Makalah Akuntansi Sektor Publik Standar Akuntansi Pemerintahan Kelompok Ii

Oleh Rosarikanti Regina30

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Sektor Publik Standar Akuntansi Pemerintahan Kelompok Ii

MAKALAH
Akuntansi Sektor Publik
Standar Akuntansi Pemerintahan

KELOMPOK
II

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi
keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada
sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sektor komersil yang dipelopori
dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994),
kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi
Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.
Seperti dalam organisasi komersial (commercial organization), para pengambil keputusan dalam
organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Selain sebagai
dasar sebagai pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain. (Baldric Siregar dan Bonni Siregar,
2001: 1) Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri
dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas.
Dengan ditetapkannya PP SAP maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu
pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparasi dan
akuntabilitas.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah kami adalah:

1. Seperti apakah Laporan Keuangan Pokok di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan,
2. Apa saja Komponen dari laporan keuangan pemerintah,
3. Seperti apakah Laporan keuangan konsolidasi pemerintah,

4. Bagaimana Catatan atas laporan keuangan pemerintah,
5. Bagaimana Standar akuntansi aktiva,
6. Bagaimana Standar akuntansi passiva,
7. Bagaimana Standar akuntansi ekuitas dana,
8. Bagaimana Standar akuntansi pendapatan,
9. Bagaimana Standar akuntansi belanja,
10. Bagaimana Standar akuntansi pembiayaan,
11. Bagaimana Standar akuntansi koreksi kesalahan,
12. Bagaimana Standar akuntansi perubahan kebijakan akuntansi,
13. Bagaimana Standar akuntansi peristiwa luar biasa.
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan dari makalah adalah untuk mengetahui ;

1. Laporan Keuangan Pokok,
2. Komponen laporan keuangan pemerintah,
3. Laporan keuangan konsolidasian,
4. Catatan atas laporan keuangan pemerintah,
5. Standar akuntansi aktiva,
6. Standar akuntansi passiva,
7. Standar akuntansi ekuitas dana,
8. Standar akuntansi pendapatan,
9. Standar akuntansi belanja,
10. Standar akuntansi pembiayaan,
11. Standar akuntansi koreksi kesalahan,
12. Standar akuntansi perubahan kebijakan akuntansi,
13. Standar akuntansi peristiwa luar biasa.

1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan makalah yang kami lakukan adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintah,
2. Bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan penulis pada khususnya terutama yang
membutuhkan informasi tentang standar akuntansi pemerintah, serta
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu
akuntansi dalam bidang sektor publik

BAB II

ISI

2.1 Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan
Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
pasal 1).
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan
perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun
2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang
bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam
KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan
pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan
ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan
mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan
dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu
termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK
sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

2.2 Laporan Keuangan Pokok
Akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan informasi keuangan suatu badan
usaha tertentu. Informasi ini disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba
rugi, laporan laba ditahan, laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, dimana
informasi yang tersedia berupa informasi harta, kewajiban serta modal. Perhitungan laba rugi
menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan serta hasil usaha yang diperoleh
dalam suatu periode yang terakhir pada tanggal yang tertera di neraca. Laporan perubahan posisi
keuangan menyajikan kegiatan pembiayaan dan investasi perusahaan.

2.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah
Menurut IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) laporan keuangan akrual secara
umum setidaknya terdiri dari:

1. Statement of Financial Position (Neraca),
2. Statement of Financial Performance (Laporan Kinerja Keuangan),
3. Statement of Changes In Net Assets/Equity (Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas),
4. Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas), dan
5. Accounting Policies and Notes to The Financial Statements (Catatan atas Kebijakan
Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan).
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan,
kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan
sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendaharawan umum
negara/daerah. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca disusun
dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan sistem sentralisasi, neraca disusun secara
terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi neraca
disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelaporan. Pada
pemerintah daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan
keuangan yang akan digabungkan oleh SKPKD menjadi Neraca Daerah. Penggabungan tersebut

dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akunakun timbal balik.
Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net asset). Ekuitas dana merupakan selisih
dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan:
Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana
Hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dapat digambarkan sebagai berikut:



Neraca



Aset Rp XXX Kewajiban Rp XXX



Ekuitas Dana Rp XXX



Total Rp XXX Total Rp XXX

2.4 Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dihasilkan
dari proses konsolidasi antar laporan-laporan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
Sampai dengan level Kementerian Negara/Lembaga, laporan keuangan yang dihasilkan masih
berupa laporan keuangan gabungan/kompilasi, dalam arti hanya menjumlahkan nilai setiap akun
yang sama tanpa ada proses eliminasi.

2.5 Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu
masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat
digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang dapat
digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi
pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah
pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan ,handal dan dapat diperbandingkan).
Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka
meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain :
pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif ) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya
dalam rangka transpaansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara

2.6 Standar Akuntansi Aktiva
Aset atau aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
Aset atau aktiva diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset atau aktiva diakui pada saat
diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Jika suatu entitas memiliki
aset moneter dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal
neraca. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset nonlancar.

1. Aset Lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
o

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

o

berupa kas dan setara kas.

