap untuk pencatatan 22 transaksi periode selanjutnya. Alur proses siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu: Tahap-tahap dalam Siklus Akuntansi Sumber : Bastian: 2006:214 Urutan perancangan komponen siklus akuntansi meliputi: Urutan siklus akuntansi menunjukkan posisi strategis dari chart of account (bagan perkiraan/daftar akun). Untuk dapat menyediakan data, setiap transaksi perlu diklasifikasikan, diringkas, dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut proses akuntansi yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: 23 a. Pencatatan dan pengolongan Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Transaksitransaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus. b. Peringkasan/pengikhtisaran Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal, setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. c. Penyajian/Pelaporan Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Penyerderhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur (kertas kerja). Proses akuntansi ini dapat digambarkan sebagai berikut: Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal setiap terjadi transaksi secara kronologis. Tembusan bukti-bukti pembukuan dibukukan ke dalam buku pembantu setiap terjadi transaksi. Setiap bulan atau periode tertentu, buku jurnal dijumlah dan dibukukan ke akun-akun dalam buku besar. Setiap akhir periode dari buku besar disusun laporan-laporan keuangan. Sistem akuntansi yang baik dapat memastikan berjalannya proses penyusunan laporan keuangan, seperti: 1. Bukti-bukti pembukuan, yang merupakan catatan pertama dari setiap transaksi dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam buku jurnal. 24 2. Buku-buku jurnal, sering disebut dengan buku catatan pertama, merupakan buku yang digunakan untuk mencatat transaksitransaksi sesuai dengan tanggal terjadinya (kronologis), dan sumber pencatatannya berasal dari bukti-bukti pembukuan. Apabila suatu transaksi yang sama sering terjadi, biasanya dibuatkan buku jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat suatu jenis transaksi tertentu seperti jurnal pengeluaran kas, dan lain-lain. Akun-akun, buku besar, dan catatan yang ada dalam buku jurnal akan dipindahkan ke dalam akun-akun yang sesuai. Akun-akun ini disusun dalam format yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Kumpulan dari akun-akun ini disebut sebagai buku besar. Akun-akun dalam buku besar ini bisa diklasifikasikan menjadi kelompok akun riil, nominal, dan campuran. Akun riil adalah akun-akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang merupakan pos-pos neraca, sehingga akun-akun riil itu merupakan akun-akun neraca. Akun nominal adalah akun-akun pendapatan, biaya, dan surplus/defisit yang merupakan pos-pos dalam laporan surplus/defisit, sehingga akun-akun nominal itu merupakan akun surplus/defisit. Akun campuran adalah akun-akun yang saldonya mengandung unsur-unsur akun riil dan nominal. Setiap akhir periode, akun-akun campuran ini perlu dianalisis dan dipisahkan menjadi akun riil dan nominal. Contoh akun-akun campuran adalah akun pembantu kantor yang didalamnya terdiri dari jumlah bahan pembantu yang digunakan dan persediaan bahan pembantu. 2. Proses Pencatatan Siklus Akuntansi Sektor Publik Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan duahal yang penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakuiatau dicatat, sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akandiakui dalam neraca. Kedua hal ini juga saling berkaitan. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada saat 25 kas diterima dan dibayarkan sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam Neraca. Lain halnya ketika basis akrual yang digunakan, transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan.Akibatnya, dengan basis akrual ini, akunakun yang dilaporkan dalam Neraca tidak sebatas akunkas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki, utang, dan ekuitas.Keunggulan penggunaan basis akrual ini adalah informasi yang disajikan dalam Neraca akan lebih komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki entitas. Sayangnya, basis akrual sepenuhnya ini belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi.Entitas pemerintah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (cash toward accrual ). