Akuntansi Perpajakan

Oleh Dewina Sibarani

19 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Perpajakan

AKUNTANSI
PERPAJAKAN

AKUNTANSI
PERPAJAKAN

Eddy Supriyanto

AKUNTANSI PERPAJAKAN
Oleh

: Eddy Supriyanto


Edisi Pertama
Cetakan Pertama, 2011
Hak Cipta  2011 pada penulis,
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Ruko Jambusari No. 7A
Yogyakarta 55283
Telp.
: 0274-889836; 0274-889398
Fax.
: 0274-889057
E-mail : info@grahailmu.co.id

Supriyanto, Eddy

AKUNTANSI PERPAJAKAN/Eddy Supriyanto

- Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2011
xii + 180 hlm, 1 Jil. : 23 cm.
ISBN:

978-979-756-

1. Akuntansi

2. Perpajakan

I. Judul

K ATA PENGANTAR

D

engan memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT, penyusun
telah menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku
ini disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku hingga tahun 2010, selain itu buku ini disediakan pula contohcontoh soal di bidang perpajakan berserta petunjuknya sehingga sangat
mudah dipahami oleh para pembaca.
Praktik perpajakan di indonesia saat ini telah berkembang begitu
pesat megikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukan
dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen
Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di indonesia. Dengan
peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi
wajib itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah
pajaknya, karena sistem perpajakan di indonesia lambat-laun secara
global sudah.mengarah pada self asessment system. Kebanyakan
masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk itulah, penulis
mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di
Indonesia.

vi

Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan pada hasil penelitian edy & Ajeng (2010) mengenai
pengaruh tingkat Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak
Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak di Kabupaten Grobogan bahwa
Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja
penerimaan pajak bumi dan bangunan, kondisi ini terjadi karena
kesadaran wajib pajak Kabupaten Grobogan dalam membayar pajak
dibentuk oleh dimensi persepsi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak,
karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Kesadaran wajib
pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat Kabupaten Grobogan
muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya
pengetahuan perpajakan masyarakat Kabupaten Grobogan melalui
pendidikan perpajakan baik formal maupun informal akan berdampak
positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
Pengetahuan masyarakat mengenai pajak saat ini sangat minim sekali,
sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga
minim.
Untuk itu buku ini disusun agar dapat memberikan masukan dan
pengetahuan kepada wajib pajak untuk memotong, membayar dan
melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain untuk wajib pajak pada
umumnya, buku ini utamanya ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi
yang duduk di perguruan tinggi yang mengambil mata kuliah hukum
pajak maupun perpajakan. Namun tidak menutup kemungkinan buku
ini juga berguna para kalangan praktisi di bidang perpajakan seperti
konsultan pajak, staf perusahaan yang bekerja dibagian tax dan lain
sebagainya.
Buku ini terdiri dari 13 Bab dan dilengkapi glosarium penting
di dalam pajak serta daftar pustaka yang relevan. Semua bab
dilengkapi dengan dasar hukum-dasar hukum yang jelas dan update
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di indonesia. Para
pembaca diharapkan dapat memahami terlebih dahulu mengenai
konsep dasar dari akuntansi pada bab 1. Setelah memahami konsep
ini diharapkan dapat memahami transaksi-transaksi yang berkaitan

Akuntansi
KataPerpajakan
Pengantar

vii

dengan kewajiban perpajakanya. Untuk itu pada masing-masing bab
disajikan contoh kasus beserta pembahasannya dan juga latihan soal
untuk dapat lebih memahami konsep akuntansi dan perpajakan secara
lebih mendalam.
Buku ini secara langsung telah direview oleh pegawai pajak
dibagian Tax Audit di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan, yaitu
Bapak Tirsono, Msi, Akt, untuk itu penulis mengucapkan banyakbanyak terima kasih. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan
dalam menyajikan buku ini, maka penyusun mohon kritik dan saran
untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga
buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penyusun. Amin.

Semarang, April 2011



Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

ix

BAB 1 PENGERTIAN AKUNTANSI PAJAK

1

A.
B.
C.

Pendahuluan
Pembukuan Vs Pencatatan
Proses Akuntansi Perpajakan

BAB 2 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK
PENJUALAN BARANG MEWAH (PPnBM)
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Pendahuluan
Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
Objek Pajak
Faktur Pajak
Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Dasar Pengenaan Pajak

BAB 3 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
A.
B.

Pendahuluan
Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pa sal 21

2
3
5
15
16
17
19
23
26
26
35
36
37

x

Akuntansi Perpajakan

BAB 4 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
A.
B.
C.
D.

Pendahuluan
Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang
Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
Dasar Pengenaan Pajak

BAB 5 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
A.
B.
C.
D.
E.

Pendahuluan
Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23
Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP

BAB 6 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
A.
B.
C.

Pendahuluan
Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24
Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24

BAB 7 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2)
A.
B.
C.

Pendahuluan
Objek Pajak
Tarif PPh Pasal 4 (2)

43
44
46
47
48
53
54
55
56
57
57
61
62
63
64
67
68
69
70

BAB 8 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A, 29,
DAN 31E
75
A.
B.
C.
D.

Pendahuluan
Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
Perlakuan Khusus perhitungan PPh Terutang untuk
Wajib Pajak Badan
Beberapa Ketetentuan Kaitannya dengan Pajak
Penghasilan Pasal 25

76
78
80
83

Pengertian Akuntansi
Daftar
Pajak
Isi

BAB 9 AKUNTANSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

xi
93

Pendahuluan
94
Objek Pajak Bumi dan Bangunan
95
Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
96
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
97
Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi dan
Bangunan
98
Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta Penerapannya
dalam Menghitung PBB
99
Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
105

BAB 10 AKUNTANSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB)
109
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.
I.

J.

Pendahuluan
110
Objek BPHTB
111
Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB
112
Tarif Pajak
113
Dasar Pengenaan BPHTB
113
Pengenaan BPHTB
114
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) Ditetapkan Secara Regional Paling
Banyak
114
Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang 115
Tempat Pajak Terutang Adalah Di Wilayah Kabupaten,
Kota, Atau Propinsi Yang Meliputi Letak Tanah Dan
Bangunan.
116
Cara Penghitungan BPHTB
116

BAB 11 AKUNTANSI BEA MATERAI
A.
B.
C.
D.

Pendahuluan
Subjek Bea Materai
Saat Terutang Bea Meterai
Objek Bea Materai

121
122
123
123
124

xii

Akuntansi Perpajakan

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai:
125
Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
126
Cara Pelunasan Bea Meterai
127
Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Mengguna­kan
Mesin Teraan Meterai
128
Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan Ijin
Penggunaan Mesin Teraan Meterai
128
Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian
Kemudian
129
Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai
130

BAB 12 REKONSILIASI FISKAL
A.
B.
C.

Pendahuluan
Beda Waktu dan Beda Tetap
Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

BAB 13 AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN
A.
B.
C.

Pendahuluan
Penilaian dan Pengakuan
Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan

131
132
133
154
165
166
167
169

GLOSARIUM 175
DAFTAR PUSTAKA

179

BAB 1

Pengertian Akuntansi Pajak

1

PENGERTIAN
AKUNTANSI PAJAK

B

ab ini merupakan pengantar yang harus anda fahami sebelum
mempelajari bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini, pertama kita
akan membahas mengenai pengertian Akuntansi Pajak, lalu selanjutnya
akan dibahas mengenai proses atau siklus akuntansi itu sendiri hingga
dapat disusun laporan keuangan komersial dan laporan keuangan
fiskal. Disamping itu juga akan disediakan pula Dasar Hukum dan
Ketentuan Perundang-undangan perajakan yang berlaku saat ini serta
Stándar Akuntansi Keuangan yang mengatur mengenai perpajakan.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu membedakan antara pembukuan dan pencatatan di dalam
akuntansi perpajakan
3. Menjelaskan secara jelas mengenai siklus akuntansi komersial dan
siklus akuntansi fiskal
4. Mampu menyusun dan membuat Neraca Lajur untuk persiapan
pembuatan laporan keuangan

2

Akuntansi Perpajakan

5. Mengerti bentuk dari Laporan Keuangan Komersial mulai dari
Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan serta Laporan
Rekonsiliasi Fiskal

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

-

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan,
Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan UndangUndang No 16 Tahun 2009.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46
Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak
Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak.
Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,
pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu
pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau
pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat
(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan
biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara
langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan,
penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan
kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan

Pengertian Akuntansi Pajak

3

pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat
Pemberitahuan Tahunan.
Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah
perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan
serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu.
Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung
besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.
Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi
merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan
pajak yang memliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya
akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda
dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang
membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan
yang berlaku di indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu
disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda
waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan
lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal.

B. Pembukuan Vs Pencatatan
Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1)
disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia
wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat
(2)disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak
orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

4

Akuntansi Perpajakan

bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang
menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun
2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam
1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama
dari tahun pajak yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik
wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB)
diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan
proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan buktibukti yang akurat dan diahiri dengan pembuatan laporan keuangan.
Dari definisi tersebut dapat kita samakan antara pembukuan dengan
akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada
proses pembukuan.
Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya
selama satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menggunakan
pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan
neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau
perkiraan dari wajab sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan
kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga
dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan
akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan
pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga
diperbolehkan. Misalnya WP Andi adalah pengusaha Toko Kelontong
di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan netto pada
tahun 2009 sebesar Rp 100,000,000. JIka diasumsikan prosentase
NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP
Andi adalah sbb:

Pengertian Akuntansi Pajak

5

Dasar Pengenaan Pajak = 30% X Rp 100,000,000


= 30,000,000
PPh Terutang = 5% X Rp 30,000,000
= 1,500,000

C. Proses Akuntansi Perpajakan
Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses
akuntansi seperti biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi
yang akan dicatat. Transaksi ini kaitannya dengan informasi keuangan
yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi non-keuangan. Lalu
transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, lalu
dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan
laporan keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan
atau tahunan. Proses akuntansi secara detail dan juga ilustrasinya dapat
dilihat pada gambar 1 mengenai siklus akuntansi dibawah ini.
Prosesnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Siklus Akuntansi Perpajakan

6

Akuntansi Perpajakan

Keterangan:
1) Jurnal
Suatu transaksi yang terjadi akan dicatat setiap bulannya ke
dalam jurnal baik jurnal untuk mencatat transaksi sehari-hari
maupun jurnal penyesuaian akun-akun nominal seperti biaya dan
pendapatan. Jenis Jurnal ini bisa dibagi menjadi dua yaitu :
a.

Jurnal Umum
Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi
baik yang kredit maupun yang tunai. Jadi semua transaksi
dapat dicatat pada satu jurnal ini. Bentuk Jurnal Umum dapat
dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1 Jurnal Umum

Tanggal
1/1/2010

Keterangan

Debet

Piutang Dagang

Kredit

1,000,000

Penjualan
2/1/2010

1,000,000

Kas

1,000,000
Piutang Dagang

1,000,000

b. Jurnal Khusus
Jurnal Khusus ini dibedakan menjadi empat (4) Jenis Jurnal
diantaranya adalah sebagai berikut :
-

Jurnal Penjualan: Digunakan untuk mencatat transaksi
kaitannya dengan penjualan secara kredit. Tabel 2
dibawah ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Penjualan:
Tabel 2 Jurnal Penjualan
Tanggal

Keterangan

Rp

1/1/2010

Si Budi

1,000,000

2/1/2010

Si Anto

2,000,000

Total

3,000,000

Pengertian Akuntansi Pajak

7


Jurnal:

Piutang Dagang
3,000,000

Penjualan
3,000,000
-

Jurnal Pembelian: Digunakan untuk mencatat transaksi
kaitannya dengan pembelian secara kredit. Tabel 3 dibawah
ini adalah contoh bentuk dari Jurnal Pembelian:
Tabel 3 Jurnal Pembelian
Tanggal

Keterangan

Rp

1/1/2010

Si Cahyo

1,000,000

2/1/2010

Si Ratna

2,000,000

Total

3,000,000


Jurnal:

Pembelian
3,000,000

Hutang Dagang
3,000,000
-

Jurnal Penerimaan Kas: Digunakan untuk mencatat
transaksi kaitannya dengan kas/uang yang masuk ke kas
perusahaan. Tabel 2 dibawah ini adalah contoh bentuk
dari Jurnal Penjualan:
Tabel 4 Jurnal Penerimaan Kas

Tanggal

Keterangan

Debet
(Kas)

Kredit
(Akun Lainnya)

1/1/2010

Penjualan tunai

1,000,000

1,000,000


Jurnal:

Kas
xxx

Penjualan
xxx

Piutang
xxx
-

Jurnal Pengeluaran Kas: Digunakan untuk mencatat
transaksi kaitannya dengan penjualan secara kredit.

8

Akuntansi Perpajakan

Tabel 5 Jurnal Penerimaan Kas
Tanggal

Debet
(Akun Lainnya)

Keterangan

Kredit
(Kas)


Jurnal:

Biaya
xxx

Hutang Dagang
xxx

Kas
xxx
2) Setelah transaksi dijurnal, maka langkah selanjutnya yaitu
Pemostingan. Posting adalah proses menggolongkan suatu jurnal
ke dalam buku besar masing-masing akun yang terkait. Misal :
Jurnal:
Pembelian
3,000,000

Hutang Dagang
3,000,000
Maka cara memposting ke dalam buku besar masing-masing akun
yang terkait adalah sebagai berikut:
Buku Besar
Nama Akun: Pembelian
Tanggal

Keterangan

1/1/2010

Saldo Awal

2/1/2010

Pembelian

Debet

Kredit

Saldo
1,000,000

3,000,000

4,000,000

Buku Besar
Nama Akun: Hutang Dagang
Tanggal

Keterangan

1/1/2010

Saldo Awal

2/1/2010

Pembelian

3,000,000



Debet

Kredit

Saldo
-

3,000,000

Pengertian Akuntansi Pajak

9

3) Proses berikutnya adalah pembuatan Buku Besar Pembantu.
Buku Pembantu ini terdiri dari Buku Pembantu Piutang Dagang,
Buku Pembantu Hutang Dagang, & Buku Pembantu Persediaan.
Buku ini digunakan untuk membantu bagian akuntansi dalam
memonitoring besarnya mutasi hutang/piutang/persediaan untuk
masing-masing suplier/pelanggan/barang.
4) Setelah proses pemostingan maka proses selanjutnya yaitu
pembuatan Neraca Lajur. Neraca lajur dibuat untuk mempermudah
kita membuat laporan keuangan. Pada posisi ini kita harus
memasukan semua akun yang ada beserta saldo akhirnya. Pada
neraca lajur ini juga kita bisa memasukan jurnal penyesuaian yang
telah kita buat. Bentuknya seperti gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2 Neraca Lajur

10

Akuntansi Perpajakan

5) Berdasarkan Neraca Lajur di atas kita dapat membuat Laporan
Keuangan. Laporan Keuangan ini terdiri dari:
-

Laporan Neraca

Gambar 3
-

Laporan Laba/Rugi

Gambar 4

Pengertian Akuntansi Pajak

-

Laporan Perubahan Ekuitas

Gambar 5
-

Laporan Arus Kas

Gambar 6

11

12

Akuntansi Perpajakan

-

Catatan atas laporan keuangan

Gambar 7
6) Berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku di indonesia, terdapat perbedaan
perlakuan antara akuntansi komersial yang berlaku dengan
peraturan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan
harus membuat laporan rekonsiliasi fiskal. Laporan Rekonsiliasi
Fiskal ini akan dibahas lebih panjang pada bab berikutnya. Bentuk
dari Laporan Rekonsiliasi Fiskal ini adalah sebagai berikut:

Pengertian Akuntansi Pajak

13

Gambar 8
7) Berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal di atas kita dapat membuat
Laporan Keuangan Fiskal. Laporan Keuangan ini terdiri dari :
Laporan Neraca Fiskal
Laporan Laba/Rugi Fiskal

14

Akuntansi Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

BAB 2

15

PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI (PPN) DAN
PAJAK PENJUALAN BARANG
MEWAH (PPnBM)

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM). Dalam bab ini, pertama kita akan membahas
mengenai pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Selanjutnya akan dibahas mengenai
pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM).

16

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
UU No. 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM
UU No. 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UU NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN & PPn BM
PP No. 143 Th. 2000 TENTANG PELAKSANAAN UU PPN
TAHUN 2000
PP No. 144 Th. 2000 TENTANG JENIS BARANG DAN JASA
YG TDK DIKENAKAN PPN
PP No. 145 Th. 2000 TENTANG KELOMPOK BKP YG
TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PPn BM
PP No. 146 Th. 2000 TENTANG IMPOR/PENYERAHAN BKP
& JKP TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PPN
KMK No. 547 s.d. 554 & 567 s.d 570, 575 Tahun 2000 &
KMK No. 10, 11, 50 Tahun 2001
Kep DJP No. 522 s.d. 526 & 539, 540, 546, 549 Thn 2000
A.2 Pengertian Akuntansi PPN dan PPnBM
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut/dipotong
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berkaitan dengan transaksi
penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya)
barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan
oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi. Jadi setiap
transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau
pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, maka
akan dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Pengenaan PPN
atas transaksi tersebut biasanya diikuti dengan pembuatan Faktur
Pajak.
Akuntansi PPN & PPnBM merupakan pencatatan suatu transaksi
penjualan dan pembelian barang dan atau jasa yang dikenakan
pajak baik PPN maupun PPnBM. Pada perusahaan dagang dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

17

perusahaan jasa, barang atau jasa ini dianggap sebagai komoditi
yang diperjual-belikan, sehingga perusahaan harus mengakui
harga perolehannya berdasarkan metode akuntansi yang berlaku
secara umum. Pada bab ini akan lebih berfokus pada transaksi
yang berkaitan dengan perusahaan di atas.
Suatu transaksi yang berkaitan dengan penyerahan barang kena
pajak selain dipungut pajak pertambahan nilai, namun juga
dipungut pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Berikut ini
adalah jenis penyerahan Barang kena pajak yang dikenakan
PPnBM sebagai berikut:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah
Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan
Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah oleh Pengusaha yang
menghasilkan atau pada waktu impor.

B. Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak
Berdasarkan UU No 18 tahun 2000 pasal 1A menyebutkan
beberapa jenis transaksi yang termasuk dalam jenis penyerahan barang
kena pajak. Jenis penyerahan tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
2. Pengalihan Barang Kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa
beli dan perjanjian leasing;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau
melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang
Kena Pajak;

18

Akuntansi Perpajakan

5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan
semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat
pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas
perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau
sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
Semua jenis transaksi di atas termasuk dalam jenis penyerahan
barang kena pajak. Jadi setiap ada transaksi yang disebutkan di atas
dilakukan oleh pengusaha kena pajak maka harus dipungut PPN.
Di dalam akuntansi khususnya bagi perusahaan dagang maupun
manufaktur, ada dua metode pencatatan persediaan yaitu metode
perpetual dan metode fisik.
1. Metode Perpetual
Metode perpetual ini mencatat persediaan/barang kena pajak
berdasarkan pada akun persediaan, sehingga mutasi persediaan
setiap waktunya dapat diketahui. Ketika perusahaan membeli
barang/persediaan, maka perusahaan akan mencatat :
Persediaan
xxx

Kas/Hutang Dagang
xxx
Ketika Barang/Persediaan tersebut dijual maka perusahaan akan
mencata :
Kas/Piutang Dagang
xxx

Persediaan
xxx
2. Metode Fisik
Metode Fisik ini mencatat persediaan/barang kena pajak bukan
pada akun persediaan, sehingga mutasi persediaan setiap waktunya
tidak dapat diketahui. Untuk mengetahui jumlah persediaan
setiap periodenya perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan
atau stock opnam. Oleh karena itu perusahaan perlu mencatat

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

19

penyesuaian atas persediaan tersebut. Ketika perusahaan membeli
barang/persediaan, maka perusahaan akan mencatat :
Pembelian
xxx

Kas/Hutang Dagang
xxx

Persediaan
xxx

Harga Pokok Persediaan

xxx

Ketika Barang/Persediaan tersebut dijual maka perusahaan akan
mencatat:
Kas/Piutang Dagang
xxx

Penjualan
xxx
Harga Pokok Persediaan

Persediaan

xxx
xxx

Selain ada beberapa transaksi yang tergolong dalam penyerahan,
ada juga beberapa transaksi yang tergolong tidak termasuk dalam
penyerahan. Meskipuun transaksi ini secara perpajakan tidak dianggap
sebagai penyerahan bukan berarti tidak perlu ada pencatatan. Secara
akuntansi semua transaksi yang dilakukan harus dicatat sehingga dapat
dipertanggungjawabkan. Transaksi tersebut diantaranya adalah:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2. Penyerahan Barang Kena pajak untuk jaminan utang piutang
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak
memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang

C. Objek Pajak
Menurut Bab 3 tentang Objek Pajak pasal 4 menyebutkan bahwa Pajak
Pertambahan Nilai dikenakan atas:
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh pengusaha

20

Akuntansi Perpajakan

2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ketika ada penyerahan/pemanfaatan barang/jasa kena pajak di
dalam daerah pabean, maka perusahaan akan mencatat (asumsinya
metode fisik):
Kas/Piutang Dagang
xxx
Penjualan
xxx
PPN
xxx
Ketika ada pembelian barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean,
maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):
Pembelian
xxx
PPN
xxx
Kas/Piutang Dagang
xxx
Pada umumnya semua barang/jasa dikenakan pajak, namun ada
pula beberapa barang/jasa yang tidak dikenakan pajak. Berikut ini
adalah beberapa jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan
nilai diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung dan sejenisnya
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

21

Selain beberapa jenis barang yang tidak kena pajak pertambahan
nilai, ada pula beberapa jenis jasa yang tidak dikenakan pajak
pertambahan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik
2. Jasa di bidang pelayanan social
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan
hak opsi
5. Jasa di bidang keagamaan
6. Jasa di bidang pendidikan
7. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak
tontonan
8. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
9. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
10. Jasa di bidang tenaga kerja
11. Jasa di bidang perhotelan
12. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintahan secara umum.
13. Jasa penyediaan tempat parkir;
14. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
15. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
16. Jasa boga atau catering
Ketika perusahaan menjual barang/jasa yang tidak dikenakan
pajak maka perusahaan akan mencatat:
Kas/Piutang Dagang
xxx
Penjualan
xxx
Ketika perusahaan menjual barang/jasa yang tidak dikenakan
pajak maka perusahaan akan mencatat:
Pembelian
xxx
Kas/Piutang Dagang
xxx

22

Akuntansi Perpajakan

Selain dikenakan pajak pertambahan nilai, barang yang tergolong
mewah juga akan dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah. Berikut
ini adalah Barang yang tergolong sangat mewah sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No 253 Tahun 2008
adalah sebagai berikut ini:
a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)
b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihanya
lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas
bangunan lebih dari 500m2 (lima ratus meter pcrsegi)
d. Apartemen, kondominium, dll sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar
rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus
meter Persegi)
e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari
10 orang berupa sedan, jeep, sport utility Vehicles (suv), multi
purpose vahicls (mvp), minibus dan sejenisnya dengan harga jual
lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan
kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Ketika perusahaan melakukan penjualan barang yang tergolong
mewah ini maka perusahaan akan mencatat:
Kas/Piutang Dagang
xxx
Penjualan
xxx
PPN
xxx
PPnBM
xxx
Ketika perusahaan melakukan pembelian barang yang tergolong
mewah maka perusahaan akan mencatat (asumsinya metode fisik):
Pembelian
xxx
PPN
xxx
PPnBM
xxx
Kas/Piutang Dagang
xxx

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

23

D. Faktur Pajak
Dasar pencatatan di dalam akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti
pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang
mewah adalah faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak
yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Ada 4 jenis Faktur Pajak, di antaranya
adalah sebagai berikut:
1. Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit
memuat keterangan tentang:
a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian,
dan potongan harga;
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani
Faktur Pajak.
2. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli
Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dapat
berbentuk:
a. Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat
oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dapat diperlakukan sebagai
Faktur Pajak sederhana.
b. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai, Slip Cash Register atau Segi Cash

24

Akuntansi Perpajakan

Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi
keterangan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk
PPN”.
4. Faktur Pajak Khusus adalah faktur pajak yang khusus digunakan
untuk keperluan khusus. Contoh: PIB (Pemberitahuan Impor
Barang), PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dll
Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN
dan PPnBM menyatakan bahwa Faktur Pajak yang berlaku adalah satu
Jenis Faktur Pajak, sedangkan untuk Faktur Pajak lainnya tidak berlaku
lagi.
Waktu Pembuatan Faktur Pajak Standar
Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat:
a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran
diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi
sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/
atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan
sebagian tahap pekerjaan; atau
e. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan
kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai.
Bentuk Faktur Pajak Standar
Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan
dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan
dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

25

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan
pembuatan Faktur Pajak standar adalah sebagai berikut :
1. Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua)
yang peruntukannya masing-masing sebagai berikut :
a. Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak
atau Penerima Jasa Kena Pajak
b. Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang
menerbitkan Faktur Pajak Standar.
2. Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap,
jelas, dan benar, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang
ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar,
dan/atau tidak ditandatangani merupakan Faktur Pajak Cacat
yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
3. Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan
yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar
dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Kode Faktur Pajak Standar terdiri dari:
a. 2 (dua) digit Kode Transaksi;
b. 1 (satu) digit Kode Status; dan
C. 3 (tiga) digit Kode Cabang.