Aset lancar disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan.
a). Kas dan Setara Kas
Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas
dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah

BI pada tanggal laporan. Termasuk dalam klasifikasi kas adalah kas di bank, kas yang dipegang
bendahara, dan deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan. Dalam neraca pemerintah daerah, kas
biasanya disajikan meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara
pengeluaran. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kas meliputi Kas di Bendahara Penerimaan
dan Kas di Bendahara Pengeluaran.
Perkiraan pasangan (balancing account) Kas di dalam neraca daerah adalah Hutang PFK dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek



Utang PFK



Ekuitas Dana Lancar



Rp XXX



Kas di Kas Daerah Rp XXX SILPA Rp XXX

* SILPA disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Lancar.
Perkiraan pasangan (balancing account) Kas di Bendahara Pengeluaran dalam neraca SKPD adalah
Uang Muka dari BUD, yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Kewajiban



Kas di Bendahara Pengeluaran



Rp XXX



Uang Muda dari BUD



Rp XXX

Perkiraan pasangan (balancing account) Kas di Bendahara Pengeluaran dalam neraca Daerah adalah
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar



Kas di Bendahara Pengeluaran



Rp XXX



SILPA



Rp XXX

Perkiraan pasangan (balancing account) Kas di Bendahara Penerimaan dalam neraca SKPD adalah
Pendapatan yang Ditangguhkan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Kawajiban



Kas di Bendahara Penerimaan



Rp XXX Pendapatan yang Ditangguhkan



Rp XXX

* Pendapatan yang Ditangguhkan disajikan di Neraca sebagai Kewajiban Jangka Pendek
Perkiraan pasangan (balancing account) Kas di Bendahara Penerimaan dalam neraca Daerah adalah
Pendapatan yang Ditangguhkan, yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Ekuitas Dana ancar



Kas di Bendahara Penerimaan



Rp XXX Pendapatan yang Ditangguhkan



Rp XXX

* Pendapatan yang Ditangguhkan disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Lancar.
Pada neraca SKPD, kas disajikan sebagai berikut:



Aset



Aset Lancar



Kas dan Setara Kas



Kas di Bendahara Pengeluaran Rp XXX



Kas di Bendahara Penerimaan Rp XXX



Total Kas dan setara kas Rp XXX

Pada neraca, kas disajikan sebagai berikut:



Kas dan Setara Kas



Kas di Kas Daerah Rp XXX



Kas di Bendahara Pengeluaran* Rp XXX



Kas di Bendahara Penerimaan* Rp XXX



Deposito (2 bulan)** Rp XXX



Total Kas dan setara kas Rp XXX

*) Rincian kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD dapat
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. **) Apabila pemerintah daerah memiliki
deposito berjangka kurang dari 3 bulan pada beberapa bank, maka rincian atau daftar dari deposito
tersebut dapat diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
b). Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu pada saat
pemerintah menerima bukti investasi. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito
berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Jenis-jenis deposito beserta jangka
waktunya perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi investasi jangka pendek
diatur lebih detail dalam PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.
Perkiraan pasangan (balancing account) Investasi Jangka Pendek dalam neraca Daerah adalah Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:


Debet Kredit



Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar



Investasi Jangka Pendek Rp XXX SILPA Rp XXX

c). Piutang
Pos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar tagihan
penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang dicatat sebesar nilai
nominalnya.
Penjualan aset atau aktiva, seperti rumah dinas kepada pegawai negeri sipil biasanya diangsur lebih

dari 12 bulan. Penjualan tersebut oleh pemerintah disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran
(TPA). Dalam neraca, TPA akan disajikan sebagai aset lainnya, sedangkan TPA yang akan jatuh tempo
dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri
dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar TPA. Reklasifikasi TPA ini dilakukan hanya untuk tujuan
penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi
perkiraan Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk
mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR). Dalam neraca, TP/TGR disajikan sebagai aset lainnya, sedangkan TP/TGR yang akan jatuh
tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, akan direklasifikasi dan disajikan
tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian Lancar TP/TGR. Reklasifikasi TP/TGR ini dilakukan hanya
untuk tujuan penyusunan neraca. Pada awal tahun berikutnya bagian lancar piutang ini
dikembalikan pada TP/TGR dalam kelompok aset lainnya karena penerimaan kembali dari Tuntutan
Ganti Rugi akan mengurangi perkiraan Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Ganti
Rugi.
Perkiraan pasangan (balancing account) Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TPA, dan
Bagian Lancar TP/TGR dalam neraca Daerah dan Neraca SKPD adalah Cadangan Piutang, yang dapat
digambarkan sebagai berikut:



Debet Kredit



Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar



Piutang Pajak



Rp XXX Cadangan Piutang* Rp XXX



Piutang Retribusi Rp XXX



Bagian Lancar TPA Rp XXX



Bagian Lancar TP/TGR Rp XXX

* Cadangan Piutang disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Lancar.
Rincian jenis piutang pajak, retribusi, bagian lancar TPA dan TP/TGR dapat diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.
d). Persediaan
Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan,
misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Jenis-jenis persediaan beserta
nilainya perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada umumnya metode pencatatan persediaan ada 2 metode, yaitu metode periodik dan metode
perpetual. Dalam metode periodik, persediaan dicatat berdasarkan penghitungan/ inventarisasi fisik
persediaan yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Sedangkan dalam metode perpetual,
persediaan dicatat setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan
persediaan. Metode periodik biasanya digunakan untuk persediaan yang berjumlah banyak dengan
harga relatif rendah, sedangkan metode perpetual biasanya digunakan untuk persediaan yang
berjumlah relatif sedikit dengan harga relatif tinggi.
Sesuai dengan PSAP 01, persediaan dicatat sebesar:


biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;



biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan atas persediaan sebagaimana dimaksud di atas meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Sedangkan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan. Dalam rangka penyajian nilai wajar, nilai pembelian yang digunakan adalah biaya
perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi
dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang
digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Perkiraan pasangan (balancing account) Persediaan dalam neraca Daerah dan Neraca SKPD adalah
Cadangan persediaan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Debet Kredit



Aset Lancar Ekuitas Dana Lancar



Persediaan Rp XXX Cadangan Persediaan* Rp XXX

* Cadangan Persediaan yang disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Lancar.
Akuntansi mengenai persediaan diatur secara rinci dalam PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi
Persediaan.
Secara keseluruhan, penyajian aset lancar dalam neraca adalah:
1. Aset Lancan
o

