Akuntansi Pajak Juga

Oleh Rifqi Ghifari

24 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pajak Juga

Sistem Pemungutan Pajak
• Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari
pengabdian dan peran serta WP untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan
• Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan
pemungutan pajak berada pada WP, pemerintah
berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan
pengawasan.
• WP melaksanakan sistem self assesment dengan
harapan mudah dipahami, sederhana, terkendali dan
lebih teratur

Pembukuan fiskal
• Dengan adanya self assesment, pemerintah
memberikan kepercayaan kepada masyarakat
untuk menghitung dan melaporkan sendiri
pajaknya dan diharapkan masyarakat menjadi
mitra untuk pemasukan uang ke kas negara
• WP dan pemerintah dengan fungsinya
masing-masing mempunyai media yaitu
berupa pembukuan

Pembukuan
(pasal 1 angka 26 UU KUP)
• Pembukuan adalah suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang meliputi keadaan harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap tahun pajak berakhir.

Akuntansi
• Akuntansi adalah suatu sistem informasi
• Proses akuntansi adalah proses pencatatan,
pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan
dan penganalisaan data keuangan suatu
organisasi
• Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik
pihak internal maupun pihak eksternal

Kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak
• Wajib Pajak di Indonesia, wajib
menyelenggarakan pembukuan, yaitu suatu
proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak berakhir.

Kewajiban…
• Selain dapat dihitung besarnya PPh, pajak-pajak
lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan
tersebut. Agar PPN dan PPnBM dapat dihitung dengan
benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga
perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai
ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan
PPnBM, jumlah pembayaran atas pemanfaatan BKP
tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah PM
yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan
• Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau
sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya
berdasarkan SAK, kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain

Syarat pembukuan dalam perpajakan
• Pembukuan harus diselenggarakan dengan
memperhatikan itikad baik dan mencerminkan
keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya
• Pembukuan atau pencatatan harus
diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan
mata uang Rupiah
• Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam
bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan

Syarat pembukuan…
• Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari
catatan mengenai harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang
• Pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain Rupiah dapat
diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah
mendapat izin Menteri Keuangan

Prinsip taat azas




Prinsip taat asas adalah prinsip yg sama
digunakan dalam metode pembukuan
dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk
mencegah penggeseran laba atau rugi
Prinsip ini diterapkan dalam :

1.
2.
3.
4.

Stelsel pengakuan penghasilan;
Tahun buku;
Metode penilaian persediaan;
Metode penyusutan dan amortisasi

Stelsel akrual
• Stelsel akrual adalah suatu metode
penghitungan penghasilan dan biaya
dalam arti penghasilan diakui pada waktu
diperoleh dan biaya diakui pada waktu
terutang. Jadi tidak tergantung kapan
penghasilan itu diterima dan kapan biaya
itu dibayar tunai

Stelsel kas
• suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas
penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar
secara tunai. Menurut stelsel ini, penghasilan baru
dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah
diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta
biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar
telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu.
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil
orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya
transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu
antara penyerahan jasa dan penerimaan
pembayarannya tidak berlangsung lama

Pemakaian stelsel kas untuk penghitungan
PPh
• Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode
harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai
maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok
penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian
dan persediaan
• Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan
hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang
dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan
melalui penyusutan dan amortisasi
• Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat
asas
• Penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan
dapat juga dinamakan stelsel campuran

Hubungan Akuntansi Pajak dengan
Akuntansi Komersial
• Akuntansi komersial menyajikan
informasi tentang keadaan yang terjadi
selama periode tertentu. Dari informasi
tersebut, manajemen atau pihak lain
yang berkepentingan dapat mengambil
suatu penilaian dan kesimpulan
mengenai kondisi dan kinerja
perusahaan.

Hubungan…
• Secara umum, akuntansi komersial disusun dan
disajikan berdasarkan Standar yang berlaku, yaitu
Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun, untuk
kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus
disesuaikan dengan aturan perpajakan yang
berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila
terjadi perbedaan antara ketentuan akuntansi
dengan ketentuan pajak, untuk keperluan
pelaporan dan pembayaran pajak maka UndangUndang Perpajakan memiliki prioritas untuk
dipatuhi sehingga tidak menimbulkan kerugian
material bagi wajib pajak yang bersangkutan

Tujuan Laporan Keuangan
Pajak





Memberikan informasi-informasi yang
diperlukan untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak (PPh) dan Dasar
Pengenaan Pajak (PPN)
Membantu wajib pajak untuk menghitung
besarnya pajak yang terutang
Mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam menjalankan sistem self
assessment, terutama apabila sedang terjadi
pemeriksaan atau penyidikan pajak.

Ciri Kualitatif Laporan Keuangan
Pajak






Dapat dipahami oleh petugas/pemeriksa pajak.
Sensitivitas informasi, bukan materialitas.
Laporan Keuangan Fiskal disajikan secara jujur, dengan itikad
baik, substansi penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun, substansi beban yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto (deductible expenses) adalah beban untuk
mendapatkan, menagih, dan menerima penghasilan yang
merupakan obyek pajak yang dihitung dari penghasilan neto.
Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, terutama untuk
kompensasi kerugian, utang-piutang antar periode, dan
perbandingan pengakuan laba atau rugi yang menuntut
konsistensi kebijakan akuntansi pajak. Perubahan kebijakan
akuntansi pajak dimungkinkan dengan persetujuan Direktur
Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan dilengkapi
alasan.

Ciri……




Laporan keuangan fiskal harus tepat waktu,
paling lambat akhir bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku.
Akuntansi Pajak harus independen terhadap
akuntansi komersial.
Apabila akuntansi komersial tidak mampu
menerbitkan laporan keuangan tepat waktu,
akuntansi pajak harus mampu menerbitkan
laporan keuangan fiskal sendiri. Koreksi
fiskal merupakan salah satu cara praktis
dalam penyusunan laporan keuangan fiskal.

