Akuntansi Salam

Oleh Dyah Komalasari

25 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Salam

AKUNTANSI SALAM
Pendahuluan
Bisnis syariah dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi
tren baru dunia bisnis di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim maupun non
muslim Perkembangan ini terutama terjadi di sektor keuangan. Perbankan Syariah dan
produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, Asuransi Syariah dan Reksadana
Syariah juga sudah mulai bermunculan. Perkembangan bisnis syariah ini menuntut
standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik bisnis syariah sehingga transparansi
dan akuntanbilitas bisnis syariah pun dapat terjamin.
Oleh karena itu, lembaga keungan islam harus teliti dalam accounting yang
bebas bunga (riba) seperti akutansi mudharobah, musyarakah, ijarah, istishna’, salam
dll. Dalam makalah nini kami akan menjelaskan tentang akuntansi salam. Setelah
mengikuti presentasi atau diskusi ini diharapkan peserta (audiences) akan lebih
memahami mengenai transaksi salam dan perlakuan akuntansinya.

1.
2.
3.

Definisi Salam (Bai’ul - Salam)
Jual Salam adalah perjanjian jual-beli suatu barang antara pemilik barang dengan pembeli, di
mana pembeli membayar barang itu dengan serta merta dan pemilik barang menangguhkan
penyerahan barang tersebut sampai waktu tertentu. Jual Salam adalah kebalikan dari
Penjualan secara Angsuran yang telah dijelaskan tadi.[1]
Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian
hari oleh muslam illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad
disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat
digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar
(arm’s length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki
pengetahuan memadai.[2]
Ketentuan tentang pembayaran salam:
Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ketentuan tentang Barang:
Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
Penyerahannya dilakukan kemudian.
Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

1.
2.

Ketentuan tentang Salam Paralel
Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:
Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

1.
2.
3.
4.

5.
a.
b.

Penyerahan Barang sebelum atau pada waktunya:
Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang
telah disepakati.
Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh
meminta tambahan harga.
Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela
menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat:
kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan
harga.
Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya
lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
Menunggu sampai barang tersedia.
Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak
merugikan kedua belah pihak.
Contoh Aplikasi Pembiayaan Salam Untuk Petani dan
Pedagang
Salam merupakan salah satu jenis transaksi jual beli secara syariah yang pada
perkembangannya termasuk dalam salah satu wilayah pembiayaan perbankan. Pembiayaan
ini pada dasarnya bersifat pembiayaan produktif dengan target pembiayaan kalangan petani.
Sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 05/DSN-MUI/IV/2000,
jual beli salam diartikan sebagai jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran
harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal pembiayaan oleh perbankan

syariah, pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang diperjualbelikan akan
diserahkan dalam waktu yang akan datang tetapi pembayaran kepada nasabah dilakukan
secara tunai.
Contoh konkritnya kira-kira begini. Seorang pebisnis tepatnya petani sayuran organik
membutuhkan dana untuk membeli peralatan budidaya, namun masa panen yang dinanti
untuk menghasilkan uang pembeli peralatan masih akan memakan waktu satu bulan ke
depan. Nah, pebisnis tersebut bisa saja meminjam sejumlah dana ke bank dengan meminta
kepada bank syariah untuk membeli hasil panen yang akan datang yang kemudian bank akan
menjualnya kembali kepada petani tersebut dengan cicilan yang disepakati dalam jangka
waktu tertentu. Untuk ini bank syariah akan menerapkan persentase keuntungan tertentu
sesuai kesepakatan.
Namun pada pembiayaan salam ini pada dasarnya bank dapat bertindak sebagai
pembeli atau penjual. Jika bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain
untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.
Masih melanjutkan contoh di atas, jika petani ingin menjual hasil panen yang diperkirakan
bisa dipetik satu bulan mendatang tersebut kepada seorang pedagang namun pedagang belum
memiliki uang, maka salam paralel bisa diterapkan. Caranya adalah, kedua pihak yaitu petani
dan pedagang bisa pergi ke bank syariah dan mengajukan pembiayaan salam. Bank Syariah
akan memberikan uang tunai kepada petani dan pedagang tersebut yang otomatis keduanya
memiliki utang kepada bank syariah, dan sesuai kesepakatan akan dicicil dan dilunasi dalam
jangka waktu tertentu. Bank akan menambahkan sejumlah persentase keuntungan yang
disepakati.[3]
Dengan demikian Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan
atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai
penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan
cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

Skema Salam (Bank Sebagai Penjual)

Skema Salam (Bank Sebagai Pembeli)

Aplikasi Akuntansi Salam Dalam Perbankan
A.
Akuntansi untuk Pembeli (Jika Bank sebagai Pembeli)
a. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.
b. Modal usaha salam dapat berupa kas dan asset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas
diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset
nonkas diukur sebesar nilai ED Syariah No. 103ok.pmd 11/15/2006, 3:43 PM 3 wajar. Selisih
antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai
keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

c.

Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;
(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:
(i) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar
jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih
tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
(ii) Barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak
tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari
barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;
(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal
jatuh tempo pengiriman, maka:
(i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum
dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;
(ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi
piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan
(iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas
barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam,
maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui
sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo.Sebaliknya, jika hasil penjualan
jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak
penjual.
d. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada
penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal
ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force
majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan
akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
e. .Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan
keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah
biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat
direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
Ilustrasi Jurnal Piutang Salam (Bank sebagai Pembeli)[4]
a. Pada saat bank memberikan modal salam
D. Piutang salam
K. Kas/rekening penjual
b. pada saat bank menerima barang dari penjual:
* Sesuai akad
D. Persediaan (aktiva salam)
K. Piutang salam

* berbeda kualitas dan nilai pasar lebih rendah dari nilai akad
D. Persediaan (aktiva salam)
K. Kerugian salam
K. Piutang salam
c. bank tidak menerima sebagian barang pesanan sampai dengan tanggal jatuh tempo
D. Persediaan (barang pesanan)
K. Piutang salam
d. jika bank membatalkan barang pesanan
D. Aktiva lain2-piutang salam kepada penjual (supplier)
K. Piutang salam
e. jika bank membatalkan barang pesanan tetapi penjual (salam) memberikan jaminan
* penjualan jaminan dengan hasil lebih kecil dari piutang salam
D. Kas/kliring
D. Aktiva lain2-piutang salam kepada penjual (supplier)
K. Piutang salam

* penjualan jaminan dengan hasil lebih besar dari piutang salam
D. Kas/kliring
D. Rekening penjual (supplier)
K. Piutang salam
f. pengenaan denda pada nasabah mampu tetapi tidak memenuhi kewajiban dengan
sengaja[5]
D. Kas
K. Rekening wadi’ah-dana kebajikan
B. Akuntansi untuk Penjual (Jika Bank sebagai Penjual)
a. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha
salam yang diterima.
b. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam
dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam
bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.
c. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognation) pada saat penyerahan barang
kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang
dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan
atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.
Ilustrasi Jurnal hutang salam (bank sebagai penjual)[6]
a. Pada saat bank menerima usaha salam dari pembeli

D. Kas/Rekening pembeli
K. Hutang salam
b. pada saat bank menyerahkan barang kepada nasabah pembeli[7]:
D. Hutang salam
K. Persediaan (barang pesanan)
K. Pendapatan bersih salam

Penutup
Pelaksanaan LKS di Indonesia dalam semua aspek perjalanan dan operasinya adalah
dengan berlandaskan kepada hukum dan peraturan Syariah. Hukum dan peraturan ini
kebanyakan adalah dari Kelompok hukum dan peraturan Ilmu Fiqih yang berhubungan
dengan muamalat ekonomi dan urusan Bank dan Keuangan.
Hasil dari penggabungan tenaga dan usaha para Ulama Fiqih, ahli-ahli ekonomi, dan
pejabat-pejabat tinggi Bank umat Islam seperti yang disebutkan tadi, hukum dan peraturan ini
mula-mula disusun untuk diamalkan melalui Bank-Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan
Islam yang sedang didirikan merata di berbagai tempat. Hasil dari usaha ini adalah timbulnya
gagasan-gagasan dan ide-ide baru guna merespond permasalahan yang ada khususnya
mengenai lembaga keungan islam seperti akuntansi dalam perbankan pada setiap produknya
(akuntasi mudharabah, akuntansi murabahah, akuntasi ijarah, akuntasi wadi’ah, akuntansi
salam dll).
Untuk bereaksi terhadap masalah-masalah tersebut yang dialami oleh lembaga
keungan islam Indonesia khususnya lembaga keuangan perbankan, maka perbankan syariah
menyiasati dengan memberlakukan pola bagi hasil yang merujuk kepada pedoman akuntanasi
perbankan syariah Indonesia (PAPSI), pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan
fatwa dewan syariah nasioanal (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Reaksi ini telah membawa
perbankan syariah di Indonesia lebih semangat dan lebih maju dengan ketepatan
akuntabilitas.

Judul: Akuntansi Salam

Oleh: Dyah Komalasari


Ikuti kami