Akuntansi Pemerintahan

Oleh Natasia Yunita

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Modul Akuntansi Aset Tetap ini disusun untuk memudahkan pemahaman
terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Akuntansi Aset
Tetap. Modul ini disusun sebagai bahan Pelatihan untuk Pelatih Standar
Akuntansi Pemerintahan, sehingga dengan mempelajari modul ini peserta
diharapkan dapat belajar mandiri (self study) atas materi Akuntansi Aset Tetap
pada pemerintah pusat maupun daerah. Modul ini menguraikan kembali
paragraf-paragraf standar maupun penjelasan disertai dengan contoh-contoh
yang aplikatif sehingga diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan aset tetap pemerintah.
B. Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran Umum:
Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta mampu:
1. Memahami Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Mampu mengimplementasikan SAP dalam menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan
Tujuan Pembelajaran Khusus:
Setelah mempelajari materi ini peserta mampu:
1. Memahami pengertian aset tetap;
2. Memahami klasifikasi aset tetap;
3. memahami pengakuan aset tetap;
4. Memahami penilaian aset tetap;
5. Memahami pencatatan aset tetap; dan
6. Memahami penyajian dan pengungkapan aset tetap.
C. Deskripsi Ringkas
Materi Modul PSAP 07 disusun sesuai dengan urutan paragraf standar
yang antara lain meliputi: pengertian aset tetap, klasifikasi aset tetap,
pengakuan aset tetap, dan pengukuran aset tetap. Perlakuan aset tetap setelah
perolehan yang meliputi pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, revaluasi,
aset bersejarah, serta pelepasan dan penghentian aset tetap juga diilustrasikan
dalam modul ini. Pada bagian akhir dijelaskan penyajian aset tetap di neraca
dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.
D. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran dalam pelatihan ini dilakukan dengan cara
pemaparan teori oleh fasilitator yang diikuti dengan tanya jawab serta diskusi
soal-soal latihan dan contoh kasus yang bertalian dengan Akuntasi Aset Tetap.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 1

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

Keberhasilan pembelajaran ini juga sangat tergantung pada partisipasi aktif dari
para peserta pelatihan di dalam aktivitas diskusi, latihan dan tanya jawab.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 2

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB II
DEFINISI DAN KLASIFIKASI ASET TETAP

A. Definisi Aset Tetap
Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar,
investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap
mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup
signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.
Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan
oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka pemerintah
harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut
digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mencatat hak atas tanah
sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah
tetapi tujuan penggunaannya untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah tidak
termasuk dalam pengertian aset tetap karena tidak memenuhi definisi aset tetap
di atas, misalnya aset tetap yang dibeli pemerintah untuk diserahkan kepada
masyarakat.
B. Klasifikasi Aset Tetap
Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun
sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki
atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi
siap digunakan. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang
dibangun di atas tanah tersebut.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah
peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang
dapat diklasifikasikan dalam Peralatan dan Mesin ini mencakup antara
lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian;
alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar;
alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan;

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 3

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan
pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga;
dan unit peralatan proses produksi.
c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah
gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Termasuk dalam
jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen,
bangunan menara, dan rambu-rambu.
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah
jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. Contoh aset tetap
yang termasuk dalam klasifikasi ini mencakup antara lain: jalan dan
jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset
tetap. Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak seni/budaya/olah raga.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun
seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan ini akan dibahas lebih lanjut
dalam modul Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, sehingga dalam
modul ini tidak akan dibahas secara khusus.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 4

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB III
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET TETAP
A. Pengakuan Aset Tetap
Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap, suatu aset dapat diakui sebagai aset
tetap apabila berwujud dan memenuhi kriteria :

Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Diperoleh/dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pemerintah mengakui suatu aset tetap apabila aset tetap tersebut telah
diterima atau diserahkan hak kepemilikannya, dan atau pada saat
penguasaannya berpindah. Oleh karena itu, apabila belum ada bukti bahwa
suatu aset dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas maka aset tetap tersebut
belum dapat dicantumkan di neraca. Prinsip pengakuan aset tetap pada saat
aset tetap ini dimiliki atau dikuasai berlaku untuk seluruh jenis aset tetap, baik
yang diperoleh secara individual atau gabungan, maupun yang diperoleh melalui
pembelian, pembangunan swakelola, pertukaran, rampasan, atau dari hibah.
Perolehan aset tetap melalui pembelian atau pembangunan pada
umumnya didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi
Kas Umum Negara/Daerah. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini
adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
(SP2D LS). Jurnal pengakuan belanja modal tersebut adalah:

SKPD
Tanggal

Uraian
Belanja Modal
Piutang dari BUD
(Untuk
modal)

mencatat

realisasi

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

belanja

BUD
Tanggal

Uraian
Belanja Modal
Kas di Kas Daerah
(Untuk
modal)

mencatat

realisasi

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

belanja

Atas belanja modal tersebut, pemerintah akan memperoleh aset tetap
yang harus disajikan di neraca. Untuk memunculkan aset tetap di neraca dapat
dilakukan dengan cara membuat jurnal pendamping (korolari). Jurnal korolari ini
merupakan jurnal ikutan untuk setiap transaksi pendapatan, belanja, atau
pembiayaan yang mempengaruhi pos-pos neraca. Jurnal korolari untuk
pengakuan perolehan aset tetap adalah sebagai berikut:
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 5

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD
Tanggal

Uraian
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irrigáis, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Diinvestasikan dalam Aset
Tetap

Ref

Debet
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

Kredit

XXX

(Untuk mencatat perolehan semua
jenis aset tetap)

Jurnal ini merupakan jurnal korolari atau ikutan pada saat mengakui belanja
modal untuk mengakui penambahan aset tetap yang bersangkutan.
B. Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah harus dinilai atau
diukur untuk dapat dilaporkan dalam neraca. Menurut SAP, aset tetap yang
diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan biaya perolehan. Secara
umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat
diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.
Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai
wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di
pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak
diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada
saat perolehan.
Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu
aset tetap terdiri dari:
 harga beli,
 bea impor,
 biaya persiapan tempat,
 biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat
(handling cost),
 biaya pemasangan (instalation cost),
 biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta
 biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut).



Yang tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah:
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang biaya
tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset
atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 6

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan



Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa kecuali
biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Untuk pemerintah yang baru pertama kali akan menyusun neraca, perlu
ada pendekatan yang sedikit berbeda untuk mencantumkan nilai aset tetapnya
di neraca. Pendekatan tersebut adalah menggunakan nilai wajar aset tetap pada
saat neraca tersebut disusun. Misalnya nilai tanah pada saat perolehannya tahun
1985 adalah Rp200.000.000,00. Pada waktu akan menyusun neraca awal tahun
2005, tanah tersebut dinilai dengan nilai wajarnya, misalkan dengan NJOP (Nilai
Jual Obyek Pajak), ternyata nilainya adalah Rp350.000.000,00. Dengan
demikian
nilai
tanah
yang
akan
dicantumkan
di
neraca
adalah
Rp350.000.000,00. Penjelasan tentang bagaimana cara penyusunan neraca awal
ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Buletin Teknis SAP No. 1 tentang Penyusunan
Neraca Awal Pemerintah Pusat dan Buletin Teknis SAP No. 2 tentang
Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah. Penilaian dengan menggunakan
nilai wajar ini dapat dibatasi untuk nilai perolehan aset tetap yang secara
material berbeda dengan nilai wajarnya atau yang diperoleh lebih dari satu
tahun sebelum tanggal penyusunan neraca awal.
Aset tetap yang diperoleh setelah neraca awal disajikan dinilai dengan
harga perolehannya. Dengan demikian transaksi perolehan aset setelah
disusunnya neraca yang pertama kali dicatat berdasarkan harga perolehannya.
Contoh Kasus Perolehan Tanah
Pemerintah Daerah X membeli tanah dengan harga Rp 30.000.000.000,00,
dimana di atasnya berdiri bangunan senilai Rp 10.000.000.000,00 m. Untuk
membuat tanah tersebut siap digunakan maka harus dikeluarkan lagi biaya
untuk pembongkaran bangunan sebesar Rp 2.000.000.000,00, pematangan
tanah Rp 1.000.000.000,00, dan balik nama Rp 1.000.000.000,00.
Harga perolehan tanah ini adalah sebesar Rp 34.000.000.000 (30.000.000.000
+ 2.000.000.000 + 1.000.000.000 + 1.000.000.000).

