Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Oleh Fadilah Dila

92 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Makalah Akuntansi Perpajakan
“Konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak”

Dosen Pengampu:
Wirmie Eka Putra, SE., M. Si.
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M. S. Ak.
Disusun Oleh:
Fadilah (C0C018045)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Diploma III
Universitas Jambi 2020

Kata Pengantar
Syukur kami panjatkan kehadirat allah swt, karena berkat rahmat, taufik,
hidayah serta inayahnya kami telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan
makalah yang berjudul “Akuntansi Perpajakan ”. Makalah ini diajukan guna
memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perpajakan
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh
dari sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun demi menyempurnakan makalah ini.
Semoga makalah ini memberikan informasi bagi kita dan bermanfaat untuk
pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan kita. Aamiin.
Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf dan kepada allah
swt, kami mohon ampun. Terimakasih.

Jambi, September 2020

Penulis

i

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………. I
DAFTAR ISI …………………………………………………..…………. II
BAB I PENDAHULUAN …………………….......................................... 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….... 1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………….. 2
1.3 Manfaat Penulisan……………………………………………………....2
BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………….... 3
2.1. Pengertian Akuntansi Pajak…………………………………………… 3
2.2. Fungsi Akuntansi Pajak ……………….……………………………… 3
2.3. Prinsip Akuntansi Pajak ……….……………………………………… 4
2.4. Peran Perpajakan Dalam Perusahaan ….……………………………... 4
2.5. Sifat Akuntansi Perpajakan …………….………….……………....…. 5
2.6. Istilah-istilah Akuntansi Perpajakan ………………………...……….. 5
2.7. Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan ……….…….…… 6
2.8. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Perpajakan……….…….….…. 8
2.9. Self Assessment System ……………………………………..……….. 9
2.10. Akun Akuntansi Perpajakan………………………….....…..……….. 11
BAB III PENUTUP ………………………………………..……...………12

ii

3.1 Kesimpulan ………………………………………………………… 12
3.2 Saran …………………………………………………………….…..14
DAFTAR PUSTAKA ………………………….…………………….....15

ii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah akutansi dan pajak
melalui media massa seperti koran televisi dan radio maupun melaui orang orang
di sekitar kita. Pada umumnya orang beranggapan bahwa akutansi dan pajak hanya
ber hubungan dengan dunia usaha, pemerintah, dan perusahaan saja. Sebenarnya
akuntansi dan pajak terlebih halnya akuntansi dapat juga dilakukan di dalam rumah
tangga sekolah, dan lain lain. Yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap semua
kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Pencatatan keuangan dalam akuntansi
dan pajak dilakukan dengan cara atau aturan tertentu. pengetahuan mengenai
prosedur pencatatan akutansi sangat bermanfaat terutama sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan.Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai
dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada
fungsi budgeted, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni.
Sedangkan

corak

sistem

pemungutan

pajak

mendasarkan

pada official

assessment. Pada sistem ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada
aparat pajak (fiskus).Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam
masalah perpajakannya, yaitu Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, masih
tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan
perubahan- perubahan. Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan
adanya pembaruan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan
menggunakan self assessment system. Self assessment system ini selanjutnya
memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.Memasuki era
baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan
besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi menggunakan self
assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia.

1

1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah Pengertian Akuntansi Perpajakan ?
2. Apakah Fungsi Akuntansi Perpajakan ?
3. Bagaimana Prinsip Akuntansi Perpajakan?
4. Bagaimana peran Akuntansi Perpajakan dalam perusahaan?
5. Bagaimana Sifat Akuntansi Perpajakan?
6. Apakah Istilah- Istlah Akuntansi Perpajakan?
7. Bagaimana Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan?
8. Apakah Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak?
9. BagaimanaSelf Assessment System?
10. Apakah Akun Akuntansi Perpajakan?
1.3 Manfaat Penulisan
❖ Mengetahui dan memahami tentang pengertian akuntansi perpajakan
❖ Mengetahui dan memahami fungsi akuntansi perpajakan.
❖ Memahami peran akuntansi perpajakan dalam perusahaan.
❖ Memahami sifat akuntansi perpajakan & istilah akuntansi perpajakan.
❖ Memahami Istilah-Istilah Akuntansi Perpajakan.
❖ Mengetahui dan Memahami Karakteristik Informasi Dalam Laporan
Keuangan.
❖ Memahami Sejarah dan Perkeembangan Akuntansi Pajak.
❖ Mengetahui Self Assessment System.
❖ Memahami Akun Akuntansi Perpajakan.

