Akuntansi Sektor Publik

Oleh Weny Ultafiah

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Sektor Publik

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

SUB TEMA:

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

401
425

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

426
402

ISBN: 978-602-70429-2-6

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI
SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota
di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)

Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102
email: ErmaSetyowati@ums.ac.id
Abstract
The implementation of local autonomy in Indonesia increasingly strengthened
the demand of local government accountability. One of local government responsibility is
to publish local government financial statements. It will be useful, if the financial statements
have qualitative characteristics as being ruled in PP No. 71/2010 about Governmental
Accounting Standards in Indonesia. In several empirical findings, was known that very
important, to prepare highly quality human resources, increase the information technology
utilization optimally, use an appropriate internal control and increase the understanding of
accountancy, in order to be reached the quality of local government financial reporting.
This research purposes to test the effect of human resources, information technology
utilization, internal control and understanding of accountancy to local government
financial reporting. A survey was conducted to local government (Kabupaten or Kota) in
Eks Karesidenan Surakarta Region. Collected data analized with multiple regression
analysis. The results of this research show that human resources, information technology
utilization, internal control and understanding of accountancy tend to have effect on local
government financial reporting quality.
Keywords: local government financial reporting, information value, human resources,
information technology utilization, internal control, understanding of
accountancy.

A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi ternyata memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan
pemerintah kepada masyarakat (publik). Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami
perkembangan yang luar beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh
pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik.
Kondisi ini akan semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintah.
Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah
bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku
kepentingan.

427

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah
daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak.
Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan
kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan
bermanfaat

apabila

memenuhi

karakteristik

kualitatif

(qualitative

characteristics).

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam
laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal,
3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan saat ini harus sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, yaitu menggunakan basis kas menuju
akrual. Basis akrual mengharuskan penyajian akun aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis
akrual, sedangkan akun pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas.
Kondisi ini secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah mampu menyajikan laporan
keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif, agar akuntabilitas, transparansi dan
keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity) dapat tercapai.
Pada Lampiran II SAP (paragraf 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan
dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau
masa kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;
Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan Dapat dipahami oleh
penggunanya.
Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia adalah hal yang menarik
untuk ditelaah lebih lanjut. Pada kenyataannya, masih terdapat ketidaksesuaian yang berhasil
ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan
pemerintah. Menurut Mardiasmo (2006), dalam Pasal 33, Undang-Undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan
bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila
Pemerintah Daerah belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa laporan
keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria andal (reliable) dan
428

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

relevan, sedangkan dua unsur nilai informasi ini sangat penting terkait dengan pengambilan
keputusan berbagai pihak. Disamping itu akan terjadi kesulitan apabila akan diperbandingkan
antar periode.
Dalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bab Standar Pekerjaan
Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa
sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah
sistem akuntansi yang terdiri dari metoda dan catatan yang dibangun untuk mencatat,
mengolah, mengihktisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun
kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan
(Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006). Sistem akuntansi sebagai suatu
sistem informasi membutuhkan manusia untuk

menjalankannya,

agar

dihasilkan

laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, tersedianya sumber daya manusia yang
dapat melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (dalam Winindyaningrum dan
Rahmawati, 2010).
Pada organisasi pemerintahan, kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak
sumber daya manusia yang bekerja tidak sesuai dengan mutu dan kualitas pekerjaanya.
Oleh karena itu, dukungan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan pekerjaannya
akan semakin mendukung ketepatwaktuan penyajian hasil pekerjaannya, termasuk informasi
keuangan. Dampak berikutnya adalah penggunaan informasi yang benar-benar dapat
diandalkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh organisasi pemerintahan itu sendiri
(Hullah dkk. 2012).
Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah
secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang
melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemahaman akuntansi ini berkaitan
dengan proses dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP (Yuliani 2010)
Dengan memperhatikan latar belakang dan masalah
dari

penelitian

adalah

untuk

menguji

dan memberikan

penelitian, maka
bukti

empiris

tujuan
tentang

pengaruh sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan
pemahaman akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Dengan memperhatikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menunjukkan
akuntabilitas dan transparansi kepada publik, maka perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah apakah sumber daya manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi
dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah.
429

