Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor Privat

Oleh Arini Natasya

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor Privat

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI
SEKTOR PRIVAT

1

A. Akuntansi Sektor Publik
Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal Akuntansi Sektor Publik dan
organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan,
globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi
memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah nformasi
akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.
Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksitransaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan
akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu,
bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran Negara, termasuk
kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.
Menurut Kerry Soetjipto (1994), kegiatan pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:
1.

Kegiatannya tidak bertujuan mencari laba melainkan meningkatkan pelayanan untuk
masyarakat,

2. Kegiatannya mirip dengan perusahaan, walaupun mencari laba bukan tujuan utamanya,
melainkan untuk mempertinggi penyediaan jasa bagi masyarakat. Organisasi jenis ini
memperoleh pendapatannya dari menjual jasa kepada masyarakat dan dikenal sebagai
organisasi nirlaba.
Berdasarkan

tujuan

pemakaiannya,

bidang-bidang

akuntansi

tersebut

dapat

dikelompokkan menjadi tiga bagian utama, yaitu akuntansi komersial atau perusahaan
(Commercial accounting) , akuntansi sector public (Public sector accounting), dan akuntansi
social (social accounting). Dalam akuntansi komersial data akuntansi digunakan untuk
memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal ,
kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Akuntansi
sector public memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba.
Sedangkan dalam akuntansi sosial, informasi yang dihasilkan adalah informasi yang bersifat
makro ekonomi seperti neraca pembayaran Negara, rekening pembayaran Negara, rekening
arus dana, rekening pendapatan dan produksi nasional , dan neraca sosial, yang khusus
diterapkan kepada lembaga makro yang melayani perekonomian sosial.

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
B. Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Privat)
Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi
bisnis (privat). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor privat,
sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai
keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing
organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal
dalam mencapai tujuannnya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang
menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (privat).
C. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)
Realitas di masyarakat, akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis (privat)
ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan mencolok di antara
keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (privat)
pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan
kepada publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis (privat), akuntansi sektor publik
hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan.
Pada tataran konsep, materi Akuntansi Sektor Publik secara tersendiri diharapkan
dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan
sektor publik. Selain itu, munculnya perlawanan terhadap budaya manipulasi juga
mendorong pemerintahan untuk lebih mengutamakan stabilitas. Dampak lainnya adalah
mendudukkan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai (reformasi),
serta keahlian penyusunan sistem keuangan akan menjadi salah satu pilar transparansi
ekonomi di Indonesia.
Pada awalnya, sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan
layanan tertentu. Karena itu, area sektor publik sangatlah luas. Dalam penyelenggaraannya,
pelayanan sektor publik sering diserahkan kepada pasar, namun regulasi dari
pemerintah tetap harus diikuti pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib
mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi nonpemerintah.
Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Dengan demikian,
mereka semua mempunyai hak yang sama atas konsumsi barang dan juga pelayanan jasa
publik. Karena itu, intervensi pemerintah dengan fungsi alokasinya atas penerimaan pajak
masyarakat menjadi hal yang wajib.
Keunikan Akuntansi Sektor Publik adalah cenderung kurang seragam karena
setiap bidangnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu, perumusan

2

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
standar akuntansi juga mengadaptasi praktek regulasi yang sudah ada. Akuntansi yang
diterapkan dalam sektor publik umumnya berbasis kas, dan laporan keuangan yang
dihasilkan akan dijadikan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi Sektor Publik
dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan bukan semata-mata
kepada pemilik atau pemegang saham saja sebagaimana di sektor privat.
D. Sektor Publik Dan Perbandingannya Dengan Sektor Komersial
Sektor publik merupakan organisasi komplek dan heterogen yang menyebabkan
kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian menejemen lebih variasi. Tidak
terkecuali bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih
bervariasi, handal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggungjawab
akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan
internal maupun eksternal dari organisasi. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung
pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi
yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Karena
kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada
informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi.
Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan juga harus dipertimbangkan
dalam pembuatan keputusan. Akuntansi perusahaan (disebut juga dengan akuntansi
komersial) digunakan oleh entitas yang berorientasi laba. Informasi akuntansi yang
dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan oleh entitas komersial (perusahaan) untuk
mengetahui

berbagai

indikator

kinerja

keuangan

(kemampuan

perusahaan

untuk

menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada periode tertentu. Akuntansi perusahaan dibagi
menjadi dua yaitu akuntansi keuangan (financial accounting) dan akuntansi manajemen
(management accounting).
Definisi tentang sector publik dalam perkembangannya menjadi perdebatan
sendiri,khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik berkembang. Istilah publik
sendiri memiliki makna yang berbeda disetiap bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik
dibidang ekonomi tentu berbeda dengan pengertian publik diranah politik, hukum, atau
lainnya. Hal ini menyebabkan tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat kepada
masyarakat mengenai pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik.
Pengertian sector public dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sector
komersial. Perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial juga harus dimulai

