Akuntansi Perpajakan

Oleh Agil Rahman

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dosen Pengampu :
Wirmie Eka Putra, S.E,M.Si
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
Disusun Oleh :
MOHAMMAD AGIL RAHMAN
C0C018014

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2020

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah
dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Strategi Ekspor
Produk Tekstil Indonesia ke Pasar Asia”. Studi ini merupakan ranah kajian Ilmu Ekonomi
Internasional.
Penulis memiliki ketertarikan terhadap strategi ekspor produk tekstil Indonesia,
khususnya untuk ekspansi di pasar Asia. Produk tekstil Indonesia telah dikenal kualitasnya.
Nilai ekspor produk tekstil pun terus mengalami peningkatan. Hal ini juga terjadi pada ekspor
ke negara –negara di Asia. Penulis merasa penting untuk mengetahui serta memetakan
strategi ekspor produk tekstil yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya untuk ekspansi di
pasar Asia. Dengan mengetahui strategi ini, maka Indonesia bisa terus mendorong ekspor
produk tekstil ini dan mengetahui apa kekuatan yang dimiliki, sekaligus kelemahannya.
Dengan makalah ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dari para pembaca
mengenai strategi ekspor yang dilakukan Indonesia. Penulis juga ingin agar tulisan ini bisa
bermanfaat bagi para pelaku ekspor produk tekstil dan berbagai pihak lain terkait yang bisa
memanfaatkannya. Jika terdapat saran dan kritik mengenai apa yang dibahas dalam makalah
ini, penulis terbuka untuk menerimanya.

1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................ 1
DAFTAR ISI....................................................................................... 2
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................... 3
A. Latar Belakang............................................................................... 3
B. Rumus Masalah............................................................................................. 4
C. Tujuan Penulisan.......................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN.............................................................................. 5
A. PPh 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah…………………..
B. PPh 22 atas transaksi industry tertentu dan penjualan BBM,Gas, dan
pelumas …………………………………………………………………..
C. PPh pasal 23 dari dividen , bunga , royalty ,hadiah ,sewa, dan modal
jasa …………………………….............................................................

BAB III PENUTUP...........................................................................

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan
Krisis di Asia diwarnai dengan arus modal keluar netto (net capital outflows) dalam jumlah
yang sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat telah mendorong perhatian internasional
yang lebih besar pada destabilizing effect dari arus modal jangka pendek terhadap perekonomian.
Arus modal dalam bentuk pinjaman bank-bank komersial ke negara-negara kawasan Asia1 pada
periode krisis mengalami penurunan drastis dari arus masuk bersih (net inflows) sebesar US$ 80,1
milyar tahun 1996 menjadi arus modal keluar bersih (net outflows) sebesar US$14,5 milyar pada
tahun 1997 dan net outflows sebesar US$59,6 miliar pada tahun 1998. Krisis tersebut telah
mendorong beberapa negara berkembang mulai meninjau kembali kebijakan-kebijakannya yang
berkaitan dengan kontrol devisa dan aliran modal (exchange and capital control) dalam rangka
mengantisipasi dan meminimumkan resiko yang akan dihadapi dalam transaksi modal, khususnya
arus modal jangka pendek yang diduga sebagai pemicu terjadinya kekacauan dalam sistem keuangan
global. Pemberlakuan kontrol modal menjadi perdebatan di kalangan ekonom domestik dan
internasional, terlebih kini IMF tengah dalam proses mempersiapkan ketentuan mengenai capital
account convertability. Terjadinya krisis di Asia Timur tahun 1997-1998 telah mempopularkan
argumentasi bahwa mobilitas modal sangat menganggu stabilitas ekonomi dan bahwa negaranegara emerging akan memperoleh manfaat dengan membatasi arus modal2 . Beberapa ekonom
akhir-akhir ini telah berargumentasi bahwa globalisasi telah berjalan terlalu jauh dan bahwa
mobilitas modal yang bebas telah menciptakan sistem keuangan internasional yang tidak stabil.
Misalnya, Krugman3 menyatakan bahwa : KEMUNGKINAN PENERAPAN KEBIJAKAN ARUS MODAL
JANGKA PENDEK DAN DAMPAKNYA BAGI STABILITAS NILAI TUKAR Yati Kurniati * * Yati Kurniati :
Peneliti Ekonomi Yunior di bagian Studi Ekonomi dan Lembaga Internasional, Direktorat Riset
Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia 1 Negara-negara yang tercakup dalam kawasan
Asia untuk laporan ini adalah Indonesia, China, India, Malaysia, Philipina, Kore Selatan dan Thailand
(IIF, Capital Flows to Emerging Market Economies, 13 April 2000). 2 Sebastian Edward, 1999, “How
Effective Are Capital Controls?” NBER Working Paper No.7413. (Cambridge, November 1999). 3 Paul
Krugman, 1999.”Depression Economics Returns” Foreign Affairs No.78. hal. 74. Kemungkinan
Penerapan Kebijakan Arus Modal Jangka Pendek dan Dampaknya Bagi Stabilitas Nilai Tukar 143
“Sooner or later we will have to turn the clock at least part of the way back: to limit capital flows for
countries that are unsuitable for either currency unions or free floating.” Joseph Stiglitz4 , Chief
economist Bank Dunia menyatakan bahwa : “pasar yang bergejolak merupakan suatu kenyataan
yang tidak dapat dilepaskan. Negara berkembang perlu mengatasi gejolak tersebut. Mereka dapat
mempertimbangkan kebijakan yang dapat membantu menstabilkan ekonomi. Jagdish Bhagwati5 and
Richard Cooper6 berpendapat bahwa dalam dunia dengan informasi yang tidak sempurna, mobilitas
modal yang bebas cenderung untuk memperbesar distorsi yang sudah ada, menciptakan situasi
moral hazard, mendorong pengambilan resiko yang berlebihan dan menyebabkan krisis yang besar
dan berbiaya mahal. Pertimbangan lain yang mendasari pemberlakuan kontrol modal dalam derajat
tertentu adalah bahwa transaksi modal memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi
perdagangan barang dan jasa, dimana pasar keuangan sering kali diwarnai dengan panics, manias
dan crashes.7 Informasi yang tidak sempurna, dan aspek psikologi sosial dapat memicu volatilitas

