Akuntansi Zakat

Oleh Sri Latifah

31 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Zakat

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018

HALAMAN SAMPUL

i

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan review tentang “ Akuntansi
Zakat: Konsep dan Implementasi Zakat dalam Akuntansi Syariah” ini dengan baik meskipun
banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Arif selaku
dosen mata kuliah Akuntansi Syariah UMP yang telah memberikan tugas ini kepada kami.
Kami sangat berharap review materi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan
serta pengetahuan kita tentang Akuntansi Zakat. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di
dalam review ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, seperti kata pepatah tiada
gading yang tak retak. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi
perbaikan review yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada
sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
Semoga review ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya
laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang
berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan
review ini di waktu yang akan datang.

Ponorogo, 10 Juli 2018

Penyusun

ii

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL................................................................................................................ i
KATA PENGANTAR ................................................................................................................ii
DAFTAR ISI .............................................................................................................................iii
AKUNTANSI ZAKAT .............................................................................................................. 1
A. PENGANTAR ................................................................................................................. 1
B. KONSEP DASAR ZAKAT............................................................................................. 2
C. DASAR HUKUM............................................................................................................ 3
D. KATEGORI ZAKAT ...................................................................................................... 5
E. OBJEK DAN SASARAN ZAKAT ............................................................................... 20
F.

AKUNTANSI ZAKAT ................................................................................................. 22

G. PENILAIAN PERHITUNGAN ZAKAT DALAM AKUNTANSI .............................. 25
H. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN DANA ZAKAT ............................................. 27
I.

CONTOH PERHITUNGAN ......................................................................................... 28

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................................................ 32
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 33

iii

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018

AKUNTANSI ZAKAT
A. PENGANTAR
Stiglitz (1986), mengemukakan bahwa pungutan, sejak zaman dahulu sudah
ada, walaupun pungutan di masa lalu dengan di masa sekarang berbeda. Pungutan
pada masa lalu disebut sebagai feudal levie sednagkan pada masa sekarang disebut
dengan modern taxes. Menurut pigou dalam Mangkoesoebroto, 1983, menyebutkan
modern taxes terkait dengan barang public. Teori Pigou ini disempurnakan oleh
Bowen, Lindhal, dan Samuelson. Namun pada intinya mengemukakan suatu hal yang
sama, yaitu mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan pajak. Dengan demikian,
dimensi dari pajak ada dua, yaitu (1) penyediaan dana dan (2) mewujudkan beban
pajak yang mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap suatu barang public.Menurut
Riyardi (2002;319) zakat hanya memenuhi dimensi pertama. Sebab potensi dan
realisasi penerimaan zakat pertahun lebih kurang sebesar 7 triliun. Jumlah ini
seharusnya lebih besar lagi, mengingat banyaknya penduduk beragama Islam di
Indonesia.
Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, sejumlah ekonom
muslim menyarankan bahwa zakat ini seharusnya menjadi suplemen pendpatan
permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatn yang
cukup bagi melalui usaha-usahany sendiri. Untuk kepentingan lainnya zakat
dipergunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal “Unggulan”, baik secara kredit
yang bebas bunga atupun sebagai bantuan, untuk membuat mereka mampu
membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha sendiri.
Zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan itu
snediri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi dalam
tujuan dan sasaran yang direncanakannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa semakin
besar pengaruh islam pada rakyat, semakin besar pula peluang pemungutan sehingga
distribusinya pun dapat berjalan dengan mulus, selain kemungkinan penghindaran
pembayaran pun semakin sedikit. Maka Negara-negara Islam harus melakukan upaya
yang tulus untuk menanamkan jiwa Islam di kalangan masyarakat muslim. Mengingat
begitu banyak kategor-kategori zakat yang kompleks.

1

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
B. KONSEP DASAR ZAKAT
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang
berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari dari segi istilah fiqih , zakat
berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan keapada orang yang
berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.
Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh
muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya (mustahiq). Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima
zakat. Mustahiq ini bisa terdiri dari fakir, miskin, riqab, muallaf, fisabilillah, ghorim,
ibnu sabil, pengurus zakat. Sedangkan Muzakki adalah individu muslim yang secara
syariah wajib membeyar zakat. Amil adalah pihak yang diangkat pemerintah atau
masyarakat untuk menangani urusan pemungutan zakat dari sumbernya dan
menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Dana amil adalah bagian amil atas dana
zakat dan infak/sedakah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil.
Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
Berdasarkan karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus
diserahkan oleh muzzaki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung.
Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan hisab, haul (baik yang periodic
maupun yang tidak), tarif zakat dan peruntukannya. Dana zakat adalah bagian nonamil
atas penerimaan zakat. Infak/sadaqoh adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh
pemiliknya, baik yang peruntukkannya dibatasi maupun tidak dibatasi. Infak/sedekah
merupakan donasi sukarela baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya
oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus
dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.
Landasar kewajiban zakat disebutkan dalam :
a. AL-QURAN


Surat Al-Baqarah ayat 43 artinya : “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat
dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk”



Surat At-Taubah ayat 103 artinya : “ambilah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberikan
2

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
ketenangan bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha
mengetahui”


Surat Al-An‟aam ayat 141 artinya :”makanlah buahnya jika telah berbuah
dan tunaikan haknya (kewajibannya) dihari memetik hasilnya (dengan
dikeluarkan zakatnya)”

b. SUNAH


Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari
Abdullah bin Umar artinya :”islam dibangun atas lima rukun : syahadat
tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan
shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan”



Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a artinya :”Sesungguhnya
Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat islam pada
harta mereka denagn batas sesuai kecukupan fuqoro diantara mereka.
Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar dan tidak
berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah
bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dang mengazab mereka
dengan pedih”

c. IJMA
Ulama baik salaf maupun khalaf telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang
mengingkrinya berarti telah kafir dari islam.
C. DASAR HUKUM
Dasar Hukum yang mengikat mengenai Akuntansi Zakat:
a. UU Zakat No 23 / 2011
b. PP No 14 tahun 2014
c. PSAK Syariah No 109 Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah
d. Kode Etik Amil
Ketentuan Undang-undang
Pasal 38 UU 23 Tahun 2011