Pendekatan dalam menyusun laporan
keuangan fiskal
• Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek
akuntansi. Pada pendekatan ini, wajib pajak harus
menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Dengan demikian, setidaknya
ada 2 (dua) laporan yang disusun oleh wajib pajak,
yaitu laporan keuangan komersial dan laporan
keuangan fiskal
• Ketentuan pajak merupakan standar yang terpisah
dari praktek akuntansi. Pada pendekatan kedua, wajib
pajak bebas menyelenggarakan pembukuan
berdasarkan prinsip akuntansi. Untuk kepentingan
pajak, wajib pajak menyusun sebuah laporan
keuangan fiskal melalui proses penyesuaian dan
rekonsiliasi antara praktek akuntansi dengan
ketentuan perpajakan

Pendekatan…
• Ketentuan pajak merupakan sisipan
terhadap standar akuntansi. Pada
pendekatan terakhir, laporan keuangan
disusun berdasarkan standar akuntansi.
Namun, preferensi diberikan kepada
ketentuan pajak apabila terdapat
pengaturan yang tidak sejalan dengan
standar akuntansi

Penyusunan laporan keuangan fiskal
• Pajak tidak mengatur secara khusus mengenai
cara atau alur dalam menyusun sebuah laporan
keuangan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat
mengikuti alur penyusunan laporan keuangan
yang terdapat dalam akuntansi komersial
• Laporan keuangan dimulai dari pencatatan
dokumen-dokumen dasar yang terjadi dalam
sebuah transaksi ke dalam buku harian atau
jurnal harian. Kemudian, jurnal harian tersebut
dimasukkan (posting) ke dalam buku besar

Penyusunan…
• Pada akhir periode, dari buku besar disusun neraca
saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian
terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi pada akhir
tahun dan catatan penutup (closing entries),
disusunlah sebuah neraca saldo setelah penyesuaian
• Dari neraca saldo setelah penyesuaian tersebut,
diperoleh sebuah laporan keuangan komersial
• Untuk kepentingan pajak, laporan keuangan komersial
disesuaikan dengan ketentuan pajak yang berlaku
sehingga diperoleh sebuah laporan keuangan fiskal.
Penyesuaian laporan keuangan komersial dengan
ketentuan pajak lebih dikenal dengan sebutan
rekonsiliasi fiskal

Pajak Penghasilan Pasal 21
• PPh pasal 21 terutang pada akhir bulan
dilakukannya pembayaran atau pada akhir
bulan terutangnya penghasilan bersangkutan
• PPh pasal 21 yang telah dipotong dan
disetorkan secara benar oleh pemberi kerja
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan dari satu
pemberi kerja merupakan pelunasan pajak
yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan

Kasus 1


Tn. Ibadurrahman dengan status TK/0 bekerja pada PT. Pow-Pow sejak
tahun 1999. Pada tahun 2009, setiap bulan PT. Pow-Pow membayar gaji
pokok sebesar Rp4.000.000, tunjangan transport Rp400.000, dan
tunjangan makan sebesar Rp400.000.
PT. Pow-Pow mengikuti program jamsostek dan Dana Pensiun yang sudah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan dengan perincian sebagai
berikut :
Premi asuransi kecelakaan kerja
0,24% dari gaji
pokok
Premi asuransi kematian
0,3% dari gaji pokok
Iuran JHT
3.7% dari gaji pokok
Iuran pensiun
Rp100.000
Pembayaran yang dilakukan sendiri oleh Tn. Ibadurrahman adalah :
Iuran JHT
2% dari gaji pokok
Iuran pensiun
Rp50.000
Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan diterima Tn.
Ibadurrahman setiap bulannya

Penghitungan PPh pasal 21 setiap bulan
Gaji
Tunjangan transport
Tunjangan makan
Premi JKK
Premi JKM
Penghasilan Bruto
Pengurang
Biaya Jabatan (5% x Rp4.821.600)
Maksimum
Rp241.080
Iuran JHT
Rp 80.000
Iuran Pensiun
Rp 50.000
Jumlah pengurang
Penghasilan neto sebulan
Penghasilan neto setahun
PTKP (TK/-)
Penghasilan Kena Pajak
PPh terutang
5% x Rp37.566.000
PPh pasal 21 terutang sebulan

Rp
Rp

Rp
4.000.000
Rp
400.000
400.000
Rp
9.600
Rp
12.000
4.821.600

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

371.080
4.450.520
53.406.240
15.840.000
37.566.240

Rp
Rp.

1.878.300
156.525

Jurnal
Biaya gaji
5.069.600
Utang PPh ps 21
156.525
Utang premi jamsostek
21.600
Utang iuran pensiun
100.000
Utang iuran THT
148.000
Utang gaji
4.643.475

Kasus 2
• Azizan, status belum kawin, dalam bulan
januari 2006 bekerja pada PT. Rizqi
selama 15 hari kerja dengan menerima
upah yg dibayar secara harian sebesar
Rp. 150.000 untuk 15 hari kerja tersebut

Perhitungan PPh Pasal 21 pada hari ke-1 s/d 7
Upah sehari
Rp 150.000,Batas tidak kena pajak
Rp 110.000,Penghasilan kena pajak sehari
Rp 40.000,PPh Pasal 21 terutang sehari
Rp
2.000,Perhitungan pada hari ke-8 (ketika melebihi Rp 1.100.000,-)
Upah sehari
Rp 150.000,Penghasilan tidak kena pajak (TK/-)
Rp 36.667,Penghasilan kena pajak sehari
Rp 113.000,PPh Pasal 21 terutang sehari
Rp
5.650,PPh Pasal 21 yang dipotong pada hari ke-8 adalah:
= {(Rp 5.650,- - Rp 2.000,-)x7} + Rp 5.650,= Rp 31.200,PPh pasal 21 hari ke-9 sampai dengan hari ke-15 masingmasing sebesar Rp5.650. Total PPh yang terutang
adalah :84.750

