Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

Oleh Ella Mayana

78 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN
Konsep dan Pencatatan Akuntansi Pajak Dari Pendapatan, Penghasilan, dan
Penjualan

Dosen pengampu :
Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
Disusun oleh :
ELLA MAYANA
C0C018004

Akuntansi D3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AJARAN 2020

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konsep dan
Pencatatan Akuntansi Pajak Dari Pendapatan, Penghasilan, dan Penjualan ini tepat
waktu.
Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas
dari bapak pada mata kuliah Akuntansi Pajak. Selain itu, makalah ini juga bertujuan
untuk menambah wawasan tentang akuntansi pajak bagi para pembaca dan juga
penulis.
Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
dan Bapak Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak selaku Dosen mata kuliah
Akuntansi Pajak yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah
pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang saya tekuni.

Jambi, Desembar 10 2020

Ella Mayana

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................i
DAFTAR ISI.................................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.......................................................................................................iii
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................iv
1.3 Tujuan Pembahasan..............................................................................................iv
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Klasifikasi pajak atas penghasilan..........................................................................1
2.2 Penghasilan yang termasuk objek pajak................................................................5
2.3 Penghasilan yang bukan objek pajak.....................................................................6
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan...........................................................................................................8
3.2 Kritik dan Saran....................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu

penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar negeri. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal
25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau
badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak
penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian
mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU
Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36
& Tahun 2008.
Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan
perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan
Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap
laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya
untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur
akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan
yang bekerja di suatu perusahaan.
Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undangundang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan
dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun
asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib
pajak tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai
beberapa hal antara lain :
1. Bagaimana klasifikasi pajak atas penghasilan ?
2. Apa saja penghasilan yang termasuk objek pajak ?
3. Apa saja penghasilan yang bukan objek pajak ?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui klasifikasi pajak atas penghasilan.
2. Mengetahui penghasilan yang termasuk objek pajak.
3. Serta mengetahui penghasilan yang bukan objek pajak.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Klasifikasi Pajak Atas Penghasilan
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu
penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar negeri. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal
25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau
badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak
penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian
mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU
Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36
& Tahun 2008.
Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan
perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan
Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap
laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya
untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur
akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan
yang bekerja di suatu perusahaan.
Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonansi
Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang
Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki
pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonansi
Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk
membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.
Objek pajak
Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan
atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau
menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan
adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan
kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak
tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk
kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat
dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak.
Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas
maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun
pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian,
apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian,
maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi
Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila
suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau
dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan
dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.
Yang menjadi Objek Pajak Wajib Pajak badan adalah penghasilan, yaitu:


Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak,



Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,



Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib
Pajak yang bersangkutan,



Dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali
ditentukan lain dalan Undang-undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
− keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
− keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
− keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
− keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam keturunan garis lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan,

sepanjang

tidak

ada

hubungan

dengan

usaha,

pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6.

Bunga

termasuk

premium,

diskonto,

dan

imbalan

karena

jaminan

pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha
koperasi;
8. Royalti;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri
dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak.
Yang tidak termasuk Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) Undang-undang
Pajak Penghasilan menentukan jenis-jenis penghasilan atau penerimaan yang
bukan merupakan objek pajak. Hal ini membawa konsekuensi bahwa penghasilan
atau penerimaan tersebut tidak perlu dihitung sebagai penghasilan yang dikenakan
pajak pada saat penghitungan pajak akhir tahun. Jenis-jenis penghasilan dan
penerimaan itu adalah sebagai berikut:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat
atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah dan
penerima zakat yang berhak. Harta hibahan yang diterima oleh badan
keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk Koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;
2. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh Badan sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas (PT),
Koperasi, BUMN atau BUMD, yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia, dengan syarat:
-

dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan;

-

dalam hal penerima deviden adalah PT dan BUMN/D, kepemilikan saham
pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal
yang disetor;

-

harus memiliki usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

4. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menkeu, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
5. Penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidangbidang
tertentu, yaitu :
-

deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia;

-

obligasi yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia; dan

-

saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia;

6. Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5
(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin
usaha;
7. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa
bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha di
Indonesia, sepanjang perusahaan pasangan usaha tersebut:
-

merupakan perusahaan kecil atau menengah atau yang menjalankan usaha
dalam sektor usaha yang ditetapkan Menkeu;

-

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

8. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak

dalam

bidang

pendidikan

dan/atau

bidang

penelitian

dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
2.2. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak
Penghasilan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh) :
1. penggantian / imbalan berkenaan dengan pekerjaan / jasa yang diterima /
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi,
uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam
UU;
2. hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan / karena pengalihan harta;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang;
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi;
8. royalti / imbalan atas penggunaan hak;

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. penerimaan / perolehan pembayaran berkala;
11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan PP;
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. premi asuransi, termasuk premi reasuransi;
15. iuran yang diterima / diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP
yang menjalankan usaha / pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak;
17. penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP; dan
19. Surplus Bank Indonesia.
2.3. penghasilan Bukan Objek Pajak
Penghasilan Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) :
a. bantuan / sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang
sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan
sebagai objek PPh sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang bersangkutan;
b. harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat; badan keagamaan; badan pendidikan;
badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang
tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan
penerima hibah, bantuan, atau sumbangan; OP yang menjalankan usaha mikro
dan kecil
c. warisan;
d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham
/ pengganti penyertaan modal;

e. penggantian / imbalan sehubungan dengan pekerjaan / jasa yang diterima /
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP / Pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final /
WP

yang

menggunakan

norma

perhitungan

khusus

(deemed

profit)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa;
g. dividen / bagian laba yang diterima / diperoleh PT sebagai WP dalam negeri,
koperasi, BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat tinggal di Indonesia;
h. iuran yang diterima / diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan;
i. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK;
j. bagian laba yang diterima / diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma,
dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
k. penghasilan yang diterima / diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau
kegiatan di Indonesia;
l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan / berdasarkan PMK;
m. sisa lebih yang diterima / diperoleh badan / lembaga nirlaba yang bergerak dalam
bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun
sejak diperolehnya sisa lebih tersebut; dan
n. bantuan / santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
kepada WP tertentu yang tidak mampu, yang sedang mengalami bencana alam,
dan/atau yang tertimpa masalah.

BAB III
PENUTUP
3.1.

Kesimpulan
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan atas suatu

penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar negeri. Pajak penghasilan biasa disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal
25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau
badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak
penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian
mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU Nomor 7 & Tahun 1991, UU
Nomor 10 & Tahun 1994, UU Nomor 17 & Tahun 2000, serta terakhir UU Nomor 36
& Tahun 2008.
Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan
atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib
pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau
menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
3.2.

Kritik dan Saran

Penulis tentunya masih menyadari jika makalah diatas masih terdapat banyak
kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah
tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun
dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
1. https://klikpajak.id/blog/perhitungan/jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/
2. https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan
3. http://e-journal.uajy.ac.id/1700/3/2EA15439.pdf

Judul: Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

Oleh: Ella Mayana


Ikuti kami