Akuntansi Pemerintahan

Oleh Joao Silva

21 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Bisnis
Mikro
Akuntansi Sektor
Publik

Akuntansi
Makro

Akuntansi
Keuangan
Akuntansi
Biaya
Akuntansi
Pemerintahan

Pemerintah
Daerah
Pemerintah Pusat

Akuntansi Nirlaba

Akuntansi Sosial

Gambar Struktur Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Pemerintahan
Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa pengertian akuntansi pemerintahan sama
dengan akuntansi sektor publik. Namun, berberapa literatur (e.g. Halim (2009) dan Bastian
(2001)) membedakan keduanya. Sektor publik dalam arti luas dimaknai sebagai bidang yang
membahas metoda manajemen negara, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai
pungutan negara (pajak). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa cakupan sektor publik
adalah luas dan longgar.
Entitas (organisasi) sektor publik mencakup diantaranya: lembaga pemerintah, instansi
pendidikan, organisasi agama, organisasi sosial, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat
(LSM) dan berbagai lembaga atau yayasan sosial lainnya. Organisasi sektor publik seperti halnya
perusahaan komersial (sektor bisnis) juga umumnya melakukan transaksi ekonomi untuk
mencapai tujuannya. Namun, berbeda dengan sektor bisnis, laba bukan tujuan utama dari
organisasi sektor publik (not for profit oriented). Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa
akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik.
Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai bidang akuntansi yang terkait
dengan lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian,

pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) yang dilakukan oleh
entitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, akuntansi
pemerintahan daerah (pemda) dikenal dengan istilah akuntansi keuangan daerah.
Menurut Baswir (2000), akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik sebagai berikut:
Tujuan utama lembaga pemerintahan bukanlah mencapai laba, sehingga konsekuensinya
tidak ada catatan maupun pelaporan laba-rugi selama satu perioda,
Dimiliki secara kolektif oleh publik (rakyat) sehingga tidak terdapat pencatatan atas
pemilikan pribadi. Dengan demikian, kepemilikan atas sumber daya tidak diwujudkan
dalam bentuk surat bukti kepemilikan (saham) yang dapat diperjualbelikan,
Bentuk akuntansi pemerintahan antar negara tidak sama tergantung dari bentuk negara
yang bersangkutan,
Penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan
keuangan serta sistem anggaran suatu negara.

Perbedaan Akuntansi Bisnis dengan Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan

PerbedaanTujuan
Akuntansi Bisnis

Tidak ada perhitungan laba rugi, yang
ada hnya surplus atau defisit
Tidak revaluasi aset

Terdapat perhitungan laba rugi
Dimungkinkan adanya revaluasi aset
Adanya penyusutan aset tetap

Tidak ada penyusutan aset tetap
Perbandingan
anggaran
terhadap
realisasi dari pendapatan dan belanja

Perbandingan antara pendapatan dan
beban

Masalah Pendapatan
Akuntansi Pemerintahan
Pendapatan tidak bersifat resolusing
artinya tidak dapat diputar lagi untuk
belanja thn yad

Akuntansi Bisnis
Pendapatan tahun berjalan dpt disimpan
untuk digunakan pad thn yad
Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg

Sebagian pendapatan diperoleh dari
pemaksaan/icompulsory (contoh pajak)
Penerimaan
pendapatan

pinjaman

sukarela membeli brg/jas
Penerimaan
kewajiban

dijadikan

pinjaman

dijadikan

Masalah Beban
Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Bisnis

Menggunaqkan istilah expenditure (belanja), Menggunakan istilah expense (beban/biaya)
dimana didalamnya termasuk :
dimana cakupannya lebih sempit daripada
expenditure
Expense (beban/biaya)
Pembayaran angsuran
Pelunasan utang
Pembelian aset tetap
Masalah Penganggaran
Akuntansi Pemerintahan
Terdapat
akuntansi
(budgetory accounting)

Akuntansi Bisnis
anggaran

Terdapat rekening-rekening anggaran
Perbandingan antara nggaran dan
realisasinya
dilakukan
secara
intrakompatable (dalam pembukuan)

Tidak terdapat akuntansi anggaran
(budgetory accounting)
Tidak Terdapat rekening- rekening
anggaran
Perbandingan antara nggaran dan
realisasinya
dilakukan
secara
ekstrakompatable (diluar pembukuan)

Masalah Kepemilikan
Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Bisnis

Tidak terdapat tanda kepemilikan, yang Terdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan
bertindak sebagai pemegang kebijakan adalah dlam modal saham, pemegang saham
rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi
mayoritas dapat bertindak selaku pemegang
kebijakan perusahaan
Masalah Basis Akuntansi
Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Bisnis

Basis KAS untuk pengakuan pendapatan dan Basis AKRUAL baik untuk pengakuan
beban, basis AKRUAL untuk pengakuan aset, pendpaatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas
kewajiban dan ekuitas
(modal)
Masalah Sistem Entry yang Digunakan
Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Bisnis

Paralel antara SINGLE ENTRY dan DOUBLE ENTRY
DOUBLE ENTRY
Single
ENTRY
untuk
pembukuan pada bendahara

pencatatan

DOUBLE ENTRY untuk pencatatan
dengan komputerisasi pada Sistem
Akuntansi Pemerintahan

 Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor
swasta,akan tetaapi dalam beberapa hal terdapat persamaan ,yaitu :
1. Kedua sektor, baik sektor publk maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari
sistem ekonomi
2. Keduanya menghadapi masalah yang sama,yaitu masalah kelangkaan sumber daya
sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber
daya organisasi secara ekonomis,efesien dan efektif
3. Proses pengendalian manajemen,termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di
kedua sektor
4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama,misalnya baik pemerintah
maupun swasta sama-sama bergerak dibidang transportasi massa,pendidikan,kesehatan
5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang
disyaratkan

 Tujuan akuntansi sektor publik
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan
akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

bahwa tujuan

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,efesien, dan
ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada

organisasi.Tujuan ini terkait dengan pengendallian manajemen (management control)
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan
tanggung jawab mengelola wewenangannya.Tujuannya ini terkait dengan akuntabilitas
(accountability)
 Akuntansi sektor publik terkait dengan 3 hal pokok yaitu :
1. Penyediaan Informasi
 Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3
kelompok , yaitu :
-

Informasi sifatnya rutin ataukah ad hoc

-

Informasi kuantitatif ataukah kualitatif dan

-

Informasi disampaikan melalui saluran formal ataukah informal

2. Pengendalian Manajemen
 Akuntansi pemerintahan memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara
tepat, efisien, dan ekonomis atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Bagi pemerintah untuk proses pengendalian manajemen
terdiri dari :
a. Perencanaan Strategis
b. Pembuatan Program
c. Penganggaran
d. Evaluasi Kinerja, dan
e. Pelaporan Kinerja
3. Akuntabilitas
 Pengertian Akuntanbilitas Publik
Adalah kewajiban pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggung-jawaban,
penyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas.
Akuntanbilitas publik terbagi menjadi 2 macam :

1. Akuntanbilitas Vertikal (vertical accountability) : pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi
2. Akuntanbilitas Horisontal (horizontal accountability) : pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas
 Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas
beberapa dimensi, Ellwood (1993) menjelaskan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang
harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik :
1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and
legality)
2. Akuntabilitas proses ( process accountability)
3. Akuntabilitas program ( program accountability)
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability)

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Joao Silva


Ikuti kami