Akuntansi Pemerintahan

Oleh Natasia Yunita

161,9 KB 6 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Modul Akuntansi Aset Tetap ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap. Modul ini disusun sebagai bahan Pelatihan untuk Pelatih Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga dengan mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat belajar mandiri (self study) atas materi Akuntansi Aset Tetap pada pemerintah pusat maupun daerah. Modul ini menguraikan kembali paragraf-paragraf standar maupun penjelasan disertai dengan contoh-contoh yang aplikatif sehingga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan aset tetap pemerintah. B. Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Umum: Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu: 1. Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Mampu mengimplementasikan SAP dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tujuan Pembelajaran Khusus: Setelah mempelajari materi ini peserta mampu: 1. Memahami pengertian aset tetap; 2. Memahami klasifikasi aset tetap; 3. memahami pengakuan aset tetap; 4. Memahami penilaian aset tetap; 5. Memahami pencatatan aset tetap; dan 6. Memahami penyajian dan pengungkapan aset tetap. C. Deskripsi Ringkas Materi Modul PSAP 07 disusun sesuai dengan urutan paragraf standar yang antara lain meliputi: pengertian aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, dan pengukuran aset tetap. Perlakuan aset tetap setelah perolehan yang meliputi pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, revaluasi, aset bersejarah, serta pelepasan dan penghentian aset tetap juga diilustrasikan dalam modul ini. Pada bagian akhir dijelaskan penyajian aset tetap di neraca dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. D. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara pemaparan teori oleh fasilitator yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi soal-soal latihan dan contoh kasus yang bertalian dengan Akuntasi Aset Tetap. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 1 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Keberhasilan pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari para peserta pelatihan di dalam aktivitas diskusi, latihan dan tanya jawab. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 2 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BAB II DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET TETAP A. Definisi Aset Tetap Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat. B. Klasifikasi Aset Tetap Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: a. Tanah Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun di atas tanah tersebut. b. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 3 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi. c. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. e. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. f. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam modul ini tidak akan dibahas secara khusus. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 4 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BAB III PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET TETAP A. Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria :  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah. Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah: SKPD Tanggal Uraian Belanja Modal Piutang dari BUD (Untuk modal) mencatat realisasi Ref Debet XXX Kredit XXX belanja BUD Tanggal Uraian Belanja Modal Kas di Kas Daerah (Untuk modal) mencatat realisasi Ref Debet XXX Kredit XXX belanja Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Jurnal korolari untuk pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 5 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD Tanggal Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irrigáis, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Ref Debet XXX XXX XXX XXX XXX XXX Kredit XXX (Untuk mencatat perolehan semua jenis aset tetap) Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan. B. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola. Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:  harga beli,  bea impor,  biaya persiapan tempat,  biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost),  biaya pemasangan (instalation cost),  biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta  biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).  Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah: Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 6 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan  Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada saat neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun 1985 adalah Rp200.000.000,00. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun 2005, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalkan dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp350.000.000,00. Dengan demikian nilai tanah yang akan dicantumkan di neraca adalah Rp350.000.000,00. Penjelasan tentang bagaimana cara penyusunan neraca awal ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Buletin Teknis SAP No. 1 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis SAP No. 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penilaian dengan menggunakan nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara material berbeda dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal. Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset setelah disusunnya neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya. Contoh Kasus Perolehan Tanah Pemerintah Daerah X membeli tanah dengan harga Rp 30.000.000.000,00, dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp 10.000.000.000,00 m. Untuk membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp 2.000.000.000,00, pematangan tanah Rp 1.000.000.000,00, dan balik nama Rp 1.000.000.000,00. Harga perolehan tanah ini adalah sebesar Rp 34.000.000.000 (30.000.000.000 + 2.000.000.000 + 1.000.000.000 + 1.000.000.000). SKPD Tanggal Uraian Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap Ref Debet 34 M Kredit 34 M (Untuk mencatat perolehan Tanah) Perolehan Secara Gabungan Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masingmasing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset tetap tersebut di pasaran. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 7 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan Pemerintah Daerah X membeli 1 buah meja rapat dan 10 buah kursi dengan harga Rp 15.000.000,00. Harga pasar meja Rp 10.000.000,00, sedangkan 1 buah kursi Rp 1.000.000. Atas transaksi ini harga perolehan meja dicatat dengan nilai sebesar Rp 7.500.000,00 (10/20 x 15), sedangkan kursi masingmasing dicatat dengan nilai Rp 750.000 (1/20 x 15). Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sbb: SKPD Tanggal Uraian Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Ref Debet 15 juta Kredit 15juta (Untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin) Pertukaran Aset Tetap Pemerintah dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang serupa maupun yang tidak. Permasalahan utama apabila suatu aset dipertukarkan adalah bagaimana cara penilaiannya. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang yang tidak serupa atau aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut. Misal aset tetap Pemda A berupa sepeda motor senilai Rp10.000.000,00 ditukar dengan aset tetap Pemda B berupa mesin fotocopy dengan nilai Rp7.500.000,00 dan memperoleh tambahan kas sebesar Rp2.000.000,00. Atas pertukaran tersebut, Pemda A mencatat penghapusan motor senilai Rp10.000.000,00, penambahan kas karena pendapatan lain-lain senilai Rp2.000.000,00, dan perolehan mesin foto copy senilai Rp7.500.000,00. Sedangkan Pemda B mencatat penghapusan aset tetap mesin fotocopy senilai Rp7.500.000,00, pengurangan kas karena belanja modal senilai Rp2.000.000,00 dan perolehan aset tetap berupa sepeda motor dengan nilai Rp9.500.000,00. Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas. Contoh transaksi untuk kasus ini adalah komputer senilai Rp7.000.000,00 ditukar dengan komputer yang sama dan senilai, maka pencatatan yang harus dilakukan adalah menghapus komputer yang lama senilai Rp7.000.000,00 dan mencatat perolehan komputer yang baru senilai Rp7.000.000,00. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 8 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Aset Donasi Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan. Aset Tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam bentuk uang tidak akan terjadi permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi anggaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan sebesar nilai barang yang diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat meliputi 3 jurnal yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jurnal pengakuan aset tetap. Jurnal pengakuan pendapatan dan belanja modal akan mempengaruhi laporan realisasi anggaran, sedangkan jurnal pengakuan aset mempengaruhi neraca. Contoh Kasus Hibah Dalam Bentuk Barang Pemerintah Daerah X mendapat hibah dari perusahaan Y berupa 1 buah mobil dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00. Oleh Pemda X transaksi ini diakui sebagai pendapatan hibah di LRA sebesar Rp100.000.000,00, belanja modal di LRA sebesar Rp100.000.000, dan penambahan aset tetap di neraca sebesar Rp100.000.000,00. Jurnal untuk transaksi ini adalah: SKPD: Tanggal Uraian Utang kepada BUD Pendapatan Hibah Ref Debet 100 juta Kredit 100 juta (Untuk mencatat pendapatan hibah) BUD Tanggal Uraian Kas di Kas Daerah Pendapatan Hibah Ref Debet 100 juta Kredit 100 juta (Untuk mencatat setoran pendapatan hibah) SKPD Tanggal Uraian Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Piutang dari BUD (Untuk modal) mencatat realisasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ref Debet 100 juta Kredit 100 juta belanja PSAP 07 – 9 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BUD Tanggal Uraian Belanja Modal-Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah (Untuk modal) mencatat realisasi Ref Debet 100 juta Kredit 100 juta belanja SKPD Tanggal Uraian Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Ref Debet 100 juta Kredit 100 juta (Untuk mencatat perolehan peralatan dan mesin) Aset Bersejarah Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah. Barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini pun hanya mencantumkan kuantitas fisiknya saja tanpa nilai perolehannya. Apabila aset bersejarah tersebut masih dimanfaatkan untuk operasional pemerintah, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 10 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BAB IV PERLAKUAN ASET TETAP SETELAH PEROLEHAN A. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen, artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi untuk menambah nilai aset tetap tersebut. Misalnya Pemda A mempunyai sebuah komputer yang dibeli tahun 2004 dengan nilai perolehan Rp5.000.000,00. Setiap tahun dikeluarkan biaya pemeliharaan sebesar Rp200.000,00. Setelah biaya pemeliharaan tersebut dikeluarkan, nilai komputer tetap Rp5.000.000,00. Pada tahun 2005 komputer tersebut di upgrade dengan biaya Rp500.000,00. Atas biaya upgrade yang dapat meningkatkan kapasitas komputer tersebut, maka nilai komputer menjadi Rp5.500.000,00. B. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal Sebagaimana telah dijelaskan di atas, seiring dengan semakin lamanya digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan. B.1. Penyusutan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 11 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah sebagai berikut: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet XXX Kredit XXX (Untuk mencatat penyusutan) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode Penyusutan yang dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07 adalah: a. Metode garis lurus (straight line method); atau b. Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau c. Metode unit produksi (unit of production method) Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui contoh berikut: Sebuah mesin fotocopy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 dan diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah sebagai berikut: a. Metode garis lurus Tahun I : Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00 Jurnal: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 2.500.000 Kredit 2.500.000 (Untuk mencatat penyusutan) Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah Rp1,00 b. Metode saldo menurun ganda Persentase penyusutan per tahun = 2 x (100/4) = 50% Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 12 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun I : Rp10.000.000,00 x 50% = Rp5.000.000,00 SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 5.000.000 Kredit 5.000.000 (Untuk mencatat penyusutan) Tahun II : (Rp10.000.000,00 - 5.000.000,00) x 