Kas Rp XXX

o

Investasi Jangka Pendek Rp XXX

o

Piutang Pajak Rp XXX

o

Piutang Retribusi Rp XXX

o

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rp XXX

o

Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp XXX

o

Persediaan Rp XXX

o

Total Aset Lancar Rp XXX

2. Aset Nonlancar
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat
umum. Yang termasuk dalam aset nonlancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset
lancar sebagaimana diuraikan terdahulu. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka
panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a). Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua
belas) bulan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan
lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi
jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen
adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi nonpermanen terdiri dari:
1. Pinjaman kepada perusahaan negara/daerah;
2. Pembelian Obligasi Daerah atau Surat Utang Negara;
3. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
dan
4. Investasi nonpermanen lainnya
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari:
1. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga
keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya
bukan milik negara.
2. Investasi permanen lainnya.
Perkiraan pasangan (balancing account) Investasi Jangka Panjang dalam neraca Daerah adalah
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Debet Kredit



Investasi Jangka Panjang Ekuitas Dana Investasi



Pinjaman kepada Perusahaan Negara Rp XXX Diinvestasikan dalam



Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Rp XXX Investasi Jangka Panjang* Rp XXX



Investasi Obligasi Rp XXX



Investasi Nonpermanen Lainnya Rp XXX



Penanaman Modal Pemerintah Rp XXX



Investasi Permanen Lainnya Rp XXX

* Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Investasi.
Penyajian Investasi Jangka Panjang dalam neraca adalah:


Investasi Jangka Panjang



Investasi Nonpermanen Rp XXX



Pinjaman kepada Perusahaan Negara Rp XXX



Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Rp XXX



Investasi Obligasi Rp XXX



Investasi Nonpermanen Lainnya Rp XXX



Total Investasi Nonpermanen Rp XXX



Investasi Permanen Rp XXX



Penanaman Modal Pemerintah Rp XXX



Investasi Permanen Lainnya Rp XXX



Total Investasi Permanen Rp XXX



Total Investasi Jangka Panjang Rp XXX

Rincian atas masing-masing jenis investasi jangka panjang dapat diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.
Akuntansi Investasi tidak diselenggarakan oleh SKPD tetapi hanya diselenggarakan oleh SKPKD pada
pemerintah daerah. Akuntansi Investasi Jangka Panjang diatur secara rinci dalam PSAP Nomor 06
tentang Akuntansi Investasi.

b). Aset Tetap
Aset atau aktiva tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai
wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang
dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut. Aset tetap terdiri dari:
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin,
3. Gedung dan Bangunan,
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Aset Tetap Lainnya, serta
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
Perkiraan pasangan (balancing account) Aset Tetap dalam neraca Daerah dan neraca SKPD adalah
Diinvestasikan dalam Investasi Aset Tetap, yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Debet Kredit



Aset Tetap



Ekuitas Dana Investasi



Tanah Rp XXX Diinvestasikan dalam



Peralatan dan Mesin Rp XXX Aset tetap* Rp XXX



Gedung dan Bangunan Rp XXX



Jalan, irigasi, dan Jaringan Rp XXX



Aset Tetap Lainnya Rp XXX



Konstruksi dalam Pengerjaan Rp XXX

* Diinvestasikan dalam Aset Tetap disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Investasi.
Penyajian aset tetap dalam neraca adalah:



Aset Tetap



Tanah Rp XXX



Peralatan dan Mesin Rp XXX



Gedung dan Bangunan Rp XXX



Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp XXX



Aset Tetap Lainnya Rp XXX



Konstruksi dalam Pengerjaan Rp XXX



Total Rp XXX



Dikurangi:



Akumulasi Penyusutan (Rp XXX)



Total Aset Tetap Rp XXX

Jenis, umur, dan kondisi dari masing-masing aset tetap dapat diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.
Akuntansi Aset Tetap diatur lebih rinci dalam PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c). Dana Cadangan
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana
relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan
diakui pada saat dilakukan penyisihan uang untuk tujuan pencadangan dimaksud.
Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Peruntukan dana cadangan harus diatur
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan jika keadaan keuangan pemerintah mengalami
surplus anggaran. Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan persetujuan DPRD, demikian juga
pada waktu pencairan dana tersebut. Pemerintah dapat membentuk lebih dari satu Dana Cadangan.
Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci
sesuai dengan tujuannya.
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dana cadangan yang dibentuk pemerintah daerah dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan daerah kecuali yang bersumber dari DAK, pinjaman daerah, dan
penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga dinyatakan bahwa
penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD
dalam tahun anggaran yang bersangkutan, kemudian seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan
dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan dan dicatat sebagai pendapatan.

Akuntansi Dana Cadangan hanya diselenggarakan oleh SKPKD dan tidak diselenggarakan oleh SKPD.
Perkiraan pasangan (balancing account) Dana Cadangan dalam neraca Daerah adalah Diinvestasikan
dalam Dana Cadangan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Debet Kredit



Dana Cadangan Ekuitas Dana Cadangan



Dana Cadangan Rp XXX Diinvestasikan dalam Dana Cadangan



Rp XXX

Penyajian Dana Cadangan di neraca adalah:


Dana Cadangan



Dana Cadangan Rp XXX



Total Dana Cadangan Rp XXX



Informasi mengenai jenis dana cadangan dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan

d). Aset Lainnya
Yang termasuk dalam aset lainnya adalah:
1. Aset Tak Berwujud,
2. Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan,
3. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas)
bulan.
4. Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan)
Aset tak berwujud (intangible asset) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:
1. Software komputer
2. Lisensi dan franchise
3. Hak cipta (copyright), paten, goodwill dan hak lainnya
4. Hak jasa dan operasi
5. Aset tak berwujud dalam pengembangan