3

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan
pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang
berwenang .
Sanksi Menurut Undang-undang
Pasal 41 UU No 23 tahun 2011
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
Kewajiban Pelaporan LAZIS
Pasal 73 PP No 14 tahun 2014
LAZIS wajib menyampaikan laporan pelaksanaa Pengelolaan Zakat, Infak, sedekah
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6
(enam) bulan dan akhir tahun.
Ketentuan Pelaporan
Pasal 75 PP 14 tahun 2014
(1)

Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak sedekah dan dana sosial
keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan
Pasal 73 harus diaudit syariat dan keuangan

(2)

Audit Syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

(3)

Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan
public

Isi Pelaporan
Pasal 76 PP No 14 Tahun 2014

4

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat
akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana
sosial keagamaan lainnya.
Pengecualian
Pasal 76 PP No 14 Tahun 2014
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat
akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah dan dana
sosial keagamaan lainnya.
D. KATEGORI ZAKAT
Berikut beberapa kategori zakat, yaitu:
a. Kategori Zakat Komoditas perdagangan
Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu
hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan assetaset lainnya adalah adanya niat dan tujuan
memperdagangkan asset tersebut (jualan).

dari si pemilik asset untuk
Satu hal yang perlu dipahami

adalah pengertian zakat komoditas perdagangan dalam subbab ini dikhususkan
untuk usaha dagang yang dilakukan oleh perorangan dan tidak untuk
perusahaan (corporate) atau hasil industry sebuah perusahaan. Dibawah ini
adalah jenis asset hasil aktivitas bisnis dan perdagangan yang dapat
dikategorikan sebagai asset wajib zakat:


Usaha jual beli barang dan jasa, baik dalam bentuk usaha
perorangan (klontongan, restoran misalnya)



Usaha mediasi dunia bisnis dan peragangan



Usaha franchise



Dan lain-lain

Zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk barang maupun uang. Dalam
hal ini muzaki mempunyai keleluasaan untuk memilih sesuai dengan kondisi
yang dipandang lebih mudah, walaupun lebih dianjurkan untuk membayarnya
dalam bentuk barang.

5

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Persyaratan
Aset wajib zakat dari kategori komoditas wajib zakat harus memenuhi
persyaratan seperti dibawah ini:


Muzaki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan
baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang
maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan,
hadiah, dan lain sebagainya.



Niat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.



Sumber zakat harus mencapai nisab setelah dikurangi dengan
biaya operasional, kebutuhan primer, dan membayar utang.



Kepemilikan atas komoditas tersebut telah melampaui masa
haul penuh.
Biaya operasional tidak wajib zakat dikarenakan beberapa hal,
diantaranya:
-

Asset tersebut tidak dipersiapkan untuk diperjualbelikan
tetapi untuk dikonsumsi.

-

Asset tersebut dikhususkan untuk kebutuhan dasar usaha.

-

Asset tersebut tergolong sebagai faktor yang harus ada
dalam proses produksi dan jual beli.

Nisab Zakat Komoditas Perdagangan
Mayoritas fuqoha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab zakat
asset keuangan, yaitu setara dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
Penetapan nilai asset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Hal
ini disesuaikan dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha.
Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul tidak
dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu, kategori zakat
komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas „bebas dari semua tanggungan
keuangan‟, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu
tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada akhir masa haul, tidak aka nada
pengurangan lagi yang terjadi pada asset pedagang yang diwajibkan membayar
zakat (usaha telah memasuki tahun tutup buku).
6

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Presentase Volume Zakat
Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (moveble
asset) yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 1/40 dari nilainya pada akhir haul
atau sama dengan 2,5%.
Cara menghitung Zakat Komoditas Perdagangan
Sumber zakat komoditas prdagangan adalah modal kerja bersih yang dihitung
pada akhir masa haul dan ditambahkan dengan keuntungan dari hasil transaksi
perdagangan yang terjadi selama masa haul serta digabungkan asset lain yang
didapat pada saat melakukan aktivitas perdagangan namun tidak dihasilkan dari
transaksi perdagangan (pendapatan nondagang). Secara lebih rinci dapat
diilustrasikan sebagai berikut:
Pertama: Modal Kerja Bersih
Modal kerja bersih adalah selisih antara total aktiva lancar dengan total
kewajiban lancar. Berikut ini adalah asset-aset yang berkaitan dengan aktiva
lancar:


Barang dagangan yang berada di gudang, dalam perjalanan, maupun
yang berada di tangan distributor sebagai titipan.



Pitang dagang dan surat-surat dagang lainnya.



Investasi dalam bentuk surat0surat berharga yang terkait dengan aktivitas
bisnis dan perdagangan.



Jasa yang dijual.



Asset keuangan likuid yang disimpan dalam bank atau brankas.

Sedangkan asset-aset dari kewajiban lancar adalah:


Utang dagang baik yang jatuuh tempo ataupun yang berjangka panjang.



Utang kredit atau utang uang baik yang sekarang atau yang berjangka
panjang



Utang-utang lain yang berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat
membantu pedagang dalam aktivitas bisnis.



Utang zakat tahun sebelumnya.
7

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018


Hak-hak lain pedagang.
Seluruh asset dari unsure-unsur diatas dinilai dengan menggunakan harga

pasar pada saat haul. Dari keterangan di atas, yang dapat dilakukan sebelum
menghitung modal kerja bersih adalah sebagai berikut:


Menentukan unsure-unsur aktiva dan kewajiban lancar yang berkaitan
dengan aktivitas dagang yang dilakukan.



Menilai unsure-unsur aktiva dan kewajiban lancar pada akhir haul (hari
jatuhnya kewajiban zakat) atas dasar nilai yang berlaku (harga pasar
biasa pada ssaat itu).



Menghitung selisih antara total aktiva dan kewajiabn lancar.