3

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
dengan pemahaman atas karakteristik organisasi pemerintahan. Beberapa karakteristik
tersebut adalah :
1.

Pendirian , pembentukan dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan atau
bermotif mengejar keuntungan semata-mata

2.

Organisasi pemerintahan

dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan demikian, tidak

terdapat saham yang dapat dimiliki secara individual yang dapat diperjualbelikan atau
dipertukarkan.
3. Pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintahan tidak harus
menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang , uang ataupun jasa.
4.

Anggota atau masyarakat , sadar atau tidak , kadang-kadang dipaksa menyetorkan uang ,
barang , atau jasa kepada pemerintah dimana pemerintah akan mempergunakan setoran
tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat
Meskipun mempunyai keunikan-keunikan seperti tersebut, organisasi pemerintahan sebagai
entitas ekonomi tetap memiliki kesamaan dengan entitas bisnis lainnya . Beberapa kesamaan
tersebut adalah :

1.

Keduanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah sistem perekonomian
nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumberdaya dalam sistem perekonomian
tersebut , baik sumber daya financial, modal , maupun manusia. Keduanya saling bertransaksi
dan membutuhkan

2.

Keduanya sama-sama menghadapi sumberdaya ekonomi yang terbatas (scarcity of
resources) sehingga harus menggunakannya secara ekonomis, efisien dan efektif. Oleh
karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan
dengan baik.

3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan
(planning), pengorganisasian (organizing) , pelaksanaan (actuating) sampai pengendalian
(controlling) dimana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini.
4.

Dalam beberapa hal keduanya mempunyai hasil produk (output) yang sama, misalnya
pemerintah menyediakan alat transportasi public berupa bus DAMRI, sementara ada juga
pihak swasta yang bergerak disektor transportasi dan menyediakan saran bus untuk
masyarakat , seperti Steady Safe.
Sedangkan untuk laporan keuangannya juga terdapat beberapa persamaan, antara lain:
1. Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial sama-sama memberikan
informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi

4

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
2. Akuntansi sektor publik maupun akuntansi sektor komersial mengikuti prinsip-prinsip
dan standar akuntansi yang diterima secara umum.
3. Keduanya merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga
menggunakan sumberdaya yang langka untuk mencapai tujuan.
4. Keduanya harus menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang
akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang lebih berguna
5. Sama-sama menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk mengelola
organisasi.
6. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat berguna bagi
proses pengambilan keputusan, khususnya keputusan di bidang ekonomi.
7. Sama-sama memerlukan informasi yang akurat dan dapat dipercaya agar kualitas
keputusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien.
Sementara itu, hal-hal umum yang membedakan organisasi sector public dengan perusahaan
sector komersial secara signifikan adalah sebagai berikut :
1. Struktur pemerintahan
Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani
kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokratis, struktur pemerintahannya
biasanya berdasarkan sistem “ Checks and balances” yang biasanya dilakukan dengan
pemisahan fungsi pemerintahan (eksekutif, legislative , yudikatif ) . Pada organisasi swasta ,
perhatian terfokus hanya pada usaha memaksimalkan laba, sementara pada organisasi
pemerintahan , indicator kesuksesan tidak diukur dari saldo laba, tetapi dilihat dari mutu
pelayanan dan efisiensi dari penggunaan dana yang tersedia
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi sektor komersial lebih fleksibel, datar, piramid, fungsional, dan
sebagainya. Sektor komersial berusaha menyediakan barang dan jasa yang jadi kebutuhan
dan permintaan konsumen. Pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, hirarkis. Sektor
publik sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang sangat komplek. Salah satu faktor
utama yang membedakan sektor publik dengan sektor privat adalah adanya dengan pengaruh
politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan
dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi
pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibanding dengan
sektor privat. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.

