Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Oleh Dita 957

27 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Akuntansi Perpajakan
“Konsep Dasar Akuntansi Pajak”

Dosen Pengampu:
Wirmie Eka Putra, S.E., M.SI.
Gandy Wahyu Maulana Zulma,M.S.AK.

Disusn Oleh:
Dita Maryu Amelia (C0C018053)

PRODI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS DIII
UNIVERSITAS JAMBI
2020

KATA PENGANTAR
Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala
yang telah memberikan banyak nikmat, taufik dan hidayah. Sehingga saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “Konsep Dasar Akuntansi Pajak” dengan
baik tanpa ada halangan apapun.
Makalah ini telah saya selesaikan dengan maksimal berkat kerjasama dan
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami sampaikan banyak terima kasih
kepada segenap pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian
makalah ini. Diluar itu, penulis sebagai manusia biasa menyadari sepenuhnya bahwa
masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tata bahasa,
susunan kalimat maupun isi.
Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati , saya selaku penyusun
menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. dan makalah ini
dibuat untuk melengkapi nilai tugas Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga makalah ini dapat menambah
khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat nyata untuk mahasiswa.

Jambi, September 2020

Penyusun

ii

Daftar Isi
KATA PENGANTAR …………………………………………………… ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………... iii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………...... 1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………... 2
1.3 Manfaat Penulisan …………………………………………………... 3
BAB II PEMBAHASAN ………………………….…………………….. 4
2.1. Pengertian Akuntansi Pajak…………………………………………. 4
2.2. Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak…………………………….. 5
2.3. Karakteristik Laporan Keuangan……………………………………. 6
2.4. Prinsip- prinsip Akuntansi Pajak…………………………………… 8
2.5. Peran Akuntansi Pajak ……………………………………………… 9
2.6. Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial………. 9.
2.7. Fungsi Akuntansi Perpajakan……………………………………… 10
2.8. Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan……………………….. 11
2.9. Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak………………….. 12
2.10. Sifat Akuntansi Pajak……………………………………………… 13

iii

2.11. Akun Akuntansi Pajak……………………………………………. 14
BAB III PENUTUP …………………………………………………….. 15
Simpulan ………………………………………………………………… 15
Kritik dan Saran………………………………………………………….. 17
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………….. 18

iv

BAB I
PENDAHULUAN
2.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan sehari hari kita sering mendengar istilah akutansi dan pajak
melalui media massa seperti koran televisi dan radio maupun melaui orang orang di
sekitar kita. Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian,
pengolahan, dan penyajian suatu data yang berhubungan dengan keuangan sehingga
dengan mudah dapat dimengerti oleh pihak yang menggunakannya maupun yang
melihatnya dalam suatu pengambilan keputusan. Sedangkan pajak merupakan iuran
wajib yang diserahkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk
pembangunan nasionaldan memerlukan proses di dalam pengolahan iuran tersebut.
Akuntansi dan pajak itu saling berhubungan.
Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang diterapkan
dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Dengan adanya akuntansi
perpajakan yang baik tentunya akan memberikan dampak yang baik pula dalam
sebuah instansi. Konsistensi dalam penerapan akuntansi perpajakan dalam penyajian
laporan keuangan instansi adalah sangat penting, karena laporan keuangan tahunan
instansi merupakan informasi keuangan yang dipublikasikan kepada para stake
holder. Ketidakkonsistenan penyajian akan menyulitkan dan bahkan bisa
menyesatkan dalam mengambil keputusan.
Secara sederhana Akuntansi Perpajakan dapat didifinisikan sebagai Bidang
Akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan
membuat strategi perpajakansehubungan dengan transaksi pada suatu instansi. Pada
kesempatan ini pembahasan fokus pada perpajakan dalam akuntansi dan menganalisa
apakah kaitannya terhadap laporan keuangan suatu instansi sudah sesuai dengan
aturan yang telah ada.

1

1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apakah Pengertian Akuntansi Perpajakan ?
1.2.2 Bagaimana Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak?
1.2.3 BagaimanaKarakteristik Laporan Keuangan?
1.2.4 Apakah Prinsip Akuntansi Perpajakan ?
1.2.5 Bagaimana Peran Akuntansi Perpajakan?
1.2.6 Bagaimana Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi Komersial ?
1.2.7Apakah Fungsi Akuntansi Perpajakan ?
1.2.8Apakah Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan?
1.2.9 Bagaiman Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak ?
1.2.10 Bagaimana Sifat Akuntansi Perpajakan ?
1.2.11 Apakah Akun Akuntansi Perpajakan ?

