Akuntansi Perpajakan Piutang

Oleh Ratna Wulandari

19 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan Piutang

AKUNTANSI PIUTANG
KELOMPOK 5
1. M. Nurhady
2. Ni Made Agni F.W
3. Nia Kusuma Dewi
4. Putri Fadilah
5. Rangga
6. Ratna Wulandari

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

PENGERTIAN PIUTANG
Piutang merupakan klaim (hak untuk
mendapatkan) uang dari entitas lain yang
diharapkan akan diterima di masa depan.

PENGGOLONGAN PIUTANG
• Piutang Usaha
1. Timbul dari transaksi usaha
2. dapat ditagih dalam waktu 30-60 hari
• Wesel Tagih
1. Janji tertulis untuk membayar
2. untuk periode kredit lebih dari 60 hari

TIMBULNYA PIUTANG
Akuntansi Piutang Usaha Biasa
a. Penjualan barang / jasa
Perusahaan menjual jasa secara kredit
pada tanggal 5 Januari 2011 sebesar Rp
50.000.000,- maka jurnal sebagai berikut
Dr : Piutang Usaha 55.000.000
Cr : Penjualan Jasa 50.000.000
Cr : PPN Keluaran
5.000.000

TIMBULNYA PIUTANG (2)
b. Pemberian Pinjaman
Pada tanggal 15 Januari 2011 PT Angkasa
Pura II telah memberi pinjaman kepada
pegawai sebesar Rp 6.000.000,- maka
jurnalnya
Dr : Piutang Pegawai
6.000.000
Cr : Kas/Bank
6.000.000

TIMBULNYA PIUTANG (3)
• Akuntansi Wesel Tagih / Piutang Wesel
a. Saat Timbulnya Piutang Wesel
1. Menjual barang/jasa secara kredit
Dr : Piutang Wesel XXX
Cr : Penjualan
XXX
Cr : PPN Keluaran
XXX

TIMBULNYA PIUTANG (4)
b. Terdapat Piutang yang jatuh tempo
Dr : Piutang Wesel
XXX
Cr : Piutang
XXX
• Saat Jatuh Tempo
a. Pada saat jatuh tempo debitur membayar
Dr : Kas/ Bank
XXX
Dr : Uang Muka PPh Pasal 23*
XXX
Cr : Piutang Wesel
XXX
Cr : Pendapatan Bunga
XXX
NB : *PPh Pasal 23 atas pendapatan bunga

TIMBULNYA PIUTANG (5)
b. Pada saat jatuh tempo debitur tidak bayar
Dr : Piutang
XXX
Dr : Uang Muka PPh Pasal 23* XXX
Cr : Piutang Wesel
XXX
Cr : Pendapatan Bunga
XXX
NB : * PPh Pasal 23 atas pendapatan bunga

Hubungan Piutang dengan Perpajakan

Salah satu akun yang sering dicatat dalam
akuntansi,ialah piutang. Ketika perusahaan
memperoleh piutang dari customer , maka piutang
tersebut dapat ditagih sehingga diperoleh
pendapatan. Dan pendapatan itulah yang akan
dikenakan perhitungan pajak.

Dalam akuntansi komersial, sering terjadi :
• Trade discount/ cash discount
• Retur penjualan
• Penyisihan piutang tak tertagih
Namun, pembukuan penyisihan (allowance) baik untuk
potongan tunai, retur penjualan atau piutang tak tertagih
tidak diperkenankan untuk tujuan perpajakan karena
ketentuan perpajakan lebih menekankan pada keadaan
senyatanya dan bukan bersifat antisipatif dengan
penyisihan tersebut.

Ketentuan perpajakan lebih melihat
realitas dan memberlakukan metode
penghapusan langsung (direct writtenoff method).