harga financial asset secara ekstrim. Ketakutan terhadap terjadinya self fulfilling financial panics
mendasari keputusan beberapa negara di dunia untuk memberlakukan kontrol terhadap arus modal
jangka pendek, terutama arus modal masuk. Hal ini disebabkan karena aliran modal jangka panjang
(PMA) tidak mudah terpengaruh jika terjadi perubahan sikap investor secara mendadak (panic). Hal
ini terbukti pada krisis Asia dimana FDI tidak mengalami perubahan yang berarti selama tahun 1997.
Namun demikian disadari bahwa kontrol terhadap arus modal memiliki opportunity cost, dimana
investor tidak akan mendapatkan return setinggi jika tidak ada kontrol aliran modal. Namun jika
terjadi kepanikan, maka pemberlakuan kontrol modal dapat menghindarkan terjadinya actual costs.
Hal ini dibuktikan oleh pengalaman negara-negara yang selama krisis Asia relatif tidak terpengaruh
oleh kepanikan yang terjadi di pasar keuangan Asia seperti China. Aspek negatif kontrol modal yang
harus dicegah adalah terjadinya korupsi dan distorsi pasar. Namun demikian dengan desain yang
baik dan didasarkan pada mekanisme pasar maka diharapkan restriksi terhadap aliran modal
tersebut dapat diberlakukan secara efektif dengan distorsi yang minimal. Kita perlu menyadari
bahwa liberalisasi arus modal bukan berarti menjadikan transaksi modal tidak memiliki regulasi sama
sekali. Pemberlakuan pembatasan-pembatasan 4 Joseph Stiglitz, 1999,”Bleak Growth Prospects for
the Developing World”, International Herald Tribune, April 10-11, 1999, hal.6. 5 Jagdish Bhagwati,
1998. The Capital Myth: The Difference Between Trade in Widgets and Trade in Dollars” Foreign
Affairs, 77, hal. 7-12. 6 Richard N. Cooper.1998.”Should Capital Account Convertability be a World
Objective?” Essays in International Finance No.207. 7 Don Hanna and Fred Hu, 1998 “Capital Control
in Asia”, Economic Research Goldman Sachs, October 20, 1998 144 Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan, Desember 2000 pada jenis transaksi modal tertentu dapat diberlakukan sambil
memberikan waktu kepada pasar keuangan untuk mempersiapkan prakondisi sebelum
mengimplementasikan liberalisasi keuangan yang lebih jauh, yaitu dengan memperkuat lingkungan
dimana pasar dapat berfungsi dengan regulasi dan supervisi yang tepat, restrukturisasi lembaga
keuangan yang lemah, dan meningkatkan keterbukaan informasi. Tahap perkembangan ekonomi
serta stabilitas sistem keuangan domestik suatu negara patut menjadi pertimbangan utama dalam
membuka neraca modal. Negara yang pasar keuangan dan kelembagaannya telah maju dapat lebih
baik dalam menarik arus modal portfolio dan akan cukup kuat bertahan menghadapi kemungkinan
berbaliknya arus modal, dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Dalam
perkembangannya, negara-negara berkembang seringkali mempercepat proses liberalisasi atas
dorongan dari negara-negara maju, padahal secara kelembagaan negara-negara berkembang ini
belum mempunyai infrastruktur yang cukup kuat untuk dapat mengakomodasikan arus modal
internasional yang tinggi volatilitasnya.