2

1.3 Manfaat Penulisan
1.3.1 Mengetahui dan memahami tentang pengertian akuntansi perpajakan
1.3.2 Mengetahui dan memahamiSejarah Perkembangan Akuntansi Pajak.
1.3.3 MemahamiKarakteristik Laporan Keuangan.
1.3.4 Memahami Prinsip Akuntansi Perpajakan.
1.3.5 Memahami Peran Akuntansi Perpajakan.
1.3.6 Mengetahui dan Memahami Hubungan Akuntansi Pajak Dengan Akuntansi
Komersial..
1.3.7 Mengetahui Fungsi Akuntansi Perpajakan.
1.3.8 Memahami Istilah-istilah Dalam Akuntansi Perpajakan.
1.2.9 Memahami Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak.
1.2.10 Memahami Sifat Akuntansi Perpajakan.
1.2.11 Mengetahui Akun Akuntansi Perpajakan.

3

BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan
Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada
sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus
dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi.
Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena
sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha
diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Pada dasarnya, baik akuntansi biasa
maupun perpajakan memiliki cara kerja yang serupa. Bedanya, jika akuntansi biasa
menghasilkan laporan keuangan, akuntansi perpajakan menghasilkan laporan pajak.
akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang
mengkalkulasi, manangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi
perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi “transaksi” perusahaan.
Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan
mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan
pelaksanaannya.
Pengertian Akuntansi Pajak Menurut Para Ahli :


Menurut Wikipedia

Akuntansi pajak adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang digunakan untuk
memperhitungkan besarnya pajak terutang.


Menurut Agoes dan Estralia

Akuntansi pajak adalah proses penetapan besarnya pajak terutang yang dihitung
berdasarkan laporan keuangan yang disusun perusahaan.

4

2.2 Sejarah Perkembangan Akuntansi Pajak
Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu,
yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai
tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam
perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia.
Pada masa penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekannkan fungsinya
pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajah. Jumlah pajak terutang
sepenuhnya ditentukan oleh aprat pajak yang memiliki wewenang sangat besar.
Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat
lemah.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem
pemungutan pajak yang dikenal sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan
Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) dengan UU Nomor 867 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru
ini termasuk sistem self-assessment. Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 1967 yang
dikenal dengan Paket 27 Maret 1967 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
108/KMK/077/79, WP diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang
bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntanpublik. Laporan keuangan
yang dibuat oleh akuntan publik tidak dibenarkan untuk dikoreksi, kecuali apabila
laporan tersebut ternyata tidak benar. Peraturan baru ini sekaligus membatasi
kewenangan aparat perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus
dibayarkan oleh WP. Dengan demikian, sejak tahun 1979 peranan akuntansi atau
pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan.
Sejak tahun 1983, berlaku UU Nomor 6 Tahun 1983, UU Nomor 7 Tahun
1983, dan UU Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru
berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

5

• Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk
membayar pajak.
• Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi
diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
• Asas kepastian hukum, WP diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah
dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis,
• Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk
melaksanakan

kewajiban

perpajakannya,

termasuk

keaktifan

pelaksanaan

administrasi perpajakan.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan Indonesia
secara mutlak menganut sistem self-assessment, dan kewenangan aparat pajak tidak
lagi seluas sebelumnya. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada WP, peranan
pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar.

2.3Karakteristik Laporan Keuangan
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini,
pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut
dengan ketekunan yang wajar.
• Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk
proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka

6

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau
mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.
• Materialitas
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau
kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan
ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
• Keandalan
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus
andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias,
dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan
dapat disajikan.
• Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya.
• Pertimbangan Sehat
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian saat melakukan
pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian , sehingga aset atau
penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan
lebih rendah. Pertimbangan yang sehat tidak mengijinkan bias. Penyusunan Laporan
Keuangan harus menggunakan pertimbangan yang sehat.
• Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap
dalam batasan material biaya.

