Akuntansi Pemerintahan

Oleh Hafni Tiffani

22 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pemerintahan

Makalah Tugas Kelompok Akuntansi Pemerintahan
Kasus Korupsi Sisa Kas APBD Tahun 2010 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara

Anggota Kelompok:

Albert Rian

8335123568

Bella Astarina 8335123513
Fathir Rasyid
Hafni Tiffani

8335123437
8335120537

S1 Akuntansi reg A 2012

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya kami
selaku penyusun Makalah Tugas Kelompok Kasus Korupsi Sisa Kas APBD Tahun 2010 pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubaradapat menyelesaikan
tugas yang diberikan pada pembahasan materi kali ini. Makalah ini merupakan laporan tertulis
dari kelompok Akuntansi Pemerintahan Jurusan Akuntansi 2012 Universitas Negeri Jakarta.
Makalah ini adalah tugas yang kami tujukan kepada Ibu Ratna Anggraini selaku Dosen
Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan makalah ini pula kami selaku tim penyusun
mencoba untuk menjelaskan hubungan atau korelasi antara materi Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah dengan KasusKorupsi Sisa Kas APBD Tahun 2010 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara.
Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dan memenuhi kewajiban tugas Akuntansi
Pemerintahan. Kami juga menyadari bahwa Makalah Tugas Kelompok Kasus Korupsi Sisa Kas
APBD Tahun 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Batubara ini masih perlu ditingkatkan lagi mutunya dan informasinya. Oleh karena itu, saran dan
kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, 16 April 2014

Penyusun

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Bab I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

1

Bab II. Pembahasan
2.1 Kronologis Kasus Korupsi Sisa Kas APBD

2

2.2 Permasalahan Kasus dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

3

Bab III. Penutup
3.1 Kesimpulan

7

3.2 Saran

8

Daftar Pustaka

9

Lampiran

10

ii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembuatan makalah ini didasari untuk memenuhi tugas kuliah Akuntansi
Pemerintahan sebagai Mata Kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS.Tujuan dari tugas ini
adalah menganalisa hubungan antara Sistem Akuntani Pemerintahan Daerah dengan Kasus
Korupsi Sisa Kas APBD Tahun 2010 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Batubara.
Permasalahan antara partai politik dan korupsi sering menjadi perbincangan hingga
sekarang.Korupsi terjadi karena adanya politik yang tidak bersifat transparan bahkan di
Indonesia pun seakan-akan sudah tidak dihiraukan lagi oleh pelaku korupsi tersebut.Korupsi
sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan anggaran baik itu anggaran pemerintah pusat
maupun daerah.Yang membuat Sistem Akuntansi di Pemerintahan tersebut tidak berjalan
dengan semestinya.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan
daerah secara keseluruhan. Adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemda memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola
sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemda juga
mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber dayanya tersebut.Oleh karena itulah system akuntansi menjadi suatu tuntutan
sekaligus kebutuhan bagi tiap pemda.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Kronologis Kasus Korupsi Sisa Kas APBD Tahun 2010 pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara
Bekas Bendahara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Batubara, Rahmat, mengalirkan dana APBD Tahun 2010 senilai Rp569.225.840 kepada
seorang wanita."Seingat saya paka Rahmat ditahun 2011 ada tiga kali mentransfer uang
jutaan rupiah kepada seorang wanita bernama Asminawati Sukarjo. Saya tidak tahu pasti
hubungan terdakwa dengan Asminawati Sukarjo yang merupakan nasabah di Bank BNI
tersebut,"ujar Alfiandi selaku pegawai di Bank BNI Batubara, dalam sidang lanjutan
dugaan korupsi penyalahgunaan APBD tahun 2010 senilai Rp7 miliar di Pengadilan
Tipikor Medan, Selasa (8/10).
Hal Senada juga dikatakan saksi Munir Parulian Siregar dari Bank BNI cabang
Asahan, juga mengakui jika terdakwa Rahmat juga beberapa kali mentransfer uang jutaan
rupiah ke rekening nasabah bernama Asminawati di Bank tempat dirinya bekerja mulai dari
Rp2-10 juta.
Dalam sidang kali, JPU juga menghadirkan saksi Andi Trisno selaku pegawai di
Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh, juga menuturkan bahwa pihak Bappeda
Batubara ada memiliki rekening di Bank tempat dirinya bekerja.Dijelaskannya bahwa
diakhir tahun 2010 direkening Bappeda Batubara terdapat uang sebesar Rp485 juta.Namun
diawal Januari 2011 sisa kas di rekening Bappeda Batubara nol rupiah.
Sementara itu saksi Abdul Hamid yang pernah menjabat sebagai Kasubbag
Keuangan dan Kabid Akuntansi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (PPKD)
Batubara mengakui, bahwa dirinya mengetahu bahwa ditahun 2010 terdapat sisa kas
sebesar Rp566 juta dari Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan penarikan pajak.

