Akuntansi Pajak

Oleh Ziat Kadir

115,7 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Pajak

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Akuntansi 2.1.1 Definisi Dana kas menganggur (idle cash) ialah kelebihan kas yang tidak diperlukan dalam waktu dekat. Biasanya kelebihan dana ini dimanfaatkan dengan cara membeli atau menanamkannya dalam bentuk surat-surat berharga baik dalam efek utang atau efek ekuitas. Investasi pada surat-surat efek harus memenuhi syarat-syarat aman, likuid, dan menghasilkan. Menurut IAI (2009: 43) dalam SAK-ETAP efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pengakuan dan pengukuran investasi pada efek utang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yaitu: 1. Dimiliki hingga jtuh tempo (held to maturity) 2. Diperdagangkan (trading) 3. Tersedia untuk dijual (available for sale) Sementara itu, pengakuan dan pengukuran investasi pada efek ekuitas dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut: i. Aset lancar, yang terdiri atas kelompok investasi ekuitas yang diperrdagangkan (trading) dan kelompok investasi ekuitas yang tersedia untuk dijual (available sale). ii. Aset tidak lancar, yang akan dibahas dalam Bab 7 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak. Obligasi ialah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu. Obligasi dapat dibeli seduai dengan nilai atau nilai kurs. Nilai obligasi sebagai investasi sesuai dengan harga perolehannya. Pembayaran untuk bunga sehubungan dengan obligasi yang diperoleh di antara tanggal pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya. Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada. 2.1.2 Efek Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to Maturity – HTM) Menurut Kieso, Weygand, dan Warfield (2007: 840-841) surat berharga utang yang diklasifikasikan sebagai HTM hanya apabila perusahaan mempunyai niat untuk memiliki efek tersebut sampai jatuh tempo. Apabila entitas memiliki investasi utang HTM dan berniat memiliki hingga jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan dalam kelompok investasi dalam utang dan disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi/diskonto. Premi/diskonto diamortisasi dengan effective-interest method kecuali straight-line-method menunjukkan hasil yang sama. Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: 44-45), entitas mungkin mengubah maksudnya untuk memiliki investasi utang HTM dengan menjual atau mentransfer investasi utang tersebut. Penjualan atau transfer investasi utang tidak dianggap sebagai perubahan dalam tujuan HTM, apabila perubahan maksud tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut: 1. Terdapat bukti mengenai penurunan signifikan risiko kredit entitas penerbit Efek. 2. Terjadi perubahan peraturan perpajakan yang menghapus atau menaikkan tarif pajak final yang berlaku atas bunga dari efek utang (tidak termasuk perubahan peraturan perpajakan yang merevisi tarif pajak atas bunga secara umum). 3. Terjadi penggabungan usaha atau penjualan dalam jumlah besar, seperti penjualan segmen, yang mengakibatkan diperlukannya penjualan atau transfer Efek dalam kelompok HTM untuk mempertahankan risiko kredit entitas dan posisi risiko bunga yang ada saat tersebut. 4. Terjadi perubahan dalam persyaratan atau peraturan perundangan yang secara signifikan mengubah definisi investasi yang diizinkan atau tingkat maksimal investasi yang diizinkan dalam jenis Efek tertentu, sehingga entitas harus melepaskan efek dalam kelompok HTM. 5. Terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai modal minimal industri tertentu yang mengakibatkan entitas mengurangi aktivitas usahanya atau skala operasinya dan menjual Efek dalam kelompok HTM. 6. Terjadi perubahan dalam peraturan pemerintah yang mengakibatkan bertambahnya bobot risiko atas investasi Efek utang dalam perhitungan rasio tertentu, misalnya dalam perhitungan solvabilitas entitas asuransi atau perhitungan rasio kecukupan modal perbankan. 