Akan tetapi, pembentukan cadangan/
pemupukan dana cadangan untuk jenis usaha
tertentu, memperkenankan adanya
pembentukan penyisihan (cadangan) sesuai
dengan ketentuan perpajakan UU PPh Nomor 36
Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf c jo. PMK81/PMK.03/2009

Jenis piutang tertentu :
1.

Usaha bank dan badan usaha lain yang meyalurkan kredit, sewa
guna usaha dengan hak opsi,perusahaan pembiayaan konsumen,
dan perusahaan anjak piutang.

2.

Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan
sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jamina Sosial
(BPJS);

3.

cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjaminan Simpanan;

4.

Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

5.

Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
dan

6.

Cadanagn biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industry untuk usaha pengolahan limbah
industry.

TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG MENURUT
AKUNTANSI
• Semua piutang yang dimiliki suatu entitas tidak
semuanya bisa ditagih. Sehingga entitas tersebut perlu
memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih
berdasarkan pengalaman sebelumnya.
• Pedoman SAK yang berlaku di Indonesia mengatur
penyajian piutang dalam laporan keuangan dinyatakan
sebesar jumlah bruto tagihan diikuti dengan jumlah
taksiran piutang yang tidak dapat ditagih.

METODE PENGHAPUSAN PIUTANG
1.METODE LANGSUNG (DIRECT WRITE-OFF
METHOD)
2.METODE TIDAK LANGSUNG (ALLOWANCE
METHOD)

METODE LANGSUNG (DIRECT WRITE-OFF METHOD)

Digunakan apaila kemungkinan tidak tertagihnya piutang relative kecil
atau tidak material dan jarang terjadi. Dalam metode ini kerugian
piutang tak tertagih akan dicatat oleh perusahaan jika piutang tersebut
benar-benar telah terjadi.
Contoh :
PT RS mempunyai piutang dagang per 31 Maret kepada PT SS sebesar
50juta, karena perusahaannya terbakar habis, dalam musibah tersebut
pemiliknya ikut terbakar, sehingga sisa piutang kemungkinan terbayar
sudah tidak ada lagi. Sehingga PT RS akan mencatat sebagai berikut :
Beban Piutang tak tertagih
Piutang Dagang

50 juta

50 juta

METODE TIDAK LANGSUNG
(ALLOWANCE METHOD)
Digunakan jika jumlah piutang yang tak tertagih relative
besar dan sering terjadi. Metode ini merupakan suatu
metode dengan membentuk cadangan/penyisihan piutang
tak tertagih. Pembentukan dilakukan pada akhir periode
akuntansi dengan membuat estimasi jumlah piutang yang
kemungkinan tidak dapat tertagih pada periode berikutnya.
Ada 2 cara dalam menetapkan jumlah penyisihan atau
cadangan piutang tak tertagih, yaitu :
A.Atas dasar Saldo Penjualan (Income Statement Approach)
B.Atas dasar Saldo Piutang (Balance Sheet Approach)

Atas dasar Saldo Penjualan (Income Statement
Approach)
Dengan menetapkan persentase tertentu terhadap
penjualan baik penjualan kredit atau total penjualan.
Contoh :
PT GA dalam tahun 2011 mempunyai penjualan
kredit sebesar 40M, pembentukan cadangan piutang
tak tertagih ditentukan sebesar 2% dari total
penjualan. Maka besarnya cadangan piutang tak
tertagih adalah 2% x 40M = 800juta
Sehingga PT GA akan mencatat sebagai berikut :
Beban Piutang tak tertagih
Cadangan Piutang tak tertagih

800 juta
800 juta

Atas dasar Saldo Piutang (Balance Sheet
Approach)
Dengan menetapkan persentase tertentu
terhadap saldo piutang. Dasar yang digunakan
adalah saldo piutang rata-rata atau umur piutang
pada akhir periode (aging schedule of
receivable)
I. Saldo Piutang rata-rata
Persentase piutang tak tertagih yang telah
ditentukan dikalikan dengan saldo piutang ratarata. Contoh : PT AB per 1 Januari 2011
mempunyai daftar piutang sebagai berikut :