7

• Dapat Dibandingkan
Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan
entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja
keuangan.
• Tepat Waktu
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka
dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

2.4Prinsip Akuntansi Perpajakan
Prinsip akuntansi perpajakan dapat dibagi menjadi 4 , yaitu:
1.Kesatuan Akuntansi
Kesatuan akuntasi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi
yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber
perusahaan.
2.Kesinambungan
Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus
melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.
3.Harga Perturakaran Yang Objektif
Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif artinya:
• Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
• Bisa diuji oleh pihak independen
• Tidak adanya transfer pricing

8

• Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya.
4.Konsistensi
Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan
tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan
dan lain sebagainya.

2.5 Peran Akuntansi Perpajakan
Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
• Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan.
• Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang
akan dating.
• Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan
melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi.
• Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah
laporan komersial ataupun fiskal perusahaan.

2.6 Hubungan Akuntansi Pajak dengan Akuntansi Komersial
Akuntansi keuangan merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi
keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh suatu proses
akuntansi diperlukan oleh setiap satuan usaha untuk mengetahui posisi dan hasil
usahanya. Jadi tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan
keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak eksternal yang memerlukamya.

9

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan

yang

menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan pertimbangan
konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Dengan kata
lain akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai berikut:
Akuntansi pajak secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi
lain kepada administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban
perpajakan (tax compliance). Walaupun secara teknis proses penyajian laporan tidak
diatur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian atas suatu
fakta sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan.
Ketentuan perpajakan merupakan produk lembaga legislatif yang mengikat
semua anggota masyarakat (termasuk profesi akuntan). Dengan demikian, apabila
terjadi kekurangsesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktek akuntansi atau
standar akuntansi yang berlaku umum, maka Undang-undang Perpajakan mempunyai
prioritas untuk dipatuhi di atas praktek dan kelaziman akuntansi.
Secara umum, akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan Standar
yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk
kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan
perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan
antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan pajak, maka untuk keperluan
perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, Undang-Undang dan ketentuan
Perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi.

2.7 Fungsi Akuntansi Perpajakan
Akuntansi pajak ternyata mempunyai fungsi yang cukup krusial dalam sebuah
instansi perusahaan, dikarenakan jika salah dalam untuk penentuan pajak maka akibat

10

terburuknya bisa di cabut dalam ijin usahanya. Secara umum berikut ini yaitu fungsi
atau peran akuntansi perpajakan
1. Untuk merancang strategi perpajakan yang harus diambil oleh perusahaan,
strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu kecurangan / penggelapan
pajak.
2. Untuk menganalisa serta untukmemprediksi nilai potensi pajak yang harus
ditanggung atau dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam masa depan.
3. Berfungsi untuk mengimplementasikan perlukan akuntansi terhadap setiap
kegiatan perusahaan lalu menyajikannya dalam suatu bentuk informasi laporan
keuangan fiskan maupun dalam bentuk sebuah laporan keuangan komersial.
4. Berfungsi untuk mendokumentasikan perpajakan dengan baik, dan untuk dijadikan
bahan evaluasi.
5. Untuk mengelolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan
keuangan yang berisi perhitungan perpajakan.

2.8 Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Perpajakan
1. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang penghitungannya didasarkan peraturan
perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

2. Pajak Penghasilan Final
Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang sifatnya final atau
setelah melunasinya, kewajiban pajak sudah selesai dan penghasilan dikenakan
pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan penghasilan jenis lain yang
terkena pajak yang kena pajak penghasilan tidak final. Pajak jenis ini dikenakan
kepada jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu.

11

3. Laba
Laba adalah keuntungan atau kerugian bersih selama satu periode sebelum
dikurangi beban pajak
4.Penghasilan Kena Pajak,Laba Fiskal (Taxable Profit) atau Rugi Pajak (Tax Loss)
Laba atau rugi dalam satu periode yang dihitung dengan dasar peraturan
perpajakan dan menjadi dasar perhitungan.
5.Beban Pajak (Tax Expense) atau Penghasilan Pajak (Tax Income)
Jumlah agregat pajak saat ini (current tax) dan pajak tangguhan (Deferred Tax)
yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode
6.Pajak Kini (Current Tax)
Jumlah pajak penghasilan terutang (payable) atas penghasilan kena pajak pada
satu periode
7.Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liabilities)
Pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
perbedaan temporer kena pajak.
8.Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Assets)
Jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang
sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa
kompensasi kerugian penghasilan.
2.9Penghapusan Piutang Menurut Akuntansi Pajak
Pasal 6 ayat (1) huruf h UU No.36 Tahun 2008 mengatur, beban piutang tidak
tertagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak; dan

