Akuntansi Perpajakan Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Oleh Ibnu Hazar

63 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Akuntansi Perpajakan
Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Dosen Pengampu:
Wirmie Eka Putra, S.E., M.SI.
Gandy Wahyu Maulana Zulma,M.S.AK.
Disusn Oleh:
Ibnu Hazar Lubis
(C0C018053)
Akuntansi A
PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DIII
UNIVERSITAS JAMBI
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat
serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah “Konsep Dasar
Akuntansi Pajak” dengan baik dan tepat waktu.
Penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan
mendukung dalam penyelesaian makalah ini. Makalah ini disusun untuk melengkapi
tugas kelompok mata kuliah akuntansi pajak dengan merangkum materi dari berbagai
sumber sehingga dapat melengkapi materi yang disampaikan oleh dosen.
Penyusun menyadari dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan
baik dari segi materi maupun penyusunan makalah. Oleh karena itu penyusun
mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki sehingga kedepannya menjadi lebih
baik lagi. Semoga makalah ini dapat dijadikan referensi dan memberikan bermanfaat
bagi para pembaca.

Jambi, September 2020

Penyusun

Daftar Isi
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………
A. Latar Belakang …………………………………………………………………..
B. Rumusan Masalah ……………………………………………………………….
BAB II PEMBAHASAN ………………….……………………………………....
A. 2.1. Pengertian Akuntansi Pajak…………………………………………….
B. 2.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak……………………………..
C. 2.3. Peran Akuntansi Pajak…………………………………………………..
D. 2.4. Prinsip-Prinsip Akuntansi Pajak .......................................................
E. 2.5. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial ........................................
BAB III PENUTUP ………………………………………………………………..
A. Simpulan …………………………………………………………………………
B. Saran ………………………………...……………………………………………
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………...

BAB I
PRNDAHULUAN


Latar Belakang
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada Subjek Pajak

atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Waluyo, 2010:89).
Subjek Pajak yang dimaksud adalah baik orang pribadi maupun badan
(perusahaan). Penghasilan suatu perusahaan akan dihitung dari catatan, buku,
serta dokumen pendukung lainnya yang dikelola dalam suatu sistem akuntansi
yang dilakukan oleh perusahaan. Dari penghasilan perusahaan inilah yang akan
dikenakan tarif pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan bagian dari
laba bersih perusahaan.
Bagi pemerintah, pajak mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan
negara. Berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang
seharusnya diberikan ke pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional.
Hal ini mengakibatkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan
maka akan semakin baik bagi pemerintah. Di sisi yang lain, bagi perusahaan
pajak lebih sering dianggap sebagai pos pengurang laba bersih yang seharusnya
bisa diminimalkan oleh perusahaan. Pajak diakui sebagai elemen utama dalam
kebijakan pengeluaran perusahaan(ModiglianidanMiller1958); dalam Wibisono,
2009). Bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang
dibagikan ke pihak lain (pemerintah),sehingga pajak akan mengurangi bagian
laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau
dimanfaatkan

untuk

peningkatan

investasi

perusahaan

(Guenther,

1994; dalam Wibisono, 2009).
Pencatatan keuangan dalam akutansi dan pajak dilakukan dengan cara
atau aturan tertentu. pengetahuan mengenai prosedur pencatatan akutansi sangat
bermanfaat terutama sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Rumusan Masalah
 Apa pengertian Akuntansi Pajak?
 Bagaimana sejarah Akuntansi Pajak?
 Bagaimana peran Akuntansi Pajak?
 Apa saja prinsip yang mendasari Akuntansi Pajak?
 Bagaimana perbedaan laporan keuangan komersial?

Tujuan
 Mengetahui pengertian Akuntansi Pajak
 Mengetahui sejarah perkembangan Akuntansi Pajak
 Memahami peranan Akuntansi Pajak
 Mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasari Akuntansi Pajak
 Membandingkan perbedaan Laporan Keuangan Komersial

BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Akuntansi Pajak
Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari
unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Menurut
Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2003:1):
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2011:190) tercipta karena adanya
suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan
pembentukannya

terpengaruh

oleh

fungsi

perpajakan

dalam

mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial
sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakannya bersifat netral (tidak memihak)
terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi.Oleh karena itu, prinsipprinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak,
hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang
berbeda.
Sedangkan menurut Supriyanto (2011:2) menjelaskan bahwa Akuntansi
Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu
proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan
diakhiri dengan suatu pembuatan laporan keuangan, sedangkan Pajak adalah
iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat
(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin Negara dan biaya pembangunan
tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Maka dari itu Akuntansi
Pajak adalah:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu
transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri
dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat
Pemberitahuan Tahunan”
2.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak
Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun
waktu, yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979,
1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau
pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia.
Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekannkan
fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah
pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aprat pajak yang memiliki wewenang
sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam
perpajakan sangat lemah.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem
pemungutan pajak yang dikenal sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan
Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) dengan UU Nomor 867 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang
baru ini termasuk sistem self-assessment. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 1967
yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1967 dan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 108/KMK/077/79, WP diberikan keringanan dalam penetapan pajak
apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntanpublik.
Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan untuk
dikoreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Peraturan baru
ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan

jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Dengan demikian, sejak tahun
1979 peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan.
Sejak tahun 1983, berlaku UU Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 7 Tahun
1983, dan UU Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang
baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:


Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan,
termasuk membayar pajak.



Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan
tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak
yang harus dibayar.



Asas kepastian hukum, WP diberikan ketentuan yang sederhana dan
mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya
tidak birokratis,



Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk
melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan
administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan Indonesia
secara mutlak menganut sistem self-assessment, dan kewenangan aparat pajak
tidak lagi seluas sebelumnya. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada
WP, peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar.

2.3. Peran Akuntansi Pajak
Perannya didalam perusahaan adalah signifikan, yaitu :


Membuat perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif)



Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di
masa yang akan datang.



Alat untuk menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan
(mulai dari penilaian/penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak,
dan dapat menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan
fiskal perusahaan.



Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih
baik, sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

2.4. Prinsip- prinsip Akuntansi Pajak
Prinsip dasar akuntansi yang disampaikan oleh APB Statement No. 4
adalah sebagai berikut :


Cost Participle
Prinsip biaya atau biaya historis yiatu dasar pencatatan perolehan barang,

jasa harga pokok, biaya maupun ekuitas sehingga paling pokok adalah
penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada saat perolehan



Revenue Principle
Prinsip pendapatn lebih menjelaskan tentang sifat dan komponen,

pengukuran, dan pengakuan bahwa pendapatan sebagai komponen
penyusunan laba rugi.



Matching Principle

Prinsip pemadanan menjelaskan mengenai masalah pembebanan biaya pada
periode yang sama dengan periode pengakuan hasil sehingga pengakuan hasil
diakui pada saat periode pengakuan hasil sedangkan pembebanan biaya diakui
pada periode tersebut.



Objectivity Principle

Masalah objektivitas memiliki penafsiran berbeda. Objektivitas dapat
dianggap sebagai hasil konsesus kelompok yang mengukur atau objektivitas
diukur dengan batasan tertentu.


Consistency Principle

Prosedur dan prinsip akuntansi yang sama dilaporkan pada periode yang
bersangkutan sehingga peristiwa yang sama dicatat dan dilaporkan secara
komsisten.


Disclosure Principle

Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) mengharusakn laporan
akuntansi dibentuk dan disajikan berdasarkan peristiwa yang mempengaruhi
perusahaan dalam periode tersebut. Laporan keuangan diharapkan jujur (fair),
lengkap (full), dan memadai (adequate) agar piahk internal maupun ekternal
dapat mengambil manfaat dari informasi yang disajikan oleh laporan keuangan .


Conservatism Principle

Prinsip konservatisme atau pengecualian umumnya digunakan untuk hal
yang tidak menentu atau dalam kondisi ketidakpastian. Prinsip konservatisme
kurang penekanannya karena semakin banyak pihak yang mengutamakan jujur
(fair) dan dapat diandalkan.(reliable) pada setiap laporan keuangan yang
disajikan.


Materiality Principle

Menurut APB Statement No 4 , prinsip materialitas mengandung arti bahwa
laporan keuangan hanyan menyangkut informasi yang dianggap penting
(material) dalam mempengaruhi penilaian.


Uniformity and Comparability Principle

Prinsip ini menekankan pada keseragaman dan dapat dibandingkan, yang
merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan prinsip
akuntansi.
2.5. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial


Definisi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip
akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah
laporan

yang

disusun

khusus

untuk

kepentingan

perpajakan

dengan

mengindahkan semua peraturan perpajakan. Hal - hal yang perlu tercakup dalam
laporan keuangan fiskal terdiri dari:


Neraca fiskal;



Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan;

Penjelasan laporan keuangan fiskal;


Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal;



Ikhtisar kewajiban pajak.



Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) yang dilampiri oleh laporan keuangan.



Perbedaan Konsep Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan
Fiskal

Perbedaan konsep laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan
fiskal terdapat pada perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan
Penghasilan (Income) menurut IAI (2007:13), adalah ”Kenaikan manfaat
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”. Dari sisi fiskal,

konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu : Segala
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima / diperoleh Wajib Pajak baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang bisa dikonsumsi
atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok
yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan,
yaitu:


Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan



Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final



Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan
mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal. Penghasilan yang bukan
objek pajak berarti atas penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak (tidak
menambah laba fiskal), lebih jelasnya tentang pengelompokkan penghasilan
tersebut diuraikan dalam UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1,2 & 3 Tentang
Pajak Penghasilan.