Nama Debitur

Tgl Jatuh Tempo

Saldo Piutang

1. PT RS

12 Februari 2012

430 juta

2. PT KJ

3 Maret 2012

350 juta

3. PT MS

10 Agustus 2011

390 juta

4. CV TM

6 Juni 201

289 juta

5. CV MR

20 Januari 2012

323 juta

Jumlah

1782 juta

Daftar piutang PT AB per 31 Desember 2011 adalah sebagai
berikut :
Nama Debitur
Tgl Jatuh Tempo
1. PT RS
12 Februari 2012
2. PT KJ
3 Maret 2012
3. CV MR
20 Januari 2012
4. PT BP
8 Juli 2012
5. PT AI
19 Agustus 2012
Jumlah
Jika
persentase penghapusan piutang

Saldo Piutang
430 juta
350 juta
323 juta
520 juta
234 juta
1857tertagih
juta
tak

ditetapkan
sebesar 10% dari saldo piutang rata-rata, maka besarnya beban
penghapusan piutang untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :
10% x {(1782 juta + 1857 juta)/2} = 181.950.000
Jurnal :
Beban Piutang tak tertagih
Cadangan Piutang Usaha tak
tertagih

181.950.00
0
181.950.000

II. Saldo Piutang berdasarkan umur piutang
Yaitu dengan membuat daftar umur piutang (aging schedule of receivable) pada
ahir tahun. Masing-masing kelompok umur dibuat persentase taksiran piutang
tak tertagihnya.
Contoh : PT RA per 31 Desember mempunyai daftar piutang sebagai berikut :
Kelompok Umur
Saldo Piutang
% tidak tertagih
Jumlah Penyisihan
Piutang
1-90 hari
80 Juta
1%
800.000
90-120 hari
60 Juta
2%
1.200.000
120-180 hari
40 Juta
4%
1.600.000
> 180 hari
120 Juta
8%
9.600.000
Dari table
tersebut dapat diketahui
tak
Jumlah
300 Juta bahwa jumlah penyisihan piutang
13.200.000

tertagih adalah sebesar 13.200.000
Sehingga jurnal pada PT RA adalah sebagai berikut :

Beban Piutang tak tertagih
Cadangan Piutang Usaha tak tertagih

13.200.000
13.200.000

Untuk penghapusan piutang tak tertagihnya,
dengan mengambil contoh PT AB diatas, jika
dalam tahun 2012 ternyata piutang PT KJ sebesar
100 Juta tidak dapat ditagih maka pencatatan
yang dilakukan oleh PT AB adalah sebagai
berikut :
Cadangan Piutang Usaha tak tertagih 100 Juta
Piutang PT KJ

100 Juta

Penghapusan Piutang
Menurut Peraturan
Perpajakan

Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang PPh
mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat
tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam
menghitung penghasilan kena pajak (sebagai
deductable expenses).

SYARAT PENGHAPUSAN PIUTANG
• Syarat-syarat yang ditetapkan agar biaya kerugian penghapusan piutang
tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto
adalah sbb :
– Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
– Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih
kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
– Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk
jumlah utang tertentu;
• syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh;

• Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK-105 (Point 5 huruf
c diatas) dilakukan dengan cara melampirkan :
– fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya ke
Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang
menangani piutang negara; atau
– fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisir
oleh notaris;atau
– fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau
penerbitan khusus; atau
– surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya
telah dihapukan yang disetujui oleh kreditur tentang
penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang
disetujui oleh kreditur.

PENERBITAN UMUM DAN KHUSUS
Penerbitan umum atau khusus adalah penerbitan yang
meliputi :
– Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada
penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang
lazim lainnya Yang berskala nasional; atau
– Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada
penerbitan Himpunan Bank-Bnak Milik Negara
(HIMBARA)/Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional
(PERBANAS) dan/atau penerbitan/pengumuman khusus
Bank Indonesia

Penghapusan Piutang Debitur
Kecil
Untuk dapat membebankan biaya kerugian
piutang (Piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih) atas debitur kecil dan debitur
kecil lainnya tidak diperlukan syarat-syarat
seperti yang telah disebutkan.

Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah
piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp 100.000.000,00
(seratus juta rupiah), yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari
beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga
pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian:
– Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), yaitu kredit lunak
untuk usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada Keluarga
Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang telah menjadi peserta
Takesra dan tergabung dalam kegiatan kelompok Prokesra-OPPKS;
– Kredit Usaha Tanu (KUT), yaitu kredit modal kerja yang diberikan
oleh bank kepada koperasi primer baik sebagai pelaksana
(executing) maupun penyalur (channeling) atau kepada Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pelaksana pemberian kredit,
untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani
guna membiaya usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi,
palawija dan hortikultura;

Lanjutan….
– Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS),
yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada
masyarakat untuk pemilihan rumah sangat
sederhana (RSS);
– Kredit Usaha Kecil (KUK), yaitu kredit yang
diberikan kepada nasabah usaha kecil;
– Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu kredit yang
diberikan untuk keperluan modal usaha kecil
lainnya selain KUK; dan/atau
– Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan
perkreditan Bank Indonesia dalam
mengembangkan usaha kecil dan koperasi.

• Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih kepada
debitur kecil lainnya adalah piutang debitur
kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).
• Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus
dilampiri daftar nominatif yang berisi identitas
debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib
Pajak, alamat dan jumlah Piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih.

Penerimaan Piutang
Setelah Dihapuskan
Ada kalanya piutang yang sudah dianggap tidak tertagih
dapat ditagih kembali, karena keinginan pihak debitur untuk
melunasinya, atau karena efektivitas perusahaan dalam
menangani penagihan piutang.

Menurut Akuntansi
Metode pencatatan akuntansi
penerimaan piutang setelah dihapuskan

Direct Write Off
Method

Allowance
Method

Direct Write Off Method
PT Rahayu Santosa mempunyai piutang dagang per 31 Desember 2011
kepada PT Ramai Ribut sebesar Rp 50.000.000 dan telah melakukan
penghapusan. Tetapi ternyata tahun 2012 PT Ramal Ribut membayar
tagihannya sebesar Rp 50.000.000
Maka jurnal yang seharusnya dibuat PT Rahayu Sentosa
Uraian
Piutang Usaha PT Ramai Ribut
Beban Piutang Tak Tertagih

Debit
Rp 50.000.000

Kredit
Rp 50.000.000

Jurnal lainnya yang harus dibuat PT Rahayu Sentosa
Uraian

Debit

Kas/Bank

Rp 50.000.000

Piutang Usaha PT Ramai Ribut

Kredit
Rp 50.000.000

Allowance Method
PT Matahari Sore telah melakukan penghapusan piutang PT Mega Mendung
tahun 2010 sebesar Rp 200.000.000 Jika piutang yang telah dihapus tersebut
dibayar kembali oleh PT Mega Mendung seluruhnya.
Maka pencatatan yang seharusnya dibuat oleh PT Matahari Sore
Uraian

Debit

Piutang Usaha PT Mega Mendung

Rp 200.000.000

Cadangan Piutang Tak Tertagih

Kredit
Rp 200.000.000

Jurnal lainnya yang harus dibuat PT Matahari Sore
Uraian

Debit

Kas/Bank

Rp 200.000.000

Piutang Usaha PT Mega Mendung

Kredit
Rp 200.000.000

Menurut Perpajakan
PMK No. 57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010 Pasal 5A
“apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian oleh debitur,
jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian
tersebut
merupakan penghasilan bagi kreditur
pada tahun Pajak diterimanya pembayaran”

Direct Write Off
Method

Allowance
Method

Direct Write Off Method
a.

Jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi
telah dilakukan tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan
perpajakan

PT Rahayu Sentosa telah menghapuskan piutang PT Ramai Ribut sebesar RP
50.000.000 Tetapi karena tidak memenuhi persyaratan perpajakan maka pada waktu
penghapusan tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, maka berlaku sebaliknya pada
waktu menerima kembali piutang yang sudah dihapus tidak perlu dilakukan koreksi
fiskal.
Walaupun tidak dilakukan koreksi fiskal, tetapi jurnal untuk akhir tahun tetap
dilakukan oleh PT Rahayu Sentosa, yaitu jurnal untuk menghapus aktiva pajak
tangguhan, sehingga ayat jurnal yang dibuat
Uraian

Debit

Penghasilan Pajak Tangguhan

Rp 12.500.000

Aktiva Pajak Tangguhan

Kredit
Rp 12.500.000

b. Jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi
telah dilakukan tetapi telah memenuhi persyaratan peraturan
perpajakan

PT Rahayu Sentosa, di tahun 2012 ternyata PT Ramai Ribut
membayar tagihannya sebesar Rp 50.000.000 dimana tagihan
ini tahun sebelumnya telah dihapuskan (menurut akuntansi
dan menurut perpajakan). Maka perlakuan pajak atas
penerimaan piutang yang semulau tak tertagih sebesar Rp
50.000.000 tersebut menjadi penghasilan yang dikenakan PPh
tahun 2012.
Dengan melihat pencatatan yang dilakukan PT Rahayu Sekar
pada waktu menerima pembayaran tersebut di atas,
seharusnya tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, mengingat
hakekatnya koreksi terhadap Beban Piutang Tak Tertagih (di
debit) adalah penambahan penghasilan bagi WP.

Allowance Method
a.

Jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi
telah dilakukan tetapi tidak memenuhi persyaratan peraturan
perpajakan
Perlakuan sama dengan Direct Write Off Method (a)

PT Suasana Alam dalam tahun 2011 telah menghapus piutang PT Alam Bumi Raya Rp
200.000.000
Maka jurnal yang harus dibuat PT Suasana Alam
Uraian

Debit

Penghasilan Pajak Tangguhan

Rp 50.000.000

Aktiva Pajak Tangguhan

Kredit
Rp 50.000.000

*25% x Rp 200.000.000 = Rp 50.000.000 (asumsi tarif PPh Badan 25%)

b. Jika penerimaan piutang dari penghapusan secara akuntansi
telah dilakukan tetapi telah memenuhi persyaratan peraturan
perpajakan
PT Graha Bumi Elok menerima pembayaran piutang dari PT Sekar Kinanti
Merindu sebesar Rp 300.000.000 dimana piutang tersebut telah dilakukan
penghapusan oleh PT Graha Bumi Elok.
Berbeda dengan penerimaan piutang dimana penghapusan piutang
memakai metode langsung tidak ada koreksi fiskal, untuk metode tidak
langsung PT Graha Bumi Elok harus melakukan koreksi fiskal sebesar Rp
300.000.000 dan juga melakukan jurnal untuk menghapus akiva pajak
tangguhan
Jurnal yang dibuat oleh PT Graha Bumi Elok
Uraian

Debit

Kredit

Penghasilan Pajak Tangguhan Rp 75.000.000
Aktiva Pajak Tangguhan

Rp 75.000.000

*25% x Rp 300.000.000 = Rp 75.000.000 (asumsi tarif PPh Badan 25%)

Hubungan Penghapusan Piutang
Menurut Akuntansi dan Perpajakan
1. Secara akuntansi telah dihapuskan namun
tidak memenuhi persyaratan perpajakan
a) Metode Langsung
b) Metode Tidak Langsung