5

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Sebagai contoh pemerintah memiliki fungsi yang beragam dibandingkan fungsi sektor privat.
Fungsi sektor privat adalah penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan permintaan
konsumen.
Organisasi Pemerintah mempunyai fungsi yang lebih luas, meliputi:


Pertahanan dan keamanan



Hubungan luar negeri



Kebijakan fiskal dan moneter



Regulasi sektor swasta



Stabilisasi politik dan ekonomi



Perlindungan sumber daya alam dan sosial



Penegakan hukum dan perlindungan HAM



Pemberian barang dan pelayanan



Distribusi pendapatan dan kekayaan

3. Sifat dari sumber daya
Dalam sector komersial , hubungan langsung timbul antara barang dan jasa yang
diberikan dengan uang yang dibayarkan oleh konsumen. Dalam pemerintahan , hubungan
langsung seperti itu tidak ada karena sangatlah sulit untuk mengidentifikasi hubungan
langsung antara pajak yang dibayarkan masyarakat dengan jasa dan pelayanan yang diberikan
oleh pemerintah . Kalaupun terdapat hubungan antara jumalah pajak yang dibayarkan dengan
jasa yang diterima , maka hubungan tersebut seringkali bersifat tidak proporsional.
Masayarakat yang membayar pajak dengan jumlah berbeda seringkali menikmati jasa dan
pelayanan yang sama.
4. Proses politik
Berbeda dengan perusahaan komersial , organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi
oleh factor politik. Politik dalam organisasi pemerintahan memegang peranan yang sangat
signifikan . Faktor-faktor politik turut menentukan arah dan kebijakan yang diambil oleh
suatu organisasi pemerintahan. Politik juga memiliki andil besar dalam penentuan
penggunaan dana oleh suatu organisasi pemerintahan

6

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
5. Tujuan organisasi
Tujuan dari suatu organisasi perusahaan berbeda dengan organisasi bisnis komersial.
Pada organisasi komersial , seluruh kegiatannya ditujukan untuk mencapai keuntungan yang
setinggi-tingginya, dan perusahaan komersial ini bertujuan memaksimalkan kesejahteraan
masyarakat melalui pelayanan. Pelayanan dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan
masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat
dan sebagainya. Pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang
bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara dan untuk mengusahakan
barang-barang strategis kebutuhan masyarakat umum.
Dengan kata lain,perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau
profit (profit oriented), sedangkan organisasi sector publik tujuan utamanya adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan semata-mata untuk mencari laba (non
profit oriented). Perbedaan tujuan ini menyebabkan perbedaan dalam pengukuran kinerja
dalam organisasi tersebut.
6. Penggunaan anggaran
Anggaran dalam organisasi bisnis komersial memiliki arti yang berbeda dengan
anggaran dalam organisasi pemerintahan. Anggaran dalam organisasi pemerintahan memiliki
arti yang lebih dari sekedar alat perencanaan, bahkan bisa dikatakan bahwa anggaran dalam
organisasi pemerintahan berfungsi sebagai pengendali utama kegiatan dari organisasi
pemerintahan tersebut.
Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisi anggaran sebagai berikut. “Budgeting is
the process of allocating scarce resources to unlimited demands, and a budget is a dollar and
cents plan of operation for a specific period of time” . Dari definisi tersebut, dapat diketahui
bahwa penganggaran merupakan suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas
untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas (unlimited demands). Sementara itu,
anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan
mata uang.
Pengertian lain diberikan oleh Lee, Jr dan Johnson (1998) menyatakan bahwa a
budget a document or a collection of document that refers to the financial condition of an
organization …,including information on revenues,expenditures,activities and purpose or
goals …, a budget is prospective referring to anticipate future revenues,expenditures,and
accomplishments. Anggaran merupakan suatu dokumen yang menjelaskan kondisi keuangan
organisasi yang mencakup informasi keuangan, belanja, aktivitas serta tujuan organisasi.