26

Akuntansi Perpajakan

Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. 2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
b. 8 (delapan) digit Nomor Urut.
Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak Standar, harus
lengkap sesuai dengan banyaknya digit.
Contoh:
010.000-07.00000001, berarti penyerahan kepada Selain
Pemungut PPN, Faktur Pajak Standar Normal (bukan Faktur Pajak
Standar Pengganti), diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1.

E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Tarif PPN ada dua macam:
1. 10 % untuk semua jenis penyerahan barang/jasa kena pajak kecuali
ekspor. Jumlah ini dapat berubah sesuai yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah serendahnya 5 % dan setinggi-tingginya 15 %.
2. 0 % untuk ekspor. Hal ini dikarenakan tujuan pemerintah untuk
meningkatkan sumber devisa Negara.
Tarif untuk PPnBm adalah:
1. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah paling rendah
10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%
2. Atas ekspor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah dikenakan
pajak dengan tarif 0% (nol persen)

F. Dasar Pengenaan Pajak
Untuk menghitung besarnya PPN maupun PPnBM yang terutang
atau yang harus dibayar, harus diketahui dulu mengenai dasar
pengenaan pajak (DPP). Ada 5 dasar pengenaan pajak, diantaranya
adalah sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

27

1. Harga Jual
Harga jual adalah semua nilai yang berupa uang termasuk semua
biaya yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak dan telah
dikurangi dengan potongan penjualan yang diberikan. Harga jual
yang menjadi dasar pengenaan pajak biasanya harga jual netto
(artinya setelah dikurangi potongan/diskon)
2. Nilai Penggantian
Nilai semua nilai yang berupa uang termasuk semua biaya
yang dikeluarkan oleh pembeli jasa kena pajak. Nilai ini untuk
menggantikan jasa yang telah diberikan oleh pengusaha kena
pajak.
3. Nilai Impor
Nilai impor adalah semua nilai yang berupa uang termasuk
semua biaya yang dikeluarkan oleh pembeli barang kena pajak
dan pungutan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan
kepabean. Nilai impor ini dihitung dengan menjumlahkan antara
Cost/Harga Barang (C), Insurance/Jaminan (I), Freight/Biaya
pengiriman (F) dan biaya-biaya kepabean lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan kepabean.
Nilai Impor = C + I + F + biaya lain
4. Nilai Ekspor
Nilai ekspor adalah semua nilai yang berupa uang mengenai
harga produk yang diekspor tersebut atau sering disebut sebagai
Harga Pokok Ekspor (HPE). Ada beberapa produk tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah seperti industri kelapa sawit.
5. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Nilai lain ini ditetapkan ketika terdapat kesulitan dalam penentuan
harga jual atau nilai penggantian atas produk. Dalam hal ini
menteri keuangan dapat menetapkan dasar pengenaan pajaknya.

28

Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan Ps. 1 angka 17. Jo. KMK-567/KMK.04//2000 ada
beberapa dasar pengenaa pajak berdasarkan nilai lain yang
ditetapkan oleh menteri keuangan diantaranya adalah:
a. Untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma bkp/jkp
adalah harga jual/penggantian setelah dikurangi laba kotor
b. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah
perkiraan harga jual rata-rata
c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil ratarata
per judul film
d. Untuk persediaan bkp yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan, sepanjang ppn atas perolehan aktiva tersebut
dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar
e. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual
belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
adalah harga pasar wajar
f. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
g. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/pariwisata adalah 10%
dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
h. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan
atau jumlah yang seharusnya ditagih
i. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah tagihan atau
jumlah yang seharusnya ditagih
j. Untuk penyerahan yang dilakukan oleh pkp pedagang eceran
adalah 20% x jumlah seluruh penyerahan barang dagangan.
Setelah diketahui dasar pengenaan pajaknya, baru bias kita
menghitung besarnya PPN atau PPnBM terutang. Ada tiga metode/
cara menghitung PPN yaitu:
1. Metode Langsung
Metode langsung ini dengan cara mengalikan secara langsung
tarif pajak pertambahan nilai dengan dasar pengenaan pajak.
Hasil perkalian ini akan menghasilkan Pajak Masukan (PPN
Masukan) atau Pajak Keluaran (PPN Keluaran). Pajak Masukan

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

29

adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak
dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan
Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan
atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan
atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak
Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,
penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.
Misalnya suatu produk harga jualnya sebesar Rp 10 juta tanpa
diskon, maka besarnya PPN terutangnya sebesar : 10% X Rp 10
juta = Rp 1 juta. Jika transaksi ini adalah pembelian maka harus
kita catat:
Pembelian
10,000,000
PPN Masukan
1,000,000

Kas/Piutang Dagang
11,000,000
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung ini dengan cara mekanisme pengkreditan
antara pajak masukan dan pajak keluaran. Apabila dalam suku
Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besarbdaripada Pajak Masukan,
maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus
dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa
Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada
Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang
dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena
Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga
melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang
bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan
pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan

30

Akuntansi Perpajakan

penyerahan yang terutang pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak,
Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang
pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,
sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak
tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan
yang dapat dikreditkan unluk penyerahan yang terutang pajak
dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Misalnya: Jika barang kena pajak yang dibeli seharga Rp 10 Juta
dijual dengan harga Rp 15 Juta maka besarnya pajak yang terutang
adalah:
PPN Masukan: 10% X Rp 10,000,000 = Rp 1,000,000
Dicatat:
Pembelian
10,000,000
PPN Masukan
1,000,000

Kas/Piutang Dagang
11,000,000
PPN Keluaran : 10% X Rp 15,000,000 = Rp 1,500,000
Kas/Piutang Dagang
16,500,000

PPN Keluaran

1,500,000

Penjualan
15,000,000
Maka PPN terutang adalah = PPN Keluaran – PPN Masukan


= Rp 1,500,000 – Rp 1,000,000


= Rp 500,000
Jadi kita akan mencatatnya:
PPN Keluaran
1,000,000
PPN Masukan

1,500,000

Hutang PPN

500,000

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

31

3. Metode Lainnya
Metode lain yang sering digunakan adalah Norma Penghitungan
Penghasilan Neto baik yang belum maupun yang sudah dapat
melaksanakan pembukuan. Untuk PKP pedagang eceran yaitu 2%
dari total omset penjualan/penyerahan seperti yang telah dijelaskan
di atas. 1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pedagang
Eceran dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sebesar
80% (delapan puluh persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran.
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha
Kena Pajak selain Pedagang Eceran, sebesar 70% (tujuh puluh
persen) dikalikan dengan Pajak Keluaran. Untuk penyerahan Jasa
Kena Pajak, sebesar 40% (empat puluh persen) dikalikan dengan
Pajak Keluaran.
Misalnya: Toko Glory menjual pakaian untuk konsumen di
Blok M Square dengan omzet penjualan setahun Rp 800 juta.
Dalam menghitung penghasilan neto untuk Pajak Penghasilan
Joshua pemilik Toko Glory menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto. Selama bulan September 2008 omzet
penjualannya adalah Rp 150 juta dan membeli bahan dagangannya
sebesar Rp 80 juta. Penghitungan PPN atas Toko Glory untuk
bulan September 2008 adalah sebagai berikut:
Jika Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak
Masukan
Peredaran Usaha Usaha
Pajak Keluaran 10% x Rp 150.000.000
Pajak Masukan 80% x Rp 15.000.000
PPN Kurang Bayar

= Rp 150.000.000
= Rp 15.000.000
= Rp 12.000.000
= Rp 3.000.000

Jika Menggunakan Mekanisme Umum
Peredaran Usaha Usaha
Pajak Keluaran 10% x Rp 150.000.000
Pembelian Rp 80.000.000

= Rp 150.000.000
= Rp 15.000.000

32

Akuntansi Perpajakan

Pajak Masukan 10% x Rp 80.000.000
PPN Kurang Bayar

= Rp 8.000.000
= Rp 7.000.000

Dalam pengkreditan masukan dengan pajak keluaran, tidak
semua pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Pajak
masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:
1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum
Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak
mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep,
station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang
dagangan atau disewakan
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
5. Perolehan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti
pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana
6. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur
Pajaknya tidak memenuhi ketentuan
7. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya
tidak memenuhi ketentuan
8. Perolehan Barang Kena Pajakatas Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
9. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak
Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu
dilakukannya pemeriksaan.
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan
dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan
pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

33

Contoh Kasus
PT. ABC adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Jualbeli Barang Elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan
Januari 2010 sebagai berikut:
Tgl
1
5
10
15

Keterangan
Membeli TV 10 unit dengan harga @ Rp 2,500,000 (belum
termasuk PPN) secara kredit
Menjual TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 (belum
termasuk PPN) secara tunai
Meretur TV 1 Unit yang dibeli pada tanggal 1
Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 5 berupa TV 1
unit

Jawab:
1

Membeli TV 10 unit dengan harga @ Rp 2,500,000 (belum
termasuk PPN) secara kredit (Metode Perpetual)
Harga TV = 10 X Rp 2,500,000 = Rp 25,000,000
PPN
= 10% X Rp 25,000,000 = Rp 2,500,000

Persediaan
25,000,000
PPN Masukan
2,500,000

Hutang Dagang
27,500,000
5

Menjual TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 ( belum termasuk
PPN) secara tunai (Metode Perpetual)
Harga TV = 5 X Rp 3,000,000 = Rp 15,000,000
PPN
= 10% X Rp 15,000,000 = Rp 1,500,000

Kas
16,500,000
PPN Keluaran
1,500,000

Persediaan
15,000,000

34

Akuntansi Perpajakan

10 Meretur TV 1 Unit yang dibeli pada tanggal 1
Harga TV = 1 X Rp 2,500,000 = Rp 2,500,000
PPN
= 10% X Rp 2,500,000 = Rp 250,000
Hutang Dagang
PPN Masukan

Persediaan

2,750,000
250,000
2,500,000

15 Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 5 berupa TV 1
unit
Harga TV = 1 X Rp 3,000,000 = Rp 3,000,000
PPN
= 10% X Rp 3,000,000 = Rp 300,000
Persediaan
PPN Keluaran

Kas

3,000,000
300,000
3,300,000

Latihan
PT. ABC adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Jualbeli Barang Elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan
Januari 2010 sebagai berikut:
Tgl Keterangan
1
5
10
15
25
15

Mengimpor TV 10 unit dengan harga @ $ 200 dengan Biaya
Asuransi $ 20 dan biaya angkut $ 5 (Kurs saat itu Rp 10,000/$)
Toko “Jaya” memesan TV 5 Unit dengan harga @ Rp 3,000,000 (
belum termasuk PPN) dengan uang muka sebesar Rp 1,000,000.
Menjual 2 unit TV dengan harga Rp 3,000,000 secara kredit
kepada Toko “Budi” dengan syarat 2/10-n/30
Menerima pembayaran dari Toko “Budi”
Menerima Faktur Retur atas penjualan tanggal 10 berupa TV 1
unit
Memenuhi pesanan dari Toko “Jaya” dan saat itu dibayar lunas.

Buatlah jurnal atas transaksi di atas?

BAB 3

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

35

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam bab ini, pertama
kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal
21. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas
transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak penghasilan pasal 21 dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 21
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 21.

36

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

-

-

-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas
Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan
Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 03/2008
tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang
dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap
atau Pensiunan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 57/Pj/2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor Per-31/Pj/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan
Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46
Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pemotongan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan
nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja
yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
oleh pegawai atau bukan pegawai, Bendahara pemerintah yang
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; Dana pensiun atau
badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain
dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; Badan yang membayar

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

37

honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan
jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan
Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi
kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan
lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/
pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga
pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akunatnsi
yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

B. Perhitungan Umum Pajak Penghasilan Pa sal 21
Secara sederhana Penghasilan Kena Pajak ini dihitung dengan
cara:
Gaji Pokok Sebulan
Tunjangan-tunjangan
Total gaji sebulan

xxxx
xxxx +
xxxx

Pengurangan:
Biaya Jabatan/Pensiun xxxx
PTKP
xxxx +
Total Pengurangan
xxxx Penghasilan Kena Pajak
xxxx
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-250/
PMK. 03/2008, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan
bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan Bruto,
setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00
sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun sebagai pengurang
penghasilan bruto adalah sebesar Rp 2.400.000,- setahun atau Rp
200.000,- sebulan.

38

Akuntansi Perpajakan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi:
• Wajib Pajak: Rp 15.840.000,• Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,• Istri Bekerja: Rp 15.840.000,• Tambahan tanggungan: Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)
Tarif PPh Pasl 21





Penghasilan s.d Rp 50.000.000, tarif 5%
Penghasilan s.d Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarif 15%
Penghasilan Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarif 25%
Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif 30%

Contoh Kasus:
Andi bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh Gaji
sebulan Rp. 3.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.
75.000,00 perbulan. Andy menikah tetapi belum mempunyai anak.
Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut:
Gaji sebulan
Rp
Pengurangan:
1. Biaya Jabatan:
5% x Rp 3.000.000,00 Rp 150.000,00
2. Iuran Pensiun
Rp 75.000,00
Total Pengurangan
Rp
Penghasilan neto sebulan
Rp
Penghasilan neto setahun adalah
12 x Rp. 2.775.000,00
Rp
PTKP setahun
untuk WP sendiri
Rp 15.840.000,00
tambahan WP kawin
Rp 1.320.000,00
Total PTKP Rp 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 16.140.000,00

3.000.000,00

225.000,00
2.775.000,00
33.300.000,00

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp. 16.140.000,00
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 807.000,00: 12

39

= Rp.807.000,00
= Rp. 67.250,00

Kasus di atas diasumsikan andi telah bekerja di PT. ABC telah
melebihi tahun takwim atau tahun pajak, sehingga jika gaji yang
dihitung diatas adalah gaji untuk bulan Januari 2010 maka besarnya
gaji netto yang diterima si Andi pada tanggal 31 Januari 2010 adalah
Rp 3,000,000 – Rp 67,250 = Rp 2,932,750,-. Maka untuk kasus diatas
maka perusahaan telah memungut PPh Pasal 21 dari penghasilan si
Andi pada bulan Januari 2010 sebesar R 67,250,-. Jika PPh Pasal 21
tersebut dibayar pada tanggal 8 Februari 2010, untuk itu perusahaan
ataupun si Andi (Jika si Andi dalam pelaporan pajaknya menggunakan
Istilah Pembukuan) perlu mencatat transaksi di atas adalah sebagai
berikut:
Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21
31/1
Biaya Gaji (Si Andi)
3,000,000

Kas
2,932,750

Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250
(untuk mencatat pemotongan PPh Pasal 21)
8/2
Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250

Kas
67,250
(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh
PT. ABC)
Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21
31/1
Kas
2,932,750
PPh Pasal 21 dibayar dimuka
67,250

Pendapatan Gaji
3,000,000
(untuk mencatat penerimaan gaji dan pemotongan PPh Pasal 21)
Bagi Si Andi ini PPh Pasal 21 ini dapat menjadi kredit pajak ketika
akan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Si Andi sendiri dan

40

Akuntansi Perpajakan

penghasilan ini dapat digabung dengan penghasilan lain yang diterima
si andi pada tahun pajak yang sama. Namun Bagi PT. ABC PPh
Pasal 21 ini tidak dapat menjadi kredit pajak atau biaya pengurang
penghasilan, kecuali jika PPh Pasal 21 dibayar oleh perusahaan atau
dianggap sebagai tunjangan pajak.
Kasus di atas diasumsikan jika gaji dibayarkan oleh perusahaan
pada akhir bulan atau pertengahan bulan pada bulan yang sama,
maka perlakuan pencatatan seperti di atas dapat berlaku. Namun
jika perusahaan membayarkan gaji pada awal bulan berikutnya
maka perlakuan seperti diatas tidak berlaku. Jika di asumsikan gaji Si
Andi dibayarkan oleh PT. ABC pada tanggal 1 Februari 2010 maka
pencatatannya adalah sebagai berikut:
Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21
31/1
Biaya Gaji (Si Andi)
3,000,000

Hutang Gaji
2,932,750

Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250
(mencatat penyesuaian gaji bulan Januari 2010 dan pemotongan PPh
Pasal 21)
1/2
Hutang Gaji (Si Andi)
2,932,750

Kas
2,932,750
(untuk mencatat pembayaran gaji)
8/2
Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250

Kas
67,250
(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh
PT. ABC)
Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21
31/1

Piutang pendapatan Gaji
2,932,750
PPh Pasal 21 dibayar dimuka
67,250

Pendapatan Gaji
3,000,000
(untuk mencatat penyesuaian gaji Januari 2010 dan pemotongan PPh
Pasal 21)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

41

1/2
Kas
67,250

Piutang pendapatan Gaji
67,250
(untuk mencatat penerimaan Gaji)
Kasus lain ketika perusahaan membayarkan gaji pada awal bulan
pada bulan yang sama. Misalnya gaji bulan januari 2010 dibayarkan
oleh PT. ABC pada tanggal 1 Januari 2010 maka pencatatannya adalah
sebagai berikut:
Bagi PT. ABC sebagai Pemotong PPh Pasal 21
1/1
Biaya Gaji (Si Andi)
3,000,000

Kas
2,932,750

Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250
(mencatat pemotongan PPh Pasal 21)
8/2
Hutang PPh Pasal 21 (Si Andi)
67,250

Kas
67,250
(untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh
PT. ABC)
Bagi Si Andi sebagai Karyawan yang dipotong PPh Pasal 21
1/1

Kas
2,932,750
PPh Pasal 21 dibay ar dimuka
67,250

Pendapatan Gaji

3,000,000
(untuk mencatat pembayaran gaji Januari 2010 dan pemotongan PPh
Pasal 21)
Latihan
Berikut ini adalah nama-nama pegawai PT. ABC pada Januari 2010 :
No

Nama

Status

Gaji/bulan

1

Andi

K/2

6,000,000

2

Budi

TK

3,000,000

3

Cinta

K/3

4,000,000

4

Dila

K/-

3,500,000

42

Akuntansi Perpajakan

Pertanyaan:
1. Hitung PPh Pasal 21 yang harus dipungut oleh PT. ABC?
2. Buatlah jurnal yang diperlukan?

BAB 4

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

43

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 22. Dalam bab ini, pertama
kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal
22. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas
transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 22
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 22.

44

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A1. Dasar Hukum
-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/
PMK.03/2008
Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S - 1637/PJ.532/2000
Tentang Pembebasan PPN Dan PPh Pasal 22 Impor
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008
Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut
Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang
Tergolong Sangat Mewah

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan
pemungutan PPh yang dilakukan oleh Pihak lain terhadap Wajib Pajak
yang melakukan penyerahan barang. Pada umumnya pengenaan PPh
Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap
menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar
akan mengalami keuntungan. Selain itu juga PPh pasal 22 ini dapat
dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi Akuntansi PPh Pasal
22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan
PPh Pasal 22.
Ketika perusahaan melakukan transaksi penyerahan barang/jasa
kena pajak kepada bendaharawan pemerintah maka selain dipungut
PPN, juga akan dipungut PPh pasal 22 oleh bendaharawan pemerintah.
Saat itu perusahaan akan mencatat:
Kas/Piutang Dagang
xxx
Penjualan
xxx
PPN Keluaran
xxx
(Mencatat penjualan)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

45

PPh Pasal 22 dibayar dimuka
xxx
PPN Keluaran

xxx
Kas
xxx
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)
PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut maka bagi perusahaan
dianggap sebagai biaya dibayar dimuka. Biaya ini nantinya akan dapat
dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahunan nantinya
Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 22
menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan beberapa
pihak yang berhak memungut PPh Pasal 22, diantaranya adalah
sebagai berikut:
a. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang
b. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak
yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di
bidang lain; dan
c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli
atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
Berdasarkan pada ketentuan baru yang mengatur tentang PPh
Pasal 22, yang berlaku mulai 1 Januari 2009 para pihak yang berhak
yang menjadi pemungut atas PPh Pasal 22 dapat dijabarkan lebih luas
yaitu sebagai berikut:
a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor
barang
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah
baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan
pembayaran atas pembelian barang
c. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang
melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari
belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD)
d. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum
Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia

46

Akuntansi Perpajakan

(Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda
Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bankbank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya
bersumber dari APBN maupun non-APBN
e. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen,
industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil
produksinya di dalam negeri
f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul
h. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.