2

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan
Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah
badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.
Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah
yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena
sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha
diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi
biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi
biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan
pajak.Dalam hal ini wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang
Pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yait salah satu cabang akuntasi yang
mencatatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan
sehubungan dengan transaksi perusahaan.
2.2 Fungsi Akuntasi Perpajakan
Dalam sebuah perusahaan, fungsi akuntansi perpajakan sangat krusial karena jika
salah dalam menentukan pajak, maka akan berakibat buruk untuk perusahaan
tersebut. Salah satu akibatnya adalah izin usaha akan dicabut. Berikut ini adalah
peranan dan fungsi dari akuntasi perpajakan dalam perusahaan, yaitu:
1. Sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan,
strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan kecurangan
atau penggelapan pajak.
2. Sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau
dibayar oleh perusahaan.

3

3. Sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan maka
parlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiskal maupun
dalam bentuk laporan keuangan komersial.
4. Sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan
evaluasi.
5. Untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan
laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan.
2.3 Prinsip Akuntasi Perpajakan
Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu:
➢ Kesatuan Akuntansi
Kesatuan akuntasi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu
kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai
kepentingan dengan sumber perusahaan.
➢ Kesinambungan
Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus
menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
➢ Harga Perturakaran Yang Objektif
Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif
artinya:


Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa



Bisa diuji oleh pihak independen



Tidak adanya transfer pricing



Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya.

➢ Konsistensi
Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu
pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan
perhitungan persediaan dan lain sebagainya.
2.4 Peran Akuntansi Perpajakan
Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
4



Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan.



Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa
yang akan dating.



Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan
melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi.



Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam
sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan.

2.5 Sifat Akuntansi Perpajakan
Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat
dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya. Namun karena
dipaksakan ini sering terjadi ketika petugas pajak berlaku semauanya atau
tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Ini bisa terjadi karena disebabkan
dengan banyaknya para wajib pajak yang tidak menaati kewajiban dalam
membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan saat
mencatat transaksi perpajakan.
2. Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban
atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan
pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Para wajib pajak
tidak menerima imbalan jasa secara langsung, tetapi wajib pajak mendapat
perlindungan dari negaranya berupa pelayanan yang sesuai dengan haknya.
2.6 Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan
1. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang penghitungannya didasarkan
peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak
perusahaan.
2. Pajak Penghasilan Final
Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang sifatnya final atau
setelah melunasinya, kewajiban pajak sudah selesai dan penghasilan
dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan penghasilan

5

jenis lain yang terkena pajak yang kena pajak penghasilan tidak final.
Pajak jenis ini dikenakan kepada jenis penghasilan, transaksi atau usaha
tertentu.
3. Laba
Laba adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum
dikurangi beban pajak
4. Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax
Loss)
Laba atau rugi dalam satu periode yang dihitung dengan dasar peraturan
perpajakan dan menjadi dasar perhitungan.
5. Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income)
Jumlah agregat pajak saat ini (current tax) dan pajak tangguhan (Deferred
Tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu
periode
6. Pajak Kini (Current Tax)
Jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak
pada satu periode
7. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai
akibat perbedaan temporer kena pajak.
8. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)
Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode
mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian penghasilan
2.7

Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini,
pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut
dengan ketekunan yang wajar.

6



Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan
pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi
memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau
mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.



Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas
dasar laporan keuangan.



Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas
dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa
yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat
disajikan.



Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai
dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk
hukumnya.



Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat
melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi
ketidakpastian , sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan
lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bias. Penyusunan
Laporan Keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat.

7



Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus
lengkap dalam batasan material biaya.



Dapat Dibandingkan
Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan
keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi
kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.



Tepat Waktu
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan
dalam jangka dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

2.8

Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak

Menurut Sijbren Cnossen, seorang guru besar Erasmus Universitiet Rotterdam,
masalah perpajakan adalah masalah “book keeping’, di mana istilah book
keeping lazim diterjemahkan dengan pembukuan. Apabila suatu negara secara
nasional mempunyai book keeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan
mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik. Dengan
demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara
yang menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajaknya.
Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu
penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeted,
yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak
sistem pemungutan pajak mendasarkan pada official assessment. Pada sistem ini
besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak (fiskus).
Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya,
yaitu Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, masih tetap menggunakan
perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan- perubahan.
Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan sistem
pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan self
assessment

system.

Self

assessment

system ini

selanjutnya

memberikan

8

kewenangan

sepenuhnya

kepada

Wajib

Pajak

untuk

menghitung,

memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
Peran pembukuan atau akuntansi dalam perpajakan perlu ditingkatkan. Paket 27
Maret 1979 dengan Inpres No. 6 Tahun 1979 dan keputusan Menteri Keuangan No.
108/KMK/077/1979 menyatakan bahwa Wajib Pajak diberikan keringanan dalam
rangka penetapan pajaknya apabila Laporan Keuangan Wajib Pajak diperiksa oleh
Akuntan Publik, sehingga pelaporan audit Akuiltan Publik digunakan sebagai dasar
penetapan pajak, tanpa dilakukan koreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata
tidak benar. Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak Akuntan
Publik yang tidak dapat dipercaya dalam menyusun pelaporan audit, sehingga Paket
27 Maret 1979 ini kemudian dicabut.
Memasuki era baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi
perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi
menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia.
Kewajiban menyelenggarakan Pembukuan telah tegas diatur dalam Pasal 28
Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) yang menyatakan:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib
menyelenggarakan pembukuan.
2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi
wajib melakukan pencatatan adaiah Wajib Pajak Orang Pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
ketentuan

peraturan

perundang-

undangan

perpajakan

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
norma penghitungan penghasilan neto dan Wajib Pajak Orang
Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

