Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Oleh Dita 957

294,4 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Akuntansi Perpajakan “Konsep Dasar Akuntansi Pajak” Dosen Pengampu: Wirmie Eka Putra, S.E., M.SI. Gandy Wahyu Maulana Zulma,M.S.AK. Disusn Oleh: Dita Maryu Amelia (C0C018053) PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DIII UNIVERSITAS JAMBI 2020 KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Konsep Dasar Akuntansi Pajak” dengan baik tanpa ada halangan apapun. Makalah ini telah saya selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian makalah ini. Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tata bahasa, susunan kalimat maupun isi. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati , saya selaku penyusun menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. dan makalah ini dibuat untuk melengkapi nilai tugas Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga makalah ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk mahasiswa. Jambi, September 2020 Penyusun ii Daftar Isi KATA PENGANTAR …………………………………………………… ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………... iii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………...... 1 1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………... 2 1.3 Manfaat Penulisan …………………………………………………... 3 BAB II PEMBAHASAN ………………………….…………………….. 4 2.1. Pengertian Akuntansi Pajak…………………………………………. 4 2.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak…………………………….. 5 2.3. Karakteristik Laporan Keuangan……………………………………. 6 2.4. Prinsip- prinsip Akuntansi Pajak…………………………………… 8 2.5. Peran Akuntansi Pajak ……………………………………………… 9 2.6. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial………. 9. 2.7. Fungsi Akuntansi Perpajakan……………………………………… 10 2.8. Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan……………………….. 11 2.9. Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak………………….. 12 2.10. Sifat Akuntansi Pajak……………………………………………… 13 iii 2.11. Akun Akuntansi Pajak……………………………………………. 14 BAB III PENUTUP …………………………………………………….. 15 Simpulan ………………………………………………………………… 15 Kritik dan Saran………………………………………………………….. 17 DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….. 18 iv BAB I PENDAHULUAN 2.1 Latar Belakang Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah akutansi dan pajak melalui media massa seperti koran televisi dan radio maupun melaui orang orang di sekitar kita. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, dan penyajian suatu data yang berhubungan dengan keuangan sehingga dengan mudah dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya maupun yang melihatnya dalam suatu pengambilan keputusan. Sedangkan pajak merupakan iuran wajib yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasionaldan memerlukan proses di dalam pengolahan iuran tersebut. Akuntansi dan pajak itu saling berhubungan. Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Dengan adanya akuntansi perpajakan yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula dalam sebuah instansi. Konsistensi dalam penerapan akuntansi perpajakan dalam penyajian laporan keuangan instansi adalah sangat penting, karena laporan keuangan tahunan instansi merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan kepada para stake holder. Ketidakkonsistenan penyajian akan menyulitkan dan bahkan bisa menyesatkan dalam mengambil keputusan. Secara sederhana Akuntansi Perpajakan dapat didifinisikan sebagai Bidang Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakansehubungan dengan transaksi pada suatu instansi. Pada kesempatan ini pembahasan fokus pada perpajakan dalam akuntansi dan menganalisa apakah kaitannya terhadap laporan keuangan suatu instansi sudah sesuai dengan aturan yang telah ada. 1 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Apakah Pengertian Akuntansi Perpajakan ? 1.2.2 Bagaimana Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak? 1.2.3 BagaimanaKarakteristik Laporan Keuangan? 1.2.4 Apakah Prinsip Akuntansi Perpajakan ? 1.2.5 Bagaimana Peran Akuntansi Perpajakan? 1.2.6 Bagaimana Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial ? 1.2.7Apakah Fungsi Akuntansi Perpajakan ? 1.2.8Apakah Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan? 1.2.9 Bagaiman Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak ? 1.2.10 Bagaimana Sifat Akuntansi Perpajakan ? 1.2.11 Apakah Akun Akuntansi Perpajakan ? 2 1.3 Manfaat Penulisan 1.3.1 Mengetahui dan memahami tentang pengertian akuntansi perpajakan 1.3.2 Mengetahui dan memahamiSejarah Perkembangan Akuntansi Pajak. 1.3.3 MemahamiKarakteristik Laporan Keuangan. 1.3.4 Memahami Prinsip Akuntansi Perpajakan. 1.3.5 Memahami Peran Akuntansi Perpajakan. 1.3.6 Mengetahui dan Memahami Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial.. 1.3.7 Mengetahui Fungsi Akuntansi Perpajakan. 1.3.8 Memahami Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan. 1.2.9 Memahami Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak. 1.2.10 Memahami Sifat Akuntansi Perpajakan. 1.2.11 Mengetahui Akun Akuntansi Perpajakan. 3 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak. akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, manangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Pengertian Akuntansi Pajak Menurut Para Ahli :  Menurut Wikipedia Akuntansi pajak adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak terutang.  