B. RUMUS MASALAH
1. BAGAIMANA KONSEP PPH 22 ATAS PENJUALAN KEPADA BENDAHARA PEMERINTAH
2. BAGAIMANA KONSEP PPH 22 ATAS TRANSAKSI INDUSTRY TERTENTU DAN PENJUALAN
BBM, GAS, DAN PELUMAS
3. BAGAIMANA KONSEP PPH 23 DARI DIVIDEN, BUNGA,ROLALTY, HADIAH, SEWA, DAN
MODAL JASA

C. TUJUAN MASALAH
1. UNTUK MENGETAHUI KONSEP PPH 22 ATAS PENJUALAN KEPADA BENDAHARA
PEMERINTAH
2. UNTUK MENGETAHUI KONSEP PPH 22 ATAS TRANSAKSI INDUSTRY TERTENTU DAN
PENJUALAN BBM, GAS, DAN PELUMAS
3. UNTUK MENGETAHUI KONSEP PPH 23 DARI DIVIDEN, BUNGA,ROLALTY, HADIAH, SEWA,
DAN MODAL JASA

BAB II PEMBAHASAN
A. PPh 22 atas penjualan kepada bendahara pemerintah
Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)
Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan
Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak
yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan
kegiatan perdagangan barang.
Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya,
ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya,
seperti PPh 21 atau pun PPh 23.
Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang
yang dianggap “menguntungkan”, sehingga baik penjual maupun
pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut.
Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun
pembelian.

Pemungut PPh Pasal 22
Bendahara & badan-badan yang memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari
pembelian adalah:
1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas objek
PPh Pasal 22 impor barang;
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai
pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi
atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya,
berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang
persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat
Perintah Membayar yang diberikan delegasi oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian
barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan, yang meliputi:
o PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi

Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT
Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya
(Persero), PT Krakatau Steel (Persero);
o Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan
pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan
untuk keperluan kegiatan usahanya.
Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh
Pasal 22 saat penjualan adalah:
1. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang
kegiatan usahanya:
o mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian,
peternakan, dan perikanan; dan
o menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan
eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan,
pertanian, peternakan, dan perikanan.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015,
pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib
pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong
sangat mewah.

Objek PPh Pasal 22
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat
lampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor barangbarang mewah tertentu.

Tarif PPh Pasal 22
1. Atas impor:
o yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai
impor;
o non-API = 7,5% x nilai impor;
o yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara
Pemerintah, BUMN/BUMD = 1,5% x harga pembelian (tidak termasuk
PPN dan tidak final.)
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
o Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
o Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
o Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
o Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
4. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian
(tidak termasuk PPN)

5. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API = 0,5% x nilai impor.
6. Atas penjualan
o Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp
20.000.000.000,o Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp
10.000.000.000,o Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan
lebih dari 500 m2.
o Apartemen, kondominium,dan sejenisnya dengan harga jual
atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas
bangunan lebih dari 400 m2.
o Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang
dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi
purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga
jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan
kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual
tidak termasuk PPN dan PPnBM.
7. Untuk yang tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif
PPh Pasal 22.

B. PPh 22 atas transaksi industry tertentu dan penjualan BBM,Gas, dan
pelumas
1. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian
bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya
atau ekspornya.
2. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas
tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari
badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau
importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
 Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain
penyalur/agen bersifat tidak final
 Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian
(tidak termasuk PPN)
Wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh
Pasal 22 saat penjualan adalah:
1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas
penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;

2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek
(APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan
kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan
pelumas;
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang
merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi
dengan industri antara dan industri hilir.