Kedua: Keuntungan (Laba)
Keuntungan dalam fiqih zakat adalah pertumbuhan atau pertambahan
pada modal kerja bersih sebagai akibat dari aktivitas, sirkulasi perdagangan,
dan perubahan haga. Dalam menentukan asset wajib zakat para fuqaha
berpendapat bahwa keuntungan digabungkan dengan besaran nilai modal. Oleh
karena itu, haul keuntungan didasarkan pada haul modal karena ia mengikuti
modal tersebut.
Cara menghitung: pennetuan laba bersih dapat dilakukan dengan dua cara:
1) Metode Perbandingan neraca umum dalam suatu unit ekonomi antara
dua waktu yang berurutan. Selisih antara keduanya disebut sebagai laba
atau kerugian yang terjadi selama dua waktu tersebut.
2) Metode perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran selama masa
tertentu. Selisih antara keduanya dianggap sebagai laba atau kerugian
yang terjadi pada waktu tertentu.
Metode pertama banyak digunakan pada sejumlah pengalaman Negaranegara Islam. Metode pertama dalam ilmu akuntansi modern disebut sebagai
balansheet income approach dalam menentukan hasil aktivitas usaha dagang.
Ketiga: Pendapatan lain nondagang

8

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Mayoritas ulama berpendapat bahwa adanya penambahan pada asset yang
bukan dihasilkan dari aktivitas perdagangan, seperti hibah, wasiat, warisan,
hadiah, pertambahan nilai asset tetap dan lain-lain, dianggap sebagai bagian dari
sumber zakat komoditas perdagangan. Atau secara lebih terperinci sebagai berikut:
1) Transaksi penerimaan sepihak, seperti hibah, wasiat, dan waris.
2) Asset yang tidak dapat dikategorikan sebagai asset komoditas
perdagangan namun baru dimiliki dan dibeli dari laba dagang, seperti
rumah, mobil, dan lainnya.
3) Barang-barang dagangan baru yang tidak diperjualbelikan (sebagai
cadangan).
Dapat dipahami dar pembahasan diatas bahwa laba dari harta yang didapat dari
selain perdagngan digabungkan dengan barang dagangan salam penentuan haulnya
dan dikeluarkan zakatnya ketika telah sempurna syarat haul pada niasb.
Pengecualian terjadi pada barang property yang harus dipisahkan dari barang
dagangan dan diperlakukan secara terpisah.
Cara menghitung; tidak ada kesulitan dalam menentukan, membatasai, dan
menghitung asset pendapatan non dagang. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa
harta tersebut harus digabungkan dengan modal kerja bersih dan laba bersih, akan
tetapi dalam penggabungannya harus mencapai haul dan jika tidak mencapai haul,
maka masing-masing harus dikeluarkan zakatnya secara terpisah.
b. Kategori Zakat Aset Keuangan
Persyaratan Aset wajib Zakat
Dalam kategori asset keuangan, asset menjadi wajib zakat jika memnuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) Harta tersebut telah mencapai nisab
2) Kepemilikan harta tersebut telah mencapai satu tahun (haul)
3) Tercukupinya kebutuhan primer dari pemilik harta tersebut atau dengan
kata lain bahwa kondisi perekonomian sang pemilik dalam keadaan
surplus. Untuk syarat ketiga ini tidak ada standarisasi tertentu, karena
kondisi ini sangat kasuistik di mana setiap keluarga mempunyai ukuran
yang berbeda-beda.
9

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Nisab asset wajib zakat
Aset keuangan apa pun bentuknya (movable property) dapat menjadi wajib
zakat jika sudah mencapai nisab.Kesepakatan para ulama dan ahli fiqih
menyebutkan jumlah nisabnya adalah setara dengan harga pasar dari 85 gram emas
atau setara nilai currency (nilai tukar ) dari 200 dirham.Untuk kemudahan dapat
langsung mengacu kepada besaran nilai pasar dari 85 gram emas.
Jika seorang muslim memiliki berbagai macam jenis asset keuangan ,maka
cara menghitung nisabnya adalah dengan menggabungkan seluruh nilai dari asset
keuangan yang di miliki.Acuan besran asset ditentukan pada akhir tahun,
sedangkan kenaikan ataupun turunnya nilai asset keuangan yang dimiliki sebelum
akhir tahun tidak menjadi hal yang menentukan .
Persentase Volume Zakat
Aset keuangan wajib di kelurkan zakatnya sebanyak 2,5% pada akhir tahun
dan tentunya setelah mencapai nisabnya .
Ketentuan umum cara menghitung asset wajib zakat dari asset keuangan
Dari kajian fiqih klasik dapat disusun sejumlah ketentuan umum menyangkut cara
menghitung asset wajib zakat dari kategori zakat asset keuangan sebagai berikut:
1. Emas dan Perak: Segala hal yang berlaku pada emas dan perak dalam
kewajiban zakat juga berlaku pada uang kertas ,dengan demikian apabila
nilai dari uang kertas tersebut telah mencapai 85 gram emas , kemudian
kepemilikannya telah melampaui satu tahun (haul),maka wajib dikeluarkan
zakatnya sebanyak 2,5%.
2. Perhiasan
a. Apabila tujuan yang paling mendasar dari kepemilikan perhiasan
adalah hanya untuk dipakai sebagai perhiasan dan pemilik itu benarbenar telah memakainya (dengan tidak berlebihan atau dalam batas
kewajaran sebagaimana wanita lain yang berada dalam status social
yang sama), maka perhiasan tersebut tidak wajib zakat.

10

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
b. Apabila tujuan yang paling mendasar dari kepemilikan perhiasan
adalah untuk investasi, maka wajib dikeluarkan zakatnya karena
perhiasan

tersebut

dikategorikan

sebagai

asset

yang

dapat

diberdayakan kepemilikannya.
c. Apabila tujuan yang paling mendasar dari kepemilikan perhiasan
adalah untuk diperdagangkan, maka berlaku hokum zakat kategori
komoditas perdagangan.
d. Intan, permata, batu rubi, zamrud, dan lain sebagainya (perhiasan yang
tidak terbuat dari emas dan perak) masuk dalam kategori asset
keuangan.
Dalam menghitung perhiasan emas atau perak nilai perhiasan emas atau
perak, calon muzakki hanya diwajibkan menghitung nilai uang dari berat emas
yang dimilikinya, tanpa harus memperhitungkan nilai seni (bentuk, aksesori)
yang menghiasinya, karena biasanya seni perhiasan emas atau perak (buatan
pengrajin kenamaan misalnya) memengaruhi harga perhiasan tersebut. Lain
halnya dengan perdagangan emas atau perak yang wajib zakat pada kategori
zakat komoditas perdagangan, dimana perhitungan nilai perhiasan akan
memperhitungkan hiasan atau aksesori yang menghiasi emas dna perak barang
dagangannya.
Perhiasan emas yang dimiliki dan dipakai kaum lelaki harus
dikeluarkan zakatnya, seperti gelang dan jam tangan. Hal ini dengan
pertimbangan bahwa laki-laki haram memakai perhiasan yang terbuat dari
emas dan perak. Adapun cincin perak tidak dikenakan kewajiban zakat karena
halal dipakai kaum lelaki.
Dengan kata lain, dapat disampaikan bahwa sseluruuh perhiasan emas
dan perak yang haram dipakai akan menjadi asset wajib zakat, apabila nilai
perhiasan tersebut telah mencapai nisab ataupun ketika nilainya digabungkan
/diakumulasikan dengan asset lain yang masih termasuk kategori asset
keuangan.
3. Surat berharga

