Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

Oleh Ella Mayana

31 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

MAKALAH AKUNTANSI PERPAJAKAN
Konsep dan Pencatatan Dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas

Dosen pengampu :
Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
Disusun oleh :
ELLA MAYANA
C0C018004

Akuntansi D3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI TAHUN AJARAN 2020

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konsep dan
Pencatatan Dari Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas ini tepat waktu.
Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas
dari bapak pada mata kuliah Akuntansi Pajak. Selain itu, makalah ini juga bertujuan
untuk menambah wawasan tentang akuntansi pajak bagi para pembaca dan juga
penulis.
Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si
dan Bapak Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak selaku Dosen mata kuliah
Akuntansi Pajak yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah
pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang saya tekuni.

Jambi, Desembar 03 2020

Ella Mayana

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................................i
DAFTAR ISI.................................................................................................................ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.......................................................................................................iii
1.2 Rumusan Masalah.................................................................................................iv
1.3 Tujuan Pembahasan..............................................................................................iv
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Klasifikasi kewajiban jangka panjang.....................................................................1
2.2 Pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi................................................5
2.3 Pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham...........................................6
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan...........................................................................................................8
3.2 Kritik dan Saran....................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG
Utang jangka panjang (long term liabilities) adalah kewajiban yang harus

dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu
periode akuntansi (satu tahun) atau bahkan lebih. Secara lebih terperinci, utang
jangka panjang dapat dijabarkan sebagai suatu kewajiban atau beban di masa
depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang
seharusnya dilakukan dalam satu tahun lebih atau siklus operasional perusahaan.
Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk memperkuat posisi modal
perusahaan. Tak hanya itu, utang jangka panjang juga digunakan untuk
meningkatkan jumlah aset perusahaan baik dalam bentuk properti, peralatan,
maupun investasi. Sebab itu, utang jangka panjang mencerminkan rasio
ekuitas (total debt to equity ratio), yaitu ukuran untuk menilai kemampuan
perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini membandingkan total utang
baik jangka pendek maupun panjang dengan total modal perusahaan. Selain modal,
utang jangka panjang juga mencerminkan rasio aset yang mengukur bagian dari
keseluruhan aktiva yang dibelanjai dari utang.
PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh
final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak
pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan
pajaknya bersifat final. PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final adalah pajak penghasilan atas
jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan
dengan Pajak Penghasilan terutang.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian diatas maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai
beberapa hal antara lain :
1. Bagaimana klasifikasi kewajiban jangka panjang ?
2. Bagaimana pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi ?
3. Bagaimana pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham ?
1.3 Tujuan
1. Mengetahui klasifikasi kewajiban jangka panjang.
2. Mengetahui pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi.
3. Serta mengetahui pencatatan pph pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham.

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Klasifikasi Kewajiban Jangka Panjang
2.1.1. Definisi Kewajiban/Utang Jangka Panjang
Utang jangka panjang (long term liabilities) adalah kewajiban yang harus
dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu
periode akuntansi (satu tahun) atau bahkan lebih. Secara lebih terperinci, utang
jangka panjang dapat dijabarkan sebagai suatu kewajiban atau beban di masa
depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang
seharusnya dilakukan dalam satu tahun lebih atau siklus operasional perusahaan.
Pembayaran atau pelunasan utang jangka panjang dilakukan dengan
menggunakan dana yang bersumber dari aktiva tidak lancar. Sebab itu, utang
jangka panjang disebut juga sebagai utang tidak lancar. Aktiva tidak lancar adalah
seluruh aktiva atau kekayaan perusahaan yang umumnya memiliki nilai waktu
ekonomis lama atau bersifat permanen sehingga dapat dimanfaatkan selama lebih
dari satu tahun. Aset-aset perusahaan yang termasuk aktiva tidak lancar meliputi
investasi jangka panjang, pabrik, gedung, peralatan produksi, dan aset tidak
berwujud seperti merek dagang, hak paten, hak cipta, waralaba, dan lainnya.
Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk memperkuat posisi modal
perusahaan. Tak hanya itu, utang jangka panjang juga digunakan untuk
meningkatkan jumlah aset perusahaan baik dalam bentuk properti, peralatan,
maupun investasi. Sebab itu, utang jangka panjang mencerminkan rasio
ekuitas (total debt to equity ratio), yaitu ukuran untuk menilai kemampuan
perusahaan memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini membandingkan total utang
baik jangka pendek maupun panjang dengan total modal perusahaan. Selain modal,
utang jangka panjang juga mencerminkan rasio aset yang mengukur bagian dari
keseluruhan aktiva yang dibelanjai dari utang.
Dalam transaksinya, utang jangka panjang biasanya disertai dengan jaminan
berupa barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak ini lebih umum mengarah pada