7

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Sementara itu Mardiasmo (2005) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang
dinyatakan dalam ukuran financial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk
mempersiapkan suatu anggaran. Sementara itu, Indra Bastian (2006) berpendapat bahwa
anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang
diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang.
Organisasi sector public tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat, tetapi keinginan tersebut seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber
daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peran penting anggaran. Anggaran juga dapat
dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode
waktu tertentu dalam ukuran financial. Pembuatan anggaran dalam organisasi sector public,
terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan
politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran di perusahaan swasta
yang muatan politisnya relative lebih kecil. Bagi organisasi sector public seperti pemerintah ,
anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas
atas pengelolaan dana public yang dibebankan padanya.
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH
a. Pendekatan tradisional
b. Pendekatan kinerja
c. Pendekatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu
d. Pendapatan Anggaran Berbasis Nol
7. Sumber pendanaan
Sumber pendapatan dan permodalan dari perusahaan komersial pendanaannya lebih
fleksibel, dari segi internal berasal dari setoran-setoran yang merupakan penyertaan modal
para pemilik dan akumulasi keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemilik yang biasa
disebut dengan laba yang ditahan (retained earnings) serta penjualan barang dan jasa,
kemudian sumber pendanaan dari eksternal adalah utang bank, obligasi, dan penerbitan
saham baru. Sedangkan organisasi pemerintah mempunyai sumber pendapatan dari pajak ,
retribusi, penerimaan-penerimaan Negara bukan pajak , pinjaman-pinjaman Luar negeri,
hibah, obligasi,sumber lain yang syah (pemerintahan) , laba yang diperoleh perusahaanperusahaan Negara seperti BUMN/BUMD dan sebagainya. Di organisasi sector public
lain,sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota,subsidi, atau sumbangan dari donator.

8

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
8. Masalah Pendapatan
Pada pemerintahan, pendapatan diperoleh secara berulangkali (reflektif) untuk
membiayai belanja pada tahun anggaran tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya,
pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat revolusing, yang
maksudnya tidak dapat diputar lagi untuk belanja tahun-tahun yang akan datang. Hal ini
sangat berbeda dengan perusahaan dengan motif laba, dimana pendapatan tahun ini
dapat “disimpan” untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.
Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pendapatan pajak yang
bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak
mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal balik yang bersifat langsung kepada para wajib
pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara
sukarela memerlukan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang langsung dari perusahaan
kepada pihak pembeli barang atau jasa.
Pengertian pendapatan pada akuntansi pemerintahan sebagian sama pengertiannya
dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari kegiatan operasi”.
Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan pinjaman jangka panjang
dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi keuangan, dua hal tersebut tidak dapat
digolongkan sebagai pendapatan (income).
9. Penentuan harga barang dan jasa
Jenis barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah bersifat unik. Oleh karena itu,
harga barang dan jasa yang dibebankan kepada masyarakat hanya dapat digunakan untuk
menutup sebagian biaya dari harga pokok barang dan jasa tersebut.
10. Peraturan Perundangan
Organisasi

sector

public,khususnya

lembaga

pemerintah,harus

melakukan

aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.Pemerintah Indonesia
misalnya,harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam UUD 1945
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak
memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Bagi perusahaan
komersial, mereka bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang akan dibuat
berdasarkan pertimbangan untung dan rugi.
11. Sistem akuntansi
Bagi organisasi publik sistem akuntansinya menggunakan cash basis (basis kas)
sesuai dengan peraturan perundangan yang baru, (misalnya UURI no. 1 tahun 2004) sistem
akuntansinya masih boleh menggunakan basis kas, khusus untuk pembuatan laporan realisasi

9

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
anggaran, sedangkan untuk pos-pos neraca (aset, utang dan ekuitas) menggunakan basis
akrual, sampai saatnya keseluruhannya menggunakan basis akrual, sedangkan organisasi
privat sistem akuntansinya menggunakan accrual basis (basis akrual)
Perbedaan data akuntansinya, yaitu:
a.

Tidak adanya perhitungan laba-rugi pada pemerintahan, sedangkan pada perusahaan
bisnis, bottom line (angka laba atau rugi) sangat penting. Pada umumnya, di pemerintahan
terdapat perhitungan anggaran-realisasi dan perhitungan pendapatan-belanja, yang akan
menghasilkan angka surplus atau defisit.

b.

Tidak adanya masalah penilaian kembali

(revaluasi) atas aktiva atau aset pada

pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya penilaian kembali
aktiva dengan syarat-syarat tertentu.
c.

Masalah penyusutan atau depresiasi (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva tetap
tidak penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal
tersebut.

d.

