Akuntansi Manajemen

Oleh Rizka Yuliana

9,8 MB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Manajemen

Cover dalam Modul Akuntansi Nasional Disiapkan oleh: Deddi Nordiawan, SE, Ak, MM Bramana Purwasetya, S.Sos, MSI Maulidah Rahmawati, SE,Ak, MSE Zarwin Sabar, SE Annisa Riani, SE Kurnia Wulandari, SE Nuraeni, SE Jakarta, 8 Januari 2014 Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri DAFTAR ISI MODUL I GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL MODUL II KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI MODUL III PROSEDUR AKUNTANSI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MODUL IV PENDAPATAN BEBAN PIUTANG PERSEDIAAN INVESTASI ASET TETAP PENYUSUTAN DANA CADANGAN ASET LAINNYA KEWAJIBAN KOREKSI KESALAHAN KONSOLIDASI SIMULASI: 1. 2. 3. SIMULASI SKPD SIMULASI PPKD SIMULASI KONSOLIDASI Modul I GAMBARAN UMUM SAP BERBASIS AKRUAL (PP 71/2010) TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta memahami apa yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, mengapa SAP Berbasis Akrual disusun, pokok-pokok materi yang diatur oleh SAP Berbasis Akrual, hubungan basis akuntansi dengan pelaporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan yang utama. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 1 A. DEFINISI Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual). Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa:  Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih  Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Dari penjelasan tersebut diatas dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Namun demikian ada masa transisi untuk menuju akrual penuh yang dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) di undang-undang yang sama bahwa:  “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun” Pada pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan mulai kapan pelaksanaan akrual dimulai yaitu:  “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008” B. PENYUSUNAN SAP AKRUAL SAP Akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan yaitu: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 2  SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual, walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas.  Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan PP No. 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrual secara penuh. Lingkup Pengaturan PP No. 71 Tahun 2010 PP No. 71 Tahun 2010 ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang terdiri dari 3 lampiran yaitu:  SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas  SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual  Proses Penyusunan SAP Berbasis Akrual pada Lampiran III Penerapan Basis Akrual Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah diatur dalam pasal 7 PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa:  Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual  Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan  Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 3 Struktur SAP Berbasis Akrual Penjelasan lengkap SAP berbasis akrual dijelaskan pada Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 yang disusun berdasarkan struktur penulisan sebagai berikut:  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan; 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. C. POKOK-POKOK SAP BERBASIS AKRUAL Laporan keuangan yang baik adalah yang disusun berdasarkan SAP. Pokok-pokok SAP berbasis akrual tercakup dalam kerangka konseptual dan penyajian laporan keuangan (PSAP01). Beberapa pokok SAP tersebut yang perlu diketahui untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi: Entitas Akuntansi dan Pelaporan Pada paragraf 21 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai Entitas Akuntansi disamping Entitas Pelaporan. Pada paragraf tersebut dijelaskan bahwa entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Penjelasan entitas akuntansi ini tidak dijelaskan sebelumnya di PP Nomor 24 Tahun 2005. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 4 Kemudian Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Peranan Laporan Keuangan Pada paragraf 25 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa pelaporan diperlukan untuk kepentingan:  Akuntabilitas;  Manajemen;  Transparansi; dan  Keseimbangan antar generasi  Evaluasi Kinerja Pelaporan untuk kepentingan evaluasi kinerja ini sebelumnya tidak dijelaskan pada PP Nomor 24 Tahun 2005. Komponen Laporan Keuangan Pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, dimana komponenkomponen tersebut dijelaskan pada paragraf 28 Kerangka Konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Neraca Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 5 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Berikut adalah tabel perbandingan komponen laporan keuangan pada basis cash towards accrual (CTA) yang diatur kerangka konseptual PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan basis accrual yang diatur oleh kerangka konseptual PP Nomor 71 Tahun 2010: PP 24/2005 : CTA Paragraf 25 Kerangka Konseptual: Laporan Keuangan Pokok PP 71/2010 : ACCRUAL Paragraf 28 Kerangka Konseptual: Keuangan Pokok - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan SAL (LP SAL) - Laporan Arus Kas (LAK) - Neraca - Catatan atas Laporan Keuangan - Laporan Operasional (LO) (CaLK) - Laporan Arus Kas (LAK) - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Paragraf 26 Kerangka Konseptual: Laporan yang Bersifat optional -Laporan Kinerja Keuangan (LKK) -Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pada Paragraf 15 di PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali: (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Kemudian pada paragraf 16 pada PSAP yang sama dijelaskan bahwa unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 6 Basis Akuntansi PP Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa SAP disusun dengan berbasis akrual, Ini dijelaskan dalam:  Paragraf 42 Kerangka Konseptual menyatakan Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas  Paragraf 5 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual, kemudian pada paragraf 6 dinyatakan bahwa entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Pada paragraf-paragraf tersebut diatas sangat jelas apa yang menjadi basis akrual pada pelaporan keuangan di pemerintah. Namun pencatatan dan penyajian dalam basis kas masih dibutuhkan dalam beberapa laporan, khususnya terkait anggaran. Berikutnya dijelaskan bagaimana perlakuan pelaporan keuangan terhadap anggaran sebagai berikut:  Paragraf 44 Kerangka Konseptual menyatakan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Selanjutnya pada paragraf 7 dinyatakan bahwa entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan tentang anggaran. Kenyataannya, sampai saat ini pemerintah masih melaksanakan penganggaran dengan basis kas. Maka, bila anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, LRA pun disusun berdasarkan basis kas. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan basis akuntansi pada PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan PP Nomor 71 Tahun 2010: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Basis Akuntansi Basis Akuntansi Basis Akuntansi pada Kerangka Konseptual: Basis Akuntansi pada Kerangka Konseptual: Basis kas untuk pengakuan pendapatan, Basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, belanja dan pembiayaan dalam LRA beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42) Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan dan ekuitas dalam Neraca (Par 39) berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 7 Bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. (Par 44) Basis Akuntansi pada PSAP 01: Basis Akuntansi pada PSAP 01: Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk keuangan pemerintah yaitu basis akrual (Par 5) pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.(Par 5) Penggunaan sepenuhnya basis akrual bersifat optional (Par 6) Informasi Laporan Keuangan Paragraf 11 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: a. aset; b. kewajiban; c. ekuitas; d. pendapatan-LRA; e. belanja; f. transfer; g. pembiayaan; h. saldo anggaran lebih i. pendapatan-LO; j. beban; dan k. arus kas. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan informasi keuangan pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan baik di PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 8 PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Informasi Laporan Keuangan Informasi Laporan Keuangan Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: - Aset; - Kewajiban; - Ekuitas dana; - Pendapatan; - Belanja; Transfer; - Pembiayaan; dan - Arus kas. (Par 11) - Aset; - Kewajiban; - Ekuitas; - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Transfer; - Pembiayaan; Saldo anggaran lebih - Pendapatan-LO; Beban; dan - Arus kas. (Par 11) Unsur Laporan Keuangan Pada paragraf 60 Kerangka Konseptual dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Berikut adalah tabel penjelasan unsur laporan keuangan berdasarkan kategorinya: Laporan KATEGORI LAPORAN KEUANGAN Pelaksanaan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (budgetary reports) Laporan Perubahan SAL Laporan Finansial Laporan Operasional (LO) Neraca Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Catatan atas Laporan Keuangan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Modul I - 9 Untuk memahami lebih jauh unsur-unsur laporan keuangan tersebut maka berikut ini akan dijelaskan lebih rinci masing-masing dari unsur laporan keuangan tersebut. 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Paragraf 61 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Kemudian pada Paragraf 62 dijelaskan cakupan unsur-unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Selain unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran tersebut diatas perlu juga dipahami apa itu Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan Neto dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Berikut adalah penjelasan atas ketiga unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran tersebut: a. Surplus/Defisit-LRA menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 10 b. Pembiayaan neto menurut paragraf 58 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Berikut adalah tabel perbandingan cakupan unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran pada Kerangka Konseptual SAP baik pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Pelaksanaan Anggaran : Laporan - Pendapatan Realisasi Anggaran (LRA) - Belanja - Pendapatan-LRA - Transfer - Belanja - Pembiayaan - Transfer - Pembiayaan (Par 58) (Par 62) 2. LAPORAN PERUBAHAN SAL Pada paragraf 63 kerangka konseptual SAP dijelaskan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih atau sering disingkat menjadi SAL sendiri, menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Struktur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dijelaskan pada paragraf 41 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan dimana laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 11 d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain; f) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan Saldo Anggaran ini tidak diminta untuk disajikan oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. 3. NERACA Pada paragraf 64 kerangka konseptual SAP menjelaskan bawah Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca dijelaskan pada paragraph 65 yaitu terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Khusus untuk ekuitas, paragraf 84 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Kemudian paragraf 85 menjelaskan bahwa Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Berikut adalah tabel perbandingan cakupan unsur-unsur Neraca pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010, termasuk detail dari unsur-unsur ekuitas: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 12 PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan Neraca Laporan Finansial : Neraca - Aset - Aset - Kewajiban - Kewajiban - Ekuitas Dana - Ekuitas (Par 59 Kerangka Konseptual) - Ekuitas Dana yang terbagi; • (Par 64 Kerangka Konseptual) - Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah Ekuitas Dana Lancar: selisih yang merupakan selisih antara aset dan antara aset lancar dan kewajiban kewajiban pemerintah pada tanggal jangka pendek, termasuk sisa laporan. lebih pembiayaan anggaran/saldo (Par 77 PSAP 01) anggaran lebih • Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang • Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Par 78-81 PSAP 01) 4. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional merupakan laporan baru untuk pemerintahan, namun sebenarnya sudah diperkenalkan di PP Nomor 24 Tahun 2005. Laporan ini menurut paragraf 78 kerangka konseptual SAP adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatanLO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 13 a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada 1 a di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Keempat unsur Laporan Operasional diatas pada akhirnya akan membentuk surplus/defisit-LO yang berdasarkan paragraf 84 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan Laporan Operasional pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan Laporan Kinerja Keuangan • Bersifat optional Laporan Finansial :Laporan Operasional (LO) • Merupakan Laporan Keuangan Pokok (Par 20 PSAP01) (Par 14 PSAP01) • • Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual • Menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Sekurang-kurangnya menyajikan pospos : a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non operasional; b) Pendapatan-LO dari kegiatan Operasional, bila ada; Beban berdasarkan klasifikasi d) Pos luar biasa, bila ada; fungsional dan klasifikasi e) Surplus/defisit-LO. ekonomi; c) Surplus atau defisit. (Par 92 PSAP01) (Par 95 PSAP01) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 14 5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Paragraf 82 kerangka konseptual SAP menjelaskan bahwa Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini berdasarkan Paragraf 101 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan cakupan unsur Laporan Perubahan Ekuitas pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71 Tahun 2010: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Finansial : Laporan Perubahan Ekuitas • (LPE) Bersifat optional • (Par 20 PSAP01) Merupakan Laporan Keuangan Pokok (Par 14 PSAP01) • Sekurang-kurangnya menyajikan pospos: a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan • dalam standar- b) Surplus/defisit-LO bersangkutan; c) Koreksi-koreksi pada yang periode langsung standa lainnya, yang diakui secara menambah/mengurangi langsung dalam ekuitas; misalnya: koreksi kesalahan mendasar c) Efek kumulatif atas perubahan ekuitas, dari persediaan yang terjadi pada kebijakan akuntansi dan koreksi periode-periode sebelumnya dan kesalahan yang mendasar diatur perubahan nilai aset tetap karena dalam suatu standar terpisah . revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. (Par 95 PSAP01) (Par 101 PSAP01) 6. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menurut paragraf 80 Kerangka Konseptual SAP menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 15 Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas berdasarkan paragraf 81, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan cakupan unsur Laporan Arus Kas pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan baik pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Unsur Laporan Keuangan Unsur Laporan Keuangan Laporan Arus Kas Laporan Finansial : Laporan Arus Kas • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15 • Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15 PSAP01) PSAP01) Arus masuk • kas Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas pendanaan, dan transitoris (Par 90 PSAP01) • dan keluar operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (Par 86 PSAP01) 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Paragraf 83 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: Laporan Keuangan a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 16 c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan baik pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71: • • PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Disajikan secara sistematis. Setiap pos • Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai informasi terkait dalam Catatan atas referensi silang dengan informasi terkait Laporan Keuangan. dalam Catatan atas Laporan Keuangan. CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu • Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, atas nilai suatu pos yang disajikan dalam dan LAK LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, (Par 98 & 99 PSAP01) LAK, dan LPE. (Par 105 & 106 PSAP01) D. HUBUNGAN ANTARA BASIS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Basis akuntansi memiliki hubungan dengan jenis laporan keuangan yang akan disusun. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa meskipun PP Nomor 71 Tahun 2010 menghendaki penyajian laporan keuangan yang berbasis akrual, namun karena anggaran pemerintah masih disusun dengan basis kas maka untuk pelaporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Dengan demikian dalam jangka pendek, pemerintah akan menerapkan 2 (dua) basis akuntansi yaitu basis akrual dan basis kas. Kedua basis akuntansi ini akan mempunyai jalur tersendiri dalam membentuk laporan keuangan. Untuk basis akrual, laporan utama yang disebut laporan primer yang bisa dibentuk adalah Neraca dan Laporan Operasional. Laporan berikutnya dari basis akrual yang melengkapi Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 17 informasi Laporan Keuangan Primer adalah Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Terakhir untuk melengkapi pengungkapan keempat laporan keuangan sebelumnya maka disusunlah Laporan Keuangan Tersier yaitu Catatan atas Laporan Keuangan. Pada basis kas, laporan primer yang disusun adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Walaupun seolah laporan ini terpisah dengan laporan pada basis akrual, sebenarnya ada hubungannya terhadap Neraca, khususnya di ekuitas. Namun karena sifat unsur-unsur pembentuk LRA merupakan akun temporer, pada mekanisme akuntansinya akan dilakukan penutupan tetapi tidak ada yang membentuk ekuitas. Jadi walaupun LRA ada hubungannya dengan ekuitas di Neraca, tetapi karena tidak ada nilai pembentuk ekuitas, seolah seperti memiliki jalur tersendiri untuk basis kas ini. Laporan berikutnya yang melengkapi LRA adalah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Untuk lebih memahami hubungan basis akuntansi dengan jenis laporan keuangan apa saja yang akan disusun dapat dijelaskan melalui tabel berikut dibawah ini: E. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Penerapan SAP berbasis akrual perlu memperhatikan pengakuan unsur-unsur laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya, karena ada perbedaan karakteristik dengan SAP berbasis CTA. Pada paragraf 84 Kerangka Konseptual SAP dijelaskan bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 18 Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Pengakuan masing-masing kelengkapan unsur laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pengakuan Aset Paragraf 90 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, Paragraf 91 menjelaskan bahwa aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Paragraf 92 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan secara khusus tentang pengakuan kas. Paragraf tersebut menyatakan bahwa aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. 2. Pengakuan Kewajiban Pengakuan kewajiban dijelaskan oleh paragraf 93 Kerangka Konseptual SAP dimana kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, Paragraf 94 menjelaskan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. 3. Pengakuan Pendapatan Pengkuan pendapatan baik pendapatan-LO maupun pendapatan-LRA dijelaskan oleh Paragraf 95 Kerangka Konseptual SAP. Pada paragraf tersebut dijelaskan bahwa pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 19 Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan pengakuan pendapatan pada kerangka konseptual SAP baik pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Pendapatan (Par 88) Pengakuan Pendapatan (Par 95) Pendapatan menurut basis akrual diakui Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak pada saat timbulnya hak atas pendapatan atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk tersebut atau ada aliran masuk sumber daya sumber daya ekonomi. ekonomi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh saat kas diterima di Rekening Kas Umum entitas pelaporan Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan. 4. Pengakuan Beban Dan Belanja Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 selain unsur laporan keuangan belanja, terdapat pula unsur laporan keuangan beban. Paragraf 96 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan paragraf 97 menyatakan bahwa belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Berikut adalah tabel perbandingan penjelasan pengakuan beban dan belanja pada kerangka konseptual SAP baik pada PP Nomor 24 Tahun 2005 maupun PP Nomor 71: PP 24/2005 : CTA PP 71/2010 : ACCRUAL Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan Belanja (Par 89) Pengakuan Belanja dan Beban (Par96-97) Belanja menurut basis akrual diakui pada Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat timbulnya kewajiban atau pada saat terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya diperoleh manfaat. penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja menurut basis kas diakui pada saat Belanja terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas pengeluaran Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan Negara/Daerah atau entitas diakui dari berdasarkan Rekening terjadinya Kas Umum pelaporan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 20 F. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Selain pengukuran, penting juga untuk memahami pengukuran unsur laporan keuangan. Paragraf 98 Kerangka Konseptual SAP menjelaskan bahwa pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Paragraf 99 menegaskan bahwa pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul I - 21 Modul II KONSEP DAN SIKLUS Akuntansi TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta memahami konsep dan siklus akuntansi, meliputi konsep persamaan akuntansi, pencatatan transaksi-transaksi keuangan dengan jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, hingga menyusun laporan keuangan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 1 BAB 1 KONSEP AKUNTANSI A. DEFINISI Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan di Indonesia, termasuk di Pemerintah Daerah dan satuan kerja di dalamnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas Pemerintah Daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan ouputnya berupa laporan keuangan. Pihak yang melaksanakan proses akuntansi ini dibagi menjadi dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan satuan kerja yang merupakan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Dalam hal ini, yang dimaksud entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah. B. PERSAMAAN AKUNTANSI Berdasarkan definisi akuntansi di atas, langkah pertama adalah melakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menganalisis tiap transaksi atau aktivitas keuangan yang ada dengan menjawab pertanyaan “akun (kode rekening) apakah yang terpengaruh?” dan “bagaimana pengaruhnya terhadap akun tersebut?”. Untuk mempermudah proses identifikasi transaksi dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan PERSAMAAN AKUNTANSI. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas (Neraca) dimana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau darimana harta tersebut berasal. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 2 ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas. Yang termasuk dalam aset antara lain adalah Kas, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan lain sebagainya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan Kewajiban Jangka Pendek yang jatuh temponya kurang dari satu tahun. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah Ekuitas, sedangkan adanya Beban akan mengurangi Ekuitas. ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dll Kewajiban Jk. Pendek, Kewajiban Jk. Panjang (+) Pendapatan, (-)Beban Berikut ini akan disajikan beberapa contoh identifikasi transaksi: 1. Membeli makanan untuk konsumsi rapat sebesar Rp 200.000,- secara tunai ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Beban (-) 200ribu Kas (-) 200ribu 2. Menerima pendapatan pajak sebesar Rp 50.000.000,- ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas (+) 50 juta Kas (+) 50 juta 3. Membeli alat komunikasi seharga Rp 5.000.000,- secara tunai ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas (-) 5 juta Aset Tetap (+) 5 juta Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 3 4. Membeli kendaraan seharga Rp 15.000.000,- telah dibayar Rp 5.000.000 dan sisanya akan dibayar seminggu kemudian ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas (-) 5 juta Kewajiban Jk. Pendek (+) 10 juta Aset Tetap (+) 15 juta Dari keempat contoh transaksi di atas, kesimpulan yang dapat diambil antara lain:  Setiap transaksi mempengaruhi dua akun atau lebih. Pada contoh nomor 1 sampai 3, transaksi hanya mempengaruhi 2 akun. Namun, pada contoh nomor 4 transaksi mempengaruhi 3 akun, yaitu Kas, Aset Tetap, dan Kewajiban Jangka Pendek  Setiap transaksi tidak harus selalu mempengaruhi dua sisi, sisi kiri (Aset) dan sisi kanan (Kewajiban + Ekuitas). Bisa saja sebuah transaksi hanya mempengaruhi satu sisi saja sebagaimana contoh tranksasi nomor 3 yang hanya mempengaruhi sisi kiri (Aset), yaitu mempengaruhi akun Kas dan Aset Tetap  Apapun akun yang dipengaruhi dan bagaimanapun pengaruhnya terhadap akun tersebut, posisi atau jumlah sisi kiri (Aset) dan sisi kanan (Kewajiban + Ekuitas) akan selalu seimbang atau sama Persamaan akuntansi ini bukanlah merupakan alat pencatatan transaksi, melainkan hanya sebuah alat bantu untuk memudahkan identifikasi transaksi. Alat pencatatan transaksi sebenarnya yang akan digunakan adalah jurnal. Pemahaman akan persamaan akuntansi ini akan memudahkan dalam menyusun jurnal. C. KONSEP HOME OFFICE BRANCH OFFICE (HOBO) Konsep Home Office (Kantor Pusat) dan Branch Office (Kantor Cabang) atau yang sering disebut HOBO tidak hanya terdapat di intansi swasta, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang akan terdapat banyak transaksi internal. Contoh transaksi internal antara PPKD dan SKPD adalah pemberian Uang Persediaan (UP). Dalam hal ini, PPKD memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang akan digunakan SKPD untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, arus kas keluar tersebut bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi SKPD, arus kas masuk tersebut bukan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 4 merupakan pendapatan. Hal ini dikarenakan arus kas masuk dan keluar tersebut masih berada dalam satu entitas pelaporan. Sebagai konsekuensi dari konsep HOBO ini, diperlukan kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui akun resiprokal (reciprocal account) yang akan menjadi akun jembatan untuk mencatat transaksi-transaksi internal antara PPKD dan SKPD. Akun resiprokal tersebut adalah akun RK SKPD (Rekening Koran SKPD) yang ada di PPKD dan akun RK PPKD (Rekening Koran PPKD) yang ada di SKPD. Akun RK SKPD terdapat dalam kelompok Aset di Neraca PPKD, sedangkan Akun RK PPKD terdapat dalam kelompok Ekuitas di Neraca SKPD. Ketika terdapat aliran dana dari PPKD ke SKPD, seolah-olah PPKD memberikan tambahan modal atau investasi kepada SKPD sehingga akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan bertambah dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Ketika terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, seolah-olah SKPD mengembalikan modal atau investasi kepada PPKD sehingga akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan berkurang dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga berkurang. Dengan adanya akun resiprokal tersebut, maka persamaan akuntansi untuk PPKD dan SKPD adalah sebagai berikut: Persamaan Akuntansi PPKD: ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas, Piutang, Persediaan, RK SKPD, Aset Tetap, Dll Kewajiban Jk. Pendek, Kewajiban Jk. Panjang (+) Pendapatan, (-)Beban Persamaan Akuntansi SKPD: ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dll Kewajiban Jk. Pendek, Kewajiban Jk. Panjang RK PPKD, (+) Pendapatan, (-)Beban Misalkan, BUD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD sebesar Rp 20.000.000, maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 5 Persamaan Akuntansi PPKD ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS + EKUITAS Kas (-) 20 juta RK SKPD (+) 20 juta Persamaan Akuntansi SKPD ASET = KEWAJIBAN Kas (+) 20 juta RK PPKD (+) 20 juta Ketika uang UP diberikan kepada SKPD senilai Rp 20.000.000, maka seolah-olah PPKD menambah investasi pada SKPD sehingga akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan bertambah. Sedangkan dari sisi SKPD seolah-olah menerima tambahan modal sehingga akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Misalkan, SKPD menyetorkan pendapatan retribusi ke Kas Daerah senilai Rp 15.000.000, maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut: Persamaan Akuntansi PPKD ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS + EKUITAS Kas (+) 15 juta RK SKPD (-) 15 juta Persamaan Akuntansi SKPD ASET = KEWAJIBAN Kas (-) 15 juta RK PPKD (-) 15 juta Ketika SKPD menyetor uang kepada PPKD senilai Rp 15.000.000, maka seolah-olah SKPD mengembalikan investasi pada PPKD sehingga akun RK SKPD di sisi Aset PPKD akan berkurang dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga berkurang. Semua transaksi yang terjadi antara PPKD dan SKPD pasti akan melibatkan akun resiprokal. Transaksi-transaksi tersebut antara lain:  penyerahan uang UP/GU/TU,  belanja SKPD yang menggunakan mekanisme LS,  penyetoran pendapatan SKPD ke Kas Daerah, Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 6  pengembalian sisa uang persediaan, dan  mutasi barang daerah. Contoh Kasus Berikut disajikan beberapa transaksi PPKD dan tabel persamaan akuntansi untuk PPKD yang akan menggambarkan akun apa saja yang dipengaruhi oleh tiap transaksi dan bagimana pengaruhnya. Transaksi PPKD Kabupaten Sanden: 1. Dalam APBD 2013 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2012, telah ditetapkan bahwa Kabupaten Sanden akan mendapatkan Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 2. Pada tanggal 3 Januari 2013 diterima pendapatan dari bagi hasil Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 3. Pada tanggal 4 Januari 2013, terjadi penandatanganan Nota Perjanjian Hibah (NPH) antara PPKD dengan Organisasi Kepemudaan Desa Tegalrejo sebesar Rp 15.000.000. 4. Pada tanggal 5 Januari 2013, diberikan Uang Persediaan (UP) untuk SKPD Sentosa sebesar Rp 20.000.000 5. Diterbitkan SP2D pada tanggal 7 Januari 2013 untuk belanja hibah kepada Organisasi Kepemudaan Desa Tegalrejo sebesar Rp 15.000.000 6. Diterbitkan SP2D LS untuk pembelian kendaraan dinas untuk SKPD Sentosa sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013. 7. Pada tanggal 13 Januari 2013, diterima setoran uang pendapatan dari SKPD Sentosa sebesar Rp 25.000.000 ASET No 1 2 3 4 5 6 7 Kas Daerah 300.000.000 Piutang 300.000.000 (300.000.000) (20.000.000) (15.000.000) (30.000.000) 25.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah RK SKPD KEWAJIBAN = = = = 15.000.000 20.000.000 = = (15.000.000) 30.000.000 = (25.000.000) = EKUITAS Surplus Defisit Pendapatan Beban 300.000.000 (15.000.000) Modul II - 7 Berikut disajikan beberapa transaksi SKPD dan tabel persamaan akuntansi untuk SKPD yang akan menggambarkan akun apa saja yang dipengaruhi oleh tiap transaksi dan bagimana pengaruhnya. Transaksi SKPD Sentosa yang merupakan salah satu SKPD di Pemkot Sanden: 1. Menerima Uang Persediaan (UP) dari PPKD sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 5 Januari 2013 2. Melakukan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 3.000.000 dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) pada tanggal 6 Januari 2013 3. Melakukan belanja cetak sebesar Rp 20.000.000 dengan mekanisme LS. SP2D LS diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2013. 4. Membeli kendaraan dinas seharga Rp 30.000.000 dengan mekanisme LS. SP2D LS diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2013. 5. Tanggal 9 Januari 2013, diterima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dari PPKD, tertulis bahwa SKPD R memiliki pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 25.000.000 6. Tanggal 12 Januari 2013, diterima pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 25.000.000 7. Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan uang pendapatan Pajak Hotel ke kas daerah sebesar Rp 25.000.000 pada tanggal 13 Januari 2013 ASET EKUITAS Kas Surplus Defisit No = KEWAJIBAN RK PPKD Piutang Aset Tetap Bendahara Bendahara Pendapatan Beban Penerimaan Pengeluaran 1 20.000.000 20.000.000 2 (3.000.000) (3.000.000) 3 20.000.000 20.000.000 4 30.000.000 30.000.000 5 25.000.000 25.000.000 6 25.000.000 (25.000.000) 7 (25.000.000) (25.000.000) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 8 BAB 2 SIKLUS AKUNTANSI A. DEFINISI Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan ouput berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam Jurnal. Transaksi yang telah dicatat dalam Jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam Buku Besar per akun atau kode rekening. Pada tanggal tertentu (misal akhir periode), saldo dari setiap akun atau kode rekening dari Buku Besar diikhtisarkan atau dirangkum dalam Neraca Saldo. Neraca Saldo menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan. B. JURNAL Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode doubleentry dimana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yaitu: a. Jurnal ditulis secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi b. Akun yang berada di sisi debit ditulis terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit c. Akun yang berada di sisi kredit ditulis menjorok ke kanan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 9 Contoh format jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit Seperti penjelasan pada Bab Gambaran Umum, terdapat dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di Pemerintah Daerah yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikan, akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksitransaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LO. Kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran (LRA) dan terdapat aliran kas masuk (pendapatan dan penerimaan pembiayaan) dan aliran kas keluar (belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan). Untuk selanjutnya jurnal jenis ini akan disebut Jurnal LRA. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan transaksi Jurnal LO dan Jurnal LRA. Jurnal LO Jurnal LO digunakan untuk mencatat transaksi terkait Aset, Kewajiban, Ekuitas, PendapatanLO dan Beban. Jurnal LO ini nantinya akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca. Bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi dengan Jurnal LO? Untuk mengetahui mana yang dicatat di debit dan mana yang dicatat di kredit, kita harus mengetahui saldo normal dari tiap akun melalui persamaan akuntansi yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Saldo normal berhubungan dengan posisi akun di dalam persamaan akuntansi. Akun yang berada di posisi kiri bersaldo normal debit. Akun yang berada di posisi kanan bersaldo normal kredit. Debit berarti sisi kiri dan yang berada pada sisi kiri persamaan akuntansi adalah kelompok Aset. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok Aset akan dicatat di sisi debit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok Aset tersebut negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu kredit. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 10 Kredit berarti sisi kanan dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah kelompok Kewajiban dan Ekuitas. Dengan demikian, akun yang masuk ke dalam kelompok Kewajiban dan Ekuitas akan dicatat di sisi kredit dengan syarat nilainya positif. Apabila nilai dari kelompok Kewajiban dan Ekuitas tersebut negatif, maka akan dicatat pada sisi lawannya, yaitu debit. ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS (+) Debit (-) Kredit (+) Kredit (-) Debit Contoh pencatatan transaksi dengan Jurnal LO: 1. Menerima pendapatan pajak hotel sebesar Rp 50.000.000,- ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas (+) 50 juta debit Pendapatan (+) 50 juta kredit Tanggal Kode Rekening Uraian 12-Jan-13 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel - LO Ref Debit 50.000.000 Kredit 50.000.000 2. Membeli ATK sebesar Rp 500.000,- secara tunai ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS Kas (-) 500ribu Beban (-) 500ribu kredit debit Tanggal Kode Rekening Uraian 12-Jan-13 9.1.2.01.01 Beban Persediaan ATK 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran Ref Debit 500.000 Kredit 500.000 Jurnal LRA Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas Pendapatan-LRA, Penerimaan Pembiayaan, Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Jurnal LRA ini nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jurnal LRA ini digunakan untuk merekam anggaran dan realisasinya selama periode berjalan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 11 Saldo Normal untuk Jurnal LRA: Akun Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan-LRA Penerimaan Pembiayaan Belanja Pengeluaran Pembiayaan Debit √ √ Kredit √ √ menyesuaikan √ √ √ √ Ketika anggaran telah ditetapkan, masing-masing entitas akan melakukan penjurnalan atas anggaran tersebut dengan mencatatat akun Estimasi Pendapatan dan Estimasi Penerimaan Pembiayaan di sisi debit sebesar nilai anggarannya, akun Apropriasi Belanja dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan di sisi kredit sebesar nilai anggarannya, dan akun Estimasi Perubahan SAL pencatatannya akan menjadi penyeimbang sisi debit dan sisi kredit. Apabila anggaran surplus, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi kredit. Namun, apabila anggaran defisit, maka Estimasi Perubahan SAL akan dicatat di sisi debit. Contoh pencatatan anggaran surplus: Dalam APBD 2013 Pemerintah Kabupaten Gadoh diketahui bahwa anggaran pendapatan Rp 500.000.000, penerimaan pembiayaan Rp 100.000.000, belanja sebesar Rp 350.000.000 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 200.000.000. Tanggal Kode Rekening Uraian Ref Debit 01-Jan-13 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 500.000.000 3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 100.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Kredit 50.000.000 350.000.000 200.000.000 Contoh pencatatan anggaran defisit: SKPD N menganggarkan pendapatannya sebesar Rp 400.000.000 dan menganggarkan belanjanya sebesar Rp 500.000.000 Tanggal Kode Rekening Uraian 01-Jan-13 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Debit 400.000.000 100.000.000 Kredit 500.000.000 Modul II - 12 Pencatatan Jurnal LRA atas anggaran ini dilakukan tiap awal tahun ketika APBD disahkan dan ketika terjadi perubahan APBD di tengah tahun. Anggaran hanya dicatat menggunakan jurnal LRA tidak dicatat menggunakan Jurnal LO. Selama periode berjalan, sebuah transaksi akan dicatat menggunakan jurnal LRA jika transaksi tersebut memenuhi dua syarat berikut: 1. Terdapat arus kas masuk atau arus kas keluar, dan 2. Merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan Adanya realisasi anggaran, baik realisasi Pendapatan, realisasi Penerimaan Pembiayaan, realisasi Belanja, maupun realisasi Pengeluaran Pembiayaan akan mempengaruhi nilai Estimasi Perubahan SAL. Dengan demikian, setiap terjadi penjurnalaan atas realisasi anggaran, maka akun lawannya adalah akun Estimasi Perubahan SAL. Berikut akan disajikan pencatatan Jurnal LRA atas transaksi-transaksi realisasi anggaran.  Realisasi Pendapatan Tanggal 9 April 2013 SKPD R menerima Pendapatan Retribusi Kartu Keluarga (4120306) sebesar Rp 7.000.000 Tanggal Kode Rekening Uraian 09-Apr-13 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.2.03.06 Pendapatan Retribusi Kartu Keluarga-LRA Ref Debit 7.000.000 Kredit 7.000.000  Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Harapan menggunakan SiLPA tahun lalu (7110101) sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun ini sebesar Rp 510.000.000 Tanggal Kode Rekening Uraian 01-Jan-13 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.1.01.01 Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya Ref Debit 510.000.000 Kredit 510.000.000  Realisasi Belanja Tanggal 5 Oktober 2013 SKPD N membayar biaya telepon (5120301) sebesar Rp 490.000 Tanggal Kode Rekening Uraian 05-Okt-13 5.1.2.03.01 Belanja Telepon 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Ref Debit 490.000 Kredit 490.000  Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 13 Tanggal 25 Juni Pemerintah Kota Harapan melakukan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp 140.000.000 Tanggal Kode Rekening Uraian 25-Jun-13 7.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Ref Debit 510.000.000 Kredit 510.000.000 Dengan adanya Jurnal LO dan Jurnal LRA, maka setiap kali terjadi transaksi atau aktivitas keuangan, Fungsi Akuntansi di setiap entitas harus mencatatatnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk menyusun LO, Neraca, dan LRA. Berikut beberapa catatan penting ketika hendak melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal:  Setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan Jurnal LO, kecuali pencatatan anggaran hanya dilakukan menggunakan Jurnal LRA  Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan, maka selain dicatat menggunakan Jurnal LO dicatat juga menggunakan Jurnal LRA. Berikut akan disajikan contoh pencatatan transaksi ke dalam jurnal yang diambil dari contoh transaksi Kabupaten Sanden dan Dinas Pendapatan di bagian persamaan akuntansi. Catatan: Jurnal yang ditulis miring (italic) adalah Jurnal LRA. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 14 Transaksi PPKD Kabupaten Sanden: 1. Dalam APBD 2013 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2012, telah ditetapkan bahwa Kabupaten Sanden akan mendapatkan Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 2. Pada tanggal 3 Januari 2013 diterima pendapatan dari bagi hasil Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 3. Pada tanggal 4 Januari 2013, terjadi penandatanganan Nota Perjanjian Hibah (NPH) antara PPKD dengan Organisasi Kepemudaan Desa Tegalrejo sebesar Rp 15.000.000. 4. Pada tanggal 5 Januari 2012, diberikan Uang Persediaan (UP) untuk Dinas Pendapatan sebesar Rp 20.000.000 5. Diterbitkan SP2D pada tanggal 7 Januari 2013 untuk belanja hibah kepada Organisasi Kepemudaan Desa Tegalrejo sebesar Rp 15.000.000 6. Diterbitkan SP2D LS untuk pembelian kendaraan dinas untuk Dinas Pendapatan sebesar Rp 30.000.000 pada tanggal 8 Januari 2013. 7. Pada tanggal 13 Januari 2013, diterima setoran uang pendapatan dari Dinas Pendapatan sebesar Rp 25.000.000 Tanggal Kode Rekening 1-Jan-13 3-Jan-13 4-Jan-13 5-Jan-13 7-Jan-13 8-Jan-13 13-Jan-13 1.1.3.05.01 8.2.1.01.04 1.1.1.01.01 1.1.3.05.01 3.1.2.05.01 4.2.1.01.04 9.1.5.05.03 2.1.5.06.03 1.1.8.01.09 1.1.1.01.01 2.1.5.06.03 1.1.1.01.01 5.1.5.05.03 3.1.2.05.01 1.1.8.01.09 1.1.1.01.01 1.1.1.01.01 1.1.8.01.09 Uraian Piutang Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21-LO Kas di Kas Daerah Piutang Bagi Hasil Pajak Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21-LRA Beban Hibah kepada Organisasi Kepemudaan Utang Belanja Hibah RK SKPD - Dinas Pendapatan Kas di Kas Daerah Utang Belanja Hibah Kas di Kas Daerah Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan Estimasi Perubahan SAL RK SKPD - Dinas Pendapatan Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah RK SKPD - Dinas Pendapatan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Debit Kredit 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 Modul II - 15 Transaksi Dinas Pendapatan yang merupakan salah satu SKPD Pemkot Sanden: 1. Menerima Uang Persediaan (UP) dari PPKD sebesar Rp 20.000.000 pada tanggal 5 Januari 2013 2. Melakukan belanja alat tulis kantor sebesar Rp 3.000.000 dengan menggunakan Uang Persediaan (UP) pada tanggal 6 Januari 2013 3. Melakukan belanja cetak sebesar Rp 20.000.000 dengan mekanisme LS. SP2D LS diterbitkan pada tanggal 7 Januari 2013. 4. Membeli kendaraan dinas seharga Rp 30.000.000 dengan mekanisme LS. SP2D LS diterbitkan pada tanggal 8 Januari 2013. 5. Tanggal 9 Januari 2013, diterima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dari PPKD, tertulis bahwa Dinas Pendapatan memiliki pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 25.000.000 6. Tanggal 12 Januari 2013, diterima pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp 25.000.000 7. Bendahara Penerimaan SKPD menyetorkan uang pendapatan Pajak Hotel ke kas daerah sebesar Rp 25.000.000 pada tanggal 13 Januari 2013 Tanggal Kode Rekening 5-Jan-13 6-Jan-13 7-Jan-13 8-Jan-13 9-Jan-13 12-Jan-13 13-Jan-13 1.1.1.03.01 3.1.3.01.01 9.1.2.01.01 1.1.1.03.01 5.1.2.01.01 3.1.2.05.01 9.1.2.06.01 3.1.3.01.01 5.1.2.06.01 3.1.2.05.01 1.3.2.04.01 3.1.3.01.01 5.2.2.04.01 3.1.2.05.01 1.1.3.01.06 8.1.1.06.01 1.1.1.02.01 1.1.3.01.06 3.1.2.05.01 4.1.1.06.01 3.1.3.01.01 1.1.1.02.01 Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD Beban Persediaan ATK Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja ATK Estimasi Perubahan SAL Beban Cetak RK PPKD Belanja Cetak Estimasi Perubahan SAL Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan RK PPKD Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Estimasi Perubahan SAL Piutang Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel - LO Kas di Bendahara Penerimaan Piutang Pajak Hotel Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak Hotel - LRA RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Debit Kredit 20,000,000 20,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 Modul II - 16 C. BUKU BESAR Setelah transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan transaksi berdasarkan akunnya ke dalam buku besar. Buku besar kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati. SKPD Nama Rekening Kode Rekening Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Tanggal 1 1-Jan 9-Sep 31-Dec : SKPD A : Kendaraan Dinas 1.3.02.04.01 : Rp. : Rp. Uraian 2 Saldo Awal Pembelian Mobil Dinas Ref 3 Debit (Rp) 4 250,000 Kredit (Rp) 5 Saldo (Rp) 6 125,000 375,000 375,000 Tiap buku besar memuat informasi nama SKPD, nama rekening, kode rekening, PAGU APBD dan Pagu Perubahan APBD sebagai kontrol, batas maksimal transaksi untuk masing-masing akun tidak boleh melebihi PAGU anggarannya. Pada kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi. Kolom uraian diisi dengan informasi keterangan terkait transaksi. Kolom Ref (Referensi) diisi dengan halaman jurnal transaksi. Kemudian di kolom debit atau kredit diisi nilai nominal transaksi sesuai dengan jurnal. Kolom saldo diisi dengan akumulasi nilai transaksi-transaksi dari akun terkait. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah Posting. Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke buku besar. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 17 Pengisian Saldo Awal: Pemerintah Kota Sanden SKPD R NERACA Per 1 Januari 2013 Aktiva Pasiva Kas di Bendahara Penerimaan - Kas di Bendahara Pengeluaran - Kendaraan Ekuitas 5.125.000.000 Total Pasiva 5.125.000.000 125.000.000 Gedung Kantor 5.000.000.000 Total Aktiva 5.125.000.000 SKPD Nama Rekening Kode Rekening Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Tanggal 1 1-Jan 9-Sep 31-Des : SKPD R : Kendaraan Dinas 1.3.02.04.01 : Rp 250.000.000 : Rp 350.000.000 Uraian 2 Ref 3 Saldo Awal Pembelian Mobil Dinas Debit (Rp) 4 Kredit (Rp) 5 250.000.000 Saldo (Rp) 6 125.000.000 375.000.000 375.000.000 Posting: Tanggal Kode Rekening 9-Sep-13 1.3.02.04.01 3.1.03.01.01 5.2.02.04.01 3.1.02.05.01 SKPD Nama Rekening Kode Rekening Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Tanggal 1 1-Jan 9-Sep 31-Des Uraian Ref Aset Tetap - Kendaraan Dinas RK PPKD Belanja Modal - Kendaraan Dinas Estimasi Perubahan SAL Debit Kredit 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 : SKPD R : Kendaraan Dinas 1.3.02.04.01 : Rp 250.000.000 : Rp 350.000.000 Uraian 2 Saldo Awal Pembelian Mobil Dinas Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref 3 Debit (Rp) 4 250.000.000 Kredit (Rp) 5 Saldo (Rp) 6 125.000.000 375.000.000 375.000.000 Modul II - 18 D. NERACA SALDO Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar (kode rekening) dan saldonya pada tanggal tertentu. Bagan berikut akan menggambarkan proses penyusunan neraca saldo dari buku besar. SKPD Nama Rekening Kode Rekening Pagu APBD Pagu Perubahan APBD Tanggal 1 1-Jan 9-Sep 31-Des : SKPD R : Kendaraan Dinas 1.3.02.04.01 : Rp 250.000.000 : Rp 350.000.000 Uraian 2 Ref 3 Saldo Awal Pembelian Mobil Dinas Debit (Rp) 4 250.000.000 Kredit (Rp) 5 Saldo (Rp) 6 125.000.000 375.000.000 375.000.000 SKPD R Neraca Saldo Setelah Penyesuaian No. 1 2 3 4 5 6 Kode Rek. 1.1.01.02.01 1.1.01.03.01 1.1.03.01.06 1.1.06.02.02 1.1.07.01.01 1.3.02.04.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang pajak Sewa Dibayar Dimuka Persediaan ATK Kendaraan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah NS Stlh Penyesuaian Debit Kredit 0 22.000.000 0 27.000.000 150.000 375.000.000 Modul II - 19 E. LAPORAN KEUANGAN Neraca Saldo yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan entitas. Tiga laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari Neraca Saldo adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Neraca. LRA disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan 7. LO disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 8 dan 9. Sementara Neraca disusun dari Neraca Saldo kelompok kode rekening 1, 2, dan 3. Neraca Saldo Kode Rekening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laporan Keuangan Akun Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan - LRA Belanja Transfer Pembiayaan Pendapatan - LO Beban NERACA LRA LO E.1. Penyusunan LRA LRA disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan ke dalam format LRA. Total Pendapatan-LRA dikurangi total Belanja dan Transfer akan mengahasilkan Surplus/Defisit-LRA. Kemudian Surplus/Defisit-LRA ditambah dengan Penerimaan Pembiayaan dan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan akan menghasilkan SiLPA atau SiKPA. Perlu diperhatikan bahwa dalam format LRA sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Belanja dari Neraca Saldo ke format LRA. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 20 Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Belanja Potongan LRA SKPD R - Bagian Belanja SKPD R Neraca Saldo Setelah Penyesuaian No. Kode Rek. 59 5.1.01.01.01 60 5.1.01.01.02 61 5.1.01.01.03 62 5.1.02.01.01 63 5.1.02.09.01 64 5.1.02.11.02 65 5.2.02.04.01 Anggaran NS Stlh Penyesuaian Debit Kredit Belanja Gaji Pokok 180.000.000 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000 Belanja ATK 2.500.000 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000 Belanja Makan Minum Rapat 500.000 Belanja Modal Kendaraan Dinas 250.000.000 Uraian BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA Realisasi 215.000.000 39.000.000 254.000.000 0 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000 504.000.000 Setelah membuat LRA, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup LRA untuk menutup akun-akun terkait anggaran dan realisasinya. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya menjadi nol pada awal periode. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Akun Pendapatan-LRA yang pada saat realisasi dijurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun Belanja yang pada saat realisasi dijurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun Transfer, akun Penerimaan Pembiayaan, akun Pengeluaran Pembiayaan, akun Estimasi Pendapatan, akun Apropriasi Belanja dan akun Estimasi Perubahan SAL. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh Jurnal Penutup LRA untuk SKPD. Contoh Jurnal Penutup LRA - SKPD Uraian Pendapatan Pajak - LRA Pendapatan Retribusi - LRA Apropriasi Belanja Estimasi Perubahan SAL Estimasi pendapatan Belanja Gaji Pokok Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja Makan Minum Rapat Belanja ATK Belanja Sewa Belanja Modal Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Rp Rp Rp Rp Debit 80.000.000 15.000.000 650.000.000 259.000.000 Kredit Rp 500.000.000 Rp 180.000.000 Rp 17.000.000 Rp 18.000.000 Rp 500.000 Rp 2.500.000 Rp 36.000.000 Rp 250.000.000 Rp 1.004.000.000 Rp 1.004.000.000 Modul II - 21 Setelah melakukan penutupan atas akun-akun terkait anggaran dan realisasinya, maka akan diperoleh Neraca Saldo setelah penutupan LRA dimana tidak terdapat lagi akunakun terkait anggaran dan realisasinya. Proses penyusunan LRA yang telah dijabarkan dapat dilihat dalam bagan berikut. 1 Neraca Saldo Menutup akun-akun terkait anggaran dan realisasinya LRA jurnal penutup Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA E.2. Penyusunan LO LO disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Pendapatan-LO dan Beban ke dalam format LO. Total Pendapatan-LO dikurangi dengan total Beban akan menghasilkan Surplus/Defisit-LO. Surplus/Defisit-LO ini nantinya akan mempengaruhi nilai Ekuitas dalam Neraca. Sama seperti format LRA, format LO sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Pendapatan-Lo dan Beban. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Beban dari Neraca Saldo ke format LO. LO disajikan dengan menyandingkan nilai Pendapatan-LO dan Beban di tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Beban Potongan LO SKPD R - Bagian Beban SKPD R Neraca Saldo Setelah Penutupan LRA Tahun n No. Kode Rek. 104 105 106 107 108 109 9.1.01.01.01 9.1.01.01.02 9.1.01.01.03 9.1.02.01.01 9.1.02.02.30 9.1.02.02.38 Uraian Beban Gaji Pokok Beban Tunjangan Keluarga Beban Tunjangan Jabatan Beban ATK Beban Jasa Sewa Eskavator Beban Makan Minum Rapat Modul Akuntansi Pemerintah Daerah NS Stlh Penyesuaian Debit Kredit 180.000.000 17.000.000 18.000.000 2.350.000 9.000.000 500.000 BEBAN Beban Pegawai Beban Persedian Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas JUMLAH BEBAN 215.000.000 2.350.000 9.500.000 0 0 226.850.000 Modul II - 22 Tahun n-1 Setelah membuat LO, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup LO untuk menutup akun-akun terkait Pendapatan-LO dan Beban. Jurnal penutup ini berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun Pendapatan-LO dan Beban menjadi nol pada awal periode. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Akun Pendapatan-LO yang pada saat transaksi dijurnal pada sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit. Akun Beban yang pada saat transaksi dijurnal pada sisi debit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi kredit. Selisih dari Pendapatan-LO dan Beban akan dimasukkan ke akun Surplus/Defisit-LO. Jika Pendapatan-LO lebih besar daripada Beban, maka Surplus/Defisit LO akan berada di sisi kredit. Namun, jika Beban lebih besar daripada Pendapatan-LO, maka Surplus/DefisitLO akan berada di sisi debit. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh Jurnal Penutup LO untuk SKPD. Contoh Jurnal Penutup LO - SKPD Uraian Pendapatan Pajak - LO Pendapatan Retribusi - LO Surplus (defisit) - LO Beban Gaji Pokok Beban Tunjangan Keluarga Beban Tunjangan Jabatan Beban Makan Minum Rapat Beban ATK Beban Sewa Kredit Rp Rp Rp Debit 80.000.000 15.000.000 131.850.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 226.850.000 Rp 180.000.000 17.000.000 18.000.000 500.000 2.350.000 9.000.000 226.850.000 Setelah melakukan penutupan atas akun-akun Pendapatan-LO dan Beban, maka akan diperoleh Neraca Saldo setelah penutupan LO dimana tidak terdapat lagi akun-akun terkait Pendapatan-LO dan Beban, tetapi muncul akun baru, yaitu Surplus/Defisit LO yang masuk ke kelompok akun Ekuitas. Proses penyusunan LO yang telah dijabarkan dapat dilihat dalam bagan berikut. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 23 E.3. Penyusunan Neraca LO disusun dengan cara memasukkan nilai saldo kelompok akun Aset, Kewajiban, dan Ekuitas ke dalam format Neraca. Total Aset harus sama dengan total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas. Surplus/Defisit-LO akan menambah Ekuitas jika nilainya positif (surplus) dan akan mengurangi Ekuitas jika nilainya negatif (defisit). Sama seperti format LRA dan LO, format Neraca sebagaimana yang diilustrasikan dalam SAP berbasis akrual juga tidak dirinci berdasarkan kode rekening per rincian obyek sehingga perlu berhati-hati dalam mengelompokkan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Berikut akan disajikan contoh pengelompokkan Aset Tetap dari Neraca Saldo ke format Neraca. Neraca disajikan dengan menyandingkan nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per akhir periode berjalan dengan periode sebelumnya. Potongan Neraca Saldo SKPD R - Bagian Aset Tetap Potongan Neraca SKPD R - Bagian Aset Tetap SKPD R Neraca Saldo Setelah Penutupan LO Tahun n No. 18 19 20 21 22 23 Kode Rek. 1.3.1.11.04 1.3.1.11.05 1.3.2.04.01 1.3.2.04.02 1.3.2.16.02 1.3.2.16.02 Uraian Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Tanah Kosong Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Kendaraan Bermotor Penumpang Komputer Unit/Jaringan Personal Komputer Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debit 1.300.000.000 2.000.000.000 150.000.000 500.000.000 50.000.000 150.000.000 Kredit ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Tahun n-1 3.300.000.000 850.000.000 2.350.000.000 0 0 0 (500.000.000) 6.000.000.000 Modul II - 24 Setelah membuat Neraca, langkah selanjutnya adalah membuat Jurnal Penutup Akhir untuk menutup Surplus/Defisit-LO. Jurnal Penutup Akhir ini berfungsi untuk memasukkan unsur Surplus/Defisit-LO ke dalam Ekuitas. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Akun Surplus/Defisit-LO jika saat Jurnal Penutup LO ada di sisi debit, maka ketika Penutup Akhir dicatat di sisi kredit. Sementara itu, jika akun Surplus/Defisit-LO saat Jurnal Penutup LO ada di sisi kredit, maka ketika Penutup Akhir dicatat di sisi debit. Untuk penyeimbang sisi debit dan kredit Jurnal Penutup Akhir adalah akun Ekuitas. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Berikut akan disajikan contoh Jurnal Penutup Akhir untuk SKPD. Contoh Jurnal Penutup Akhir - SKPD Uraian Ekuitas Surplus (Defisit) - LO Rp Rp Debit 431.000 Rp 431.000 Rp Kredit 431.000 431.000 Setelah melakukan penutupan atas Surplus/Defisit-LO, maka akan diperoleh Neraca Saldo Akhir dimana tidak terdapat lagi akun Surplus/Defisit-LO karena sudah masuk ke dalam nilai Ekuitas. Proses penyusunan Neraca yang telah dijabarkan dapat dilihat dalam bagan berikut. 3 Neraca Saldo Setelah Penutupan LO Menutup Surplus (Defisit) LO ke Ekuitas Neraca jurnal penutup Neraca Awal Tahun Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 25 E.4. Penyusunan LPE LPE disusun dengan cara memasukkan nilai awal Ekuitas yang diperoleh dari Neraca Awal Tahun ke dalam format LPE, diakumulasi dengan Surplus/Defisit-LO tahun berjalan, Dampak Kumulatif Perubhan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas Akhir yang ada di LPE harus sama dengan nilai Ekuitas yang ada di Neraca. LPE disajikan dengan menyandingkan nilai perubahan Ekuitas tahun berjalan dan tahun sebelumnya. E.5. Penyusunan Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan SAL disusun dengan cara memasukkan nilai SAL awal tahun yang merupakan nilai SAL akhir tahun sebelumnya ke dalam format Laporan Perubahan SAL dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Hasilnya kemudian diakumulasikan dengan SiLPA/SiKPA tahun berjalan yang diperoleh dari LRA, diakumulasikan dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya serta lain-lain yang mempengaruhi nilai SAL sehingga akan diperoleh nilai SAL akhir. E.6. Penyusunan LAK LAK disusun dengan mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar ke dalam kategori aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktiviats transitoris. Informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar dapat diperoleh dari LRA karena LRA disusun berdasarkan arus kas masuk dan keluar. Selain itu, informasi kas masuk dan keluar bisa juga diambil dari catatan BKU bendahara. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 26 BAB 3 LAPORAN KEUANGAN A. DEFINISI Berdasarkan PSAP 1 PP No. 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan SAL. Sementara itu, laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Perlu digaris bawahi bahwa untuk Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas (LAK) hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dalam hal ini Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kuranganya sekali dalam setahun. Dalam setiap laporan keuangan harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: a. nama entitas atau sarana identifikasi lainnya b. cakupan entitas c. periode yang dicakup d. mata uang pelaporan; dan e. satuan angka yang digunakan B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran. Dari LRA juga dapat dilihat tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitas atau kinerja entitas. LRA disusun dan disajikan dengan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 27 menggunakan basis kas. Format dasar dari sebuah Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: Anggaran Realisasi xxx xxx Belanja (xxx) (xxx) Transfer (xxx) (xxx) Surplus/Defisit - LRA xxx xxx Penerimaan Pembiayaan xxx xxx Pengeluaran Pembiayaan (xxx) (xxx) xxx xxx Pendapatan - LRA SiLPA/SiKPA Berikut adalah format LRA SKPD, LRA PPKD, serta LRA Pemerintah Provinsi, dan LRA Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Lain-lain PAD yang Sah 6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 7 8 JUMLAH PENDAPATAN 9 10 BELANJA 11 BELANJA OPERASI 12 Belanja Pegawai 13 Belanja Barang 14 Jumlah Belanja Operasi 15 16 BELANJA MODAL 17 Belanja Tanah 18 Belanja Peralatan dan Mesin 19 Belanja Gedung dan Bangunan 20 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 21 Belanja Aset Tetap Lainnya 22 Belanja Aset Lainnya 23 Jumlah Belanja Operasi 24 25 JUMLAH BELANJA 26 SURPLUS/DEFISIT 27 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Anggaran Realisasi 20X1 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 28 PEMERINTAH PROVINSI ………… PPKD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 Lain-lain PAD yang Sah 6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 7 8 PENDAPATAN TRANSFER 9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 10 Dana Bagi Hasil Pajak 11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 12 Dana Alokasi Umum 13 Dana Alokasi Khusus 14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 15 16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 17 Dana Otonomi Khusus 18 Dana Penyesuaian 19 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 20 Jumlah Pendapatan Transfer 21 22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 23 Pendapatan Hibah 24 Pendapatan Lainnya 25 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 26 JUMLAH PENDAPATAN 27 28 BELANJA 29 BELANJA OPERASI 30 Belanja Bunga 31 Belanja Subsidi 32 Belanja Hibah 33 Belanja Bantuan Sosial 34 Jumlah Belanja Operasi 35 36 BELANJA TAK TERDUGA 37 Belanja Tak Terduga 38 Jumlah Belanja Tak Terduga 39 JUMLAH BELANJA 40 41 TRANSFER 42 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 43 Transfer Bagi Hasil Pajak 44 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 45 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan 46 47 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 48 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 49 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 50 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 51 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 52 Jumlah Transfer 53 54 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 55 56 SURPLUS/DEFISIT 57 58 PEMBIAYAAN 59 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60 Penggunaan SiLPA 61 Pencairan Dana Cadangan Modul Daerah 62 Akuntansi HasilPemerintah Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 63 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 64 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 65 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 66 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Anggaran Realisasi 20X1 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II xxx xxx xxx xxx - xxx xxx xxx 29 xxx xxx xxx xxx 50 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 51 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan 52 Jumlah Transfer 53 54 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 55 56 SURPLUS/DEFISIT 57 58 PEMBIAYAAN 59 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60 Penggunaan SiLPA 61 Pencairan Dana Cadangan 62 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 63 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 64 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 65 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 66 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 67 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 71 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 72 Penerimaan Kembali Piutang 73 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 74 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 75 76 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 77 Pembentukan Dana Cadangan 78 Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah 79 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 82 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 85 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 86 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 87 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 88 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 89 JUMLAH PEMBIAYAAN 90 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/ (SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) 91 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 30 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ………. PPKD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang sah 5 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 4) 6 7 PENDAPATAN TRANSFER 8 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 9 Dana Bagi Hasil Pajak 10 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 11 Dana Alokasi Umum 12 Dana Alokasi Khusus 13 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (9 s/d 12) 14 15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 16 Dana Otonomi Khusus 17 Dana Penyesuaian 18 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16 s/d 17 ) 19 20 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 21 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 22 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 23 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21 s/d 22) 24 Jumlah Pendapatan Transfer (13 + 18 + 23) 25 26 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 27 Pendapatan Hibah 28 Pendapatan Lainnya 29 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 s/d 28) 30 JUMLAH PENDAPATAN (5 + 25 + 29) 31 32 BELANJA 33 BELANJA OPERASI 34 Belanja Bunga 35 Belanja Subsidi 36 Belanja Hibah 37 Belanja Bantuan Sosial 38 Jumlah Belanja Operasi (34 s/d 37) 39 40 BELANJA TAK TERDUGA 41 Belanja Tak Terduga 42 Jumlah Belanja Tak Terduga 43 JUMLAH BELANJA (38 + 42) 44 45 TRANSFER 46 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 47 Transfer Bagi Hasil Pajak 48 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 49 Jumlah Tranfer Bagi Hasil Pendapatan (47 s/d 48) 50 51 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 52 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 53 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 54 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 55 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52 s/d 54) 56 JUMLAH TRANSFER (49 + 55) 57 58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 56) 59 60 SURPLUS/DEFISIT (30 - 58) 61 62 PEMBIAYAAN 63 PENERIMAA PEMBIAYAAN 64 Akuntansi Penggunaan SiLPA Modul Pemerintah Daerah 65 Pencairan Dana Cadangan 66 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 68 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Anggaran 20X1 Realisasi 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul xxx II - 31 xxx xxx xxx 54 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 55 Jumlah Transfer Bantuan Keuangan (52 s/d 54) 56 JUMLAH TRANSFER (49 + 55) 57 58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 56) 59 60 SURPLUS/DEFISIT (30 - 58) 61 62 PEMBIAYAAN 63 PENERIMAA PEMBIAYAAN 64 Penggunaan SiLPA 65 Pencairan Dana Cadangan 66 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 67 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 68 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 69 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 70 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 71 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 72 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 73 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 74 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 75 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 76 Penerimaan Kembali Piutang 77 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 78 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (64 s/d 77) 79 80 