Akuntansi Sektor Publik

Oleh Raudhatul Jannah

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Sektor Publik

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut
National Committee on Governmental Accounting (NCGA), saat ini Governmental
Accounting Standarts Board (GASB), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi
keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan
yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.
Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen
kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi.
Hal tersebut tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran secara langsung
merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Sejak
pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup
signifikan dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarki
menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.
Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik.
Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup
untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada
publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga
jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis
disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian
aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang.
Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen
akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam
berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur
penganggaran organisasi.
B. TUJUAN
1. Agar mahasiswa mengetahui analisis anggaran pemerintah berupa SKPD
Pekerjaan Umum Kota Perepare 2015.
2. Melengkapi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Anggaran
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran fianansial,
sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu
anggaran. Penganggaran disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang
kompleks dan panjang serta tidak dapat dilepaskan dari sektor politis. Kompleksitas
disebabkan karena belum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak
tentang

bagaimana

pengalokasian

sumber

dana

pemerintah

secara

tertib.

(Mardiasmo,2009:61)
Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik
(biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program kegiatan dan jumlah dana yang
diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (penegeluaran/belanja) dalam
rangka mencapai tujuan organisasi.(Haryanto,2008:112)
Tahap-tahap penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut :
1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
2. Pembuatan tujuan
3. Penetapan aktivitas
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan. (Deddi Nordiawan,2006: 79)
B. Karakteristik, Siklus Anggaran Pemerintah Daerah dan Penjadwalan
1. Karakteristik Sistem Anggaran Pemerintah Daerah
Berdasarkan buku Panduan Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (the Asia Foundation) dari
Asian Development Bank (ADB) pada awal tahun 2006, dalam merencanakan dan
mengelola keuangan daerah diperlukan pemahaman awal tentang ”Karakteristik
Anggaran” pemerintah daerah yang mencakup antara lain: siapa-siapa saja pelaku
kunci (key person) yang terlibat; siklus dan kalender anggaran; dan rincian proses
anggaran yang merupakan siklus selama 30 (tigapuluh) bulan atau dua setengah tahun.
Pelaku-pelaku kunci (key person) yang terlibat dalam penyusunan anggaran
pemerintahan kabupaten/kota adalah:

a. Pihak Eksekutif (Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah, Tim Anggaran, SKPD,
Bappeda dan BPKD)
1) Bupati/Walikota
Bupati/Walikota adalah pengambil keputusan utama dalam menentukan
kegiatan dan pelayanan publik yang akan disediakan oleh pemerintah daerah
untuk suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini bupati/walikota harus segera
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah terpilih. Dokumen ini nantinya akan menjadi
rujukan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Setelah selesai penyusunan APBD untuk suatu tahun anggaran tertentu,
bupati/walikota segera mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai
dokumen pendukungnya kepada DPRD.
2) Sekretaris Daerah (Sekda)
Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran daerah, Sekretaris daerah
dalam suatu pemerintahan kabupaten/kota merupakan koordinator Tim
Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan umum anggaran
adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan
RAPBD.
3) Tim Anggaran Eksekutif
Tim Anggaran Eksekutif yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang
bertugas untuk menyusun Kebijakan Umum anggaran dan mengkompilasikan
Rencana Kerja Anggaran setiap Satuan Kerja (RKA SKPD) menjadi RAPBD.
4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja pemerintahan
kabupaten/kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dan mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit
kerja

yang

bersangkutan.

Jumlah

SKPD

untuk

suatu

pemerintahan

kabupaten/kota dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya tergantung pada
struktur organisasi kepemerintahan di daerah masing-masing.

5) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
BAPPEDA dari suatu pemerintahan kabupaten/kota merupakan unit
perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan
berbagai dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai bahan untuk
melaksanakan musyawarah perencanaan dan pembangunan di daerah,
menyelenggarakan proritas Musrenbang, dan mengkoordinasikan antara hasil
Musrenbang dan usulan dari setiap satuan kerja sehingga tersusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
6) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
BPKD adalah unit kerja pada suatu pemerintahan kabupaten/kota yang
bertugas antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah.
BPKD bettanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Istilah yang dipakai di suatu
pemerintah kabupaten/kota tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada unit
organisasi dari suatu pemerintah kota yang menyebutnya dengan istilah Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), ada juga yang memberi nama
Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD).
b. Pihak Legislatif
Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah
daerah antara lain adalah:
1) Panitia Anggaran Legislatif
Panitia Anggaran Legislatif adalah suatu Tim Khusus yang bertugas
untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota)
tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh
pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
2) Komisi-Komisi DPRD
Komisi-komisi di lingkungan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD
yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang
pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah,

serta kesejahteraan rakyat. Dalam proses penetapan anggaran komisi-komisi
merupakan kelompok kerja yang bersama-sama dengan semua SKPD
terkaitmembahas RKAS.
c. Pihak Pengawas (Auditor)
Yang bertindak sebagai pihak pengawas dalam perencanaan dan
pengelolaan keuangan daerah adalah:
1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPK adalah satusatunya pengawas keuangan eksternal yang melakukan audit terhadap
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan
yang dimaksud meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan
kinerja, serta pemeriksaan atas tujuan tertentu yang tidak termasuk dalam kedua
pemeriksaan tersebut di atas.
2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
BPKP merupakan auditor internal yang mempunyai tugas untuk melakukan
pengawasan internal terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah yang mengunakan dana APBN.
3) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA)
Bawasda adalah pengawas internal suatu pemerintah kabupaten/kota
yang bertugas mengaudit dan melaporkan kondisi keuangan dari setiap
institusi/lembaga yang dibiayai oleh APBD. Bawasda mempunyai tugas pokok
membantu bupati/walikota untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan danpelayanan masyarakat di
daerah terkait. (Saifulrahman,2013:1)
C. Karakteristik Anggaran Sektor Publik
Karakteristik Anggaran sektor publik sebagai berikut :
1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manjemen untuk mencapai sasaran
yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari
penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.
Tabel 1.1 karakteristik anggaran yang baik
Karakteristik Anggaran Yang Baik
a. Berdasarkan program
b. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, pusat laba, pusat
investasi).
c. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

D. Jenis- Jenis Anggaran
1. Line Item Budgeting
Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan
dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan
(pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak
mengandung kelemahan atau sering pula disebut ‘tradisional budgeting’.
Line item Budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, di mana
tujuan utamanya adalah melakukan kontrol keuangan, dan sangat berorientasi pada
input organisasi, penetapannya melalui pendekatan incremental (kenaikan bertahap)
dan tidak jarang dalam prakteknya memakai kemampuan menghabiskan atau
menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan
organisasi.
Tabel 1.2 sistem penganggaran line item

Karakteristik

Keunggulan

a. Titik berat perhatian a. Relatif
pada segi pelaksanaan
dan pengaasan
b. Peekanan hanya pada

Kelemahan
mudah a. Perhatian

menelusurnya.
b. Mengamankan
komitmen di antara

laporan

terhadap
pelaksanaan

anggaran penerimaan
dan

pengeluaran

segi administrasi

partisipan
dapat

sehingga

sangat sedikit.

mengurangi b. Diabaikannya

konflik.

pencapaian

prestasi

realisasi peneriamaan
dan pengeluaran yang
dianngarkan.
c. Para

penyusu

anggaran

tidak

memiliki

alasan

rasional

dalam

menetapkan

target

penerimaan

dan

pengeluaran.

2. Incremental Budgeting
Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang
memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus dasar penentuan usulan
anggaran periode yang akan datang.
Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari anggaran
periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode
kenaikan/penurunan (incremental) dari angka anggaran tahun sebelumnya.
Tabel 1.3 sistem pengangaran Incremental Budgeting
Keunggulan

Kelemahan

a. Mengatasi

rumitnya

proses Sistem sesperti halnya dengan sistem

penyusunan anggaran.

anngaran line-item,.

b. Tidak memerlukan pengetahuan
yang

terlalu

memahamai

rumit

untuk

program-program

baru.
c. Dapat mengutangi konfik.
3. Planning programming budgeting system

Planning programming budgeting system (PPBS) adalah suatu proses
perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem
sebagai kesatuan yang bulat dan tidak terpisahpisah dan di dalamnya terkandung
identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.
Tabel 1.4 sistem penganggaran Planning programming budgeting system
Keunggulan
1. Menggambarkan

Kelemahan
tujuan

organisasi

1. Merupakan

proses

yang lebih nyata, dan membantu

multikompleks dan memerlukan

pimpinan dalam membuat eputusan

banyak

yang menyangkut usaha pencapaian

analisis.

tujuan.