Jurnal
Biaya Upah
2.250.000
Utang PPh ps 21
84.750
Kas atau Bank
2.165.250

PPh Pasal 22
• Merupakan penjualan atau pembelian
barang yang terkait dengan Badan
pemungut PPh pasal 22 yang telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
• Pemungut PPh pasal 22 antara lain :
Bendaharawan pemerintah, KPPN,
BUMN, DJBC, dan Industri-industri
tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut

Kasus 1
• PT. Jujur Makmur menjual beras
sebanyak 100 kuintal kepada
Departemen keuangan dengan harga
Rp50.000.000
• PT. Jujur Selalu menjual seperangkat
komputer kepada Pemda DKI seharga
Rp11.000.000 sudah termasuk PPN

Jawaban
• Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Makmur
Kas
49.250.000
UM Pajak(ps22)
750.000
Penjualan
50.000.000
• Jurnal yang dilakukan PT. Jujur Selalu
Kas
9.850.000
UM pajak (Ps22
dan PPN)
1.150.000
Penjualan
10.000.000
utang PPN
1.000.000

Kasus 2
• PT. Amanah mengimpor bahan baku
dengan harga Rp100.000.000. Bahan
baku dibebaskan dari PPN dan
menggunakan API
• PT. Istiqomah membeli baja sebagai
bahan baku sebesar Rp. 100 juta (belum
termasuk PPN) ke PT Krakatau Steel

Jawaban
• Jurnal yang dilakukan PT. Amanah
Persd bhn baku
100.000.000
UM pajak
2.500.000
Kas/bank
102.500.000
• Jurnal yang dilakukan PT. Istiqomah
Persd bhn baku
100.000.000
UM pajak
ps22
300.000
UM PPN
10.000.000
Kas/bank
110.300.000

PPh pasal 23
• Dikenakan atas pembayaran atau pembebanan jasa,
sewa, bunga, dividen, royalti, dan hadiah yang telah
diterimanya
• Dikenakan tarif 15% x penghasilan bruto yaitu atas
deviden, bunga, royalti dan hadiah/penghargaan
• Dikenakan tarif 15% x ph bruto (final) yaitu atas bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
• Dikenakan tarif 15% x perkiraan ph neto yaitu atas
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta serta imblan sehubungan dengan
jasa

Kasus 1
• PT. Bijak melakukan pembayaran atas
jasa konsultasi kepada PT. Baik
(pengusaha kecil non PKP) sebesar
Rp10.000.000.
• PT. Segar melakukan pembayaran atas
jasa catering kepada PT. Seger (PKP)
atas jasa catering sebesar Rp50.000.000
(belum termasuk PPN)

Jawaban
• Jurnal PT. Bijak
Biaya konsultan 10.000.000
Kas 9.550.000
Utang PPh pasal 23 450.000
• Jurnal PT. Baik
Kas
9.550.000
UM PPh ps 23
450.000
Penghasilan konsultan 10.000.000

jawaban
• Jurnal PT. Segar
Biaya jasa catering 50.000.000
UM PPN
5.000.000
Kas
54.250.000
Utang PPh pasal 23
750.000
• Jurnal PT. Seger
Kas
54.250.000
UM PPh ps 23
750.000
Penghasilan catering
50.000.000
Utang PPN
5.000.000

Kasus 2
• PT. Xtra membayar dividen kepada
pemegang saham dalam negeri sebesar
Rp1.000.000
• PT. Vita membayar bunga pinjaman
kepada PT. Wita sebesar Rp1.000.000

Jawaban
• Jurnal :
Laba ditahan
1.000.000
Utang PPh pasal 23
150.000
Utang dividen
850.000

Jawaban
• Jurnal PT. Vita
Biaya bunga
1.000.000
Utang PPh 23
150.000
Kas
850.000
• Jurnal PT. Wita
Kas
850.000
UM PPh 23
150.000
Penghasilan bunga
1.000.000

Kasus 3 (PPh ps 4(2))
• PT. A melakukan pembayaran sewa
gedung pada PT. Z (pengusaha kecil non
PKP) sebesar Rp12.000.000. PT. A
memotong PPh final sebesar 10%

jawaban
• Jurnal PT. A
Biaya sewa gedung
12.000.000
Kas
10.800.000
Utang PPh ps 4(2)
1.200.000
• Jurnal PT. Z
Kas
10.800.000
PPh ps 4(2)
1.200.000
Penghasilan sewa gdg
12.000.000

PPh pasal 26
• Pemotongan PPh pasal 26 ditujukan
terhadap jenis penghasilan yang
diterima/diperoleh Subyek Pajak Luar
Negeri
• Tidak semua penghasilan yang
dibayarkan ke luar negeri akan di potong
PPh pasal 26 namun dilihat apakah adan
Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) atau tax treaty

Kasus 1
• PT. Crista berusaha di bidang properti
mengasuransikan bangunannya kepada
perusahaan asuransi di luar negeri,
dengan premi asuransi dibayar dimuka
sebesar Rp1 milyar untuk 1 tahun

jawaban
• Jurnal PT. Crista
Biaya Premi asuransi 1.000.000.000
utang PPh ps 26
100.000.000
utang premi asuransi
900.000.000
Utang PPh ps 26
100.000.000
Utang Premi Asuransi 900.000.000
Kas atau bank
1.000.000.000

