Akuntansi Perpajakan

Oleh Agil Rahman

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Dosen Pengampu :
Wirmie Eka Putra, S.E,M.Si
Gandy Wahyu Maulana Zulma, M.S.Ak
Disusun Oleh :
MOHAMMAD AGIL RAHMAN
C0C018014

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
2020

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah
dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Strategi Ekspor
Produk Tekstil Indonesia ke Pasar Asia”. Studi ini merupakan ranah kajian Ilmu Ekonomi
Internasional.
Penulis memiliki ketertarikan terhadap strategi ekspor produk tekstil Indonesia,
khususnya untuk ekspansi di pasar Asia. Produk tekstil Indonesia telah dikenal kualitasnya.
Nilai ekspor produk tekstil pun terus mengalami peningkatan. Hal ini juga terjadi pada ekspor
ke negara –negara di Asia. Penulis merasa penting untuk mengetahui serta memetakan
strategi ekspor produk tekstil yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya untuk ekspansi di
pasar Asia. Dengan mengetahui strategi ini, maka Indonesia bisa terus mendorong ekspor
produk tekstil ini dan mengetahui apa kekuatan yang dimiliki, sekaligus kelemahannya.
Dengan makalah ini, penulis berharap dapat menambah wawasan dari para pembaca
mengenai strategi ekspor yang dilakukan Indonesia. Penulis juga ingin agar tulisan ini bisa
bermanfaat bagi para pelaku ekspor produk tekstil dan berbagai pihak lain terkait yang bisa
memanfaatkannya. Jika terdapat saran dan kritik mengenai apa yang dibahas dalam makalah
ini, penulis terbuka untuk menerimanya.

1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................ 1
DAFTAR ISI....................................................................................... 2
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................... 3
A. Latar Belakang............................................................................... 3
B. Rumus Masalah............................................................................................. 4
C. Tujuan Penulisan.......................................................................................... 4
BAB II PEMBAHASAN.............................................................................. 5
A. Konsep perhitungan dan pencatatan Pph
pasal 25…………………………..…..……………………….....
B. Mekanisme pengkreditan pajak ……………………………..
C. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan ……...........................................

BAB III PENUTUP...........................................................................

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak
Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang - undang Dasar 1945, pemungutan pajak
harus didasarkan pada undang - undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh
rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk itu dasar Pajak Penghasilan pasal 25
adalah Undang - undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pada umumnya undang undang perpajakan haruslah memenuhi rasa keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum. Tujuan
utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan
dalam penyedian barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Untuk
memenuhi tujuan tersebut diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik, walaupun hampir tidak
ada sistem pemungutan pajak yang optimal, namun sistem pajak yang kurang tepat desainnya akan
berdampak kurang baik sehingga dapat mengakibatkan beberapa impikasi seperti : ketidak cukupun
penerimaan, distorsi yang memperlemah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, kekurang adilan
pembagian beban pajak, dan masalah administrasi (kompleks, penggelepan, dan penyelundupan,
serta penyalahgunaan wewenang). Oleh karena itu criteria sistem pemungutan pajak harus
mempertimbangkan hal-hal diatas.
1.PPh menurut SPT tahunan lalu

Rp. 114.318.545

2.Pengurangan / Kredit Pajak
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23

Rp. 17.678.123

PPh Pasal 24

-

3.Total Kredit Pajak (Pengurangan)

Rp. 17.678.123

4.Dasar Penghitungan Angsuran

Rp. 96.640.422

B. RUMUS MASALAH
1. BAGAIMANA KONSEP PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 25
2. BAGAIMANA KONSEP MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK
3. APA SAJA JENIS PAJAK YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

C. TUJUAN MASALAH
1. UNTUK MENGETAHUI KONSEP PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PSAL 25
2. UNTUK MENGETAHUI KONSEP MEKANISME PENGKREDITAN PAJAK
3. UNTUK MENGETAHUI APA SAJA JENIS PAJAK YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