properti seperti gedung, gudang, pabrik, rumah, dan tanah. Tentu penyerahannya
bukan berupa barang riilnya tetapi berupa sertifikat yang menyatakan hak
kepemilikan atas properti tersebut. Meski disertai dengan jaminan, namun
perusahaan yang berutang tetap bisa memanfaatkan barang tersebut. Misalnya
perusahaan memiliki utang jangka panjang dengan jaminan sertifikat gudang. Meski
sertifikat atas properti tersebut diserahkan kepada pihak yang memberikan utang
jangka panjang, namun perusahaan yang berutang tetap bisa menggunakan gudang
miliknya untuk menjalankan operasional kegiatan usahanya.
Sesuai dengan namanya, utang jangka panjang memiliki tempo pembayaran
yang relatif lama, sekitar 5 hingga 20 tahun. Intinya, tempo pembayaran lebih dari
satu tahun. Penentuan jangka waktu pembayaran atas utang jangka panjang ini
tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tentunya kemampuan
pihak yang mengajukan utang jangka panjang untuk melakukan pembayaran.
2.1.2. Jenis-jenis utang jangka panjang
Suatu transaksi utang disebut sebagai utang jangka panjang apabila memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagai berikut.


Penerima utang mampu menjaga tingkat modal minimalnya.



Penerima utang menyerahkan aktiva tetap sebagai jaminan kepada pemberi
utang.



Penerima utang tidak diperkenankan untuk menjual piutang untuk mendapatkan
uang tunai.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya terdapat dua jenis utang

jangka panjang yang memenuhinya, yaitu:


Utang hipotek
Utang hipotek merupakan suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran jangka

panjang dengan disertai penyerahan jaminan berupa aktiva tetap yang disepakati
dalam perjanjian tertulis dengan akta notaris yang mencantumkan nominal pinjaman,
tingkat suku bunga, jangka waktu, jumlah angsuran, dan jaminan yang diserahkan

secara terperinci. Atas adanya jaminan dalam utang jangka panjang ini, pemberi
utang berhak untuk menyita dan menjual barang yang dijaminkan apabila penerima
utang tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah
disepakati bersama. Dari hasil penjualan barang jaminan, pemberi utang berhak
mengambil dana untuk menutupi kekurangan utang beserta bunganya yang belum
dilunasi. Utang hipotek umumnya diberikan oleh lembaga perbankan.


Utang Obligasi
Secara sederhana obligasi dapat dipahami sebagai surat utang yang diterbitkan

baik oleh pemerintah maupun swasta dengan tingkat bunga tertentu yang dapat
diperjualbelikan. Obligasi juga diartikan sebagai surat utang berjangka waktu lebih
dari satu tahun dengan tingkat suku bunga tertentu yang dikeluarkan perusahaan
untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. Nah,
utang

obligasi

timbul

karena

penerbitan

surat-surat

obligasi

yang

dapat

mendatangkan sejumlah dana yang dibutuhkan perusahaan. Dalam surat obligasi
umumnya tercantum nominal utang, tanggal pelunasan, bunga per tahun, dan
ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan jenis obligasi yang disepakati oleh
peminjam dan pemberi pinjaman.
2.1.3. Risiko utang jangka panjang
Utang jangka panjang bagi perusahaan cukup menguntungkan, karena
perusahaan bisa mengatur arus kas dan merencanakan keuangan perusahaan
secara lebih baik. Beberapa manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh
perusahaan dari utang jangka panjang yaitu:


Tingkat suku bunga pada utang jangka panjang baik hipotek maupun obligasi
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jenis utang lainnya. Selain itu, jika
dibandingkan dengan dividen yang harus dibayarkan perusahaan kepada
pemegang saham, bunga obligasi juga lebih rendah.



Mengurangi beban pajak, karena bunga utang atau pinjaman merupakan biaya
yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh sebab itu, biaya bunga utang jangka
panjang ini akan mengurangi pendapatan dan beban pajak.



Pemberi utang jangka panjang tidak memiliki hak suara dan otoritas dalam
kebijakan dan operasional perusahaan. Artinya, pemberi utang hanya berhak
untuk menyimpan jaminan selama berlangsungnya jangka waktu utang, tetapi
tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap urusan internal
perusahaan baik dalam hal penentuan peraturan, kebijakan, maupun strategi
perusahaan.
Meski memiliki manfaat dan beberapa keuntungan, namun utang jangka panjang

pun tak lepas dari adanya risiko. Adapun risiko dari utang jangka panjang yang
dapat ditanggung oleh perusahaan yaitu:


Semakin lama jangka waktu pelunasan utang, maka risiko yang mungkin
ditanggung juga semakin besar. Artinya, banyak faktor eksternal yang
mempengaruhi keuangan perusahaan selama masa atau jangka waktu utang,
seperti persaingan bisnis, pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi global,
mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Jika perusahaan tidak memiliki fondasi
dan strategi keuangan yang kuat, maka berisiko tidak mampu memenuhi seluruh
utangnya termasuk utang jangka panjangnya, sehingga risiko yang dihadapi
tentunya adalah kehilangan aset yang digunakan sebagai jaminan.