2. Secara akuntansi telah dilakukan dan
memenuhi persyaratan perpajakan

1. Penghapusan Piutang secara akuntansi telah dilakukan namun
tidak memenuhi persyaratan perpajakan
a)

Metode Langsung
PT Mekar Utama mempunyai saldo piutang sebesar Rp 1.240.000.000,
pertengahan tahun 2015 piutang a.n CV. Indah Sejati dihapuskan sebesar
Rp 50.000.000 Maka PT Mekar Utama seharusnya akan membuat ayat
jurnal sbb:
Beban Penghapusan Piutang
50.000.000
Piutang CV Indah Sejati
50.000.000
Tetapi untuk menghitung PKP, penghapusan piutang CV Indah tsb belum
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan.
Maka beban sebesar Rp 50.000.000 tidak dapat dibebankan sebagai biaya
dan perlu dilakukan koreksi fiskal oleh PT Mekar Utama pada akhir tahun
pajak. PT Mekar Utama membuat jurnal untuk mengakui perbedaan
perlakuan penghapusan piutang tersebut sbb:
Aktiva Pajak Tangguhan (25% x Rp 50.000000) 12.500.000
Penghasilan Pajak Tangguhan
12.500.000

b) Metode Tidak Langsung
PT Sarana Alam dalam tahun 2014 mempunyai penjualan kredit
sebesar Rp 40.000.000.000 pembentukan cadangan piutang tidak
tertagih sebesar 2% dari total penjualan. Pencatatannya sebagai
berikut:
Beban Piutang Tak Tertagih 800.000.000
Cad. Piutang Tak Tertagih 800.000.000
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tidak tertagih
tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung PKP
kecuali caangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak
opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak
piutang. Sehingga beban piutang tak tertagih tersebut tidak dapat
dikurangkan.

Untuk mengakui perbedaan perlakuan penghapusan
piutang tersebut perlu dibuat ayat jurnal sebagai berikut:
Aktiva Pajak Tangguhan 200.000.000
Penghasilan Pajak Tangguhan 200.000.000

Jika dalam tahun 2015 ada penghapusan piutang tak
tertagih (misalkan atas nama PT Nusa Indah) sebesar Rp
100.000.000 maka jurnal yang akan dilakukan PT Sarana
Alam adalah:
Cadangan Piutang Tak Tertagih 100.000.000
Piutang PT Nusa Indah 100.000.000

Karena ayat jurnal tersebut tidak mempengaruhi pada
laba rugi komersial, maka pada akhir tahun pajakpun
tidak ada koreksi fiskal.

2. Penghapusan Piutang secara akuntansi telah dilakukan dan
penghapusannya telah memenuhi persyaratan peraturan
perpajakan
a)

b)

Menggunakan Metode Langsung
Jika WP menggunakan metode ini maka tidak perlu koreksi fiskal dan tidak
ada jurnal perbedaan pengakuan penghapusan piutang.
Menggunakan Metode Tidak Langsung
Jika WP menggunakan metode ini, maka pada waktu melakukan penyisihan
penghapusan piutang tak tertagih, pada akhir tahun tetap dilakukan koreksi
fiskal termasuk ayat jurnal adanya perbedaan pengakuan penghapusan
piutang. Teapi pada waktu adanya realisasi penghapusan piutang yang betulbetul tidak tertagih, WP pada akhir tahun pajak tidak perlu melakukan koreksi
fiskal, tetapi tetap melakukan jurnal untuk menghapus adanya “aktiva pajak
tangguhan”. Dengan mengambil kasus diatas pada PT Sarana Alam yang
menghapuskan piutang PT Nusa Indah sebesar Rp 100.000.000 maka beban
ini dapat diakui sebagai biaya mengurangi PKP. Jurnalnya sebagai berikut:
Beban Pajak Tangguhan*)
25.000.000
Aktiva Pajak Tangguhan 25.000.000
*)
25% x Rp 100.000.000 = Rp 25.000.000 (asumsi tarif PPh Badan 25%)

u
o
Y
k
n
a
Th


Judul: Akuntansi Perpajakan Piutang

Oleh: Ratna Wulandari


Ikuti kami