11

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
a. Saham: pertama, bila perusahaan telah membayarkan kewajiban zakat
malnya, maka para pemilik saham tidak lagi berkewajiban
mengeluarkan zakat dari kepemilikan saham. Kedua, bila perusahaan
tidak membayarkan kewajiban zakat malnya, maka para pemilik
saham wajib mengeluarkan zakat saham, dengan perhitungan zakat
saham sbb:
-

Apabila tujuan dari kepemilikan saham adalah untuk
penerimaan dividen (laba perusahaan), maka saham tersebut
masuk dalam ketentuan wajib zakat dari kategori asset
keuangan, dengan ketentuan sbb: jika pemilik saham bisa
mengetahui nilai setiap saham dari total kekayaan perusahaan
yang wajib zakat, maka si pemilik tersebut wajib membayar
zakat kepemilikan sahamnya sebesar 2.5% dari nilai saham itu.
Namun, jika si pemilik tidak dapat mengetahuinya, maka harus
menggabungkan laba saham tersebut dengan asset keeuangan
lainnya.

-

Apabila tujuan dari kepemilikan saham untuk diperjualbelikan
(capital gain), maka saham tersbebut masuk dalam ketentuan
wajib zakat kategori komoditas perdagangan

b. Obligasi
Setifikat investasi, dan yang sejenis: pertama, bila tujuan dari
kepemilikannya hanya untuk investasi, maka berlaku hokum zakat mal
kategori asset keuangan. Kedua, bila tujuan dari kepemilikannya untuk
diperjual belikan maka hukum yang berlaku adalah asset wajib zakat
kategori komoditas perdagangan, dimana nilai pasar obligasi atau yang
sejenis tersebut dijumlahkan dengan nilai bunganya.
4. Piutang (Receivable):
a. Jika piutang terjadi akibat dari kegiatan usaha bisnis dan prdagangan,
maka piutang tersebut masuk dalam asset wajib zakat kategori
komoditas perdagangan.
b.

Jika asset piutang tidak berasal dari aktivitas pedagangan, seperti
utang (al Qard), maka termasuk asset wajib zakat kategori asset
keuangan.
12

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
c. Wajib zakat piutang hanya berlaku sekali sepanjang masa tempo
pembayaran piutang tersebut semisal, jika si A mengutangkan
sejumlah uang kepada B pada tahun 2000, dengan tempo pembayaran
selama 5 tahun, maka asset piutang A hanya wajib zakat pada salah
satu tahun antara tahun 2000 s.d 2005. Dengan demikian, apabila si A
sudah memasukkan (menghitung) piutangnya pada tahun wajib zakat
2000, maka pada tahun 2001 sampai 2005 aset piutang tersebut tidak
lagi dihitung.
d. Tabungan dan premi asuransi termasuk dalam kategori asset
keuangan.
e. Piutang yang sulit kembali tidak wajib zakat.
c. Kategori Zakat Profesi
Pengertian zakat profesi
Pendapatan profesi adalah buah dari hasil kerja menguras otak dan
keringat yang dilakukan oleh setiap orang Contoh dari pendapatan kerja
profesi adalah :
1. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi ,baik pemerintah (
pegawai swasta) . Pendapatan yang di hasilkan dari pekerjaan seprti
ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada
pemasukan/pendapatan pasti dengan jumlah yang sama diterima
secara periodik (biasanya per bulan)
2. Pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan,
keterampilan dan

kejujuran tertentu, di

mana si

pekerja

mengandalkan kemampuan /keterampilan pribadinya ,seperti:
dokter,pengacara, tukang cukur,artis,perancang busana,tukang jahit,
presenter,musisi,dsb.Pendapatan yang di hasilkan dari pekerjaan
seperti ini biasanya besifat pasif ,tidak ada ketentuan pasti
penerimaan pendapatan pada setiap periode tertentu.
Ruang Lingkup Kategori Aset Wajib Zakat Profesi
Ruang lingkup zakat profesi

adalah seluruh pendapatan yang di

hasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji ,upah,honorarium ,dan

13

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan
suatu pengembalian (yield/return)dari harta ,investasi,atau modal.
Pendapatan

yang

dihasilkan

dari

kerja

profesi

tertentu

(dokter,pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja
mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan
tersebut .
Dengan demikian contoh-contoh pendapatan yang termasuk kedalam
kategori zakat profesi adalah:
1. Gaji,upah,honorarium dan nama lainnya ( aktif income ) dari pendapatan
tetap yang mempunyai kesamaan subtansi yang di hasilkan oleh orang dari
sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah .Dalam sebuah
Negara Islam terminologi pendapatan ini disebut sebagai Al u‟tiyaat(
pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (pasif income)
seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal
dalam Negara Islam sebagai Al mal mustafaad (pendapatan tidak tetap).
Nisab Zakat Profesi
Zakat gaji, upah honorarium, dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak
wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab.
Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-qiyaskan (analogikan) dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85
gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah
melalui kesempurnaan masa haul. Ssedangkan untuk pendapatan dari hasil
kerja profesi para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat di-qiyas-kan
(analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras
(5 sha‟) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan
kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah
keluarnya UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan mulai Tahun 2001
tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya zakat dari penghasilan

14

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2.5% sebagai tariff untuk setiap
akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas
mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud.
Persentase Volume Zakat Profesi
Persentase yang dikeluarkan dari pendapatan dari hasil kerja profesi relative,
dengan ketentuan sbb:
1) Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang
dikeluarkan adalah 2.5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai
nisab pada akhir masa haul.
2) Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat
yang dikeluarkan adalah 105 dari hasil total pendapatan kotor atau 5%
dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan
primer & operasional.
Cara Menghitung Zakat Profesi
Ada sedikit perbedaan

dalam cara menghitung antara zakat

gaji, upah

honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi, akan
kami terangkan satu per satu sbb:
Pertama: menghitung pendapatan aktif tetap periodic (gaji)
Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa haul menghitung sisa dari
seluruh penghasilannya, apabila jumlahnya telah melampaui nisab, maka ia wajib
menunaikan zakat sebanyak 2.5% dan apabila pegawai tersebut telah
mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau
dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran
wajib zakat karena alas an satu dan lain hal, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi
membayarkan zakatnya pada akhir masa haul, agar tidak terjadi double
pembayaran dalam mengeluarkan zakat sebagaimana yang terdapat dalam Hadis
Nabi SAW. Si pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa
gaji yang diterimanya dengan seluruh aktiva keuangan yang dimilikinya pada
akhir masa haul kemudian baru mengeluarkan zakatnya.