BAB II PEMBAHASAN

A. Konsep perhitungan dan pencatatan Pph pasal 25
Perhitungan PPh Pasal 25 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung dengan ketentuan. Pada
umumnya, cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan pada data SPT Tahunan tahun sebelumnya.
Artinya, kita mengasumsi bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun sebelumnya.
Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun pajak sekarang sudah
berakhir. Selisih tersebut yang nantinya akan kita bayarkan sebagai kekurangan pajak akhir tahun
atau yang biasa dinamakan sebagai PPh Pasal 29. Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka
kondisi ini dinamakan restitusi atau wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran pajak yang
telah dilakukan. Biasanya angsuran pajak tersebut adalah sebesar Pajak Penghasilan yang akan
terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12
(banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak).
Misal, SPT Tahunan 2015 menunjukkan data sebagai berikut: Pajak Penghasilan terutang
Rp50.000.000,00 Kredit Penghasilan terutang Rp35.000.000,00 Maka, PPh Pasal 25 tahun 2016 yang
harus dibayar tiap bulan adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan terutang Rp50.000.000,00 Kredit
Pajak PPh Pasal 21,22,23 dan 24 Rp35.000.000,00 - Jumlah Rp15.000.000,00 Triastuty Wulanjune
Sejanto, Inggriani Elim, Victorina Z. Tirayoh 467 PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2016 = Jumlah
pengurangan dari pajak penghasilan terutang yang dikurangi dengan kredit pajak : 12 =
Rp1.250.000,00 Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun
2016 adalah sebesar Rp1.250.000,00
Pencatatan PPh Pasal 25 Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat dikatakan bahwa Pencatatan
Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Venus Kumersot Raya sudah sesuai dengan ketentuan umum
dan tata cara perpajakan yang berlaku.

B. Mekanisme pengkreditan pajak
Pengkreditan faktur pajak masukan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai
berikut:
1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak
keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan atas perolehan barang modal sebelum berproduksi
(sehingga belum melakukan penyerahan kena pajak) dapat
dikreditkan.
3. Pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang BKP atau JKP terkait
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan
penyerahan kena pajak.

C. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan
1. PPN atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang
bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
2. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung
dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan
dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen PKP.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan
station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau
disewakan.
4. PPN atas perolehan BKP/JKP yang didapat dari luar daerah paben
sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP.
5. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada UU
No. 42/2009 Tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (5) atau (9) atau
tidak mencantumkan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) pembeli/penerima BKP/JKP.
6. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan
JKP dari luar daerah pabean dimana faktur pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 42/2009 Tentang
PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (6).
7. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukan ditagih dengan
menggunakan penerbitan ketetapan pajak.
8. PPN atas perolehan BKP/JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan
dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN, yang ditemukan
pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP.
9. PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal
atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi.
10. Faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi
pengkreditan, yakni 3 bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan,
tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak
yang sama, tidak dapat dikreditkan pada untuk masa pajak lebih dari
3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
11. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan
sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP/JKP
tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan.

BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dengan materi yang telah dijelaskan melalui point - point diharapkan mengetahui bagaimana
cara mencatat dan menghitung angsuran pajak melalui/secara akuntansi. Dan mengetahui
konsep perhitunagn dan pencatatan Pph pasal 25 dan mekanisme pengkreditan pajak dan
jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan
Sumber : https://accounting.binus.ac.id/2018/11/27/psak-13-2015-properti-investasi/
file:///C:/Users/Acer/Downloads/19644-39807-1-SM.pdf
https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajakmasukan#:~:text=Pengkreditan%20faktur%20pajak%20masukan%20memiliki,penyerahan
%20kena%20pajak)%20dapat%20dikreditkan.
https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-yang-tidak-dapat-dikreditkan

Judul: Akuntansi Perpajakan

Oleh: Agil Rahman


Ikuti kami