Akuntansi Pemerintahan

Oleh Satria Frandyanto

19 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

SEMINAR AKUNTANSI PEMERINTAH
LAPORAN OPERASIONAL (LO) TERKAIT DENGAN SAP
BERBASIS AKRUAL PP 71 TAHUN 2010 PADA LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAN KENDALA DALAM
IMPLEMENTASINYA

DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 4 KELAS 7D REGULER
AYU MUSTIKA PURRY PUTRI PAMUNGKAS (6)
HABIB ASFIYA JAUHARI (17)
LINANCY TANAKRISE SIREGAR (22)
MUHAMMAD RIDHO SATYANUGRAHA (26)
SATRIA AGUS FRANDYANTO (36)

PROGRAM DIPLOMA IV SPESIALISASI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
2015

Abstrak
Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi perkembangan akuntansi pemerintah di
Indonesia karena di tahun ini Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual mulai
diimplementasikan secara utuh. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana dengan berlakunya PP 71
Tahun 2010 ini, maka mulai Tahun 2015 Pemerintah wajib untuk menggunakan basis
akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 yang tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun
2010, salah satu laporan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual adalah
Laporan Operasional (LO). Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO disusun untuk melengkapi
pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan
Perubahan

Ekuitas,

dan

Neraca

mempunyai

keterkaitan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. Dengan adanya LO, diharapkan penyajian laporan keuangan
Pemerintah secara keseluruhan akan lebih transparan dan akuntabel. Namun, dalam
implementasinya di lapangan, masih ditemui kendala terkait penyusunan Laporan
Operasional (LO). Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam beberapa hal agar LO
dapat diimplementasikan dengan sempurna.
Kata kunci : akrual, Laporan Operasional

BAB I
PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan asas good governance
dalam pemerintahannya. Good governance menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun
2000 adalah kepemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas,
transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalitas dan mendapat dukungan dari
masyarakat. Untuk memenuhi prinsip akuntanbilitas dan transparasi, Pemerintah
dipandang perlu untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Sesuai dengan yang
tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang
disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi
pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Dalam UU No. 17 Tahun
2003 Pasal 32 disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite
Standar yang Independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP yang
pertama kali digunakan oleh Pemerintahan Indonesia ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP tersebut terdiri dari 11 Pernyataan
SAP (PSAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Basis Akuntansi yang digunakan
dalam SAP tersebut adalah cash toward accrual dimana untuk pengakuan transaksi

pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas, sementara untuk
pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana menggunakan basis akrual.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Keuangan Negara dan pelaksanaan
praktek-praktek akuntansi yang sehat (best practices) maka dipandang perlu untuk
menyusun SAP yang menggunakan basis akrual. KSAP mulai menyusun draft SAP
berbasis akrual sejak tahun 2007 dan setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada
tanggal 22 Oktober 2010, Pemerintah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71
Tahun 2010 tentang SAP ini, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku
lagi. Namun, meski sudah dinyatakan tidak berlaku, secara substansial PP 24 Tahun 2005
masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis
kas menuju akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual penuh.
Salah satu perbedaan antara PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan PP Nomor 24
tahun 2005 adalah adanya PSAP 12 tentang Laporan Operasional yang menyediakan
informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu
entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam
Laporan Operasional pencatatan dan pengakuan kinerja pemerintah dilaksanakan dengan
basis Full Acrual sehingga dapat menyajikan data yang lebih akuntabel sesuai kondisi
yang sebenarnya. Namun, hal ini merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan
akuntabilitas publik di Negara ini, sehingga masih ditemui berbagai kendala dalam
pelaksanaan penyusunan Laporan Operasional sebagai dasar laporan akuntansi berbasis
akrual (full Accrual Accounting Cycle). Keterbatasan aplikasi dan SDM yang belum
menguasai teori akuntansi dan aplikasi menjadi bagian dari faktor penghambat.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Laporan Operasional
1. Definisi Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
2. Manfaat Laporan Operasional

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi
pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas
pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
a.

mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;

b.

mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

c.

yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

d.

mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang
dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional yang disusun berdasarkan SAP
berbasis akrual akan memberikan informasi yang lebih komprehensif karena setiap

kegiatan ekonomi dan pergerakan sumber daya yang dimilki oleh pemerintah akan
dicatat tanpa harus menunggu adanya kas masuk ataupun kas keluar terlebih dahulu.
Proses pencatatan yang komprehensif ini akan menghasilkan sebuah laporan
keuangan yang akan mendekati kondisi sebenarnya dari pemerintah. Sebagaimana
yang telah kita ketahui, laporan keuangan yang baik akan membantu pemerintah
untuk membuat kebijakan makroekonomi yang lebih baik.
3. Periode Laporan Operasional
Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam
situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan
Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu
tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
a.

alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

b.

fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional
dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat
pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat
dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan
laporan keuangan tepat waktu.
4. Struktur dan Isi Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit

dari

operasi,

surplus/defisit

dari

kegiatan

nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional
dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal
yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan
fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika
dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
a.

nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

b.

cakupan entitas pelaporan;

c.

periode yang dicakup;

d.

mata uang pelaporan; dan

e.

satuan angka yang digunakan

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
a.

Pendapatan-LO

b.

Beban

c.

Surplus/Defisit dari operasi

d.

Kegiatan non operasional

e.

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

f.

Pos Luar Biasa

g.

Surplus/Defisit-LO
Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan subjumlah lainnya
apabila diwajibkan oleh PSAP, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk
menyajikan Laporan Operasional secara wajar.
5. Informasi yang Disajikan Dalam Laporan Operasional atau Dalam Catatan
atas Laporan Keuangan
Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan
atas Laporan Keuangan.
Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi
jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang
dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi
beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan
dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.
6. Akuntansi Pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat:
a.

Timbulnya hak atas pendapatan;

b.

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan
diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang
diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk
menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang
telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi
menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan
jenis pendapatan, yaitu pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan
pendapatan hibah. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan
tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap
pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan
tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan
layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatanLO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
7. Akuntansi Beban
Beban diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya
tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang
dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak
lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan
aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum,
beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai
badan layanan umum.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk
pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi,
beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban

transfer, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri
dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban
bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak
terduga.
Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat
dikelompokkan menjadi:
a. Metode garis lurus (straight line method);
b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method);
c. Metode unit produksi (unit of production method).
Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada
periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila
diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan
lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan
pembetulan pada akun ekuitas.
8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan
beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih
kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih
lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat
dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri
dalam kegiatan nonoperasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan
nonoperasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan

nonoperasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan
operasional

dan

surplus/defisit

dari

kegiatan

nonoperasional

merupakan

surplus/defisit sebelum pos luar biasa.
10. Pos Luar Biasa
Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar
Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Surplus/Defisit-LO
Surplus/Defisit-LO

adalah

penjumlahan

selisih

lebih/kurang antara

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar
biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas.
12. Transaksi Dalam Mata Uang Asing
Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan
dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan
menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral
pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang
digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka
transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs
transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing
tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk

bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya,
maka:
a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan
menggunakan kurs transaksi
b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah
berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
13. Transaksi Pendapatan-LO dan Beban Dalam Bentuk Barang/Jasa
Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan
dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut
pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat
memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan
beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah
dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.
14. Tata Cara Penyusunan Laporan Operasional
Dalam menyusun Laporan Keuangan pemerintah, terdapat dua basis akuntasi
yang digunakan yaitu basis kas untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran dan
basis akrual untuk menyusun Laporan Operasional dan Neraca. Unsur ekuitas
berasal dari transaksi-transaksi yang bersifat kas dan transaksi yang bersifat akrual
sehingga persamaan yang digunakan sebagai dasar pencatatan adalah:

ASET

HUTA
NG

EKUITAS
+ PEND BEBAN

Siklus Akuntasi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah dilakukan sama dengan siklus akuntasi komersial yang diawali dengan
adanya transaksi ekononi yang didukung dengan dokumen sumber, pencatatan
transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran sampai dengan penyusunan Laporan