B. Beberapa Barang yang Tergolong Mewah yang
Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/
PMK.03/2008. Beberapa penjualan barang yang tergolong sangat
mewah adalah sebagai berikut:
1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20 milyar;
2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp10
milyar;
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga
pengalihannya lebih dari Rp 10 miliar dan luas bangunan lebih
dari 500 m2
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau
pengalihannya lebih dari Rp 10 milyar dan/atau luas bangunan
lebih dari 400 m2
5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari
10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

47

purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual
lebih dari Rp 5 milyar dan dengan kapasitas silinder lebih dari
3.000 cc

C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sangat bervariasi, berdasarkan
pertauran pemerintah besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
ditetapkan adalah sebagai berikut:
a. Atas impor:
1 yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar
2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor;
2 yang tidak menggunakan API, sebesar 7,5% (tujuh setengah
persen) dari nilai impor
3. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari
harga jual lelang;
b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
butir 2,3, dan 4 sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga
pembelian.
c. Atas penjualan hasil produksi atau pembelian bahan-bahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5,6 dan 7 berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.
Ketentuan di atas hanya berlaku bagi wajib pajak yang mempunyai
NPWP. Ketentuan bagi wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP
akan lebih tinggi 100% dari tarif pajak semula jika mempunyai
NPWP. Misalnya suatu transaksi terutang PPh Pasal 22 sebesar 1.5
% dari harga jual tidak termasuk PPN, bagi WP yang tidak ber-NPWP
akan dipungut PPh 22 dengan tariff 2x lipat (lebih tinggi 100%) yaitu
sebesar 3 %.

48

Akuntansi Perpajakan

D. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 adalah sebagai
berikut:
a.

Harga Jual/Beli
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Berikut ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 22 yang harus
dipungut oleh para pemungut:
Contoh:
1. PT. ABC sebagai penjualan barang elektronik, menjual
TV kepada Departemen Keuangan dengan harga jual Rp
2.200.000,- sudah termasuk PPN. Berapakah bersarnya
Pajak penghasilan yang harus dipungut oleh Departemen
Keuangan?
Jawab:
Karena Departemen Keuangan adalah salah satu badan yang
ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, maka
atas transaksi penjualan di atas harus dipungut PPh Pasal 22
sebesar 1,5 % dari harga Jual sebelum dikenakan PPN 10%.
100
×Nilaipenjualan
110
100
Harga jual =
×Rp2.200.000 = 2.000.000, −
110
PPh 22 = 1, 5%× 2.000.000
PPh 22 = 300.000
Harga jual =

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

49

Catatan Bagi PT. ABC sebagai penjual (asumsi: Metode Fisik)

Kas
2,200,000

Penjualan
2,000,000

PPN Keluaran

200,000

(Mencatat penjualan tunai)

PPh Pasal 22 dibayar dimuka
300,000

PPN Keluaran

200,000

Kas
500,000
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Departemen
Keuangan)


Catatan Bagi Departemen Keuangan sebagai pembeli


Belanja Barang
2,200,000

Kas
2,200,000

(Mencatat pembelian tunai)

Kas
500,000

Penerimaan PPh Pasal 22
300,000

Penerimaan PPN
200,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)
b. Nilai Impor
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini
Nilai Impor=(Cost+Insurace+Freight)+BeaLainnya
2. PT. ABC mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak
100 unit dengan harga US$ 100, ditambah bea masuk 1%,
bea lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu kurs
yang berlaku Rp 10.000,-/$. Berapakah bersarnya Pajak

50

Akuntansi Perpajakan

penghasilan yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai?
Karena Dirjen Bea Cukai adalah salah satu badan yang ditunjuk
sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22. Jika PT. ABC
diasumsikan mempunyai API maka atas transaksi penjualan
di atas harus dipungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % dari harga
Jual sebelum dikenakan PPN 10%.


Jawab:



Cost=100unit ×100 ×10.000
Cost=100.000.000
Bea Masuk =1%×100.000.000=1000.000
BeaLainnya=0,5%×100.000.000=500.000
Nilai Impor=(Cost+Insurace+Freight)+BeaLainnya
Nilai Impor=100.000.000
0+1.000.000+500.000=101.500.000
PPh22=2,5%×Rp101.500.000
PPh 22=2.537.500
PPN = 10% X Rp 101.500,000
= 10,150,000
Catatan Bagi PT. ABC sebagai penjual (asumsi: Metode Fisik)


Pembelian
101,500,000

Hutang Dagang
101,500,000

(Mencatat pembelian kredit)

PPh Pasal 22 dibayar dimuka 2,537,500,000

PPN Keluaran
10,150,000

Kas
2,547,650,000
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Dirjen Bea Cukai)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22

51

Catatan Bagi Bea Cukai sebagai pemungut

Kas
500,000

Penerimaan PPh Pasal 22
300,000

Penerimaan PPN
200,000

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN)
Latihan 1
1. PT. ABC sebagai penjualan barang elektronik, menjual 3 buah
AC kepada Pemerintah Daerah setempat dengan harga jual @ Rp
3.000.000,- belum termasuk PPN.
Pertanyaan:
a. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut
oleh Pemerintah Daerah?
b. Buatlah jurnal atas transaksi di atas?
2. PT. ABC mengimpor barang elektronik dari Taiwan sebanyak
10 unit dengan harga US$ 1,000, ditambah bea masuk 1%, bea
lainnya sebesar 0,5% dari harga jual. Pada saat itu kurs yang
berlaku Rp 9.000,-/$. Diasumsikan PT. ABC mempunyai API.
Pertanyaan:
a. Berapakah besarnya Pajak penghasilan yang harus dipungut
oleh Dirjen Bea Cukai?
b. Buatlah jurnal atas transaksi di atas?

52

Akuntansi Perpajakan

BAB 5

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

53

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam bab ini, pertama
kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal
23. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas
transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 23
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 23.

54

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A1. Dasar Hukum
-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/
PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 23 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan
pemungutan PPh yang dilakukan atas penghasilan (dividen, bunga,
royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain
yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 serta sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan,
atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Jadi
Akuntansi PPh Pasal 23 adalah bagaimana proses pencatatan
transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 23.
Ketika perusahaan menerima penghasilan yang berasal dari
deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang telah diatur dalam
peratuan menteri keuangan, maka perusahaan akan dipotong PPh
Pasal 23 oleh perusahaan yang memberikan penghasilan tersebut.
Oleh karena itu ketika perusahaan menerima penghasilan ini
maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

55

Kas
xxx
Pedapatan Deviden/Sewa/Bunga
xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)
PPh Pasal 23 dibayar dimuka
xxx
Kas

(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

xxx

Bagi perusahaan yang memungut PPh Pasal 23 atas penghasilan
yang berasal dari deviden, bunga, royalty dan sebagaimana yang
telah diatur dalam peratuan menteri keuangan dari perusahaan yang
menerimanya. Selain itu perusahaan ini mempunyai kewajiban untuk
membayar dan melaporkan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tersebut.
Maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:
Biaya Deviden/Sewa/Bunga
xxx
Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)
Kas
xxx
Hutang PPh Pasal 23

(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)

xxx

Hutang PPh Pasal 23

xxx
Kas
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)

xxx

B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23
Dengan diterbitkannya PMK Nomor 244/PMK.03/2008 sebagai
juklak dari UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari
2009. Maka objek dan besaran tarif untuk Pasal 23 menyesuaikan
dengan ketentuan tersebut. Ketentuan ini cenderung memaksa WP
untuk memiliki NPWP kecuali bila yang bersangkutan memilih
dipotong lebih tinggi. Berikut ini adalah ringkasannya, atas penghasilan
dari:

56

Akuntansi Perpajakan

1. Dividen, bunga, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh
Final pasal 4 (2), terutang PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah
bruto
2. Atas Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah
dipotong PPh Pasal 21, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari
jumlah bruto tidak termasuk PPN,

C. Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23
Selain penghasilan di atas, ada juga beberapa penghasilan yang
dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU
PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i
UU PPh
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau
pembiayaan yang terdiri dari:
Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di
luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus
didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam
bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh
ijin usaha dari Menteri Keuangan

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

-

57

BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan
sarana pembiayaan bagi usaga mikro, menengah dan koperasi,
termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

Salah satu perubahan besar yang dilakukan oleh Undang-undang
Pajak Penghasilan yang baru saja disetujui oleh rapat paripurna DPR
adalah masalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebelum dikeluarkannya
UU No 36 Tahun 2008 sistem pentarifan PPh Pasal 23 masih
menggunakan perkiraan penghasilan neto, sehingga kemudian ada
istilah tarif efektif, sekarang ini telah diganti dengan penerapan tarif
langsung kepada penghasilan bruto.

D. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
Dalam masalah pemotong pajak ini, nampaknya tidak ada
perubahan berarti yaitu tetap badan pemerintah, Subjek Pajak badan
dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Wajib Pajak Orang Pribadi
dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh
Pasal 23. Ketentuan inipun tak mengalami perubahan. Pihak yang
dipotong PPh Pasal 23 tidak mengalami perubahan yaitu Wajib Pajak
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

E. Tarif Bagi Wajib Pajak Tak Ber-NPWP
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1a) Undang-undang Pajak Penghasilan
yang baru, Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan
yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan
PPh Pasal 23 adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif
PPh Pasal 23 umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Jika bagi
Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 15%, maka bagi yang
tidak berNWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu juga jika Wajib Pajak
berNPWP dikenakan tarif 2% maka bagi yang tidak berNPWP menjadi
4%.

58

Akuntansi Perpajakan

Contoh 1:
PT. ABC membayar jasa service kepada CV. Service sebesar Rp
3.000.000,Jawab:
Pada contoh ini PT. ABC merupakan pemungut PPh pasal 23 atas jasa
service tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:
a.

Jika CV. Service mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23
adalah
PPh pasal 23 = 2% X Rp 3.000.000,PPh Pasal 23 = Rp 60.000,-

b. Jika CV. Service tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh
pasal 23 adalah
PPh pasal 23 = 100% X 2% X Rp 3.000.000,PPh Pasal 23 = Rp120.000,Catatan bagi CV. Service
Kas
3,000,000
Pedapatan Service
3,000,000
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)
PPh Pasal 23 dibayar dimuka
60,000
Kas

60,000
(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)
Catatan bagi PT. ABC
Biaya Service
3,000,000
Kas
3,000,000
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)
Kas
60,000
Hutang PPh Pasal 23
60,000
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

59

Hutang PPh Pasal 23
60,000
Kas
60,000
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)
Contoh:
Pada tanggal 20 Januari 2010 PT. ABC menerima penghasilan Deviden
dari PT. BCA sebesar Rp 130.000.000,-. Tanggal 2 Februari 2010 PT.
BCA menyetor Pajak yang telah dipotong atas penghasilan tersebut.
Berapakah besar PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan bagaimanakah
pencatatan atas transaksi tersebut ?
Jawab:
Pada contoh ini PT. BCA merupakan pemungut PPh pasal 23 atas
penghasilan Deviden tersebut. Besarnya PPh Pasal 23 adalah sebagai
berikut:
a.

Jika PT. ABC mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 23
adalah
PPh pasal 23 = 15% X Rp 130.000.000,PPh Pasal 23 = Rp 19,500.000,-

b. Jika CV. Service tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh
pasal 23 adalah
PPh pasal 23 = 100% X 15% X Rp 3.000.000,PPh Pasal 23 = Rp 39,000.000,Catatan bagi PT. ABC
20/1
Kas
130,000,000

Pedapatan Deviden
130,000,000
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)
20/1
PPh Pasal 23 dibayar dimuka
19,500,000

Kas
19,500,000
(Mencatat PPh Pasal 23 yang dipungut)

60

Akuntansi Perpajakan

Catatan bagi PT. BCA
20/1
Biaya Deviden
130,000,000

Kas
130,000,000
(Mencatat pengeluaran deviden, sewa, lainnya)
20/1
Kas
19,500,000

Hutang PPh Pasal 23
19,500,000
(Mencatat pemungutan PPh Pasal 23)
2/2
Hutang PPh Pasal 23
19,500,000

Kas
19,500,000
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 23)
Latihan
1. PT. ABC membayar jasa maklon kepada CV. Sejahtera sebesar Rp
30.000.000,-. (Diasumsikan kedua perusahaan memiliki NPWP)
Pertanyaan:
a. Berapakah PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. ABC?
b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?
2. Departemen Keuangan membayar sewa kendaraan roda empat
dari CV. Rentalindo sebesar Rp 5,000,000. (Diasumsikan CV.
Rentalindo tidak mempunyai NPWP)
Pertanyaan:
a. Pajak apa saja dan berapakah pajak yang harus dipotong oleh
Departemen Keuangan?
b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?

BAB 6

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24

61

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 24

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 24. Dalam bab ini, pertama
kita akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal
24. Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas
transaksi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 24
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 24.

62

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A1. Dasar Hukum
-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

A2. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24
PPh Pasal 24 merupakan salah satu bentuk pemotongan dan
pemungutan pajak atau pajak yang dibayar atau terutang di luar
negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang
terutang berdasarkan Undang-undang ini dalam tahun pajak yang
sama. Pajak penghasilan pasal 24 ini biasanya telah dipotong oleh
pemberi kerja yang berada di luar negeri. Jadi Pajak yang telah
dipotong diluar negeri tersebut nantiya dapat dikreditkan dengan
pajak terutang di dalam negeri untuk tahun pajak yang sama.
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24 bagaimana proses pencatatan
transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 24. Ketika perusahaan
menerima penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama
dan dalam bentuk apapun (misalnya laba bersih, deviden dan lainlain) sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, maka
perusahaan akan dipotong pajak oleh Negara dimana perusahaan
tersebut berada. Oleh karena itu ketika perusahaan menerima
penghasilan ini maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:
Kas
xxx

Pedapatan Deviden/Sewa/Bunga/lainnya
xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden, sewa, lainnya)
PPh Pasal 24 dibayar dimuka
xxx
Kas

xxx
(Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut)
Besarnya pajak penghasilan pasal 24 yang telah dipotong tersebut,
bagi perusahaan, nantinya dapat dikreditkan dengan besarnya
pajak terutan tahunan perusahaan.

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24

63

B. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 24
Berdasarkan pada UU PPh No. 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai
1 Januari 2009. Maka objek untuk pajak penghasilan Pasal 24 adalah
beberapa penghasilan yang boleh dikategorikan boleh dikreditkan
dengan pajak terutang adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan
dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat
badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan
atau bertempat kedudukan
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan
dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak
yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta
tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan,
dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau
dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk
usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara
tempat lokasi penambangan berada
7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat
harta tetap berada
8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari
suatu bentuk usaha tetap
Contoh 1:
PT A di Indonesia merupakan pemegang saham tunggal dari Z Inc. di
Negara X. Z Inc. tersebut dalam tahun 2006 memperoleh keuntungan
sebesar US$ 100,000.00. Pajak Penghasilan yang berlaku di negara X

64

Akuntansi Perpajakan

adalah 48% dan Pajak Dividen adalah 38%. Penghitungan pajak atas
dividen tersebut adalah sebagai berikut:
Keuntungan Z Inc
Pajak Penghasilan (Corporate income tax)
atas Z Inc.: (48%)
US$ 52,000.00
Pajak atas dividen (38%)
Dividen yang dikirim ke Indonesia

US$ 100,000.00
US$ 48,000.00 (-)
US$ 19,760.00 (-)
US$ 32,240.00

Pajak Penghasilan yang dapat dikreditkan terhadap seluruh Pajak
Penghasilan yang terutang atas PT A adalah pajak yang langsung
dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar
negeri, dalam contoh di atas yaitu jumlah sebesar US$ 19,760.00.
Pajak Penghasilan (Corporate income tax) atas Z Inc. Sebesar US$
48,000.00 tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang
terutang atas PT A, karena pajak sebesar US$ 48,000.00 tersebut tidak
dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT
A dari luar negeri, melainkan pajak yang dikenakan atas keuntungan Z
Inc. di negara X.

C. Kredit Pajak Penghasilan Pasal 24
Besarnya kredit pajak penghasilan pasal 24 yang boleh dikurangkan
dengan Pajak Penghasilan Tahunan adalah sebesar pajak penghasilan
yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi
penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-undang ini
Contoh:
PT. ABC pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai berikut:
Deviden dari PT CBA di Amerika sebesar 100 Milliar dengan tarif
disana sebesar 20 %
Sewa Gedung di Singapura sebesar 200 Milliar dengan tarif 25 %
Penghasilan dari Indonesia sendiri sebesar 300 Milliar
Berapakah besarnya PPh Pasal 24 yang boleh dikreditkan ?

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 24

65

Jawab:
Pajak di Amerika

Pajak di Singapura


Total Penghasilan


= 100 Milliar X 20%
= 20 Milliar
= 200 Milliar X 25%
= 50 Milliar
= 100 M + 200 M + 300 M
= 600 M

Jika diasumsikan peredaran Bruto pada tahun 2009 adalah sebesar 56
Milliar
-

Pajak Terutang = 600 M X 28%

= 168 M

Besarnya PPh Pasal 24 yang Boleh dikreditkan untuk :
a.

Deviden dari Negara Amerika :
=

100M
×168M=28M
600M

Jika dilihat bahwa besarnya PPh yang dihitung berdasarkan
Undang-undang di Indonesia lebih besar maka PPh Pasal 24 yang
boleh dikreditkan adalah sebesar 20 M.
b. Sewa Dari Singapura:
=

200M
×168M=56M
600M

Jika dilihat bahwa besarnya PPh yang dihitung berdasarkan
Undang-undang di Indonesia lebih besar maka PPh Pasal 24 yang
boleh dikreditkan adalah sebesar 50 M.
Catatan Bagi PT. ABC
Kas
100 M
Pedapatan Deviden
100 M
(Mencatat penerimaan pendapatan deviden)

66

Akuntansi Perpajakan

PPh Pasal 24 dibayar dimuka
20 M
Kas

(Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut)

20 M

Kas
200 M
Pedapatan Sewa
200 M
(Mencatat penerimaan pendapatan Sewa)
PPh Pasal 24 dibayar dimuka
50 M
Kas

(Mencatat PPh Pasal 24 yang dipungut)

50 M

Latihan
1. PT. ABC pada tahun 2009 memperoleh penghasilan sebagai
berikut:
Bunga dari Bank ”A” di Amerika sebesar 10 Milliar dengan
tarif disana sebesar 25 %
Laba perusahaan cabang di Singapura sebesar 30 Milliar
dengan tarif 35 %
Penghasilan dari Indonesia sendiri sebesar 100 Milliar
Pertanyaan:
a. Pajak apa saja dan berapakah pajak yang harus dipotong oleh
Departemen Keuangan ?
b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas ?

BAB 7

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

67

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 (2)

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2). Dalam bab ini, pertama kita
akan membahas mengenai pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 (2).
Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi
yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk :
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 4 (2)
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 4 (2).

68

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

A.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
PPh Pasal 4 (2) adalah salah satu pemotongan atau pemungutan
pajak yang bersifat final yang dikenakan kepada wajib pajak yang
memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam UndangUndang
No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 seperti penghasilan deposito,
hadiah undian, dan lain-lain. Pajak ini bersifat final maksudnya adalah
kewajiban pajak oleh wajib pajak yang memperoleh penghasilan
yang dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada
saat memperoleh penghasilan tersebut dan wajib pajak tersebut tidak
mempunyai kewajiban lagi atas pajak tersebut.
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) bagaimana proses
pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 4 (2). Ketika
perusahaan menerima penghasilan penghasilan deposito, hadiah
undian, dan lain-lain sebagaimana yang telah diatur dalam undangundang, maka perusahaan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4
(2). Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) ini merupakan bersifat final sehingga
nantinya tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan
perusahaan. Oleh karena itu ketika menerima penghasilan ini maka
perusahaan akan mencatatnya sebagai biaya/pengeluaran biasa sebagai
berikut:
Kas
xxx
Pedapatan Deposito/Hadiah/lainnya
xxx
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)
Biaya PPh Pasal 4 (2)
xxx
Kas

xxx
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

69

Bagi perusahaan yang memungut/memotong PPh Pasal 4 (2) ini akan
mencatat sebagai berikut:
Biaya Bunga Deposito//Hadiah/lainnya
xxx
Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)
Kas
xxx
Hutang PPh Pasal 4 (2)
xxx
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

B. Objek Pajak
Berikut ini adalah beberapa penghasilan yang dikenai pajak
bersifat Final adalah sebagai berikut:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

70

Akuntansi Perpajakan

C. Tarif PPh Pasal 4 (2)
Berikut ini adalah tarif ntuk masing-masing objek pajak diatas
sebagai berikut:
No

Keterangan

Setahun

1.

Hadiah Undian

2.

Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto SBI
20 % dari
Pengecualian :
Jumlah Bruto
Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto
SBI sepabjang jumlah Deposito dan Tabungan
Serta Disconto SBI tidak melebihi Rp 7.500.000,dan bukan merupakan yang dipecah-pecah
Bunga Disconto dan Tabungan yang diterima
atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia
atau cabang bank luar negeri di Indonesia
Bunga Deposito dan Tabungan Serta Disconto
SBI yang diterima oleh dana pension yang telah
disahkan oleh meneteri keuangan sepanjang
dananya diperoleh dari sumber pendapatan
sebagaimana dimaksud pada pasal 29 UU No 11
tahun 1992 tentang dana pension
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh
pemerintah dalam rangka pemilikan rumah
sederhana dan sangat sederhana, kapling siap
bangun rumah sederhana atau sangat sederhana,
rumah susun sederhana sepanjang untuk dihuni
sendiri.