SKPD
Tanggal

Uraian
Tanah
Diinvestasikan dalam
Aset Tetap

Ref

Debet
34 M

Kredit
34 M

(Untuk mencatat perolehan
Tanah)

Perolehan Secara Gabungan
Ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud
dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap namun harga
yang tercantum dalam faktur adalah harga total seluruh aset tetap tersebut.
Cara penilaian masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ini
adalah dengan menghitung berapa alokasi nilai total tersebut untuk masingmasing aset tetap dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wajar
masing-masing aset tetap tersebut di pasaran.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 7

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

Contoh Kasus Perolehan Secara Gabungan
Pemerintah Daerah X membeli 1 buah meja rapat dan 10 buah kursi dengan
harga Rp 15.000.000,00. Harga pasar meja Rp 10.000.000,00, sedangkan 1
buah kursi Rp 1.000.000. Atas transaksi ini harga perolehan meja dicatat
dengan nilai sebesar Rp 7.500.000,00 (10/20 x 15), sedangkan kursi masingmasing dicatat dengan nilai Rp 750.000 (1/20 x 15). Jurnal untuk mencatat
transaksi ini adalah sbb:

SKPD
Tanggal

Uraian
Peralatan dan Mesin
Diinvestasikan dalam
Aset Tetap

Ref

Debet
15 juta

Kredit
15juta

(Untuk mencatat perolehan
peralatan dan mesin)

Pertukaran Aset Tetap
Pemerintah dimungkinkan untuk saling bertukar aset tetap baik yang
serupa maupun yang tidak. Permasalahan utama apabila suatu aset
dipertukarkan adalah bagaimana cara penilaiannya.
Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang yang tidak serupa atau
aset lainnya, maka aset tetap yang baru diperoleh tersebut dinilai berdasarkan
nilai wajarnya, yang terdiri atas nilai aset tetap yang lama ditambah jumlah
uang yang harus diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
Misal aset tetap Pemda A berupa sepeda motor senilai Rp10.000.000,00
ditukar dengan aset tetap Pemda B berupa mesin fotocopy dengan nilai
Rp7.500.000,00 dan memperoleh tambahan kas sebesar Rp2.000.000,00. Atas
pertukaran tersebut, Pemda A mencatat penghapusan motor senilai
Rp10.000.000,00, penambahan kas karena pendapatan lain-lain senilai
Rp2.000.000,00, dan perolehan mesin foto copy senilai Rp7.500.000,00.
Sedangkan Pemda B mencatat penghapusan aset tetap mesin fotocopy senilai
Rp7.500.000,00, pengurangan kas karena belanja modal senilai Rp2.000.000,00
dan perolehan aset tetap berupa sepeda motor dengan nilai Rp9.500.000,00.
Apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, yang memiliki
manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, atau kepemilikan
aset yang serupa, maka tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat
(carrying amount) atas aset yang dilepas.
Contoh transaksi untuk kasus ini adalah komputer senilai Rp7.000.000,00
ditukar dengan komputer yang sama dan senilai, maka pencatatan yang harus
dilakukan adalah menghapus komputer yang lama senilai Rp7.000.000,00 dan
mencatat perolehan komputer yang baru senilai Rp7.000.000,00.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 8

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

Aset Donasi
Donasi merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan.
Aset Tetap yang diperoleh dari donasi (sumbangan) harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan. Donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun
barang dicatat sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran. Jika donasi/hibah ini dalam bentuk uang tidak akan terjadi
permasalahan. Lain halnya dengan hibah dalam bentuk barang. Perlakuan untuk
hibah dalam bentuk barang ini adalah dengan menganggap seolah-olah ada
uang kas masuk sebagai pendapatan hibah, kemudian uang tersebut
dibelanjakan aset tetap yang bersangkutan. Untuk keperluan administrasi
anggaran akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pengesahan
sebesar nilai barang yang diterima. Dengan demikian, jurnal yang harus dibuat
meliputi 3 jurnal yaitu pengakuan pendapatan, belanja modal, dan jurnal
pengakuan aset tetap. Jurnal pengakuan pendapatan dan belanja modal akan
mempengaruhi laporan realisasi anggaran, sedangkan jurnal pengakuan aset
mempengaruhi neraca.
Contoh Kasus Hibah Dalam Bentuk Barang
Pemerintah Daerah X mendapat hibah dari perusahaan Y berupa 1 buah mobil
dengan nilai wajar sebesar Rp100.000.000,00. Oleh Pemda X transaksi ini diakui
sebagai pendapatan hibah di LRA sebesar Rp100.000.000,00, belanja modal di
LRA sebesar Rp100.000.000, dan penambahan aset tetap di neraca sebesar
Rp100.000.000,00. Jurnal untuk transaksi ini adalah:

SKPD:
Tanggal

Uraian
Utang kepada BUD
Pendapatan Hibah

Ref

Debet
100 juta

Kredit
100 juta

(Untuk mencatat pendapatan
hibah)

BUD
Tanggal

Uraian
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Hibah

Ref

Debet
100 juta

Kredit
100 juta

(Untuk mencatat setoran pendapatan
hibah)

SKPD
Tanggal

Uraian
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin
Piutang dari BUD
(Untuk
modal)

mencatat

realisasi

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Ref

Debet
100 juta

Kredit
100 juta

belanja

PSAP 07 – 9

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BUD
Tanggal

Uraian
Belanja Modal-Peralatan dan Mesin
Kas di Kas Daerah
(Untuk
modal)

mencatat

realisasi

Ref

Debet
100 juta

Kredit
100 juta

belanja

SKPD
Tanggal

Uraian
Peralatan dan Mesin
Diinvestasikan dalam Aset
Tetap

Ref

Debet
100 juta

Kredit
100 juta

(Untuk mencatat perolehan peralatan
dan mesin)

Aset Bersejarah
Aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh
pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus
dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat
merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai
aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan
bersejarah.
Barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut sulit ditaksir nilai
wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur bahwa aset bersejarah tidak
disajikan di neraca tetapi cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini pun hanya mencantumkan kuantitas
fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
Apabila aset bersejarah tersebut masih dimanfaatkan untuk operasional
pemerintah, misalnya untuk ruang perkantoran, maka perlakuannya sama
seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca dengan nilai wajarnya.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 10

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV
PERLAKUAN ASET TETAP SETELAH PEROLEHAN

A. Pengeluaran Setelah Perolehan
Aset tetap diperoleh pemerintah dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi pemerintah, di satu sisi
merupakan sumberdaya ekonomi, di sisi lain merupakan suatu komitmen,
artinya di kemudian hari pemerintah wajib memelihara atau merehabilitasi aset
tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah
perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan
belanja untuk peningkatan.
Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset
tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk
peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang
akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu
produksi, atau peningkatan standar kinerja. Pengeluaran yang dikategorikan
sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap yang
bersangkutan. Sedangkan pengeluaran yang memberi manfaat ekonomik di
masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi,
atau peningkatan standar kinerja merupakan belanja modal, harus dikapitalisasi
untuk menambah nilai aset tetap tersebut.
Misalnya Pemda A mempunyai sebuah komputer yang dibeli tahun 2004
dengan nilai perolehan Rp5.000.000,00. Setiap tahun dikeluarkan biaya
pemeliharaan sebesar Rp200.000,00. Setelah biaya pemeliharaan tersebut
dikeluarkan, nilai komputer tetap Rp5.000.000,00. Pada tahun 2005 komputer
tersebut di upgrade dengan biaya Rp500.000,00. Atas biaya upgrade yang dapat
meningkatkan kapasitas komputer tersebut, maka nilai komputer menjadi
Rp5.500.000,00.
B. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, seiring dengan semakin lamanya
digunakan, aset tetap selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena
aus atau rusak karena pemakaian. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap
aset-aset tersebut dapat dilakukan penyusutan. Selain itu aset tetap juga dapat
direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan.