2. Memerlukan

2. Menghindarkan adanya pertentangan
dan

overlaping

perhitungan

program

serta

mewujudkan sinkronisasi dan integrasi
antar aparat organisasi dalam proses

pengelola

dan
yang

ahli dan memiliki kualitas yang
tinggi.
3. Terlalu kompleks, baik secara
teknis maupun praktis.

perencanaan.
3. Alokasi sumber daya yang lebih
efisien dan efektif berdasarkan analisis
manfaat dan biaya untuk mencapai
tujuan.

4. Zero Based Budgeting (ZBB)
Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang didasarkan
pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap
kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berati berbagai program dikembangkan
dalam visi tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah :
a. Identifikasi unit keputusan .
b. Membangun paket keputusan .
c. Mereview peringkat paket keputusan.
5. Performance Budgeting

Performance budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah
sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat
erat dengan visi,misi dan rencana strategi organisasi. Performance budgeting
mengalokasikan sumber daya pada program, bukan pada unit organisasi semata dan
memakai ‘output measurement’ sebagai indikator kinerja organisasi.
Tabel 1.5 sistem penganggaran performance Budgeting
Cir-ciri pokok

Keunggulan

Kelemahan

a. Secara umum sistem ini a. Memungkinkan

a. Tidak semua kegiatan

mengandung tiga unsur

pendelegasian

dapat

pokok

wewenang dalam

distandarisasikan

yaitu

:

(pengeluaran pemerintah

pengambilan

diklasifikasikan menurut

keputusan.

program

dan

pengukuran

hasi

kerja

Measurement)

dan
reporting

(pelaporan program).
b. Titik

kerja

kegiatan, b. Merangsang

(performance
program

b. Tidak

perhatian

ditekankan

kegiatan

dan c. Tidak jelas mengenai

memotivasi

unit

kerja

melalui

bebas atas keputusan.

penilaian
yang

perencanaan
pembuatan

dan

keputusan .

menghasilkan

dan

mempertajam

dilihat dari sisi efesiensi

d. Memungkinkan

d. Bertujuan

untuk
informasi

biaya dan hasil kerja yang

alokasi

dengan

didasarkan
efisiensi unit kerja.

dapat digunakan untuk e. Menghindarkan
penyusunan

target

evaluasi

pelaksanaan

kerja.

dan

keputusan dan siapa

dan

bersifat faktual.

output.

pengambil

yang

pada

memaksimumkan

siapa

proses pengusulan
anggaran

harus

diukur

partisipasi

pengukuran hasil kerja, c. Membantu fungsi
c. Setiap

dapat

hasil

secara kuantitatif.

lebih

bukan pada pengawasan.

semua

pemborosan.

menanggung

6. Medium Tern Budgeting Framework (MTBF)
Medium Tern Budgeting Framework (MTBF) adalah suatu kerangka strategi
kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga
pemerintah non departemen. Keberhasilan suatu MTBF tergatung pada mekanisme
pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan pada skal prioritas.
Tabel 1.6 tujuan dan Sasaran MTBF
Tujuan dari MTBF

Sasaran dari MTBF

a. Keseimbangan makro ekonomi a. Menciptakan keseimbangan ekonomi
dengan

mengembangkan

makro dengan cara mengembangkan

konsistensi dan kerangka kerja

kerangka sumber daya yang konsisten

sumber daya secara realitas.

dan realitis

b. Alokasi penggunaan daya untuk b. Meningkatkan alokasi sumber
sumber

daya

untuk

prioritas

daya

melalui strategi prioritas lintas sektoral.

