Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Oleh Eksa Ridwansyah

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
DALAM PRAKTEK DI PERUSAHAAN
GO PUBLIK DI INDONESIA
Anna Marina
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya
a_m_rina@yahoo.com

Abstraks
Kasus Enron di Amerika Serikat yang berujung pada bubarnya kantor akuntan
publik ternama di dunia Arthur Andersen telah menyurutkan kepercayaan publik terhadap
laporan keuangan perusahaan yang hanya menitik beratkan pada kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan laba saja tanpa memperhatikan kepentingan social. Banyak masalah
social dan lingkungan tidak terungkap dalam laporan keuangan perusahaan meskipun
banyak dilaporkan terjadi masalah social dan lingkungan sebagai dampak negative dari
operasi suatu perusahaan publik. Banyak tuntutan untuk memasukkan biaya social dan
lingkungan dalam laporan keuangan teraudit. Namun lembaga-lembaga akuntan belum
merespon tuntutan ini sebagaimana mestinya. Di Indonesia, IAI belum mewajibkan
perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik
perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan
mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan
untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan
pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk
mengungkapkannya maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi
tersebut.
Kata-kata kunci: akuntansi pertanggungjawaban sosial, masalah sosial dan lingkungan,
good corporate governance.

PEDAHULUAN
Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi
industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat
pertanggungjawaban kepada pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga mengakibatkan
orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan
perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi
§
1

sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali sehingga
mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan
manusia. Kapitalisme, yang hanya berorientasi pada laba material, telah merusak
keseimbangan kehidupan dengan cara menstimulasi pengembangan potensi ekonomi
yang dimiliki manusia secara berlebihan yang tidak memberi kontribusi bagi peningkatan
kemakmuran mereka tetapi justru menjadikan mereka mengalami penurunan kondisi
sosial [Galtung & Ikeda (1995) dan Rich (1996) dalam Chwastiak (1999)].
Di dalam akuntansi konvensional (mainstream accounting), pusat perhatian yang
dilayani perusahaan adalah stockholders dan bondholders sedangkan pihak yang lain
sering diabaikan. Dewasa ini tuntutan terhadap perusahaan semakin besar. Perusahaan
diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal
(investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen serta masyarakat. Perusahaan
mempunyai tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik
modal. Akan tetapi perusahaan kadangkala melalaikannya dengan alasan bahwa mereka
tidak memberikan kontribusi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini
disebabkan hubungan perusahaan dengan lingkungannya bersifat non reciprocal yaitu
transaksi antara keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik.
Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan,
organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good
corporate governance) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana
perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup
aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat
terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional
telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara
§
1

luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social
Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.
Owen (2005) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan
perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap pelaporan
sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Isu-isu yang berkaitan dengan
reputasi, manajemen risiko dan keunggulan kompetitif nampak menjadi kekuatan yang
mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi sosial. Dari hasil studi
literatur yang dilakukan oleh Finch (2005) menunjukkan bahwa motivasi perusahaan
untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk
mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam mencapai
manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.
Menurut Suryawijaya dan Setiawan (1998), sebagai suatu instrumen ekonomi,
pasar modal tidak lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, terutama lingkungan
ekonomi dan lingkungan politik. Pengaruh lingkungan ekonomi mikro seperti kinerja
perusahaan, perubahan strategi perusahaan, pengumuman laporan keuangan atau deviden
perusahaan, selalu mendapat tanggapan dari para pelaku pasar di pasar modal. Selain itu
perubahan lingkungan ekonomi makro yang terjadi seperti perubahan suku bunga
tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, turut berpengaruh pada fluktuasi harga
dan volume perdagangan di pasar modal.

§
1

AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN SOSIAL PERUSAHAAN.
Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social Resposibility
(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan
stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004).
Akuntansi pertanggungjawaban sosial (Social Responsibility Accounting)
didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan,
ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang
bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan
informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar
perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai
sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif
terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya [Belkaoui (2000) dalam Komar
(2004)].
Standar akuntansi keuangan di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab
perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik perusahaan
hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya
dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan
informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi
tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya
maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut.
Belkaoui (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial mempunyai hubungan
yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan yang
melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial, (2) ada
§
1

hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana
perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi
sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada hubungan negatif antara pengungkapan
sosial dengan tingkat financial leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal
semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka
semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Sehingga
perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan
laba di masa depan. Supaya perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka
perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan
informasi sosial).
Eipstein & Freedman (1994) menemukan bahwa investor individual tertarik
terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi tersebut
berupa keamanan dan kualitas produk serta aktivitas lingkungan. Selain itu mereka
menginginkan informasi mengenai etika, hubungan dengan karyawan dan masyarakat.
Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai praktik
pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan di New Zealand serta
menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan
pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi
penelitiannya dengan penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Ukuran perusahaan
dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak.
Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat
hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high-profile
dibandingkan dengan industri yang low-profile.
Pasar modal merupakan media yang memungkinkan para pemodal mempunyai
berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi risiko. Oleh karena itu sebelum
§
1