15

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Kedua: menghitung pendapatan pasif tidak tetap
Perhitungan zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilakn dari kerja profesi,
seperti dokter, pengacara, akuntan, atau profesi keterampilan lainnya, seperti
tukang kayu penjahit, dan lain sebagainya. Langkah yang diambil dalam
menghitung adalah sebagai berikut:
1) Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja,
musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang
digarapnya. Dan yang terbaik menurut kami penentuan kurun waktu
tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
2) Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan
untuk usaha profesi tersebut.
3) Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
4) Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang
jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
5) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluankeperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib
dikeluarkan zakatnya.

d. Kategori Zakat Pertanian dan Perkebunan
Pengertian dan Ruang Lingkup Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan
Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang
ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan
oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil
perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbiumbian. System pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat
perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan
volume persentase wajib zakat.
Dengan meiihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat
disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil
pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi,
jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lain sebagainya,

16

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
kecuali ganja dan tumbuhan psikotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini
tidak bia ditanam.
Nisab Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan
Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan
perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu
5 sha‟. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas,
linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 sha‟ atau yang setara
dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah.
Untuk beberapa jenis buah tertentu diperbolehkan untuk melaksanakan
penaksiran sebelum masa panen tiba.
Yang menjadi permasalahan dewasa ini adlaah kebanyakan teknologi pertanian
maupun perkebunan yang dikembangkan tidak lagi bergantung kepada musimmusim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani dan pekebun
dewasa ini dapat mengolah lahannya sehingga dapat menghasilkan panen pada
setiap minggu, bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim tanam.
Untuk kondisi seperti ini dapat diterapkan sistematika haul untuk
kewajiban zakatnya. Dengan begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12
kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh
hasil bersih panennya untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir
tahun.
Sumber Zakat Hasil Pertanian dan Perkebunan
Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian atau perkebunan
tersebut setelah dipotong biaya:
1) Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan
tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain
sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat
meringankan zakat hasil pertanian.
2) Hasil pertanian dan perkebunan yang dikonsumsi sendiri untuk
keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani atau pekebun
tersebut. Besarnya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki
mengikuti ketentuan kelayakan umum.
3) Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa
dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian dan
17

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
perkebunan, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak
tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
4) Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani atau pekebun
membiayai keluarganya dri hasil pertanian dan pekebun tersebut.
Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang
kewajiban zakat asset pertanian dan perkebunan.
5) Biaya selain utang, sewa dan pajak. Pendapat yang paling kuat
mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang
dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan, seperti
harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat
ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat dan
yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah
dipotong oleh tanggungan-tanggungannya. Dari pemahaman tersebut
disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya
pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengankata
lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan.
Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang
mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Dan biasanya
para petani maupun pekebun sudah cukup dianggap orang yang
mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut.
e. Kategori Properti Produktif
Property produktif adalah asset property yang diproduktifkan untuk
meraih keuntungan atau peningktan nilai materil dari property tersebut.
Property tersebut tidak diperjualbelian dan tidak pula dikhususkan untuk
memenuhi kebutuhan primer individu. Produktivitas property diusahakan
dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual
hasil dari produktivitasnya.
f. Kategori Binatang Ternak
Dalam fikih Islam, binatang ternak diklasifikasikan ke dalam beberapa
kelompok:
1) Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang
18

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah atau kuda yang
dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman)
2) Hean yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas
tertentu seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau
hewan susu peralihan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang
ma’lufat (binatang ternak yang dikandangkan).
3) Hewan

yang

digembalakan

untuk

tujuan

peternakan

(pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang
termasuk dalam kategori asset wajib zakat binatang ternak (zakat
an’am)
g. Kategori Barang Tambang dan Hasil Laut
Ruang lingkup pembahasan mengenai barang tambang dan hasil laut
adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah
dan kedalaman laut, sungai dan samudra lepas yang dapat dimanfaatkan oleh
manusia secara umum. Harta karun yang ditemukan di kedalaman keduanya
juga termasuk dalam asset wajib zakat kategori ini. Rincian dari unsure
kekayaan barang tambang dan hasil laut adalah sbb:
1) Segala macam barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah
pada sebuah Negara yang dilakukan oleh pihak swasta (perorangan)
atau pemerintah, jenis batu-batuan juga termasuk ke dalam cakupan
barang tambang ini.
2) Harta karun yang terpendam pada kedalaman tanah baik yang berupa
uang atau emas, perak, dan logam mulia lainnya yang dapat
dimanfaatkan untuk memenuhi kebuthan orang yang mempunyai nilai
materi yang tinggi, dnegan syarat harta karun tersebut ditemukan di
dalam tanah yang menjadi public land bagi masyarakat. Namun, untuk
kondisi sekarang, item ini sulit untuk diterapkan mengingat pada
kebanyakan Negara, aturan perundnag-undangan mereka menentukan
bahwa setiap harta karun yang ditemukan khususnya pninggalan
sejarah akan segera dikuasai oleh otoritas Negara.
3) Hasil laut yang berupa mutiara, karang, minyak, dan lain sebagainya.
4) Hasil laut yang berupa ikan dan hewan laut lain, hal ini merupakan
hasil analogi dari haisl laut pada item di atas, apalagi saat ini hasil dari
19

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
industry

perikanan

merpakan

asset

potensial

dari

kekayaan

perseorangan ataupun perseroan pada pesisir pantai.
h. Kategori Zakat Perusahaan
Yang dimaksud dengan perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang
diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan
dibuktikan dengan kepemilikan saham (corporate). Para ulama kontemporer
menganalogikan

zaka

perusahaan

kepada

kategori

zakat

komoditas

perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas
sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan trading atau
perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan dibidang barang (hasil
industry/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.