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang
terbukti menyalahgunakan uang negara atau menghilangkan aset pemerintah. Tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung
jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. Kemitraan dengan
Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan
cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga
dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan
tersebut antara lain Bangun Kelola Serah (BKS)/Built operate Transfer (BOT) , Bangun Serah Kelola
(BSK)/Built Transfer Operate (BTO) dan bentuk kemitraan lainnya.Perkiraan pasangan (balancing
account) Aset Lainnya dalam neraca Daerah dan Neraca SKPD adalah Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya, yang dapat digambarkan sebagai berikut:


Debet Kredit



Aset Lainnya Ekuitas Dana Investasi



Aset Tak Berwujud Rp XXX Diinvestasikan dalam



Tagihan Penjualan Angsuran



Rp XXX Aset Lainnya* Rp XXX



Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi Rp XXX



Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp XXX

* Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan di Neraca sebagai Ekuitas Dana Investasi.
Penyajian aset lainnya dalam neraca adalah:


Aset Lainnya



Tagihan Penjualan Angsuran Rp XXX



Tuntutan Perbendaraan/Tuntutan Ganti Rugi Rp XXX



Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp XXX



Aset Tak Berwujud Rp XXX



Aset Lain-lain Rp XXX



Total Aset Lainnya Rp XXX



Informasi mengenai jenis dari masing-masing komponen aset lainnya dapat diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan



2.7 Standar Akuntansi Passiva
Kewajiban atau passiva adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban
diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan
atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah
bank sentral (Bank Indonesia) pada tanggal neraca.
Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
1. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek
dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka
pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu
bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban
jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak
ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas:
a. Bagian lancar utang jangka panjang
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang
diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan. Contohnya Pemerintah
daerah XYZ meminjam uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp20 miliar pada tanggal 1
Oktober 2005. Pinjaman tersebut dibayar mulai tahun 2006 sampai 2015 (selama 10 Tahun).
Pemda XYZ akan melaporkan Bagian Lancar Utang kepada Pemerintah Pusat sebesar yang
akan dibayar pada tahun 2006 yaitu Rp2 miliar.
b. Utang Bunga
Utang bunga merupakan utang yang timbul pada akhir periode pelaporan sehubungan
dengan adanya bunga terutang akibat dari adanya pinjaman yang diambil pemerintah.
c. Utang PFK
Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah kurang menyetor kepada pihak
lain atas pungutan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang dilakukannya. Dengan
kata lain Utang PFK adalah Penerimaan PFK dikurangi Pengeluaran PFK. Sebagai contoh,
Pemerintah daerah ABC melakukan pemotongan dari gaji untuk iuran Tabungan Asuransi

Pensiun (Taspen) Rp10 juta selama tahun 2005. Tetapi Pemerintah daerah tersebut baru
menyetor ke rekening PT Taspen sebesar Rp8 juta selama tahun 2005. Utang PFK yang
dilaporkan adalah sebesar Rp2 juta. Perkiraan pasangan (balancing account) Kewajiban
Jangka Pendek (kecuali Utang PFK) dalam neraca adalah Dana yang Harus Disediakan untuk
pembayaran Utang Jangka Pendek, yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:


Debet Kredit



Kewajiban Jangka Pendek



Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Rp XXX



Utang Bunga Rp XXX



Utang Jangka Pendek Lainnya Rp XXX



Ekuitas Dana Lancar

*Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *
* Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek disajikan di Neraca
sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar.
Apabila terdapat pungutan PFK yang belum disetor berarti saldo uang tersebut masih berada di
Kas Daerah. Oleh karena itu, perkiraan pasangan (balancing account) Utang PFK dalam neraca
adalah Kas di Kas Daerah, yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut:


Debet Kredit



Aset Lancar Kewajiban Jangka Pendek



Kas di Kas Daerah Rp XXX Utang PFK Rp XXX

Khusus pada SKPD terdapat akun Uang Muka dari BUD sebagai akun lawan dari Kas Di
bendahara Pengeluaran, dan Akun Pendapatan yang ditangguhkan sebagai akun lawan dari Kas
di Bendahara penerimaan. Penyajian Kewajiban Jangka Pendek dalam neraca adalah:


Kewajiban Jangka Pendek



Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp XXX



Utang Bunga Rp XXX



Utang PFK Rp XXX



Utang Jangka Pendek Lainnya Rp XXX



Total Kewajiban Jangka Pendek Rp XXX



Informasi lebih rinci mengenai jenis dari kewajiban jangka pendek dapat diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan.

2. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan
kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan
dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
1. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka
panjang; dan
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan
sebelum laporan keuangan disetujui.
Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin
diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan
entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang
demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan
pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan
pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan
kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian
pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman
menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang
menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait
dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
1. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi
adanya pelanggaran, dan
2. tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan
Merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada
perbankan dalam negeri

b. Utang Dalam Negeri- Obligasi

Merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan penarikan dana dari
masyarakat melalui pengeluaran surat utang/obligasi.

c. Utang Luar Negeri
Merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada
negara/lembaga asing. Penarikan pinjaman luar negeri ini dapat dilakukan melalui penerbitan
obligasi yang diperuntukkan bagi pihak asing.

d. Utang Jangka Panjang Lainnya
Merupakan utang jangka panjang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Utang Dalam
Negeri- sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri-Obligasi, Utang Luar Negeri. Misalnya Utang
Kepada Pemerintah Pusat/Daerah Otonom Lainnya.
Perkiraan pasangan (balancing account) Kewajiban Jangka Panjang dalam neraca adalah Dana
yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang dapat digambarkan
sebagai berikut:
Debet Kredit
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri-Perbankan Rp XXX
Utang Dalam Negeri-Obligasi Rp XXX
Utang Luar Negeri Rp XXX
Utang Jangka Panjang Lainnya Rp XXX
Ekuitas Dana Investasi
*Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang *
* Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca
sebagai pengurang Ekuitas Dana Investasi.
Penyajian Kewajiban Jangka Panjang di neraca adalah:


Kewajiban Jangka Panjang



Utang Dalam Negeri-Perbankan Rp XXX



Utang Dalam Negeri-Obligasi Rp XXX



Utang Luar Negeri Rp XXX



Utang Jangka Panjang Lainnya Rp XXX



Total Kewajiban Jangka Panjang Rp XXX

Informasi lebih rinci mengenai jenis dari masing-masing kewajiban jangka panjang dapat
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi kewajiban lebih rinci diatur dalam
PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
2.8 Standar Akuntansi Ekuitas Dana
Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban
pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan
Ekuitas Dana Cadangan.
1. Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana
Lancar terdiri dari:

1. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), yang merupakan akun pasangan yang
menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek.