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi berupa masukan bagi
Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan
dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dari APBD. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sumber daya
manusia, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
1. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II paragraf 17 dinyatakan
bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi
kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan
pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing
kelompok pengguna.
Tujuan penyusunan laporan keuangan pada paragraf 23 disebutkan untuk menyajikan
informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
(a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
(b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
(c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
(d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
(e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan
berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun
jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
(f) Menyediakan

informasi

mengenai

perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.

430

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Lebih lanjut dalam paragraf ke 19 dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit
pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan, yang terdiri dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah
daerah, akan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak.
Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai atau dengan
kata lain, bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Informasi akan
bermanfaat

apabila

memenuhi

karakteristik

kualitatif

(qualitative

characteristics).

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam
laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat, telah disebutkan dalam SAP
bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari: a) relevan, b) andal,
c) dapat dibandingkan dan d) dapat dipahami.
Pada Lampiran II SAP (paragraf 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan
dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi
keputusan pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa
kini dan masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan
dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan Dapat dipahami oleh penggunanya.
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi
(kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya
untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah dkk. 2012). Kapasitasnya harus
dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran
(output) dan hasil-hasil (outcomes).
Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai
kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk
akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut.
Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar
untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber
daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat
dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari ketrampilan yang
dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari
seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan
431

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

(ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi 2005). Kompetensi merupakan
karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.
Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak
menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.
Terjadinya perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah bukan hanya berdampak terhadap
basis akuntansi yang digunakan maupun struktur APBD, akan tetapi juga berdampak
terhadap teknis operasional penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan itu sudah
sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan sistem
akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi
otorisasi, laporan serta pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang
memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai.
Perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga membutuhkan sumber daya manusia yang
responsif. Artinya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan pegawai
dengan pengetahuan yang cukup dalam bekerja, sehingga tidak akan menemui hambatan
yang mengakibatkan pemborosan bahan,

waktu

dan

tenaga (Winindyaningrum dan

Rahmawati 2010).
Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam pengelolaan
akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004), Winindyaningrum
dan Rahmawati (2010), Nunuy (2010) dan Hullah dkk. (2012). Penelitian-penelitian tersebut
menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan
keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat
ditunjukkan adanya hubungan antara sumber daya manusia dengan kualitas pelaporan
keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu diajukan hipotesis pertama:
H1 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah.
3. Pengendalian Intern
Pengendalian

intern

yang

lemah

menyebabkan

tidak

dapat

terdeteksinya

kecurangan/ketidakakuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data
akuntansi menjadi tidak kompeten (Noviyanti 2004). Pengendalian intern meliputi struktur
organisasi, metoda dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
432

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi 2005). Menurut tujuannya,
pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (internal
accounting control) dan pengendalian intern administratif (internal administrative control).
Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan
kreditur (pemangku kepentingan) yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan
laporan keuangan yang dapat dipercaya (Mulyadi 2005). Selain itu menurut Indriasari dan
Nahartyo (2008), pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda dan ukuran-ukuran
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.
Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan dalam laporan keuangan,
menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif
keterandalan dan relevansi. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan
masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern dalam organisasi (Hevesi 2005).
Ketidak-tepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan dengan pengendalian intern yang
diterapkan, sehingga akan sulit untuk dipahami dan tidak mampu untuk diperbandingkan.
Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) menyimpulkan bahwa pengendalian intern
berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai
salah satu karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan
tinjauan dan hasil penelitian sebelumnya tentang pentingnya pengendalian intern terhadap
kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka diajukanlah hipotesis ketiga:
H2 : Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah
daerah.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dapat mencakup adanya (1) pengolahan
data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan
(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara
mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah 2009).
Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, digunakan untuk membangun jaringan
sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja
secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Winindyaningrum dan
Rahmawati 2010).