Menurut Agoes dan Estralia Akuntansi pajak adalah proses penetapan besarnya pajak terutang yang dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan. 4 2.2 Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu, yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekannkan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang sepenuhnya ditentukan oleh aprat pajak yang memiliki wewenang sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) dengan UU Nomor 867 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru ini termasuk sistem self-assessment. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 1967 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1967 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KMK/077/79, WP diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntanpublik. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan untuk dikoreksi, kecuali apabila laporan tersebut ternyata tidak benar. Peraturan baru ini sekaligus membatasi kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Dengan demikian, sejak tahun 1979 peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan. Sejak tahun 1983, berlaku UU Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 7 Tahun 1983, dan UU Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu: 5 • Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak. • Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. • Asas kepastian hukum, WP diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis, • Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem self-assessment, dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas sebelumnya. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada WP, peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar. 2.3Karakteristik Laporan Keuangan Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. • Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka 6 mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. • Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. • Keandalan Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. • Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya. • Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian , sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bias. Penyusunan Laporan Keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat. • Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material biaya. 7 • Dapat Dibandingkan Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. • Tepat Waktu Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 2.4Prinsip Akuntansi Perpajakan Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu: 1.Kesatuan Akuntansi Kesatuan akuntasi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan. 2.Kesinambungan Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. 3.Harga Perturakaran Yang Objektif Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif artinya: • Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa • Bisa diuji oleh pihak independen • Tidak adanya transfer pricing 8 • Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya. 4.Konsistensi Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan dan lain sebagainya. 2.5 Peran Akuntansi Perpajakan Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: • Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan. • Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan dating. • Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. • Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan. 2.6 Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial Akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh suatu proses akuntansi diperlukan oleh setiap satuan usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Jadi tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak eksternal yang memerlukamya. 9 Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Dengan kata lain akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: Akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance). Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi atau standar akuntansi yang berlaku umum, maka Undang-undang Perpajakan mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi. Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, maka untuk keperluan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, Undang-Undang dan ketentuan Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi. 2.7 Fungsi Akuntansi Perpajakan Akuntansi pajak ternyata mempunyai fungsi yang cukup krusial dalam sebuah instansi perusahaan, dikarenakan jika salah dalam untuk penentuan pajak maka akibat 10 terburuknya bisa di cabut dalam ijin usahanya. Secara umum berikut ini yaitu fungsi atau peran akuntansi perpajakan 1. Untuk merancang strategi perpajakan yang harus diambil oleh perusahaan, strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu kecurangan / penggelapan pajak. 2. Untuk menganalisa serta untukmemprediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam masa depan. 3. Berfungsi untuk mengimplementasikan perlukan akuntansi terhadap setiap kegiatan perusahaan lalu menyajikannya dalam suatu bentuk informasi laporan keuangan fiskan maupun dalam bentuk sebuah laporan keuangan komersial. 4. Berfungsi untuk mendokumentasikan perpajakan dengan baik, dan untuk dijadikan bahan evaluasi. 