Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Oleh Fadilah Dila

347 KB 43 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Makalah Akuntansi Perpajakan “Konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak” Dosen Pengampu: Wirmie Eka Putra, SE., M. Si. Gandy Wahyu Maulana Zulma, M. S. Ak. Disusun Oleh: Fadilah (C0C018045) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diploma III Universitas Jambi 2020 Kata Pengantar Syukur kami panjatkan kehadirat allah swt, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kami telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah yang berjudul “Akuntansi Perpajakan ”. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Perpajakan Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi kita dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan kita. Aamiin. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf dan kepada allah swt, kami mohon ampun. Terimakasih. Jambi, September 2020 Penulis i Daftar Isi KATA PENGANTAR ……………………………………………………. I DAFTAR ISI …………………………………………………..…………. II BAB I PENDAHULUAN …………………….......................................... 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….... 1 1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………….. 2 1.3 Manfaat Penulisan……………………………………………………....2 BAB II PEMBAHASAN ……………………………………………….... 3 2.1. Pengertian Akuntansi Pajak…………………………………………… 3 2.2. Fungsi Akuntansi Pajak ……………….……………………………… 3 2.3. Prinsip Akuntansi Pajak ……….……………………………………… 4 2.4. Peran Perpajakan Dalam Perusahaan ….……………………………... 4 2.5. Sifat Akuntansi Perpajakan …………….………….……………....…. 5 2.6. Istilah-istilah Akuntansi Perpajakan ………………………...……….. 5 2.7. Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan ……….…….…… 6 2.8. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Perpajakan……….…….….…. 8 2.9. Self Assessment System ……………………………………..……….. 9 2.10. Akun Akuntansi Perpajakan………………………….....…..……….. 11 BAB III PENUTUP ………………………………………..……...………12 ii 3.1 Kesimpulan ………………………………………………………… 12 3.2 Saran …………………………………………………………….…..14 DAFTAR PUSTAKA ………………………….…………………….....15 ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah akutansi dan pajak melalui media massa seperti koran televisi dan radio maupun melaui orang orang di sekitar kita. Pada umumnya orang beranggapan bahwa akutansi dan pajak hanya ber hubungan dengan dunia usaha, pemerintah, dan perusahaan saja. Sebenarnya akuntansi dan pajak terlebih halnya akuntansi dapat juga dilakukan di dalam rumah tangga sekolah, dan lain lain. Yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Pencatatan keuangan dalam akuntansi dan pajak dilakukan dengan cara atau aturan tertentu. pengetahuan mengenai prosedur pencatatan akutansi sangat bermanfaat terutama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeted, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak mendasarkan pada official assessment. Pada sistem ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak (fiskus).Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan- perubahan. Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan self assessment system. Self assessment system ini selanjutnya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.Memasuki era baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia. 1 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah Pengertian Akuntansi Perpajakan ? 2. Apakah Fungsi Akuntansi Perpajakan ? 3. Bagaimana Prinsip Akuntansi Perpajakan? 4. Bagaimana peran Akuntansi Perpajakan dalam perusahaan? 5. Bagaimana Sifat Akuntansi Perpajakan? 6. Apakah Istilah- Istlah Akuntansi Perpajakan? 7. Bagaimana Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan? 8. Apakah Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak? 9. BagaimanaSelf Assessment System? 10. Apakah Akun Akuntansi Perpajakan? 1.3 Manfaat Penulisan ❖ Mengetahui dan memahami tentang pengertian akuntansi perpajakan ❖ Mengetahui dan memahami fungsi akuntansi perpajakan. ❖ Memahami peran akuntansi perpajakan dalam perusahaan. ❖ Memahami sifat akuntansi perpajakan & istilah akuntansi perpajakan. ❖ Memahami Istilah-Istilah Akuntansi Perpajakan. ❖ Mengetahui dan Memahami Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan. ❖ Memahami Sejarah dan Perkeembangan Akuntansi Pajak. ❖ Mengetahui Self Assessment System. ❖ Memahami Akun Akuntansi Perpajakan. 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak.Dalam hal ini wajib pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Definisi lain akuntansi perpajakan yait salah satu cabang akuntasi yang mencatatat, menangani, menghitung, menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan. 2.2 Fungsi Akuntasi Perpajakan Dalam sebuah perusahaan, fungsi akuntansi perpajakan sangat krusial karena jika salah dalam menentukan pajak, maka akan berakibat buruk untuk perusahaan tersebut. Salah satu akibatnya adalah izin usaha akan dicabut. Berikut ini adalah peranan dan fungsi dari akuntasi perpajakan dalam perusahaan, yaitu: 1. Sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan, strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan kecurangan atau penggelapan pajak. 2. Sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh perusahaan. 3 3. Sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan maka parlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiskal maupun dalam bentuk laporan keuangan komersial. 4. Sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan evaluasi. 5. Untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan. 2.3 Prinsip Akuntasi Perpajakan Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu: ➢ Kesatuan Akuntansi Kesatuan akuntasi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan. ➢ Kesinambungan Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. ➢ Harga Perturakaran Yang Objektif Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif artinya: • Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa • Bisa diuji oleh pihak independen • Tidak adanya transfer pricing • Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya. ➢ Konsistensi Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan dan lain sebagainya. 