E. OBJEK DAN SASARAN ZAKAT
Perluasan Objek Zakat:
- Emas dan Perak

- Uang

- Biji-bijian dan Kurma

- Hasil pertanian umum

- Peternakan: Sapi, Unta, Kambing

- Hasil Industri Peternakan (daging,
susu)

- Hasil Tambang khususnya Emas dan

- Hasil tambang dan hasil alam lainnya

Perak
- Barang Dagangan

- Industry perdagangan

- Barang Temuan/Rikaz

- Industry barang & jasa
- Investasi surat berharga, property, dsb
-

Penghasila/profesi, dividen, royalty

- Hadiah, Undian, Komisi dsb

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran
zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:
1) Memperbaiki taraf hidup
Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyart.
Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan
akibat itu juga maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh
20

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
pendidikan masih merupakan massalah serius yang harus dipecahkan.
Pemberdayaan zakat dalam rangka perbaikan taraf hidup ini bisa disalurkan
kepada petani kecil dan buruh tani, nelayan, pedagang, atau pengusaha kecil.
2) Pendidikan dan Beasiswa
Beberapa ulama dan cendekiawan muslim bahkan menyarakan
pendayagunaan zakat sebagai dan abadi biaya beasiswa pendidikan. Biasanya
lembaga pendidikan Islam yang ada seperti madrasah terutama yang berbasis
swasta keadaanyya kurang menggembirakan, disamping itu masalah lain yang
dihadapi masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan social mereka yang
sebagian besar memang jauh dari kata garis kecukupan.
3) Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran
Kegiatan yang lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah
mengatassi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran hal ini karena masalah
ketenagakerjaan dan pada umumnya dan penggangguran pada khususnya,
akhir-akhir ini juga merupakan masalah serius yang sedang dhadapi. Angkatan
kerja yang kurang lebih berjumlah 60 juta orang itu tidak dapat diimbangi lagi
oleh daya serap dan lowongan pekerjaan yang ada.
4) Program Pelayanan Kesehatan
Program

lainnya

yang

dapat

ditanggulangi

melalui

program

pendayagunaan ZIS adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, disamping
kemauan

social

ekonomi

masyarakat

itu

sendiri

belum

mampu

menjangkaunya.
5) Panti Asuhan
Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak yatim, telah
banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga
swasta, diota maupun di pedesaan. Usaha tersebut bersifat kemanusiaan dan
merupakan salah satu ajaran yang didorong agama Islam. Dengan demikian,
umat islam seharusnya lebih sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas
penyantunan anak yatim piatu, hal ini merupakan ibadah kepada Allah Swt.
yang sangat terpuji.
6) Sarana Peribadatan

21

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan
atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat
islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat
itu dapat dipergunakan untuk keperluan pembangunan tempat ibadah, dapat
dikatakan merupakan titik tolak, perkembangan pemikiran atas penafsiran fi
sabilillah.

F. AKUNTANSI ZAKAT
Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab dari para
muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat
yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah
penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan.
Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien adalah terdistribusinya zakat dengan
baik.
Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk
mencatat setiap setoranzakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat,
kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk
melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat
berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan pengalokasian
zakat.
Anise Basalamah,1995 mengklasifikasian donasi yang dikumpulkan dalm lembaga
Amil Zakat menjadi 3 bentuk yaitu :
1. Shodaqoh yang tidak dimaksudkan oleh pemberinya untuk tujuan tertentu.
Shodaqoh jenis ini merupakan dana yang tidak terbatas, artinya dana ini dapat
digunakan untuk siapa saja selain kedelapan asnaf bik muslim maupun
nonmuslim
2. Shodaqoh yang dimaksudkan oleh pemberinya untuk diberikan dengan tujuan
tertentu atau diberikan kepada penerima tertentu.

22

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
3. Zakat, yang dapt digolongkan sebagai dana yang terbatas penggunaannya
karena ia dibatasi oleh siapa dan sumbaer dana dari mana zakt ini berasal dan
kepada siapa saja zakat ini disalurkan.
Selanjutnya Anies Basalamah 1995 membagi sistem akuntansi dan pelaporan
untuk LAZ menjadi dua bagian, yaitu untuk dana yang terbatas yaitu zakat dan
infak dan untuk dana yang tidak terbatas yaitu dana shodaqoh.
Tujuan akuntansi zakat adalah untuk :
a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan efektif atas zakt, infak, shodaqoh, hibah, dan wakaf yang
dipercayakan kepada organisai atau lembaga pengelolaan zakat. Tujun ini
terkait dengan pengendalian manajemen untuk kepentingan internal
organisasi.
b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelolaan
zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola
secara tepat dan efektifprogram dan penggunaan zakat, infak, shodaqoh,
hibah, dan wakf yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi
lembaga pengelolaan zakat untuk melaporkan kepada public atas hasil
operasi dan penggunaan dana public. Tujuan ini berkaitan dengan
akuntabilitas.
Akuntansi zakat terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi,
pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat
informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai menejemen dengan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi
zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan,
pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.
Informai akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk
membantu manajer dalm melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi
dapat digunakan untuk membentu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat
sasaran. Pemilihan program yang teapat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat

23

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, shodaqoh, hibah, dan wakaf yang
diterima.
Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur
kinerja lembaga pengelolaan zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk
menentukan indicator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Manajemen akan
kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indicator kinerja
yang memadai. Indicator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun non
finansial. Sebagai contoh indicator kinerja tersebut adalah :
a. Indicator efisiensi


Persentase dana yang didistribusikan dibandingkan denagn total dana
yang diterima



Persentase jumlah masyarakat miskin yang terbantu oleh pengelola
zakat dibandingkan denagn total jumlah masyarakat miskin wilayah
itu.

b. Indicator efektifikas


Persentase jumlah masyarakat miskin yang teretaskan dibandingkan
dengan total jumlah penduduk miskin di wilayah itu sebagai dampak
dari penyaluran zakat



Persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan total
penduduk diwilayah itu

c. Indicator penjelas lainnya


Persentase kenaikan/pnurunan jumlah pembayar zakat



Persentase kenaikan/penurunan jumlah dana zakt, infak,shodaqoh
yang terkumpul



Persentase jumlah dana zakat, infak, shodaqoh yang terhimpun
dibandingkan dengan potensi



Banyaknya produk jasa dan program yang dilakukan



Ketepatan waktu pelaksanaan program/kegiatan

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi zakat yang
dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat berupa laporan alokasi

24

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
zakat, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan aktivitas, dan neraca. Laporan
keuanga zakat merupakan bagian penting dari prose akuntabiitas public.
G. PENILAIAN PERHITUNGAN ZAKAT DALAM AKUNTANSI
Sesuai dengan prosedur perhitungan zakat kita dapat melihat seluruh konsep
akuntansi. Konsep yang dapat diketahui dari pemaparan iatas yang berkaitan dengan
masalah akuntansi adalah : modal, laba, pengukuran biaya, penilaian aktiva, periode
akuntansi. Pengeluaran kewajiban atas zakat sangat tergantung pada keadaan kapan
harta ini mencapai nisab. Dengan, demikian suatu aset akan dikeluarkan zakatnya
apabila aset rersebut telah mencapai nisabnya. Keadaan ini akan berkaitan denagn
harga pasar barang atau biasa disebut dengan nilai realisasi bersih. Jika keadaan ini
terwujud maka suatu perusahaan mencapai tingkatan kemampuan zakat. Keadaan zaka
ability adalah kemampuan dari aktiva untuk berkembang yang dibuktikan dari
kemampuan aset dijual tanpa melihat apakah sudah dijual atau belum.
Didalam tradisi islam perusahaan dipandang sebagai suatu yang dibenarkan dan
pada saat yang sama perusahaan tersebut harus melaksanakan kewajibannya, termasuk
kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan adalah kewajiban mengeluarkan zakat.
Ada beberapa dalil yangberkaitan dengan msalah zakat di perusahaan yang akhirnya
berpengaruh pada keputusan akuntansi. Sebagaimana yang disampaikan sahata, bahwa
ada dua pendapat yang berbeda mengenai pembayaran zakat dalam kontrak
mudharabah yaitu : satu pendapat menyatakan bahwa zakat adalah sejenis biaya dan
pendapat yang lain menggangap zakat adalah bagian dari laba. Sehubungan dengan 2
pendapat tersebut, beberapa imam islam seperti imam Malik, Imam Nawawi
menyatakan pendapat pertama, yang menyatakan zakat sebagai biaya :
a. Imam Malik berkata : setelah mengurangi biaya dan zakat jika saham berjumlah
sampai nisab, mereka membagi laba menurut perjanjian mereka.
b. Ibn Waham berkata : setelah zakat dan pengeluaran dua dari kita membaginya
c. Imam Nawawi berkata : setelah mengurangi biaya dan hak tuhan (zakat) laba
harus dibagi
d. Ibnu Harhu berkata : zakat harus dianggap biaya
Pendapat kedua menggangap zakat sebagai bagian laba, diantaranya dikatakan oleh :

25

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
a. Dasuki berkata : jika pekerja setuju, pemilik modal dapat mengambil zakat. Jika
tidak pekerja harus membayar zakat setelah satu tahun.
b. Ibnu Qudama berkata : misalkan 1000 dirham sebagai modal dan mereka sepakat
laba dibagi 50:50, jika modal menjadi 3000 dirham setelah satu tahun, sebagai
pemodal dikenakan zakat atas 2000 dirham karena laba terjadi setelah satu tahun
dari modal awal. Bagi pekerja sahamnya adalah 1000 dirham yang dikenakan
zakat setelah satu tahun. Selanjutnya dikatakan: sebab tidak perlu membayar zakat
sebelum menerima utang, dia (pekerja) tidak harus membayar zakat sebelum
pembagian laba.
Kesimpulan dari dua pendapat, jika zakat dianggap sebagai pembagian laba,
jumlah laba dihitung setelah pembagian laba kepada pemilik. Dalam masalah ini
masing-masing pemegang saham memiliki nishab masing-masing jika perusahaan
membayar zakat kepada masing-masing pemegang saham, perusahaan harus
menanyakan masing-masing persero mengenai nishabnya. Perusahaan hanya sematamata pengumpul persero. Dari pihak lain, perusahaan harus selalu mencatat posisi
masing-masing persero masing-masing berbeda dengan yang lain.
Perlakuan akuntansi terhadap dana zakat ini berkaitan dengan pengukuran zakat,
Gambling dan Karim, menyatakan bahwa “untuk kepentingan zaat, pengukuran yang
lebih relevan digunakan adalah current cost accounting, atau net realizable value atau
continuously contemporary accounting dan menggunakan historical cost accounting”.
Dengan

demikian,

apabila

historical

cost

accounting

ditinggalkan,

maka

konsekuensinya adalah penilaian nilai persediaan dengan metode cost or market
whichever is lower tidak relevan lagi.
Sehubungan dengan masalah pengklasifikasian aktiva, Gambling dan Karim
menyatakan bahwa “pengklasifikasian aktiva menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak
lancar mempunyai arti yang berbeda dalam pandagan syariah islam”. Dari kaca mata
syariah tentunya pengklasifikasian aktiva tersebut digunakan untuk mengidentifikasi
aktiva yang terkena zakat. Keduannya juga menyatakan bahwa zakat dikenakan
terhadap aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan, yaitu modal kerja bersih
termasuk kas, dan bukan pada aktiva yang dibeli untuk digunakan dalam operasi, yaitu
aktiva tetap. Dari pernyataan ini jelas bahwa konsep pengakuan dan penilaian aktiva
26

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
didasarkan pada harga pasar. Sebab dalam perhitungan zakat, nilai yang dianggap
memenuhi persyaratan syariah adalah harga pasar.

H. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN DANA ZAKAT
a. Pengakuan awal
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang
diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat :
1. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterimannya
2. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajr aset nonkas tersebut.
Penentuan nialai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.
Jika harga pasar tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai
wajar lainnya sesuai yang diatur dalm PSAK yang relevan.
Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana
zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk
masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan
kebijakan amil.
Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyakuran zakat
melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat.
Jika ata jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui sebagai penambah
dana amil.
b. Pengukuran setelah pengakuan awal
Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang
ditanggung harus diperlakukan sebagai dana zakat atau pengurang dana amil
tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

c. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :


Pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkn oleh kelalaian amil.



Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan olh kelalaian amil

d. Penyaluran zakat
27

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat
sebesar :


Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas



Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas

e. Pengungkapan zakat
Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi
tidak terbatas pada :


Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran
dan penerima



Kebijakan pembagian antara dana amil dan dan nonamil atas penerimaan
zakat seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan



Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat
berupa nonkas



Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban
pengelolan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq



Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq meliputi :
-

Sifat hubungan istimewa

-

Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

-

Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran
selama periode.

I. CONTOH PERHITUNGAN
Pada laporan keuangan tahun 20XA, saldo dana zakat Bank Syariah Peduli (BSP)
adalah sebesar Rp.15.000.000,-. Berikut adalah transaksi yang terkait denagn dana
zakat pada BSP selama tahun 20XB
1. 15 januari 20XB diterima zakat dari Bu Letje secara tunai Rp.3.000.000
2. 13 maret 20XB diterima zakat dari Bu Barbara secara tunai sebesar
Rp.12.000.000
3. 17 maret 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada masyarakat miskin sebesar
Rp.12.000.000
4. 1 april 20XB diterima zakat perniagaan Bank Syariah Peduli tahun 20XB
Rp.50.000.000

28

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
5. 2 mei 20XB diterima via rekening tabungan zakat dari Bu Erni sebesar
Rp.10.000.000
6. 7 mei 20XB disalurkan dana zakat kepada ustad yang berdakwah di pedalaman
pulau Kalimantan sebesar Rp.10.500.000
7. 16 agustus 20XB diterima dana zakat pengahsilan dari Bu Widyas , nasabah
Giro Rp.20.000.000 via rekening nasabah
8. 25 september 20XB disalurkn tunai dana zakat kepada orang miskin sebesar
Rp.65.000.000
9. 30 november 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada muallaf sebesar
Rp.2.000.000
10. 15 desember 20XB disalurkan tunai dana zakat kepada ibnu sabil sebesar
Rp.500.000
11. 27 desember 20XB ditransfer honor amil sebesar Rp500.000 ke tabungan Bp.
Misbach pertugas pnyaluran bantuan dana ZIS
Jurnal atas transaksi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Tanggal

Rekening

Debet

Kredit

15-01-20XB

Kas

3.000.000

-

Dana zakat
13-03-20XB

Kas

3.000.000
12.000.000

Dana zakat
17-03-20XB

Dana zakat

12.000.000
12.000.000

Kas
01-04-20XB

12.000.000

Zakat bank

50.000.000

Dana zakat
02-05-20XB

-

Rekening

50.000.000

Tab. 10.000.000

-

Nasabah
Dana zakat
25-09-20XB

Dana zakat

10.000.000
65.000.000

Kas
30-10-20XB

65.000.000

Dana zakat

2.000.000

Kas

2.000.000

29

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
15-12-20XB

Dana zakat

500.000

-

Kas
15-12-20XB

500.000

Dana zakat

500.000

-

Rek.Tab.Pak

500.000

Abdi

Bank Syariah Peduli
Laporan Sumber dan Pengguna Zakat
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 20XB dan 20XA
Sumber Dana Zakat

20XB

20XA

50.000.000

35.000.000

b. Zakat dari pihak luar 45.000.000

45.000.000

a. Zakat dari bank

bank
Total sumber dana

95.000.000

80.000.000

a. Fakir

0

0

b. Miskin

77.000.000

48.000.000

c. Amil

500.000

500.000

d. Muallaf

2.000.000

4.000.000

e. Ghorim

0

0

f. Riqob

10.500.000

1.500.000

g. Fisabilillah

500.000

30.000.000

(90.500.000)

(84.000.000)

Pengguna dana zakat

Total pengguna
Kenaikan

(penurunan) 4.500.000

(4.000.000)

sumber atas pengguna
Sumber dana zakat pada 1.500.000

19.000.000

awal tahun
Sumber dana zakat pada 19.500.000

30

1.500.000

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
akhir tahun

31

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai akuntansi zakat baik konsep maupun
implementasinya dalam akuntansi syariah , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan itu

snediri. Jadi hakikat zakat tidak terletak dalam ketentuan yang terinci, tetapi
dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya.
2. Dalam akuntansi, ketentuan pencatatan zakat diatur dalam PSAK 109.
3. Zakat pada umunya wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang mampu, karena

zakat merupakan sebuah sayariat islam dan menjadi rukun islam yang harus
dilaksanakan oleh para masyarakat Islam di negara-negara islam.
4. Sasaran pembayaran zakat hendaknya dibayarkan untuk suatu kepentingan

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim pada
khususnya. Diharapkan dengan pembayaran zakat tersebut dapat membantu
masyarakat secara finansial maupun non-finansial.
Berdasarkan pembahasan serta beberapa kesimpulan adapun saran-saran yang dapat
diberikan agar mendapatkan hasil yang lebih baik, sebagai berikut:
1. Organisasi pengelola Zakat
Bagi organisasi pengelola zakat agar pencatatan akuntansi zakat lebih ditingkatkan
dengan mengacu pada pernyataan standar Akuntansi Keuangan 109, sehingga
laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang relevan bagi stakeholder
seperti para muzakki dan mustahiq.
2. Pembaca

a. Hendaknya para pemilik usaha dan masyarakat muslim untuk rutin
membayarkan zakatnya.
b. Kami berharap dengan adanya review yang kami buat ini dapat

membantu para pembaca review. Dan semoga review kami ini dapat
dimanfaatkan secara maksimal.

32

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018
DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. 2013. Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik Untuk Perbankan Syari‟ah.
Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Mufraini, M. Arief. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran
dan Membangun Jaringan. Jakarta: Kencana
Suprayitno, Eko. 2005. Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan
Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu
Muthaher, Osmed. 2012. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu
Repository.unisba.ac.id > bitstream > handle diunduh tangal 15Juli 2018, pukul 09.53 WIB

33

[AKUNTANSI ZAKAT: KONSEP & IMPLEMENTASI ZAKAT DALAM AKUNTANSI
SYARIAH] 2018

Copyright 2018
34

Judul: Akuntansi Zakat

Oleh: Sri Latifah


Ikuti kami