2.1.3 Efek “Diperdagankan” (Trading) Menurut Kieso, Weygand, dan Warfield (2007: 846, 850) surat berharga dalam bentuk utang ataupun saham yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam periode singkat (kurang dari 3 bulan atau mungkin diukur dalam hitungan hari). Perusahaan melaporkan efek “trading” pada fair value, dengan unrealized holding gain or losses sebagai bagian dari laba neto. holding gain or lossesadalah perubahan neto antara nilai wajar dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk dividen maupun bunga yang telah diakui tetapi belum diterima. Sama seperti kedua jenis investasi utang lainnya, premi/diskonto juga akan diamortisasi. Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: 46-47) investasi utang yang akan dikelompokkan dalam kelompok “trading” diukur sebesar nilai wajarnya dalam neraca. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat, harus diklasifikasikan dalam kelompok “trading”. Pengelompokkan ini biasanya ditunjukkandengan frekuensi pemberian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Tujuan dari investasi utang ini dimiliki adalah untuk menghasilkan laba dari perbedaan harga jangka pendek. Laba/rugi yang belum direalisasi atau investasi utang “trading” harus diakui sebagi penghasilan. 2.1.4 Efek “Tersedia untuk Dijual” (Available for Sale – AFS) Menurut Kieso, Weygend, dan Warfield (2007: 842-845, 848-850) investasi dalam bentuk utang maupun ekuitas yang termasuk dalam kategori AFS dialporkan sebesar fair value dalam neraca. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi terkait dengan perubahan fair value akan dicatat dalam akun unrealized gain or losses (bagian dari laporan laba rugi dilaporkan dalam ekuitas). Perubahan fair value tidak akan dilaporkan sebagi bagian dari net income sampai investasi tersebut dijual. Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: 47) efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok “trading” dan dalam kelompok HTM, maka harus diklasifikasikan kedalam kelompok AFS. Laba/rugi yang belum direalisasi harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah dan tidak boleh diakui sebagai penghasilan sampai pada saat laba/rugi tersebut dapat direalisai. Untuk ketiga kelompok efek tersebut, dividen dan pendapatan bunga termasuk amortisasi premi/diskonto yang timbul saat perolehan diakui sebagai penghasilan sedangkan untuk laba/rugi yang telah direalisasi dalam efek “trading” dan HTM , juga tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. 2.1.5 Perubahan Kelompok Investasi Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: 47-48) pemindahan Efek antarkelompok dicatat sebesar nilai wajarnya. Pada tanggal perubahan kelompok, laba/rugi yang belum direalisasi harus dicatat sebagai berikut: a) untuk Efek yang dipindahkan dari kelompok “trading”, maka laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus; b) untuk efek yang dipindahkan ke kelompok “trading”, maka laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. c) untuk Efek utang yang dipindahkan ke kelompok AFS dari kelompok HTM, maka laba/rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah oada tanggal pemindahan kelompok; d) untuk Efek utang yang ditransfer dari kelompok AFS ke kelompok HTM, maka laba/rugi yang belum direalisasi oada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi/diskonto. Amortisasi laba/rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi/diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam kelompok HTM. Dasar Dampak Perpindahan Dampak Pengukuran pada Akun Ekuitas Perpindahan pada Laba Neto Trading AFS atau sebaliknya Sekuritas Laba/rugi yang belum Laba/rugi yang ditransfer sebesar direalisasi pada tanggal belum direalisasi nilai wajar pada transfer akan pada tanggal tanggal transfer. meningkatkan/menurunka transfer akan n ekuitas. diakui dalam pendapatan. HTM AFS Sekuritas Sebagian komponen dari Tidak ada ditransfer sebesar ekuitas akan nilai wajar pada meningkat/menurun tanggal transfer. sebesar laba/rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer. AFS HTM Sekuritas Laba/rugi yang belum ditransfer sebesar direalisasi pada tanggal nilai wajar pada transfer dicatat sebagi Tidak ada. tanggal transfer. komponen dari ekuitas diamortisasi selama sisa umur sekuritas Untuk pengungkapan setiap penjualan/transfer efek dalam kelompok HTM harus diungkapkan: (a) jumlah akumulasi amortisasi diskonto/premium untuk efek yang dijual/dipindahkan ke kelompok lain; (b) laba/rugi penjualan efek, yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi; (c) kondisi yang mengakibatkan diambilnya keputusan menjual/memindahkan kelompok efek tersebut. 