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal korolari. Untuk memudahkan pemahaman, penulis akan memberikan bagai- mana jurnal korolari ini digunakan. Contoh pertama, misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100.000.000 secara tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara: Dr. Belanja Kendaraan Rp100.000.000 Cr. Kas Rp 100.000.000 Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan disajikan dalam Neraca. Akibatnya,apabila hanya jurnal 26 tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagianaktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrualatau memperesentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah, dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi penerapan basis kasmenuju akrual ini. Masih mengacu pada transaksi di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah: Dr. Belanja Kendaraan Rp. 100.000.000 Cr. Kas Rp. 100.000.000 Jurnal Korolari: Dr. Kendaraan Rp. 100.000.000 Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 100.000.000 Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disisi lain, Neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikandalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti kendaraan. Contoh lain, misalnya Pemerintah Daerah melakukan pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp 50.000.000 yang akan jatuh tempo dalam lima tahun mendatang dengan bunga pinjaman 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 januari. Jurnal yang akandibuat pada akhir tahun berdasarkan basis akrual adalah pengakuan utang bunga yaitu sebesar Rp5.000.000 (10%*Rp50.000.000). Jurnalnya sebagai berikut: Jurnal Korolari: Dr. Ekuitas dana yang pembayaranbungaRp 5.000.000 Cr. Utang bunga Rp 5.000.000 27 harus disediakan untuk Sedangkan jurnal yang dibuat ketika pembayaran bunga (15 Januari) adalah: Dr. Belanja bunga Rp 5.000.000 Cr. Kas Rp 5.000.000 Dr. Utang bunga Rp 5.000.000 Cr. Ekuitas dana yang harus disediakan untuk pembayaran bunga Rp 5.000.000 Pencatatan transaksi tersebut telah sesuai dengan SAP karena telah menyajikan akun Neraca dengan basis akrual dan menyajikan akun Laporan Reliasasi Anggaran dengan basis kas.Maka dapat disimpulkan, jurnal korolari ini penting supaya transaksi yang melibatkan akun riilselain kas bisa tetap disajikan dalam Neraca dan disisi lain komponen Laporan RealisasiAnggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan tetap dapat pula disajikan. Dalam kaitannya dengan anggaran APBN maupun APBD, perencanaan manajerial, serta proses pengawasan dalam entitas pemerintah dengan sistem akuntansi dapat digambarkan dalam bagan alir dibawah ini. Bagan alir itu merupakan perpaduan antara sistem pengendalian manajemen entitas akuntansinya. 28 pemerintah dengan sistem BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan mengenai teknik akuntansi sektor publik maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Fokus pengukuran meliputi proses penetapan nilai uang (moneter) untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan yang mana menggunakan nilai historis atau sebesar nilai wajarnya 2. Sistem pencatatan pada akuntansi berkaitan erat dengan bagaimana suatu transaksi ekonomi dicatat. Sistem pencatatan meliputi sistem pencatatan single entry, double entry dan triple entry. 3. Basis akuntansi adalah himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, meliputi basis kas, basis kas modifikasian, basis kas menuju akrual dan basis akrual. 4. Teknik-teknik akuntansi sektor publik meliputi akuntansi dana, akuntansi anggaran dan akuntansi komitmen. Akuntansi dana berkaitan dengan basis kas dan proses pengendalian anggaran. Akuntansi komitmen mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dilakukan. Sedangkan akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. 29 B. SARAN Keberhasilan penerapan standar akuntasi bergantung kepada pemahaman pemakainya terhadap konsep-konsep yang mendasari penyusunan standar tersebut. Oleh karena itu, kami merasa perlu diadakannya pelatihan mengenai teknik-teknik akuntansi secara organisasi sektor publik, yaitu teknik-teknik akuntansi seperti proses pengukuran, pengakuan, pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik sebagai organisasi yang menggunakan dana masyarakat untuk kepentingan non profit. 30 DAFTAR PUSTAKA Teknik akuntansi sektor publik.2014. http://hamtox.blogspot.co.id. Diakses Tanggal 30 September 2017. Teori dan Teknik akuntansi sector publik. 2013. http://matkulakuntansijami.blogspot.co.id. Diakses Tanggal 30 September 2017. Teknik akuntansi keuangan sector publik. 2011. http://blogbermanfaatnez.blogspot.co.id. Diakses Tanggal 30 September 2017. Teknik akuntansi sector publik. 2016. https://mohammadfadlyassagaf.wordpress.com. Diakses Tanggal 30 September 2017. Teknik-teknik akuntansi keuangan sector public. 2011. http://miftasepta17.blogspot.co.id. Diakses Tanggal 30 September 2017. 31

Judul: Makalah Teknik Akuntansi Sektor Publik Dan Siklus Akuntansi

Oleh: Hadania Usman

Ikuti kami