Akuntansi Sektor Publik

Oleh Miz Feyana

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik
A. Pengertian Sektor Publik
a. Secara Kelembagaan
Sektor Publik meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta
unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan
orpol, LSM, Universitas, orgnisasi nir laba lainnya.
b. Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi
Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan
dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi
kebutuhan dan hak publik.
B. Sifat dan Karateristik Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek.
Lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh faktor-faktor :
a. Faktor Ekonomi
Meliputi : Pertumbuhan ekonomi; tingkat inflasi; pertumbuhan pendapatan per kapita,
struktur produksi; tanaga kerja; arus modal dalam negeri; cadangan devisa; nilai tukar uang;
utang dan bantuan luar negeri, infrastruktur; teknologi; kemiskinan dan kesenjangan
ekonomi; dan sektor informal
b. Faktor Politik
Meliputi : Hubungan negara dengan masyarakat; legitimasi pemerintah; tipe rezim
yang berkuasa; ideologi negara; elit politik dan massa; jaringan internasional; dan
kelembagaan
c. Faktor Kultural
Meliputi: Keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya; sistem nilai di
masyarakat; historis; sosiologi masyarakat; karateristik masyarakat; dan tingkat pendidikan.
d. Faktor Demografi
Meliputi: Pertumbuhan penduduk; struktur usia penduduk; migrasi, dan tingkat
kesehatan.

C. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia – Penerapan Akuntansi Sektor
Publik di Indonesia, salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di
organisasi BUMN. Di tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakankebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha
Milik Negara (BUMN).
Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya
‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya
dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya tidak
memperlihatkan hasil yang baik dan tidak menggembirakan.
Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada
saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN.
Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh
BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of
development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan
praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak
beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum
Telekomunikasi (1989).
Deregulasi Akuntansi Sektor Publik Di Era Pra Reformasi - Krisis ekonomi dewasa
ini telah membawa kita pada titik yang terburuk selama lebih dari 30 tahun. Dewasa ini kita
menghadapi permasalahan yang bertumpuk-tumpuk. Ekonomi kita mengalami kontraksi yang
besar dengan laju inflasi yang tinggi. Nilai tukar Rupiah jatuh, suku bunga tinggi.
Pengaruh kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1997, berdampak negatif pada
produksi bahan makanan, yang pada gilirannya kita harus mengimpor beberapa jenis bahan
makanan dalam jumlah yang cukup besar. Kegiatan produksi tersendat-sendat dan ekspor
hasil industri manufaktur menghadapi berbagai hambatan, antara lain, oleh karena kesulitan
untuk mengimpor bahan baku dan suku cadang.
Sebabnya oleh karena hilangnya kepercayaan kepada perbankan nasional. Bank-bank
dan perusahaan-perusahaan kita menghadapi masalah hutang yang berat baik di dalam
maupun di luar negeri. Banyak industri telah mengurangi kegiatannya, bahkan ada yang telah
menghentikannya. Oleh karena itu telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang pada
gilirannya telah menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Peningkatan jumlah

pengangguran yang berlangsung bersamaan dengan meningkatnya laju inflasi telah
mengakibatkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang sangat besar.
Sementara itu kontraksi dalam kegiatan ekonomi dan anjloknya harga migas di satu
pihak dihadapkan dengan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap penduduk
berpendapatan rendah di lain pihak pada gilirannya telah menyebabkan meningkatnya defisit
dalam APBN. Tingkat kepercayaan (confidence) masyarakat yang masih rendah, tercermin
pada kurs Rupiah yang belum stabil, walaupun selama bulan Agustus 1998 terlihat adanya
kecenderungan makin menguatnya Rupiah, berkonsekuensi terhadap peningkatan hargaharga serta terhambatnya kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri.
Sejalan dengan tuntutan reformasi dan demokratisasi di segala bidang, kebijakan
pemerintah di bidang hubungan keuangan pusat daerah juga mengalami reformasi, dan secara
bertahap akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman. Arah reformasi
hubungan keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan
keuangan negara dan daerah serta meningkatkan akuntabilitas publik. Reformasi dimaksud
meliputi pengaturan dana perimbangan, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, serta
pengelolaan keuangan daerah.
Genderang reformasi telah ditabuh secara serentak oleh segenap lapisan masyarakat
sejak tahun 1997. Kejatuhan maskapai penerbangan Orde Baru dari pucuk pimpinan Negara
Kesatuan Republik Indonesia memberikan harapan besar untuk masyarakat Indonesia segera
terbangunnya iklim berorganisasi yang sehat dengan berbasiskan “good governance” dalam
rangka memakmurkan dan mensejahterahkan serta mencerdaskan Rakyat Indonesia. Dalam
perjalanannya, reformasi dengan berbasiskan good governance untuk membangun Indonesia
Baru ternyata banyak sekali kendala dan batasan-batasan yang kita miliki terutama berada
dalam aspek hukum baik penciptaan hukum maupun penegakkan hukum itu sendiri.
Pada era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di propinsi,
kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah
masing-masing dengan lebih seksama. Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas
kepemimpinan kepala daerah dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun
penggunaan anggaran belanja daerah.
Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam pelaksanaannya,
keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya

oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang
dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.
Sesuai dengan literatur good governance, perangkat hukum dan penegakkan hukum
adalah prasyarat terbangunnya suatu good governance. Dengan segala hambatan dan
keterbatasan yang kita miliki, semangat untuk membangun Indonesia Baru dengan
berbasiskan good governance masih terus hidup hampir di segenap organisasi apakah itu
organisasi Pemerintah maupun organisasi non Pemerintah.
Dalam perspektif keuangan khususnya Institusi Pemerintah, reformasi sudah mulai
dibangun dengan dikeluarkannya beberapa landasan hukum, pengenalan perangkat tehnologi
untuk mempercepat proses organisasi, dan pengenalan serta kewajiban untuk menerapkan
sistim organisasi dengan berbasiskan good governance kepada institusi Pemerintah.
Perubahan total dalam proses dan struktur serta “content-isi” penganggaran pemerintahAPBN dan APBD serta Akuntansi merupakan 2 (dua) produk utama untuk membangun
sistim organisasi yang berbasiskan good governance. Namun demikian, 2 (dua) produk
reformasi keuangan ini akan tidak optimal jika tidak di imbangi oleh kesiapan sumber daya
manusianya untuk menerima dan mengimplemen tasikan produk reformasi keuangan
tersebut.
Disamping kesiapan dan kompetensi serta didukung oleh budaya organisasi yang
kondusif, faktor kualitas pelaporan organisasi juga harus mampu di bangun untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap sistim organisasi berbasiskan good governance. Dengan
sistim pelaporan yang efektif maka pengelolaan sumber daya organisasi khususnya sumber
daya ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan terbuka.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang
No.22 thn 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalam pasal 30 disebutkan bahwa
“setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu
oleh seorang wakil kepala daerah”. Selanjutnya dalam pasal 44 ayat 3 dinyatakan bahwa
“kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah
kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi
Kepala daerah Kabupaten dan Kepala daerah Kota, sekurang kurangnya sekali dalam
setahun, atau jika dipandang perlu oleh Kepala Daerah atau apabila diminta oleh Presiden”.