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 81 Pembentukan Dana Cadangan 82 Penyertaan Moda/Investasi Pemerintah Daerah 83 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 84 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 85 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 86 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 87 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 89 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 90 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 91 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 92 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (81 s/d 91) 93 JUMLAH PEMBIAYAAN (78 - 92) 94 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/(SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN) (60 + 93) 95 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 32 PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang Sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 21 Total Pendapatan Transfer 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah 25 Pendapatan Dana Darurat 26 Pendapatan Lainnya 27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 28 JUMLAH PENDAPATAN 29 BELANJA 30 BELANJA OPERASI 31 Belanja Pegawai 32 Belanja Barang 33 Bunga 34 Subsidi 35 Hibah 36 Bantuan Sosial 37 Jumlah Belanja Operasi 38 39 BELANJA MODAL 40 Belanja Tanah 41 Belanja Peralatan dan Mesin 42 Belanja Gedung dan Bangunan 43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 44 Belanja Aset Tetap Lainnya 45 Belanja Aset Lainnya 46 Jumlah Belanja Modal 47 48 BELANJA TAK TERDUGA 49 Belanja Tak Terduga 50 Jumlah Belanja Tak Terduga 51 Jumlah Belanja 52 53 TRANSFER 54 TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA 55 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota 56 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 57 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 58 Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota 59 60 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 62 Bantuan Keuangan Lainnya 63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 64 Jumlah Transfer 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 66 67 SURPLUS/DEFISIT 68 69 PEMBIAYAAN 70 71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 Penggunaan SiLPA 73 Pencairan Dana Cadangan 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Modul Pemerintah 75 Akuntansi Pinjaman Dalam Negeri -Daerah Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Anggaran Realisasi 20X1 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ModulxxxII xxx xxx xxx xxx - 33 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 60 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 61 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 62 Bantuan Keuangan Lainnya 63 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 64 Jumlah Transfer 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 66 67 SURPLUS/DEFISIT 68 69 PEMBIAYAAN 70 71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 Penggunaan SiLPA 73 Pencairan Dana Cadangan 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 84 Jumlah Penerimaan 85 86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 87 Pembentukan Dana Cadangan 94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 95 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 96 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 97 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 98 Jumlah Pengeluaran 99 PEMBIAYAAN NETO 100 101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 34 PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang Sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 26 Total Pendapatan Transfer 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 33 JUMLAH PENDAPATAN 34 35 BELANJA 36 BELANJA OPERASI 37 Belanja Pegawai 38 Belanja Barang 39 Bunga 40 Subsidi 41 Hibah 42 Bantuan Sosial 43 Jumlah Belanja Operasi 44 45 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah 47 Belanja Peralatan dan Mesin 48 Belanja Gedung dan Bangunan 49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 51 Belanja Aset Lainnya 52 Jumlah Belanja Modal 53 54 BELANJA TAK TERDUGA 55 Belanja Tak Terduga 56 Jumlah Belanja Tak Terduga 57 Jumlah Belanja 58 59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 64 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa 65 66 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 67 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 68 Bantuan Keuangan Lainnya 69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 70 Jumlah Transfer 71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 72 73 SURPLUS/DEFISIT 74 75 PEMBIAYAAN 76 77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 78 Penggunaan SiLPA Modul Pemerintah 79 Akuntansi Pencairan Dana CadanganDaerah 80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 84 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Anggaran Realisasi 20X1 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 35 65 66 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 67 Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 68 Bantuan Keuangan Lainnya 69 Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan 70 Jumlah Transfer 71 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 72 73 SURPLUS/DEFISIT 74 75 PEMBIAYAAN 76 77 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 78 Penggunaan SiLPA 79 Pencairan Dana Cadangan 80 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 81 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 82 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 83 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 84 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 85 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 86 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 87 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 88 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 89 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 90 Jumlah Penerimaan 91 92 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 93 Pembentukan Dana Cadangan 94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 95 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 96 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 97 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 98 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 99 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 100 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 101 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 102 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 103 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 104 Jumlah Pengeluaran 105 PEMBIAYAAN NETO 106 107 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 36 C. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Pengguna laporan keuangan dapat menggunakan Laporan Operasional untuk memperoleh informasi: a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh entitas untuk menjalankan pelayanan; b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan entitas dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). Format dasar dari sebuah Laporan Operasional adalah sebagai berikut: Tahun n Tahun n-1 xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx Surplus/defisit dari kegiatan non operasional xxx xxx Surplus/defisit sebelum pos luar biasa xxx xxx Pos Luar Biasa xxx xxx Surplus/Defisit-LO xxx xxx Kegiatan Operasional Pendapatan Beban Surplus/defisit dari operasi Kegiatan Non-Operasional Berikut adalah format LO SKPD, LO PPKD, serta LO Pemerintah Provinsi, dan LO Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 37 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA SKPD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Lain-lain PAD yang Sah 6 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 7 8 BEBAN 9 BEBAN OPERASI 10 Beban Pegawai 11 Beban Barang Jasa 12 Beban Bunga 13 Beban Subsisdi 14 Beban Hibah 15 Beban Bantuan Sosial 16 Beban Penyusutan 17 Beban Lain-lain 18 Jumlah Beban Operasi 19 20 JUMLAH BEBAN 21 22 SURPLUS/ DEFISIT - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah URAIAN (Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%) 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 38 PEMERINTAH PROVINSI ……… PPKD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 URAIAN (Dalam rupiah) Kenaikan/ (%) 20X1 20X0 KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 39 PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA ……… PPKD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah) No URAIAN 20X1 20X0 Kenaikan/ (%) PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya JumlahTransfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx KEGIATAN OPERASIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN BEBAN OPERASI Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Lain-lain Jumlah Beban Operasi BEBAN TRANSFER Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Jumlah Beban Transfer JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non lancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Surplus Non Operasional DEFISIT NON OPERASIONAL Defisit Penjualan Aset Non lancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah Defisit Non Operasional JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA PENDAPATAN LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Jumlah Pendapatan Luar Biasa BEBAN LUAR BIASA Beban Luar Biasa Jumlah Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 40 PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 21 Jumlah Pendapatan Transfer 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah 25 Pendapatan Lainnya 26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 27 JUMLAH PENDAPATAN 28 29 BEBAN 30 BEBAN OPERASI 31 Beban Pegawai 32 Beban Barang Jasa 33 Beban Bunga 34 Beban Subsisdi 35 Beban Hibah 36 Beban Bantuan Sosial 37 Beban Penyusutan 38 Beban Lain-lain 39 Jumlah Beban Operasi 40 41 BEBAN TRANSFER 42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 44 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 46 Beban Transfer Keuangan Lainnya 47 Jumlah Beban Transfer 48 JUMLAH BEBAN 49 50 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI 51 52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53 SURPLUS NON OPERASIONAL 54 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 57 Jumlah Surplus Non Operasional 58 59 DEFISIT NON OPERASIONAL 60 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 63 Jumlah Defisit Non Operasional 64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 65 66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 67 68 POS LUAR BIASA 69 PENDAPATAN LUAR BIASA 70 Pendapatan Luar Biasa 71 Jumlah Pendapatan Luar Biasa 72 73 BEBAN LUAR BIASA 74 Beban Luar Biasa 75 Jumlah Beban Luar Biasa 76 POS LUAR BIASA 77 78 SURPLUS/ DEFISIT - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah (Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%) 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 41 PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 26 Jumlah Pendapatan Transfer 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Lainnya 31 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 32 JUMLAH PENDAPATAN 33 34 BEBAN 35 BEBAN OPERASI 36 Beban Pegawai 37 Beban Barang Jasa 38 Beban Bunga 39 Beban Subsisdi 40 Beban Hibah 41 Beban Bantuan Sosial 42 Beban Penyusutan 43 Beban Lain-lain 44 Jumlah Beban Operasi 45 46 BEBAN TRANSFER 47 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak 48 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 49 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 50 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 51 Beban Transfer Keuangan Lainnya 52 Jumlah Beban Transfer 53 JUMLAH BEBAN 54 55 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI 56 57 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 58 SURPLUS NON OPERASIONAL 59 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 60 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 61 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 62 Jumlah Surplus Non Operasional 63 64 DEFISIT NON OPERASIONAL 65 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 66 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 67 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 68 Jumlah Defisit Non Operasional 69 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 70 71 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 72 73 POS LUAR BIASA 74 PENDAPATAN LUAR BIASA 75 Pendapatan Luar Biasa 76 Jumlah Pendapatan Luar Biasa 77 78 BEBAN LUAR BIASA 79 Beban Luar Biasa 80 Jumlah Beban Luar Biasa 81 POS LUAR BIASA 82 83 SURPLUS/ DEFISIT - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah (Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%) 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 42 D. NERACA Sebuah neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca dapat ditampilkan dalam format Taccount atau I-coloum sebagai berikut: Format Neraca T-account: Aset xxx Jumlah Aset xxx Kewajiban xxx Ekuitas xxx Jumlah Kewajiban dan Ekuitas xxx Format Neraca I-coloum: Tahun n Tahun n-1 Aset Lancar xxx xxx Aset Non Lancar xxx xxx xxx xxx Kewajiban Jangka Pendek xxx xxx Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx xxx ____ xxx xxx ____ xxx xxx Jumlah Ekuitas xxx xxx Jumlah Kewajiban dan EKuitas xxx xxx ASET Jumlah Aset KEWAJIBAN Jumlah Kewajiban EKUITAS Berikut adalah format Neraca SKPD, Neraca PPKD, serta Neraca Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 43 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA SKPD NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No. Uraian 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan 5 Piutang Pajak Daerah 6 7 Piutang Retribusi Daerah 8 Penyisihan Piutang 9 Belanja di Bayar di muka 10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 11 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 12 Piutang Lainnya 13 Persediaan Jumlah Aset Lancar 14 15 ASET TETAP 16 Tanah 17 Peralatan dan Mesin 18 19 Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan 20 21 Aset Tetap Lainnya 22 Konstruksi Dalam Pengerjaan 23 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap 24 25 26 ASET LAINNYA 27 Tagihan Penjualan Angsuran 28 Tuntutan Ganti Kerugian 29 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 30 Aset Tak Berwujud 31 Aset Lain-lain 32 Jumlah Aset Lainnya 33 34 JUMLAH ASET 35 36 KEWAJIBAN 37 38 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 39 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 40 Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja 41 Utang Jangka Pendek Lainnya 42 43 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 44 JUMLAH KEWAJIBAN 45 46 EKUITAS 47 48 EKUITAS 49 Ekuitas 50 RK RKPPKD 51 JUMLAH EKUITAS 52 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 53 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 44 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PPKD NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No. Uraian 1 ASET 2 ASET LANCAR 3 Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Pendek 4 Penyisihan Piutang 5 6 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 7 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 8 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 9 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 10 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 11 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 12 Piutang Lainnya 13 RK SKPD …… Jumlah Aset Lancar 14 15 INVESTASI JANGKA PANJANG 16 Investasi Nonpermanen 17 Pinjaman Jangka Panjang 18 Investasi dalam Surat Utang Negara 19 20 Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya 21 Jumlah Investasi Nonpermanen 22 23 Investasi Permanen 24 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 25 Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen 26 Jumlah Investasi Jangka Panjang 27 28 29 DANA CADANGAN 30 Dana Cadangan 31 Jumlah Dana Cadangan 32 33 ASET LAINNYA 34 Tagihan Jangka Panjang 35 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 36 Aset Tidak Berwujud 37 Aset Lain-laim 38 Jumlah Aset Lainnya 39 JUMLAH ASET 40 41 42 KEWAJIBAN 43 44 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 45 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 46 Utang Bunga 47 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka 48 49 Utang Jangka Pendek Lainnya 50 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 51 52 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan 53 Utang Dalam Negeri - Obligasi 54 Premium (Diskonto) Obligasi 55 Utang Jangka Panjang Lainnya 56 57 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 58 59 JUMLAH KEWAJIBAN 60 61 EKUITAS 62 63 EKUITAS 64 Ekuitas 65 Jumlah Ekuitas 66 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 67 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul II - 45 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Uraian 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-laim Jumlah Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 46 E. LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format Laporan Perubahan SAL yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 20X1 XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20X0 XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah format Laporan Perubahan Ekuitas yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SKPD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Modul II - 47 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PPKD LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX G. LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. Format dasar dari sebuah Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut: Tahun n Tahun n-1 xxx xxx (xxx) (xxx) xxx (xxx) xxx (xxx) xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx (xxx) (xxx) Kenaikan/Penurunan kas Saldo Awal xxx xxx xxx xxx Saldo Akhir Kas xxx xxx Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas masuk Arus kas keluar Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas masuk Arus kas keluar Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas masuk Arus kas keluar Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus kas masuk Arus kas keluar Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 48 Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi entitas dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: a. Penerimaan Perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Penerimaan Hibah; d. Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; e. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan f. Penerimaan Transfer. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: a. Pembayaran Pegawai; b. Pembayaran Barang; c. Pembayaran Bunga; d. Pembayaran Subsidi; e. Pembayaran Hibah; f. Pembayaran Bantuan Sosial; g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan h. Pembayaran Transfer. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. Penjualan Aset Tetap; b. Penjualan Aset Lainnya; c. Pencairan Dana Cadangan; d. Penerimaan dari Divestasi; e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. Perolehan Aset Tetap; b. Perolehan Aset Lainnya; c. Pembentukan Dana Cadangan; d. Penyertaan Modal Pemerintah; Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 49 e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Penerimaan utang luar negeri; b. Penerimaan dari utang obligasi; c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. Pembayaran pokok utang luar negeri; b. Pembayaran pokok utang obligasi; c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Berikut adalah format Laporan Laporan Arus Kas yang diberikan oleh Permendagri No. 64 tahun 2013: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 50 PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung Uraian No. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pajak Daerah 4 Penerimaan Retribusi Daerah 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 13 Penerimaan Hibah 14 Penerimaan Dana Darurat 15 Penerimaan Lainnya 16 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 17 Jumlah Arus Masuk Kas 18 Arus Keluar Kas 19 Pembayaran Pegawai 20 Pembayaran Barang 21 Pembayaran Bunga 22 Pembayaran Subsidi 23 Pembayaran Hibah 24 Pembayaran Bantuan Sosial 25 Pembayaran Tak Terduga 26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota 27 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota 28 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten Kota 29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 30 Jumlah Arus Keluar Kas 31 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 32 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 33 Arus Masuk Kas 34 Pencairan Dana Cadangan 35 Penjualan atas Tanah 36 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 37 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 38 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 39 Penjualan Aset Tetap 40 Penjualan Aset Lainnya 41 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 42 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 43 Jumlah Arus Masuk Kas 44 Arus Keluar Kas 45 Pembentukan Dana Cadangan 46 Perolehan Tanah 47 Perolehan Peralatan dan Mesin 48 Perolehan Gedung dan Bangunan 49 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 50 Perolehan Aset Tetap Lainnya 51 Perolehan Aset Lainnya 52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 53 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 54 Jumlah Arus Keluar Kas 55 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 56 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 57 Arus Masuk Kas 58 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 59 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 60 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 61 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 62 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 63 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman Modul64Akuntansi Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Negara 65 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 67 Jumlah Arus Masuk Kas 68 Arus Keluar Kas (Dalam Rupiah) 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 51 Modul II - XXX XXX XXX XXX XXX XXX 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas Modul Akuntansi Pemerintah Daerah XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Modul II - 52 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung Uraian No. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2 Arus Masuk Kas 3 Penerimaan Pajak Daerah 4 Penerimaan Retribusi Daerah 5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 9 Penerimaan Dana Alokasi Umum 10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 15 Penerimaan Hibah 16 Penerimaan Dana Darurat 17 Penerimaan Lainnya 18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 19 Jumlah Arus Masuk Kas 20 Arus Keluar Kas 21 Pembayaran Pegawai 22 Pembayaran Barang 23 Pembayaran Bunga 24 Pembayaran Subsidi 25 Pembayaran Hibah 26 Pembayaran Bantuan Sosial 27 Pembayaran Tak Terduga 28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 32 Jumlah Arus Keluar Kas 33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 35 Arus Masuk Kas 36 Pencairan Dana Cadangan 37 Penjualan atas Tanah 38 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 39 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 40 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 41 Penjualan Aset Tetap 42 Penjualan Aset Lainnya 43 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 44 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 45 Jumlah Arus Masuk Kas 46 Arus Keluar Kas 47 Pembentukan Dana Cadangan 48 Perolehan Tanah 49 Perolehan Peralatan dan Mesin 50 Perolehan Gedung dan Bangunan 51 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 52 Perolehan Aset Tetap Lainnya 53 Perolehan Aset Lainnya 54 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 55 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 56 Jumlah Arus Keluar Kas 57 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 58 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 59 Arus Masuk Kas 60 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 61 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 62 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 63 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Keuangan Bukan Bank 64 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 65 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 66 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 67 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (Dalam Rupiah) 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXModul XXX II - 53 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas Modul Akuntansi Pemerintah Daerah XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Modul II - 54 H. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul II - 55 Modul III Prosedur Akuntansi TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta memahami perlakuan akuntansi dan pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi di SKPD dan PPKD, yang meliputi akuntansi pendapatan, akuntansi beban, akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi aset tetap dan penyusutannya, akuntansi dana cadangan, akuntansi aset lainnya, akuntansi kewajiban, serta proses konsolidasi laporan keuangan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 1 BAB 1 AKUNTANSI PENDAPATAN A. DEFINISI Dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah, pendapatan merupakan bagian yang sangat penting karena pendapatan adalah sumber keuangan dalam pelaksanaan pemerintahaan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. B. KLASIFIKASI Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), b. Pendapatan Transfer, c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 2 C. PENGAKUAN Seperti sudah dijelaskan di bagian sebelumnya, pendapatan dibagi menjadi dua yaitu Pendapatan LO dan Pendapatan LRA. terdapat perbedaaan antara dua pendapatan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut: No 1 2 3 Pendapatan-LO Pendapatan-LRA Diukur dan diakui dengan basis Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual akuntansi kas Merupakan unsur pembentuk Merupakan unsur pembentuk Laporan Laporan Operasional (LO) Realisasi Anggaran (LRA) Berada dalam kode rekening atau Berada dalam kode rekening atau Bagan Akun Standar (BAS) nomer 8 Bagan Akun Standar (BAS) nomer 4 Berdasarkan tabel di atas, pendapatan LO menggunakan basis akrual. Oleh karena itu pendapatan LO diakui saat: 1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned. 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Sedangkan pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat: 1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau 2. Diterima oleh SKPD; atau 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif: Alternatif Pertama Alternatif pertama pengakuan pendapatan yaitu ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu. Dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 3 Ilustrasi: DPPKA Kota Jaya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2014 berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Maret 2013 1/SPPT/2013 1.1.3.01.15 8.1.1.15.01 Uraian Piutang PBB Debit Kredit 10,000,000 PBB - LO 10,000,000 Bila wajib pajak melakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2013, dimana pada saat ini ada kas yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD maka fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 11 Maret 2013 1/SSP/2013 1.1.1.02.01 1.1.3.01.15 3.1.2.05.01 4.1.1.15.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Debit Kredit 10,000,000 Piutang PBB 10,000,000 Estimasi Perubahan SAL 10,000,000 PBB - LRA 10,000,000 Alternatif Kedua Alternatif kedua pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Ilustrasi: DPPKA Kota Jaya menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari hotel Mekar. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 04-May-14 1/TBP/2013 1.1.1.02.01 8.1.1.06.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Kredit 20,000,000 Pajak Hotel - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.1.06.01 Debit Pajak Hotel - LO 20,000,000 Modul III - 4 20,000,000 20,000,000 DPPKA melakukan pemeriksaan pajak hotel. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak kurang bayar, DPPKA akan mengeluarakan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel mekar. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dengan jurnal: . Tanggal 15-Dec-14 Nomor Bukti SKKB/01 Kode Rekening 1.1.3.01.06 8.1.1.06.01 Uraian Piutang Pajak Hotel Debit Kredit 5,000,000 Pajak Hotel - LO 5,000,000 Namun apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, DPPKA akan mengeluarakan surat ketetapan lebih bayar atas pajak hotel mekar. berdasarkan hal tersebut dicatat pengurangan pendapatan LO dengan jurnal: Tanggal 15-Dec-14 Nomor Bukti SKLB/01 Kode Rekening 8.1.1.06.01 2.16.01.01 Uraian Pajak Hotel - LO Debit Kredit 5,000,000 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak 5,000,000 Alternatif Ketiga Alternatif ketiga pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO pada alternatif ini diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Ilustrasi: DPPKA Kota Jaya menerima pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Jun-14 2/TBP/2013 1.1.1.02.01 2.1.4.04.01 3.1.2.05.01 4.1.1.01.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Debit Kredit 12,000,000 Pendapatan diterima dimuka Estimasi Perubahan SAL PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA 12,000,000 12,000,000 12,000,000 Modul III - 5 Di akhir tahun, DPPKA Kota Jaya melakukan pengakuan pendapatan dengan menerbitkan bukti memorial. berdasarkan bukti tersebut dicatat pengakauan pendapatan LO dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-14 2/TBP/2013 2.1.4.04.01 8.1.1.01.01 Uraian Pendapatan diterima dimuka Debit Kredit 7,000,000 PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA 7,000,000 Alternatif Keempat Alternatif Keempat pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA pada alternatif ini diakui ketika diterima pemerintah daerah. sedangakn pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Ilustrasi: DPPKA Kota Jaya menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan, berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan diterima dimuka dan pendapatan LRA dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Jul-14 3/TBP/2013 1.1.1.02.01 2.1.4.04.01 3.1.2.05.01 4.1.1.09.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Debit Kredit 24,000,000 Pendapatan diterima dimuka Estimasi Perubahan SAL 24,000,000 24,000,000 Reklame Papan/Billboard- LRA 24,000,000 Pada akhir periode DPPKA melakukan pemeriksaan. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak kurang bayar, DPPKA akan mengeluarakan surat ketetapan kurang bayar atas pajak hotel mekar. berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Jul-15 2/SKKB/2015 2.1.4.04.01 8.1.1.09.01 1.1.3.01.09 8.1.1.09.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Pendapatan diterima dimuka Debit Kredit 24,000,000 Reklame Papan/Billboard- LO Piutang Pajak Reklame Reklame Papan/Billboard- LO 24,000,000 1,000,000 1,000,000 Modul III - 6 Namun apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pajak lebih bayar, DPPKA akan mengeluarakan surat ketetapan lebih bayar atas pajak hotel mekar. berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan pendapatan LO dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Jul-15 2/SKLB/2015 2.1.4.04.01 8.1.1.09.01 8.1.1.09.01 2.16.01.01 Uraian Pendapatan diterima dimuka Debit Kredit 24,000,000 Reklame Papan/Billboard- LO Reklame Papan/Billboard- LO 24,000,000 1,000,000 Utang Kelebihan Pembayaran Pajak 1,000,000 Alternatif Kelima Alternatif kelima pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. Ilustrasi: Dinas Kesehatan Kota Jaya menerima pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, berdasarkan hal tersebut dicatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 05-Sep-14 4/TBP/2014 1.1.1.02.01 8.1.2.01.01 3.1.2.05.01 4.1.2.01.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Debit Kredit 100,000 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO Estimasi Perubahan SAL 100,000 100,000 Reklame Papan/Billboard- LRA 100,000 Koreksi dan Pengembalian Koreksi atas kesalahan pencatatan pendapatan dan pengembalian pendapatan diatur dalam ketentuan sebagai berikut:  Pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Ilustrasi: BUD Kota Jaya mengembalikan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pada tahun ini kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan dalam pengiriman DAU oleh pemerintah pusat, berdasarkan hal tersebut dicatat koreksi dengan jurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 7 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 20-Nov-14 4/ND/2014 8.2.1.03.01 1.1.1.01.01 4.2.1.03.01 3.1.2.05.01  Uraian Dana Alokasi Umum - LO Debit Kredit 1,000,000,000 Kas di Kas Daerah Dana Alokasi Umum - LRA 1,000,000,000 1,000,000,000 Estimasi Perubahan SAL 1,000,000,000 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Ilustrasi: BUD Kota Jaya mengembalikan Pendapatan hibah yang diterima pada tahun ini kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan dalam pengiriman Pendapatan Hibah oleh pemerintah pusat, berdasarkan hal tersebut dicatat koreksi dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 15-Dec-14 5/ND/2014 Kode Rekening Uraian 8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 1.1.1.01.01  Kredit 200,000,000 Kas di Kas Daerah 4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA 3.1.2.05.01 Debit 200,000,000 200,000,000 Estimasi Perubahan SAL 200,000,000 Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatanLO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Ilustrasi: BUD Kota Jaya mengembalikan Pendapatan hibah yang diterima pada tahun lalu kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan dalam pengiriman Pendapatan Hibah oleh pemerintah pusat, berdasarkan hal tersebut dicatat koreksi dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 18-Jan-15 1/ND/2015 3.1.1.01.01 1.1.1.01.01 5.3.1.01.01 3.1.2.05.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Ekuitas Debit Kredit 200,000,000 Kas di Kas Daerah Belanja Tak Terduga Estimasi Perubahan SAL 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Modul III - 8 D. PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Berdasarkan penjelasan dalam bagian pengakuan diatas pencatatan pajak pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan 2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan retribusi yang dianggarkan pada SKPD tersebut. Pendapatan LO di SKPD diakui saat: 1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned. 