Objek PPh Pasal 22
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016, lihat
lampiran berikut ini mengenai objek PPh Pasal 22 berupa impor
barang-barang mewah tertentu.

Tarif PPh Pasal 22
Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen
atau importir bahan bakar minyak,gas, dan pelumas adalah sebagai
berikut:
o Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final.
Selain penyalur/agen bersifat tidak final
Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor
dari pedagang pengumpul ditetapkan = 0,25 % x harga pembelian
(tidak termasuk PPN)

C. PPh pasal 23 dari dividen , bunga , royalty ,hadiah ,sewa, dan modal
jasa
1. Pemotong PPh Pasal 23
a. Badan pemerintah
b. Subjek pajak badan dalam negeri
c. Penyelenggaraan kegiatan
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
f. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak
sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya:


Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat,
pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.



Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran
berupa sewa.



Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain
tanah dan bangunan saja.
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
a. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan
b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal
23
Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Rincian
detailnya bisa dilihat di bawah ini.
1. Dividen
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan
pengembalian utang
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan
(PPh), yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi
yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari
penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana
dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang (UU) PPh
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU
PPh.

Jenis Penghasilan yang Dikecualikan PPh
Pasal 23
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian
daftar berikut ini:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP
dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:


dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;



bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan
dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;



bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya
tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk
pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;



Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;



Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang
berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang
diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif
dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.
1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:
a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan
royalti;
b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya:
a. Jasa penilai;
b. Jasa aktuaris;
c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d. Jasa hukum;
e. Jasa arsitektur;
f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
g. Jasa perancang;
h. Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT;
i. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;

j. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
l. Jasa penebangan hutan.
5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal
23.
6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan
yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo
pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak
termasuk:
a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga
kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur
pembelian);
c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada
pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian
tertulis);
d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran
sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga
(dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak
ketiga).
Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:
a. atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
b. dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak
yang bersifat final.

Ketentuan Tambahan yang Mengatur
tentang PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa hal lain yang bisa menjadi referensi Anda dalam
melakukan pembayaran pajak.
1. Pembayaran PPh Pasal 23
Pembayaran yang dilakukan pihak pemotong bisa dilakukan dengan cara membuat ID
Billing terlebih dahulu untuk kemudian membayarnya melalui bank yang telah disetujui
Kementerian Keuangan. Sementara jatuh temponya adalah tanggal 10, satu bulan setelah
bulan terutang PPh Pasal 23.

2. Bukti Potong PPh Pasal 23
Sebagai bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong, pihak pemotong wajib memberikan bukti
potong (rangkap pertama) yang sudah dilengkapi pihak yang dikenakan pajak tersebut.
3. Pelaporan PPh Pasal 23
Pelaporan dilakukan pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Lalu bisa
melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20,
sebulan setelah bulan terutang PPh Pasal 23

BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dengan latar belakang tersebut kiranya menjadi penting bagi Bank Indonesia untuk memahami
berbagai bentuk kontrol arus modal tersebut yang telah diterapkan oleh berbagai negara dengan
tujuan masing-masing bentuk kontrol tersebut, serta mempertimbangkan dampak dari
penerapannya terhadap makroekonomi. Studi ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai
kemungkinan penerapan kebijakan kontrol modal tertentu bagi perekonomian Indonesia, baik dari
segi kelembagaan, infrastruktur maupun aspek makroekonomi. Tentunya tanpa mengabaikan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati Indonesia dengan lembaga-lembaga internasional.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : a. Mempelajari bentuk-bentuk
kebijakan arus modal yang diterapkan oleh berbagai negara sesuai dengan tujuan dari penerapan
kebijakan kontrol modal, b. Mengidentifikasi berbagai manfaat dan biaya dari penerapan kebijakan
tersebut, serta prakondisi yang diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kebijakan arus
modal, c. Mengkaji dampak penerapan kebijakan arus modal di Indonesia terhadap nilai tukar
rupiah, dan d. Mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan arus modal di Indonesia
Sumber : https://core.ac.uk/download/pdf/234038779.pdf

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal22#:~:text=Pemungut%20PPh%20Pasal%2022,%2C5%25%20dari%20pembelian
%20adalah%3A&text=Bank%2Dbank%20Badan%20Usaha%20Milik,bahan
%20untuk%20keperluan%20kegiatan%20usahanya
https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-23-penjelasan-tarif-dan-perhitungannya

Judul: Akuntansi Perpajakan

Oleh: Agil Rahman


Ikuti kami