Hanya saja menurut Abdul Hamid kalau sisa kas tersebut tidak dikembalikan terdakwa ke
Kas Daerah maupun ke kas Negara.
Diketahui sebelumnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Batubara, Sudarto dan mantan Bendaharanya didakwa melakukan
tindak pidana korupsi dan APBD Tahun 2010 senilai Rp7 miliar dengan kerugian negara
mencapai Rp569.225.840.
Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dedi Suriady Saragih dan Jimmy
Pangaribuan menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan APBD
tahun 2010 senilai Rp7 miliar. Dimana dari sisa dana itu tidak dapat
dipertanggungjawabkan untuk dikembalikan ke kas tahun anggaran 2009 dengan kerugian
negara mencapai Rp569.225.840 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).
Penyalahgunaan APBD Rp7 miliar itu, terdapat pada kegiatan rutin di Bappeda yang
diketahui hanya terpakai sekitar Rp6 miliar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
Rp569.225.840.Kedua terdakwa yakni Sudarto dan Rahmat didakwa melanggar pasal 2 dan
pasal 3 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Majelis hakim yang diketuai Achmad Sayuti juga menghukum Rahmat dengan
hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 284 juta, dengan
ketentuan apabila sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak sanggup
membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. "Jika harta benda tidak
mencukupi maka diganti dengan penjara selama satu tahun," ujar Achmad Sayuti saat
membacakan vonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (20/12).
2.2 Permasalahan Kasus dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Kasus korupsi APBD ini mempunyai permasalahan yaitu tidak sesuainya prosedur
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran diantaranya terdapat kesalahan dalam akuntansi
pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan PPKD yang berkaitan dengan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah. Berikut pembahasan dari kesalahan-kesalahan tersebut:

a. Kesalahan pada Akuntansi Pendapatan
PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan
deskripsi yang cukup jelas mengenai pendapatan. Dalam peraturan pemerintah ini
disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun aggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih.
Dalam pelaksanaan tugasnya, PPK mencatat pendapatan SKPD dalam buku jurnal
khusus pendapatan menggunakan dokumen sumber dari Bendahara Penerimaan berupa
SPJ penerimaan dan lampirannya. Pendapatan yang diterima di Rekening Kas Daerah
kemudian disetor kepada rekening Kas Daerah (Kasda).Tetapi dalam kasus ini
pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara tidak disetorkan kepada rekening
Kas Daerah (Kasda) sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.
b. Kesalahan pada Akuntansi Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih.
Belanja yang dilakukan oleh SKPD menggunakan uang persediaan ini dicatat
dalam buku jurnal khusus belanja, dengan mendebit akun belanja yang sesuai dan
mengkredit Kas di Bendahara Pengeluaran. Secara periodic, Bendahara Pengeluaran
SKPD akan membuat SPJ Pengeluaran dan mengajukan surat permintaan pembayaran
(SPP) GU (Ganti Uang), yaitu penggantian uang persediaan.TU atau tambah uang adalah
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak
dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan.