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Pendapatan LRA di SKPD diakui pada saat: 1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau 2. Diterima oleh SKPD; atau 3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 1. Prosedur Pencatatan Pajak Alternatif 1 Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal: Piutang ……………. xxx Pendapatan Pajak …….– LO xxx Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapat dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan pajak -LRA dengan jurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Piutang Pajak Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Pajak …….– LRA xxx xxx xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 9 RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Namun, bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal: RK PPKD xxx Piutang Pajak Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak …….– LRA xxx Alternatif 2 Ketika bendahara penerimaan skpd menerima pembayaran dari pajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment), PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Pajak …….– LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak …….– LRA xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: Piutang Pajak xxx Pendapatan Pajak …….– LO xxx Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: Pendapatan Pajak …….– LO Utang kelebihan pembayaran pajak Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx Modul III - 10 Alternatif 3 Ketika bendahara penerimaan skpd menerima pembayaran dari pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pemdapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan diterima dimuka Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak ……. – LRA xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukti memorial untuk mengakui pendapatan LO, PPK SKPD menjurnal: Pendapatan diterima dimuka xxx Pendapatan Pajak ……. – LO xxx Alternatif 4 Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran dari pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pemdapatan diterima dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan diterima dimuka Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Pajak …….– LRA xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx Modul III - 11 Pada akhir periode akan dilakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: Pendapatan diterima dimuka xxx Pendapatan Pajak ……. – LO Piutang Pajak xxx xxx Pendapatan Pajak …….– LO xxx Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD menjurnal: Pendapatan diterima dimuka xxx Pendapatan Pajak ……. – LO Pendapatan Pajak …….– LO xxx xxx Utang kelebihan pembayaran pajak xxx 2. Prosedur Pencatatan Retribusi Alternatif 1 Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib retribusi. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan retribusi LO dengan menjurnal: Piutang ……………. xxx Pendapatan Retribusi…….– LO xxx Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mencatat pendapatan retribusi -LRA dengan jurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Piutang Retribusi Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Retribusi …….– LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 12 Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Alternatif 2 Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat jurnal : Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan Retribusi…….– LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Retribusi…….– LRA xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx Modul III - 13 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di SKPD: No. Transaksi 1 Penerbitan SK PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet Piutang ………. xxx Pendapatan …. - LO Kas di Bend Penerimaan 2 Penerimaan Pembayaran xxx xxx xxx Pendapatan …. - LRA Penyetoran Pendapatan RK PPKD 3 oleh SKPD ke Kas Daerah Kas di Bend Penerimaan Pendapatan langsung 4 disetor ke kas umum daerah RK PPKD No Entry No Entry xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL xxx RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx RK SKPD xxx xxx Pendapatan …. - LRA xxx Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPD Sentosa selama tahun 2014: 1. Pada tanggal 17 Januari 2014, terbit SKP Daerah yang menyatakan bahwa SKPD Sentosa Pemerintah Kota Suka Ria memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp 15.000.000. 2. Tanggal 20 Februari 2014, Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp. 3.500.000. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 2014. 3. Tanggal 5 Maret 2014, Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 5.000.000. Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama. 4. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp 500.000 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2014. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 2014. Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 Maret 2014. 5. Tanggal 31 Desember 2014, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp 7.500.000. Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPD Sentosa akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Kredit Modul III - 14 Tanggal 17-Jan-14 Nomor Bukti Kode Rekening SKPD 01/14 1.1.3.01.15 Uraian Piutang PBB 8.1.1.15.01 20-Feb-14 TBP 01/14 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 21-Feb-14 STS 01/14 3.1.3.01.01 Estimasi Perubahan SAL TBP 02/14 1.1.1.02.01 RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan STS 02/14 3.1.3.01.01 Estimasi Perubahan SAL SKPKB 01/14 1.1.1.03.06 TBP 03/14 Piutang Pajak Hotel 31-Dec-14 STS 03/14 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL BM 01/14 3.1.3.01.01 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Pendapatan PBB-LRA RK PPKD 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 8.1.2.01.05 E. 3,500,000 Pendapatan Pajak Hotel-LO 4.1.1.06.01 28-Mar-14 3,500,000 Kas di Bendahara Penerimaan 8.1.1.06.01 27-Mar-14 3,500,000 Pendapatan PBB-LRA RK PPKD 1.1.1.02.01 22-Mar-14 3,500,000 Piutang PBB 4.1.1.15.01 05-Mar-14 3,500,000 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.3.01.15 3.1.2.05.01 3,500,000 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 1.1.1.02.01 05-Mar-14 15,000,000 Pendapatan Pajak Hotel-LO 4.1.1.06.01 Kredit 15,000,000 PBB - LO 8.1.1.06.01 3.1.2.05.01 Debit Retibusi Yankes RSUD - LO 500,000 500,000 500,000 7,500,000 7,500,000 PROSEDUR AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD Jenis Pendapatan di PPKD meliputi: 1. Pendapatan PAD  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan  Lain-lain PAD yang sah 2. Pendapatan Transfer 3. Lain-lain Pendapatan yang sah 4. Pendapatan Non Operasional Pendapatan LO di PPKD diakui saat: 1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned. 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable). Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 15 Pendapatan LRA di PPKD diakui pada saat: 1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau 2. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. 1. Prosedur Pencatatan PAD PAD melalui Penetapan PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu pendapatan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Piutang Pendapatan xxx Pendapatan…..LO xxx Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah menyetor PAD melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah xxx Piutang Pendapatan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan…..LRA xxx PAD Tanpa Penetapan Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah Pendapatan…..LO xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan…..LRA xxx Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 16 PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah xxx Utang Jaminan xxx Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Utang Jaminan xxx Pendapatan Hasil Eksekusi – LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Hasil Eksekusi - LRA xxx 2. Prosedur Pencatatan Transfer Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketetapan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Piutang Pendapatan xxx Pendapatan Transfer ….- LO xxx Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah xxx Piutang Pendapatan Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Transfer…….– LRA xxx 3. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 17 Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Piutang Pendapatan xxx Pendapatan Hibah - LO xxx Selanjutnya, ketika pencairan hibah terjadi/hibah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah xxx Piutang Pendapatan Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Hibah– LRA xxx Pendapatan Non Operasional – Surplus Penjualan Aset Non Lancar Surplus Penjualan Aset Nonlancar dalam level PPKD berasal dari aktivitas pelepasan aset baik investasi, asset tetap atau lainnya. Surplus terjadi ketika harga jual dalam pelepasan asset lebih tinggi daripada nilai buku asset tersebut. Berdasarkan transaksi ini Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat jurnal. Kas di Kas Daerah xxx Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx Aset non lancar xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan xxx Pendapatan Non Operasional – Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang timbul karena harga perolehan kembali (nilai yang harus dibayar) lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat (carrying value) dari kewajiban tersebut. Berdasarkan transaksi ini Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat jurnal. Kewajiban xxx Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx Modul III - 18 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan pendapatan di PPKD: No. Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet 1 penetapan pendapatan No Entry 2 penerimaan pendapatan No Entry 3 pendapatan tanpa penetapan No Entry Kredit PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Piutang ………. xxx Pendapatan …. - LO Kas di Kas Daerah xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan …. - LRA Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan …. - LO Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan …. - LRA Kredit Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait pendapatan yang terjadi di PPKD selama tahun 2014: 1. Tanggal 17 Mei 2014, diterima surat dari Kementerian Sosial yang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana darurat sebesar Rp. 500.000.000 untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi seminggu sebelumnya. 2. Tanggal 1 Juni 2014, diterima Nota Kredit yang menyatakan adanya transfer dari Kementerian Sosial sebesar Rp.500.000.000. 3. Tanggal 5 November 2014 dikeluarkan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi yang menyatakan bahwa pegawai XYZ akan menyelesaikan TGR sebesar Rp. 50.400.000 melalui angsuran selama 2 tahun. 4. Tanggal 5 Desember 2014 diterima pembayaran angsuran TGR yang pertama sebesar Rp.2.100.000. 5. Tanggal 31 Desember 2014, diketahui terdapat sejumlah dana DAU yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.750.000.000. Atas jumlah yang belum ditransfer ini, Pemerintah Pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun 2014. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 19 xxx xxx xxx xxx xxx No. Tanggal 1 17-May-14 Nomor Bukti Kode Rekening 1.1.3.08.02 Piutang Dana Darurat 8.3.2.01.01 2 01-Jun-14 Uraian NK 115/14 3 5 31-Dec-14 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 500,000,000 500,000,000 50,400,000 50,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 TGR thd PNS bukan Bendahara-LRA 1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokasi Umum 8.2.1.03.01 500,000,000 TGR thd PNS bukan Bendahara 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.05.02 500,000,000 TGR thd PNS bukan Bendahara-LO 05-Dec-14 TBP 107/14 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.5.2.02.02 500,000,000 Pendapatan Dana Darurat-LRA 05-Nov-14 SK TGR 01/14 1.5.2.02.02 TGR thd PNS bukan Bendahara 8.1.4.05.02 4 500,000,000 Piutang Dana Darurat 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.3.2.01.01 Kredit Pendapatan Dana Darurat - LO 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.08.02 Debit Dana Alokasi Umum-LO 2,100,000 1,750,000,000 1,750,000,000 Modul III - 20 F. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Pendapatan LO disajikan disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 No URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 20X1 20X0 (Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 2 3 xxx xxx xxx 4 xxx xxx xxx 5 xxx xxx xxx 6 xxx xxx xxx 7 xxx xxx xxx 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx 13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx 14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx 19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya xxx xxx xxx 21 Jumlah Pendapatan Transfer xxx xxx xxx 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx 25 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx 26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah xxx xxx xxx 27 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx 28 29 BEBAN 30 BEBAN OPERASI 31 Beban Pegawai xxx xxx xxx 32 Beban Barang Jasa xxx xxx xxx 33 Beban Bunga xxx xxx xxx 34 Beban Subsisdi xxx xxx xxx 35 Beban Hibah xxx xxx xxx PEMERINTAH PROVINSI 36 Beban Bantuan Sosial xxx xxx xxx LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 37 Beban Penyusutan xxx xxx xxx UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 38 Beban Lain-lain xxx xxx xxx 39 Jumlah Beban Operasi xxx xxx xxx (Dalam Rupiah) 40 Anggaran Realisasi 41 BEBAN TRANSFER NO. URAIAN (%) 20X1 20X1 42 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx 43 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx 1 PENDAPATAN 2 ASLI DAERAH 44 PENDAPATAN Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya xxx xxx xxx 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx 45 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa xxx xxx xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx 46 Beban Transfer Keuangan Lainnya xxx xxx xxx 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx 47 Jumlah Beban Transfer xxx xxx xxx 6 Lain-lain PAD yang Sah xxx xxx xxx 48 JUMLAH BEBAN xxx xxx xxx 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah xxx xxx xxx 49 8 50 PENDAPATAN TRANSFER JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI xxx xxx xxx 9 51 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx 52 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 12 Dana BagiNON Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx 53 SURPLUS OPERASIONAL 13 Dana Alokasi UmumAset Non Lancar xxxxxx xxx xxx 54 Surplus Penjualan xxx xxx 14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx 55 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx xxx 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan xxx xxx xxx 56 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx 16 57 Jumlah Surplus Non Operasional xxx xxx xxx 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 58 18 Dana Otonomi Khusus xxx xxx xxx 59 DEFISIT NON OPERASIONAL 19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx 20 Jumlah Pendapatan xxxxxx xxx xxx 60 Defisit Penjualan Aset Non Transfer Lancar Lainnya xxx xxx 21 Total Pendapatan Transfer xxxxxx xxx xxx 61 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang xxx xxx 22 62 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxx xxx xxx 23 SAH 63 LAIN-LAIN PENDAPATAN Jumlah DefisitYANG Non Operasional xxx xxx xxx 24 Pendapatan Hibah xxx xxx xxx 64 JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL xxx xxx xxx 25 Pendapatan Dana Darurat xxx xxx xxx 65 26 Pendapatan Lainnya xxx xxx xxx 66 SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA xxx xxx xxx 27 Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah xxx xxx xxx 67 28 JUMLAH PENDAPATAN xxx xxx xxx 68 POS LUAR BIASA 29 BELANJA 30 BELANJA OPERASI 69 PENDAPATAN LUAR BIASA III 31 Belanja Pegawai xxxxxx xxxModul xxx xxx 70 Pendapatan Luar Biasa xxx Modul Akuntansi Pemerintah 32 BelanjaJumlah BarangPendapatanDaerah xxxxxx xxx xxx 71 Luar Biasa xxx xxx 33 Bunga xxx xxx xxx 72 34 Subsidi xxx xxx xxx 73 BEBAN LUAR BIASA 35 Hibah xxx xxx xxx 74 BebanSosial Luar Biasa xxx xxx 36 Bantuan xxxxxx xxx xxx 75 Jumlah Belanja Beban Luar Biasa xxx xxx 37 Jumlah Operasi xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Pendapatan LRA disajikan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam xxx BAS. xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 21 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx BAB 10 AKUNTANSI KEWAJIBAN A. DEFINISI Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. B. KLASIFIKASI Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual No. 09 tentang Kewajiban antara lain: 1) Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. 2) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika: a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 131 Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut: Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitangan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Lainnya C. PENGAKUAN Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari: 1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK. 2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions) Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events) Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah 4) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledge events) Dalam kejadian yang diakui pemerintah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 132 D. PENGUKURAN Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, makan dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek. 1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga Ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. 