Makalah Akuntansi Pemerintahan "akuntansi Investasi"

Oleh Mira Agustin

89 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Akuntansi Pemerintahan "akuntansi Investasi"

MAKALAH
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
“AKUNTANSI INVESTASI”

DOSEN PENGAMPU :
A.MANAF DIENTRI, M.SA, Ak, CA
PENYUSUN :
1) MIRA AGUSTIN
(15041092)
2) TRISNA EKA WS
(15041101)
3) DIAN EKA PURWATI
(15041087)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga makalahini dapat selesai
dengan baik dan tepat waktu.
Oleh karena itu penyusun pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima
kasih kepada : Dosen Pengampu Akuntansi Syari’ah yang sekaligus menjadi
Pembimbing dalam penyusunan makalah ini sehingga penyusun dapat
menyeselesaikan makalah ini.
Makalah ini disusun untuk menyelesaikan tugas yang diberikan A.Manaf
Dientri, M.SA, Ak, CA selaku

Dosen Pengampu Akuntansi Pemerintahan

Semester VII Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
Penyusun menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna,
untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun butuhkan. Penyusun
berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Lamongan, 21 Nopember 2018

Penyusun,

Akuntansi Pemerintahan

Page 2

DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN SAMPUL................................................................................. 1
KATA PENGANTAR................................................................................. 2
DAFTAR ISI............................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN........................................................................... 4
1.1. Latar Belakang................................................................... 4
1.2. Tujuan Penulisan............................................................... 5
1.3. Rumusan Masalah.............................................................. 5
BAB II PEMBAHASAN.............................................................................. 6
2.1. Definisi akuntansi investasi.............................................. 6
2.2. Bentuk Investasi pemerintah............................................ 7
2.3. Klasifikasi Investasi pemerintah...................................... 8
2.4.

Pengakuan Investasi pemerintah....................................11

2.5.

Pengukuran Investasi pemerintah..................................12

2.6.

Metode Penilaian Investasi pemerintah..........................14

2.7.

Pengakuan Hasil Investasi pemerintah..........................15

2.8.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi pemerintah.......16

2.9.

Penyajian Investasi dalam Laporan kecil ......................17

2.10. Pengungkapan investasi pemerintah.............................17
2.11. Prosedur Akuntansi Investasi pemerintah.....................19
2.12. Pengakuan Hasil Investasi pemerintah..........................25
2.13. Ilustrasi Akuntansi Investasi...........................................26
BAB III PENUTUP.....................................................................................31
3.1 Kesan....................................................................................31
3.2. Saran....................................................................................31
DAFTAR PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Page 3

BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dunia Globalisasi merupakan hal yang sudah tak asing lagi buat kita
semua. Dunia globalisasi telah masuk kesemua Negara tak heran globalisasi
membawa hal yang baik dan buruknya. Globalisasi juga telah berkembang
merambat kedunia perekonomian biasanya berupa penanaman modal pada
suatu sektor industri. Setiap individu pada dasarnya memerlukan investasi,
karena dengan investasi setiap orang dapat mempertahankan dan
memperluas basis kekayaannya yang dapat digunakan sebagai jaminan
sosial di masa depannya.
Seseorang sering tidak menyadari dirinya telah melakukan investasi,
misalnya dengan menabung dan sebagainya. Agar tak terjebak melakukan
investasi ke dalam portofolio ‘sampah’, atau bahkan ditipu oleh pihak yang
tak bertanggung jawab dengan iming-iming menarik, Anda harus
mengedepankan rasionalitas dan memahami betul resiko-resiko yang
dihadapi dalam berinvestasi. Karena banyak sekali jenis dari investasi
tersebut .Jangan sampai terbuai dengan iming-iming menarik yang tinggi,
tapi uang Anda habis sia-sia.
Investasi pun banyak jenis dan macamnya jadi harus pandai melihat
ke sektor mana kita akan menanamkan saham kita. Peran penting sekali dari
beberapa pihak baik dari pemerintah dan tiap individu . Peran individu
sangatlah penting dalam berperan aktif karena dapat mencegahnya harga
barang yang tak terkontrol. Pemerintah sebaiknya mengatur beberapa aturan
tentang peraturan penanaman modal, karena, sejak pelaksanaan otonomi
daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai
penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para
investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan
dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani oleh
urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang
cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar.