2. Pendapatan yang Ditangguhkan, yang merupakan akun pasangan untuk menampung
Kas di Bendahara Penerimaan.

3. Cadangan Piutang, yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan untuk
menampung piutang lancar.

4. Cadangan Persediaan, yang merupakan akun pasangan dari persediaan.

5. Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek, merupakan akun
pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya.

Penyajian Ekuitas Dana Lancar di neraca adalah:

o

Ekuitas Dana Lancar

o

SiLPA Rp XXX

o

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp XXX

o

Cadangan Piutang Rp XXX

o

Cadangan Persediaan Rp XXX

o

Dana yang Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp XXX

o

Total Ekuitas Dana Lancar Rp XXX

2. Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka
panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana
Investasi terdiri dari:
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun pasangan dari Investasi Jangka
Panjang. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun pasangan dari Aset Tetap, Diinvestasikan
dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun pasangan Aset Lainnya. Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang (contra account), yang merupakan akun pasangan dari
seluruh Utang Jangka Panjang.
Penyajian Ekuitas Dana Investasi di neraca adalah:
o

Ekuitas Dana Investasi

o

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp XXX

o

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp XXX

o

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp XXX

o

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

o

Rp XXX

o

Total Ekuitas Dana Lancar Rp XXX

3. Ekuitas Dana Cadangan
Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyajian Ekuitas Dana Investasi dalam
neraca adalah:

o

Ekuitas Dana Cadangan

o

Ekuitas Dana Cadangan Rp XXX

o

Total Ekuitas Dana Cadangan Rp XXX

2.9 Standar Akuntansi Pendapatan
Dalam dunia bisnis, pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam
memanfaatkan faktor-faktor produksi; biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa
yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan, untuk mempertahankan diri dan
pertumbuhan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan
disebur earning process. Secara garis besar earning process menimbulkan dua akibat yaitu pengaruh
positif atau pendapatan dan keuntungan dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian. The activity
of earning process creates two effect, possitive stream (revenues and gains) and negative stream
(expenses and loses). Selisih dari keduanya nantinya menjadi laba atau income dan rugi atau less.
Untuk pemerintah, termasuk hasil pendapatan kotor dari pajak penghasilan pada perusahaan dan
individu, cukai, bea cukai, pajak lainnya, penjualan barang dan jasa, dividen dan bunga. Sedangkan
pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan
Lain-lain yang Sah.
1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan pajak yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - Lain-lain PAD
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti
Pemerintah Pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari
Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan sesuai dengan UU No. 33/2004 dan transfer lainnya
sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, atau

dalam UU APBN. Transfer dari Daerah Otonom lainnya antara lain seperti Bagi Hasil dari Pemerintah
Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Pajak Bahan Bakar, Pajak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
3. Pendapatan Lain-lain yang sah
Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan lainnya selain yang disebutkan di atas, yang
diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya hibah dan dana darurat.
Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Seperti diuraikan di atas
bahwa penerimaan pendapatan dapat dilakukan melalui bendahara penerimaan atau langsung
disetor ke kas daerah. Apabila pendapatan lansung disetor ke kas daerah, maka SKPD akan mengakui
adanya realisasi pendapatan dan penurunan Utang kepada BUD. Oleh karena itu, transaksi ini dicatat
dengan mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit Pendapatan. Apabila pendapatan disetor
melalui bendahara penerimaan, maka SKPD akan mendebet Kas di Bendahara Penerimaan dan
mengkredit Pendapatan yang Ditangguhkan. Pendapatan yang Ditangguhkan mencerminkan adanya
kewajiban bagi SKPD untuk menyetorkan pendapatan tersebut ke rekening Kas Umum Daerah. Oleh
karena itu, Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan utang SKPD kepada BUD. Apabila
pendapatan tersebut disetorkan, maka SKPD mendebet Utang kepada BUD dan mengkredit
Pendapatan. Selanjutnya dilakukan jurnal balik atas penerimaan kas yang semula ditampung dalam
akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Jurnal balik dilakukan dengan mendebet Pendapatan yang
Ditangguhkan dan mengkredit Kas di Bendahara Penerimaan. BUD tidak melakukan pencatatan pada
saat kas diterima oleh bendahara penerimaan. BUD melakukan pencatatan pada saat kas telah
disetorkan dan diterima pada rekening Kas Umum Daerah, dengan mendebet Kas di Kas Daerah dan
mengkredit pendapatan sesuai dengan jenisnya. Pada tanggal pelaporan perlu dilakukan rekonsiliasi
pendapatan antara SKPD dan BUD. Dokumen sumber untuk pengakuan pendapatan antara lain
berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Terhadap
pendapatan yang berasal dari penjualan aset tetap/lainnya perlu ada jurnal pendamping untuk
mengakui penurunan aset yang bersangkutan pada SKPD. Jurnal pendamping ini sering disebut
Jurnal Korolari. Apabila terdapat pengembalian pendapatan maka harus dianalisis terlebih dahulu
sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas
penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang
sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode
penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Pengembalian pendapatan yang diterima tahun lalu pada umumnya dibayar oleh BUD maka
transaksi ini tidak dibukukan oleh SKPD. Transaksi tersebut mengurangi ekuitas dana. Pengembalian
tersebut dicatat oleh BUD dengan mendebet SILPA dan mengkredit Kas di Kas Daerah.

