Makalah Akuntansi Sektor Publik " Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik "

Oleh Fiqqi Imamah

40 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Sektor Publik " Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik "

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK”

Di Susun Oleh :
1. Nunuk Nur Afifah

(132010300006)

2. Ike Dewi Lestari

(132010300024)

3. Eva Reviyanti

(132010300029)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AJARAN 2016

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini berhasil penyusun
selesaikan. Penyusunan makalah ini merupakan tugas mata kuliah Akuntansi
Sektor Publik , Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah
ini, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga makalah ini dapat
menambah pengetahuan dan dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Sidoarjo,

Penyusun

Mei 2016

PEMBAHASAN
TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Suatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang didalamnya terdapat
hipotesa -hipotesa yang di uji kebenaranya. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu:
a. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada (the
ability to explain).
b. Kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict).
c. Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given
phenomena).
Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori akutansi, yaitu:
1. Untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini.
2. Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek akuntansi yang saat ini
di lakukan,
3. Memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang.
Suatu disiplin ilmu dapat di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu :
ilmu murni atau abstrak (abstract sciences), ilmu deskriptif (general descriptive
sciences), ilmu derivative (special derivative sciences), ilmu sipnotis (synoptic
sciences), dan ilmu terapan (appliend sciences).
Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan
dapat di andalkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor
publik. Hambatan tersebut adalah :
1. Obyektivitas
Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan
keuangan yang relevan. Sering kali terjadi masalah obyektivitas laporan
kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan
manajemen dengan kepentingan stakeholder. Masalah obyektifitas juga dapat
dijelaskan melalui teori kontrak, menajemen menggunakan variable artivisial
misalnya dengan pemilihan teknik akuntansi yang bisa menujukkan kinerja
yang lebih baik dan menggunakan variabel rill (transaksional) yang dilakukan
dengan cara melakukan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik
akuntansi yang di gunakan manajemen harus memiliki derajat obyektivitas
yang dapat diterima semua pihak yang menjadi stakeholder.
2. Konsistensi
Konsistensi mengacu pada penggunaaan metode atau teknik akuntansi
yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa
periode waktu secara berturut – turut. Tujuannya adalah agar laporan
keuangan dapat di bandingakan kinerjanya dari tahun ketahun.

3. Daya banding
Kendala daya banding terkait dengan obyektivitas arena semakin obyektif
suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena
dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Adanya
alternative penggunaan akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya
banding.
4. Tepat waktu
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan
sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk
menghindari tertundanya keputusan tersebut. Permasalahnya adalah semakin
banyak kebutuhan informasi maka semakin banyak pula waktu yang
dibutuhkan untuk menghasilkan informasi tersebut.
5. Ekonomis dalam penyajian laporan
Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa
manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan laporan tersebut.
6. Materialitas
Suatu informasi di anggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika
informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda.
PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan
yang menyangkup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian,
pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu
entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.
Masis (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi
keuangan sebagai berikut :
1.
Identifikasi kegiatan operasi yang relevan, hanya kejadian dan kegiatan
ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat dalam system akutansi keuangan.
2.
Pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat. Penentuan waktu pengakuan
untuk setiap jenis operasi (timing of recognition ). Pada prinsipnya, suatu
operasi dapat dicatat /diakui pada tahan tertentu dari proses transaksi.
3.
Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas. Sistem
pengendalian ini memiliki dua komponen ,yaitu :
a. Komponen Formal
Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double entry
bookkeeping) : kesalahan akuntansi akan dapat diketahui dan dilacak
ketika jumlah sisi kredit tidak sama dengan sisi debit.

b.

Komponen Sub Stansial
Merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of interest) :
kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi secara negatif pihak
ketiga.
4.
Menghitung pengaruh masing-masing operasi
Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada sektor publik
maupun swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor tersebut direkomendasikan
untuk menggunakan sistem pembukuan berpasangan dalam mencatat akun akun transaksi.
Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan dihasilkannya
laporan eksternal dan penghitungan biaya pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi
keuangan sektor publik pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan
sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem akuntansi, standar
akuntansi keuangan sektor publik, jenis laporan keuangan sektor publik, standar
akuntansi keuangan sektor publik dan akuntansi biaya sektor publik. Akuntansi
biaya sektor publik sendiri bukan murni bagian dari akuntansi keuangan sektor
publik. Akutansi biaya sektor publik sendiri bukan murni bagian dari akutansi
keuangan sektor publik. Akutansi biaya sektor publik merupakan hybrid dari
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang
mengatur perlakukan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi
merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar.
Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi
sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan
dan pengeluaran dana publik.
Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan
dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi
yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas
dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan
keuangan serta menyulitkan pengauditan.
Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik
merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat
bermanfat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugkan bagi pihak lain.

Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar
akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihakpihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor
publik itu sendiri.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar
akuntansi, antara lain:
1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan
dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi
bagi seluruh pengguna informasi.
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang
memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat
menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu
organisasi serta saat membuktikan kewajaran.
3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang
berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam
bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan
peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan social lainnya
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak
yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penetapan standar
adalah sedapat mungkin menghindari terjadinya standar yang overload. Standar
yang overload terjadi ketika :
a. Standar terlalu banyak
b. Standar terlalu rumit
c. Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk membuat pilihan
dalam penerapannya.
d. Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general purpose
standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan
diantara para penyaji dan pengguna.
e. Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam mengidentifikasi perbedaan
antara :
 Entitas public dan entitas non-publik
 Laporan keuangan tahunan dan interim
 Organisasi besar dan kecil
 Laporan keuangan auditan dan non-auditan
f. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks, atau
kedua -duanya.

TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi sektor publik
yaitu:
1) Akuntansi Anggaran
2) Akuntansi Komitmen
3) Akuntansi Dana
4) Akuntansi Kas
5) Akuntansi Akrual
Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersbut tidak bersifat mutually
exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tsb tidak menolak
penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat
menggunakan teknik akuntansi yang berbeda – beda, bahkan dapat
menggunakannya kelima teknik dalam waktu yang bersamaan.
Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu
dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya.
Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang
mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan,
dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.
1)

Akuntansi Anggaran
Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan
jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akrual dan dicatat berpasangan (double
entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan
organsasi sektor publik khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan
akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah
akun belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian
apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo
yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum
dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik
dan kontiniu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini
adalah menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan
akuntabilitas.
Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah anggaran
dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan koreksi apabila
terdapat varians (selisih). Namun akuntansi anggaran lebih menekankan kepada
bentuk dari akun – akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri.

Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah teknik ini sangat
kompleks. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun – akun yang
ada menunjukkan pendapatan dan biaya actual, dan anggaran menunjukkan
pendapatan dan biaya dianggarkan.
2)

Akuntansi Komitmen
Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan
mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya
pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan.
Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama – sama dengan menggunakan
akuntansi kas dan akuntansi akrual. Akuntansi komitmen tersebut hanya menjadi
subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi
komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal
ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima,
tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang
lebih awal yaitu ketika order diterima atau dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi
komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat
mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah
dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah
dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yan diterima dan dibayarkan ia
dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (over commit). Tentu saja manajer
yang teliti akan tahun bahwa akun – akun tidak memasukkan order yang
dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan dengan itu membuat catatan
sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan (over commit the budget).
Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang
diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan.
Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap
anggaran namun banyak masalah dalam pengadopsian akun tersebut ke dalam
akun – akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang
dikeluarkan. Umumnya, tidak ada kewajiban hokum untuk patuh pada order yang
terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadi sulit
dalam mengakui biaya – biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang
mendasarkan pada order yang dikerluarkan.
3)

Akuntansi Dana (Fund accounting)
Masalah utama yang dihadapi organsisi sektor publik adalah pencarian
sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat
penting dalam akuntansi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan

akuntansi dana, pengertian “dana” dimaknai sebagai kas (cash fund). Tiap dana
tersebut harus dikembalikan pada laci (cash drawer) secara terpisah; beberapa
tagihan harus dikembalikan dari saru laci dan tagihan lainnya dalam laci yang
lainnya. Namun saat ini “dana” dimaknai entitas anggaran dan entitas akuntansi
yang terpisah, termasuk sumber daya nonkas dan utang yang diperhitungkan di
dalamnya.
Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vatter
(1947) untuk tujuan organisasi bisnis. Saat itu ia melihat perusahaan pribadi
dengan perusahaan badan memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut
adalah;
- Perusahaan perorangan/pribadi kurang menguntungkan disbanding
perusahaan yang dimiliki publik/perseroan terbatas.
- Adanya kesalahan dalam memaknai entitas.
Berdasarkan hal tersebut Vatter berpendapat bahwa reporting unit harus
diperlakukan sebagai dana (fund) dan organisasi tersebut harus dilihat sebagai satu
dana atau rangkaian dana. Artinya jika organisasi dilihat sebagai suatu dana atau
rangkaian dana (series of fund) maka laporan keuangan organisasi tersebut
merupakan penggabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan dana menjadi
bagian organisasi.

Perbandingan antara akuntansi dana pada organisasi bisnis dengan
organisasi sektor publik digambarkan sbb:

Keterangan:
A = Aktiva
KB
= Kekayaan Bersih
SD = Saldo Dana
U
= Utang
--- = Organisasi secara keseluruhan yang mana laporan konsolidasi biasanya
tidak tersedia

Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan konsep
dana memerlukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi (accounting entity)
dan entitas anggaran (budget entity) yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi
dana merupakan salah satu perbedaan utama antara akuntansi pemerintahan
dengan akuntansi bisnis. Sistem akuntansi dana adalah metode yang menekankan
pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan itu sendiri.
Terdapat dua jenis dana yang digunakan akuntansi sektor publik:
1. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund)
Digunakan untuk mencatat nilai aktiva utang, perubahan aktiva
bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak
bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi
pemerintahan (governments funds)
2. Dana yang tidak dapat lagi dibelanjakan (nonexpectable funds)
Untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk
kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada
organisasi bisnis (properiority funds)
4) Akuntansi Kas
Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan
pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah
mencerminkan pengeluaran yang riil, actual, dan objektif. Namun, GAAP tidak
membenarkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan
kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis tingkat efisiensi dan efektifitas
suatu kegiatan, program, aktivitas tidak dapat diukut dengan baik.
Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai
pendapatan (revenue) bukan utang. Untuk mengoreksi hal tersebut kebanyakan
sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja tapi juga mengakui aktiva dan
utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun, koreksi semacam ini
tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu,obligasi yang beredar dalam bentuk
kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak pada catatan
akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat overstated. Hal
tersebut dapat mengakibtkan pemborosan anggaran.

