Kebijakan Akuntansi Investasi Dan Akuntansi Pembiayaan

Oleh Ratna Kusuma

28 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Kebijakan Akuntansi Investasi Dan Akuntansi Pembiayaan

KEBIJAKAN AKUNTANSI
INVESTASI DAN AKUNTANSI
PEMBIAYAAN

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI
A. UMUM
1. Definisi
Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga,
dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat
digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
2. Klasifikasi
Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi
jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:
a. Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek
biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual
investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas
dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal
perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki
jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut
sifatnya, yaitu:
1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen
Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau
suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali.
Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek :


Investasi dalam Saham



Investasi dalam Deposito



Investasi dalam SUN



Investasi dalam SBI



Investasi dalam SPN



Investasi Jangka Pendek BLUD



Investasi Jangka Pendek Lainnya

Investasi Jangka Panjang Non Permanen :


Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara



Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah



Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta



Investasi dalam Obligasi



Investasi dalam Proyek Pembangunan



Dana Bergulir



Deposito Jangka Panjang



Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen :


Penyertaan Modal Kepada BUMN



Penyertaan Modal Kepada BUMD



Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta



Investasi Permanen Lainnya

B. PENGAKUAN
Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial
di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).
Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk
pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas
daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan
investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di
kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya
pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi
pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.
C. PENGUKURAN
Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran
investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya
mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6
bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah
biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
b. Investasi nonpermanen:
1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar
biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI
Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
1. Metode biaya
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar
biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan
tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Metode ekuitas
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar
biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar
persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang
diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan
mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan
investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang
dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa
investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan
yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan
menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan
dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of
influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada
perusahaan investee,
antara lain:
1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN
Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan
sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi
Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca
Pemerintah Daerah.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
A. UMUM
1. Definisi
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan
(financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu
dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada
entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
2. Klasifikasi
Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana
cadangan.
b. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain
pemberian pinjaman kepada

pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
B. PENGAKUAN
1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah.
C. PENGUKURAN
Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas
yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang
akan dikeluarkan.
Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah
berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN
Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan
dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Daerah.

Judul: Kebijakan Akuntansi Investasi Dan Akuntansi Pembiayaan

Oleh: Ratna Kusuma


Ikuti kami