3

Bunga Simpanan Koperasi :
penghasilan berupa bunga simpanan sampai
dengan Rp 240.000
bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan
lebih dari Rp 240.000

4

Transaksi Saham di Bursa Efek :
a. Saham Pendiri
b. Bukan Saham Pendiri

25 % dari
Jumlah Bruto

0%
10 %

0,5 %
0,1 %

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

5

Penghasilan Dari Transaksi Derivatif

6

Bunga atau Disconto Obligasi yang dijualbelikan di
Bursa Efek

20 %

7

Persewaan Tanah/Bangunan

10 %

8

Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/
bangunan

5%

9

Usaha Jasa Konstruksi:
Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha
kecil
Pelaksanaan Kuonstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha kecil
Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh
penyedia jasa selain penyedia jasa di atas
Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
yang memiliki kualifikasi usaha
Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan
Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha

10

11

71

2,5% dari
margin awal

2%

4%

3%
4%

6%

Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan odla
pada perusahaan pasangannya dengan syarat :
Merupakan perusahaan kecil menengah atau
yang melakukan kegiatan dalam sector-sektor
usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan
Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

0,1 %

Deviden yang diterima Orang Pribadi

10 %

Contoh:
1. CV. Jaya pada bulan januari 2010 mempunyai saldo uang di Bank
A sebesar Rp 100,000,000 dan memperoleh bunga 0,7%/bulan.
Berapakah PPh Pasal 4 (2) yag akan dipotong oleh Bank A?

72

Akuntansi Perpajakan

Jawab:
Besarnya PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut :
Bunga Bank : 0,7% X Rp 100,000,000 = Rp 700,000
a.



Jika CV. Jaya mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4
(2) adalah:
PPh pasal 4 (2) = 20% X Rp 700.000,PPh Pasal 4 (2) = Rp 140.000,-

b. Jika CV. Jaya tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh
pasal 4 (2) adalah



PPh pasal 4 (2) = 100% X 20% X Rp 700.000,PPh Pasal 4 (2) = Rp280.000,-

Catatan CV. Jaya:
Kas
700,000

Pedapatan Deposito
700,000
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)
Biaya PPh Pasal 4 (2)
140,000

Kas

140,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)
Catatan Bank A:
Biaya Bunga Deposito 700,000

Kas
700,000
(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)

Kas
140,000

Hutang PPh Pasal 4 (2)
140,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)
Hutang PPh Pasal 4 (2) 140,000

Kas

140,000
(Mencatat penyetoran PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

73

2. CV. Jaya pada bulan Maret 2010 mendapatkan hadiah undian dari
Bank A sebuah mobil senilai Rp 100,000,000. Berapakah PPh
Pasal 4 (2) yang akan dipotong oleh Bank A ?
Jawab:
Besarnya PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut :
a.



Jika CV. Jaya mempunyai NPWP maka besarnya PPh pasal 4
(2) adalah:
PPh pasal 4 (2) = 25% X Rp 100,000.000,PPh Pasal 4 (2) = Rp 25,000.000,-

b. Jika CV. Jaya tidak mempunyai NPWP maka besarnya PPh
pasal 4 (2) adalah



PPh pasal 4 (2) = 100% X 25% X Rp 100,000.000,PPh Pasal 4 (2) = Rp 50,000.000,-

Catatan CV. Jaya:
Kas
100,000,000

Pedapatan Deposito
100,000,000
(Mencatat penerimaan pendapatan deposito, hadiah, lainnya)
Biaya PPh Pasal 4 (2)
25,000,000

Kas

25,000,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)
Catatan Bank A:
Biaya Bunga Deposito
100,000,000

Kas
100,000,000
(Mencatat pengeluaran untuk bunga deposito, hadiah, lainnya)
Kas
25,000,000
Hutang PPh Pasal 4 (2)

25,000,000
(Mencatat PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)

74

Akuntansi Perpajakan

Hutang PPh Pasal 4 (2)
25,000,000

Kas

25,000,000
(Mencatat penyetoran PPh Pasal 4 (2) yang dipungut)
Dalam contoh kasus di atas dapat kita katakan bahwa CV. Jaya
sebagai pihak yang menerima penghasilan dipotong PPh Pasal 4 (2),
sedangkan Bank A sebagai pihak yang memotong PPh Pasal 4 (2).
Pajak ini bagi CV. Jaya dicatat sebagai biaya karena termasuk pajak
final.
Latihan:
1. PT. ABC membayar sewa tanah kepada CV. Sejahtera sebesar Rp
30.000.000,-. (Diasumsikan kedua perusahaan memiliki NPWP)
Pertanyaan:
a. Berapakah PPh Pasal 4 (2) yang dipotong oleh PT. ABC?
b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?
2. PT. CBA memperoleh penghasilan jasa konstruksi dari CV. Sejahtera
sebesar Rp 500,000,000 atas penyelesaian 50% pekerjaannya.
(Diasumsikan CV. Rentalindo tidak mempunyai NPWP)
Pertanyaan:
a. Pajak apa saja dan berapakah pajak yang harus dipotong oleh
CV. Sejahtera?
b. Buatlah Jurnal atas transaksi di atas?

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

BAB 8

75

AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN PASAL
25, 28A, 29, DAN 31E

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E. Dalam
bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Pajak
Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E. Selanjutnya akan dibahas
mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan
Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E yang biasa dilakukan oleh
perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga akan
dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak
Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, & 31E.

76

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A1. Dasar Hukum
-

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Petunjuk Pengisian SPT PPh Badan 1771 (Rp)
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007

A2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25
Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008,
PPh Pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan
terakhir tahun pajak yang lalu. PPh Pasal 25 ini berbeda dengan
pajak lain. Jika Pajak lainnya besarnya ditentukan berdasarkan
besarnya transaksi, misalnya Deviden sebesar Rp 100 juta maka
besarnya PPh Pasal 23 sebesar Rp 15 Juta (15% X Rp 100 juta), atau
Penjualan sebesar Rp 100 Juta (1,5% X Rp 100 juta). Namun pada
PPh Pasal 25 ini dapat dihitung berdasarkan perhitungan pajak
selama satu tahun pajak yang bersangkutan, lalu diperhitungkan
juga besarnya pajak yang telah dibayar sendiri oleh waib pajak
maupun pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh pihak
lain.
Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan proses
pencatatan transaksi kaitannya dengan saat pengakuan PPh Pasal
25, pembayaran PPh Pasal 25 dan saat pelaporan PPh Pasal 25.
Sebelum menghitung PPh Pasal 25 perlu dihitung dahulu PPh
Pasal 29/28A atau kurang/lebih bayarnya pajak terutang selama
setahun. Menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A yang berasal
dari pajak terutang selama setahun dikurangi seluruh kredit pajak
mulai dari PPh Pasal 21 s/d 25. Ketika dihitung hasilnya kurang
bayar, maka perusahaan akan mencatat sebagai berikut:

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

77

Biaya Pajak
xxx
PPh Pasal 21/22/23
xxx
PPh Pasal 24/25
xxx
Fiskal Luar Negeri
xxx
Hutang PPh Pasal 29
xxx
(Mencatat PPh terutang kurang bayar)
Ketika dihitung hasilnya lebih bayar, maka perusahaan akan
mencatat sebagai berikut:
Biaya Pajak
xxx
Piutang PPh Pasal 28A
xxx
PPh Pasal 21/22/23
xxx
PPh Pasal 24/25
xxx
Fiskal Luar Negeri
xxx
(Mencatat PPh terutang lebih bayar)
Setelah menghitung besarnya PPh Pasal 29/28A, lalu kita hitung
besarnya PPh Pasal 25 dengan caramengurangkan antara pajak terutang
selama setahun dengan seluruh kredit pajak kecuali 25 lalu dibagi 12
bulan. PPh Pasal 25 ini menjadi dasar untuk pembayaran pada tahun
yang akan dating. Ketika membayar PPh Pasal 25, maka perusahaan
akan mencatat sebagai berikut:
PPh Pasal 25 dibayar dimuka
xxx
Kas
xxx
(Mencatat pembayaran PPh Pasal 25)
Pembayaran PPh Pasal 25 untuk bulan ini akan dibayar pada
bulan berikutnya. Untuk itu perlu dibuat untuk menyesuaiakan setoran
PPh Pasal 25 bulan ini, maka Jurnal Penyesuaian yang perlu kita buat
adalah:
PPh Pasal 25 dibayar dimuka
xxx
Hutang PPh Pasal 25
xxx
(Mencatat pengakuan PPh Pasal 25 bulan ini)

78

Akuntansi Perpajakan

Lalu pembayaran yang dilakukan pada bulan berikutnya akan
dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:
Hutang PPh Pasal 25
xxx
Kas
xxx
(Mencatat pembayaran PPh 25 pada bulan berikutnya)

B. Dasar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25
Dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar Pajak
Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
Setelah diperoleh hasil pengurangan tersebut, kemudian dibagi
12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
Intinya adalah dalam perhitungan PPh Pasal 25, semua pemungutan
dan pemotongan pajak penghasilan pada tahun tertentu akan menjadi
pengurang atau kredit pajak untuk pajak terutang tahun tertentu itu
juga, kecuali pajak yang telah dibayar sendiri atau istilahnya PPh Pasal
25. Jika dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pajak Terutang setahun
Kredit Pajak
PPh Pasal 21
xxx
PPh Pasal 22
xxx
PPh Pasal 23
xxx
PPh Pasal 24
xxx +
Total Kredit Pajak
Pajak Kurang/Lebih Bayar
PPh Pasal 25

: xxxxv

: xxx : xxx
: Hasil diatas /12

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

79

Sedangkan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 28A/29 adalah
sebagai berikut:
Pajak Terutang setahun
: xxxx
Kredit Pajak
PPh Pasal 21
xxx
PPh Pasal 22
xxx
PPh Pasal 23
xxx
PPh Pasal 24
xxx
PPh Pasal 25
xxx +
Total Kredit Pajak
: xxx Pajak Kurang (29)/Lebih Bayar (28A)

: xxx

Keterangan:
Jika pajak terutang pada tahun tersebut melebihi jumlah kredit
pajak yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul
kurang bayar. Kurang bayar disini yang disebut sebagai PPh Pasal
29.
Jika pajak terutang pada tahun tersebut kurang dari jumlah kredit
pajak yang telah dipungut oleh pihak lain maka akan muncul lebih
bayar. Lebih bayar disini yang disebut sebagai PPh Pasal 28A.
Contoh:
Pada tahun 2009 PT. ABC mencatat peredaran bruto Rp 55 Miliar dan
penghasilan kena pajak sejumlah Rp 100 juta. Jika pada tahun tersebut
perusahaan telah dipotong dan dipungut PPh Pasal 22 sebesar 2 juta,
PPh Pasal 23 sebesar 3 juta. Berapakah besarnya PPh Pasal 29/28A
dan PPh Pasal 25 yang menjadi dasar angsuran pembayaran untuk
tahun pajak yang akan datang?
Jawab:
PPh Pasal 28A/29:
Penghasilan kena pajak
: 100 juta
Pajak Terutang setahun (28% X 100 juta) : 28 juta

80

Akuntansi Perpajakan

Kredit Pajak
PPh Pasal 22
2 Juta
PPh Pasal 23
3 Juta +
Total Kredit Pajak
Pajak Kurang Bayar (Pasal 29)

: 5 juta : 23 Juta

PPh Pasal 25:
Penghasilan kena pajak
: 100 juta
Pajak Terutang setahun (28% X 100 juta) : 28 juta
Kredit Pajak
PPh Pasal 22
2 Juta
PPh Pasal 23
3 Juta +
Total Kredit Pajak
: 5 juta Pajak Kurang/Lebih Bayar
: 23 Juta
PPh Pasal 25
: 23 Juta /12

: 1.916.667
Jadi Besarnya PPh Pasal 25 adalah sebesar 1.916.667,Catatan yang harus dibuat adalah:
Biaya Pajak
28,000,000
PPh Pasal 22
2,000,000
PPh Pasal 23
3,000,000
Hutang PPh Pasal 29
23,000,000
(Mencatat PPh terutang kurang bayar)

C. Perlakuan Khusus perhitungan PPh Terutang
untuk Wajib Pajak Badan
Berdasarkan pada pasal 17 ayat (2b) disebutkan bahwa Tarif
khusus bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari
jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek
di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib Pajak
tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah

81

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

daripada tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Contoh:
Jumlah Penghasilan
Rp1.250.000.000,00

Kena

Pajak

dalam

tahun

pajak

2009

Pajak Penghasilan yang terutang
= (28% - 5%) x Rp1.250.000.000,00
= Rp 287.500.000,00.
Pada TariPPh Pasal 31E disebutkan bahwa Wajib Pajak badan dalam
negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Berdasarkan penjelasan pada Pasal 31E di
perhitungannya dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

atas

maka,

1) Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka
penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
PPh terutang = 50% X 28% X seluruh Penghasilan Kena Pajak
2) Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai
dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang
yaitu sebagai berikut:
PPh Terutang = [(50% X 28%) X PKP yang memperoleh fasilitas]
+ [28% X PKP yang tidak memperoleh fasilitas]
Contoh:
Peredaran bruto PT ABC dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp
4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp
500.000.000,00.

82

Akuntansi Perpajakan

Jawab:
Penghitungan pajak yang terutang yaitu seluruh Penghasilan Kena
Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif
sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena
jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00.
Pajak Penghasilan yang terutang
= 50% x 28% x Rp 500.000.000,00
= Rp 70.000.000,00
Jika Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp
30.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp
3.000.000.000,00.
Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:
a.

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas
= (Rp 4.800.000.000,00 : Rp 30.000.000.000,00) x Rp
3.000.000.000,00
= Rp 480.000.000,00

b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
tidak memperoleh fasilitas
= Rp 3.000.000.000,00 – Rp 480.000.000,00
= Rp 2.520.000.000,00
c.

Total Pajak Penghasilan yang terutang
= (50%x 28% x Rp480.000.000,00)
Rp2.520.000.000,00)
= Rp 67.200.000,00 + Rp 705.600.000,00
= Rp772.800.000,00

+

(28%

x

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

83

D. Beberapa Ketetentuan Kaitannya dengan Pajak
Penghasilan Pasal 25
Ada beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan kaitannya
dengan Pajak penghasilan Pasal 25, dinatanranya adalah sebegai
berikut:
1. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan
pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak
dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat
ketetapan pajak.
2. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan
penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan
dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang
lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih
besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
3. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran
pajak bagi:
a. Wajib Pajak baru
b. Bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
Wajib Pajak masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus
membuat laporan keuangan berkala

84

Akuntansi Perpajakan

c.

Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif
paling tinggi 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari
peredaran bruto.
4. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini
berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
5. Pajak Penghasilan atas berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak.
Contoh:
Pada Tahun 2009 Budi melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Rp
50.000.000,00 dikurangi:
a. Pajak Penghasilan Pasal 21
b. Pajak Penghasilan Pasal 22
c. Pajak Penghasilan Pasal 23
d. Pajak Penghasilan Pasal 24
Jumlah kredit pajak
Selisih

Rp15.000.000,00
Rp10.000.000,00
Rp 2.500.000,00
Rp 7.500.000,00 (+)
Rp35.000.000,00 (-)
Rp15.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap
bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp1.250.000,00
(Rp15.000.000,00 dibagi 12).
Namun jika Si Budi memperoleh penghasilan pada tahun 2009
mulai bulan Juli atau masa 6 (enam) bulan dalam tahun 2009,
maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri
setiap bulan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp2.500.000,00
(Rp15.000.000,00 dibagi 6).
6. Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi
adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

85

Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya,
besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai
dengan ketentuan pada ayat (1). Berdasarkan ketentuan ini,
besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum
batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah
sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak
yang lalu.
Contoh:
Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Februari
2010, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak
tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak
bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah). Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan
keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga
angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember
2009 menjadi nihil, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar
Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran
bulan Desember 2009, yaitu nihil.
7. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak
untuk tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung berdasarkan
surat ketetapan pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak tersebut
berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya surat
ketetapan pajak.
Contoh:
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
tahun pajak 2009 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan
Februari 2010, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus

86

Akuntansi Perpajakan

dibayar adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah). Dalam bulan Juni 2010 telah diterbitkan surat
ketetapan pajak tahun pajak 2009 yang menghasilkan besarnya
angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah). Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, besarnya angsuran
pajak mulai bulan Juli 2010 adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah). Penetapan besarnya angsuran pajak berdasarkan surat
ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar, atau lebih kecil
dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan Surat Pemberitahuan
Tahunan.
8. Pada dasarnya besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib
Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan
mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun.
Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini dalam hal-hal tertentu
Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan
perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan apabila terdapat kompensasi
kerugian; Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan
tidak teratur; atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan
Wajib Pajak.
9. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan yang melakukan
perjalanan keluar negeri yang dikenakan fiskal luar negeri, maka
besarnya fikal luar negeri tersebut dapat dikreditkan dengan
besarnya pajak terutang yang harus dibayar atau istlahnya disebut
sebagai kredit pajak. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut kaitannya
dengan Fiskal Luar Negeri sebagai berikut :
Tarif Fiskal Luar Negeri adalah:
a. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap
kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara;
b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan
dengan menggunakan kapal laut

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

87

Pengecualian Fiskai Luar Negeri
Beberapa Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri
dikecualikan dari pembayaran FLN dengan cara sebagai berikut:
Pembebasan langsung, diberikan oleh pejabat Direktorat
Jenderal Pajak yang berwenang;
Pembebasan melalui pemberian Surat Keterangan Bebas
Fiskai Luar Negeri (SKBFLN) diterbitkan Unit Fiskal Luar
Negeri (UPFLN) DJP.
Pembebasan Langsung:
Ada beberapa wajib pajak yang dibebaskan dari fiscal luar negeri
secara langsung diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat-pejabat lain dari negara asing, termasuk anggota
keluarganya dan orang-orang yang diperbantukan kepada
mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan
di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik, dengan
menunjukkan paspor Diplomatik.
3. Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka
penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga
kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota
keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum
mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan
tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.

88

Akuntansi Perpajakan

4. Pejabat-pejabat dari perwakilan organisasi internasional yang
tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan, termasuk anggota keluarganya, sepanjang
bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha,
kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia, dengan menunjukkan paspor Diplomatik.
Dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka
penempatan di luar negeri, pembebasan diberikan juga
kepada isteri dan anak-anaknya yang merupakan anggota
keluarga yang belum berusia 25 tahun, belum kawin, belum
mempunyai penghasilan, masih menjadi tanggungan dan
tinggal bersama di wilayah akreditasi sesuai dengan ketentuan
Pasal 4 huruf b angka (2) Keputusan Menteri Luar Negeri
Nomor SP/993/PD/XI/72 tanggal 12 Juni 1972.
5. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di
luar negeri yang memiliki dokumen resmi sebagai penduduk
negeri tersebut, dengan menunjukkan salah satu dari tanda
pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk luar
negeri berikut ini:
a. Green Card;
b. Identity Card;
c. Student Card;
d. Pengesahan alamat di luar negeri pada Paspor oleh Kantor
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
e. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia
atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri;
f. Tertulis resmi di paspor oleh Kantor Imigrasi negara
setempat.
6. Meskipun seseorang mempunyai salah satu tanda pengenal
resmi sebagaimana huruf a s.d. f, tetapi dalam kenyataannya
tidak tinggal di negara tersebut tetapi tinggal di Indonesia lebih

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

89

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan, yang bersangkutan wajib membayar
FLN pada saat akan bertolak ke luar negeri.
7. Jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi
yang berwenang, dengan menunjukkan daftar nama para
jemaah haji oleh pimpinan rombongan dan petugas pelaksana
pemberangkatan haji yang pembiayaannya dibebankan pada
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan menyerahkan
surat dari Departemen Agama.
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi Jemaah Haji Khusus
yang penyelenggaraannya dibebankan pada BPIH Khusus.
8. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah
Republik Indonesia melalui darat.
9. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di
luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja
Indonesia (TKI), sepanjang tidak menerima penghasilan dari
sumber di dalam negeri dengan
a. menunjukkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN);
atau
b. menyerahkan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
10. Mahasiswa dari negara asing yang berada di Indonesia dalam
rangka belajar dengan rekomendasi dari perguruan tinggi
tempat mereka belajar dan tidak menerima atau memperoleh
penghasilan dari Indonesia, dengan menyerahkan surat
pernyataan tidak menerima atau memperoleh penghasilan
dari Indonesia dan surat rekomendasi sebagai mahasiswa
atau pelajar dari pimpinan perguruan tinggi sekolah yang
bersangkutan. Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi isteri
dan anak-anaknya maupun anggota keluarga lainnya

90

Akuntansi Perpajakan

11. Orang asing yang berada di Indonesia dan tidak menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia yang melaksanakan:
a. penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan
di bawah koordinasi lembaga pemerintah terkait;
b. program kerjasama teknik dengan mendapat persetujuan
Sekretariat Negara; dan
c. tugas sebagai anggota misi keagamaan dan misi
kemanusiaan di bawah koordinasi instansi terkait,
dengan menyerahkan surat pernyataan tidak menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan surat
rekomendasi atau persetujuan dari instansi terkait.
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anakanaknya maupun anggota keluarga lainnya.
12. Tenaga kerja warga negara asing, pendatang, yang bekerja
di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun, sepanjang
mereka telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi
kerja, dengan menyerahkan tanda bukti pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atau Pasal 26 yang telah dilegalisir oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam atau Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang atau Pejabat
yang ditunjuk. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan
berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk
1 (satu) orang pendamping, dengan menyerahkan surat
persetujuan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakilinya.
10. Anggota misi kesenian, misi kebudayaan, misi olah raga atau
misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia
ke luar negeri, dengan menyerahkan surat persetujuan dari
menteri terkait atau yang mewakilinya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata untuk misi kesenian
dan misi kebudayaaan;
b. Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga untuk misi olah raga;
c. Menteri Agama untuk misi keagamaan;

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25, 28A, 29, dan 31E

91

13. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun yang akan belajar di luar negeri dalam rangka program
resmi pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan
pemerintah atau badan asing dengan persetujuan menteri
terkait. Mahasiswa atau pelajar yang dikecualikan dari
kewajiban pembayaran FLN adalah:
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan anggota Polisi Republik Indonesia
(POLRI) yang dilengkapi dengan paspor dinas dan surat
tugas atau perjalanan dinas;
b. Mahasiswa atau pelajar dalam rangka program resmi
pertukaran mahasiswa atau pelajar yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Badan Asing dengan persetujuan
Menteri Pendidikan Nasional;
Pengecualian tersebut tidak berlaku bagi isteri dan anak-anaknya
maupun anggota keluarga lainnya

92

Akuntansi Perpajakan

BAB 9

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

93

AKUNTANSI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam bab ini, pertama kita
akan membahas mengenai pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.
Selanjutnya akan dibahas mengenai pencatatan akuntansi atas
transaksi yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa
dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Pajak Bumi dan
Bangunan
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Pajak
Bumi dan Bangunan.

