Akuntansi Parpol

Oleh Rachmat Ramadhan

20 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Parpol

AKUNTANSI PARPOL

Latar Belakang






Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan
partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai
tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib
pembelanjaannya.
Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada
publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama
mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic).
Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut
telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih
dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan
sumbangan besar kepada partai tersebut.

» (Hasil studi Transparency International Indonesia, 2000)

Karakteristik parpol berkaitan
dengan pengelolaan Dana





Pertama, terdapat peraturan yang membatasi jumlah uang yang dapat
diterima oleh partai politik.
Kedua, terdapat peraturan mengenai sumber dana. Sebagian besar
mengandalkan iuran anggota sebagai sumber dana utama. Setelah itu
sumbangan masyarakat dan terakhir barulah sumbangan perusahaan.
Ketiga, pelarangan bagi partai politik untuk membuka unit usaha atau
menanamkan modal dalam perusahaan. Keempat, pengaturan yang ketat
terhadap sumbangan dari organisasi massa dan organisai non-pemerintah.

Hal yang harus diatur dalam Standar Akuntansi
KeuanganParpol










Sumber dana, yang diklasifikasikan berdasarkan iuran anggota, sumbangan
perusahaan, subsidi dana publik, penggunaan fasilitas publik, sumbangan
individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan
pihak asing;
Pembangunan unit usaha; ????
Batasan jumlah biaya kampanye;
Pemisahan dana rutin dengan dana kampanye;
Pengaturan dana rutin;
Keterbukaan laporan keuangan;
Keterbukaan dana partai;
Sanksi atas pelanggaran aturan.

Dasar hukum



UU No. 2 tahun 1999 dan UU No. 31 tahun 2002 tentang partai Politik
UU No. 3 tahun 1999 dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan
pengelolaan dana parpol
Yang Sudah Diatur
• Identitas lengkap penyumbang dan larangan untuk menerima dana dari
penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
• Batasan sumbangan individu maksimum 50 juta, dan perusahaan 500 juta.
• Kewajiban melaporkan bantuan yang nilainya lebih dari RP 5 juta.
• Pencatatan laporan keuangan partai sampai tingkat kabupaten/kota dan
provinsi dan melaporkannya kepada KPU setempat.
• Pinjaman dari pribadi atau perusahaan tidak boleh melewati batas
sumbangan yang ditetapkan.
• Larangan para caleg untuk menerima secara langsung dana kampanye, tapi
tidak jelas.
• Ada sanksi yang cukup untuk partai dan para caleg apabila melanggar
ketentuan.
• Ada kewajiban audit dan mengumumkan kepada publik.
• Pengawasan ada pada KPU dan tidak lagi pada Mahkamah Agung.

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan
pengelolaan dana parpol
Yang Belum Diatur
• Kewajiban melaporkan sumbangan dalam bentuk natura dan jasa dan
dihitung secara setara kas. Ini merupakan keharusan karena dari kegiatan
kampanye 1999, jumlahnya jauh lebih besar dari pada sumbangan dalam
bentuk uang.
• Belum ada aturan mengenai pengelolaan spontan kegiatan-kegiatan
kampanye oleh para pendukung. Seharusnya hal ini juga dicatat oleh partai
dan dilaporkan kepada KPU.
• Tidak ada batasan penerimaan dana dan fasilitas dari pemerintah.
• Tidak ada larangan penggunaan fasilitas publik oleh para caleg dan kandidat
presiden yang menjabat atau para petinggi partai yang menjabat.
• Tidak ada standar laporan keuangan