Akuntansi Pemerintahan

Page 4

1.2. Tujuan
1.

Untuk memberikan Pemahaman lebih lanjut tentang Akuntansi
Pemerintah khusunya tentang Akuntansi Investasi.

2.

Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintah
Yang

diharapakan

mahasiswa

baik

masyarakat

umum

dapat

memahaminya secara mendalam.
1.3. Rumusan Masalah
1.

Apakah definisi akuntansi investasi?

2.

Bagaimana Bentuk Investasi pemerintah?

3.

Apa saja Klasifikasi Investasi pemerintah?

4.

Bagaimana Pengakuan Investasi pemerintah?

5.

Bagaimana Pengukuran Investasi pemerintah?

6.

Bagaimana Metode Penilaian Investasi pemerintah?

7.

Bagaimana Pengakuan Hasil Investasi pemerintah?

8.

Bagaimana Pelepasan dan Pemindahan Investasi pemerintah?

9.

Bagaimana Penyajian Investasi dalam Laporan kecil ?

10. Bagaimana Pengungkapan investasi pemerintah?
11. Bagaimana Prosedur Akuntansi Investasi pemerintah?
12. Bagaimana Pengakuan Hasil Investasi pemerintah?
13. Bagaimana Ilustrasi Akuntansi Investasi?

Akuntansi Pemerintahan

Page 5

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 DEFINISI INVESTASI
Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam
bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Seperti yang disebutkan dalam
PSAP No. 6 Paragraf 6, investasi adalah aset yang dimasudkan untuk
memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan pada masyarakat.
Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan
pendapatan pemerintah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan
akan diperoleh pendapatan dividen, sedangkan apabila dalam bentuk surat
hutang diharapkan dapat diperoleh pendapatan bunga, sementara manfaat
sosial yang dimaksud dalam PSAP No. 6 Paragraf 6 adalah manfaat yang
tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada
peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan
masyarakat

tertentu.

Hal

ini

menurut

Komite

Standar

Akuntansi

Pemerintahan dalam Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintaha (2009)
seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan
ekonomi masyarakat.
Pada Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan
Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementrian Dalam negeri (2014) jelas
menyebutkan kalau investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan
oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk
memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang
belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen
kas.

Akuntansi Pemerintahan

Page 6

2.2 BENTUK INVESTASI
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul Pelatihan
Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menyebutkan bahwa fungsi
pemerintah dalam rangka peningkatan kesejateraan masyarakat perlu
didukung dengan tersedianya dana yang mencukupi. Oleh karena itu,
pemerintah memungut pajak dan pungutan lainnya dari masyarakat. Selain
mengandalkan dana dari masyarakat pemerintah dapat mengupayakan sendiri
sumber penerimaan lain dengan dana yang dikelolanya.
Dana yang dikelola pemerintah apabila terlalu sedikit akan mengalami
kesulitan keuangan, sebaliknya apabila terlalu banyak akan terdapat kas
menganggur (idle cash. Oleh karena itu, pelu dilakukan manajemen kas yang
baik agar tidak terjadi kekurangan kas dan apabila terdapat kas yang
menganggur dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam jangka panjang
kelebihan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk berinvestasi baik melalui
instrumen utang (pemberian pinjaman) atau melalui instrumen saham
(penyertaan) baik dengan cara membeli saham maupun mendirikan badan
usaha milik negara/daerah.
Dalam melakukan investasi pemerintah tidak seperti perusahaan swasta.
Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, mengenai
bentuk, sifat, dan jenis-jenisnya. Investasi dapat dilakuakn untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada
pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal.
Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, Sertifikat
Bank Indonesia, surat utang dan obligasi BUMN/BUMD, penyertaan pada
BUMN/BUMD, atau penyertaan pada badan usaha lainnya.
PSAP No.6 Paragraf 8 menyebut terdapat beberapa jenis investasi yang
dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat
suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek
maupun janka panjang (obligasi), serta instrumen ekuitas (saham).