Utang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan hingga
berakhirnya masa atau jatuh tempo pelunasan tiba. Perusahaan dituntut untuk
meningkatkan pendapatannya sehingga keuntungannya pun akan meningkat.
Namun, pendapatan yang diperoleh tak semuanya

menjadi hak milik

perusahaan, karena adanya kewajiban untuk membayar utang.


Harus melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan utang saat jatuh tempo.
Perusahaan harus senantiasa menyiapkan dana cukup yang dialokasikan secara
khusus untuk membayar utang saat jatuh tempo tiba. Hal ini tentu menuntut
perusahaan

untuk

pandai-pandai

mengatur

keuangannya

agar

mampu

menghindari gagal bayar utang.


Utang jangka panjang mempengaruhi nilai saham perusahaan yang menurun
apabila nilai utang yang dimiliki perusahaan terlalu tinggi atau bahkan terlalu
rendah. Utang jangka panjang menjadi ukuran kemampuan perusahaan dalam
mengelola modal dan juga utang-utang yang dimilikinya.

Utang jangka panjang memberikan manfaat sekaligus ancaman risiko bagi
perusahaan. Jika perusahaan mampu mengelola utang jangka panjang dengan baik,
maka risiko yang mengancam keuangan perusahaan dapat diminimalisir. Alhasil,
perusahaan justru dapat meningkatkan arus kas dan merencanakan strategi
keuangan yang lebih baik di masa yang akan datang.
2.2. Pencatatan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Utang Obligasi
1. Definisi
Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi
dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto.
Obligasi adalah surat utang dan surat utang Negara, yang berjangka waktu lebih
dari 12 bulan.


Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh:

a. Penerbit Obligasi (emiten) atau custodian selaku agen pembayaran yang
ditunjuk, atas:
- Bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi
dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan
- Diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga pada
saat jatuh tempo Obligasi;
b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau
diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat
transaksi;dan/atau
c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pension, dan reksadana, selaku pembeli
Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto
Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.


Dalam hal penjualan Obligasi dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara
kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak, custodian atau sub-registry
selaku pihak-pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi,
wajib melakukan pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan yang
bersifat final yang terutang dari penjual Obligasi sebelum mutasi hak kepemilikan
dilakukan.



Bunga obligasi yang tidak dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Yaitu
apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- WP dana pension yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (3) UU PPh (penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pension
dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK).
- WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.


Tarif Bunga depositodan jenis-jenis tabungan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
dan diskon jasa giro, sebesar 20%sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 dan turunannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 51/KMK. 04/2001.

2.3. Pencatatan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penjualan Saham
1. Definisi
Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (IPO)
menjadi efektif .
Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang
menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan, hibah, dan cara lain yang
tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.
Pengertian saham pendiri adalah :
- Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan
setelah penawaran umum perdana (IPO);
- Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri
2. Tarif
- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi atau badan dari
transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar
0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ;
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final
sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum
perdana)
3. Tidak termasuk objek pajak
Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai
nominal saham, tidak termasuk objek pajak.

4. Bukan pengurang penghasilan bruto
Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai
pasar saham, bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.

BAB III
PENUTUP
3.1.

Kesimpulan
Utang jangka panjang (long term liabilities) adalah kewajiban yang harus

dibayar dan dilunasi dalam tempo waktu yang relatif lama, bisa mencapai satu
periode akuntansi (satu tahun) atau bahkan lebih. Secara lebih terperinci, utang
jangka panjang dapat dijabarkan sebagai suatu kewajiban atau beban di masa
depan yang harus dibayarkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran yang
seharusnya dilakukan dalam satu tahun lebih atau siklus operasional perusahaan.
Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi
dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto. Obligasi adalah surat utang dan surat utang
Negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan.
Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana (IPO)
menjadi efektif .
Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang
menerima pengalihan saham dari pendiri karena warisan, hibah, dan cara lain yang
tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.
3.2.

Kritik dan Saran

Penulis tentunya masih menyadari jika makalah diatas masih terdapat banyak
kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah
tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun
dari para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.simulasikredit.com/apa-itu-utang-jangka-panjang/
2. http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=pajak+-+pph+pasal+4+ayat+
%282%29
3. https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/pajak-penghasilan-pph-pasal-4ayat-2-a

Judul: Makalah Akuntansi Perpajakan Akuntansi D3

Oleh: Ella Mayana


Ikuti kami