433

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010),
dan Hullah dkk. (2012) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terutama karakteristik keterandalan
dan ketepatwaktuan. Dengan mempertimbangkan uraian tentang pemanfaatan teknologi
informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka diajukan hipotesis kedua:
H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah.
5. Pemahaman Akuntansi
Perubahan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah
secara otomatis juga membutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dari pihak-pihak yang
melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Paham menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia (Poerwadarminta 2006) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar
sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini
berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan
mengerti benar tentang akuntansi. Pemahaman akuntansi tersebut berkaitan dengan proses
dan prosedur akuntansi yang dilakukan berdasarkan SAP (Yuliani 2010).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengintrepretasian atas
hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman akuntansi yang baik dalam melakukan pelaporan
keuangan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik
kualitatifnya. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2010) menunjukkan bahwa
pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Peningkatan pemahaman akuntansi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaporan keuangan
pemerintah daerah ternyata akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.
Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis keempat:
H4 : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
pemerintah daerah.

434

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan survei kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta, yang
terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar,
Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten

Sukoharjo

dan

Pemerintahan

Kota Surakarta. DPPKAD dipilih karena sesuai PP No. 41/2007, DPPKAD merupakan
dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum berkaitan
dengan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset pemerintah kabupaten/kota, termasuk
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur
pemerintah yang bekerja pada DPPKAD di wilayah Eks Karesidenan Surakarta terutama
aparatur pemerintah bidang akuntansi dan anggaran serta menggunakan teknologi informasi
dalam menyelesaikan pekerjaannya sejumlah 220 aparatur pemerintah. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan convinience sampling.
a. Definisi Operasional Variabel
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dara primer berupa jawaban
responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuestioner. Definisi operasional untuk
masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel Dependen
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP bagian Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan
keuangan terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami.
Pada Lampiran II SAP (paragraf 33-37) telah dijelaskan bahwa laporan keuangan dikatakan
relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan
pengguna dengan membantu melakukan evaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan
masa depan; Andal apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi; Dapat dibandingkan dengan
laporan keuangan periode sebelumnya dan Dapat dipahami oleh penggunanya. Variabel ini
akan diukur dengan instrumen yang dikembangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71
tahun 2010 tentang SAP dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64
tahun 2013 tentang Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah, dengan 12 item pernyataan.
435

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

b. Variabel Independen
1). Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu,
organisasi/kelembagaan,

maupun

sistem

untuk

melaksanakan

fungsi-fungsi

atau

kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ dan
USAID/CLEAN Urban 2001 dalam Indriasari dan Nahartyo 2008). Variabel sumber daya
manusia diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indiasari dan Nahartyo (2008)
berdasarkan penelitian GTZ dan USAID/CLEAN Urban (2001), dengan 10 item pernyataan.
2). Pengendalian Intern (PI)
Pengendalian Intern (PI) merupakan bagian dari pengendalian dalam organisasi yang
meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga
keterandalan data akuntansi (Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit Seksi 319).
Variabel pengendalian Intern diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indiasari
dan Nahartyo (2008) dengan 9 item pernyataan.
3). Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) merupakan tingkat integrasi teknologi
informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo 2002). Variabel
pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian
Jurnali dan Supomo (2002), dengan 8 item pernyataan.
4). Pemahaman Akuntansi (PA)
Pemahaman akuntansi tersebut berkaitan dengan proses dan prosedur akuntansi yang
dilakukan berdasarkan SAP (Yuliani, 2010). Variabel ini akan diukur dengan instrumen yang
digunakan dalam penelitian Yuliani (2010), dengan 10 item pernyataan.
Pernyataan dalam semua variabel penelitian diukur dengan skala likert lima poin, yaitu: (5)
Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.
2. Pengujian Instrumen
Instrumen akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan dengan
teknik korelasi pearson’s product moment (rxy) (Santoso 2000: 243) untuk setiap skor item
dengan skor totalnya. Suatu item dinyatakan valid jika nilai signifikansi rxy lebih kecil dari
0,05. Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan
reliabel jika menghasilkan nilai cronbach alpha > 0,70 (Ghozali 2011:49).