Akuntansi Pemerintahan

Page 7

2.3 KLASIFIKASI INVESTASI
Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menjelaskan bahwa dalam
rangka akuntansi dan pelaporan set investasi pemerintah, investasi secara
garis besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan
investasi jangka panajng. Investasi jangka pendek merupakan kemlompok
aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset
non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau
kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
1. Investasi Jangka Pendek
Menurut PSAP No.6 Paragraf 10, investasi jangka pendek harus
memenuhi karakteristik, seperti dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas,
dan beresiko rendah.
Dengan memperhatikan kriteria tersebut, paragraf selanjutnya dalam
PSAP No.6 menjelaskan bahwa pembelian surat-surat berharga yang
beresiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga
pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis
investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek antara lain
adalah :
a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan
suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk
menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha.
b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan
kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat
berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri
maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah.
c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan memenuhi
kebutuhan kas jangka pendek.

Akuntansi Pemerintahan

Page 8

Paragraf 12 PSAP No.6 menjelskan bahwa investasi yang dapat
digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain meliputi :
a.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang
dapat diperpanjang secara otomatis (resolving deposits).

b.

Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank
Indonesia (SBI).

2. Investasi Jangka Panjang
PSAP No.6 Paragraf 13-19 secara gamblang menjelaskan investasi
jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman
inestasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah
investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah
kepemilikan imvestasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk
memperjualbelikan atau menarik kembali.
Investasi permanen yang dilakukan olehpemerintah adalah investasi
yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan
dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau
menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat juga berupa :
a.

Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham)
pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu
kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang
bukan perseroan.

b.

Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk
menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada

Akuntansi Pemerintahan

Page 9

masyarakat. Investasi ini merupakan bentuk investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke kelompok penyertaan modal, surat obligasi jangka
panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam
proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga,
misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam
pernyataan ini.
Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain
dapat berupa :
a.

Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh
pemerintah.

b.

Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan
kepada pihak ketiga.

c.

Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok
masyarakat.

d.

Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimakdsudkan
untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan
modal

yang

dimaksudkan

untuk

penyehatan/penyematan

perekonomian.
Tampilan 7.1 Klasifikasi Investasi

INVESTASI
INVESTASI JANGKA
PENDEK

INVESTASI JANGKA
PANJANG

INVESTASI NON
PERMANEN

Akuntansi Pemerintahan

INVESTASI PERMANEN

Page 10

2.4 PENGAKUAN INVESTASI
Investasi kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi
dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP No.6 Paragraf 20
dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut.
a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah.
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(relieble).
Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset,
penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi
investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu
mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial
atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang
tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian
yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial
yang akan diperoleh memerlukan sutau jaminan bahwa entitas akan
memeperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan mennaggung resiko yang
mungkin timbul.
Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul
Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan (2009), nilai perolehan atau nilai
wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya dapat
dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung
dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya.
Dalam hal tertentu, sutau investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan
biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam
kasus yang demikian penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam
laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh
investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi Pemerintahan

Page 11

2.5 PENGUKURAN INVESTASI
PSAP No.2 Paragraf 23-35 dikatakan untuk beberapa jenis investasi,
terda[at pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi
yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Sedangkan, untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat
dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham
dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah
komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam
rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga
diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai
wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila
tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain
yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka
pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka
pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan
modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga
transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya itu sendiri ditambah biaya lain
yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
Namun, investasi nonpermanen, misalnya, dalam bentuk pembelian
obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehanya. Investasi nonpermanen yang
dimaksukan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, misalnya dana
talangan dalam rangka penyehatan perbankan, dinilai sebesar nilai bersih
yang dapat direalisasikan.
Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal diproyekproyek pembangunan pemerintah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya
pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk pernecanaan dan biaya
lain yang diekluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Akuntansi Pemerintahan