94

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
-

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas
kepemilikan hak atas bumi dan bangunan yang ada di atasnya yang
nilainya di atas nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).
Jadinya intinya pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada
semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dann
bangunan yang ada di atasnya. Pajak bumi dan bangunan berbeda
dengan pajak-pajak lainnya, karena salah satu penyebabnya adalah
system yang dipakai masih cenderung pada official assessment, artinya
semua hal yang kaitannya dengan penentuan besarnya pajak bumi dan
bangunan yang harus dibayar adalah pihak petugas pajak (fiskus). Hal
ini yang membedakan pajak bumi dan bangunan dengan penghasilan
(PPh) yang cenderung pada system self assessment.
Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran
perusahaan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Proses
pencatatan pengeluaran pajak bumi dan bangunan ini lebih sederhana
dibandingkan dengan pajak penghasilan maupun pajak pertambahan
nilai, karena pajak bumi bumi dan bangunan ini dibayar setahun sekali.
Hal ini mempermudah perusahaan mencatat transaksi ini setahun sekali.
Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan
salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto
kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan
dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

95

Biaya Pajak Bumi & Bangunan xxx
Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)
Sebelum dibahas panjang lebar mengenai PBB, lebih baik kita
ketahui mengenai beberapa pengertian kaitannya dengan PBB.
1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di
bawahnya;
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3. Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan
melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;
4. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan
oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut
ketentuan undang-undang ini;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya
pajak terhutang kepada wajib pajak

B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan UU No 12 tahun 1985 pasal 1A menyebutkan objek
pajak bumi dan bangunan hádala tentu saja bumi dan/ bangunan.
Namur dalam hal ini bumi dan bangunan yang seperti apa. Di dalam
Peraturan Menteri keuangan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan
klasifikasibumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman
serta untuk memudahkan penghitungan pajakterhutang.

96

Akuntansi Perpajakan

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikanfaktorfaktor sebagai berikut:
1 Letak
2 Perutukan
3 Pemanfaatan
4 Kondisi Lingkungan
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor
sebagai berikut:
1 Bahan yang Digunakan
2 Rekayasa
3 Letak Kondisi Liingkungan dan Lain-lain

C. Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Selain bumi dan bangunan di atas, ada beberapa objek pajak yang
dikecualikan, diantaranya adalah:
1. Objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan. Yang dimaksud dengan tidak
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa
objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum,
dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencarikeuntungan. Halini
dapat diketahui antara lain dari anggaran dasardan anggaran
rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang
ibadah,sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional
tersebut. Termasukpengertian ini adalah hutan wisata milik Negara
sesuai Pasal 2 Undang-undangNomor 5 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Contoh:
pesantren atau sejenis denganitu;
madrasah;
tanah wakaf;
rumah sakit umum.

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

97

2. Objek pajak yang digunakan untuk kuburan, peninggalan
purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. Objek pajak yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai
oleh desa, dan tanah negara yang belum di bebani suatu hak;
4. Objek pajak yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

D. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan. Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib
pajak menurut Undang-undang ini.
Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib
pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak. Subyek
pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak
bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud
Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak
membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya
surat keterangan dimaksud. Bila keterangan yang diajukan itu tidak
disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan
penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Apabila setelah jangka
waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan
keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui

98

Akuntansi Perpajakan

E. Tarif, Dasar, dan Cara Perhitungan Pajak Bumi
dan Bangunan
Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5 % dari Nilai Jual Kena
Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP). Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun
oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan
Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan
serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya
100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya persentase
Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional
Cara menghitung pajak dan bangunan adalah sebagai berikut :
PBB = 0,5 % X NJKP
PBB = 0,5 % X (Prosentase tertentu X DPP)
PBB = 0,5 % X [Presentase tertentu X (NJOP –NJOPTKP)]
Contoh:
PT. ABC mempunyai satu bidang tanah seluas 100 M2 dengan NJOP
sebesar Rp 1 juta/M2. Jika prosentase NJKP tanah tersebut adalah
sebesar 20% dan NJOPTKP sebesar Rp 10 juta. Berapakah besarnya
Pajak Bumi dan bangunan yang harus di bayar oleh WP A?
Jawab :
NJOP : 100 M2 X Rp 1 juta/M2 : Rp 100 Juta
PBB = 0,5 % X [20% X (100 Juta – 10 Juta)]
PBB = 0,5 % X (20% X 90 Juta)
PBB = 0,5 % X 18 Juta
PBB = Rp 90.000,Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah
sebesar Rp 90.000,-

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

99

PT. ABC akan mencatat:
Biaya Pajak Bumi & Bangunan 90,000
Kas
90,000
(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

F. Klasifikasi Bumi dan Bangunan Serta
Penerapannya dalam Menghitung PBB
Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau
bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai
jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan
Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut
nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan
bangunan.
Pengklasifikasian ini mempermudah wajib pajak untuk menghitung
besarnya NJOP dan NJOPTKP maisng-masing objek pajak. Nilai NJOP
dan NJOPTKP masing-masing objek pajak ini dipengaruhi oleh letak
daerah dan letak tanah itu sendiri. Daerah tertentu kemungkinan akan
memiliki nilai NJOP dan NJOPTKP yang berbeda dengan daerah
lain. Berikut ini disajikan penggolongan nilai NJOP dan NJOPTKP
berdasarkan klas masing-masing objek pajak sebagai berikut:
I.

Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi
Kelompok A.
Klas
Penggolongan

Nilai Jual Permukaan Bumi
(Tanah)

Nilai Jual
(Rp/M2)

1

>

3.000.000 s/d

3.200.000

3.100.000

2

>

2.850.000 s/d

3.000.000

2.925.000

3

>

2.708.000 s/d

2.850.000

2.779.000

4

>

2.573.000 s/d

2.708.000

2.640.000

5

>

2.444.000 s/d

2.573.000

2.508.000

100

Akuntansi Perpajakan

6

>

2.261.000 s/d

2.444.000

2.352.000

7

>

2.091.000 s/d

2.261.000

2.176.000

8

>

1.934.000 s/d

2.091.000

2.013.000

9

>

1.789.000 s/d

1.934.000

1.862.000

10

>

1.655.000 s/d

1.789.000

1.722.000

11

>

1.490.000 s/d

1.655.000

1.573.000

12

>

1.341.000 s/d

1.490.000

1.416.000

13

>

1.207.000 s/d

1.341.000

1.274.000

14

>

1.086.000 s/d

1.207.000

1.147.000

15

>

977.000 s/d

1.086.000

1.032.000

16

>

855.000 s/d

977.000

916.000

17

>

748.000 s/d

855.000

802.000

18

>

655.000 s/d

748.000

702.000

19

>

573.000 s/d

655.000

614.000

20

>

501.000 s/d

573.000

537.000

21

>

426.000 s/d

501.000

464.000

22

>

362.000 s/d

426.000

394.000

23

>

308.000 s/d

362.000

335.000

24

>

262.000 s/d

308.000

285.000

25

>

223.000 s/d

262.000

243.000

26

>

178.000 s/d

223.000

200.000

27

>

142.000 s/d

178.000

160.000

28

>

114.000 s/d

142.000

128.000

29

>

91.000 s/d

114.000

103.000

30

>

73.000 s/d

91.000

82.000

31

>

55.000 s/d

73.000

64.000

32

>

41.000 s/d

55.000

48.000

33

>

31.000 s/d

41.000

36.000

34

>

23.000 s/d

31.000

27.000

35

>

17.000 s/d

23.000

20.000

36

>

12.000 s/d

17.000

14.000

37

>

8.400 s/d

12.000

10.000

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

38

>

5.900 s/d

8.400

7.150

39

>

4.100 s/d

5.900

5.000

40

>

2.900 s/d

4.100

3.500

41

>

2.000 s/d

2.900

2.450

42

>

1.400 s/d

2.000

1.700

43

>

1.050 s/d

1.400

1.200

44

>

760 s/d

1.050

910

45

>

550 s/d

760

660

46

>

410 s/d

550

480

47

>

310 s/d

410

350

48

>

240 s/d

310

270

49

>

170 s/d

240

200

50

>

170

101

140

II. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi
Kelompok B
Klas
Penggolongan

Nilai Jual Permukaan Bumi
(Tanah)

Nilai Jual
(Rp/M2)

1

>

67,390,000 s/d

69,700,000 68,545,000

2

>

65,120,000 s/d

67,390,000 66,255,000

3

>

62,890,000 s/d

65,120,000 64,000,000

4

>

60,700,000 s/d

62,890,000 61,795,000

5

>

58,550,000 s/d

60,700,000 59,625,000

6

>

56,440,000 s/d

58,550,000 57,495,000

7

>

54,370,000 s/d

56,440,000 55,405,000

8

>

52,340,000 s/d

54,370,000 53,355,000

9

>

50,350,000 s/d

52,340,000 51,345,000

10

>

48,400,000 s/d

50,350,000 49,375,000

11

>

46,490,000 s/d

48,400,000 47,445,000

12

>

44,620,000 s/d

46,490,000 45,555,000

13

>

42,790,000 s/d

44,620,000 43,705,000

14

>

41,000,000 s/d

42,790,000 41,895,000

102

Akuntansi Perpajakan

15

>

39,250,000 s/d

41,000,000 40,125,000

16

>

37,540,000 s/d

39,250,000 38,395,000

17

>

35,870,000 s/d

37,540,000 36,705,000

18

>

34,240,000 s/d

35,870,000 35,055,000

19

>

32,650,000 s/d

34,240,000 33,445,000

20

>

31,100,000 s/d

32,650,000 31,875,000

21

>

29,590,000 s/d

31,100,000 30,345,000

22

>

28,120,000 s/d

29,590,000 28,855,000

23

>

26,690,000 s/d

28,120,000 27,405,000

24

>

25,300,000 s/d

26,690,000 25,995,000

25

>

23,950,000 s/d

25,300,000 24,625,000

26

>

22,640,000 s/d

23,950,000 23,295,000

27

>

21,370,000 s/d

22,640,000 22,005,000

28

>

20,140,000 s/d

21,370,000 20,755,000

29

>

18,950,000 s/d

20,140,000 19,545,000

30

>

17,800,000 s/d

18,950,000 18,375,000

31

>

16,690,000 s/d

17,800,000 17,245,000

32

>

15,620,000 s/d

16,690,000 16,155,000

33

>

14,590,000 s/d

15,620,000 15,105,000

34

>

13,600,000 s/d

14,590,000 14,095,000

35

>

12,650,000 s/d

13,600,000 13,125,000

36

>

11,740,000 s/d

12,650,000 12,195,000

37

>

10,870,000 s/d

11,740,000 11,305,000

38

>

10,040,000 s/d

10,870,000 10,455,000

39

>

9,250,000 s/d

10,040,000

9,645,000

40

>

8,500,000 s/d

9,250,000

8,875,000

41

>

7,790,000 s/d

8,500,000

8,145,000

42

>

7,120,000 s/d

7,790,000

7,455,000

43

>

6,490,000 s/d

7,120,000

6,805,000

44

>

5,900,000 s/d

6,490,000

6,195,000

45

>

5,350,000 s/d

5,900,000

5,625,000

46

>

4,840,000 s/d

5,350,000

5,095,000

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

47

>

4,370,000 s/d

4,840,000

4,605,000

48

>

3,940,000 s/d

4,370,000

4,155,000

49

>

3,550,000 s/d

3,940,000

3,745,000

50

>

3,200,000 s/d

3,550,000

3,375,000

103

III. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan
Kelompok A
Klas
Penggolongan

Nilai Jual Bangunan ( Rp/M2 )

Nilai Jual
(Rp/M2)

1

>

1,034,000 s/d

2

>

902,000 s/d

1,366,000 1,200,000
1,034,000

968,000

3

>

744,000 s/d

902,000

823,000

4

>

656,000 s/d

744,000

700,000

5

>

534,000 s/d

656,000

595,000

6

>

476,000 s/d

534,000

505,000

7

>

382,000 s/d

476,000

429,000

8

>

348,000 s/d

382,000

365,000

9

>

272,000 s/d

348,000

310,000

10

>

256,000 s/d

272,000

264,000

11

>

194,000 s/d

264,000

225,000

12

>

188,000 s/d

194,000

191,000

13

>

136,000 s/d

188,000

162,000

14

>

128,000 s/d

136,000

132,000

15

>

104,000 s/d

128,000

116,000

16

>

92,000 s/d

104,000

98,000

17

>

74,000 s/d

92,000

83,000

18

>

68,000 s/d

74,000

71,000

19

>

52,000 s/d

68,000

60,000

20

>

52,000

50,000

104

Akuntansi Perpajakan

IV. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan
Kelompok B
Klas
Penggolongan

Nilai Jual Bangunan (Rp/M2)

Nilai Jual
(Rp/M2)

1

>

14,700,000 s/d

15,800,000 15,250,000

2

>

13,600,000 s/d

14,700,000 14,150,000

3

>

12,550,000 s/d

13,600,000 13,075,000

4

>

11,550,000 s/d

12,550,000 12,050,000

5

>

10,600,000 s/d

11,550,000 11,075,000

6

>

9,700,000 s/d

10,600,000 10,150,000

7

>

8,850,000 s/d

9,700,000

9,275,000

8

>

8,050,000 s/d

8,850,000

8,450,000

9

>

7,300,000 s/d

8,050,000

7,675,000

10

>

6,600,000 s/d

7,300,000

6,950,000

11

>

5,850,000 s/d

6,600,000

6,225,000

12

>

5,150,000 s/d

5,850,000

5,500,000

13

>

4,500,000 s/d

5,150,000

4,825,000

14

>

3,900,000 s/d

4,500,000

4,200,000

15

>

3,350,000 s/d

3,900,000

3,625,000

16

>

2,850,000 s/d

3,350,000

3,100,000

17

>

2,400,000 s/d

2,850,000

2,625,000

18

>

2,000,000 s/d

2,400,000

2,200,000

19

>

1,666,000 s/d

2,000,000

1,833,000

20

>

1,366,000 s/d

1,666,000

1,516,000

Contoh penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam
Penghitungan PBB:
Misalnya ada objek perumahan:
Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai Jual Rp. 840.000,00/m2 Nilai
Jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp.
802.000,- /m2

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

-

105

Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp. 1,000.000,00/m2.
Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual
Rp. 968.000,- /m2

Jawab:
Penghitungan PBB-nya:
Jumlah NJOP bumi (1,000 x Rp 802.000,-) = Rp. 802.000.000,Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,-= Rp. 387.200.000,NJOP sebagai dasar pengenaan
= Rp. 1.189.200.000,NJOPTKP

= Rp.
12.000.000,NJOP untuk penghitungan PBB
= Rp. 1.177.200.000,NJKP (40% x Rp. 1.177.200.00,-)
= Rp. 470.880.000,Jadi PBB yang terutang = 0,5% X Rp 470.880.000,
= Rp. 2.354.400,Wajib Pajak akan mencatat:
Biaya Pajak Bumi & Bangunan 2,354,400
Kas
2,354,400
(Mencatat pengeluaran untuk pajak bumi dan bangunan)

G. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Berikut ini adalah besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai
berikut:
1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan adalah 40%
4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
apabila NJOP-nya > Rp. l.000.000.000,00 adalah 40%
apabila NJOP-nya < Rp. l.000.000.000,00 adalah 20%

106

Akuntansi Perpajakan

Contoh:
1. Seorang Wajib Pajak hanyamepunyai Objek Pajak berupa berupa
bumi dengan nilai sebagai berikut:
Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp 3.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajakberada di bawah Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajaktersebut tidak dikenakan
Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi
dan bangunan masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan
nilai sebagaiberikut :
a.

Desa A
-





Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 8.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 5.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak :
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 8.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 5.000.000,00
(+)

Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar

pengenaan pajak
Rp13.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00

(-)

Nilai Jual Objek Pajak untuk

Penghitungan Pajak
Rp 5.000.000,00

Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan

107

b. Desa B



-

Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 5.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 3.000.000,00





Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak:
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 5.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 3.000.000,00
(+)

Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar

pengenaan pajak
Rp 8.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp
0,00

(-)

Nilai Jual Objek Pajak untuk

Penghitungan Pajak
Rp 8.000.000,00
Untuk Objek Pajak di Desa B,tidak diberikan Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajaktelah
diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.
3. Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupabumi
dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :
a.






Objek I
-

Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 4.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 2.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak:
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 4.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 2.000.000,00
(+)

Nilai Jual Objek Pajak sebagaidasar

pengenaan pajak
Rp 6.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 8.000.000,00
(-)

108

Akuntansi Perpajakan

Karena Nilai Jual Objek Pajak berada di bawah Nilai JualObjek
Pajak Tidak Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak
dikenakan PajakBumi dan Bangunan.
b. Objek II



-

Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 4.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak TidakKena Pajak Rp 1.000.000,00





Nilai Jual Objek Pajak untukPenghitungan Pajak:
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
Rp 4.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 1.000.000,00
(+)

Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar

pengenaan pajak
Rp 5.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp
0,00
(-)

Nilai Jual Objek Pajak untuk

Penghitungan Pajak
Rp 5.000.000,00
Latihan
Wajib pajak Masdar pada awal tahun 2008 mempunyai objek
pajak tanah dan bangunan lengkap sebagai berikut:
Tanah seluas 750 M2 dengan nilai jual Rp 200.000,-/M2
Rumah seluas 450 M2 dengan harga jual Rp 300.000,-/M2
Taman seluas 600 M2 dengan harga jual Rp 200.000,-/M2
Pagar Mewah seluas 150 M2 dengan harga jual Rp 150.000,-/M2
Diasumsikan bahwa persentase Nilai Jual Kena pjak ditetapkan
pemerintah 30% dan NJOPTKP sebesar Rp 8.000.000,-. Berapakah
besarnya PBB tahun 2008 yang harus dibayar?

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BAB 10

109

AKUNTANSI BEA
PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB)

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam
bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya akan dibahas
mengenai pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang biasa dilakukan
oleh perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Disamping itu juga
akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

110

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
-

-

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN UU NO 21 TAHUN
1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
PP NO.XX TAHUN 2000
KEP. MEN.KEU NO. XX/KMK.04/2000

A.2 Pengertian Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah bea
yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah
wasiat atas harta tetapdan hak-hak kebendaan atas tanah yang
pemindahan haknya dilakukan dengan akta. Menurut peraturan
undang-undang BPHTB bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan
hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak,
sedangkan pengertian perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak
pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah
Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lainnya.
Akuntansi dipakai oleh perusahaan untuk mencatat pengeluaran
perusahaan dalam membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan. Proses pencatatan pengeluaran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan ini sama sederhanyanya dengan Pajak
Bumi dan Bangunan dan lebih sederhana dibandingkan dengan

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

111

pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Namun
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini dicatat ketika
perusahaan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan atau
pada saat melunasi BPHTB ini.
Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan
salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto
kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan
dicatat oleh perusahaan sebagai berikut :
Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan
xxx

Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan)
Biasanya pembayaran BPHTB ini bersamaan dengan pembelian
atau penjualan Tanah dan atau bangunan. Saat itu perusahaan
akan mencatat:
Tanah/Bagunan
xxx
Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan
xxx

Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan)

B. Objek BPHTB
Objek BPHTB menurut pasal 2 UU No 21 Tahun 1997 yaitu
perolehan hak atas tanah atau/dan bangunan dimana perolehan hak
ini bisa dalam hal pemindahan hak dan pemberian hak baru. Beberapa
sebab terjadinya perolehan hak tersebut dapat dijelaskan berikut ini:
1. Perolehan hak dalam istilah pemindahan hak terjadi karena:
Jual Beli
Tukar Menukar
Hibah
Hibah Wasiat

112

Akuntansi Perpajakan

-

Waris
Pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnnya
Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
Penunjukan pembeli dalam lelang
Putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
Penggabungan Usaha
Peleburan usaha
Pemekaran Usaha
Hadiah

2. Perolehan hak dalam istilah pemberian hak baru terjadi karena :
Kelanjutan pelepasan hak
Diluar pelepasan hak

C. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB
Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB adalah objek pajak
yang diperoleh:
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan
usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan
atau perwakilan organisasi tersebut
4. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan
ibadah.

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

113

D. Tarif Pajak
Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

E. Dasar Pengenaan BPHTB
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP) dalam hal:
1. Jual beli adalah harga transaksi
2. Tukar-menukar adalah nilai pasar
3. Hibah adalah nilai pasar
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar
5. Waris adalah nilai pasar
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah
nilai pasar
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h.Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar
8. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak adalah nilai pasar
9. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai
pasar
10. Penggabungan usaha adalah nilai pasar
11. Peleburan usaha adalah nilai pasar
12. Pemekaran usaha adalah nilai pasan
13. Hadiah adalah nilai pasar
14. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang
tercantum dalam Risalah Lelang;
Apabila NPOP dalam hal a s/d n tidak diketahui atau lebih rendah
daripada NJOP PBB yang digunakan dalam pengenaan PBB pada
tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai
adalah NJOP PBB.

114

Akuntansi Perpajakan

F. Pengenaan BPHTB
Ada beberapa kondisi dimana seorang wajib pajak harus dikenapan
BPHTB diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang
terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah
sebesar 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang
2. Pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya
BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai
berikut:
• 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang terutang
dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen,
Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah
Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga
Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan
Perumahan Nasional (Perum Perumnas)
• 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang
dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud
diatas.

G. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) Ditetapkan Secara Regional Paling
Banyak
Berikut ini adalah beberapa nilai perolehan objek pajak tidak kena
pajak (NPOPTKP) yang dapat mengurangi NPOP suatu objek pajak
tertentu sebagai berikut:
1. Rp. 49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah) dalam hal
perolehan hak Rumah Sederhanan Sehat (RSH) dan Rumah Susun
Sederhana
2. Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dalam hal perolehan hak
baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil
atau mikro dalam dalam rangka program peningkatan sertifikasi
tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha Mikro dan
kecil

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

115

3. Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dalam hal perolehan hak
karena waris, atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang
masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah termasuk istri/suami
4. Paling banyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dalam hal
selain yang disebutkan di atas.