Hal yang diatur dalam UU berkaitan dengan
pengelolaan dana parpol











Tidak ada kewajiban untuk menyimpan semua catatan keuangan untuk jangka waktu
tertentu dan larangan untuk memusnahkan catatan keuangan seperti sumbangan dan
pengeluaran yang dilarang undang-undang
Belum ada mekanisme tindak lanjut laporan audit, dibawa kemana? Apakah pidana
atau administratif?
Tidak ada pengaturan mengenai hibah, jumlah maksimum dan kewajiban memberikan
laporan untuk hibah (maksimum dan minimum).
Tidak ada perbedaan antara dana rutin dan kampanye. Dana rutin boleh dipakai untuk
kampanye.
Tidak ada aturan untuk memisahkan rekening keduanya.
Tidak ada batasan maksimum sumbangan tunai dan kewajiban menggunakan cek
untuk sumbangan yang melewati batas maksimum sumbangan tunai.
Penegakan hukum: siapa yang berhak menghukum? Apakah perlu dikaitkan secara
spesifik dengan KUHP seperti di Portugal, Filipina, dan sebagainya? Apakah KPU
hanya administratif, ataukah juga kriminalnya? Apakah dalam bentuk pengadilan ad
hoc?
Tidak ada pengaturan tindak lanjut temuan-temuan audit, misalnya kalau ada
kecurigaan pelanggaran atau penyelewengan, maka Komisi Pengawas dapat
melakukan audit khusus dengan menunjuk auditor khusus untuk itu dan auditor ini
mempunyai akses kepada seluruh catatan keuangan partai.

Kenapa diperlukan Standar
Akuntansi Keuangan Khusus
Parpol ?.
Apakah PSAK 45 tidak dapat
diaplikasikan pada Parpol ?

Perbedaan Karakteristik Parpol
dan Org. Nirlaba
Organisasi Nir Laba

Parpol

UU Yayasan

UU Parpol dan Pemilu

Tidak Ada Batasan Penyumbang

Ada Batasan Penyumbang

Tidak Ada batasan maksimum jumlah sumbangan

Ada batasan maksimum jumlah sumbangan

Tidak
ada
kewajiban
penyumbang (terutama
individu).

daftar

Daftar penyumbang wajib dilaporkan.

untuk

Hasil kegiatan berupa kekuasaan politik.

Hasil kegiatan berupa
kepentingan Umum.

melaporkan

jasa

pelayanan

Akuntabilitas berupa kegiatan sesuai dengan tujuan
organisasi
dan manajemen yang baik.

Akuntabilitas berupa bersih dari politik uang,
kepatuhan pada hukum dan posisi politik sesuai
dengan janji kepada rakyat.

Kinerjanya dinilai dari rasio biaya terhadap kualitas
jasa dan jasa/
produk sosial yang dihasilkan.

Kinerjanya dinilai dari rasio biaya dan jumlah suara
yang didapatkannya dalam Pemilu.

Kecuali untuk ormas, pada umumnya organisasi
nirlaba bukan merupakan organisasi publik
sehingga kebutuhan publik untuk menilai kinerjanya
lebih kecil dibanding partai politik

Merupakan organisasi publik sehingga kebutuhan
publik untuk menilai kinerja partai politik lebih besar
dibanding organisasi nirlaba lainnya

Standar Akuntansi Keuangan
Parpol


Ruang lingkup laporan keuangan, termasuk catatannya seyogyanya
mencakup: (a) Jumlah, sifat, likuiditas, dan fleksibilitas aktiva, kewajiban dan
aktiva bersih suatu partai politik serta hubungan antara aktiva dan kewajiban;
(b) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi yang mengubah nilai dan sifat
aktiva bersih; (c) Jenis dan jumlah arus masuk dan keluar dalam suatu
periode dan hubungan antara keduanya; (d) Cara partai mendapatkan dan
membelanjakan kas, memperoleh dan melunasi pinjaman, serta faktor lain
yang mempengaruhi likuiditasnya; (e) Pertanggungjawaban keuangan partai
dalam Pemilu; (f) Laporan aktivitas partai yang rutin, misalnya rapat, kongres,
litbang, dan sebagainya; (g) Analisis tentang kepatuhan pada UU/peraturan
yang berlaku; (h) Catatan mengenai pencatatan akuntansi partai politik; serta
(i) Catatan mengenai hibah dan sumbangan yang berbentuk barang dan jasa
yang dinilai berdasarkan harga pasar.

Pengguna LK parpol


Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan
partai politik:
pengurus;
anggota;
pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai
politik;
penyumbang;
kreditur; dan
publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik

Jenis-Jenis LK parpol




(1) Laporan Keuangan Tahunan
Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan
pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Laporan ini terdiri dari
laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, dan laporan arus kas, serta
catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan Keuangan Pemilu
Laporan keuangan Pemilu merupakan laporan pertanggungjawaban
keuangan pada kegiatan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana
kampanye.