Prinsip penandingan beban dengan pendapatan

(matching cost against revenue) pada

akuntansi pemerintahan tidak ada; yang ada adalah penandingan anggaran-realisasi dari
pendapatan-belanja.
12. Karakteristik Anggaran
Jika dilihat dari karateristik anggaran, pada sektor public rencana anggaran
dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan di diskusikan. Anggaran
bukan sebagai rahasian Negara. Sementara itu anggaran pada sektor privat tertutup bagi
public karena anggaran merupakan rahasia prusahaan.
Pada pemerintahan terdapat akuntansi anggaran

(budgetory accounting), anggaran

tersebut termasuk dalam sistem akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account)
“anggaran” dalam bagan rekening (chart of account). Bagi pemerintahan anggaran adalah
sangat penting, sebagai otorisasi pelaksanaan, sebagai alat pengawasan, alat kontrol dan
pengendalian pemerintahan dan pertanggungjawaban. APBN dan APBD memerlukan
persetujuan DPR/DPRD sebagai wakil rakyat, yang setelah disetujui kemudian diserahkan
kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun
terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak termasuk dalam sistem akuntansi dan
karenanya tidak terdapat rekening “anggaran” pada bagan atau klasifikasi rekening. Dalam hal
ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (extra
comptabel).

10

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
11

Tabel 2.4.1
Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor privat
Stakeholder Sektor Publik

Stakeholder Sektor Privat

Stakeholder Eksternal :

Stakeholder Eksternal :

 Masyarakat pengguna jasa publik. Bank sebagai kreditor.
 Masyarakat pembayar pajak.

 Serikat buruh.

 Perusahaan dan organisasi social  Pemerintah.
ekonomi yang menggunakan

 Pemasok.

pelayanan public sebagai input  Distributor.
atas aktivitas organisasi.

 Pelanggan.
 Bank sebagai kreditor pemerintah. Masyarakat.
 Badan-badan internasional, seperti Serikat dagang (trade union).
Bank Dunia, IMF, ADB, PBB,  Pasar modal.
dsb.
 Investor asing dan Country
Analyst.
 Generasi yang akan datang.
Stakeholder Internal :
 Lembaga negara (misalnya:

Stakeholder Internal :
 Manajemen.

Kabinet, MPR, DPR/DPRD, dsb. Karyawan.
 Kelompok politik (partai politik).  Pemegang saham.
 Manajer publik (Gubernur, bupati,
direktur BUMN/BUMD).
 Pegawai pemerintah.

13. Masalah Beban
Pada akuntansi keuangan terdapat pengertian expense (beban), sedangkan pada
akuntansi pemerintahan tidak menggunakan istilah expense melainkan expenditure
(kurang lebih berarti pengeluaran anggaran atau belanja). Pengertian expenditure di sini
mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pengertian

expense, yaitu selain

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
mempunyai pengertian yang sama dengan expense, juga termasuk didalamnya adalah
pembayaran angsuran atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.
14. Masalah Tanda Pemilikan Individual
Pada perusahaan bisnis, terdapat tanda kepemilikan individual atas perusahaan
tersebut, misalnya adalah saham. Pemegang tanda kepemilikan tersebut dapat menjual,
menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain. Pemilik
tanda tersebut dalam akuntansi dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang
bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.
Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti itu tidak ada,
sehingga tidak ada pencatatan “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai
pemegang kebijakan stratejik adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang dalam
praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.
15. Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Pada organisasi pemerintahan entry yang digunakan adalah paralel antara single entry
dan double entry:


Single entry untuk pencatatan pembukuan pada bendahara



Double entry untuk pencatatan dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
Sedangkan untuk organisasi privat entry yang digunakan adalah double entry.

E. Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Dengan beragam karakteristik organisasi pemerintahan seperti telah dijelaskan sebelumnya,
akuntansi pemerintahan berkembang dengan cirri-ciri khas sebagai berikut :
1. Investasi pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan
Pada umumnya pemerintah dalam memberikan layanna kepada masyarakat memerlukan
investasi yang besar pada asset yang tidak menghasilkan pendapatan, seperti jalan ,
jembatan , dan bangunam public lainnya
2. Tidak ada pengungkapan laba
Tujuan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat , bukan pencapaian
laba.Dalam sector pemerintahan , tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak
oleh masyarakat dengan jasa yang diterima oleh masyarakat. Dengan demikian , tidak akan
terdapat laporan laba rugi yang mengungkapkan pencapaian sebuah laba.
3. Tidak ada pengungkapan kepemilikan