H. Saat, Tempat, dan Cara Pembayaran Pajak Terutang
Saat terutang Pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan untuk:
1. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
2. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta
3. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
4. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
5. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah
sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
6. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak
tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
7. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang
8. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap
9. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke Kantor Pertanahan
10. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak
11. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal
ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak

116

Akuntansi Perpajakan

12. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandata­
nganinya akta
13. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta
14. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta
15. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

I. Tempat Pajak Terutang Adalah Di Wilayah
Kabupaten, Kota, Atau Propinsi Yang Meliputi
Letak Tanah Dan Bangunan
Cara Pembayaran Pajak adalah wajib pajak membayar pajak yang
terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
Pajak terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos/Bank BUMN/
BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri
dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SSB).

J. Cara Penghitungan BPHTB
Besarnya BPHTB terutang adalah Nilai Perolehan Objek Pajak
(NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) dikalikan tarif 5 % (lima persen). Secara matematis
adalah;
BPHTB = 5 % X (NPOP – NPOPTKP)
Contoh
1. Pada tanggal 6 Januari 2006, Tuan “S” membeli tanah yang terletak
di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.50.000.000,00. NJOP PBB
tahun 2006 Rp. 40.000.000,00. Mengingat NJOP lebih kecil
dari harga transaksi, maka NPOP-nya sebesar Rp. 50.000.000,Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk
perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang diterima

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

117

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,
untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00.
Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka
perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp. 50 juta – Rp. 60 juta)

= 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).
2. Pada tanggal 7 Januari 2006, Nyonya “D” membeli tanah dan
bangunan yang terletak di Kabupaten “XX” dengan harga Rp.
90.000.000,- NJOP PBB tahun 2006 adalah Rp. 100.000.000,00.
Sehingga besarnya NPOP adalah Rp. 100.000.000.-. NPOPTKP
untuk perolehan hak selain karena waris, atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/
istri, untuk Kabupaten “XX” ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00.
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)
adalah Rp. 100.000.000,00 dikurangi Rp. 60.000.000,00 sama
dengan Rp. 40.000.000,00, maka perolehan hak tersebut terutang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 5 % x (Rp. 100 – Rp. 60) juta

= 5 % x ( Rp. 40) juta

= Rp. 2 juta .
Catat yang dibuat atas transaksi di atas adalah:
Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan
2 Juta

Kas

2 Juta
(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan)

118

Akuntansi Perpajakan

3. 3. Pada tanggal 28 Juli 2006, Tuan“S” mendaftarkan warisan
berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota “BB” dengan
NJOP PBB Rp. 400.000.000,00. NPOPTKP untuk perolehan
hak karena waris untuk Kota “BB” ditetapkan sebesar Rp.
300.000.000,00. Besarnya NPOPKP adalah Rp. 400.000.000,00
dikurangi Rp. 300.000.000,00 sama dengan Rp. 100.000.000,00,
maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 400 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x ( Rp. 100) juta

= Rp. 2,5 juta.
Catat yang dibuat atas transaksi di atas adalah:
Biaya Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan
2,5 Juta

Kas

2,5 Juta
(Mencatat pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan)
4. Pada tanggal 7 November 2006, Wajib Pajak orang pribadi “K”
mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung, sebidang tanah
yang terletak di Kota “BB” dengan NJOP PBB Rp. 250.000.000,00.
NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kota
“BB” ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00. Mengingat NPOP
lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut
tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPHTB = 50% x 5 % x (Rp. 250 – Rp. 300) juta

= 50% x 5 % x (0)

= Rp. 0 (nihil).

Akuntansi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

119

Latihan
Wajib pajak Masdar pada awal tahun 2008 mempunyai objek
pajak tanah dan bangunan lengkap sebagai berikut:
Tanah seluas 750 M2 dengan nilai jual Rp 200.000,-/M2
Rumah seluas 450 M2 dengan harga jual Rp 300.000,-/M2
Taman seluas 600 M2 dengan harga jual Rp 200.000,-/M2
Pagar Mewah seluas 150 M2 dengan harga jual Rp 150.000,-/M2
Jika pada Tahun 2009 Tanah dan Bangunan tersebut dijual dengan
harga 100 juta. JIka NPOPTKP sama dengan NJOPTKP tahun 2008.
Maka kewajiban pajak apa yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak
Masdar?

120

Akuntansi Perpajakan

BAB 11

Akuntansi Bea Materai

121

AKUNTANSI BEA MATERAI

B

ab ini merupakan konsep dari pencatatan transaksi yang berkaitan
dengan Bea Materai. Dalam bab ini, pertama kita akan membahas
mengenai pengertian Bea Materai. Selanjutnya akan dibahas mengenai
pencatatan akuntansi atas transaksi yang berkaitan dengan Bea
Materai yang biasa dilakukan oleh perusahaan dagang dan perusahaan
jasa. Disamping itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta
penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep akuntansi Bea Materai
3. Mampu memahami cara mencatat transaksi yang berkaitan Bea
Materai.

122

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

-

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan
Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai
Surat edaran direktur jenderal pajak Nomor se - 29/pj.5/2000
tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea meterai

A.2 Pengertian Akuntansi Bea Materai
Bea Materai adalah suatu pungutan atau pembayaran pajak melalui
benda materai yang dikenakan khusus untuk beberapa dokumen
yang diharuskan oleh undang-undang. Akuntansi dipakai oleh
perusahaan untuk mencatat pengeluaran perusahaan dalam
melunasi Bea Materai. Proses pencatatan pengeluaran Bea Materai
ini sama sederhanyanya dengan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan. Namun Bea Materai ini
dicatat ketika perusahaan melunai atau membeli Benda Materai.
Menurut undang-undang PPh disebutkan bahwa pajak merupakan
salah satu pengeluaran yang dapat mengurangi penghasilan bruto
kecuali pajak penghasilan. Oleh karena itu pengeluaran ini akan
dicatat oleh perusahaan sebagai berikut:
Biaya Materai
xxx

Kas
xxx
(Mencatat pengeluaran untuk Bea Materai)
Sebelum kita membahas panjang lebar mengenai bea materai
lebih baik kita mengenal istilah-istilah berikut ini :
a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang
mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan
atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang
berkepentingan;

Akuntansi Bea Materai

123

b. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang
dikeluarkan oleh Pemerintah RI;
c. Tandatangan adalah tandatangan sebagaimana lazimnya
dipergunakan, termasuk pula parap, teraan Atau cap
tandatangan atau cap parap, teraan cap nama atau tanda
lainnya sebagai pengganti tandatangan;
d. Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea
Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan
pemegang dokumen yang Bea meterainya belum dilunasi
sebagaimana mestinya;
e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perusahaan Umum Pos dan
Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian
kemudian.

B. Subjek Bea Materai
Subjek Bea materai atau disebut dengan pihak-pihak yang terutang
Bea Materai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat
dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan
menentukan lain. Jadi intinya adalah semua pihak yang dengan sengaja
menggunakan atau memanfaatkan semua jenis dokumen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bea cukai harus membayar
atau menempelkan materai baik benda materai atu bentuk lainnya
pada dokumen tersebut
Misalnya: Si Andi membuat cek dengan nilai nominal yang ada
pada cek tersebut sejumlah Rp 2 juta, maka Si andi berkewajiban
untuk menempelkan atau membubuhkan materai senilai Rp 6.000,-

C. Saat Terutang Bea Meterai
Saat terutangnya bea materai ditentukan dalam hal:
1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, adalah pada saat dokumen
itu diserahkan

124

Akuntansi Perpajakan

2. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari salah satu pihak, adalah
pada saat Dokumen tersebut selesai ditandangani oleh semua
pihak yang terkait
3. Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan
di Indonesia.

D. Objek Bea Materai
Yang menjadi objek bea materai atau istilahnya dokumen-dokumen
yang dikenakan Bea Meterai adalah sebagai berikut :
1. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 3.000,a.

Surat yang memuat jumlah uang, yaitu: menyebutkan
penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau
penyimpanan uang dalam rekening di bank, berisi
pemberitahuan saldo rekening di bank, berisi pengakuan
bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah
dilunasi atau diperhitungkan yang mempunyai harga nominal
lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
b. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga
nominal
c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai
harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah)
d. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah
harga nominal sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah).
2. Dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 6.000,:
-

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang, dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

Akuntansi Bea Materai

-

-

-

-

-

125

Akta-akta notaris termasuk salinannyaAkta-akta yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap
rangkapnya
Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di
muka Pengadilan, yaitu:
1) Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan;
2) Surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain
atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula;
Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
1) Menyebutkan penerimaan uang;
2) Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang
dalam rekening di bank
3) Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4) Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang
mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah).
Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai
harga nominal sampai dengan mempunyai harga nominal
lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah
harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

E. Dokumen yang Tidak Terutang Bea Meterai
Terdapat beberapa Dokumen yang tidak terutang Bea Materai
diantaranya adalah sebagai berikut:
a.

Surat yang memuat jumlah uang, yaitu:
1. Menyebutkan penerimaan uang;
2. Menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam
rekening di bank;

126

Akuntansi Perpajakan

3. Berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
4. Berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; yang
mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang
mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

F. Dokumen yang Tidak Dikenakan Bea Meterai
Ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Dokumen yang berupa:
1. Surat penyimpanan barang;
2. Konosemen;
3. Surat angkutan penumpang dan barang
4. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka
3)
5. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
6. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan
pengirim;
7. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6).
b. Segala bentuk Ijazah;
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari Kas Negara, Kas
Pemerintah Daerah, dan bank;
e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas
Pemerintahan Daerah dan bank;

Akuntansi Bea Materai

127

f.

Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern
organisasi;
g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan
lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Umum Pegadaian;
i. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,dengan nama
dan dalam bentuk apapun.

G. Cara Pelunasan Bea Meterai
Untuk membayar atau melunasi Bea materai dapat dilakukan
dengan:
1. Meterai Tempel
a. Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak
rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai
b. Meterai tempel direkatkan di tempat dimana Tanda tangan
akan dibubuhkan
c. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman
tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang
sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas
kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel
d. Jika digunakan lebih dari satu meterai tempel, tanda tangan
harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan
sebagian di atas kertas.
Apabila cara diatas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan
dianggap tidak bermeterai.
2. Kertas Meterai
Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang
untuk dimuat seluruhnya di atas kertas meterai yang digunakan,
maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan
kertas tidak bermeterai

128

Akuntansi Perpajakan

-

-

Membubuhkan tanda tangan disertai dengan pencantuman
tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang
sejenis dengan itu diatas kertas Meterai
Kertas meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan
lagi. Apabila ketentuan diatas tidak dipenuhi, dokumen yang
bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Pelunasan Bea
Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas
dengan mesin teraan meterai hanya diperkenankan kepada
penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan
jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen.

H. Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Mengguna­
kan Mesin Teraan Meterai:






Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai
dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin
teraan meterai harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat;
Mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan
meterai yang akan digunakan;
Melampirkan surat pernyataan tentang jumlah ratarata dokumen
yang harus dilunasi Bea Meterai setiap hari;
Harus melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar
Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak (F.2.0.32.01) Ke Kas Negara melalui Bank
Presepsi

I. Kewajiban Penerbit Dokumen yang Mendapatkan
Ijin Penggunaan Mesin Teraan Meterai




Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat
tanggal 15 setiap bulan;
Menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
setempat paling lambat satu bulan setelah mesin teraan meterai

Akuntansi Bea Materai







129

tidak dipergunakan lagi atau terjadi perubahan alamat/tempat
kedudukan pemilik/pemegang ijin penggunaan mesin teraan
meterai;
Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua)
tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan;
Bea Meterai yang belum dipergunakan karena mesin teraan
meterai rusak atau tidak dipergunakan lagi, dapat dialihkan untuk
pengisian deposit mesin teraan meterai lain atau pencetakan tanda
Bea Meterai Lunas dengan teknologi percetakan ataupun dengan
sistem komputerisasi;
Penerbit dokumen yang akan melakukan pengalihan Bea Meterai
sebagaimana dimaksud diatas harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat
dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan
dialihkan.

J. Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian
Pemeteraian Kemudian dilakukan atas:
• Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan
digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;
• Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi
sebagaimana mestinya:
• Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di
Indonesia. Pemeteraian kemudian wajib dilakukan terhadap
dokumen-dokumen seperti diatas dengan menggunakan:
a. Meterai Tempel; atau
b. Surat Setoran Pajak yang disahkan oleh Pejabat Pos.
Besarnya Bea Meterai yang Harus Diiunasi dengan Cara
Pemeteraian Kemudian adalah:
1. Atas dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun
akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan

130

Akuntansi Perpajakan

adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan
yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan;
2. Atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana
mestinya adalah sebesar Bea Meterai yang terutang;
3. Atas dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan
di Indonesia adalah sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai
dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian
dilakukan.

K. Sanksi Tidak atau Kurang Melunasi Bea Meterai
Dokumen yang terutang/dikenakan Bea Meterai yang tidak atau
kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi
sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau
kurang dibayar. Pemegang dokumen atas dokumen yang tidak atau
kurang dibayar Bea Meterainya harus melunasi Bea Meterai yang
terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.
Latihan
Dari beberapa transaksi dibawah ini, berapakah bea materai yang
harus dilunasi:
a. Cek senilai Rp 100,000 , Rp 2,000,000, Rp 750,000 & Rp
10,000,000
b. Kwitansi senilai Rp 300,000 , Rp 1,100,000, Rp 750,000 & Rp
10,000,000
c. 100 Ijazah kepada mahasiswa lulusan Universitas ABC
d. Akta jual beli tanah senilai Rp 30,000,000.

BAB 12

Rekonsiliasi Fiskal

131

REKONSILIASI FISKAL

B

ab ini merupakan konsep dari rekonsiliasi fiskal hingga penyusunan
laporan keuangan fiskal. Dalam bab ini, pertama kita akan
membahas mengenai pengertian Rekonsialiasi Fiskal. Selanjutnya
akan dibahas mengenai perbedaan waktu dan perbedaan tetap, faktorfaktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut. Disamping
itu juga akan dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar hukum dari
pajak dan stándar akuntansi keuangan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep Rekonsiliasi Fiskal
3. Mampu membedakan antara perbedaan waktu dan perbedaan
tetap.
4. Mampu membedakan antara koreksi positif dan koreksi negatif
serta cara melakukan rekonsiliasi
5. Mampu memahami kasus rekonsiliasi fiskal dan cara penyelesaian
soal secara mendalam.

132

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan,
Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46
Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi Fiskal adalah suatu proses penyesuaian-penyesuaian
laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan di indonesia sehingga diperoleh laba/
rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan
untuk satu tahun tertentu. Berdasarkan pengertian di atas dapt
disimpulkan bahwa ada tiga unsur penting dari proses rekonsialisi
fiskal diantaranya adalah:


Laporan Laba Rugi Komersial
Dasar untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal adalah
laporan laba/rugi. Mengapa? Hal ini disebabkan karena pajak
penghasilan adalah penghasilan, sedangkan penghasilan
biasanya dicatat di dalam laporan laba/rugi. Hasil dari Laporan
ini adalah laba/rugi yang menjadi dasar dalam perhitungan
besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.



Koreksi/Penyesuaian Fiskal
Koreksi/Penyesuaian dilakukan jika terjadi kesalahan atau
ketidakcocokan antara peraturan/ketentuan satau dengan
lainnya. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode atau
asumsi yang dipakai dalam penyusunan laporan keuangan.

Rekonsiliasi Fiskal

133

Asusmsi atau metode ini yang kemungkinan terjadi perbedaan
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di
indonesia. Perbedaan ini disimpulkan ada dua yaitu beda
waktu dan beda tetap. Untuk konsep ini akan dibahas pada
sub bab selanjutnya.


Laba/Rugi Fiskal
Hasil dari proses koreksi/penyesuaian terhadap penghasilan
atau biaya di dalam laporan laba/rugi fiskal berdasarkan
ketentuan perundang-undangan adalah laba/rugi fiskal. Laba/
rugi fiskal ini yang menjadi dasar di dalam perhitungan besar/
kecilnya pajak terutang bagi perusahaan.

B. Beda Waktu dan Beda Tetap
Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan ini terjadi
karena perbedaan asumsi/metode yang diapaki didalam akuntansi
komersial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan
maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal)
yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:
1. Beda Tetap (Permanent Different)
2. Beda Waktu (Time Different)
B1. Beda Tetap (Permanent Different)
Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan
maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan
Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal
yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak
tahun pajak berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa beda tetap
ini secara permanent, ketika tahun atau periode sekarang suatu
penghasilan/biaya tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya
menurut undang-undang maka pada tahun atau periode yang
akan datang juga tidak dapat diakui sebagai penghasilan/biaya di
dalam laporan laba/rugi.

134

Akuntansi Perpajakan

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan penghasilan/biaya tidak
boleh diakui di dalam laporan laba/rugi. Berdasarkan UndangUndang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 tentang beberapa
penghasilan yang tergolong final diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi
penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan
modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/
atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan
persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Ketika di dalam laporan laba/rugi terdapat penghasilan yang
disebutkan di atas maka harus dilakukan koreksi/penyesuaian.
Selain itu Pajak PPh Pasal 4 (2) di dalam undang-undang pajak
penghasilan ini termasuk juga biaya yang tidak boleh mengurangi
penghasilan bruto.
Misalnya berikut ini adalah laporan laba/rugi komersial sederhana
dari PT. ABC:
Laporan L/R Komersial

Jumlah

Penjualan Bruto

HPP

Laba Kotor


3,000,000
(200,000)
3,200,000

Rekonsiliasi Fiskal

Biaya Sanksi Pajak
Penghasilan Bunga Deposito
Penghasilan Sumbangan/Donatur

(100,000)
200,000
300,000

Laba Bersih

3,600,000



135

Di dalam laporan laba /rugi di atas dilihat bahwa ada komponen
penghasilan bunga Deposito sebesar 200,000. Penghasilan bunga
deposito ini merupakan salah satu penghasilan yang tergolong
final maka penghasilan bunga Deposito ini harus dilakukan
koreksi/penyesuaian fiskal.
Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan
menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan.
Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3
tentang beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh
badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya
wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau
disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan;

136

Akuntansi Perpajakan

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UndangUndang PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti
penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak
yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang
menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang
PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh
perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi,
badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah,
dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
• dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
• bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan
badan usaha milik daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal yang disetor;
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Rekonsiliasi Fiskal

137

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi,
termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal
ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang
didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia,
dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
• merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau
yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan; dan
• sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di
Indonesia;
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan; m. sisa lebih yang diterima
atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian
dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

138

Akuntansi Perpajakan

Misalnya: Pada laporan laba rugi PT. ABC di atas terdapat
penghasilan sumbangan/donator sebesar 300,000. penghasilan
sumbangan/donator di atas jelas termasuk dalam penghasilan
yang dikecualikan dari objek pajak maka harus dilakukan koreksi
fiskal.
Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi
karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan
menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat
mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan Undang-Undang No
36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 tentang beberapa penghasilan yang
dikecualikan dari objek pajak diantaranya adalah sebagai berikut:
misalnya:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh
perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian
sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
• cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan
usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha
dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen,
dan perusahaan anjak piutang;
• cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan
bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial;
• cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin
Simpanan;
• cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
• cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
kehutanan; dan
• cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan

Rekonsiliasi Fiskal

4.

5.

6.

7.

8.
9.

139

limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,
asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh
Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi
kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi
Wajib Pajak yang bersangkutan;
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh
pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan;
Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada
pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan;
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan
warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf
a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta
zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk
agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah;
Pajak Penghasilan;
Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

140

Akuntansi Perpajakan

10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma,
atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas
saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan
pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan
Misalnya : Pada laporan laba rugi PT. ABC di atas terdapat Biaya
Sanksi Pajak sebesar 100,000. penghasilan sumbangan/donator
di atas jelas termasuk dalam biaya yang tidak boleh dikurangkan
dengan penghasilan bruto maka harus dilakukan koreksi fiskal.
B2. Beda Waktu (Time Different)
Selain Beda tetap ada satu beda yang disebut dengan beda waktu.
Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan
maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan
Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal
yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak
tahun-tahun pajak berikutnya. Jadi ketika suatu penghasilan atau
biaya pada periode tahun/periode sekarang tidak dapat diakui di
dalam laporan laba/rugi, namun kemungkinan akan dapat diakui
pada periode tahun/periode yang akan datang.
Ada beberapa sebab atau kondisi dimana terjadi beda waktu. Beda
waktu ini sebagian besar disebabkan karena asumsi atau metode
yang digunakan di dalam akuntansi komersial berbeda dengan
akuntansi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
sekarang ini di Indonesia. Metode/asumsi ini akan berdampak
pada penilaian akun-akun di dalam laporan keuangan. Contoh:
Persediaan, Piutang Dagang, Aktiva tetap, Investasi, dan lain-lain.
Selain itu dalam akuntansi komersial, pengakuan penghasilan/
biaya berdasarkan system cash basis atau accrual basis untuk
lebih dari satu tahun. Dimana penghasilan/biaya tersebut harus
dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip

Rekonsiliasi Fiskal

141

matching cost with revenue, namun sedangkan menurut Undangundang PPh, penghasilan/biaya tersebut harus diakui sekaligus
pada saat diterima atau dikeluarkan.
Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi
karena perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undangundang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya
metode garis lurus dan saldo menurun
• Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut
Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang
diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
• Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undangundang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan
kecuali untuk usaha-usaha tertentu dan sebagainya
B2.1 Persediaan
Persediaan merupakan barang yang diperoleh untuk dijual
kembali atau bahan untk diolah menjadi barang jadi atau
barang jadi yang akan dijual atau barang yang akan digunakan.
Di dalam akuntansi konvensional, ada dua metode pencatatan
persediaan yaitu metode fisik dan metode perpetual seperti
yang telah dibahas pada bab akuntansi PPN & PPnBM.
Sedangkan metode penilaian yang biasa digunakan oleh
perusahaan dan sering dipelajari ada 3 Metode yaitu:
1. Metode First In First Out (FIFO): barang yang masuk
terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dijual/keluar
sehingga persediaan akhir akan berasal dari pembelian
yang termuda/terakhir.
2. Metode Last In First Out (FIFO): barang yang terakhir
masuk dianggap yang pertama kali keluar, sehingga
persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal
3. Metode Average (Rata-Rata): pengeluaran barang secara
acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan
maupun yang masih ada ditentukan dengan cara dicari
rata-ratanya.