436

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

3. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda
yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Uji normalitas menggunakan
uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali 2011:58). Masalah multikolinearitas diuji dengan melihat
tolerance value (kurang dari 0,1) atau nilai variance inflation factor (VIF, lebih dari 10)
(Ghozali 2011:106). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, dengan
meregresikan nilai absolut residual dari variabel independen (Ghozali, 2011:142).
4. Pengujian Hipotesis
Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Model persamaan regresi yang digunakan adalah:
KPKD = a + b1SDM + b2PI + b3PTI + b4PA + e
Keterangan:
a

: Konstanta

b1-b4 : Koefisien regresi
KPKD : Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
SDM : Sumber Daya Manusia
PI

: Pengendalian Intern

PTI

: Pemanfaatan Teknologi Informasi

PA

: Pemahaman Akuntansi

e

: eror

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Uji Kualitas Data
Jumlah kuestioner yang didistribusikan seluruhnya berjumlah 220 kuestioner, yang
diterima kembali adalah 198 kuestioner (90%) dan 166 kuestioner yang dapat diolah
(75,45%).
a. Hasil Uji Validitas
Hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari kelima instrumen untuk variabel
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil uji validitas
diketahui bahwa semua item pernyataan untuk lima instrumen variabel adalah valid. Rentang
nilai korelasi item yang valid adalah antara antara 0,482 – 0,786 dan nilai probabilitas lebih
kecil dari 0,05.
--- Tabel 1 --437

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

b. Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas untuk seluruh instrumen dari lima variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terlihat pada Tabel 2 dan menunjukkan bahwa kelima instrumen tersebut
reliabel dengan nilai cronbach’s alpha antara 0,738 – 0,877 lebih besar dari 0,7.
--- Tabel 2 ---

2. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Hasil pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 3 menunjukkan
nilai probabilitas (p-value) dari persamaan dalam penelitian ini adalah 0,192, ternyata lebih
besar dari α = 0,05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.
--- Tabel 3 --b. Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel
independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance antara 0,380 - 0,608 lebih dari 0,1
dan nilai VIF antara 1,644 – 2,632 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
gejala multikolinearitas dalam persamaan regresi dari penelitian ini.
--- Tabel 4 --c. Uji Heteroskedastisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glesjer pada Tabel 5 menunjukkan
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada persamaan regresi, karena taraf signifikansi
dari nilai thitung antara 0,079 – 0,671 lebih besar dari 5% (p > 0,05).
--- Tabel 5 ---

3. Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis dengan analisis regresi berganda secara lengkap disampaikan pada
Tabel 6. Persamaan dalam penelitian ini merupakan model yang fit, karena nilai signifikansi
dari uji F yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2)
sebesar 0,657. Hasil uji hipotesis untuk masing-masing tinjauan dalam penelitian ini disajikan
pada Tabel 7 berikut ini:

438

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

TABEL 7 HASIL UJI HIPOTESIS
Variabel
thitung Signifikansi Keterangan
H0 Ditolak
Sumber Daya Manusia
2,054
0,042
Pengendalian Intern
4,085
0,000
H0 Ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi 4,636
0,000
H0 Ditolak
Pemahaman Akuntansi
3,807
0,000
H0 Ditolak
Sumber: Data primer diolah 2014
Hasil uji hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia
memiliki thitung = 2,054 dengan signifikansi = 0,042 (< 0,05), maka H0 ditolak dan
hipotesis 1 (H1) terdukung secara statistik. Artinya sumber daya manusia berpengaruh
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa
sumber daya manusia ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah ternyata mampu diantisipasi oleh
pemerintah daerah terutama di pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan
Surakarta. Kemampuan ini terjadi karena sumber daya manusia, terutama pada DPPKAD,
telah siap untuk mendukung pengelolaan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang
berkualitas dengan memahami perubahan basis akuntansi dari kas modifikasian ke
basis akrual, yang secara langsung berkaitan akan berkaitan dengan teknis operasional
penatausahaan keuangan daerah maupun teknik akuntansinya. Hasil penelitian ini konsisten
dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Alimbudiono dan Fidelis (2004),
Winindyaningrum dan Rahmawati (2010), Nunuy (2010) dan Hullah dkk. (2012).
Hasil uji hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki
thitung = 4,636 dengan signifikansi = 0,000 (< 0,05), maka H0 ditolak dan hipotesis 2 (H2)
terdukung secara statistik. Artinya pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian intern
ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan keuangan daerah. Pada kenyataannya
Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta mampu menjalankan
kegiatan pengendalian sesuai yang digariskan oleh peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan
pengendalian