9

2.9 Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah
sistem self assessment, adapun pengertian self assessment system menurut
Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah
sebagai berikut:“Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar ”(2003:18),Sedangkan Self Assessment
System menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai
berikut:“Self Assessment System adalah system pemungutan pajak yang
memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah
pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan
yang berlaku”(2003:27).
Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya
kepada WajibPajak untuk melakukan self assessment memberikan
konsekuaensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak
memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya,
sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self
assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan
perundangundangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas)
bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak
waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain
itu self assessment menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah
ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah
pajak yang dianggarkan akan menurun pula.
Di lain pihak system ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu
dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi

10

dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang
Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan
(sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib
Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut
dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan
lainnya.
Selain itu system self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk
memahami dengan baik atas system perpajakan yang berlaku terhadapnya.
Walaupun dewasa ini telah dianut sistem self assessment, akan tetapi
dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasn terhadap pelaksanaan
kewajiban perpajakan wajib pajak, Dirjen Pajak masih dapat mengeluarkan
ketetapan pajak yang disebut sebagai official assessment. Titik tolak
penelitian maupun pemeriksaan pajak, adalah ketetapan pajak yang
dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan
(Pajak Penghasilan) yang disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun
pajak.

2.10Akun Akuntansi Perpajakan

1. Neraca
1) Sisi Aset
Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax)
o PPh 22, 23, 24, 25, 28A
o PPhatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
o Pajak Masukan
2) Sisi Kewajiban
Utang Pajak (Tax Payable)

11

o PPh 21, 23, 26, 29
o Pajak Keluaran
2. Laporan Laba Rugi
1) Beban pajak Penghasilan
(Income Tax Expense)
2) PBB
o Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan,
o Bea Materai yang dicatat sebagai beban operasional,

BAB III
PENUTUP
3.1

Kesimpulan
Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah

badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus
dibayarkan.fungsi dari akuntasi perpajakan dalam perusahaan, yaitu:
1. Sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan,
strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan kecurangan
atau penggelapan pajak.
2. Sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau
dibayar oleh perusahaan.

12

3. Sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan maka
parlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiskal maupun
dalam bentuk laporan keuangan komersial.
4. Sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan
evaluasi.
5. Untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan
laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan.
Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu:
➢ Kesatuan Akuntansi
➢ Kesinambungan
➢ Harga Perturakaran Yang Objektif
➢ Konsistensi.
Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
➢ Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan.
➢ Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di
masa yang akan dating.
➢ Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan
melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi.
➢ Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya
dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan.
Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
➢ Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat
dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya.
➢ Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban
atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan
pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan.
Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan
1. Pajak Penghasilan
13

2. Pajak Penghasilan Final
3. Laba
4. Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax
Loss)
5. Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income)
6. Pajak Kini (Current Tax)
7. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
8. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)
Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan
1. Relevan.
2. Materialitas.
3. Keandalan.
4. Substansi Mengungguli Bentuk.
5. Pertimbangan Sehat.
6. Kelengkapan.
7. Dapat Dibandingkan.
8. Tepat Waktu.
Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak
Menurut Sijbren Cnossen, seorang guru besar Erasmus Universitiet Rotterdam,
masalah perpajakan adalah masalah “book keeping’, di mana istilah book
keeping lazim diterjemahkan dengan pembukuan. Apabila suatu negara secara
nasional mempunyai book keeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan
mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik. Dengan
demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara
yang menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajaknya.
Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem self
assessment, adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo dan
Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:“Self
14

Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan,

tanggung

jawab

kepada

wajib

pajak

untuk

menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar ”(2003:18),Sedangkan Self Assessment System menurut Siti Resmi dalam
bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut:“Self Assessment System adalah system
pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan
sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang
perpajakan yang berlaku”(2003:27).
3.2

Saran
Penulis tidak membatasi kritikan maupun saran yang ingin masuk. Karena
Tak ada gading yang tak retak, maka dari itu, penulis sendiri merasa
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat mengharapkan sekali
kritikan dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno., &Trisnawati, Estralita. (2014), Akuntansi Perpajakan:Berbasis
ETAP, Edisi 3, Salemba empat, Jakarta
https://id.scribd.com/doc/299327474/Akuntansi-Perpajakan
https://www.academia.edu/39903895/MAKALAH_AKUNTANSI_PERPAJAKA
N
https://www.wibowopajak.com/2012/2012/06/karakteristik-kualitatifinformasi.html?m=1

15

16

Judul: Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Oleh: Fadilah Dila


Ikuti kami