2.4 Peran Akuntansi Perpajakan Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: 4 • Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan. • Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan dating. • Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. • Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan. 2.5 Sifat Akuntansi Perpajakan Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya. Namun karena dipaksakan ini sering terjadi ketika petugas pajak berlaku semauanya atau tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Ini bisa terjadi karena disebabkan dengan banyaknya para wajib pajak yang tidak menaati kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan saat mencatat transaksi perpajakan. 2. Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Para wajib pajak tidak menerima imbalan jasa secara langsung, tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negaranya berupa pelayanan yang sesuai dengan haknya. 2.6 Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan 1. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang penghitungannya didasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. 2. Pajak Penghasilan Final Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang sifatnya final atau setelah melunasinya, kewajiban pajak sudah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan penghasilan 5 jenis lain yang terkena pajak yang kena pajak penghasilan tidak final. Pajak jenis ini dikenakan kepada jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. 3. Laba Laba adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak 4. Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax Loss) Laba atau rugi dalam satu periode yang dihitung dengan dasar peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan. 5. Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income) Jumlah agregat pajak saat ini (current tax) dan pajak tangguhan (Deferred Tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode 6. Pajak Kini (Current Tax) Jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode 7. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) Pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. 8. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian penghasilan 2.7 Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. 6 • Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. • Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. • Keandalan Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. • Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. • Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian , sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bias. Penyusunan Laporan Keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. 7 • Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. • Dapat Dibandingkan Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. • Tepat Waktu Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 2.8 Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak Menurut Sijbren Cnossen, seorang guru besar Erasmus Universitiet Rotterdam, masalah perpajakan adalah masalah “book keeping’, di mana istilah book keeping lazim diterjemahkan dengan pembukuan. Apabila suatu negara secara nasional mempunyai book keeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik. Dengan demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara yang menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajaknya. Menyimak sejarah perpajakan di Indonesia yang dimulai dari kurun waktu penjajahan Belanda, sistem perpajakan lebih menekankan pada fungsi budgeted, yaitu pemasukan keuangan untuk keperluan pemerintah koloni. Sedangkan corak sistem pemungutan pajak mendasarkan pada official assessment. Pada sistem ini besarnya pajak yang terutang sangat bergantung pada aparat pajak (fiskus). Setelah merdeka tahun 1945, pemerintah Indonesia dalam masalah perpajakannya, yaitu Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan, masih tetap menggunakan perundang-undangan yang lama, walaupun telah dilakukan perubahan- perubahan. Namun sejak era tahun 1984 sampai sekarang dengan adanya pembaruan sistem pemungutan pajak, Indonesia memasuki era baru dengan menggunakan self assessment system. Self assessment system ini selanjutnya memberikan 8 kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Peran pembukuan atau akuntansi dalam perpajakan perlu ditingkatkan. Paket 27 Maret 1979 dengan Inpres No. 6 Tahun 1979 dan keputusan Menteri Keuangan No. 108/KMK/077/1979 menyatakan bahwa Wajib Pajak diberikan keringanan dalam rangka penetapan pajaknya apabila Laporan Keuangan Wajib Pajak diperiksa oleh Akuntan Publik, sehingga pelaporan audit Akuiltan Publik digunakan sebagai dasar penetapan pajak, tanpa dilakukan koreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Sangat disayangkan dalam pelaksanaannya ternyata banyak Akuntan Publik yang tidak dapat dipercaya dalam menyusun pelaporan audit, sehingga Paket 27 Maret 1979 ini kemudian dicabut. Memasuki era baru perundang-undangan perpajakan, sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment tetapi menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajak di Indonesia. Kewajiban menyelenggarakan Pembukuan telah tegas diatur dalam Pasal 28 Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyatakan: 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan adaiah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 9 2.9 Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem self assessment, adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:“Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ”(2003:18),Sedangkan Self Assessment System menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut:“Self Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”(2003:27). Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada WajibPajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuaensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Sistem ini juga dapat memberikan biaya tambahan (dalam arti luas) bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak akan mengorbankan lebih banyak waktu dan usaha serta biaya untuk membayar jasa konsultan pajak. Selain itu self assessment menunjukkan proporsi yang lebih kecil dari yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga sesuai dengan kenyataan yang ada, jumlah pajak yang dianggarkan akan menurun pula. Di lain pihak system ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu dapat meningkatkan produktifitas dan murah. Pemerintah tidak lagi 10 dibebankan kewajiban administrasi menghitung jumlah pajak terutang Wajib Pajak dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk memberitahukan (sekaligus memerintahkan pembayaran) jumlah tersebut kepada Wajib Pajak, sehingga waktu, tenaga dan biaya sehubungan dengan hal tersebut dapat dihemat atau dialihkan untuk melakukan aktivitas pemerintahan lainnya. Selain itu system self assessment akan mendorong Wajib Pajak untuk memahami dengan baik atas system perpajakan yang berlaku terhadapnya. Walaupun dewasa ini telah dianut sistem self assessment, akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasn terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Dirjen Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang disebut sebagai official assessment. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak, adalah ketetapan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (Pajak Penghasilan) yang disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. 2.10Akun Akuntansi Perpajakan 1. Neraca 1) Sisi Aset Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax) o PPh 22, 23, 24, 25, 28A o PPhatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan o Pajak Masukan 2) Sisi Kewajiban Utang Pajak (Tax Payable) 11 o PPh 21, 23, 26, 29 o Pajak Keluaran 2. Laporan Laba Rugi 1) Beban pajak Penghasilan (Income Tax Expense) 2) PBB o Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, o Bea Materai yang dicatat sebagai beban operasional, BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.fungsi dari akuntasi perpajakan dalam perusahaan, yaitu: 1. Sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan, strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan kecurangan atau penggelapan pajak. 2. Sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh perusahaan. 12 3. Sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan maka parlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiskal maupun dalam bentuk laporan keuangan komersial. 4. Sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan evaluasi. 5. Untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan. Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu: ➢ Kesatuan Akuntansi ➢ Kesinambungan ➢ Harga Perturakaran Yang Objektif ➢ Konsistensi. Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: ➢ Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan. ➢ Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan dating. ➢ Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. ➢ Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan. Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: ➢ Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya. ➢ Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan 1. Pajak Penghasilan 13 2. Pajak Penghasilan Final 3. Laba 4. Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax Loss) 5. Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income) 6. Pajak Kini (Current Tax) 7. Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) 8. Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) Karakteristik Informasi Dalam Laporan Keuangan 1. Relevan. 2. Materialitas. 3. Keandalan. 4. Substansi Mengungguli Bentuk. 5. Pertimbangan Sehat. 6. Kelengkapan. 7. Dapat Dibandingkan. 8. Tepat Waktu. Sejarah dan Perkembangan Akuntansi Pajak Menurut Sijbren Cnossen, seorang guru besar Erasmus Universitiet Rotterdam, masalah perpajakan adalah masalah “book keeping’, di mana istilah book keeping lazim diterjemahkan dengan pembukuan. Apabila suatu negara secara nasional mempunyai book keeping yang kurang baik, maka akibatnya negara akan mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik. Dengan demikian, masalah pembukuan merupakan bagian yang sangat penting bagi negara yang menggunakan self assessment system dalam pemungutan pajaknya. Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem self assessment, adapun pengertian self assessment system menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:“Self 14 Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar ”(2003:18),Sedangkan Self Assessment System menurut Siti Resmi dalam bukunya Perpajakan adalah sebagai berikut:“Self Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”(2003:27). 3.2 Saran Penulis tidak membatasi kritikan maupun saran yang ingin masuk. Karena Tak ada gading yang tak retak, maka dari itu, penulis sendiri merasa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat mengharapkan sekali kritikan dari para pembaca. DAFTAR PUSTAKA Agoes, Sukrisno., &Trisnawati, Estralita. (2014), Akuntansi Perpajakan:Berbasis ETAP, Edisi 3, Salemba empat, Jakarta https://id.scribd.com/doc/299327474/Akuntansi-Perpajakan https://www.academia.edu/39903895/MAKALAH_AKUNTANSI_PERPAJAKA N https://www.wibowopajak.com/2012/2012/06/karakteristik-kualitatifinformasi.html?m=1 15 16

Judul: Makalah Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Akuntansi Pajak"

Oleh: Fadilah Dila

Ikuti kami