memutuskan untuk melakukan investasi investor perlu memastikan bahwa investasi yang
dilakukan terjamin keselamatannya di antaranya dapat dilihat dari kinerja dan
keberlangsungan perusahaan tempat investasi. Investor memerlukan informasi yang jelas,
pasti dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Suatu informasi
dianggap informatif atau memiliki nilai jika informasi tersebut mampu mengubah
kepercayaan investor. Informasi yang baru akan membentuk suatu kepercayaan baru di
kalangan investor, yang nantinya akan mengubah harga dan volume perdagangan surat
berharga melalui supply dan demand-nya.

PELAPORAN

INFORMASI SOSIAL DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DI

INDONESIA.
Dalam penelitian akuntansi dibutuhkan penelitian terhadap hubungan bisnis dan
masyarakat dalam rangka untuk mendefinisikan kembali peran dan tugas perusahaan dari
ekonomi murni menuju ke institusi ekonomi sosial

(Lewis, 1999). Lewis (1999)

mengatakan perlunya paradigma sosial-ekonomi untuk menganalisis pemilihan praktik
akuntansi oleh manajemen. Mereka menyarankan perlunya pertimbangan terhadap faktor
tanggung jawab sosial perusahaan ketika kita melakukan pengujian terhadap teori
akuntansi positif (positive accounting theory). Dengan analisis ini maka akan dapat
membantu manajemen memahami respon mereka terhadap masalah-masalah sosialekonomi dan hubungannya dengan nilai perusahaan.
Pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dapat dijelaskan dengan
menggunakan teori keagenan dari Hill & Jones (1992). Mereka mengatakan bahwa
hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal)
yang menghendaki orang lain (manajer) untuk melaksanakan jasa dengan cara
mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di dalam hubungan
§
1

keagenan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu biaya pengawasan (monitoring
costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas politis. Perusahaan yang
menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi cenderung akan memilih metode
akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan, dan perusahaan yang
menghadapi visibilitas politis yang tinggi cenderung akan memilih metode dan teknik
akuntansi yang dapat melaporkan laba menjadi lebih rendah.
Perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk
membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat.
Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial,
sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika
perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas
politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi sosial. Jadi
pengungkapan informasi sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja
ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan
pengawasan [Belkaoui & Karpik (1989)].
Belkaoui & Karpik (1989) meneliti hubungan antara (1) pengungkapan
informasi sosial dengan kinerja sosial, (2) pengungkapan informasi sosial dengan kinerja
ekonomi (atas dasar variabel pasar dan akuntansi), (3) kinerja sosial dengan kinerja
ekonomi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan
informasi sosial (1) menunjukkan keikutsertaaanya dalam kegiatan sosial, (2) memiliki
risiko sistematis dan tingkat leverage yang rendah, dan (3) cenderung merupakan
perusahaan yang berskala besar. Jadi pengungkapan informasi sosial berhubungan positif
dengan kinerja sosial dan visibilitas politis serta berhubungan negatif dengan biaya
kontrak dan pengawasan. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang menghadapi
biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba lebih
§
1

rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan
manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata
masyarakat).
Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar
ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer
akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan
perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka
semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata
lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan
mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan,
meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.
Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang
lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan
perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Hill & Jones, 1992). Tambahan
informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap
dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur [Schipper (1981) dalam Marwata (2001)
dan Meek, et al (1995) dalam Fitriany (2001)] Oleh karena itu perusahaan dengan rasio
leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas
daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah. Pendapat lain mengatakan
bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami
pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba
sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan
lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang.
Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang.
Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat
§
1

leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas
pemegang saham [Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Oleh karena itu
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk
melaporkan laba sekarang lebih tinggi [Belkaoui & Karpik (1989)]. Supaya laba yang
dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk
mengungkapkan informasi sosial).
Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer akan
memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah
dibandingkan laba masa depan. Dengan demikian semakin tinggi biaya politis yang
dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk
mengungkapkan informasi sosial sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah
[Watt & Zimmerman (1990) dalam Lewis (1999)]. Perusahaan yang besar cenderung
mempunyai biaya politis yang besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar
cenderung akan memberikan informasi laba sekarang lebih rendah dibandingkan
perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan biaya untuk
pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Ukuran
perusahaan dapat diproksikan dari nilai kapitalisasi pasar, total asset, log penjualan, dan
sebagainya.
Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile akan memberikan
informasi sosial lebih banyak dibandingkan perusahaan yang low-profile. Roberts (1992)
dalam Hackston & Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-profile adalah
industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi
persaingan yang tinggi. Preston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan
bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan,
§
1