intern

pada

setiap

DPPKAD

mampu

dilaksanakan

secara

efektif.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Indriasari
dan Nahartyo (2008), akan tetapi penelitian ini menggunakan keseluruhan karakteristik
kualitatif pelaporan keuangan pemerintah daerah.

439

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Hasil uji hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi
informasi memiliki thitung = 4,913 dengan signifikansi = 0,000 (< 0,05), maka H0 ditolak dan
hipotesis 3 (H3) terdukung secara statistik. Artinya pemanfaatan teknologi informasi
berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta
ternyata telah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian
laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar pelaporan keuangan
pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan
teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja
yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses
antar unit kerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), dan
Hullah dkk. (2012).
Hasil uji hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi
memiliki thitung = 3,807 dengan signifikansi = 0,000 (< 0,05), maka H0 ditolak dan
hipotesis 4 (H4) terdukung secara statistik. Artinya pemahaman akuntansi berpengaruh
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa
pemahaman akuntansi ternyata menentukan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah
Eks Karesidenan Surakarta sudah siap menghadapi perubahan pelaporan keuangan
pemerintah daerah berdasarkan SAP yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 bahkan
penerapan basis akuntansi akrual pada pemerintah daerah seperti yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2013.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil

penelitian sebelumnya yang dilakukan Yuliani (2010).

E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan
dukungan pada keseluruhan hipotesis yang diajukan, artinya sumber daya manusia,
pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan pemahaman akuntansi
berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah
saat ini harus siap menghadapi peraturan lanjutan dari PP No. 71 Tahun 2010, yaitu
440

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan dengan basis akrual pada pemerintah daerah. Kondisi tersebut semakin memicu
pemerintah daerah agar meningkatkan semua kemampuannya guna menghadapi perubahan
peraturan yang dinamis, agar pelaporan keuangan pemerintah daerah juga semakin
berkualitas dan memenuhi karakteristik kualitatifnya. Pada akhirnya pemerintah daerah dapat
mencapai akuntabilitas serta melaksanakan transparansi, karena mampu menyajikan laporan
keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh para
penggunanya.
2. Keterbatasan Penelitian dan Saran
Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa

keterbatasan,

antara

lain:

pertama, penelitian ini baru dilakukan pada DPPKAD Kabupaten dan Kota di Wilayah
Eks Karesidenan Surakarta. Kedua, penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui
kuestioner, sehingga kemungkinan karakteristik dan pendapat responden tidak tertangkap
secara nyata. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang dapat memperluas cakupan
wilayah penelitian dan dikembangkan dengan menggunakan model penelitian yang berbeda,
seperti dengan eksperimen atau dengan metode kualitatif.