12

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Pemerintah tidak memiliki kekayaan sendiri sebagaimana perusahaan , dan pemerintahan
tidak dimiliki oleh individu atau golongan. Dengan demikian tidak terdapat pernyataan atau
pengungkapan ynag menunjukkan kepemilikan suatu pihak seperti halnya ditunjukkan oleh
bagian modal sebuah neraca (balance sheet) sebuah perusahaan.
4. Penggunaan akuntansi dana
Dengan segala karakteristik yang melekat pada organisasinya , akuntansi lebih memandang
pemerintah sebagai kesatuan dana dengan tujuan dan misi tertentu, tidak sebagai entitas
organisasi yang mempunyai kepemilikan. Hal ini memebrikan implikasi pada penggunaan
persamaan akuntansi yang tidak lagi menggunakan modal pemilik melainkan saldo dana
Akuntansi pemerintahan memiliki 3 tujuan pokok :
1. Pertanggungjawaban
Tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi keuangan
yang lengkap , cermat , dan dalam bentuk dan dalam waktu yang tepat , yang berguna bagi
pihak yang bertanggung jawab , terkait kegiatan unit-unit pemerintahan . Fungsi
pertanggungjawaban tersebut mengandung implikasi bahwa akuntansi pemerintahan
seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode
yang bersangkutan. Jadi , dapat dikatakan bahwa fungsi pertanggungjawaban mengandung
arti yang lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga
mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya yang ada .
2. Manajerial
Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk perencanaan , penganggaran , pelaksanaan , pemantauan , pengendalian
anggaran , perumusan kebijakan , pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.
Tujuan manajerial ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas dan
menengah dapat mengandalkan informasi keuangan atas pelaksanaan sebelumnya untuk
membuat keputusan atau menyusun perencanaan masa yang akan dating.

3. Pengawasan
Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan
oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien . Hal ini seperti juga yang

13

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
disebut dalam buku A Manual for Government Accounting dari PBB yang menyatakan
bahwa “ Accounting systems must be maintained in a way that will facilitate audit by
external review authorities, and readily furnish the information needed for executive audit”.
F. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (swasta)
Dasar hukum akuntansi sector publik adalah :
1.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar akuntansi pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah no.
24 tahun 200. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP), yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun
dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan
sebagai acuan dalam menyusun laporan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

2.

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Standar akuntansi keuangan yang lengkap dan komprehensif merupakan dambaan
semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Karena itu standar akuntansi
keuangan dari waktu ke waktu harus dilengkapi dan disempurnakan sesuai tuntutan
perkembangan praktek bisnis serta profesi akuntansi.

G. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Setiap organisasi yang bergerak di sektor publik maupun sektor swasta(privat)
ingin mencapai tujuannya melalui sumber daya yang tersedia (manusia, modal, bahan baku,
dan sebagainya). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang
terdiri dari:
1.

Proses Perencanaan: Strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi (menambah
atau mengurangi) aktivitas.

2.

Proses Pengendalian: Penetapan perencanaan dalam suatu sistem yang menjamin bahwa
proses perencanaan dapat dilakukan

TABEL : Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Perencanaan

14

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Sektor Publik
Disusun oleh bagian perencanaan
organisasi,

staf,

atau

Sektor Bisnis (Privat)

pengelola

organisasi

Disusun oleh para pegawai serta manajer

Disahkan dengan regulasi publik
Disahkan dengan aturan perusahaan atau
Hasil yang ingin dicapai adalah

Hasil yang ingin dicapai adalah meraup

kesejahteraan publik

profit/laba yang
tinggi, serta peningkatan kekayaan dan
pertumbuhan

Dalam organisasi sektor publik lainnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, yayasan,
dan partai politik, proses perencanaannya dilakukan oleh staf dan pengelola yang berwujud
organisasi
dokumen perencanaan. Proses perencanaan itu memberikan kekuatan yang efektif dalam
menjalankan peran pengelola. Selain itu, dokumen perencanaan juga merupakan sarana
yang efektif dan efisien dalam pengelolaan organisasi.
Dalam organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta
manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di
organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait
dengan penetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk
meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut.
Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi
swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan
organisasi, sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan pentingnya layanan
kepada publik/ masyarakat.
H. Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan
anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program
publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat.
Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam
organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer
perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan.