Page 12

Apabia investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset
peerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah dalah sebesar biaya
perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak
ada.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar deangan
mata uang asing yang sama harus dinyatakan

dalam rupiah dengan

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada
tanggal transaksi.
Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama
periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo, sehingga hasil yang konstan
diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortiasi
tersebut dikreditan atau didebitkan pada pendapatan bunga, sehingga
merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tersebut (carrying value)
investasi tersebut.
ILUSTRASI PENGUKURAN INVESTASI
Pemda A membeli obligasi PT.B sebanyak 25.000 lembar obligasi
dengan suku bunga 7,5%, tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga
nominal @Rp 12.500 dan harga beli @Rp10.000. obligasi tersebut akan jatuh
tempo pada tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dari nilai
nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar Rp
257.812.500 dengan perhitungan :
25.000 lembar x @Rp 10.000

= Rp 250.000.000

Biaya komisi dan administrasi
2,5% x 25.000 lembar x Rp 12.500

= Rp

Jumlah

= Rp 257.812.500

Akuntansi Pemerintahan

7.812.500

Page 13

2.6 METODE PENILAIAN INVESTASI
Menurut PSAP No. 06 Paragraf 36, penilaian investasi pemerintah
dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
a. Metode Biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya
perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil
yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diakui sebagai
pendapatn dari bagian laba atas penyertaan modal (hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan).
b. Metode ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui
penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya
laba/rugi badan usaha yang menerima investasi (investee), proporsional
terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki pemerintah.
Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba
atau rigi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba setelah dividen
dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai
investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan
untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi asset
tetap.
c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama
untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
Penggunaan metode-metode tersebut menurut paragraf 37 PSAK No 6
didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
a.

Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya

b.

Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode
ekuitas

Akuntansi Pemerintahan

Page 14

c.

Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas

d.

Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih
yang direalisasikan
Komite standar akuntansi pemerintahan dalam Modul Pelatihan

Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menegaskan bahwa metode biaya
dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas
investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat
direalisasikam digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen.
Paragraf 38 PSAP No 6 mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu,
kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan factor
yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang
lebih menentukan adalah tingkat pengaruh ( the degree of influence ) atau
perusahaan investee, antara lain :
a.

Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris

b.

Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi

c.

Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi
perusahaan investee

d.

Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/
pertemuan dewan direksi.

2.7 PENGAKUAN HASIL INVESTASI
Menurut PSAP No 6 Paragraf 39 dan 40, hasil investasi yang diperoleh
dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga
obligasi, dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh dan
dicatat sebagai pendapatan.
Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode
ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi
pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang iterima tidak akan menambah
nilai investasi pemerintah.

Akuntansi Pemerintahan

Page 15

2.8 PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI
Dalam PSAP No 6 Paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi
pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan
pemerintah, dan lain sebagainya.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Modul Pelatihan
Standar Akuntansi Pemerintahan (2009) menegaskan bahwa penerimaan dari
penjualan investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas diakui
sebagai penerimaan kas pemerintah. Penerimaan dari pelepasan investasi ini
tidak dilaporkan sebagai pendapatan atau pembiayaan dalam laporan realisasi
anggaran. Penerimaan ini dilaporkan dalam laporan arus kas dari aktivitas
operasi. Sedangkan, penerimaan dari pelepasan investasi jangka Panjang
diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan investasi pemerintah dapat
dilakukan hanya terhadap sebagian investasi. Apabila pelepasan hanya
dilakukan untuk sebagian investasi maka nilai investasi yang dilepas dihitung
menggunakan nilai rata-rata dari investasi tersebut. Nilai rata-rata diperoleh
dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang
dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi
investasi jangka Panjang menjadi investasi jangka pendek, asset tetap, asset
lain-lain dan sebaliknya.
PSAP No 6 Paragraf 42 dengan tegas menyatakan bahwa perbedaan
antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan
atau dikreditkan pada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi
pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Akuntansi Pemerintahan