Kasus 2
• Mekdi Indonesia membayar royalti
kepada mekdi USA atas pemakaian
merek dagang sebesar Rp250.000.000

jawaban
• Jurnal :
Biaya royalti
250.000.000
utang PPh ps 26
50.000.000
utang royalti
200.000.000

Pajak Pertambahan Nilai
• PPN dapat dibedakan ke dalam 2 tipe yaitu
pajak masukan dan pajak keluaran
• Jika dalam suatu masa pajak, saldo kredit
rekening PPN-keluaran lebih besar dari pada
saldo debit rekening PPN-Masukan maka
selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar
• Apabila sebaliknya maka selisihnya
merupakan kelebihan pajak yang dapat
dikompensasikan pada masa pajak berikutnya

Pajak Pertambahan Nilai
• PPN masukan dapat dipandang sebagai
uang muka PPN, sedang PPN Keluaran
dapat dipandang sebagai utang PPN
• Penghitungan uang muka dan utang
PPN tersebut harus dilakukan pada
setiap bulan atau masa pajak

Kasus 1
• PT. Sinam adalah PKP pada bulan
Januari dan Februari 2007 mempunyai
data sebagai berikut (dalam jutaan):
Jan
Feb
Penjualan
250
250
Pembelian
300
200
PPN Keluaran
25
25
PPN Masukan
30
20

N
o

Penjelasan

1 PPN Keluaran
(utang PPN)

Januari

Februari

25.000.000 25.000.00
0

2 PPN Masukan (uang 30.000.000 20.000.00
muka PPN
0
3 PPN Lebih (kurang) 5.000.000
dibayar

(5.000.000
)

4 Kompensasi PPN yg (5.000.000) 5.000.000
lebih dibayar

Jurnal
• Januari
Persediaan brg dgn
300.000.000
PPN masukan (UM PPN) 30.000.000
Utang dagang
330.000.000
Piutang dagang (kas)
275.000.000
Hasil penjualan
250.000.000
PPN Keluaran (utang PPN)
25.000.000
PPN Keluaran
25.000.000
PPN Masukan
25.000.000

Jurnal
• Februari
Pers brg dggn
PPN Masukan
Utang dagang
Piutang dagang
Hasil penjualan
PPN Keluaran
PPN Keluaran
PPN Masukan

200.000.000
20.000.000
220.000.000
275.000.000
250.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000

Kasus 2
no

Penjelasan

Terutan Tdk tutg
g pajak
pjk

total

1

Penjualan

250.000. 100.000. 350.000.
000
000
000

2

Pers brg
dagangan

150.000. 80.000.0 230.000.
000
00
000

3

PPN keluaran 25.000.0 0
00
PPN masukan 15.000.0 8.000.00
00
0

4

25.000.0
00
23.000.0
00

jurnal
PPN keluaran
HPP
PPN masukan
Kas atau bank

25.000.000
8.000.000
23.000.000
10.000.000

Kasus 3
• PT. QQ adalah eksportir, membeli
barang untuk diekspor. Pada masa maret
2007, pembelian seluruhnya BKP
sejumlah Rp175.000.000 sedang
penjualan ekspor sebesar
Rp.250.000.000. kelebihan pembayaran
direstitusikan pada bulan maret 2007

Jurnal
Piutang dagang
250.000.000
HPP
175.000.000
Hasil penj eksp
250.000.000
pers brg dggan
175.000.000
Pers brg dggn
175.000.000
PPN masukan
17.500.000
utang dagang/kas
192.500.000
Piutang restitusi PPN
17.500.000
PPN masukan
17.500.000

Kasus 4
• PT. Sejuk pada bulan Februari 2007
melakukan penjualan BKP YTM seharga
Rp750.000.000 . Barang tersebut waktu
diimpor dengan harga Rp500.000.000
(PPnBM 20%):
• DPP
750.000.000
PPN
75.000.000
jumlah
825.000.000

Jurnal
Persediaan
PPN Masukan
Kas/bank
Piutang dagang
Hasil penjualan
PPN Keluaran
PPN keluaran
PPN Masukan
kas /bank

600.000.000
50.000.000
650.000.000
825.000.000
750.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
25.000.000

Perolehan Aktiva Tetap





Membeli tunai
Membangun sendiri
Menukar dengan aktiva lain
Aktiva tetap dicatat dengan prinsip harga
perolehan
• Sesuai dengan Pasal 10 UU PPh yang
menganut prinsip harga historis

Pembelian aktiva tetap tidak ada hubungan
istimewa
• Pembeli : harga beli dan biaya yang
dikeluarkan dalam rangka memperoleh
harta
• Penjual : harga penjualan adalah harga
yang sesungguhnya diterima

Pembelian aktiva tetap apabila ada
hubungan istimewa
• Pembeli : jumlah yang seharusnya
dikeluarkan oleh pembeli
• Penjual : Harga penjualan adalah harga
yang seharusnya (harga pasar wajar)

Pertukaran aktiva
• Menggunakan harga pasar aktiva yang
seharusnya diperoleh
• Diakui adanya gain/loss pertukaran aktiva
• Tidak mengenal sejenis atau tidak sejenis
• Gain/loss karena pertukaran aktiva dinilai
dari selisih harga pasar dikurangi nilai
buku