REFERENSI
Alimbudiono, Ria Sandra dan Arastyo Andono Fidelis. 2004. “Kesiapan Sumber Daya
Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan
Pendidik”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 05 Nomor 02:
Halaman 18–30.
Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. “Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara”.
Ghozali, Imam. 2011. “Analisis Multivariate dengan SPSS”, Semarang: BP UNDIP.
Hamzah, Ardi. 2009. “Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial,
Kesesuaian Tugas dan Kondisi yang Memfasilitasi Pemakai terhadap Minat
Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau
Madura)”, Kumpulan Makalah Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Hevesi, G. Alan. 2005. “Standards for Internal Control in New York State Government”.
Diunduh dari: www.osc.state.ny.us
Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkuman dan N. Budiarso. 2012. “Pengaruh Sumber
Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan
Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol 3 – No 2:
Halaman 9-21.
441

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Kumpulan Makalah Simposium
Nasional Akuntansi XI, Pontianak.
Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi
dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik”, Jurnal Riset Akuntansi
Indonesia, Volume 5, Nomor 2: Halaman 214-228.
Mardiasmo. 2006. “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”, Jurnal Akuntansi
Pemerintah, Volume 2, Nomor 1: Halaman 1-17.
Mulyadi. 2005. “Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa”, Edisi Kedua,
Yogyakarta: BPFE.
Noviyanti, Suzy dan Intiyas Utami. 2004. “Dasar-Dasar Pengauditan”, Salatiga: Fakultas
Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
Nunuy, Nur Afiah. 2010. “The Impact of Internal Control, Information Technology
Utilization and the Competence of the Employees on Financial Statement Quality”,
Diunduh dari http://www.wbiconpro.com/415-Nunuy.pdf, Diakses tanggal 1 November
2013.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang “Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah”.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang “Organisasi Perangkat Daerah”.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”.
Santoso, Singgih. 2000. “SPSS Statistik Parametrik”, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Suwardjono. 2005. “Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan”, Edisi Ketiga,
Yogyakarta: BPFE.
Tim GTZ-Support for Decentralization Measures/P4D Mei, 2005. “Pengembangan
Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara”, Jilid II : Sumber
Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah.
Winidyaningrum dan Rahmawati. 2010. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Kepatwaktuan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah Dengan Variabel Interverning Pengendalian Intern Akuntansi
(Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”, Kumpulan Makalah Simposium
Nasional Akuntansi XIII, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Yuliani, dkk. 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi
Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)”,
Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Volume 3, Nomer 2, Juli 2010: Halaman 206-220.
442

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

TABEL 1 HASIL UJI VALIDITAS
Jumlah
Variabel
Rentang rxy
Item
Sumber Daya Manusia
10
0,482 – 0,627
Pengendalian Intern
9
0,504 – 0,680
Pemanfaatan Teknologi Informasi
8
0,602 – 0,728
Pemahaman Akuntansi
10
0,669 – 0,786
Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
12
0,502 – 0,672
Sumber: Data primer diolah 2014
TABEL 2 HASIL UJI RELIABILITAS
Variabel
Cronbach’s Alpha
Sumber Daya Manusia
0,738
Pengendalian Intern
0,847
Pemanfaatan Teknologi Informasi
0,826
Pemahaman Akuntansi
0,786
Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
0,877
Sumber: Data primer diolah 2014

Keterangan
Seluruh Item Valid
Seluruh Item Valid
Seluruh Item Valid
Seluruh Item Valid
Seluruh Item Valid

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

TABEL 3 HASIL UJI NORMALITAS

Sumber: Data primer diolah 2014
TABEL 4 HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS
Variabel
Sumber Daya Manusia
Pengendalian Intern
Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemahaman Akuntansi
Sumber: Data primer diolah 2014

Tolerance
0,483
0,380
0,472
0,608

VIF
2,071
2,632
2,118
1,644

Keterangan
Tidak terjadi multikolinearitas
Tidak terjadi multikolinearitas
Tidak terjadi multikolinearitas
Tidak terjadi multikolinearitas

TABEL 5 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
Variabel
thitung
Signifikansi
Keterangan
Sumber Daya Manusia
-0,426
0,671
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengendalian Intern
1,102
0,272
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi -1,771
0,079
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pemahaman Akuntansi
1,085
0,280
Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer diolah 2014
443

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
PROGRAM STUDI AKUNTANSI-FEB UMS, 25 JUNI 2014

ISBN: 978-602-70429-2-6

TABEL 6 HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

444

Judul: Akuntansi Sektor Publik

Oleh: Weny Ultafiah


Ikuti kami