Entitas Laporan Keuangan



Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi
yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik.
Entitas pelaporan keuangan partai politik terdiri dari:
(a) pengurus tingkat pusat, (DPP)
(b) pengurus daerah tingkat I, (DPD 1)
(c) pengurus daerah tingkat II, (DPD 2)
(d) pengurus tingkat kecamatan, (DPD 3)
(e) pengurus tingkat desa/kelurahan. (DPD 4)

AUDIT DANA KAMPAYE
PARPOL

GOOD POLITICAL
PARTY
GOVERNANCE (GPPG)

Definisi

Suatu sistem tata kelola sumber
daya organisasi pilkada yang
efektif dan efisien dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi
dengan prinsip-prinsip terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan

Mengapa GPPG
dibutuhkan???
1. Untuk memberikan kepercayaan
kepada stakeholders khususnya
kepada publik bahwa sumber daya
parpol telah dikelola secara efektif
dan efisien
2. Dengan kepercayaan publik maka
organisasi parpol menjadi kuat

Apa Instrumen untuk mendapatkan
kepercayaan dari publik?

Laporan Keuangan yang kredibel

Bagaimana membangun laporan
Keuangan Parpol yang kredibel?

Disusun
berdasarkan
standar
akuntansi
Parpol

Disusun berdasarkan
sistem kelola
Keuangan yang baik:
-tata administrasi keuangan
yang handal
-Sistem akuntansi
yang baku dan baik
-Sistem dana kampanye
yang baku dan baik

Apa manfaat Sistem
Tata Kelola Keuangan yang baik?
Perencanaan

Tim Kampanye Pilkada

Penataan keuangan
1. Pencapaian Tujuan Organisasi
2. Akan memudahkan Peserta
Pilkada untuk mendapatkan
Opini yang wajar atas laporan
keuangan dari Kantor Akuntan
Publik

Alokasi
Sumber
daya

Aktivitas
Pilkada

Sumber dana

Pilkada

Terbuka &
Trust

Publik
accountability

Laporan
keuangan

Sistem Tata Kelola

Pilkada

Publik

1.AGREE UPON PROCEDURE UNTUK AUDIT
PARPOL
Prosedur yang disepakati bersama (Agree Upon
Procedure), antara IAI- KAP dengan KPU atas
audit Laporan Keuangan Parpol dan Dana
Kampanye Pemilu tahun1999
Penerimaan dana
1. Melakukan pemahaman atas dokumentasi dan
pengendalian intern terhadap pengorganisasian
dan prosedur penanganan dana.
2. Membandingkan nama dan alamat penyumbang
yang tercantum dalam daftar penyumbang
dengan bukti indentitas pe-nyumbang tersebut
dalam file.

AGREE UPON PROCEDURE UNTUK AUDIT
PARPOL
1. Memeriksa apakah nama penyumbang yang
tercantum dalam daftar penyumbang
muncul lebih dari satu kali.
2. Melakukan konfirmasi secara sampling tentang
kebenaran jumlah sumbangannya kepada
donator partai dan tidak adanya unsur paksaan
dalam pemberian-sumbangan.
3. Memeriksa apakah partai politik menerima
sumbangan dana kampanye dari pihak asing
4. Memeriksa sumbangan dalam bentuk natura dan
merigevaluasi harga pasar sumbangan tersebut.
5. Memeriksa apakah sumbangan tersebut tidak
mengikat partai.

Pengeluaran Dana
1. Melakukan pemeriksaan berdasarkan uji petik kelengkapan
dan kesahihan bukti pengeturan dana serta kebenaran
terjadinya transaksi pengeluaran dana.
2. Memeriksa apakah sumbangan natura atau jasa fasititas
telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan
dicatat sebesar harga pasarnya.
3. Memeriksa apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan
dengan investasi dalam bisnis yang dilarang peraturan
perundangan yang berlaku
4. Melakukan perhitungan kas dan melakukan rekonsiliasi
saldo bank untuk meyakinkan kese-suaian antara saldo
bank menurut catatan partai dengan saldo kas menurut
catatan bank.
5. Melakukan konfirmasi saldo bank.
6. Melakukan observasi terhadap aktiva tetap dan sisa barang
dengan daftarnya.

Judul: Akuntansi Parpol

Oleh: Rachmat Ramadhan


Ikuti kami