Page 16

2.9

PENYAJIAN INVESTASI DALAM LAPORAN KEUANGAN
Komite standar akuntansi pemerintah dalam modul pelatihan standar
akuntansi pemerintahan (2009) menyebut investasi disajikan sesuai dengan
klasifikasi investasi. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancer
di neraca, sedangkan investasi jangka Panjang disajikan pada pos investasi
jangka Panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun
yang nonpermanent.
Berdasarkan PP No 24 Tahun 2005, dalam akuntansi pemerintah
digunakan pendekatan “self balancing group of account”, sehingga setipa
akun dineraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka
pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun SILPA
dan investasi jangka Panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam
investasi jangka Panjang. Investasi jangka pendek yang disajikan pada aset
lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas dana lancar
pada akun SILPA. Investasi jangka Panjang yang disajikan pada pos investasi
jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun
diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kelompok ekuitas dana
investasi. Namun, berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 pendekatan self
balancing group of account tidak digunakan lagi.

2.10 PENGUNGKAPAN INVESTASI
Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah
berkaitan dengan investasi pemerintah menurut PSAP No 6 Paragraf 43,
anatara lain :
a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi
b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanent
c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi
jangka Panjang
d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan
tersebut
e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alas an penerapannya
f. Perubahan pos investasi

Akuntansi Pemerintahan

Page 17

Ilustrasi berikut merupakan contoh pengungkapan investasi
INVESTASI
Investasi berjumlah Rp. 810.000.000 ( delapan ratus sepuluh juta rupiah ) terdiri
dari :

NO
1
2.

URAIAN
Investasi jangka pendek
Investasi jangka
Panjang

2013

2014

Rp. 0

Rp. 100.000.000

Rp. 700.000

Rp. 710.000.000

Investasi jangka pendek sejumlah Rp. 100.000.000 merupakan deposito
pemerintah kabupaten jaya artha di bank mandala yang akan jatuh tempo
pada tanggal 30 Juni 2015 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi jangka
pendek ini dicatat berdasarkan harga perolehan.
Investasi jangka Panjang berjumlah Rp. 710.000.000 adalah investasi permanen
berupa penyertaan modal di perusahaan-perusahaan daerah, yang terdiri dari :

NO
1

2.

URAIAN
PT. ADIDAYA
PURNAMA
PT. CITRA PANDAWA

2013

2014

Rp. 300.000.000

Rp. 360.000.000

Rp. 350.000.000

Rp. 350.000.000

Investasi di PT. Adidaya Purnama bertambah Rp. 60.000.000 karena adanya
laba di PT. Adidaya Purnama pada tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000.
Pemerintah Kabupaten Jaya Artha mendapatkan bagian keuntungan sebesar
Rp. 60.000.000, karena investasi di PT. Adidaya Purnama dinilai berdasarkan
media ekuitas yang mana kepemilikan pemerintah kabupaten jaya artha pada
PT. Adidaya Purnama adalah 60%.
Investasi di PT. Citra pandawa tetap berjumlah Rp. 350.000.000, meskipun
terdapat laba tahun 2013 sebesar Rp. 50.000.000. investasi di PT. Citra

Akuntansi Pemerintahan

Page 18

pandawa dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan pemerintah
kabupaten jaya artha pada PT. citra pandawa adalah sebesar 18%
2.11 PROSEDUR AKUNTANSI INVESTASI
Saldo normal rekening buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya
rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya,
sebaliknya akan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya.
1. Fungsi-fungsi yang terkait
Berikut fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi investasi jangka
Panjang berdasarkan permendagri No 13 Tahun 2006
a.

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

b.

Pejabat pelaksana teknis kegiatan

c.

Bendahara pengeluaran/pembantu bendahara pengeluaran

d.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD

e.

Bagian penanggungjawab investasi

f.