Aktiva tetap yang didapatkan dari setoran
modal
• Penilaian harga ditetapkan oleh ahli yang tidak
terikat oleh perusahaan
• Harus disertai rincian yang menerangkan nilai
atau harga, jenis, status, tempat kedudukan dll
• Dasar penilaian adalah nilai pasar
• Bagi pihak yang mengalihkan terdapat capital
gain/loss yaitu sebesar selisih antara nilai
buku dengan harga pasar yang ditetapkan

aktiva tetap dari hibah/bantuan
• Ada hubungan usaha dinilai berdasarkan
harga pasar :
Penerima : objek pajak penghasilan
Penyumbang : selisih antara nilai pasar
dengan nilai buku yang merupakan laba/rugi
• Tidak ada hubungan usaha dinilai berdasarkan
nilai buku
Penerima : Bukan objek pajak
Penyumbang : bukan biaya

Membangun sendiri
• Semua biaya yang dikeluarkan untuk
membangun merupakan komponen harga
perolehan aktiva tetap
• Sesuai dengan SE-20/PJ.42/1994, pengeluaran
bunga pinjaman selama masa konstruksi
merupakan komponen dari biaya langsung yang
menjadi bagian pembentukan harga pokok atau
harga perolehan aktiva seperti gedung. Jadi
pengeluaran bunga pinjaman sampai dengan
gedung selesai dan siap digunakan harus
dikapitalisir menjadi komponen harga perolehan.

Macam-macam kurs
• Kurs menteri keuangan : kurs yg ditetapkan
oleh Menkeu yg ditetapkan tiap minggu
• Kurs realisasi : kurs yg sebenarnya terjadi
pada waktu perusahaan merupiahkan valas
atau pada waktu perusahaan membeli valas
• Kurs Bank Indonesia : kurs untuk mencatat
utang piutang serta transaksi dalam valuta
asing. Yang digunakan adalah kurs tengah BI
yang merupakan rata-rata antara kurs jual dan
kurs beli

Kurs Menteri Keuangan
• Digunakan untuk penghitungan pajak-pajak yang
terutang dalam valuta asing yang harus terlebih
dahulu di nilai ke dalam mata uang rupiah
• Perhitungan bea masuk, PPN-import, PPh pasal 22
sesuai dengan tanggal PIB
• Penghitungan PPN dan PPn BM sesuai tanggal faktur
pajak
• Penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26
apabila penghasilan diterima dlm mata uang asing
• Penghitungan pajak ekspor
• Penghitungan Pajak final yang dibayarkan dlm valuta
asing

Kurs Menteri Keuangan
• Pada tgl 17 Juni 2005 PT. Z (PKP) menjual
barang secara kredit kepada PT.Y (PKP)
seharga $ 10.000 belum termasuk PPN. FP
standar dibuat tanggal 31 Juli 2005 dan
dilunasi tanggal 13 Agustus 2005. Kurs
menkeu 15-20 juni Rp. 10.000, 29 jul-4 ags
Rp. 10.100 dan 11-16 ags Rp.10.200. Berapa
jumlah PPN terutang ?
• Faktur pajak dibuat pada tanggal 31 Juli 2005,
PPN dihitung 10% x $ 10.000 x 10.100 =
Rp.10.100.000

Kurs…
• Jurnal PT. Z
Piutang dagang
10.100.000
PPN Keluaran 10.100.000
• Jurnal PT. Y
PPN Masukan 10.100.000
Utang dagang 10.100.000

Kurs BI
• Digunakan oleh perusahaan yg
pembukuan dgn rupiah untuk
membukukan transaksi yg nilainya dalam
valuta asing
• Perbedaan selisih kurs BI terjadi pada
saat membukukan utang piutang valas
dengan kurs BI pada saat realisasi
menimbulkan laba atau rugi selisih kurs

Kurs BI


Contoh sblmnya, Kurs tengah BI 17 Juni 2005, Rp.10.200 dan kurs
realisasi tgl 13 ags 2005 Rp.10.300
• Penjualan PT.X
$10.000 x Rp.10.200 = 102.000.000
• PPN
$ 1.000 x Rp 10.100 = 10.100.000
• Jml yg dibayar PT.Y
113.300.000
• Selisih kurs
1.200.000
• Jurnal
PT.X
PT.Y
30/06
Piutang dgg 102.000.000 Pembelian 102.000.000
Penjualan 102.000.000 Utang dgg 102.000.000
13/08 Kas/bank 113.300.000
Utang dgg 112.100.000
Piutang dgg 112.100.000
Rugi selkurs 1.200.000
Laba selkurs 1.200.000
Kas/bank
113.300.000

Kurs BI
• Pada tgl 30-4-05 PT.A deposito uangnya
$10.000 dgn kurs Rp.12.457. Jatuh
tempo deposito 31-10-05. pada saat
pencairan kurs Rp.13.200
• Rp yg dikeluarkan ($10.000xRp.12.457) =
124.570.000
• Rp. Diterima($10.000xRp.13.200)
=
132.000.000
• Keuntungan selkurs
7.430.000

Selisih kurs akhir tahun
• PSAK menyatakan utang piutang dalam valas
pada akhir tahun dinyatakan dalam kurs per tgl
31 Desember. Pajak memberikan pilihan bagi
WP untuk menyesuaikan nilai utang piutang
valas dengan kurs BI atau tidak asalkan taat
asas/konsisten
• Apabila WP tidak menyesuaikan nilai utang
piutang valas sesuai kurs pada akhir tahun
berarti WP menggunakan kurs tetap

Revaluasi Aktiva Tetap
PMK No:79/PMK.03/2008

• Meningkatkan nilai perusahaan shg
memudahkan perusahaan dalam proses
pencarian dana, baik melalui pinjaman
maupun penjualan saham
• Meningkatkan biaya penyusutan aktiva tetap
dimasa mendatang
• Meningkatkan keakuratan perhitungan
penghasilan maupun biaya sehingga
mencerminkan kemampuan perusahaan yang
sebenarnya dalam menghasilkan laba
• Agar neraca perusahaan menunjukkan posisi
kekayaan perusahaan yang sebenarnya