strategi antar sektor dan dalam c. Meningkatkan
sektor

kemampuan

untuk

mempraktirakan kebijakan pembiayaan,
sehingga departemen dapat lebih awal
merencanakan

program

yang

berkelanjutan
d. Memberikan anggaran yang ketat terkait
kewenangan

unit

kerja

dalam

menggunakan sumber daya secara efekti
dan efisien.
Tabel 1.7 sistem pengaggaran MTBF
Keunggulan MTBF
Banyak
digunakan

peluang

Kelemahan MTBF
yang

karena

menyeluruh.akibatnya

tidak

pendekatan

bisa Pendekatan MTBF tergantung pada
yang kondisi suatu negara.

pendekatan

MTBF yang lebih bersifat sekroral akan
menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan
dan sumber daya dilevel sektor dan line

sektoral

E. Prinsip-Prinsip Penganggaran
Secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah the three es
yaitu ekonomi, efisien, efektif. Ekonomis berkaitan dengan input, efektifitas berkaitan
dengan output, dan efisien berkaitan dengan output dan input. Dengan demikian, prinsip
penganggaran tersebut sangat terkait dengan prinsip akuntansi sektor publik. (Indra
Bastian,2005;166).
Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran sangatlah dinamis.
Munculnya konsep good governance sangat menekankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan partisipatif. Berikut ini adalah prinsip penganggaran pada organisasi
sektor publik instansi pemeritahan:
Prinsip-prinsip penganggaran
Prinsip pertama, demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di
pemerintahan pusat maupun pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan
pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu
proses yang mengikitsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus
dibahas dan mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.
Prinsip kedua, adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum
bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua
kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
Prinsip ketiga, transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggung
jawaban anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh
masyarakat umum.
Prinsip keempat, bermoral tinggi, berarti bahwa pengelolaan negara harus berpegang
pada peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan
moral yang tinggi.
Prinsip kelima, berhati-hati, berarti bahwa pengelolaan anggran negara harus dilakukan
secara berhati-hati, karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal
ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.
Prinsip keenam, akuntabel, berati bahwa pengelolaaan keuangan negara harulah dapat

dipertanggung jawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.

F. Siklus Anggaran Pemerintah Daerah
Walaupun siklus dan proses penganggaran di setiap negara berbeda satu dengan
yang lainnya, namun pada dasarnya mempunyai urut-urutan yang sama makna dan
tujuannya. Menurut buku panduan tentang Analisis dan Advokasi Anggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia, yang diterbitkan oleh Yayasan Asia (the Asia Foundation) dari
Bank Pembangunan Asia (ADB) proses/siklus anggaran pemerintah daerah berlangsung
selama 2½ (dua setengah) tahun dengan urutan sebagai berikut:
1. Penyusunan dan Penetapan Anggaran (1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan).
Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi masyarakat
melalui forum pertemuan komunitas (Musrenbang), proses penyusunan kegiatan oleh
satuan kerja perangkat daerah (dinas, instansi) sampai dengan penyiapan draft usulan
APBD diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak
legislatif) untu dibahas dan disetujui bersama. Dalam proses penyusunan anggaran
yang memerlukan waktu beberapa bulan, Tim Anggaran Eksekutif yang
beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA dan Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting.
Pelaksanaan Anggaran (1 tahun saat tahun anggaran berjalan).
2. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (setengah tahun)
Tahapan ini mencakup antara penyiapan Laporan Semester pertama dan
Laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk waktu satu
tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan
internal yang dilakukan oleh BAWASDA dan BPKP (untuk pembelanjaan yang
mengunakan APBN), serta pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
G. Analisis Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare 2015
Dilihat dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tahun anggaran 2015
dapat dilihat bahwa proses penyusunan anggarannya menggunakan Perfomence
Budgeting (anggaran yang beriontasipadakinerja) dinama system penganggarannya yang
berorientasipada ‘output’ organisasi dan berkaitan erat dengan Visi (Terwujudnya

