Akuntansi Pemerintahan.pptx

Oleh Faiq Abdillah

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan.pptx

STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
Fa’iq Abdillah 1221408749
Nurul Hidayati 12214008759
Ana Setyowati 1221408867

• Semakin berkembangnya akuntansi komersial, dengan
diterbitkannya standar akuntansi keuangan (SAK) oleh Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. Badan Akuntansi
Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI mulai
memprakarsai penyusunan SAP
• Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk oleh
Menteri Keuangan melakukan penyusunan SAP atas dasar konsepkonsep yang berlaku umum dan berlaku secara internasional yang
disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia.

• KSAP Menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP),
• prinsip-prinsip akuntansi SAP yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

11 Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP)











PSAP 01
PSAP 02
PSAP 03
PSAP 04
PSAP 05
PSAP 06
PSAP 07
PSAP 08
PSAP 09
PSAP 10
Biasa:
• PSAP 11

: Penyajian Laporan Keuangan;
: Laporan Realisasi Anggaran;
: Laporan Arus Kas;
: Catatan atas Laporan Keuangan;
: Akuntansi Persediaan;
: Akuntansi Investasi;
: Akuntansi Aset Tetap;
: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
: Akuntansi Kewajiban;
: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar
: Laporan Keuangan Konsolidasian.

• PP SAP kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, berupa :
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
• Dalam SAP tidak ada Laporan Perubahan Modal seperti
halnya dalam akuntansi komersial. Karena kepemilikan
modal dalam pemerintahan adalah modal publik yang tidak
bisa dideteksi kepemilikannya, sehingga keberadaanya
hanyalah sebagai penyeimbang antara aset dan hutang

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan
dengan Akuntansi Komersial
• perlakuan kepada setiap transaksi yang harus mengakomodir
kebutuhan 2 laporan utama dari akuntansi pemerintahan, yaitu
Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.
• Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pembelian alat
angkutan darat berupa mobil tanggal 5 Mei 2008 dengan cara
tunai senilai Rp. 5.000.000.000, yang diperuntukan sebagai
kendaraan dinas bagi para anggota DPRD.
Tanggal
5 Mei 2008

Uraian

Debet

Kredit

Aset Tetap : Mobil

5.000.000.000,-



Kas



5.000.000.000,-

Dalam akuntansi pemerintahan pembelian mobil diatas harus dijurnal dengan cara sebagai
berikut
Tanggal
5 Mei 2008

5 Mei 2008

Uraian

Debet

Kredit

Belanja Modal : Mobil

5.000.000.000,-



Kas



5.000.000.000,-

Aset Tetap : Mobil

5.000.000.000,-



Diinvestasikan dalam Aset Tetap



5.000.000.000,-

• Jurnal diatas dikenal dengan istilah jurnal korolari. Dengan model jurnal
tersebut pengeluran kas akan tercatat dalam neraca sedangkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran akan tercatat bahwa pemerintah telah
melakukan Belanja Modal berupa pengadaan mobil.

Penerapan
SAP Berbasis Akrual

• mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan
ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam
APBN/APBD.
• PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Akrual
dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penerapan
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

• mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan
berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual.
• SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dinyatakan dalam
bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam
rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum
dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010.

Perbedaan SAK dan SAP
• SAP digunakan oleh entitas yang bertanggung jawab menyediakan
barang dan jasa untuk rakyat. SAK digunakan oleh entitas yang
bertanggung jawab mencari laba untuk pemilik/pemegang saham
• SAP menggunakan basis kas menuju akrual, SAK menggunakan
basis akrual
• Pengakuan pendapatan, dalam laporan keuangan BLU (Badan Layanan
Umum) versi SAK seluruh pendapatan yang secara akrual telah terjadi
pasti akan dilaporkan, namun dalam laporan keuangan versi SAP hanya
pendapatan yang telah diterima kasnya saja yang akan dilaporkan.
• Penyusutan aset tetap, SAK mewajibkan dilakukan perhitungan
penyusutan akan tetapi SAP justru tidak menghitung penyusutan
tersebut.

• SAP tidak adanya laporan rugi/laba dalam
Pemerintahan dikenal dengan laporan kinerja
keuangan (surplus/defisit)
• Informasi dari laporan surplus/defisit sangat penting
bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil
keputusan mengenai profitabilitas, nilai investasi dan
kelayakan kredit

Judul: Akuntansi Pemerintahan.pptx

Oleh: Faiq Abdillah


Ikuti kami