50% = Rp2.500.000,00 Jurnal: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 2.500.000 Kredit 2.500.000 (Untuk mencatat penyusutan) Tahun III : (Rp5.000.000,00 – 2.500.000,00) x 50% = Rp1.250.000,00 Jurnal: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 1.250.000 Kredit 1.250.000 (Untuk mencatat penyusutan) Tahun IV : (pembulatan) (Rp2.500.000,00 – 1.250.000,00) = Rp1.250.000,00 Jurnal: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 1.250.000 Kredit 1.250.000 (Untuk mencatat penyusutan) c. Metode unit produksi Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada tahun tersebut Tahun I : Produksi 30.000 lembar Penyusutan = (30.000/100.000) x Rp10.000.000,00 = Rp3.000.000,00 Jurnal: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 13 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Ref Debet 3.000.000 Kredit 3.000.000 (Untuk mencatat penyusutan) Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun telah melewati umur teknisnya. B.2. Penilaian Kembali (Revaluation) Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali (revaluasi) sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset tetap yang bersangkutan dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sesuai dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat. Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah: a. Bila nilai revaluasi lebih kecil daripada nilai tercatat, misalnya untuk tanah SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanah Ref Debet XXX Kredit XXX (Untuk mencatat revaluasi) b. Bila nilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, misalnya: SKPD Tanggal Uraian Tanah Diinvestasikan dalam Aset Tetap Ref Debet XXX Kredit XXX (Untuk mencatat revaluasi) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 14 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan C. Penghentian Dan Pelepasan Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Hal yang sama diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak berat. Jurnal standar untuk penghentian aset tetap dari penggunaannya adalah sebagai berikut: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin Aset Lainnya Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Ref Debet XXX XXX Kredit XXX XXX (Untuk mencatat penghentian aset tetap) Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tertap sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb: SKPD Tanggal Uraian Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Untuk mencatat pelepasan aset tetap) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Ref Debet XXX Kredit XXX PSAP 07 – 15 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan BAB V PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP A. Penyajian Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut: Aset Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Total Aset Tetap xxx xxx Ekuitas Dana Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Total Ekuitas Dana Investasi xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. B. Pengungkapan Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan. Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:  Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;  Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.  Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:  Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 16 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan    tetap Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap C. Lampiran Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 17 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan SOAL LATIHAN LATIHAN SOAL 1. 2. 3. a. b. c. d. Termasuk aset tetap Pemda A adalah: Sapi yang dibeli untuk diternakkan oleh Dinas Peternakan Sapi yang dibeli untuk diserahkan kepada masyarakat Kedua jawaban di atas benar Kedua jawaban di atas salah Pemda B mempunyai gedung tua peninggalan jaman Belanda yang selama ini masih digunakan sebagai ruang kantor. Atas aset tetap tersebut Pemda B : a. Mengungkapkannya di CaLK saja karena merupakan aset bersejarah b. Menyajikannya di neraca sebagai gedung dan bangunan c. Menyajikannya di neraca sebagai aset lainnya d. Tidak perlu menyajikannya di neraca dan CaLK a. b. c. d. Penyusutan pada aset tetap milik pemerintah merupakan: Pendapatan Belanja modal Alokasi biaya Penyesuaian nilai 4. Apabila suatu aset tetap telah dihentikan secara permanen dari penggunaannya karena sudah rusak berat. Perlakuan atas aset tetap ini adalah: a. Memindahkannya ke akun aset lainnya b. Dicatat di aset tetap hingga dihapuskan c. Dinilai kembali d. Disusutkan 5. Jurnal yang harus dibuat untuk menghapus mobil yang telah terbit SK Penghapusannya adalah: a. Peralatan dan Mesin xxx Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Peralatan dan Mesin xxx c. Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxx Peralatan dan Mesin xxx d. Peralatan dan Mesin xxx Diinvestasikan dalam Aset Lainnya xxx KASUS Pemda B pada tanggal 2 November 2003 membeli tanah seluas 600 m 2 berikut bangunan tua seluas 400 m 2 dengan harga perolehan Rp1.000.000.000,00. NJOP tanah dan bangunan tersebut per m 2 adalah Rp1.000.000,00 dan Rp500.000,00. Buatlah jurnal yang harus dicatat atas transaksi tersebut. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 18 Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan DAFTAR BACAAN 1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006; 8. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 9. PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 10. PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU; 11. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 12. PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah; 13. PP No. 55/2005 tentang Perimbangan Daerah; 14. PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 15. PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 16. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. PP No. 65/2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 18. PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 19. PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 20. PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 21. PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 22. PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah; 23. PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Komite Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 07 – 19

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Natasia Yunita

Ikuti kami