2.1.6 Penyajian dan Pengungkapan Investasi pada Efek Tertentu Menurut IAI dalam SAK-ETAP (2009: 49-51) entitas menyajikannya dengan neraca yang asetnya dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar, kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajibn jangka pendek dan jangka panjang (classified balance sheet) harus melaporkan semua Efek dalam kelompok “trading” sebagai aset lancar.Efek dalam kelompok HTM dan Efek dalam kelompok AFS disajikan sebagai ast lancar atau aset tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Khusus untuk Efek utang dalam kelompok HTM dan kelompok AFS yang jatuh tempo pada tahun berikutnya haruss dikelompokkan sebagai aset lancar. Sementara itu, pengungkapan untuk Efek dalam kelompok AFS dan kelompok HTM, informasi berikut ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk setiap kelompok utama Efek, yaitu: (a) nilai wajar agregat; (b) laba yang belum direalisasi dari pemilikan efek; (c) rugi belum direalisasi dari pemilikan efek; dan (d) biaya perolehan, termasuk jumlah premium dan diskonto yang belum diamortisasi. Untuk Efek dalam kelompok AFS dan kelompok HTM, informasi mengenai tanggal jatuh tempo efek utang tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahun terakhir disajikan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo dapat dikelompokkan menurut jangka waktunya sejak tanggal neraca. lembaga keuangan harus mengungkapkan nilai wajar dan biaya perolehan efek utang, termasuk diskonto dan premium yang belum diamortisasi berdasarkan , sedikitnya 4 (empat) kelompok tanggal jatuh tempo, yaitu:  jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun;  jatuh tempo waktu antara 1 sampai 5 tahun;  jatuh tempo waktu antara 5 sampai 10 tahun; dan  jatuh tempo waktu lebih dari 10 tahun. Efek yang tidak jatuh tempo pada tanggal tertentu, seperti efek yang pembayaranyya dijamon hipotik, dapat diungkapkan secara terpisah (tidak dialokasikan ke dalam beberapa kelompok jatuh tempo tersebut). Jika penggolongan jatuh temponya dialokasikan, maka dasar alokasinya harus diungkapkan. Untuk setiap periode akuntansu, entitas harus mengungkapkan: (a) penerimaan dari penjualan efek dalam kelompok AFS, laba dan rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut; (b) dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba/rugi yang direalisasi (misalnya, identifikasi khusus, rata-rata, atau metode lain); (c) laba dan rugi yang dimasukkan sebagai penghasilan dari pemindaham pengelompokkan efek dari kelompok AFS ke kelompok “trading”; (d) perubahan laba/rugi pemilikan yang belum direalisasi untuk efek dalam kelompok AFS yang telah dimasukkan ke dalam komponen ekuitas secara terpisah selama periode yang bersangkutan; dan (e) perubahan dalam laba/rugi pemilikan efek yang belum direalisasi dari efek untuk tujuan “trading” yang telah diakui sebagai penghasilan dalam periode pelaporan. Penilaian investasi pada Efek tertentu menurut perpajakan didasarkan pada nilai perolehannya sesuai dengan penjelasan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (6) ditentukan bahwa penilaian sekuritas hanya boleh menggunakan harga perolehan. Sedangkan keuntungan atau kerugian karena penjualan/pengalihan saham hendaknya berpegang pada ketentuan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yaitu sebesar selisih antara harga jual dengan harga perolehan. Investasi surat berharga dalam valuta asing, sesuai dengan ketentuan perpajakan, harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah. Penjabarannya dilakukan dengan menggunakan kurs tanggal neraca atau kurs tetap yang dilakukan secara taat asas. 2.2 Perpajakan Obligasi merupakan surat pinjaman uang yang akan dilunasi setelah jangka waktu tertentu. Umumnya obligasi memberikan penghasilan bunga dengan jumlah tetap kepada investor. Ada kalanya obligasi juga mempunyai hak atas pembagian keuntungan. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) bagian (g) UU PPh menganggap bagian keuntungan tersebut sebagai penghasilan. Pada UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Hal ini juga mencakup penghasilan yang diterima/diperoleh dari transaksi investasi utang. Jika dalam pembelian obligasi termasuk unsur bunga berjalan, maka bunga tersebut harus diperhitungkan sebagai penghasilan. PPh yang dipungut atas bunga obligasi yang tidak dijual di bursa efek tidak boleh dikapitalisasi, tetapi harus dicatat sebagai pajak yang dibayar di muka (PPh 23 dengan tarif 15% x penghasilan bruto). Sementara itu, bunga obligasi di bursa efek dikenakan PPh final (PPh Pasal 4 ayat 2) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP). Selain bunga tetap, penghasilan obligasi dapat berupa capital gain dan realisasi diskonto (selisih antara nilai nominal dengan nilai perolehan) pada saat pelunasan obligasi. Hanya bunga obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek yang diterima WP orang pribadi di mana tidak melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dibebaskan dari pajak. Surat Utang Negara Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RI sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara. (1) Penghasilan berupa diskonto SPN sesuai dengan PP 27 Tahun 2008 jo. PMK-63/PMK.03/2008 yang mulai berlaku 4 April 2008. SPN berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN merupakan selisih lebih antara: a) nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana/di Pasar Sekundr; atau b) harga jual di Pasar sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana/Pasar Sekunder. Besarnya PPh adalah 20% dari diskonto SPN bagi WP dalam negeri dan BUT; atau sesuai tarif ketentuan P3B yang berlaku bagi WP luar negeri. Pemotongan PPh tersebut dilakukan oleh:  penerbit SPN (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayar, atas diskonto SPN yang diterima pemegang SPN saat jatuh tempo; atau  perusahaan Efek (broker) atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli, atas diskonto SPN yang diterima di Pasar Sekunder. Tetapi apabila diskonto SPN diterima /diperoleh WP:  bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;  dana pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;  reksadana terdaftar pada Bapepem (Badan Pengawasan Pasar Modal) selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha; tidak dilakukan pemotongan pajak final. (2) Penghasilan dari transaksi bunga obligasi sesuai dengan PP 16 Tahun 2009 jo. PMK85/PMK.03/2011 tentang PPh atas penghasilan berupa bunga obligasi; yang mulai berlaku 1 Januari 2009. Besarnya PPh adalah sebagai berikut: a. Bunga dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar:  15% bagi WP dalam negeri dan BUT; dan  20% atau sesuai dengan tarif P3B bagi Wp luar negeri selain BUT; dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding period) obliasi. b. Diskonto dari obligasi dengan kupon (interest bearing debt securities) sebesar:  15% bagi WP dalam negeri dan BUT: dan  20% atau sesuai tarif P3B bagi WP luar negeri selain BUT; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan (accrued interest). c. Disnkonto obligasi tanpa bunga (non-interest bearing debt securities) sebesar:  15% bagi WP dalam negeri dan BUT: dan  20% atau sesuai tarif P3B bagi WP luar negeri selain BUT; dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. d. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Bapepem dan Lembaga Keuangan sebesar:  0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;  5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan  15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Atas penghasilan yang diterima dan/ataau diperoleh WP berupa bunga obligasi dikenai pemotongan PPh yang bersifat final, kecuali bagi WP tertentu yaitu: i. dana pensiun yang pendirian/pembentukannya disahkan oleh Menteri Keuangan; dan ii. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri d Indonesia.

Judul: Akuntansi Pajak

Oleh: Ziat Kadir

Ikuti kami