Subyek revaluasi
• WP Badan dalam negeri termasuk BUT yang
menggunakan pembukuan setelah memenuhi
semua kewajiban pajaknya sampai dengan
masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi
• WP Orang Pribadi dalam negeri walaupun
menggunakan pembukuan, tidak berhak
melakukan revaluasi karena tidak terjadi
pemisahan harta antara harta pribadi dan harta
perusahaan. Termasuk WP Badan yang
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa
Inggris dan mata uang dollar amerika serikat

Obyek Revaluasi
• Semua aktiva tetap berwujud, termasuk tanah
yang berstatus hak milik atau hak guna
bangunan atau
• Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk
tanah, yang terletak atau berada di Indonesia,
dimiliki, dan dipergunakan untuk 3M
penghasilan yang merupakan objek pajak
• Penilaian kembali dapat dilakukan setelah
lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak
penilaian kembali aktiva tetap perusahaan
terakhir yang dilakukan berdasarkan peraturan
Menteri Keuangan

Pengajuan permohonan
• Wajib pajak mengajukan permohonan
kepada Dirjen Pajak
• Dirjen Pajak diberi wewenang untuk
menerbitkan surat keputusan penilaian
kembali aktiva tetap perusahaan atas
permohonan Wajib Pajak tersebut

Nilai pasar atau nilai wajar
• Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan
berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap
tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali
yang ditetapan perusahaan penilai yang telah
mendapat izin dari pemerintah
• Apabila nilai pasar tersebut tidak mencerminkan
keadaan sesungguhnya, Dirjen Pajak dapat
menetapkan kembali nilai pasarnya
• Penilaian kembali dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 1 tahun sejak tanggal laporan perusahaan
penilai

Penghitungan PPh Final Revaluasi
• Selisih lebih revaluasi dihitung dengan
mengurangkan nilai pasar aktiva (hasil
penilaian) dengan nilai sisa buku fiskal
• PPh yang harus dibayar adalah 10% x selisih
lebih revaluasi dan bersifat final
• Apabila wajib pajak tidak dapat melunasi
sekaligus PPh yang terutang dapat
mengajukan permohonan pembayaran
angsuran paling lama 12 bulan sesuai dengan
UU KUP

Contoh kasus (dalam jutaan)
• Pada tanggal 1
januari tahun 2005
PT ABC
melakukan
penilaian kembali.
Berapa PPh final
atas revaluasi ?

Akt
teta
p
Tan
ah

NBF Nilai Sel
pasar lebih
200
0

2500

500

Ban 200
gna
n
Mesi 100
n
0

450

250

8000

7000

Juml 320

10950 7750

Jawaban
• PPh revaluasi akt tetap 10% x 7750 juta
= 775 juta (final)
• Jumlah tersebut dapat diangsur oleh
wajib pajak paling lama 12 bulan dengan
mengajukan permohonan sesuai dengan
pasal 9 ayat (4) UU KUP

Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi
• Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah nilai pada saat
penilaian kembali
• Masa manfaat aktva menjadi kembali mulai nol tahun
• Tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu sebelum 5 tahun
untuk kelompok 1 dan 2 serta sebelum lewat jangka waktu 10
tahun untuk kelompok 3 dan 4, bangunan dan tanah
• Apabila terjadi pengalihan, atas selisih lebih penilaian kembali
diatas NSBF semula, dikenakan tambahan PPh yang bersifat
final dengan tarif tertinggi PPh WP Badan DN yang berlaku saat
penilaian kembali dikurangi 10%
• Selisih antara nilai pengalihan aktiva dengan NSBF merupakan
keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan PPh

Pengecualian pengalihan….
• Pengalihan yang bersifat force majeur
berdasarkan keputusan atau kebijakan
pemerintah atau keputusan pengadilan
• Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam
rangka penggabungan, peleburan atau
pemekaran usaha yang mendapat persetujuan
• Penarikan aktiva tetap perusahaan dari
penggunaan karena mengalami kerusakan
berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Perlakuan aktiva tetap setelah direvaluasi






Selisih lebih penilaian kembali aktiva perusahaan di atas nilai sisa
buku komersial semula setelah dikurang kompensasi kerugian,
dibukukan dalam perkiraan “Selisih lebih penilaian kembali aktiva
tetap perushaaan tanggal …..” dan termasuk dalam kelompok
modal.
Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham
tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih,
sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal
bukan merupakan obyek pajak.
Dalam hal selisih lebih secara fiskal melebihi selisih lebih secara
komersial, maka pemberian saham bonus atau pencatatan
tamabahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan
merupakan obyek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih
penilaian kembali secara komersial

Sewa guna usaha (leasing)
• Sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operating lease)
• Sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease)
• Periode leasing dapat meliputi jangka
waktu beberapa tahun

SGU tanpa hak opsi


Sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating
lease) yaitu :
1. Jumlah pembayaran SGU selama masa
SGU tdk dapat menutupi harga perolehan
barang modal yang di SGU kan ditambah
keuntungan yg diperhitungkan oleh lessor
2. Perjanjian SGU tdk memuat ketentuan
mengenai opsi bagi lessee
3. Kepemilikan barang masih berada ditangan
pihak lessor sehingga yg berhak
menyusutkan barang adalah lessor.