5. Untuk mengelolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan. 2.8 Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan 1. Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang penghitungannya didasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. 2. Pajak Penghasilan Final Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang sifatnya final atau setelah melunasinya, kewajiban pajak sudah selesai dan penghasilan dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan penghasilan jenis lain yang terkena pajak yang kena pajak penghasilan tidak final. Pajak jenis ini dikenakan kepada jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. 11 3. Laba Laba adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak 4.Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax Loss) Laba atau rugi dalam satu periode yang dihitung dengan dasar peraturan perpajakan dan menjadi dasar perhitungan. 5.Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income) Jumlah agregat pajak saat ini (current tax) dan pajak tangguhan (Deferred Tax) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode 6.Pajak Kini (Current Tax) Jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode 7.Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities) Pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. 8.Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets) Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian penghasilan. 2.9Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak Pasal 6 ayat (1) huruf h UU No.36 Tahun 2008 mengatur, beban piutang tidak tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan 12 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaamya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Menteri Keuangan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Yang dimaksud usaha maksimal atau terakhir apabila merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 jo. UU PPh jelas menegaskan bahwa pembebanan penghapusan piutang tidak tertagih menganut prinsip realisasi dengan menggunakan Metode Penghapusan Langsung (Direct Write-off Method) sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas. Metode Penyisihan tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan, sehingga apabila WP menggunakan metode Penyisihan maka harus melakukan koreksi dan melakukan pembebanan dengan menggunakan metode langsung atas piutang yang tidak dapat ditagih yang telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perpajakan. 2.10 Sifat Akuntansi Perpajakan Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa dalam membayarnya atau pembayarannya. Namun karena dipaksakan ini sering terjadi ketika petugas pajak berlaku semauanya atau tidak adil dalam menjalankan 13 tugasnya. Ini bisa terjadi karena disebabkan dengan banyaknya para wajib pajak yang tidak menaati kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan saat mencatat transaksi perpajakan. 2. Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Para wajib pajak tidak menerima imbalan jasa secara langsung, tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari negaranya berupa pelayanan yang sesuai dengan haknya. 2.11 Akun Akuntansi Perpajakan 1.Neraca 1).Sisi Aset Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax) o PPh 22, 23, 24, 25, 28A o PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan o Pajak Masukan 2) Sisi Kewajiban Utang Pajak (Tax Payable) o PPh 21, 23, 26, 29 o Pajak Keluaran 2. Laporan Laba Rugi 1) Beban pajak Penghasilan (Income Tax Expense) 2) PBB o Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, o Bea Materai yang dicatat sebagai beban operasional, 14 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakkan untuk membayar pengeluaran umum. Akuntansi Pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisienkan beban pajak (Tax Planning). Dalam sebuah perusahaan pastinya akan membuat laporan keuangan komersial yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan namun menurut undang-undang perpajakan tidak sema pendapatan dan beban itu masuk ke laporan keuangan fiskal. Maka antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu memiliki perbedaan yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Namun kedua laporan tersebut 15 juga memiliki hubungan yang erat yang dapat mempermudah akuntan melaporkan pemungutan pajak seuatu perusahaan. 16 3.2 Kritik dan Saran Dengan adanya perbedaan antara laporan akuntansi keuangan dan laporan akuntansi perpajakan itu bisa menjadi celah untuk perusahaan memperkecil penghasilan agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Dengan begitu pemerintah harus lebih memperketat undang – undang perpajakan agar tidak terjadi manipulasi data keuangan. Sebagai Wajib Pajak (Pribadi/Badan) kita harus bangga bisa membayar pajak karena dengan membayar pajak kita ikut memajukan Negara. 17 DAFTAR PUSTAKA Siti Resmi.2014.Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 8.Jakarta.Salemba Empat. Sofiah Imas. 2017. Penjelasan Konsep Dasar Akuntansi. Terdaftar pada : http://imassfh.blogspot.com/2017/01/akuntansi-perpajakan.html Guruakuntansi.co.id. 2018. Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan. Terdaftar pada : https://guruakuntansi.co.id/konsep-akuntansi-pajak/ 18

Judul: Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Oleh: Dita 957

Ikuti kami