Bendahara umum daerah/kuasa bendahara umum daerah

2. Dokumen yang digunakan
Berikut dokumen yang digunakan dalam akuntansi asset dan menjadi dasar
dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006
a. Surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D)
b. Dokumen investasi
c. Memo penyesuaian
d. Laporan posisi investasi daerah
3. Jurnal standar
a. Investasi nonpermanen
1) Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah
lainnya
Pinjaman

yang

diberikan

BUMN/BUMD/Pemerintah

pemerintah

daerah

kepada

pusat/pemerintah

daerah

lainnya

dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yakni pinjaman kepada
BUMN/BUMD/Pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya, dan
pinjaman tersebut dikembalikan atau di bayar dalam jangka Panjang.

Akuntansi Pemerintahan

Page 19

Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah
pusat/pemerintah daerah lainnya termasuk transaksi pengeluaran
pembiayaan.
Berikut

jurnal

atas

transaksi

pemberiaan

pinjaman

kepada

BUMN/BUMD/Pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

Debit

Pinjaman kepada BUM

Kredit

xxx

Kas di kas daerah

xxx

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian

Debit

Pengeluaran pembiayaan

Kredit

xxx

pinjaman kepada BUMD

xxx

Estimasi perubahan SAL

2) Investasi dalam obligasi/surat utang negara (SUN)
Menurut bulletin teknis No 2 tentang penyusunan neraca awal
pemerintah daerah, investadi dalam obligasi yang dimaksud disini
adalah pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki dalam
jangka waktu lebih dari 12 bulan, misalnya suatu pemerintah daerah
membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, maka
pemerintah daerah yang bersangkutan mempunyai investasi pada
pemerintah pusat sebesar nilai nominal obligasi. Transaksi investasi
dalam

obligasi/surat

utnag

negara

(SUN)

termasuk

transaksi

pengeluaran pembiayaan.
Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam obligasi/surat utang negara
(SUN)

Laporan Operasional

Akuntansi Pemerintahan

Page 20

Tanggal

Uraian

Debit

Investasi dalam surat utang
negara

Kredit

xxx
xxx

Kas di kas daerah

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

Debit

Pengeluaran pembiayaan
pembelian SUN

Kredit

xxx
xxx

Estimasi perubahan SAL

3) Investasi dalam proyek pembangunan
Menurut bulletin teknis No 2 tentang penyusunan neraca awal
pemerintah daerah, penyertaan modal dalam proyek pembangunan
adalah akumulasi dana yang yang dikeluarkan untuk proyek yang
dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhya atau
sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah
proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek
pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat.
Penyertaan

modal

dalam

proyek

pembangunan

dibukukan

berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang
terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam
mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada
tanggal transaksi.
Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan
Laporan Operasional

Akuntansi Pemerintahan

Page 21

Tanggal

Uraian
Investasi dalam proyek
pembangunan

Debit

Kredit

xxx
xxx

Kas di kas daerah

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian
Pengeluaran Pembiayaan –
Investasi dalam Proyek
Pembangunan

Debit

Kredit

XXX

Estimasi Perubahan SAL

XXX

4) Investasi Nonpermanen Lainnya
Investasi nonpermanen lainnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki pemerintah daerah secara tidak berkelanjutan seperti penyertaan
modal yang dimaksudkan untuk upaya penyehatan / penyelamatan
perekonomian.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian
Invesatsi Nonpermanen lainnya

Debit

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Akuntansi Pemerintahan

Uraian

Debit

Kredit

Page 22

Pengeluaran Pembiayaan –
Investasi Nonpermanen lainnya

XXX

Estimasi Perubahan SAL

XXX

b. Investasi Permanen
1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Menurut Buletin Teknis No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya
dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah
menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte
pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan
jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam
perusahaan negara atau daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai
perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih
dari 51% perusahaan yang dimaksud. Walau kepemilikan pemerintah
hanya sebagian kecil saja, namun punya hak yang memberi kendali
secara

mayoritas,

maka

kepemilikan

pemerintah

daerah

dapat

dikategorikan dalam investasi jenis ini. Penyertaan modal pemerintah
dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan
tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20%
tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih
yang dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam
laporan keuangan perusahaan / lembaga yang dimaksud.
Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari
peraturan daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya,
beserta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal
pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan
keuangan perusahaan yang bersangkutan dilakukan dengan persentase
kepemilikan. Informasi mengenai penyertaan modal ini pada pemerintah