12

3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi
pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis
mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur
yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus;
atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk
jumlah utang tertentu;
Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan
piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf
k; yang pelaksanaamya diatur lebih lanjut dengan berdasarkan Menteri Keuangan.
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya
sepanjang Wajib Pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba-rugi
komersial dan telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.
Yang dimaksud usaha maksimal atau terakhir apabila merujuk pada Pasal 6 ayat (1)
huruf h UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 jo.
UU PPh jelas menegaskan bahwa pembebanan penghapusan piutang tidak tertagih
menganut prinsip realisasi dengan menggunakan Metode Penghapusan Langsung
(Direct Write-off Method) sepanjang memenuhi syarat-syarat di atas.
Metode Penyisihan tidak diperkenankan oleh peraturan perpajakan, sehingga
apabila WP menggunakan metode Penyisihan maka harus melakukan koreksi dan
melakukan pembebanan dengan menggunakan metode langsung atas piutang yang
tidak dapat ditagih yang telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan
perpajakan.
2.10

Sifat Akuntansi Perpajakan

Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa
dalam membayarnya atau pembayarannya. Namun karena dipaksakan ini sering
terjadi ketika petugas pajak berlaku semauanya atau tidak adil dalam menjalankan

13

tugasnya. Ini bisa terjadi karena disebabkan dengan banyaknya para wajib pajak
yang tidak menaati kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta
adanya kekeliruan saat mencatat transaksi perpajakan.
2. Pajak merupakan suatu alat yang penggunaanya untuk membiayai beban atau
pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai
sumber kegiatan operasional pemerintahan. Para wajib pajak tidak menerima
imbalan jasa secara langsung, tetapi wajib pajak mendapat perlindungan dari
negaranya berupa pelayanan yang sesuai dengan haknya.
2.11 Akun Akuntansi Perpajakan
1.Neraca
1).Sisi Aset
Pajak Dibayar di Muka (Prepaid Tax)
o PPh 22, 23, 24, 25, 28A
o PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan
o Pajak Masukan

2) Sisi Kewajiban
Utang Pajak (Tax Payable)
o PPh 21, 23, 26, 29
o Pajak Keluaran

2. Laporan Laba Rugi
1) Beban pajak Penghasilan
(Income Tax Expense)
2) PBB
o Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan,
o Bea Materai yang dicatat sebagai beban operasional,

14

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah
dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan
sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah
dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakkan untuk membayar pengeluaran
umum.
Akuntansi Pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus untuk
memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan
pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka
mengefisienkan beban pajak (Tax Planning).
Dalam sebuah perusahaan pastinya akan membuat laporan keuangan komersial
yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan namun menurut undang-undang
perpajakan tidak sema pendapatan dan beban itu masuk ke laporan keuangan fiskal.
Maka antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu memiliki
perbedaan yaitu perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Namun kedua laporan tersebut

15

juga memiliki hubungan yang erat yang dapat mempermudah akuntan melaporkan
pemungutan pajak seuatu perusahaan.

16

3.2 Kritik dan Saran
Dengan adanya perbedaan antara laporan akuntansi keuangan dan
laporan akuntansi perpajakan itu bisa menjadi celah untuk perusahaan
memperkecil penghasilan agar pajak yang dibayar tidak terlalu besar. Dengan
begitu pemerintah harus lebih memperketat undang – undang perpajakan agar
tidak terjadi manipulasi data keuangan. Sebagai Wajib Pajak (Pribadi/Badan) kita
harus bangga bisa membayar pajak karena dengan membayar pajak kita ikut
memajukan Negara.

17

DAFTAR PUSTAKA

Siti Resmi.2014.Perpajakan Teori dan Kasus.Edisi 8.Jakarta.Salemba Empat.

Sofiah Imas. 2017. Penjelasan Konsep Dasar Akuntansi. Terdaftar pada :
http://imassfh.blogspot.com/2017/01/akuntansi-perpajakan.html

Guruakuntansi.co.id. 2018. Prinsip Dasar Akuntansi Perpajakan. Terdaftar
pada :
https://guruakuntansi.co.id/konsep-akuntansi-pajak/

18

Judul: Akuntansi Perpajakan "konsep Dasar Akuntansi Pajak"

Oleh: Dita 957


Ikuti kami