Beberapa jenis belanja yang dilakukan oleh SKPD, dananya mengalir langsung
dari Rekening Kas Daerah kepada pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan.Dalam
kasus ini Bendahara SKPD dalam membuat (SPP) GU dan TU bertujuan untuk
membiayai pembangunan pada Kabupaten Batubara Kota Medan dan mengalirkan
dananya kepada bendahara Bappeda Kabupaten Batubara. Setelah digunakannya dana
tersebut oleh Bendahara Bappeda maka dibuatlah suatu laporan keuangan. Laporan
Keuangan itu dibuat Tahun 2010 dan dilakukan pemeriksaan oleh sebagai Kasubbag
Keuangan dan Kabid Akuntansi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (PPKD)
Batubara dan menemukan bahwa terdapat sisa kas sebesar Rp566 juta dari Ganti Uang
(GU), Tambahan Uang (TU) dan penarikan pajak. Hanya saja menurut Abdul Hamid
kalau sisa kas tersebut tidak dikembalikan ke Kas Daerah maupun ke kas Negara.
c. Kesalahan pada Akuntansi Pembiayaan PPKD
Jika APBD mengalami deficit, pemerintah dapat menganggarkan penerimaan
pembiayaan, diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)
tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman
atau penerimaan piutang.
Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan jika ada
surplus. Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang,
penyertaan modal (investasi) daerah,dan pemberian pinjaman kepada pemerintah
pusat/daerah lain.
Namun karena dalam kasus ini Bendahara Bappeda tidak mengembalikan sisa
kas dari Ganti Uang (GU).Tambahan Uang (TU) dan penarikan pajak sebesar Rp566
juta ke kas daerah maka hal ini dapat merugikan pemda untuk melakukan penerimaan
pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan karena tidak dapat mengetahui secara pasti
ada surplus atau defisit dalam APBD tersebut.
d. Kesalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang
ada di pemerintahan Daerah. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Ukuranukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat
memenuhi tujuannya adalah dengan memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal,
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
Dalam kasus ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan tidak
sesuai dengan dua karakteristik yang telah ditentukan yaitu relevan, dan andal. Dalam
laporan keuangan ini disajikan tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Dan di dalam
laporan keuangan ini banyak informasi yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara tidak jujur, serta tidak dapat diverifikasi.

BAB III
PENUTUP

3.1. Kesimpulan
Dari Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam kasus
tersebut yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah:


Dalam kasus ini pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Batubara tidak disetorkan
kepada rekening Kas Daerah (Kasda) sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.



Dalam kasus ini Bendahara SKPD dalam membuat (SPP) GU dan TU bertujuan
untuk membiayai pembangunan pada Kabupaten Batubara Kota Medan dan
mengalirkan dananya kepada bendahara Bappeda Kabupaten Batubara. Setelah
digunakannya dana tersebut oleh Bendahara Bappeda maka dibuatlah suatu laporan
keuangan. Laporan Keuangan itu dibuat Tahun 2010 dan dilakukan pemeriksaan
oleh sebagai Kasubbag Keuangan dan Kabid Akuntansi di Dinas Pendapatan
Pengelolaan Aset Daerah (PPKD) Batubara dan menemukan bahwa terdapat sisa kas
sebesar Rp566 juta dari Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) dan penarikan
pajak. Hanya saja menurut Abdul Hamid kalau sisa kas tersebut tidak dikembalikan
ke Kas Daerah maupun ke kas Negara.



Namun karena dalam kasus ini Bendahara Bappeda tidak mengembalikan sisa kas
dari Ganti Uang (GU). Tambahan Uang (TU) dan penarikan pajak sebesar Rp566
juta ke kas daerah maka hal ini dapat merugikan pemda untuk melakukan

penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan karena tidak dapat
mengetahui secara pasti ada surplus atau defisit dalam APBD tersebut.