Dari pernyataan Undang-Undang No.22 than 1999 dalam pasal 22 dan 44 diatas,
secara tegas dapat dilihat bahwa Para Eksekutif Daerah diharuskan untuk membuat sebuah
laporan yang memuat bagaimana mereka menyelenggarakan Pemerintahannya.
Dengan kata lain para Eksekutif Daerah harus membuat sebuah laporan untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya setiap tahun dalamhal penyelenggaraan Pemerintahan.
Selanjutnya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No.105 tahun 2000 mengenai pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai
tindak lanjut atas telah dikeluarkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan daerah.
Dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah No.105 ini secara tegas disebutkan bahwa
Kepala daerah harus mempertanggungjawabkan Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD). Untuk memaparkan secara jelas sehingga tidak
terjadi kebingungan komunikasi antara Kepala Daerah dan DPRD maka laporan keuangan
yang dimaksud dalam pertanggungjawaban adalah terdiri dari 4 (empat) laporan yaitu:
Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Hal
ini bisa dilihat dalam pasal 38 yang menyatakan bahwa “kepala daerah menyusun
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota
perhitungan APBD, laporan arus kas, dan neraca daerah”.
Selain 2 (dua) perangkat hukum diatas yang mengatur laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah; Kepala Daerah juga harus membuat suatu laporan untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan DAU – Dana Alokasi Umum dan DAK – Dana
Alokasi Khusus termasuk pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat (lihat PP No.106 thn
2000 pasal 7 dan 12; dan PP No.11 thn 2001 pasal 2). enyadari akan keterbatasan sumber
daya manusia yang ada di daerah maka Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam
Negeri telah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Dalam Negeri No.29 tahun 2002 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata
Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD.
Dengan segala keterbatasannya, KepMen No.29 thn 2002 ini merupakan bentuk
kepedulian Pemerintah Pusat betapa penting laporan pertanggungjawaban keuangan
Pemerintah Daerah segera di realisasikan melalui pemberian pedoman bagaimana sistim dan
prosedur Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan daerah bisa dibuat.

Seiring dengan telah dikeluarkannya berbagai perangkat hukum diatas, sebenarnya
Ikatan Akuntan Indonesia telah memberikan respon yang elegan dengan membentuk
kompartemen baru yaitu Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Melalui wadah
kompartemen akuntansi sektor publik ini, perkembangan organisasi profesi sektor publik
khususnya akuntansi sektor publik mulai menunjukkan titik terang.
Meskipun sedikit terlambat akibat begitu dinamisnya lingkungan maupun struktur
organisasi profesi sektor publik, sebuah Draft Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
(selanjutnya disingkat PSAP) telah dikeluarkan sebagaimana telah kita nantikan selama ini.
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan sebuah Reformasi Akuntansi
sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dibawah ini, dimulai melalui Perangkat hukum yang
jelas yang diikuti oleh sebuah Standar Akuntansi Pemerintah sebagai acuan dasar
terbentuknya sebuah laporan keuangan yang memiliki prinsip-prinsip adil, terbuka, dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan jenis
akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.
Dalam hal ini terdapat tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1)
pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban
pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD).
Sementara di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam
bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Saat ini di
Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar akuntansi pemerintahan
yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai peran akuntan publik dalam
memeriksa keuangan negara maupun keuangan daerah.
Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih berfokus pada
sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah.
Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan
perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem pengganggarannya, perbendaharaan
sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Sebelum bergulirnya otonomi daerah,
pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya
berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk

menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang
diberlakukan sejak tahun 1981.
Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus
dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan
Arus Kas dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini
diberlakukan sejak 1 Januari 2001, tetapi hingga saat ini pemerintah daerah masih belum memiliki
standar akuntansi pemerintahan yang menjadi acuan di dalam membangun sistem akuntansi keuangan
daerahnya.
Kedua jenis laporan terakhir yaitu neraca daerah dan laporan arus kas tidak mungkin dapat
dibuat tanpa didasarkan pada suatu standar akuntansi yang berterima umum di sektor pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan inilah yang selalu menjadi pertanyaan bagi pemerintah daerah,
karena bagaimana mungkin suatu laporan neraca daerah dapat disusun tanpa didasarkan suatu standar
akuntansi. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah apakah standar akuntansi pemerintahan ini harus
mengacu sepenuhnya kepada praktek-praktek akuntansi yang berlaku secara internasional ?
Pemerintah Daerah masih banyak yang ragu dalam menerapkan suatu sistem akuntansi keuangan
daerah karena ketiadaan standar, walaupun dalam penjelasan pasal 35 PP 105/2000 disebutkan bahwa
sepanjang standar dimaksud belum ada, dapat digunakan standar yang berlaku saat ini. Lebih lanjut,
dalam pasal-pasal lainnya disebutkan bahwa kewenangan untuk menyusun sistem dan prosedur
akuntansi sepenuhnya merupakan kewenangan daerah, yaitu :


Pasal 14 ayat (1) menetapkan bahwa keputusan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Pasal 14 ayat (3) menetapkan bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).

Judul: Akuntansi Sektor Publik

Oleh: Miz Feyana


Ikuti kami