Akuntansi Pemerintahan

Page 23

daerah dapat diperoleh di unit menangani penyertaan modal pemerintah
daerah.
Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait
dengan penyertaan modal pemerintah daerah, antara lain adalah nilai dan
jenis masing-masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang
diterapkan.
Berikut jurnal atas transaksi penyertaan modal pemerintah daerah.
Laporan Operasional
Tanggal

Uraian
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

Debit

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian
Pengeluaran Pembiayaan –
Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah

Debit

Kredit

XXX

Estimasi Perubahan SAL

XXX

2) Investasi Permanen Lainnya
Menurut Buletin Teknis No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah, investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke
dalam kategori penyertaan modal pemerintah daerah diklasifikasikan
sebagai investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga
perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk
memperolehnya.
Berikut jurnal atas transaksi investasi permanen lainnya.

Laporan Operasional

Akuntansi Pemerintahan

Page 24

Tanggal

Uraian
Investasi Permanen lainnya

Debit

Kredit

XXX

Kas di Kas Daerah

XXX

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian
Pengeluaran Pembiayaan –
Investasi Permanen lainnya
Estimasi Perubahan SAL

Debit

Kredit

XXX
XXX

2.12 PENGAKUAN HASIL INVESTASI
Berdasarkan PSAP No. 6 Paragraf 39-40 dapat disimpulkan bahwa hasil
investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui
pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan
modal pemerintah yang pencattannya menggunakan metode biaya, dicatat
sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode
ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah
dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi
pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan
menambah nilai investasi pemerintah.

Akuntansi Pemerintahan

Page 25

2.13 ILUSTRASI AKUNTANSI INVESTASI
1. Pengeluaran Pembiayaan untuk Investasi
Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Perncanaan akuntansi
untuk investasi terdiri dari dua kali pencatatan, yaitu untuk keperluan
penyusunan neraca dan laporan operasional serta penyusunan LRA.
Pencatatan untuk investasi,diawali pada saat terjadi pengeluaran pembiayan
investasi. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan
operasional adalah investasi bertambah di sisi debit dan Kas di Kas Daerah
berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk keperluan penyusunan
LRA adalah pengeluaran pembiayaan – investasi bertambah di sisi debit dan
estimasi perubahan SAL berkurang di sisi kredit.
Misalnya, pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah menginvestasikan
dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar Rp 12.000.000,Berikut jurnal atas transaksi investasi di PPKD.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

5 Juni 2014 Investasi

Debit

Kredit

Rp 12.000.000,-

Kas di Kas Daerah

Rp 12.000.000,-

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal
5 Juni 2014

Uraian
Pengeluaran
Pembiayaan –
Investasi

Debit

Kredit

Rp 12.000.000,-

Estimasi Perubahan
SAL

Rp 12.000.000,-

2. Penerimaan Hasil Investasi Jangka Panjang
Pada tanggal 5 Juni 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Cakrawala
Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar
Rp 12.000.000,- Pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut

Akuntansi Pemerintahan

Page 26

mengumumkan laba sebesar Rp 1.000.000,- dan membagikan dividen tunai
sebesar Rp 60.000,- Dengan asumsi kepemilikan Pemerintah Daerah
Kabupaten Cakrawala Dirgantara di perusahaan daerah tersebut adalah 50%,
maka berikut jurnal yang diperlukan :
a.