Dalam kasus ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan tidak sesuai
dengan dua karakteristik yang telah ditentukan yaitu relevan, dan andal. Dalam
laporan keuangan ini disajikan tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Dan di dalam
laporan keuangan ini banyak informasi yang menyesatkan dan kesalahan material,
menyajikan setiap fakta secara tidak jujur, serta tidak dapat diverifikasi.

3.2. Saran
Bagi para pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah hendaknya
menghindarkan diri dari praktek-praktek KKN karena KKN secara materiil akan sangat
merugikan warga masyarakat. Di samping itu juga perlu diikuti alur-alur sistem akuntansi
pemerintah daerah yang ada di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Deddi Nordiawan, Iswahyudi sondi putra, Maulidah rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintah. Salemba
Empat: Jakarta.
http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114251:-eks-bendaharabappeda-batubara
www.merdeka.com
www.detak-news.com/index.php?...kasus...korupsi...apbd...2010
www.dnaberita.com/berita-102183-korupsi-apbd-mantan-kepala-bapped

LAMPIRAN

Naskah Dialog
Di depan ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan
Scene 1
Reporter : “Selamat siang pemirsa, siang ini saya sedang berada di depan ruang Cakra 7
Pengadilan Negeri Medan, yang sedang mengadakan siding terkait masalah
penyalahgunaan sisa kas dari GU, TU, dan penarikan pajak yang tidak dikembalikan
ke kas daerah dan kas Negara yang dilakukan oleh Bapak Rahmat selaku mantan
Bendahara Bappeda Batubara Kota Medan. Ya pemirsa saat ini saya sedang menunggu
Bapak Rahmat keluar dari ruang sidang untuk dimintai konfirmasi”.
Scene 2
Rahmat keluar sidang dengan dikawal oleh petugas
Reporter : “Pak apa benar Bapak melakukan penyalahgunaan sisa kas APBD?”
Rahmat : Kau tuh jangan asal ngomong ya! Nanti waktu yang akan menjawab.
Beberapa menit kemudian Asminawati keluar ruang sidang.
Reporter : Siang bu, sebenarnya ada hubungan apa Ibu dengan Bapak Rahmat?
Asmi

: saya tidak memiliki hubungan khusus dengan Rahmat, saya hanya rekan kerja dengan
beliau.

Scene 3

Di ruang kantor
Rahmat : wah ternyata dari laporan keuangan ini ada sisanya nih Rp 500jt (melihat laptop).
Harus dikabarkan ke bos.(menelpon ketua Bappeda Sudarto) halo pak saya baru liat
laporan keuangan ternyata ada sisa kas sebesar Rp500jt, mau diapakan sisa kas ini
pak?(terlihat sedang mengobrol dengan pak Sudarto) oh sip lah pak kalo begitu.
Scene 4
Asmi dan rekan-rekan membicarakan barang-barang mewah di sebuah kafe dan menelpon
Rahmat
Jeng a

: Mi ada barang bagus nih tas sama syal. Kalo tas harganya Rp 3jt syalnya harganya Rp
10jt.

Asmi

: Wah boleh tuh yang syalnya harganya Rp10jt kan, aku telpon abang rahmat dulu.

Jeng b

: Ya bilang lah mi ke abang kamu itu, kan sekarang uangnya banyak.

Asmi

: Iya bentar aku telpon dulu.(menelepon Rahmat)Halo bang dimana, ini bang temen aku
nawarin tas sama syal harganya Rp10jutaan gitu. Beliin ya bang,transfer ke rekening
aku.

Scene 5
Rahmat mengunjungi Bank BNI Asahan untuk mentransfer uang ke Asmi
Munirah : Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
Rahmat : saya mau transfer uang Rp10 juta ke rekening a/n Asminawati. Ini No rek. nya.
Munirah : Baik, boleh saya terima dulu uangnya pak. Saya hitung dulu uangnya ya pak. Transfer
Rp10 juta a/n Asminawati dengan No rek.123456789 ya pak. Ini bukti transfernya, ada
yang bisa saya bantu lagi pak?
Rahmat : Tidak cukup
Munirah : Terima kasih