Perlakuan Perpajakan
Lessor
Seluruh pembayaran
sewa yg diterima
obyek PPh pasal 23

Lesse

Menyusutkan aktiva
yg di SGU karena
kepemilikan

Biaya sewa yg
dibayar/ terutang
boleh menjadi
pengurang
Tidak boleh
menyusutkan karena
milik lessor

Memungut PPN jasa
sewa yang diberikan

Memotong PPh ps 23
sesuai tarif

Kasus
• PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol II
dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee)
jangka waktu leasing 24 bulan dan nilai
sisa barang setelah periode leasing adalah
nihil. Pembayaran perbulan Rp8.000.000.
• Jumlah pembayaran adalah Rp192 jt lebih
kecil dari 200jt, karena tidak klausul untuk
memiliki maka termasuk operating lease

Jawaban
Lessor

PT. X

Terimase
wa

8.000.000 Bayarsew 8.000.000
a

Pungut
PPN

800.000

Dipotong 160.000
PPh ps 23
Diterima

Lessee

Bayar
PPN

800.000

Memotong 160.000
PPh ps 23

8.640.000 Dibayar

Penyusuta Sesuai
n
metode

PT. Z

8.640.000

Penyusuta Tidak ada
n

SGU dengan hak opsi

1.
2.
3.
4.

Sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)
yaitu :
Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU
ditambah nilai sisa harus menutup harga perolehan
barang modal dan keuntungan lessor
Masa SGU ditetapkan sekurang2nya 2 th utk gol I, 3
th utk gol II dan III dan 7 tahun utk gol bang
Perjanjian SGU memuat ketentuan mengenal hak
opsi bagi lessee
Lessor berniat menjual barang dengan menghitung
jumlah seluruh angsuran lebih besar dari harga
pokok barang

Perlakuan perpajakan
Lessor

Lessee

Ph yg menjadi obyek PPh Seluruh pembayaran
adl seluruh pembayaran
boleh menjadi pengurang
Tidak ada penyusutan

Tidak ada penyusutan

Dapat membentuk cad
piutang ragu-ragu

Tidak memotong PPh
pasal 23 atas angsuran

Kerugian dibebankan pd
akm.cad.piutang ragu2

Tidak dipungut PPN

Besarnya PPh pasal 25
triwulanan
Jasa pembiayaan tdk

Kasus
• PT. X (lessor) meng-SGU-kan mesin gol
II dg harga Rp200jt kepada PT. Z(lessee)
jangka waktu leasing 36 bulan dan nilai
sisa barang setelah periode leasing
adalah nihil. Pembayaran perbulan
Rp8.000.000. pembayaran terdiri dari
pokok Rp.5.555.555 dan bunga
Rp.2.444.445 Ada klausul opsi bagi
lessee untuk membeli

jawaban
Lessor

PT X

Mencatat
piutang
Terima
bunga

288 juta

Lessee

PT Y

2.444.445

Terimapoko 5.555.555
k
Jumlah

8.000.000 Byr sewa 8.000.000

Penyusutan Tidak ada Penyusut Tidak ada
Debet biaya 2.5% x
PPh
Tidak
pnyisihan
saldo piut pasal 23 memungut

Usaha Jasa Konstruksi
• Perencanaan konstruksi : pemberian layanan
jasa perencanaan konstruksi mulai dari studi
pengembangan sampai dengan penyusunan
dokumen kontrak
• Pelakasanaan konstruksi : meliputi bagian/
seluruh rangkaian kegiatan mulai dari
penyiapan lapangan sd penyerahan akhir hasil
pekerjaan konstruksi
• Pengawasan konstruksi : pengawasan bagian/
seluruh rangkaian kegiatan konstruksi

Izin usaha, klasifikasi dan
kualifikasi
• Klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga
yang dinyatakan dengan sertifikasi
• Dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang
telah mendapat akreditasi dari lembaga
dan atas sertifikat yang diterbitkan harus
mendapat tanda registrasi dari lembaga
• Izin usaha jasa konstruksi didapat dari
Pemda setempat, badan usaha asing
diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6 PP no.138 tahun 2000
• Laba bruto usaha dalam suatu tahun
pajak yang diterima atau diperoleh WP
jasa konstruksi yang proses pekerjaan
fisiknya meliputi masa beberapa tahun
pajak dihitung berdasarkan metode
prosentase tingkat penyelesaian
pekerjaan
• Untuk menghitung penghasilan neto,
laba bruto usaha dikurangi dengan biaya
atau pengeluaran lainnya.

Pengenaan PPh
• PPh pasal 4(2) bersifat final apabila :
1. Mempunyai sertifikat kualifikasi usaha
kecil yang masih berlaku dan dilegalisir
2. Nilai kontrak perproyek yang dikerjakan
tidak lebih dari Rp.1.000.000.000
• Tarif : Perencanaan dan pengawasan 4%,
Pelaksanaan 2%
• Apabila tidak memenuhi syarat diatas,
dikenakan PPh pasal 23 tidak final dengan
tarif yang sama.

PP 51 tahun 2008
Jasa konstruksi (final)
Pelaksana Perencana Pengawas
an
an
an
Usaha
kecil

2%

4%

4%

Usaha
besar/men
engah

3%

4%

4%

Non
Kualifikasi

4%

6%

6%

Pembedaan Penghasilan
• Penghasilan yang bukan obyek pajak,
pengertiannya terbatas yang diatur dalam
pasal 4(3)
• Penghasilan yang merupakan obyek pajak
yang dikenakan PPh final Pasal 4(2)
• Penghasilan yang merupakan obyek pajak
yang dikenakan tarif umum atau tidak final

Biaya
• Biaya yang dapat dikurangkan dari
Penghasilan Bruto (Pasal 6)
• Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari
Penghasilan Bruto (Pasal 9)
• Biaya yang merupakan obyek pemotongan
PPh pasal 21, 23, 26 dan 4(2) final
• Biaya yang bukan obyek Pemotongan
• Biaya dan pengeluaran yang tidak dapat
dikurangkan dalam menghitung PKP sesuai
pasal 4 PP no. 138/2000

Pasal 4 PP. No. 138 Tahun 2000








Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang bukan merupakan obyek pajak
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang pengenaan pajaknya bersifat final
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang dikenakan pajak berdasarkan NPPN sebagaimana dimaksud
dalam pasal 14 dan NPK sebgmana dimaksud dalam pasal 15 UU
PPh
PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas
penghasilan sebgmana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU PPh
tetapi tidak termasuk dividen sepanjang PPh tsb ditambahkan dlm
penghitungan dasar untuk pemotongan pajak
Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dimiliki
dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk 3 M
penghasilan yang merupakan obyek pajak.