2.10 Standar Akuntansi Belanja
Berdasarkan Basis Kas sebagaimana diatur dalam PSAP No. 2, belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui
Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).
Dengan demikian, untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga/vendor pengakuan belanjanya
dilakukan pada saat uang dikeluarkan, yaitu pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana
Langsung (SP2D LS). Sedangkan untuk pembayaran dengan dana kas kecil, pada saat diterbitkannya
SP2D untuk pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran (SP2D UP) ataupun untuk
penambahan uang persediaan (SP2D TU) belum diakui sebagai belanja. Pengeluaran tersebut
merupakan transaksi transito yang belum membebani anggaran. Pengakuan belanja baru dilakukan
setelah pengeluaran yang dilakukan dipertanggungjawabkan olah Bendahara Pengeluaran dan telah
diverifikasi serta disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditandai dengan diberikannya pengganti
uang persediaan dengan diterbitkannya SP2D GU.
Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Klasifikasi belanja menurut
organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah
daerah yang bersangkutan. Klasifikasi menurut organisasi ini tidak disajikan di lembar muka laporan
keuangan, melainkan disajikan di Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Klasifikasi Fungsi
Klasifikasi belanja menurut fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut: - Pelayanan Umum Pertahanan - Ketertiban dan Keamanan - Ekonomi - Lingkungan Hidup - Perumahan dan Fasilitas
Umum - Kesehatan - Pariwisata dan Budaya - Agama - Pendidikan - Perlindungan Sosial Klasifikasi
fungsi ini diisi sesuai dengan urusan (affair) pemerintahan. Dengan demikian, klasifikasi fungsi ini
perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Klasifikasi
fungsi ini disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan UU No. 17/2003 fungsi
Pertahanan hanya berlaku untuk Pemerintah Pusat.
2. Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga
Berdasarkan karakternya belanja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan
Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain
meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah,
bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan
dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud. Belanja Tak Terduga
adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan

berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
3. Klasifikasi Ekonomi
Klasifikasi ekonomi adalah klasifikasi belanja berdasarkan jenis belanjanya, terdiri dari: Belanja
Operasi: - Belanja Pegawai xxx - Belanja Barang xxx - Bunga xxx - Subsidi xxx - Hibah xxx - Bantuan
Sosial xxx - Belanja Operasi-lainnya xxx Belanja Modal: - Belanja Modal - Tanah xxx - Belanja Modal –
Peralatan dan mesin xxx - Belanja Modal – Gedung dan Bangunan xxx - Belanja Modal – Jalan, Irigasi,
dan Jaringan xxx - Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya xxx - Belanja Modal - Aset Lainnya xxx Belanja
Tak Terduga xxx
4. Transfer
Transfer yang dimaksud di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan ke entitas pelaporan lain, seperti pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Contoh: bagi pemerintah provinsi terdapat bagi hasil ke kabupaten/kota, bagi pemerintah
kabupaten terdapat bagi hasil ke desa.
5. Surplus/Defisit
Surplus/Defisit timbul sehubungan dengan penggunaan anggaran defisit, di mana jumlah
pendapatan tidak sama dengan jumlah belanja. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja
selama satu periode pelaporan.
Dalam manajemen anggaran, pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa
yang dibeli diterima Pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau
melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran.

1. Pembayaran langsung
Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan
penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah
Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Apabila terdapat belanja untuk
perolehan aset tetap atau aset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan
pencatatan belanja tetapi sekaligus perolehan asetnya. Pencatatan aset tetap yang diperoleh dapat
dilakukan dengan menggunakan jurnal pendamping yang seringkali dikenal sebagai jurnal korolari.
2. Pembayaran melalui Dana Kas Kecil
Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari perkantoran. Pada

dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Dana kas kecil ini disebut Uang Persediaan
(UP). Pada saat uang persediaan diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran belum membebani
belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan dan disahkan
oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa BUD, ditandai dengan terbitnya SPM GU atau SPM
GU Nihil. Pada saat dibelanjakan oleh Bendahara, Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada
saat dipertanggungjawabkan barulah diakui sebagai belanja. Dengan sistem dana tetap, maka dalam
tahun berjalan kepada SKPD akan diberikan SP2D GU sebagai pengganti uang yang telah
dibelanjakan sehingga UP di Bendahara Pengeluaran kembali ke jumlah UP semula. Dalam hal
terdapat kebutuhan pengeluaran kas yang besar, melebihi UP yang tersedia, SKPD dapat
mengajukan permintaan tambahan uang persediaan (TUP) kepada BUD. Perlakuan akuntansi TUP ini
adalah seperti dana kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi. TUP ini harus dipertanggungjawabkan
dalam waktu 1 (satu) bulan. Terhadap TUP yang telah dipertanggungjawabkan tidak diberikan
penggantian. Sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban TUP diterbitkan SP2D GU Nihil.
Pemerintah pada umumnya mengeluarkan ketentuan tentang batas akhir penerbitan SP2D GU
sebagai pengganti UP yang telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pertanggungjawaban
atas pengeluaran UP yang telah melewati batas akhir penerbitan SP2D GU tidak diberikan
penggantian kas. Pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran akan diterbitkan SP2D GU
Nihil. Sisa UP pada akhir tahun anggaran disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. Sebagai
bukti penyetoran akan diperoleh Surat Tanda Setoran (STS). Demikian pula sisa TUP, apabila
kegiatan sudah selesai maka sisa TUP harus disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.