Keuangan. Berikut ini akan diulas lebih lanjut mengenai penyusunan Laporan
Operasional.
a. Dokumen Sumber
Dokumen sumber adalah dokumen yang berisi informasi transaksi keuangan
yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan akuntansi.
Dokumen sumber terkait dengan aktivitas ekonomi yang terkait dengan
Laporan Operasional antara lain:
1)

Surat Ketetapan Pajak;

2)

Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

3)

Surat Tanda Setoran;

4)

Nota Kredit / Bukti Transfer;

5)

PP tentang DAU;

6)

Surat Tagihan;

7)

BA Serah Terima Barang;

8)

Dll.

b. Pencatatan Transaksi
Proses pencatatan transaksi pada dasarnya adalah mencatat pada buku jurnal
berdasarkan dokumen sumbernya. Buku Jurnal yang diselenggarakan antara
lain:
1)

Buku Jurnal Transaksi;

2)

Buku Jurnal Penyesuaian;

3)

Buku Jurnal Penutup.

c. Pengklasifikasian
Merupakan kegiatan mem-posting ayat-ayat jurnal ke Buku Besar dan Buku
pembantu di subsistem masing-masing.
d. Pengikhtisaran
Penyusunan kertas kerja mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal
penutup, neraca saldo setelah penutupan.

e. Penyusunan Laporan Keuangan.
Laporan keuangan dapat disusun pada akhir tahun anggaran maupun pada
periode tertentu.
15. Format Laporan Operasional

Format Laporan Operasional untuk pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang
diatur oleh Menteri Keuangan sedangkan format Laporan Operasional untuk
pemerintah daerah mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
tentang format Laporan Operasional mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan
dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan pemerintah
pusat/pemerintah daerah.
16. Hubungan LO dengan Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca
Angka akhir yang dihasilkan LO adalah Surplus/Defisit LO. Surplus/Defisit LO
ini akan menjadi penambah/pengurang pada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas ini
kemudian menjadi salah satu unsur dalam penyusunan neraca pada tahun berjalan.

B. Kendala dalam Implementasi Laporan Operasional
Laporan Operasional merupakan laporan keuangan pokok yang mempunyai peran
penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam Laporan Operasional
tercermin jumlah pendapatan dan beban yang benar-benar terjadi dalam periode
pelaporan karena transaksi dalam Laporan Operasional dicatat pada saat terjadinya
tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual merupakan langkah penting dalam
pencapaian International best practice dalam penyelenggaraan keuangan negara.
Untuk mendukung semangat best practice tersebut, maka setiap satuan kerja (satker)
di Indonesia baik di pusat maupun daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan
Operasional. Namun, pada praktiknya, masih terdapat beberapa kendala antara lain:
1. Kurangnya dukungan Sistem dan IT untuk Penerapan Akuntansi Berbasis
Akrual. Implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat bergantung
pada aplikasi sebagai sarana untuk menyusun Laporan Keuangan. Aplikasi
yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan adalah Aplikasi Sistem
Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA). Terdapat beberapa kelemahan
Aplikasi SAIBA yang ditemukan oleh satker dalam penyusunan Laporan
Operasional. Saat penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2015,
output aplikasi berupa Laporan Operasional tidak akurat. Hal ini salah satunya
disebabkan oleh terlambatnya launching aplikasi SIMAK akrual yang
mengakibatkan satker harus membuat jurnal manual pada aplikasi SAIBA
terkait beban–beban yang berhubungan dengan SIMAK, seperti beban
penyusutan dan beban persediaan. Para satker belum sepenuhnya memahami
jurnal manual tersebut.
2. Kuantitas SDM di Bidang Akuntansi dan IT yang menangani pengelolaan
keuangan belum memadai. Proses pencatatan sebuah kejadian ekonomi dalam
SAP berbasis akrual jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses
pencatatan dalam SAP berbasis Kas. Sementara pegawai baik di pemerintah