Biaya yang dapat dijadikan sbg pengurang
penghasilan bruto berdasarkan PP Nomor
138/2000 yaitu PPN Pajak Masukan
• Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat
dibuktikan bahwa pajak masukan tersebut benarbanar telah dibayar
• Jika Pajak Masukan tersebut sehubungan untuk
memperoleh harta serta biaya lainnya yg mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun, terlebih dahulu
harus dikapitalisasi
• PM yg berkenaan dgn pengeluaran yg tdk dapat
dikurangkan dlm menentukan besarnya PKP, atas PM
tsb tidak dapat dijadikan sbg pengurang Ph bruto

PP No.145 th 2000, PP No. 60 th 2001,
PP No. 7 tahun 2002 tentang PPnBM
dapat dijadikan sebagai pengurang
penghasilan bruto

• PPnBM dapat ditambahkan ke dalam harga
BKP yang bersangkutan sebagai HPP atau
dibebankan sebagai biaya sesuai dengan
ketentuan UU PPh, artinya dapat disusutkan
atau dibebankan langsung

Hal-hal lain yang diatur tentang
fasilitas pengurang PPh
• Untuk kawasan KAPET dan bid usaha tertentu dan
atau didaerah tertentu, diberikan pengurangan ph
netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal
yang dilakukan. Diberikan selama 6 thn terhitung
sejak thn dimulainya produksi komersial, yaitu 5% dari
jumlah realisasi penanaman modal baik dalam aktiva
yang dapat disusutkan maupun yang tidak dapat
disusutkan, PP No. 147 dan 148 th 2000
• Penerapan penyusutan dan atau amortisasi yang
dipercepat atau 2x lebih besar daripada umumnya

Biaya sumber daya manusia





Dapat dikurangkan oleh pemberi kerja (Pasal 6(1) a) dan bagi
penerima merupakan obyek PPh pasal 21 dan dipotong PPh pasal
21 (pasal 4(1) a)
Tidak dapat dikurangkan oleh pemberi kerja (Pasal 9(1) e) dan bagi
penerima bukan obyek PPh pasal 21 dan tidak dipotong PPh pasal
21 (pasal 4(3) d)
Dapat dikurangkan oleh pemberi kerja yg berkaitan dengan
pelaksanaan pekerjaan (KMK N0. 466/KMK.04/2000 dan Kepdirjen
213/PJ/2001) dan bagi penerima bukan obyek PPh pasal 21
Tidak dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja dan bagi
penerima merupakan obyek PPh pasal 21 (SE-16/PJ.44/1992)

Biaya SDM yang dapat dikurangkan dan
merupakan obyek PPh Pasal 21
• Gaji/Upah
• Tunjangan: Keluarga, transport, prestasi, perum dsb
• Premi asuransi jiwa pegawai yang dibayar perush,
termasuk Premi JKK dan Premi JKM
• Uang lembur, uang transport, honor dsb.
• Penggantian pengobatan
• Tunjangan PPh. Pasal 21 maks sebesar yg terhutang
• THR
• Bonus atas prestasi kerja

Biaya SDM yang tidak dapat dikurangkan
dan bukan obyek PPh Pasal 21








Sembako : beras, gula, minyak, dsb
Rekreasi, piknik, olahraga
PPh pasal 21 dibayar perusahaan
Cuti pegawai
Pengobatan
Perumahan
Pakaian

Biaya SDM dapat dikurangkan yg berkaitan
dengan pelaksanaan pekerjaan dan bukan
obyek PPh Pasal 21
1.


2.



Bukan daerah Terpencil
Penyediaan makan dan minum untuk seluruh
pegawai ditempat kerja
Pakaian dan peralatan bagi peg. Pemadam
kebakaran, proyek, seragam pabrik, hansip dan
satpam, penginapan u/ awak kpl/psw, antarjemput
Daerah terpencil
Tempat tinggal sepanjang dilokasi bkrja tidak ada
tempat tinggal yang dapat disewa
Pelayanan kesehatan, pendidikan dan
pengangkutan sepanjang dilokasi bkrja tidak ada

Biaya SDM yang dapat dikurangkan dan
bukan obyek PPh pasal 21
• Premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT
Jamsostek
• Iuran pensiun yang dibayar perusahaan ke
Dana Pensiun yang sudah disahkan MENKEU
RI
• Biaya pendidikan, seminar, lokakarya
• Biaya perjalanan dinas

Biaya SDM tidak dapat dikurangkan
tapi obyek PPh Pasal 21





Pembayaran bonus,
gratifikasi,
jasa produksi,
tantiem dan sebagainya
Merupakan bagian keuntungan (pembagian
laba) atau dibebankan ke laba yang ditahan

Biaya SDM yang tidak dapat
dikurangkan
• Tidak dapat dikurangkan apabila pembayaran yang
melebihi kewajaran kepada pemegang saham atau
yang mempunyai hubungan istimewa (25% atau lebih)
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan
• Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk
kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau
anggota
• Biaya yang dibebankan atau di keluarkan untuk
kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi
tanggungannya
• Gaji yang dibayarkan kepada anggita persekutuan,
firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak
terbagi atas saham

Judul: Akuntansi Pajak Juga

Oleh: Rifqi Ghifari


Ikuti kami