Perbedaan Konsep Beban (Biaya)

Beban (expense) menurut IAI (2007:13), diartikan sebagai “Penurunan
manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan
ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”. Sisi Fiskal
sendiri, mengartikan Beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan
memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan
perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering
berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang
boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh
diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan. Misalnya penafsiran atas

bunyi undang - undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan
dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan
mempertahankan penghasilan. Wajib pajak sendiri sering diharuskan untuk
memberikan sumbangan baik yang wajib maupun tidak wajib, dan kadang kala
tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Kemudian wajib pajak
menganggap biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dibiayakan karena
dikeluarkan sehubungan dengan kelancaran usaha, sedangkan pihak fiskus
menganggap biaya tersebut termasuk hibah, bantuan dan sumbangan yang tidak
boleh dikurangkan.


Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan

Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan
terutama menyangkut konsep penyusutan dan penilaian persediaan barang
dagangan.


Konsep Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah
penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan.
Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun
penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran Judgement.
Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:


Metode garis lurus (Straight line method) yaitu, menghasilkan
pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya
tidak berubah.



Metode

Saldo

Menurun

(diminishing

balance

method)

yaitu,

menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.


Metode Jumlah Unit (sum of the unit method), yaitu menghasilkan
pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus
dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11
tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode
saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten, kemudian aktiva (harta
berwujud) dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat sebagai
berikut: Penentuan masa manfaat, jenis harta, metode, serta tarif dimaksudkan
untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan penyusutan
maupun amortisasi.


Konsep Nilai Persediaan

Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan
pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga
perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan
metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan
first in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara
konsisten.
Apabila kita meninjau secara akuntansi maka ada 3 jenis metode yang
dilakukan untuk menilai persediaan yang sesuai dengan SAK No 14 tahun 2007
yaitu dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP
atau FIFO), kemudian rata-rata tertimbang (weight average cost method) dan
masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Kemudian untuk barang
yang lazimnya tidak dapat digantikan dengan barang lain (not ordinary
interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk
proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap
biayanya masing-masing.

Kesimpulan
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang
diperoleh

dari

kontribusi rakyat

yang bersifat

memaksa

berdasarkan

undangundang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan
untuk kemakmuran negara. Wajib pajak mempunyai kewajiban melaporkan dan
membayar pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan termasuk pajak
penghasilan pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan, berupa gaji, honorarium,
upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh pegawai
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. wajib pajak dapat
dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan
pajak tepat waktu serta taat peraturan perundang-undangan perpajakan.
Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk menjadi
wajib pajak patuh, perkembangan teknologi modern ikut membawa kemajuan
dibidang perpajakan dengan munculnya e-filing. E-filing dapat membantu wajib
pajak mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu
untuk mengantri di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan
pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan dan penggunaan efiling wajib pajak pegawai STIE Perbanas

Saran
A. Dalam perhitungan akuntansi pajak, perusahaan seharusnya berpedoman
penuh atas Undang-Undang Perpajakan yang berlaku umum, agar penyajian
laporan keuangan yang disusun perusahaan akan lebih wajar.
B.Sebaiknya perusahaan harus konsisten dalam pencatatan laporan keuangan,
agar lebih mudah dalam memahami laporan keuangan yang telah dibuat oleh
perusahaan.
C.Sebaiknya perusahaan mengikuti perkembangan pembaharuan peraturan
perpajakan yang digunakan, agar perusahaan dapat menerapkan akuntansi pajak
penghasilan dengan baik dan benar.

Daftar Pustaka
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
Ilyas B.Wiryawan, Diaz.2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana
Media
Yusuf Al Haryono. 2014.Dasar – dasar Akuntansi Jilid 2. Yogyakarta: Penerbit
STIE YKPN.
Samryn.2011. Pengantar Akuntansi. EdisiIFRS. Buku 1. Jakarta: Penerbit PT.Raja
Grafindo Perkasa
Hery.2014. Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Penerbit PT. GramediaWidiasarana
Indonesia
Purwono Hery.2010. Dasar – dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta:
Penerbit Erlangga
BinaFiscal Indonesia.2016. Brevet A dan B. Jakarta: Penerbit Tax Center Unpam
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan
ketiga atas undang- undang nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan tata
cara Perpajakan

Judul: Akuntansi Perpajakan Konsep Dasar Akuntansi Pajak

Oleh: Ibnu Hazar


Ikuti kami