142

Akuntansi Perpajakan

Ketiga metode di atas di dalam perhitungan laba rugi akan
menghasilkan laba yang berbeda, sehingga konskuensinya
terhadap pajak yang berbeda. Sebagai ilustrasi dapat dilihat
pada contoh berikut ini:
Contoh: Berikut ini adalah data persediaan pada bulan januari
2010:
Tanggal

Keterangan

Unit Harga/Unit

Total

1/1

Persediaan awal

10

1,000

10,000

2/1

Pembelian

20

1,100

22,000

5/1

Pembelian

10

1,150

11,500

20/1

Penjualan

15

2,000

30,000

25/1

Pembelian

5

1,200

6,000

20/1

Penjualan

25

2,000

50,000

Dari data di atas kita dapat menghitung laba menggunakan
ketiga metode di atas sebagai berikut :
FIFO
Sebelum menghitung laba, kita hitung terlebih dahulu
persediaan akhir:



Persediaan akhir = Persediaan awal + Pembelian – Penjualan

= 10 unit + 35 Unit – 40 Unit

= 5 Unit
Permasalahannya harga pokok yang mana yang digunakan
untuk menilai persediaan akhir tersebut. Karena Metode yang
digunakan FIFO maka harga yang digunakan adalah harga
yang terakhir dibeli. Jadi nilai persediaan akhir menjadi = 5
Unit X Rp 1,200 = Rp 6,000,-






Penjualan
80,000
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal
10,000
Pembelian
39,500

Rekonsiliasi Fiskal

143






Barang Siap dijual
49,500
Persediaan Akhir
6,000
HPP
43,500
Laba
36,500



Jadi jika menggunakan metode FIFO diperoleh laba Rp 36,500.



LIFO
Masih menggunakan hasil persediaan pada metode FIFO
sebesar 5 Unit. Karena Metode yang digunakan LIFO maka
harga yang digunakan adalah harga yang pertama dibeli. Jadi
nilai persediaan akhir menjadi = 5 Unit X Rp 1,000 = Rp
5,000,Penjualan
80,000
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal
10,000
Pembelian
39,500
Barang Siap dijual
49,500
Persediaan Akhir
5,000
HPP
44,500
Laba
35,500
Jadi jika menggunakan metode LIFO diperoleh laba Rp
35,500.
Average
Masih menggunakan hasil persediaan pada metode FIFO
sebesar 5 Unit. Karena Metode yang digunakan Average maka
harga yang digunakan adalah harga rata-rata.


Harga rata-rata = Nilai barang siap jual/unit

= Rp 49,500/45 unit = Rp 1,100,Jadi nilai persediaan akhir menjadi = 5 Unit X Rp 1,100 = Rp
5,500,-

144









Akuntansi Perpajakan

Penjualan
80,000
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal
10,000
Pembelian
39,500
Barang Siap dijual
49,500
Persediaan Akhir
5,500
HPP
44,000
Laba
36,000
Jadi jika menggunakan metode LIFO diperoleh laba Rp
36,000.
Dari ketiga metode di atas, diketahui bahwa laba yang
tertinggi diperoleh jika menggunakan metode FIFO dan
yang terendah adalah jika menggunakan metode LIFO. Oleh
karena itu berdasarkan undang-undang PPh metode LIFO
ini tidak diperkenankan digunakan oleh perusahaan dalam
menghitung nilai persediaan. Berdasarkan UU PPh Pasal 10
Penilaian persediaan hanya diperbolehkan menggunakan
harga perolehan, yang didasarkan atas pemakaian persediaan
untuk penghitungan harga pokok yang dilakukan secara ratarata ataupun yang dilakukan dengan mendahulukan persediaan
yang di dapat pertama. Ketika awalnya perusahaan dalam
menghitung nilai persediaan menggunakan metode LIFO,
maka dalam Laporan keuangan fiskal perlu dilakukan koreksi
fiscal karena harus menggunakan metode yang diperbolehkan
berdasarkan undang-undang PPh.
Misalnya dari contoh di atas Harga pokok yang diperoleh jika
menggunakan LIFO adalah sebesar Rp 44,500, namun Harga
pokok yang diperoleh jika menggunakan FIFO adalah sebesar
Rp 43,500. Maka selisih sebesar Rp 1,000 (44,500 – 43,500)
ini akan dilakukan koreksi fiscal.

Rekonsiliasi Fiskal

145

B2.2 Piutang
Piutang merupakan salah satu jenis asset perusahaan yang
timbul karena transaksi penjualan secara kredit. Contohnya
adalah: piutang dagang, piutang karyawan, dan piutang
lain-lain). Piutang ini akan menjadi kas jika mampu ditagih
atau dibayar oleh konsumen/pelanggan. Ketika konsumen/
pelanggan tidak mampu membayar maka piutang ini termasuk
di dalam piutang bermasalah atau disebut piutang yang tak
tertagih.
Menurut akuntansi komersial, piutang yang tak tertagih ini
dapat diakui sebagai biaya dengan pencatatan secara langsung
atau tidak langsung atau pencadangan. Jika menggunakan
metode secara langsung:

Biaya Kerugian Piutang
xxx

Piutang
xxx

(Penghapusan piutang secara langsung)


Jika menggunakan metode pencadangan:


Biaya Kerugian Piutang
xxx

Cadangan KerugianPiutang
xxx

(Pencadangan piutang secara langsung)

Cadangan Kerugian Piutang
xxx

Piutang
xxx

(Penghapusan piutang )
Menurut peraturan perpajakan tidak semua piutang tak tertagih
dapat dibiayakan, hanya piutang tak tertagih tertentu yang
memenuhi syarat yang boleh di akui sebagai biaya. Menurut
UU PPh disebutkan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak
dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;

146

Akuntansi Perpajakan

2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak
dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani
piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai
penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur
dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan
dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan
untuk jumlah utang tertentu
Jika di dalam laporan laba rugi terdapat biaya kerugian piutang
namun tidak memenuhi syarat di atas maka harus dikoreksi
fiskal.
B2.3 Aktiva Tetap
Menurut Abdul Halim dan Bambang Supomo (2001: 154)
aktiva tetap adalah “Aktiva tetap adalah kekayaan yang
dimiliki dan digunakan untuk beroperasi dan memiliki masa
manfaat dimasa yang akan datang lebih dari satu periode
anggaran serta tidak dimaksudkan untuk dijual.” Dari definisi
aktiva tetap dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur yang terkait
dengan aktiva tetap diantaranya adalah:
• Aktiva tetap tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari
satu periode akuntansi
• Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal
perusahaan.
• Mempunyai manfaat di masa yang akan datang.
Aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan digolongkan
ke dalam dua kategori yaitu aktiva berwujud dan aktiva tidak
bewujud. Berdasarkan penggolongan tersebut, umur ekonomis
aktiva tersebut disusutkan dengan dua bentuk yaitu Metode
Depresiasi (Garis Lurus, Saldo Menurun, Angka Tahun, Unit
Produksi, dan lain-lain), dan Metode Amortisasi (Garis Lurus,
Saldo Menurun).

Rekonsiliasi Fiskal

147

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Beban Penyusutan yaitu Harga peolehan, Umur kegunaan, dan Nilai sisa.
Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya kemungkinan
akan menilai suatu aktiva yang sama, namun akan menghasilkan nilai yang berbeda. Di dalam peraturan perpajakan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8
April 2002 Tentang Jenis-Jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwijud bukan bangunan sebagai berikut:
Kelompok 1
1.

2.
3.

4.
5.

Jenis Usaha
Semua jenis usaha

Pertanian, perkebunan,
kehutanan, perikanan
Industri makanan dan
minuman

Jenis Harta
Mebel dan peralatan dari kayu atau
rotan termasuk meja, bangku, kursi,
almari dan sejenisnya yang bukan
bagian dari bangunan
b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin
hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akun­ting/pembukuan, komputer,
printer, scanner dan sejenisnya
c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier,
tape/cassete, video recorder, televisi
dan sejenis
d. Sepeda motor, sepeda dan becak
e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi
industri/jasa yang bersangkutan
f. Alat dapur untuk memasak, makanan
dan minuman
g. Dies, jigs, dan mould
Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
a.

Mesin ringan yang dapat dipindahpindahkan seperti huller, pemecah kulit,
penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya

Perhubungan, perguMobil taksi, bus dan truk yang digunakan
dangan dan komunikasi sebagai angkutan umum
Industri semi konduktor Flash memory tester, writer machine, biporar
test system, eliminator (PE8-1), pose checker

148

Akuntansi Perpajakan

Kelompok 2
Jenis Usaha
1.

Semua jenis usaha

Jenis Harta
a.

b.
c.
2.

Pertanian, perkebunan, a.
kehutanan, perikanan

b.

3.

Industri makanan dan a.
minuman

b.

c.

d.

4.

Industri mesin

Mebel dan peralatan dari logam
termasuk meja, bangku, kursi, almari
dan sejenisnya yang bukan merupakan
bagian dari bangunan. Alat pengatur
udara seperti AC, kipas angin, dan
sejenisnya
Mobil, bus, truk, speed boat dan
sejenisnya
Container dan sejenisnya
Mesin pertanian/perkebunan seperti
traktor dan mesin bajak, penggaruk,
penanaman, penebar benih dan
sejenisnya
Mesin yang mengolah atau menghasilkan
atau memperoduksi bahan atau barang
pertanian, kehutanan, perkebunan dan
perikanan
Mesin yang mengolah produk asal
binatang, unggas dan perikanan,
misalnya pabrik susu, pengalengan
ikan
Mesin yang mengolah produk nabati,
misalnya mesin minyak kelapa,
margarine, penggilingan kopi, kembang
gula, mesin pengolah biji-bijian seperti
penggilingan beras, gandum, tapioca
Mesin yang menghasilkan /memproduksi
minuman dan uah-buahan minuman
segala jenis
Mesin yang menghasilkan /memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan
segala jenis

Mesin yang menghasilkan/produksi mesin
ringan (misalnya mesin jahit, pompa air)

Rekonsiliasi Fiskal

149

5.

Perkayuan

Mesin dan peralatan penebangan kayu

6.

Konstruksi

Peralatan yang dipergunakan seperti truk
berat, dump truck, crane buldozer dan
sejenisnya

7.

Perhubungan,
pergu- a.
dangan dan komunikasi
b.

c.

d.

e.
a.
b.

Truck kerja untuk pengangkutan dan
bongkar muat, truck peron. truck
ngangkang, dan sejenisnya
Kapal penumpang, kapal barang, kapal
khusus dibuat untuk pengangkutan
barang tertentu (misalnya gandum,
batu-batuan, biji tambang termasuk
kapal pendingin, dan sejenisnya, yang
mempunyai berat sampai dengan 100
DWT
Kapal yang dibuat khusus untuk
menghela atau mendorong kapal-kapal
suar, dan sejenisnya, yang mempunyai
berat sampai dengan 100 DWT
Perahu layar pakai atau tanpa motor
yang mempunyai berat sampai dengan
250 DWT
Kapal balon

8.

Telekomunikasi

Perangkat pesawat telepon
Pesawat telegraf termasuk pesawat
pengiriman dan penerimaan radio
telegraf dan radio telepon

9.

Industri semi konduktor Autoframe loader, automatic logic handler,
baking oven, ball shear tester, bipolar test
handler (automatic), cleaning machine,
coating machine, curing oven, cutting press,
dambar cut machine, dicer, die bonder, die
shear test, mounter, MPS automatic, MPS
manual, O/S tester manual, pass oven, pose
checker, re-from machine, SMD stocker,
taping machine, tieber cut press, trimming/
forming machine, wire bonder, wire pull
tester

150

Akuntansi Perpajakan

Kelompok 3
Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Pertambangan
minyak dan gas

selain Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang
pertambangan, termasuk mesin-mesin yang
mengolah produk pelican

2.

Pemintalan, pertenunan a.
dan pencelupan
b.

3.

Perkayuan

a.

b.
4.

Industri Kimia

a.

Mesin yang mengolah/menghasilkan
produk-produk tekstil (misalnya kain
katun, kain-kain bulu, tule)
Mesin
untuk
yarn
preparation,
bleaching, dyeing, printing, finishing,
texturing, packaging dan sejenisnya
Mesin yang mengolah/menghasilkan
produk-produk kayu, barang-barang
dari jerami, rumput dan bahan anyaman
lainnya
Mesin dan peralatan penggergajian
kayu
Mesin peralatan yang mengolah/
menghasilkan produk industri kimia
dan industri yang ada hubungannya
dengan industri kimia (misalnya bahan
kimia anorganis, persenyawaan organis
dan anorganis dan logam mulia, elemen
radio aktif, isotop, bahan kimia organis,
produk farmasi, pupuk, obat celup,
obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris
dan resinoidaresinoida wangi-wangian,
obat kecantikan dan obat rias, sabun,
detergent, dan bahan organis pembersih
lainnya, zat albumina, perekat, bahan
peledak, produk pirotehnik, korek api,
alloy piroforis, barang fotografi dan
sinematografi)

Rekonsiliasi Fiskal

b.

5.

Industri Mesin

6.

Perhubungan,
pergu- a.
dangan dan komunikasi

c.
d.

e.
Telekomunikasi

Mesin yang mengolah/menghasilkan
produk industri lainnya (misalnya
damar tiruan, bahan plastik, ester dan
ester dari selulosa, karet sintetis, karet
tiruan, kulit samak, jangat dan kulit
mentah).

Mesin yang menghasilkan/memproduksi
mesin menengah dan berat (misalnya mesin
mobil, mesin kapal)

b.

7.

151

Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya
gandum, batu-batuan) termasuk kapal
pendingin dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai
dengan 1.000 DWT
Kapal dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong dan sejenisnya, yang
mempunyai berat dai atas 100 DWT
sampai dengan 1.000 DWT
Dok terapung
Perahu layar pakai atau tanpa motor
yang mempunyai berat di atas 250
DWT
Pesawat terbang dan helicopter segala
jenis

Perangkat radio navigasi, radar dan kendali
jarak jauh

152

Akuntansi Perpajakan

Kelompok 4
Jenis Usaha

Jenis Harta

1.

Konstruksi

2.

Perhubungan, dan ko- a.
munikasi
b.

Mesin berat untuk konstruksi

c.
d.

e.

f.

g.

Lokomotif uap dan tender atas rel
Lokomotif listrik atas rel, dijalankan
dengan batere atau dengan tenaga
listrik dari sumbr luar
Lokomotif atas rel lainnya
Kereta, gerbong penumpang dan
barang, termasuk container khusus
dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik
dengan satu alat atau beberapa alat
pengangkutan
Kapal penumpang, kapal khusus dibuat
untuk pengangkutan barang-barang
tertentu (misalnya gandum, batubatuan,) termasuk kapal pendingin dan
sejenisnya, yang mempunyai berat di
atas 1.000 DWT
Kapal dibuat khusus untuk menghela
atau mendorong kapal, kapal suar,
kapal pemadam kebakaran, kapal keruk,
kerankeran terapung dan sebagainya,
yang mempunyai berat di atas 1.000
DWT
Dok-dok terapung

Selain pengelompokan aktiva tetap di atas, di dalam undangundang no 36 tahun 2008 tentang PPh disebutkan tariff untuk
masing-masing kelompok tersebut adalah:

Rekonsiliasi Fiskal

Keterangan

Masa Manfaat

153

Tarif Penyusutan/Amosrtisasi
Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok Harta Berwujud
I. Bukan bangunan
- Kelompok 1

4 Tahun

25 %

50%

- Kelompok 2

8 Tahun

12,5%

25 %

- Kelompok 3

16 Tahun

6,25%

12,5%

- Kelompok 4

20 Tahun

5%

10%

- Permanen

20 Tahun

5%

-

- Tidak Permanen

10 Tahun

10%

-

II. Bangunan

Kelompok Harta Tidak Berwujud
Kelompok 1

4 Tahun

25 %

50%

Kelompok 2

8 Tahun

12,5%

25 %

Kelompok 3

16 Tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 Tahun

5%

10%

Perbedaan antara metode dan masa manfaat dari aktiva
tetap tersebut yang menyebabkan perbedaan pembebanan
penyusutan atau amortisasi suatu aktiva tetap. Perbedaan ini
nantinya yang akan dilakukan koreksi fiscal. Perhitungan dari
penyusutan/amortisasi ini dapat mengunakan rumus sebagai
berikut:


Harga Perolehan-Nilai Residu
Dep/th=
Umum Ekonomis
Misal:
Sebuah meja yang terbuat dari logam senilai Rp 1,000,000,-.
Ditaksir umur ekonomisnya 2 tahun tanpa nilai residu. Maka
penyusutan Meja per tahunnya menjadi sebagai berikut:



1,000,000-0
Dep/th=
2
= 500,000/th

154

Akuntansi Perpajakan

Jadi Depresiasi meja pertahun menurut akuntansi komersial
sebesar Rp 500,000. Namun menurut pajak bahwa meja
tersebut masuk dalam kelompok satu dengan umur ekonomis
4 tahun. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
1,000,000-0
Dep/th=
4
= 250,000/th
Jadi Depresiasi meja pertahun menurut akuntansi pajak
sebesar Rp 250,000. Selisih sebesar Rp 250,000 (500,000–
250,000) ini akan dilakukan koreksi fiskal.

C. Koreksi Positif dan Koreksi Negatif
Di dalam rekonsiliasi fiscal ada dua koreksi yaitu koreksi positif
dan koraksi negative. Koreksi positif adalah suatu koreksi dimana
koreksi ini akan menyebabkan laba fiscal akan menjadi meningkat atau
bertambah. Sedangkan Koreksi negatif adalah suatu koreksi dimana
koreksi ini akan menyebabkan laba fiscal akan menjadi menurun atau
berkurang.
Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar
daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan
koreksi negative karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya
laba akan berkurang. Sebaliknya Ketika penghasilan menurut akuntansi
komersial lebih kecil daripada penghasilan menurut akuntansi
fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan
bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula. Misalnya di
dalam laporan laba/rugi terdapat penghasilan bunga deposito maka
harus dikoreksi negative, karena penghasilan ini termasuk penghasilan
final.
Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih besar daripada
biaya menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan koreksi positif
karena biaya akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan bertambah.

Rekonsiliasi Fiskal

155

Sebaliknya ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih kecil
daripada biaya menurut akuntansi fiskal maka perlu dilakukan
koreksi negatif karena biaya akan bertambah dan pengaruhnya laba
akan berkurang. Misalnya di dalam laporan laba/rugi terdapat Biaya
sumbangan maka harus dikoreksi positif, karena penghasilan ini tidak
boleh di akui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto.
Contoh:
PT. ABC bergerak dibidang jual beli barang elektronik. Perusahaan
menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan
metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur
ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5
tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Berikut ini adalah
laporan laba/rugi dari PT. ABC per 31 Desember 2010 sebagai berikut:
Penjualan Bersih

2,000,000,000

Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal

741,000,000

Pembelian

619,800,000

Retur Pembelian

(58,500,000)

Potongan Pembelian
Pembelian Bersih

(159,075,000)
402,225,000

Barang Siap Jual

1,143,225,000

Persediaan Akhir

(650,000,000)

HPP

493,225,000

Laba Kotor
BAU - Gaji Honor dan tunjangan

1,506,775,000
367,170,000

BAU - Listrik, Air dan Telepon

54,660,000

BAU - Biaya penyusutan Mesin

10,000,000

BAU - Biaya penyusutan Alat Kantor
BAU - Biaya Bunga Pajak
BAU - Biaya Lain-lain
Total Biaya Administrasi Umum

3,000,000
41,500,000
123,958,334
600,288,334

156

Akuntansi Perpajakan

B Penj - Biaya perjalanan dinas

83,000,000

B Penj - Biaya iklan dan promosi

20,000,000

Total Biaya Penjualan
Penghasilan Bunga Deposito
Penghasilan Deviden

d
103,000,000

10,000,000
163,800,000

Total Penghasilan Lainnya

173,800,000

Laba Bersih

977,286,666

Keterangan:
1. Persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp
750,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 741,000,000
2. Persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp
700,000,000 dan metode LIFO sebesar Rp 650,000,000
3. Aktiva tetap terdiri dari:
• Mesin senilai Rp 100,000,000 (kelompok 2)
• Alat kantor senilai Rp 10,000,000 (kelompok 1)
4. Di dalam biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk
rumah direkturnya
5. Di dalam biaya perjalanan dinas ada Fiskal Luar Negeri sebesar
Rp 10,000,000
6. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti
asuhan sebesar Rp 9,000,000.
7. Penghasilan Deviden adalah penghasilan bruto diperoleh dari
kepemilikan saham pada PT. BCA sebesar 20% dari modal yang
disetor
8. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2010 :
PPh Pasal 22
Rp 5,000,000
PPh Pasal 23
Rp 10,000,000
PPh Pasal 25
Rp 15,000,000
Pertanyaan:
a. Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk
tahun pajak 2010 ?
b. Berapakah besarnya pajak terutang untuk tahun 2010 ?

Rekonsiliasi Fiskal

157

Jawab:
a.

Untuk membuat laporan Rekonsiliasi fiskal dasarnya adalah
laporan laba/rugi komersial.
Keterangan:
1. FIFO







Persediaan Awal
750,000,000
Pembelian bersih
402,225,000
Barang Siap dijual
1,152,225,000
Persediaan Akhir
700,000,000
HPP
452,225,000
Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 41,000,000 (493,225,000–
452,225,000) dan berupa koreksi positif karena menambah
laba.

2. Biaya Depresiasi
Diasumsikan aktiva tetap di susutkan satu tahun penuh.
a.


Mesin
100,000,000-0
Dep/th=
8
=12,500,000/th
Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 2,500,000 (12,500,000–
10,000,000) dan berupa koreksi negatif karena
mengurangi laba.

b. Alat Kantor



10,000,000-0
Dep/th=
4
=2,500,000/th
Jadi koreksi fiskal sebesar Rp 500,000 (3,000,000–
2,500,000) dan berupa koreksi positif karena menambah
laba.