5)

Akuntansi Akrual
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik
akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat
dipercaya, akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan
ekonomi, social, politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara properiority
fund (full accrual) dan governments fund (modified accrual) karena biaya
(expense) diukur dalam properiority fund, sedangkan expenditure difokuskan
pada general fund.
Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode
akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan dan atau dialokasikan
selama periode akuntansi.
Karena governments fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat
dan dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang), expenditure yang
diukur, bukan expense.
Berbeda dengan governments fund, yang menjadi kepentingan properiority
fund dan
juga
organisasi
bisnis
adalah net
income. Full
accrual
accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) dan
biaya (expense) pada saat terjadi (incurred). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika
utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.
Pada governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual
basis. Expenditure di – accrued tetapi revenue dicatat berdasarkan cash basis yaitu
pada saat diterima bukan pada saat diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh, dan
fee retribusi dihitung pada saat kasnya. Salah satu pengecualian adalah property
tax (PBB) yang diaccrued karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti.
Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya
adalah untuk menentukan cost of service dan charging of service yaitu untuk
mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan
public serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan ke publik. Hal ini
berbeda dengan tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang
dapat digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap
pendapatan (proper matching cost against revenue). Perbedaan ini disebabkan
karenan pada sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk
memaksimumkan laba (profit oriented) sedangkan pada sektor publik orientasi
difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service oriented).

Perbedaan antara akuntansi akuntansi dengan cash basis dengan accrual
basis adalah:
1. Basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas
2. Basis
akrualPendapatan (income) – biaya

biaya
=
Rugi/laba (suplus/deficit)
3. pendapatan (income) : penerimaan kas selama satu periode akuntansi –
saldo awal piutang + saldo akhir piutang
4. Biaya : kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – saldo awal
utang + akhir utang.
Akuntansi berbasis akrual membedakan antara penerimaan kas dan hak
untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan
kas. Oleh karena itu, dengan system akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat
diperoleh (earned) atau terjadi (incured) tanpa memandang apakah kas tersebut
diterima atau dikeluarkan.
Beberapa Negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan
mereka, terutama perubahan dari cash basis ke accrual basis. New Zealand
merupakan contoh Negara yang sukses menerapkan system accrual basis yang
sudah dilakukan sejak tahun 1991. sistem akuntansi yang diterapkan di Negara ini
telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi
yang lebih komprehensif dibandingkan dengan sistem cash basis dalam hal
kuantitas dan kualitasnya. Tujuannya pengenalan accrual basis ini adalah untuk
memfasilitasi transparansi yang lebih besarpada organisasi pemerintah dan
meningkatkan efisinsi dan efektifitas. Sementara itu, beberapa Negara Uni Eropa
lainnya masih mengendalikan pengeluarannya dengan menggunakan cash basis.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah accrual basis
ternyata tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia,
pengenalan terhadap accrual basis memberikan kontribusi yang kurang signifikan
terhadap transparasi, efisiensi, dan efektifitas organisasi publik di Negara tersebut.
Perubahan dari cash basis ke accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara
terburu – buru. Perlu analisis yang mendalam dan kompleks terhadap berbagai
faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologi
Negara tersebut.

Single Entry dan Double Entry
Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan
alasan utama kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya
tuntutan diciptakannya good governance yang berarti tuntutan adanya transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor public, perubahan
dari single entry menjadi double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak
untuk diterapkan. Hal tersebut karena penggunaan single entry tidak dapat
memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang
sesungguhnya. Single entry memang relatif mudah dan sederhana, akan tetapi
alasan demi kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi.
Sementara itu, pengaplikasian pencatatan transaksi dengan sistem double
entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable dan
traceable. Kedua hal ini, merupakan faktor utama untuk menghasilkan informasi
keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan
sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih tepat.
IKHTISAR
Fokus akuntansi keuangan sektor publik adalah pemberian laporan
keuanga kepada pihak ekternal organisasi. Dimensi kualitas laporan keuangan
sektor public menjadi sangat penting bagi pihak – pihak yang menjadikan laporan
keuangan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik.
Namun demikian untuk menghasilkan laporan keuangan sektor public yang
relevan dan handal terdapat beberapa kendala (contrainst) yaitu objektifitas,
konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis dalam penyajian laporan dan
materialitas.

Judul: Makalah Akuntansi Sektor Publik " Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik "

Oleh: Fiqqi Imamah


Ikuti kami