Rahmat : Sama-sama
Scene 6
Asisten : Assalamualaikum bu, saya membawa laporan keuangan Kab Batubara yang ibu minta
minggu lalu.
Hamid : Oh iya, terimakasih. Saya akan mengecek dulu laporan keuangan ini. Kok kayaknya
ada kesalahan dilaporan keuangan ini ya. Laporan keuangan dengan bukti transaksi
tidak sesuai, seharusnya ada sisanya sekitar Rp500 juta, kenapa disini sisanya malah 0.
Asisten : Oh begitu ya bu. Terus bagaimana bu?
Hamid : Harus diselidiki lebih lanjut lagi nih.
Scene 7
Di dalam ruang kantor Rahmat
Rahmat : (Ada bunyi sms masuk dari Asminawati dan melihat isi sms tersebut). Ah ini cewe
minta duit terus. (balas sms Asminawati).
Lalu Rahmat pun bergegas ke Bank BNI lagi untuk mentransfer uang Rp2 juta ke rekening Asmi
Scene 8
Rahmat dan Asmi sedang berjalan-jalan di sebuah taman, mereka tidak sadar kalau diikuti oleh
petugas dari kepolisian untuk menangkap Rahmat.
Rahmat : wah kayaknya kita lagi diikuti.(sambil bergegas kabur dan berlari).
Setelah kejar-kejaran dilakukan oleh pihak kepolisian akhirnya Rahmat pun tertangkap.
Petugas : Pak Rahmat anda saya tangkap.(sambil menggiring Rahmat ke dalam kantor polisi)
Rahmat : Emang saya salah apa pak.
Scene 9
Di dalam Pengadilan Negeri Medan Ruang Cakra 7

Hakim

: Selamat siang, pada siang ini akan diselenggarakan pengadilan atas kasus korupsi
penggunaan sisa kas APBD Ganti uang, Tambah Uang, dan penarikan pajak yang
dilakukan oleh Bapak Rahmat selaku bendahara Bappeda Kabupaten Batubara Medan.
Mari kita dengarkan tuntutan dari JPU.

JPU

: Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No 31 Tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi, yang
berbunyi “barang siapa yang sengaja mengambil uang milik Negara dan tidak
dikembalikan ke kas Negara maka dapat dikategorikan melanggar hukum, dan dapat
dipidana selama 2 tahun dan atau denda sebesar 500jt.”

Hakim

: Setelah mendengarkan tuntutan dari JPU mari kita dengarkan kesaksian para saksi
yang terkait dengan kasus ini. Yang pertama memberikan kesaksian adalah Ibu
Munirah dari BNI.

Munirah : Seingat saya ada 2 kali Pak Rahmat mentransfer uang a/n Asminawati yang pertama
RP10jt yang kedua Rp 2 jt.
Hakim

: Ya sekarang kita dengarkan kesaksian dari Kasubbag.

Hamid

: Bahwa ditahun 2010 terdapat sisa kas sebesar Rp566 juta dari Ganti Uang (GU),
Tambahan Uang (TU) dan penarikan pajak. Hanya saja kalau sisa kas tersebut tidak
dikembalikan terdakwa ke Kas Daerah maupun ke kas Negara.

Hakim

: Sodara Rahmat apakah benar anda menggunakan sisa kas APBD?

Rahmat : Tidak pak itu tidak benar, saya tidak menggunakan sisa kas tersebut.
Hakim

: Lalu, untuk sodari Asminawati, apa hubungan anda dengan sodara Rahmat?

Asmi

: Saya hanya rekan bisnis saja dengan Pak Rahmat.

Hakim

: Ya. Dengan beberapa pertimbangan yang diambil setelah mendengarkan tuntutan
jaksa dan mendengarkan kesaksia para saksi. Saya memutuskan bahwa sodara Rahmat
terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.

Rahmat pun dibawa ke luar ruang sidang dengan dikawal petugas.

Judul: Akuntansi Pemerintahan

Oleh: Hafni Tiffani


Ikuti kami