15

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
TABEL : Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)
Penganggaran
Sektor Publik
Penyusunan
anggaran

Sektor Privat
dilakukan Penyusunan anggaran dilakukan bagian

bersama.
Dipublikasikan

keuangan,
untuk

dikritisi

dan

didiskusikan.

pengelola
perusahaan, atau pemilik usaha
Tidak
dipublikasikan

Disahkan oleh wakil masyarakat di Disahkan oleh pengelola perusahaan atau
DPR/D,

I.

pemilik

Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat(komersial), isu utama
pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output
organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya
kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dari produknya.
Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi
anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada
organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan
output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.
TABEL : Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Privat (Komersial)
Realisasi Anggaran
Sektor Publik
Kualitas untuk

Sektor Privat
memenuhi

pelayanan organisasi
Partisipasi konsumen

tujuan
Kualitas untuk mendapatkan keuntungan

(masyarakat)

selama proses realisasi anggaran

Partisipasi konsumen setelah mendapatkan

J. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Privat)
Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh Negara atau
pemerintah. Sifat barang ini tidak ekslusif dan diperuntukkan bukan bagi kepentingan seluruh
warga dalam skala luas . Sementara itu , barang swasta adalah barang spesifik yang dimilki
oleh swasta yang bersifat ekslusif serta hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu
membelinya karena harganya disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan si penjual.Pada

16

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui dua
mekanisme : pertama melalui mekanisme pasar (market mechanism). Kedua melalui
mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism). Pengadaan barang atau jasa adalah usaha
atau kegiatan yanag diperlukan oleh organisasi sector publik yang meliputi:
(a) pengadaan barang
(b) jasa pemborong
(c) jasa konsultan
(d) dan jasa lainnya
Perbedaan pengadaan barang dan jasa disektor publik dan swasta terletak pada
tujuannya. Pada organisasi sector publik, pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi
kepentingan seluruh warga dalam skala luas, sedangkan dalam organisasi swasta , pengadaan
barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi.
K. Pelaporan Dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (swasta )
Pada organisasi pemerintahan di Indonesia, perubahan dari Era Orde Baru ke
Era Orde Reformasi menuntut akuntabilitas public dalam melaksanakan setiap aktivitas
kemasyarakatan dan kepemerintahan. Asumsi undang-undang no.17 /2003 membawa
akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti
ekonomi , efisiensi, efektifitas harus direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban
pemerintahan, baik dipemerintahan pusat maupun dipemerintahan daerah. Karena itu, model
pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan
diterapkan , sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru.
Pada bulan Juni 1999 , Amerika Serikat melalui Governmental Accounting
Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB Statements No.34 “ Basic financial
statements-ang management’s discussion and analysis-for state and local governments”
diamana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan
akuntabilitas (GASB, Johnson dan Bean, 1999)
Perubahan ini menimbulkan kebutuhan baru akan pengembangan sistem informasi
keuangan dan manajemen dipemerintahan. Jadi, reorientasi pengembangan ilmu dan praktek
ke praktek internasional serta International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
harus dilakukan.
Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor,
seperti sifat lembaga sektor publik , sistem pemerintahan suatu Negara, mekanisme
pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Keempat faktor tersebut mulai

17

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
mempengaruhi karakteristik akuntansi sector publik. Akibatnya, laporan keuangan sector
publik dapat dibedakan dengan laporan keuangan swasta.
Tabel Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta


Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan Keuangan Sektor Swasta

Laporan keuangan publik dipengaruhi


Laporan keuangan swasta sangat terikat

oleh proses keuangan dan politik.


Pertanggungjawaban

laporan

oleh aturan dan criteria kecurangan
unit


Kriteria pertanggungjawaban laporan

pemerintah/organisasi publik adalah ke keuangan sector swasta ditentukan oleh
DPR/DPRD/legislative/dewan

para pemegang saham dan kreditor


pengurus dan masyarakat luas.


Laporan unit pemerintah/organisasi diungkap
publik

harus

ditujukan

ditingkat

publik secara keseluruhan dijadikan
analisis

atas

prospek

pemerintahan/organisasi publik.


secara

Laporan keuangan swasta diperiksa oleh

Laporan unit pemerintah/organisasi auditor independen
dasar

organisasi

sebagai keseluruhan

pengembangan akuntabilitas publik. 


