Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Bisnis

Oleh Jippo Siallagan

105,6 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Bisnis

KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN AKUNTANSI BISNIS A. DEFINISI KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Perkembangan kegiatan pemerintahan atau dikenal Akuntansi Sektor Publik dan organisasi non-laba terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi dan era informasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit, informasi memegang peranan semakin penting. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah nformasi akuntansi sektor publik, baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial. B.Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Privat) Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi bisnis (privat). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor privat, sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai keunikan sendiri. Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannnya. Maksimalisasi kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis (privat). C. Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Realitas di masyarakat, akuntansi sektor publik maupun akuntansi bisnis (privat) ada untuk memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Perbedaan mencolok di antara keduanya adalah motif keuntungan yang hendak diperoleh. Akuntansi sektor bisnis (privat) pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Namun, berbeda dengan akuntansi bisnis (privat), akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan. D. Akuntasni Sektor Publik Versus Sektor Bisnis (Swasta) Pengertian sektor publik dapat kita ketahui melalui perbandingan sector ini dengan sektor komersial. Ada beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Beberapa kesamaan antara sektor publik dengan sektor komersial antara lain sebagai berikut: Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisah dalam sebuah system perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber daya dalam system perekonomian tersebut, baik sumber daya financial, modal, maupun manusia. Keduanya juga saling bertransaksi dan membutuhkan. Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi menjadi kebutuhan dalam hal ini Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi public, sementara ada juga pihak swasta yang bergerak di sektor yang sama dan menyediakan sarana transportasi umum untuk umum. E. Pengambilan Keputusan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam sector public pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan keputusan organisasi. Agak berbeda dengan organisasi public, organisasi bisnis (swasta) juga mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, meskipun ada keputusan yang diambil secara individual (pemeilik usaha). Pengambilan keputusan melalui musyawarah dilakukan antar pemilik saham, dan para pimpinan atau pihak manajemen organisasi bisni (swasta) F. Perencanaan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi swasta (privat), proses perencanaan dilakukan oleh para pegawai serta manajer yang ada dalam organisasi tersebut secara garis besar. Proses perencanaan di organisasi swasta tidak jauh berbeda dengan organisasi sektor publik. Pada intinya, terkait denganpenetapan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dijalankan strategi untuk meraihnya serta sistem perencanaan untuk mengendalikan pelaksanaan rencana tersebut. Perbedaannya terlihat pada hasil yang ingin dicapai dari proses perencanaan itu. Organisasi swasta ingin mencapai profit/laba yang tinggi serta peningkatan kekayaan dan pertumbuhan organisasi, sementara organisasi sektor publik lebih mengutamakan pentingnya layanan kepada publik/ masyarakat. G. Penganggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran akan dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, atau DPRD. Dalam organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan. H. Realisasi Anggaran dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Dalam organisasi sektor publik maupun organisasi sektorprivat(komersial), isu utama pada proses realisasi anggaran adalah kualitas. Hal ini akan menjadi persaingan antar output organisasi. Dalam sektor publik, kualitas dicapai untuk memenuhi tujuan pelayanannya kepada publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari produknya. Pada organisasi publik, masyarakat aktif berpartisipasi selama proses realisasi anggaran, baik sebagai penerima layanan maupun pengawas independen. Sedangkan pada organisasi swasta, masyarakat sebagai konsumen berpartisipasi pada saat menggunakan output yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. I. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Brang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh Negara atau pemerintah. Sifat barang ini tidak ekslusif dan diperuntukkan bukan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas . Sementara itu , barang swasta adalah barang spesifik yang dimilki oleh swasta yang bersifat ekslusif serta hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinyakarena harganya disesuaikan dengan harga pasar serta keinginan si penjual.Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan melalui dua mekanisme : pertama melalui mekanisme pasar (market mechanism). Kedua melalui mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism). Pengadaan barang atau jasa adalah usaha atau kegiatan yanag diperlukan oleh organisasi sector publik yang meliputi: (a) pengadaan barang (b) jasa pemborong (c) jasa konsultan (d) dan jasa lainnya Perbedaan pengadaan barang dan jasa disektor publik dan swasta terletak pada tujuannya. Pada organisasi sector publik, pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas, sedangkan dalam organisasi swasta , pengadaan barang dan jasa diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi. J. Pelaporan dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta) Pada organisasi pemerintahan di Indonesia, perubahan dari Era Orde Baru ke Era Orde Reformasi menuntut akuntabilitas public dalam melaksanakan setiap aktivitas kemasyarakatan dan kepemerintahan. Asumsi undang-undang no.17 /2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang dipertanggungjawabkan. Indikator hasil seperti ekonomi , efisiensi, efektifitas harus direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintahan, baik dipemerintahan pusat maupun dipemerintahan daerah. Karena itu, model pelaporan keuangan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban mulai dirancang dan diterapkan , sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Pada bulan Juni 1999 , Amerika Serikat melalui Governmental Accounting Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB Statements No.34 “ Basic financial statements-ang management’s discussion and analysis-for state and local governments” diamana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas (GASB, Johnson dan Bean, 1999) .Perubahan ini menimbulkan kebutuhan baru akan pengembangan sistem informasi keuangan dan manajemen dipemerintahan. Jadi, reorientasi pengembangan ilmu dan praktek ke praktek internasional serta International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) harus dilakukan. Bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti sifat lembaga sektor publik , sistem pemerintahan suatu Negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran Negara. Keempat faktor tersebut mulai mempengaruhi karakteristik akuntansi sector publik. Akibatnya, laporan keuangan sector publik dapat dibedakan dengan laporan keuangan swasta. K. Audit dalam Sektor Publik dan Sektor Bisnis Audit sector publik berbeda dengan audit pada sector bisnis atau swasta. Audit sector publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sector pemerintahan daerah (Pemda) BUMN , BUMD , dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan asset kekayaan Negara , partai politik, yayasan,lembaga swadaya masyarakat , serta organisasi social lainnya. Sementara itu audit sector bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba. Audit sector publik dan audit sector bisnis (swasta) sama-sama terdiri dari audit keuangan (Financial audit) , audit kinerja (Performance audit) , dan audit untuk tujuan khusus ( Special Audit). Pada bagian selanjutnya angka yang dibahas mengenai jenis-jenis sector publik. L. Peranggungjawaban dalam Sektor Bisnis (Swasta) Pada organisasi publik, pertanggungjawaban merupaka upaya kongkrit dalam meweujudkan akuntabilitas dan transparasi di lingkungan organisasi sector publik. Sebagai contoh , di organisasi pemerintahan setiap pengelola keuanagan Negara diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara , menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk lapoiran keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas , dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) , serta disusun berdasarkan SAP. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memeberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangannya. Menteri/pemimpin lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala Satuan Kerja perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangannya telah disusun berdasrakan sistem pengendalian internal yang memadai, dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan SAP. Dalam organisasi sector publik lainnya pertanggungjawaban dilakukan kepada masyarakat / konstituen dan dewan pengampu di LSM atau yayasan. Sedangkan dalam akuntansi sector swasta , pertenggungjawaban dilakukan kepada stakeholder dan pemegang saham oleh pengelola organisasi bisnis (swasta).

Judul: Komparasi Akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Bisnis

Oleh: Jippo Siallagan

Ikuti kami