158

Akuntansi Perpajakan

3. Biaya listrik, air dan telepon 10 % digunakan untuk rumah
direkturnya, maka Rp 5,466,000 (10% x 54,660,000) harus
dikoreksi Positif, karena biaya untuk kepentingan pribadi
tidak diakui sebagai biaya.
4. Fiskal Luar Negeri sebesar Rp 10,000,000 harus dikoreksi
positif karena termasuk pembayaran pajak juga, namun biaya
ini nantinya dapat menjadi kredit pajak
5. Biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar Rp 9,000,000
harus dikoreksi positif
6. Bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikorekis
positif.
7. Penghasilan Bunga Deposito harus dikoreksi negatif karena
penghasilan yang kena pajak final.
Berdasarkan keterangan di atas kita dapat membuat laporan
rekonsilaisi fiskal sebagai berikut:
Laporan Rekonsiliasi Fiskal
Laporan L/R Komersial
Penjualan Bersih

Jumlah

Koreksi Fiskal
Positif

2,000,000,000

Negatif

Laporan L/R
Fiskal
2,000,000,000

Harga Pokok Penjualan

-

Persediaan Awal

741,000,000

741,000,000

Pembelian

619,800,000

619,800,000

Retur Pembelian

(58,500,000)

(58,500,000)

(159,075,000)

(159,075,000)

402,225,000

402,225,000

Barang Siap Jual

1,143,225,000

1,143,225,000

Persediaan Akhir

(650,000,000)

(650,000,000)

Potongan Pembelian
Pembelian Bersih

HPP
Laba Kotor
BAU - Gaji Honor dan
tunjangan

493,225,000 1

41,000,000

452,225,000

1,506,775,000

1,547,775,000

367,170,000

367,170,000

Rekonsiliasi Fiskal

BAU - Listrik, Air dan
Telepon
BAU - Biaya penyusutan
Mesin
BAU - Biaya penyusutan
Alat Kantor
BAU - Biaya Bunga Pajak

54,660,000

5,466,000

10,000,000

159

49,194,000
2

2,500,000

7,500,000

3,000,000 2

500,000

2,500,000

41,500,000 6

41,500,000

-

BAU - Biaya Lain-lain

123,000,000 5

9,000,000

114,000,000

Total Biaya Administrasi
Umum
B Penj - Biaya perjalanan
dinas
B Penj - Biaya iklan dan
promosi
Total Biaya Penjualan

599,330,000
83,000,000 4

540,364,000
10,000,000

73,000,000

20,000,000

20,000,000

103,000,000

93,000,000

Penghasilan Bunga
Deposito
Penghasilan Deviden

10,000,000

7

10,000,000

-

163,800,000

163,800,000

Total Penghasilan Lainnya

173,800,000

163,800,000

Laba Bersih

978,245,000

1,078,211,000

b. Setelah dibuat laporan rekonsiliasi fiskal kita mendapatkan
laba fiskal sebesar Rp 1,077,211,000. Dari laba ini kita dapat
menghitung besarnya pajak terutang sebagai berikut:
Karena peredaran bruto tahun 2010 kurang atau tidak melebihi
Rp 4.800.000.000,00 maka dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif
Pajak Penghasilan badan yang berlaku.
Pajak Penghasilan yang terutang
= 50% x 28% x Rp 1,077,211.000
= Rp 150,949,540,00
Pajak Terutang setahun
Kredit Pajak
PPh Pasal 22
5 Juta
PPh Pasal 23
10 Juta
PPh Pasal 23
15 Juta +
Total Kredit Pajak
Pajak Kurang/Lebih Bayar

: Rp 150,949,540,00

: Rp 30,000,000,00 : Rp 120,949,540,00

160

Akuntansi Perpajakan

Jadi Besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2010 adalah sebesar
Rp 120,949,540,00.
Latihan
Perusahaan Aneka Laba adalah bergerak dibidang jual beli
peralatan sekolah. Berikut ini adalah kebijakan akuntansi perusahaan:
-

Pencatatan dan Penilaian Persediaan
Untuk mancatat persediaan barang dangangan, perusahaan
menggunakan sistem Periodik (Fisik), sedangkan untuk penilaian
persediaan menggunakan metode LIFO.

-

Metode Penyusutan Aktiva Tetap
Metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan adalah
menggunakan metode garis lurus. Berikut ini adalah susunan
Aktiva Tetap perusahaan beserta keterangan lainnya mengenai
harga perolehan,tahun perolehan dan perkiraan umur ekonomis
menurut perusahaan:
Nama Aktiva
Gedung Kantor

Tgl Perolehan Harga Perolehan

UE

1/1/2001

300,000,000

30

Meja & Kursi dari Logam

1/1/2006

5,000,000

5

Komputer

1/10/2007

3,500,000

5

Printer

1/10/2007

750,000

5

Lemari Besi Arsip

5/3/2007

1,000,000

5

AC

1/1/2008

4,750,000

5

Peralatan

Total Peralatan

15,000,000

Kendaraan
Toyota Kijang
Total Aktiva

5/3/2007

45,000,000
360,000,000

10

Rekonsiliasi Fiskal

161

Berikut ini adalah Neraca Saldo per 31 Desember 2010 :
PT. SIDO MAKMUR
NERACA SALDO
NAMA REKENING

DEBET (Rp)

Kas dan bank

515,415,112

Piutang usaha

347,000,000

Persediaan Barang Dagangan

741,000,000

PPh Pasal 21 Dibayar di Muka

11,000,000

PPh Pasal 25 Dibayar di Muka

100,000,000

Investasi Jangka Panjang

300,000,000

Gedung kantor
Akumulasi Penyusutan - gedung kantor

89,166,667
15,000,000

Peralatan kantor
Akumulasi Penyusutan - peralatan kantor

KREDIT (Rp)

8,022,500
45,000,000

Kendaraan

9,975,000

Akumulasi Penyusutan - Kendaraan

950,946

Hutang PPh Pasal 21

-

Hutang PPh Pasal 25

1,000,000

Hutang PPN

150,000

Hutang Dagang

150,000,000

Modal

1,000,000,000

Laba ditahan

630,000,000

Penjualan Bruto
Potongan penjualan

1,270,000,000
50,000,000

Ikhtisar R/L
Pembelian

450,000,000

Retur Pembelian

50,000,000

Potongan Pembelian
BAU - Gaji Honor dan tunjangan

150,000,000
335,650,000

BAU - Premi Asuransi

30,500,000

BAU – Listrik, Air dan Telepon

54,500,000

162

Akuntansi Perpajakan

BAU - Biaya penyusutan Gedung

9,166,667

BAU - Biaya penyusutan Peralatan

2,750,000

BAU - Biaya Bunga

41,500,000

BAU - Biaya Sewa

18,000,000

BAU - Biaya Kantor

25,000,000

BAU - Biaya Perawatan

30,500,000

BAU - Biaya Lain-lain

103,958,334

B Penj – Biaya perjalanan dinas

83,000,000

B Penj – Biaya iklan dan promosi

20,000,000

B Penj – Biaya Pajak dan retribusi
daerah

20,000,000

B Penj – Biaya penyusutan Kendaraan

4,125,000

B Penj – Biaya lain-lain

30,000,000

Penghasilan Bunga Deposito

10,000,000

Penghasilan Deviden

13,800,000
3,383,065,113

3,383,065,113

Keterangan kaitannya dengan Rekonsiliasi Fiskal:
1. Premi asuransi
a. Kebakaran bangunan kantor
b. Kendaraan operasional perusahaan
c. Kendaraan pribadi Direktur
jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

2. Biaya listrik dan telepon
a. Untuk kantor
b. Untuk rumah pribadi Direktur
jumlah

Rp. 44.000.000
Rp. 10.500.000
Rp. 54.500.000

3. Biaya Perjalanan Dinas
a. Perjalanan ke LN keluarga Direktur
b. Fiskal luar negeri
c. Perjalanan dinas Kantor
jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

20.500.000
7.500.000
2.500.000
30.500.000

30.000.000
3.000.000
50.000.000
83.000.000

Rekonsiliasi Fiskal

163

4. Biaya iklan dan promosi
a. Iklan di media cetak
Rp. 15.000.000
b. Iklan ucapan selamat kantor baru Rp. 5.000.000
jumlah
Rp. 20.000.000
5. Biaya Bunga
a. Bunga pinjaman bank
Rp. 40.000.000
b. Bunga sanksi di bidang perpajakan Rp. 1.500.000
jumlah
Rp. 41.500.000
6. Biaya perawatan
a. Kendaraan perusahaan
b. Rumah pribadi Direktur
jumlah

7. B Penj.- Biaya Lain-Lain
a. Alat Tulis Kantor
b. Sumbangan bencana Tsunami Aceh
c. Pakaian Seragam Satpam
d. Biaya entertainmen (tidak ada
daftar nominative)
Jumlah

Rp. 25.000.000
Rp. 5.000.000
Rp. 30.500.000
Rp 14.000.000
Rp 1.500.000
Rp 2.000.000
Rp 12.500.000
Rp 30.000.000

8. Data berkaitan dengan persediaan barang dagangan sbb:
Keterangan
Persediaan Barang Awal
Persediaan Barang Akhir

FIFO
761.000.000
750.000

LIFO
741.000.000
650.000.000

9. Penghasilan Bunga Deposito belum dipotong Pajak
Pertanyaan:
a. Buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk
tahun pajak 2010?
b. Berapakah besarnya pajak terutang untuk tahun 2010?

164

Akuntansi Perpajakan

BAB 13

Akuntansi Pajak Tangguhan

165

AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN

B

ab ini merupakan konsep dari akuntansi pajak tangguhan
berdasarkan PSAK No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan.
Dalam bab ini, pertama kita akan membahas mengenai pengertian
akuntansi pajak tangguhan. Selanjutnya akan dibahas mengenai
faktor-faktor-faktor apa yang menyebabkan diakui sebagai pasiva
pajak tangguhan dan aktiva pajak tangguhan. Disamping itu juga akan
dibahas pula kasus-kasus beserta penyelesaiannya.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan mampu untuk:
1. Mengetahui secara jelas dan lengkap tentang dasar stándar
akuntansi keuangan No 46 tentang akuntansi pajak penghasilan
2. Mampu menjelaskan mengenai konsep Pajak Tangguhan
3. Mampu membedakan pengakuan aktiva pajak tangguhan dan
pasiva pajak tangguhan
4. Mampu memahami kasus dan cara penyelesaian soal secara
mendalam.

166

Akuntansi Perpajakan

A. Pendahuluan
A.1 Dasar Hukum
-

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan,
Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua:
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46
Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2 Pengertian Akuntansi Pajak Tangguhan
Akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan
yang berkaitan dengan kewjiban pajaknya dapat ditunda sampai
periode atau waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebebkan karena
perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau
biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan
yang berlaku.
Perbedaan temporer seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya ini
akan menyebabkan terjadi pengakuan diakuntansi yang disebut
dengan aktiva pajak tangguhan maupun pasiva pajak tangguhan.
Menurut PSAK No 46 disebutkan bahwa Kewajiban pajak
tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan
terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan Aktiva pajak
tangguhan (deferred tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan
terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa
kompensasi kerugian.
Perbedaan temporer (temporary differences) adalah perbedaan
antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPPnya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer

Akuntansi Pajak Tangguhan

167

kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.
Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences)
adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena
pajak (taxable amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode
mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered)
atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled). Sedangkan
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible
temporary differences) adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan (deductible
amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada
saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat
kewajiban tersebut dilunasi (settled).

B. Penilaian dan Pengakuan
Di dalam PSAK No 46 ini mengatur mengenai dasar pengenaan
pajak dari aktiva maupun pasiva itu sendiri. DPP aktiva adalah jumlah
yang dapat dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat
ekonomi(penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan
pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat
ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP
aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Artinya penilaian DPP
ini didasarkan atas pengakuan dari penghasilan atau biaya itu sendiri.
Ketika biaya/penghasilan diakui atas dasar kas maka besarnya DPP
aktiva adalah nol karena sudah diakui pada saat itu, namun ketika atas
dasar accrual maka besarnya DPP adalah sebesar nilai yang tercatat
dari biaya/penghasilan.
DPP aktiva adalah jumlah yang dapat dikurangkan, untuk tujuan
fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi(penghasilan) kena pajak yang
akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva
tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) trsebut tidak akan
dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat
aktiva. Contoh:

168







Akuntansi Perpajakan

Mesin nilai perolehan 100. Untuk tujuan fiskal, mesin telah
disusutkan sebesar 30 dan sisa nilai buku dapat dikurangkan pada
periode mendatang. Penghasilan mendatang dari penggunaan
aktiva merupakan obyek pajak. DPP aktiva tersebut adalah 70
Piutang bunga mempunyai nilai tercatat 100. Untuk tujuan fiskal,
pendapatan bunga diakui dengan dasar kas. DPP piutang adalah
nihil.
Piutang usaha mempunyai nilai tercatat 100. Pendapatan usaha
terkait telah diakui untuk tujuan fiskal. DPP piutang adalah 100.
Pinjaman yang diberikan mempunyai nilai tercatat 100.
Penerimaan kembali pinjaman tidak mempunyai konsekuensi
pajak. DPP pinjaman yang diberikan adalah 100

DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan
setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa mendatang.
Contoh:
• Nilai tercatat beban yang masih harus dibayar (accured expenses)
100. Biaya tersebut dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal dengan
dasar kas. DPP-nya adalah nol.
• Nilai tercatat pendapatan bunga diterima dimuka 100. Untuk
tujuan fiskal, pendapatan bunga tersebut dikenakan pajak dengan
dasar kas. DPP-nya adalah nol.
• Nilai tercatat beban masih harus dibayar (accured expense) 100.
Untuk tujuan fiskal biaya tersebut telah dikurangkan. DPP-nya
adalah 100.
• Nilai tercatat beban denda yang masih harus dibayar 100. Untuk
tujuan fiskal, beban denda tersebut tidak dapat dikurangkan. DPPnya adalah 100.
• Nilai tercatat pinjaman yang diterima 100. Pelunasan pinjaman
tersebut tidak mempunyai konsekuensi pajak. DPP-nya adalah
100.

Akuntansi Pajak Tangguhan

169

Di dalam PSAK ini juga diatur kaitannya dengan pengakuan aktiva
atau kewajiban pajak terkini. Jumlah pajak kini, yang belum dibayar
harus diakui sebagai kewajiban. Apabila jumlah pajak yang telah
dibayar untuk periode berjalan dan periode- periode sebelumnya
melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode-periode tersebut,
maka selisihnya, diakui sebagai aktiva. Misalnya Pada akhir tahun
pajak 2010 pajak terutang saat ini sebesar 10 juta dan selama tahun
2010 telah membayar pajak 5 juta maka selisih 5 juta diakui sebagai
kewajiban atau hutang pajak terkini. Namun ketika selama tahun 2010
telah membayar pajak 15 juta maka selisih 5 juta diakui sebagai aktiva
atau Piutang pajak terkini.

C. Aktiva dan Kewajiban Pajak Tangguhan
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa aktiva pajak tangguhan timbul
karena beda temporer yang dapat dikurangi artinya kemungkinan dapat
mengurangi besarnya pajak di masa yang akan datang. Sedangkan
kewajiban pajak tangguhan timbul karena beda temporer kena pajak
artinya kemungkinan dapat menambah besarnya pajak di masa yang
akan datang. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan pada contoh di bawah
ini:
Contoh
Perusahaan membeli peralatan pada Januari 2010 senilai Rp.
100.000.000,- Menurut komersial peralatan tersebut memiliki masa
manfaat 5 tahun, sementara menurut pajak peralatan tersebut masuk
ke dalam Kelompok II yang memiliki masa manfaat 8 tahun.

170

Akuntansi Perpajakan

Perhitungan Depresiasinya dapat dilihat sbb:
Penyusutan

Beban
(Komersial)

Beban
(Pajak)

Beda Waktu

Th. Ke-1 (2002)

20,000,000

12,500,000

7,500,000

Th. Ke-2 (2003)

20,000,000

12,500,000

7,500,000

Th. Ke-3 (2004)

20,000,000

12,500,000

7,500,000

Th. Ke-4 (2005)

20,000,000

12,500,000

7,500,000

Th. Ke-5 (2006)

20,000,000

12,500,000

7,500,000

Th. Ke-6 (2007)

-

12,500,000 - 12,500,000

Th. Ke-7 (2008)

-

12,500,000 - 12,500,000

Th. Ke-8 (2009)

-

12,500,000 - 12,500,000

Total

100,000,000 100,000,000

0

Pajak tangguhan yang dimaksud dari ilustrasi di atas adalah dengan
adanya perbedaan masa manfaat menurut pajak dan komersial yang
juga mengikuti besarnya beban yang diakui maka mengkibatkan pajak
yang harus dibayarnya menjadi lebih besar di tahun ke 1 s.d tahun
ke-5. Sebenarnya pajak yang dibayar atas peralatan di atas, menurut
komersial ataupun menurut pajak sama saja, hanya dengan adanya
aturan pajak maka dikoreksi sampai waktu yang ditentukan.
Pada tahun ke-1 biaya depresiasi menurut akuntansi komersial
sebesar Rp 20,000,000 dan menurut pajak Rp 12,500,000. Selisih
sebesar Rp 7,500,000 tersebut diakui sebagai kewajiban pajak
tangguhan, karena kemungkinan pada tahun yang akan datang dapat
menambah besarnya pajak terutang. Untuk mencatat koreksi ini
adalah:
Pajak Penghasilan Tangguhan
7,500,000
Kewajiban Pajak Tangguhan
7,500,000
PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan par. 26
menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui
sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba
fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi.

Akuntansi Pajak Tangguhan

171

Menurut PSAK 46 paragraf 27 diatur bahwa berikut ini adalah
hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah
penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk
dikompensasikan:
1. Apakah perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak
dalam jumlah yang memadai, yang memungkinkan sisa kompensasi
dapat digunakan sebelum masa berlakunya kadaluarsa;
2. Apakah perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo
rugi fiskal yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan
sebelum masa berlakunya daluarsa;
Apakah saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari
kasus-kasus tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.
Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang
memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang
dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.
Paragraf 28 mengatur mengenai penilaian kembali aset pajak
tangguhan. Pada setiap tanggal neraca, perusahaan menilai kembali
aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui
aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar
kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk
pemulihannya.
Berdasarkan Undang undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang
No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 6 ayat (2) diatur bahwa apabila
penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan
dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut
sampai dengan 5 (lima) tahun.

172

Akuntansi Perpajakan

Contoh:
PT A selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai
berikut:
Tahun

2008

2009

2010

Laba /Rugi Komersial

(20,000.00)

(5,000.00)

15,000.00

Kompensasi Kerugian

-

(20,000.00)

(25,000.00)

(20,000.00)

(25,000.00)

(10,000.00)

Laba /Rugi Fiskal

Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 28% maka
besarnya pajak tagguhan pertahun adalah
Pajak Tangguhan Th 2008 = 20,000 X 28%

= 5,600
Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian maka jurnal
untuk mencatatnya adalah:
Aktiva Pajak Tangguhan
5,600
Pajak Penghasilan Tangguhan

5,600

Pajak Tangguhan Th 2009 = 25,000 X 28%

= 7,000
Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan
sebesar 5,600 maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tangguhan
tahun ini sebesar 1,400 (7,000 – 5,600) adalah:
Aktiva Pajak Tangguhan
1,400
Pajak Penghasilan Tangguhan

1,400

Pajak Tangguhan Th 2010 = 10,000 X 28%

= 2,800
Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tangguhan
sebesar 5,600, sedangkan tahun ini aktiva pajak tangguhan tahun
ini sebesar 2,800 maka tahun ini dicatat kewajiban pajak tangguhan
sebesar 4,200 (5,600 – 2,800), maka jurnal untuk mencatatnya
adalah:

Akuntansi Pajak Tangguhan

Pajak Penghasilan Tangguhan
5,600
Kewajiban Pajak Tangguhan

173

5,600

Pada tahun 2011 nanti ketika saldo aktiva pajak tangguhan sebesar
2,800 akan dikompensasikan dengan laba sekarang maka jurnalnya
adalah:
Pajak Penghasilan Tangguhan
2,800
Kewajiban Pajak Tangguhan

2,800

Dari ayat-ayat jurnal di atas, dapat diketahui bahwa saldo Aset
Pajak Tangguhan di Neraca PT A per 31/12/2006 sudah menjadi nol
seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun
2006.
Latihan
1. PT ABC selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai
berikut:
Tahun
Laba /Rugi Komersial
Kompensasi Kerugian
Laba /Rugi Fiskal

2008

2009

(20,000.00) (5,000.00)
-

2010
15,000.00

(20,000.00) (25,000.00)

(20,000.00) (25,000.00) (10,000.00)

Jika diasumsikan tarif pajak ketiga tahun adalah 30%. Berdasarkan
data di atas, berapakah besarnya pajak tangguhan yang kan dicatat
setiap tahunnya?. Buatlah jurnal yang diperlukan?
2. Perusahaan membeli Mesin pada Juli 2010 senilai Rp. 500.000.000,Menurut komersial peralatan tersebut memiliki masa manfaat 15
tahun, sementara menurut pajak peralatan tersebut masuk ke
dalam Kelompok III yang memiliki masa manfaat 16 tahun.
Pertanyaan:
a. Berapakah besarnya pajak tangguhan yang kan dicatat setiap
tahunnya?
b. Buatlah jurnal yang diperlukan?

174

Akuntansi Perpajakan

GLOSARIUM

Pengertian Akuntansi Pajak

175

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen
yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan.
2. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan
atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk
jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan
atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah
setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean karena suatu perjanjian
di dalam Daerah Pabean.

176

Akuntansi Perpajakan

5. Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual,
termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk
atau sifatnya.
6. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah
Pabean.
7. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini,
tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
8. Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah
bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang
baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah
sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan
lain melakukan kegiatan tersebut.
9. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian,
Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutang.
10. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnyn diminta oleh penjual karena penyerahan
Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
11. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa

Pengertian Akuntansi
Glosarium
Pajak

177

karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang
dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang
dicantumkan dalam Faktur Pajak.
12. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang
dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang ini.
13. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima
atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang
membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena
Pajak tersebut.
14. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak
karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
15. Pajak Masukan adalah pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan
Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
16. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang
wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau
ekspor Barang Kena Pajak.
17. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

178

Akuntansi Perpajakan

18. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan
Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh
Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada
bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah
tersebut.”
19. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan yang bersifat
final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah
selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final
tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena
pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat
dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha
tertentu.
20. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode
sebelum dikurangi beban pajak.
21. Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi
pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi
dasar penghitungan pajak penghasilan.
22. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income)
adalah jumlah agregat pajak kini(current tax) dan pajak tangguhan
(deferred tax) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau
rugi pada satu periode.
23. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang
(payable) atas penghasilan kena pajak pada satu periode

DAFTAR PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Pajak

179

Endang Kiswara, 2004, “Aplikasi Akuntansi Perpajakan Indonesia”
EKC. Semarang
HM. Zain, Manajemen Pajak, Salemba Empat, 2003
Mulyadi, 2006, “Perpajakan” Salemba, Edisi 4
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, PT. MITRAINFO – Jakarta – 2000
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang
PPN & PPnBM
www.pajak.go.id

180

Akuntansi Perpajakan

Judul: Akuntansi Perpajakan

Oleh: Dewina Sibarani


Ikuti kami