Laporan keuangan sector swasta hanya

Laporan unit pemerintah diperiksa
BPK/auditor yang telah ditetapkan

Tabel Persamaan Laporan keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Persamaan Laporan keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta
1. Kriteria validitas dan realibilitas dokumen sumber
2. Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas publik
3. Siklus akuntansi dapat diperbandingkan
4. Standar akuntansi ditetapkan oleh organisasi independen
5. Laporan keuangan publik dan swasta bisa diakui sebagai dasar hukum
L. Audit dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis

18

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Audit sector publik berbeda dengan audit pada sector bisnis atau swasta. Audit sector
publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sector
pemerintahan daerah (Pemda) BUMN , BUMD , dan instansi lain yang berkaitan dengan
pengelolaan asset kekayaan Negara , partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat ,
serta organisasi social lainnya. Sementara itu audit sector bisnis dilakukan pada perusahaan
milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sector publik dan audit sector bisnis (swasta)
sama-sama terdiri dari audit keuangan (Financial audit) , audit kinerja (Performance
audit) , dan audit untuk tujuan khusus ( Special Audit). Pada bagian selanjutnya angka
yang dibahas mengenai jenis-jenis sector publik
.
M. Peranggungjawaban dalam Sektor Bisnis (Swasta)
Pada organisasi publik, pertanggungjawaban merupaka upaya kongkrit dalam
meweujudkan akuntabilitas dan transparasi di lingkungan organisasi sector publik. Sebagai
contoh , di organisasi pemerintahan setiap pengelola keuanagan Negara diwajibkan untuk
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dengan cakupan
yang lebih luas dan tepat waktu. UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara ,
menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam
bentuk lapoiran keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas , dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) , serta disusun
berdasarkan SAP. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan
perbendaharaan setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memeberi
pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangannya. Menteri/pemimpin lembaga/
Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala Satuan Kerja perangkat daerah harus secara jelas
menyatakan bahwa Laporan Keuangannya telah disusun berdasrakan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan
sesuai dengan SAP. Dalam organisasi sector publik lainnya pertanggungjawaban dilakukan
kepada masyarakat / konstituen dan dewan pengampu di LSM atau yayasan. Sedangkan
dalam akuntansi sector swasta , pertenggungjawaban dilakukan kepada stakeholder dan
pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis (swasta).

KESIMPULAN

19

ARINI NATASYA AISYAH 3613100014
Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses
pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk
pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Standar akuntansi merupakan
pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar
akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang
berkepentingan. Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara akuntansi untuk sektor
publik dan akuntansi untuk sektor komersial. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik
dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu: tujuan
organisasi, sumber pembiayaan, pertanggung jawaban, struktur organisasi, karateristik
anggaran, dan akuntansi keuangan. Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor
komersial dalam laporan keuangannya terdapat pada masalah tujuan, pendapatan, beban,
penganggaran, kepemilikan, basis akuntansi, dan entri yang digunakan untuk mencatat
transaksi dalam organisasi. Persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor
komersial antara lain merupakan bagian yang integral dari sistem ekonomi negara,
menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya (scarcity of resources),
pengendalian manajemen yang sama, perencanaan, pengendalian pertanggungjawaban,
menghasilkan produk yang sama, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan jenis pelayanan
lainnya, dan terikat pada ketentuan perundang-undangan dan hukum yang disyaratkan.
Sedangkan persamaan yang terdapat dalam laporan keungan antara sektor publik dan sektor
komersial adalah sama-sama untuk pengambilan keputusan, sebagai informasi kepada
pengguna, dan menerapkan standar yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka
Nordiawan,Deddi,dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Bastian,Indra. 2010. Akuntansi sector publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
Nordiawan,Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba
Empat.
http://fearlessmey.wordpress.com/2013/07/19/perbandingan-akuntansi-sektor-publik-dansektor-komersial/
Disarikan dari buku: Akuntansi Sektor Publik, Penulis: Muindro Renyowijoyo, Halaman: 79.
sumber: http://keuanganlsm.com/indeks/artikel-akuntansi/
http://desikachi.blogspot.com/2012/11/komparasi-sektor-publik-vs-sektor-privat.html

20

Judul: Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor Privat

Oleh: Arini Natasya


Ikuti kami