2.11 Standar Akuntansi Pembiayaan
Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara,
pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

A. Pembiayaan Neto
Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
Apabila manajemen keuangan pemerintah dilakukan dengan baik maka jumlah pembiayaan netto ini
seharusnya mendekati jumlah surplus/defisit anggaran karena pembiayaan dimaksudkan untuk
memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

B. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Dalam penyusunan APBD, SILPA/SIKPA akan selalu nihil karena jumlah surplus atau defisit harus
ditetapkan rencana pemanfaatannya atau penutupannya. Namun dalam realisasi anggaran pada
umumnya SILPA akan muncul. Jumlah ini merupakan selisih antara penerimaan anggaran dikurangi

dengan pengeluaran anggaran. Dengan kata lain jumlah ini diperoleh dengan menjumlahkan
surplus/defisit dengan pembiayaan neto.

C. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan
pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya.
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
Terhadap setiap penerimaan pembiayaan dibuat 2 (dua) jurnal. Pertama, untuk mengakui realisasi
penerimaan anggaran, kedua, jurnal korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi
transaksi tersebut.
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf i, k, l, dan m UU 1/2004, bahwa Bendahara Umum Daerah
berwenang untuk:
a. menempatkan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
b. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
c. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
d. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
Berdasarkan kewenangan tersebut, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pembiayaan dicatat
dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah.

D. Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran kas daerah karena memberikan pinjaman
kepada pihak ketiga, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran
kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat dikeluarkannya kas dari Kas Daerah.

2.12 Standar Akuntansi Koreksi Kesalahan
Dasar Hukum Akuntansi Koreksi Kesalahan
1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. SAP No.10
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-69/PB/2006 (Perdirjen 69) tentang
Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan

Koreksi Kesalahan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah
mengakomodir potensi permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan pencatatan laporan
keuangan. Hal ini tertuang dalam SAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa. Dalam SAP, kesalahan didefinisikan sebagai penyajian pos-pos
yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya dan mempengaruhi laporan keuangan
periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi didefinisikan tindakan pembetulan
akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang
seharusnya. Dengan demikian, koreksi kesalahan dapat diartikan upaya pembetulan agar pos-pos
yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dan dapat
berpengaruh pada laporan keuangan pada tahun di mana kesalahan tersebut ditemukan.
Jenis-jenis Kesalahan
a. Kesalahan karena perhitungan matematis dan kelalaian dalam penyiapan dokumen.
b. Kesalahan karena belum memproses dokumen sumber/bukti transaksi.
c. Kesalahan dalam penerapan kebijakan dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.
d. Kesalahan klasifikasi dalam pelaporan
Sedangkan berdasarkan sifat kejadiannya, menurut SAP No.10, kesalahan dapat dibedakan menjadi
dua diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan yang tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali
yang terbagi ke dalam dua kelompok yakni terjadi pada periode berjalan dan pada periode
sebelumnya
Kesalahan tidak berulang dikategorikan kedalam 2 kelompok yaitu:
1. Kesalahan periode berjalan.
Kesalahan ini terjadi sebelum LKPP disahkan menjadi UU.
2. Kesalahan periode sebelumnya
Kesalahan yang terjadi setelah LKPP disahkan menjadi UU.

b. Kesalahan berulang dan sistemik
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang bersumber dari sifat alamiah dari jenisjenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang kali.

Berdasarkan waktu ditemukannya, kesalahan terbagi ke dalam :
a. kesalahan yang ditemukan berdasarkan hasil pengecekan intern, analisis, dan pengujian oleh unit
akuntansi di atasnya;
b. kesalahan yang ditemukan pada saat rekonsiliasi antara Kementerian Negara/Lembaga dengan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c. kesalahan yang ditemukan pada saat review/audit laporan keuangan.

Petunjuk teknis mengenai tata cara koreksi kesalahan laporan keuangan secara lebih rinci dapat kita
jumpai pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-69/PB/2006 (Perdirjen 69)
tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan.
Sejalan dengan SAP No. 10, Perdirjen 69 juga mengatur tentang sifat kejadian kesalahan yang berupa
kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang dapat terjadi baik sebelum dan sesudah LKPP disahkan dengan undangundang. Kesalahan yang demikian, dapat secara signfikan mempengaruhi keandalan laporan
keuangan pada periode sebelumnya, sehingga perlu diadakan koreksi. Sedangkan kesalahan
berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadinya kesalahan
yang bersangkutan.

Prosedur Koreksi Kesalahan
a. Prosedur koreksi kesalahan laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum diserahkan
ke Menteri Keuangan
Unsur laporan keuangan Unsur yang perlu dikoreksi
pendapatan Bagian anggaran, eselon 1, satker, Mata Anggaran jumlah upiah

pembiayaan Unit organisasi, mata anggaran penerimaan pembiayaan, mata anggaran pengeluaran
pembiayaan, jumlah rupiah
Belanja Bag.anggaran, Eselon 1, Satker, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Mata anggaran,
jumlah rupiah, jenis kewenangan, nomor dokumen, tanggal dokumen, sumber dana dan cara
penarikan.
Asset, kewajiban dan ekuitas Akun neraca dan jumlah rupiah

Apabila kesalahan terjadi di tingkat UAKPA

1. Berdasarkan hasil verifikasi bendahara/petugas akuntansi.
Petugas akuntansi dokumen akan mengembalikan kepada pihak ketiga /pihak terkait.
2. Berdasarkan hasil rekonsiliasi.
UAKPA wajib melakukan koreksi melalui aplikasi SAI dan mengirimkan laporan setelah koreksi ke
UAPPA-W dan KPPN (untuk keperluan rekonsiliasi).
3. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan.
UAKPA perlu menelusuri kesalahan tersebut ke dokumen sumber terkait, melakukan koreksi melalui
aplikasi SAI dan mengirimkan laporan setelah koreksi ke UAPPA-W dan KPPN (untuk keperluan
rekonsiliasi).
4. Berdasarkan hasil reviu/audit laporan keuangan.
UAPA meminta UAKPA terkait melalui UAPPA-E1/UAPPA-W untuk melakukan koreksi dan
mengirimkan laporan yang telah dikoreksi secara berjenjang.