B.1. Penyusutan
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 11

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di
sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan
secara wajar. Pengertian ini berdampak pada jurnal yang harus dibuat pada saat
mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan
melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-masing
periode dicatat dengan cara mengurangi nilai tercatat aset tetap dan akun
Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Jurnal standar untuk penyusutan adalah
sebagai berikut:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

(Untuk mencatat penyusutan)

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan
harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa
(service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode Penyusutan yang
dapat diterapkan sesuai dengan PSAP 07 adalah:
a.
Metode garis lurus (straight line method); atau
b.
Metode saldo menurun ganda (double declining method); atau
c.
Metode unit produksi (unit of production method)
Penerapan dari masing-masing metode ini dapat digambarkan melalui
contoh berikut:
Sebuah mesin fotocopy yang dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 dan
diperkirakan mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dan kapasitasnya
mampu memfotocopy sebanyak 100.000 lembar. Penyusutan yang dapat
dihitung setiap tahun dari mesin ini adalah sebagai berikut:
a.

Metode garis lurus
Tahun I : Rp10.000.000,00 : 4 = Rp2.500.000,00
Jurnal:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
2.500.000

Kredit
2.500.000

(Untuk mencatat penyusutan)

Penghitungan dan jurnal yang sama harus dilakukan untuk 3 tahun
berikutnya sehingga nilai dari mesin tersebut pada akhir tahun ke 4 adalah
Rp1,00
b. Metode saldo menurun ganda
Persentase penyusutan per tahun = 2 x (100/4) = 50%

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 12

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tahun I : Rp10.000.000,00 x 50% = Rp5.000.000,00

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
5.000.000

Kredit
5.000.000

(Untuk mencatat penyusutan)

Tahun II : (Rp10.000.000,00 - 5.000.000,00) x 50% = Rp2.500.000,00
Jurnal:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
2.500.000

Kredit
2.500.000

(Untuk mencatat penyusutan)

Tahun III : (Rp5.000.000,00 – 2.500.000,00) x 50% = Rp1.250.000,00
Jurnal:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
1.250.000

Kredit
1.250.000

(Untuk mencatat penyusutan)

Tahun IV :
(pembulatan)

(Rp2.500.000,00



1.250.000,00)

=

Rp1.250.000,00

Jurnal:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
1.250.000

Kredit
1.250.000

(Untuk mencatat penyusutan)

c. Metode unit produksi
Persentase penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi pada
tahun tersebut
Tahun I : Produksi 30.000 lembar
Penyusutan = (30.000/100.000) x Rp10.000.000,00
= Rp3.000.000,00
Jurnal:
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 13

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan

Ref

Debet
3.000.000

Kredit
3.000.000

(Untuk mencatat penyusutan)

Tahun II dan seterusnya penyusutan dihitung berdasarkan produksi pada
tahun tersebut, dan penyusutan tersebut harus terus dilakukan meskipun
telah melewati umur teknisnya.
B.2. Penilaian Kembali (Revaluation)
Dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat
melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki. Hal ini diperlukan
agar nilai aset tetap pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar
sekarang. SAP mengatur bahwa pemerintah dapat melakukan penilaian kembali
(revaluasi) sepanjang revaluasi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional misalkan undang-undang, peraturan
pemerintah, atau peraturan presiden.
Apabila revaluasi telah dilakukan maka nilai aset tetap yang ada di neraca
harus disesuaikan dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap
aset tetap yang bersangkutan dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap sesuai
dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat.
Jurnal standar untuk mencatat hasil revaluasi adalah:
a. Bila nilai revaluasi lebih kecil daripada nilai tercatat, misalnya untuk tanah

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Tanah

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

(Untuk mencatat revaluasi)

b. Bila nilai revaluasi lebih besar daripada nilai tercatat, misalnya:

SKPD
Tanggal

Uraian
Tanah

Diinvestasikan dalam Aset
Tetap

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

(Untuk mencatat revaluasi)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 14

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Penghentian Dan Pelepasan
Bila aset tetap sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi maka
aset tetap tersebut akan dihapuskan dari pembukuan. Proses penghapusan
seringkali memerlukan waktu yang lama, maka sementara menunggu surat
keputusan penghapusan terbit aset yang rusak atau tidak dapat digunakan lagi
dipindahkan dari kelompok aset tetap menjadi akun Aset Lain-lain dalam
kelompok aset lainnya di neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Hal yang sama
diterapkan untuk aset tetap yang karena alasan lain juga tidak digunakan secara
aktif lagi dalam operasional pemerintah meskipun tidak dalam kondisi rusak
berat.
Jurnal standar untuk penghentian aset tetap dari penggunaannya adalah sebagai
berikut:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Aset Lainnya
Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya

Ref

Debet
XXX
XXX

Kredit
XXX
XXX

(Untuk mencatat penghentian aset
tetap)

Apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan
datang, berarti aset tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi aset tertap
sehingga harus dihapuskan. Jika aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui
surat keputusan penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
Jurnal standar untuk mencatat transaksi tersebut adalah sbb:

SKPD
Tanggal

Uraian
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
(Untuk mencatat pelepasan aset
tetap)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Ref

Debet
XXX

Kredit
XXX

PSAP 07 – 15

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN ASET TETAP
A. Penyajian
Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca adalah sebagai berikut:
Aset
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
Total Aset Tetap

xxx

xxx

Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Total Ekuitas Dana Investasi

xxx
xxx
xxx
xxx
(xxx)
xxx

xxx

xxx

Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total
nilai aset tetap. Jumlah total aset tetap harus sama dengan nilai akun
Diinvestasikan dalam Aset Tetap.
B. Pengungkapan
Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini
sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum
dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan
persepsi bagi pembaca laporan keuangan.
Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sbb:

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;

Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan
perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.

Informasi penyusutan meliputi: nilai penyusutan, metode
penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang
digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal
dan akhir periode.
Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:

Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 16

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan





tetap

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

C. Lampiran
Nilai aset tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari seluruh
aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila pembaca
laporan keuangan ingin mengetahui rincian aset tetap tersebut, maka laporan
keuangan perlu lampiran tentang Daftar Aset yang terdiri dari nomor kode aset
tetap, nama aset tetap, kuantitas aset tetap, dan nilai aset tetap.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 17

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

SOAL LATIHAN
LATIHAN SOAL
1.

2.

3.

a.
b.
c.
d.

Termasuk aset tetap Pemda A adalah:
Sapi yang dibeli untuk diternakkan oleh Dinas Peternakan
Sapi yang dibeli untuk diserahkan kepada masyarakat
Kedua jawaban di atas benar
Kedua jawaban di atas salah

Pemda B mempunyai gedung tua peninggalan jaman Belanda yang
selama ini masih digunakan sebagai ruang kantor. Atas aset tetap
tersebut Pemda B :
a. Mengungkapkannya di CaLK saja karena merupakan aset bersejarah
b. Menyajikannya di neraca sebagai gedung dan bangunan
c.
Menyajikannya di neraca sebagai aset lainnya
d. Tidak perlu menyajikannya di neraca dan CaLK
a.
b.
c.
d.

Penyusutan pada aset tetap milik pemerintah merupakan:
Pendapatan
Belanja modal
Alokasi biaya
Penyesuaian nilai

4.

Apabila suatu aset tetap telah dihentikan secara permanen dari
penggunaannya karena sudah rusak berat. Perlakuan atas aset tetap ini
adalah:
a. Memindahkannya ke akun aset lainnya
b. Dicatat di aset tetap hingga dihapuskan
c.
Dinilai kembali
d. Disusutkan

5.

Jurnal yang harus dibuat untuk menghapus mobil yang telah terbit
SK Penghapusannya adalah:
a. Peralatan dan Mesin
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
xxx
b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
Peralatan dan Mesin
xxx
c.
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
xxx
Peralatan dan Mesin
xxx
d. Peralatan dan Mesin
xxx
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
xxx

KASUS
Pemda B pada tanggal 2 November 2003 membeli tanah seluas 600 m 2 berikut
bangunan tua seluas 400 m 2 dengan harga perolehan Rp1.000.000.000,00.
NJOP tanah dan bangunan tersebut per m 2 adalah Rp1.000.000,00 dan
Rp500.000,00. Buatlah jurnal yang harus dicatat atas transaksi tersebut.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 18

Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan

DAFTAR BACAAN
1.

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;

2.

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

4.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

7.

PP No. 14/2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 33/2006;

8.

PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9.

PP No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga;

10.

PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

11.

PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

12.

PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah;

13.

PP No. 55/2005 tentang Perimbangan Daerah;

14.

PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

15.

PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah;

16.

PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17.

PP No. 65/2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

18.

PP No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

19.

PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

20.

PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

21.

PP No. 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

22.

PP No. 8/2007 tentang Investasi Pemerintah;

23.

PP No. 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

PSAP 07 – 19

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Natasia Yunita


Ikuti kami