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Menuju Kota Parepare Yang
Majudan Peduli”), Misi (Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan.),
dan Rencana Strateginya Organisasi menjadi acuan utama.
Dengan demikian, misi dan rencana strategis dirincinya untuk menghasilkan
program (Program Pembangunan jalan dan jembatan), sub program(Pembangunan Jalan),
serta proyek (Pembangunan akses jalan PPI Cempae - ke kawasan industri) yang relevan
dengan tujuan jangka panjang.
Dan Perfomence Budgeting mengalokasikannya pada sumberdaya pada program
dan bukan pada unit semata dan memakai ‘output measurement’ dimana dalam SKPD PU
ini dengan anggaran yang dibuat berapa yang tercapai, dan hasilnya nanti akan
dipersentasekan saat rekapitulasi evaluasi, dana dan pelaporan evaluasi SKPD tahun lalu
seperti tahun 2013. Pada contoh di atas tergetnya adalah 400 M.
Didalam Perfomence Budgeting memiliki 3 ciri pokok yang dipenuhi oleh SKPD
PU anggaran 2015, diantaranya:
1. Pengeluaran pemerintah diklarifikasikan menurut kegiatan, pengukuran hasil kerja
dan pelaporan program, seperti: pada anggaran PU tentang Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, dan pengukuran kinerjanya jangka pendek dilakukan akhir
tahun , berapa yang sudah tercapai dinyatakan dalam persentase, dan terakhir adanya
pelaporan ( pelaporan evaluasi 2013) yang digunakan untuk melihat apa hambatan,
dan mengatasi hambatan itu pada pembuatan anggaran tahun selanjutnya agar tidak
terjadi lagi.
2. Titik kerja dilakukan pada pengukuran kinerja, bukan pada pengawasan. Pada SKPD
PU tahun anggaran 2015 diukur hasil kerjanya nanti akan dibuat akhir tahun 2015
pada jangka pendek dalam bentuk laporan evaluasinya atau dengan membandingkan
antara

rencana dengan realisasi , dimana PU sebagian besar dan satuan kinerja

diadopsi dari dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2013, laporan bulanan,
dan laporan pendukung lainnya yang dianggap perlu
3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimumkan ouput. Seperti:
adanya kinerja dan target yang dibuat pada anggaran, dan harus memaksimalkan
target itu.
4. Bertujuan untuk

menghasilkan informasi biaya dalam mengukur efisiensi dan

efektivitas dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi
pelaksanaan kinerja. Jadi sama halnya dengan pembuatan anggaran 2015 SKPD PU
Parepare, hasil akhir dengan pemakai anggaran sama dengan biaya pada laporan

evaluasi SKPD Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 Kota Parepare

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2014
merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014. Rencana
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2013 - 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pekerjaan Umum Tahun 2013 – 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam
pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare pada tahun 2014 dan perkiraan
maju tahun 2015. (Dinas PU kota Parepare 2015;hal 1).
H. Dasar Hukum dalam RENJA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun
Anggaran 2014
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4287).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangungan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah.

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya
dalam periode tahunan) yang berisi program kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh
(penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (penegeluaran/belanja) dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.
Tahap-tahap penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut :
1. Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)
2. Pembuatan tujuan
3. Penetapan aktivitas
4. Evaluasi dan pengambilan keputusan.
Dilihat dari SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare tahun anggaran 2015
dapat dilihat bahwa proses penyusunan anggarannya menggunakan Perfomence Budgeting
(anggaran

yang

beriontasipadakinerja)

dinama

system

penganggarannya

yang

berorientasipada ‘output’ organisasi dan berkaitan erat dengan Visi (Terwujudnya
Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Menuju Kota Parepare Yang
Majudan Peduli”), Misi (Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi jalan.),
dan Rencana Strateginya Organisasi menjadi acuan utama.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2014
merupakan kelanjutan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014. Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Parepare 2013 - 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2013 – 2018, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan
Umum Kota Parepare pada tahun 2014 dan perkiraan maju tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga
Nordiawan, Deddi.2009.Akuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Sistem-Penganggaran-Penerintah.pdf.Pada
Tanggal 7 April 2017. Pukul.12.00 WIB.
http://www.Parepare Kota.go.id.Renja SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun anggaran
2015.Pada Tanggal 7 April 2017.Pukul 13.00 WIB.
Republik Indonesia.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangungan Daerah.
, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Parepare. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Judul: Akuntansi Sektor Publik

Oleh: Raudhatul Jannah


Ikuti kami