seperti industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak
lingkungan dibandingkan industri yang lain. Cowen, et al. (1987) dalam Hackston &
Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi pada konsumen
diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena
hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi penjualan. Klasifikasi
tipe industri oleh banyak peneliti sifatnya sangat subyektif dan berbeda-beda. Roberts
(1992) dalam Hackston & Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif,
penerbangan dan minyak sebagai industri yang high-profile. Sedangkan Diekers &
Perston (1977) dalam Hackston & Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif
merupakan industri yang high-profile. Patten (1991) dalam Hackston & Milne (1996)
mengelompokkan industri pertambangan, kimia dan kehutanan sebagai industri yang
high-profile.

Atas

dasar

pengelompokkan

di

atas,

penelitian

ini

kemudian

mengelompokkan industri konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan,
kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik
sabagai industri yang high-profile.
Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan
fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham
[Heinze (1976) dalam Hackston & Milne (1996)]. Sehingga semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial [Bowman
& Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne (1996)]. Hackston & Milne
(1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas
dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa
dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk
membuat perusahaan menjadi profitable. Vence (1975) dalam Belkaoui & Karpik (1989)
mempunyai pandangan yang berkebalikan, bahwa pengungkapan sosial perusahaan justru
§
1

memberikan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) karena perusahaan harus
mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut.
Meskipun tidak terkait langsung dengan dinamika yang terjadi di pasar modal,
namun pengaruh lingkungan non ekonomi tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bursa
saham. Berbagai isu seperti kepedulian terhadap lingkungan hidup, hak asasi manusia,
serta peristiwa-peristiwa politik kerapkali menjadi faktor utama pemicu fluktuasi harga
saham di bursa efek seluruh dunia. Makin pentingnya peran bursa saham dalam kegiatan
ekonomi, membuat bursa makin sensitif terhadap berbagai peristiwa disekitarnya, baik
berkaitan ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan isu ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA
Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. Determinants of the Corporate Decision to
Disclose Sosial Information. Accounting, Auditing and Accountability Journal.
Vol. 2, No. 1, p. 36- 51.
Chwastiak, Michele. 1999. Deconstructing the Pincipal-Agent Model: A View From the
Bottom. Critical Perspectives on Accounting. Vol. 10, p. 425-441
Darwin, Ali. 2004. Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia. Konvensi Nasional
Akuntansi V, Program Profesi Lanjutan. Yogyakarta, 13-15 Desember.
Eipstein, Marc J. and Martin Freedman. 1994. Sosial Disclosure and the Individual
Investor. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 7, No. 4, p. 94108
Finch, Nigel. 2005. The Motivations for Adopting Sustainability Disclosure. Macquaarie
Graduate School of Management. Social Science Research Network.
Fitriany. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan Wajib dan
Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi IV. Bandung. 30-31 Agustus.
Gray, Rob; Reza Kouhy and Simon Lavers. 1995. Methodological Themes: Constructing
a Research Database of Social and Environmental Reporting by UK Companies.
Accounting, Auditing and Accountability Journal. Vol. 8, No. 2, p. 78-101
Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. Some Determinants of Social and
Environmental Disclosure in New Zealand Companies. Accounting, Auditing and
Accountability Journal. Vol. 9, No. 1, p. 77-108
Hill, Charles W.L. and Thomas M. Jones. 1992. Stakeholder-Agency Theory. Journal of
Management Studies. Vol. 29, No. 2, p. 131-154.
§
1

Komar, Seful. 2004. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility
Accounting) dan Korelasinya dengan Akuntansi Islam. Media Akuntansi. Edisi
42/Tahun XI, hal. 54-58
Lewis, Linda and Jeffrey Unerman. 1999. Ethical Relativism: A Reason for Differences
in Corporate Social Reporting. Critical Perspectives on Accounting. Vol. 10, p.
521-547
Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan
Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Simposium
Nasional Akuntansi IV. Bandung. 30-31 Agustus.
Owen, David. 2005. CSR After Enron: A Role for the Academic Accounting Profession?.
Working Paper. Sosial Science Research Network.
Suryawijaya dan Setiawan. 1998. Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa
Politik Dalam Negeri (Event Study pada Peristiwa 27 Juli 1996). Yogyakarta:
Kelola Gajah Mada University Business Review No. 18/VII/1998.

§
1

Judul: Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Oleh: Eksa Ridwansyah


Ikuti kami