pusat maupun daerah masih banyak yang belum memiliki kemampuan yang
cukup, baik dalam bidang akuntansi untuk dapat menerapkan SAP berbasis
akrual maupun dalam bidang IT untuk menjalankan aplikasi SAIBA.
3. Penilaian Kinerja Pemerintah Masih Cenderung Menggunakan Basis Kas.
Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa
“Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah. Pasal ini secara tersirat mengatakan bahwa kinerja dari sebuah
SKP tetap dinilai berdasarkan basis kas. Hal ini bertolak belakang dengan
semangat dari PP 71 tahun 2010 yang berusaha untuk melihat kinerja dari
pemerintah secara menyeluruh (akrual). Jika pemerintah belum menyadari
akan kelemahan dari sistem yang saat ini, maka tidak menutup kemungkinan
apabila kinerja pemerintahan pada tahun 2015 akan tetap dinilai menggunakan
basis kas menuju akrual.
4. Lemahnya Sistem Pengendalian Intern di Beberapa Bidang
5. Kurangnya Komitmen dalam Upaya Peningkatan Transparansi, Tata Kelola,
dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

BAB III
SIMPULAN
Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi
berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan
operasional merupakan laporan keuangan pokok yang mempunyai peran penting dalam
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Laporan
operasional merupakan salah satu laporan keuangan yang.

menjadi ciri khas

diterapkannya akuntansi berbasis akrual dari yang sebelumnya menggunakan basis kas
menuju akrual. Namun, pada praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam
menyusun laporan operasional yang menggunakan basis akrual.
Untuk mengatasi kendala tersebut, maka hal-hal yang sebaiknya dilakukan adalah:
1. Pemerintah harus dapat menyiapkan aplikasi-aplikasi yang mendukung penuh
proses bisnis dari SAP berbasis Akrual. Dalam hal terdapat beberapa kekurangan
dalam aplikasi, kekurangan tersebut harus segera diperbaiki. Pengembangan
system aplikasi yang lebih akurat dan user-friendly juga diperlukan. Dengan
terciptanya aplikasi yang baik, tingkat kesulitan yang akan dialami satker akan
semakin berkurang dan diharapkan akan mempermudah satker dalam menyusun
laporan Operasional dan laporan keuangan lainnya.
2. Permasalahan SDM merupakan sebuah permasalahan yang sering terulang di
lingkungan kerja kita. Kita dapat merasakan bahwa seringkali seseorang tidak
ditempatkan pada posisi dimana dia seharusnya berada sesuai dengan

keahliannya. Tugas pertama yang harus dilakukan oleh manajemen adalah
menempatkan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai
dengan bidang pekerjaan yang akan dilakukannya. Langkah berikutnya adalah
dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akuntansi serta pelatihan
aplikasi bagi para satker untuk menyusun laporan keuangan.
3. Pemerintah pusat harus menjalin komunikasi yang efektif dengan semua satuan
kerja. Pemberian pelatihan diawal tahun hanya akan memberikan gambaran
umum kepada Satker. Permasalahan yang sesungguhnya akan terlihat setelah
program dijalankan.Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang berkelanjutan
antara pengelola keuangan dengan instansi pusat dan Komite Standar Akuntansi
Pemerintah guna menjalankan program-program percepatan peningkatan
kompetensi

SDM

pengelola

keuangan

untuk

mendukung

percepatan

akuntabilitas keuangan public dalam rangka menuju international best practice
pengelolaan keuangan negara.
4. Pemberian reward kepada satker dengan laporan keuangan terbaik serta studi
banding kepada satker dengan laporan keuangan terbaik diharapkan dapat
memacu semangat satker lain dalam menyusun laporan keuangan
.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan
Negara.
Pemerintah Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010.Standar Akuntansi Pemerintahan.
http//:www.ksap.org
http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-12/
https://staff.blog.ui.ac.id/martani/standar-akuntansi-pemerintahan-pp-71-tahun-2010/
slide-standar-akuntansi-pemerintahan-pp-71-tahun-2010/

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Satria Frandyanto


Ikuti kami