Metode Ekuitas
Berikut jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

Debit

31 Des 2014

Investasi di Perusahaan
Derah

Rp 500.000,- *

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang DipisahkanLO
*Rp 500.000 = 50% x
Rp 1.000.000

Kredit

Rp 500.000,-*

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian

Debit

Kredit

Tidak Ada Jurnal
Berikut jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD
Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

31 Des 2014 Kas di Kas Daerah

Debit

Kredit

Rp 30.000,- *

Investasi

Rp 30.000,- *

*Rp 30.000 = 50% x
Rp 60.000
Laporan Realisasi Anggaran

Akuntansi Pemerintahan

Page 27

Tanggal

Uraian

Debit

31 Des 2014 Estimasi Perusahan SAL

Kredit

Rp 30.000,- *

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang DipisahkanLRA
*Rp 30.000 = 50% x
Rp 60.000

Rp 30.000,- *

b. Metode Biaya
Berikut junal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

Debit

31 Des 2014 Piutang Lainnya

Kredit

Rp 500.000,- *

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang DipisahkanLO

Rp 500.000,- *

*Rp 500.000 = 50% x
Rp 1.000.000
Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian

Debit

Kredit

Tidak Ada Jurnal

Berikut junal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD.

Laporan Operasional
Tanggal

Akuntansi Pemerintahan

Uraian

Debit

Kredit

Page 28

31 Des 2014 Kas di Kas Daerah

Rp 30.000,- *

Piutang Lainnya
*Rp 30.000 = 50% x
Rp 60.000

Rp 30.000,- *

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian

Debit

31 Des 2014 Estimasi Perusahan SAL

Kredit

Rp 30.000,- *

Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang DipisahkanLRA
*Rp 30.000 = 50% x Rp
60.000

Rp 30.000,- *

3. Pelepasan Investasi
Melanjutkan contoh sebelumnya, apabila pada awal tahun 2015 semua
investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar Rp
12.000.000,Berikut jurnal atas transaksi pelepasan investasi di PPKD.

Laporan Operasional
Tanggal

Uraian

2 Jan 2015 Kas di Kas Daerah
Defisit Pelepasan Aset

Debit

Kredit

Rp 12.000.000,- *
Rp 470.000,- ***

Investasi

Rp 12.470.000,- **

Laporan Realisasi Anggaran
Tanggal

Uraian

Debit

Kredit

2 Jan 2015 Estimasi Perusahan SAL Rp 12.000.000,- *

Akuntansi Pemerintahan

Page 29

Penerimaan Pembiayaan
– Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LRA
Ketetangan :
*
Harga pasar investasi
**

Nilai buku investasi

*** Defisit penjualan aset

Akuntansi Pemerintahan

Rp 12.000.000,- *

= Rp 12.000.000,= Rp 12.000.000,- + Rp 500.000,- Rp 30.000,- = Rp 12.470.000,= Nilai buku investasi – Harga pasar investasi
= Rp 12.470.000,- - Rp 12.000.000,= Rp 470.000,-

Page 30

BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Investasi adalah penggunaan suatu aktiva untuk pertumbuhan kekayaan
(accreation of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga,
royalti,dividen dan uang sewa) untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk
manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh
melalui hubungan perdagangan. Terdapat dua jenis investasi yakni investasi
jangka pendek dan investasi jangka panjang.
Investasi lancar atau investasi jangka pendek merupakan investasi yang
dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dimiliki selama setahun atau kurang.
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
memperoleh pendapatan tetap dan untuk menguasai atau mengendalikan
perusahaan tersebut.
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito
tersebut.Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan
modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi
investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan
investasi tersebut.
3.2 KESAN DAN SARAN
Dengan adanya pembahasan tentang Akuntansi Pemerintah ini
diharapkan pembaca dapat memahami lebih lanjut tentang “Akuntansi
Investasi”dan dapat memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akuntansi Pemerintahan

Page 31

DAFTAR PUSTAKA


Ridwan, Muhammad, 2004, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil,
Yogyakarta : UII Press

Akuntansi Pemerintahan

Page 32

Judul: Makalah Akuntansi Pemerintahan "akuntansi Investasi"

Oleh: Mira Agustin


Ikuti kami