Apabila kesalahan terjadi di tingkat UAPPA-W

1. Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi.

UAPPA-W akan meminta UAKPA terkait untuk menelusuri sumber kesalahan tersebut dengan KPPN.
2. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan
UAPPA-W akan meminta UAKPA terkait untuk menelusuri sumber kesalahan tersebut dengan KPPN.
3. Berdasarkan hasil reviu/audit laporan keuangan
UAPA meminta UAKPA terkait melalui UAPPA-E1/UAPPA-W untuk melakukan koreksi dan
mengirimkan laporan yang telah dikoreksi secara berjenjang

Apabila kesalahan terjadi di tingkat UAPPA-E1/UAPA

1. Berdasarkan hasil rekonsiliasi.
UAPPA-E1/UAPA akan meminta UAKPA terkait melalui UAPPA-W untuk menelusuri sumber
kesalahan tersebut dengan KPPN.
2. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan
UAPPA-E1/UAPA akan meminta UAKPA terkait melalui UAPPAW untuk menelusuri sumber kesalahan
tersebut dengan KPPN.
3. Berdasarkan hasil reviu/audit aparat pengawasan intern.
UAPA meminta UAKPA terkait melalui UAPPA-E1/UAPPA-W untuk melakukan koreksi dan
mengirimkan laporan yang telah dikoreksi secara berjenjang

b. Prosedur koreksi kesalahan laporan keuangan kementerian negara/lembaga setelah
diserahkan ke Menteri Keuangan
Unsur laporan keuangan Unsur yang perlu dikoreksi
Pendapatan Bag. anggaran, Eselon 1, satker, mata anggaran, jumlah rupiah

Pembiayaan Unit organisasi, mata anggaran penerimaan pembiayaan, mata anggaran pengeluaran
pembiayaan, jumlah rupiah
Belanja Bag. anggaran, Eselon 1, satker, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, mata
anggaran, jumlah rupiah, jenis kewenangan, nomor dokumen, tanggak dokumen, sumber dana dan
cara penarikan
Asset, kewajiban dan ekuitas Akun neraca dan jumlah rupiah

Apabila kesalahan terjadi di tingkat:

1. UAKPA
UAKPA membuat jurnal koreksi.
2. UAPPA-W
UAPPA-W akan membuat jurnal koreksi setelah melakukan konfirmasi ke UAKPA.
3. UAPPA-E1
UAPPA-E1 akan membuat jurnal koreksi setelah melakukan konfirmasi ke UAKPA melalui UAPPA-W.
4. UAPA
UAPA akan membuat jurnal koreksi setelah melakukan konfirmasi ke UAKPA melalui UAPPA-W /
UAPPA-E1.
Setiap koreksi yang dilakukan pada unit akuntansi di atasnya harus juga diproses pada unit akuntansi
di bawahnya.

Prosedur Koreksi Kesalahan Berdasarkan Hasil Audit BPK

1. Kesalahan Tidak Berulang

a. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap kementerian negara/lembaga, UAPA terkait akan membuat
jurnal koreksi dan meminta UAPPA-E1, UAPPA-W dan UAKPA untuk membuat jurnal koreksi yang
sama. b. Berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPP, Pemerintah Pusat c.q Menteri Keuangan akan
membuat jurnal koreksi terkait dan menelusuri sumber kesalahan yang terjadi. Bila sumber
kesalahan berasal dari kementerian negara/lembaga, maka Menteri Keuangan akan meminta
kementerian negara/lembaga terkait untuk melakukan koreksi dan mengirimkan kembali laporan
keuangan setelah koreksi ke Menteri Keuangan.
2. Kesalahan Berulang dan Sistemik
Kesalahan berulang dan sistemik dibukukan sesuai dengan akun terkait pada saat terjadinya
kesalahan yang bersangkutan.

2.13 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan
periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10 menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus
dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila
diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan
keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metode penyusutan dan
metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset sehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan
merupakan metode alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap.
Dengan demikian, apabila dilakukan penyusutan terhadap aset tetap, maka tidak berhubungan
dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahan kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak
mempengaruhi laporan ralisasi anggaran.

2.14 Standar Akuntansi Peristiwa Luar Biasa
Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa
atau normal suatu entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau

pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.

Di lingkungan entitas pemerintahan, penanggulangan bencana alam dan sosial termasuk aktivitas
biasa. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar
diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila
kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar belanja tak tersangka
atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
(a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
(b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
(c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas
(d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pemerintah. (Peraturan Pemerintahan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
pasal 1).

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan
perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun
2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang
bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam
KMK 308/KMK.012/2002.
Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Usaha reformasi
keuangan negara mencakup bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sistem, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Definisi Pendapatan. [online]. Tersedia: http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|
id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Revenue

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan. [online] Tersedia:
http://ilmumanajemen.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=135:sap&catid=47:mnpemr&Itemid=29

Siregar, Baldric dan Siregar Bonni. (2001). Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana. Yogyakarta:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Toko Buku Online. Ringkasan Buku Standar Akuntansi Pemerintahan.
[online].Tersedia:http://book.store.co.id/Standar_Akuntansi_Pemerintahan_buku_5822.html. [20
Oktober 2010]

Universitas Pendidikan Indonesia. (2007). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: UPI. 2007.

Judul: Makalah Akuntansi Sektor Publik Standar Akuntansi Pemerintahan Kelompok Ii

Oleh: Rosarikanti Regina30


Ikuti kami