2) Pengukuran Utang Bunga Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 3) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode harus dicatat sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. 4) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 5) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu: 1) Utang yang tidak diperjualbelikan Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank 2) Utang yang diperjualbelikan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 133 Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. E. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat jurnal: Beban.... xxx Utang Belanja xxx Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD mencatat “Aset Tetap” di debit dan “Utang Belanja” di kredit dengan jurnal: Aset Tetap xxx Utang Belanja xxx Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” (untuk kasus belanja menggunakan UP) atau “RK PPKD” (untuk kasus belanja dengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal: Utang Belanja Kas di Bendahara Pengeluaran xxx xxx atau Utang Belanja RK PPKD xxx xxx Ilustrasi: Pada tanggal 9 April 2013, SKPD N menerima ATK dari supplier senilai Rp 5.000.000, tapi barangtersebut belum dibayar. Pada tanggal 11 April 2013, SKPD N membayar belanja ATK tersebut kepada supplier menggunakan uang UP. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 134 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 09-Apr-13 9/BA/IV/2013 9.1.2.01.01 Uraian Beban ATK 2.1.5.02.09 11-Apr-13 9/KK/IV/2013 2.1.5.02.09 Kredit 5.000.000 Utang Belanja ATK 5.000.000 Utang Belanja ATK 1.1.1.03.01 5.1.2.01.01 Debit 5.000.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.000.000 Belanja ATK 3.1.2.05.01 5.000.000 Estimasi Perubahan SAL 5.000.000 Pada tanggal 19 April 2013, SKPD N menerima 5 unit personal komputer dari vendor senilai Rp 25.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 25 April 2013. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 19-Apr-13 10/BA/IV/2013 1.3.2.16.02 2.1.5.03.02 25-Apr-13 30/KK/IV/2013 2.1.5.03.02 3.1.3.01.01 5.2.2.16.04 3.1.2.05.01 Uraian Debit Personal Komputer Kredit 25.000.000 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 25.000.000 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 25.000.000 RK PPKD 25.000.000 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 25.000.000 Estimasi Perubahan SAL 25.000.000 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan kewajiban di SKPD: No. Transaksi 1 Saat barang/jasa diterima Beban PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Beban ... Debet Aset Tetap - ... xxx xxx Utang Belanja ... 2 Saat pembayaran utang belanja UP/GU/TU Utang Belanja ... xxx xxx Kas di Bendahara Pengeluaran LS Utang Belanja RK PPKD Kredit xxx Utang Belanja ... Aset Tetap PENCATATAN OLEH PPKD xxx xxx xxx Uraian Debet No Entry No Entry No Entry No Entry Contoh Soal: 1. Pada tanggal 21 Maret 2013, SKPD N menerima 100 eksemplar peraturan daerah dari percetakan senilai Rp 10.000.000, tapi barang tersebut belum dibayar. Pada tanggal 25 Maret 2013, SKPD N membayar belanja cetak tersebut kepada supplier menggunakan uang UP. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 135 Kredit 2. Pada tanggal 1 April 2013, SKPD N menerima 2 unit sepeda motor dari vendor senilai Rp 25.000.000. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS barang setelah SP2D keluar, yaitu pada tanggal 7 April 2013. Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD dengan jurnal sebagai berikut: No. Tanggal Nomor Bukti 1 21-Mar-13 9/BA/III/13 Kode Rekening 15/KK/III/13 Debit 9.1.2.06.01 Beban Cetak 2.1.5.02.10 25-Mar-13 Uraian 5,000,000 Utang Belanja Cetak 5,000,000 2.1.5.02.10 Utang Belanja Cetak 1.1.1.03.01 5,000,000 Kas di Bendahara Pengeluaran 5,000,000 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 3.1.2.05.01 2 1-Apr-13 3/BA/IV/13 7-Apr-13 25,000,000 25,000,000 25,000,000 RK PPKD 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaranan Dinas Bermotor Perorangan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL F. 5,000,000 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 10/KK/IV/2013 2.1.5.03.02 Utang Belanja Peralatan dan Mesin 3.1.3.01.01 5,000,000 Estimasi Perubahan SAL 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.1.5.03.02 Kredit 25,000,000 25,000,000 25,000,000 PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD 1. Akuntansi Kewajiban PPKD a) Penerimaan Utang Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal: Kas di Kas Daerah xxx Kewajiban Jangka Panjang ..... Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 136 b) Pembayaran Kewajiban Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran kewajiban, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: Kewajiban Jangka Panjang..... xxx Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx c) Reklasifikasi Utang Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan mencatat “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit dengan jurnal: Kewajiban Jangka Panjang xxx Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx 2. Akuntansi Pembiayaan PPKD a) Penerimaan Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan akuntasi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis. Atas transaksi ini Fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal: Kas di Kas Daerah xxx Kewajiban Jangka Panjang Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 137 b) Pengeluaran Pembiayaan Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga keuangan pada “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit dengan jurnal: Kewajiban Jangka Panjang xxx Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Ilustrasi: Penerimaan Pembiayaan Pada tanggal 3 Mei 2013, Pemerintah Kota Sentosa menerima pinjaman dari Bank ABC senilai Rp 300.000.000 dengan tingkat bunga 12% yang dibayar tiap tanggal 3 Mei dan jatuh tempo pada 3 Mei 2018. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 03-Mei-13 3/KM/V/2013 1.1.1.01.01 2.2.1.01.03 3.1.2.05.01 7.1.4.01.03 Uraian Kas di Kas Daerah Debit Kredit 25.000.000 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank ABC Estimasi Perubahan SAL 25.000.000 25.000.000 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank ABC 25.000.000 Pembayaran Bunga Kewajiban Pada tanggal 5 Oktober 2013, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman Pemerintah Kota Sentosa kepada Bank XYZ sebesar Rp 12.000.000. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 05-Okt-13 5/KK/X/2013 9.1.3.01.03 1.1.1.01.01 5.1.3.01.03 3.1.2.05.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Lembaga Keuangan Bank Debit 25.000.000 Kas di Kas Daerah Bunga Utang Pinjaman kpd Lembaga Keuangan Bank Estimasi Perubahan SAL Kredit 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Modul III - 138 Pelunasan Kewajiban Pemerintah Kota Sentosa melunasi pinjamannya kepada Pemda lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp 150.000.000. Untuk pelunasan kewajiban jangka panjang ini, diterbitkan SP2D LS pada tanggal 1 November 2013. Tanggal Nomor Bukti 1-Nov-13 4/KK/XI/2013 Kode Rekening Uraian Debit 2.2.1.05.01 Utang Pemerintah Daerah Lainnya 1.1.1.01.01 Kredit 150,000,000 Kas di Kas Daerah 150,000,000 7.2.3.06.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pemerintah Kabupaten/Kota 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 150,000,000 150,000,000 Reklasifikasi Kewajiban Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Kota Sentosa melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank PQR atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp 50.000.000 Tanggal Nomor Bukti 1-Nov-13 4/KK/XI/2013 Kode Rekening Uraian Debit 2.2.1.01.02 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank PQR 2.1.3.01.02 Kredit 150,000,000 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank PQR 150,000,000 Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatatat transaksi-transaksi terkait kewajiban PPKD: No. Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD Uraian 1 Debet PENCATATAN OLEH PPKD Kredit Uraian Debet Kas di Kas Daerah Saat penerimaan pembiayaan No Entry xxx Kewajiban Jangka Panjang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiyaan 2 xxx Beban Bunga Saat pembayaran bunga kewajiban No Entry xxx Kas di Kas Daerah xxx Bunga Utang xxx Estimasi Perubahan SAL 3 xxx Kewajiban Jangka Panjang Saat pelunasan kewajiban No Entry xxx Kas di Kas Daerah xxx Pengeluaran Pembiayaan xxx Estimasi Perubahan SAL 4 Saat reklasifikasi No Entry Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit xxx Kewajiban Jangka Panjang xxx Bagian Lancar Kewajiban Jk. Panjang Modul III - 139 xxx Contoh Soal: Penerimaan Kewajiban 1. Pada tanggal 7 Januari 2013, Pemerintah Kota Suka Ria menerima pinjaman dari Bank Central senilai Rp. 250.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12%, yang dibayarkan setiap tanggal 7 Januari. Pinjaman ini jatuh tempo pada 7 Januari 2018. 2. Pada tanggal 28 Februari 2013, Pemerintah Kota Suka Ria menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 100.000.000 dengan tingkat bunga 10% dan jatuh tempo dalam 3 tahun. Bunga dibayar per tahun setiap tanggal 1 Maret. 3. Pada tanggal 31 Maret 2013, Pemerintah Kota Suka Ria menerima pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank senilai Rp 150.000.000 dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan setahun dua kali setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April. Pinjaman ini jatuh tempo dalam lima tahun mendatang. Pembayaran Bunga Kewajiban 4. Pada tanggal 1 Oktober 2013, terbit SP2D LS untuk membayar bunga atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Non Bank. Pelunasan Kewajiban 5. Pemerintah Suka Ria melunasi pinjamannya kepada Pemerintah Daerah lain yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 75.000.000. SP2D LS untuk pelunasan kewajiban jangka panjang ini terbit pada tanggal 10 November 2013. Reklasifikasi Kewajiban 6. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Daerah Suka Ria melakukan reklasifikasi bagian lancar hutang jangka panjang kepada Bank PQR atas hutang yang akan jatuh tempo senilai Rp 50.000.000. Penyesuaian Bunga 7. Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah Suka Ria mencatat penyesuaian beban bunga atas pinjaman dari Bank Central, Pemerintah pusat, serta dari lembaga keuangan non Bank. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 140 No. Tanggal Nomor Bukti 1 07-Jan-13 5/KM/I/13 Kode Rekening Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.2.1.01.01 2 28-Feb-13 21/KM/II/13 2.2.1.04.01 3 4 01-Okt-13 89/KK/X/13 3.1.2.05.01 10-Nop-13 91/KK/XI/13 6 7 31-Des-13 31-Des-13 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 8.333.333 Utang Bunga kpd Pemerintah Pusat 9.1.3.01.04 Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB 2.1.2.04.02 150.000.000 Utang Bunga kpd Bank 9.1.3.01.01 Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Pemerintah Pusat 2.1.2.01.01 150.000.000 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - Bank PQR 31-Des-13 72/BM/XII/13 9.1.3.01.03 Beban Bunga Utang Pinjaman kpd Bank 2.1.2.04.01 150.000.000 Estimasi Perubahan SAL 31-Des-13 65/BM/XII/13 2.2.1.01.01 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 2.1.3.01.03 150.000.000 Kas di Kas Daerah 7.2.3.06.01 Pembayaran Pokok Pinjaman kpd Pmerintah Kab/Kota 3.1.2.05.01 100.000.000 Estimasi Perubahan SAL 2.2.1.05.01 Utang Pemerintah Daerah Lainnya 1.1.1.01.01 100.000.000 Kas di Kas Daerah 5.1.3.01.04 Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB 5 100.000.000 Pinjaman Dalam Negeri dari LKBB 9.1.3.01.04 Beban Bunga Utang Pinjaman kpd LKBB 1.1.1.01.01 100.000.000 Utang dari LKBB 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.4.02.01 250.000.000 Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat 31-Mar-13 35/KM/III/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 2.2.1.02.01 250.000.000 Utang Pemerintah Pusat 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.4.04.01 250.000.000 Pinjaman Dalam Negeri dari Bank Central 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah Kredit 250.000.000 Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.4.01.01 Debit 8.333.333 4.500.000 Utang Bunga kpd LKBB Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 4.500.000 Modul III - 141 G. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan di sisi pasiwa bagian Kewajiban. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65) KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Selain itu, dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 142 5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi: a) Pengurangan pinjaman; b) Modifikasi persyaratan utang; c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman; d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman; e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan. 6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. 7) Biaya pinjaman: a) Perlakuan biaya pinjaman; b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 143 BAB 11 KOREKSI KESALAHAN A. DEFINISI Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. B. KLASIFIKASI Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis: 1. Kesalahan tidak berulang Kesalahan tidak berulang merupakan adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis: a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada proses sebelumnya 2. Kesalahan berulang Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 144 C. PERLAKUAN 1. Kesalahan tidak berulang a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban. b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda. Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Misal, Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Lain-lain – LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Lain-lain – LRA xxx Sedangkan apabila laporan keuangan sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Misal, untuk pengembalian pendapatan: Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Lain-lain – LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Surplus/Defisit LRA xxx Untuk pengembalian beban: Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Lain-lain – LO Estimasi Perubahan SAL Surplus/Defisit LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 145 2. Kesalahan berulang Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Misal, Pendapatan LO xxx RK PPKD Pendapatan LRA Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 146 BAB 12 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN A. PENDAHULUAN Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office) seperti dalam sistem akuntansi swasta. SKPD diibaratkan sebagai kantor cabang, sedangkan PPKD diibaratkan sebagai kantor pusat yang akan melakukan proses konsolidasi. Meskipun laporan konsolidasi adalah gabungan dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi dan entitas pelaporan, namun dalam proses pembuatannya sejatinya yang digabung bukanlah laporan keuangannya, melainkan neraca saldo setelah penyesuaian dari masing-masing entitas. Jadi, dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah neraca saldo dari semua entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang ada dalam satu pemerintah daerah. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2 tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 147 B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan yang dihasilkan secara manual. Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi ini adalah mengisi neraca saldo setelah penyesuaian dari masing-masing SKPD dan PPKD, membuat jurnal eliminasi serta membuat neraca saldo pemerintah daerah setelah eliminasi. Jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghapus akun-akun transitoris yang berasal dari transaksi keuangan internal antara SKPD dan PPKD. Karena merupakan transaksi internal, maka akun ini tidak perlu dimunculkan dalam laporan keuangan. Pada SKPD, transaksi internal dengan PPKD dicatat dalam akun jembatan yang bernama RK PPKD. Sedangkan PPKD akan mencatat transaksi keuangan yang terjadi dengan SKPD ke dalam akun jembatan yang bernama RK SKPD. Salah satu contoh transaksi internal antara SKPD dan PPKD adalah transaksi pemberian UP (Uang Persediaan). Ketika PPKD memberikan UP ke SKPD, kedua pihak akan mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 148 PPKD RK SKPD Kas di Kas Daerah xxx SKPD Kas di Bendahara Pengeluaran xxx RK PPKD xxx xxx Untuk mengeliminasi transaksi internal ini, kedua akun transitoris tersebut dihapus dengan mancatat “RK-PPKD” di debet dan “RK-SKPD” di kredit. Sehingga jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut: RK-PPKD RK-SKPD xxx xxx Setelah neraca saldo dari masing-masing SKPD dan PPKD telah kita isi dan jurnal eliminasi telah kita buat, selanjutnya kita mengisi kolom neraca saldo pemda dengan cara menjumlahkan saldo tiap akun dari masing-masing neraca saldo SKPD dan PPKD. Kertas kerja konsolidasi setidaknya mempunyai informasi minimal seperti yang tertera dalam format berikut ini: C. TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Setelah neraca saldo pemerintah daerah tersusun dari hasil konsolidasi, langkah selanjutnya adalah membuat laporan keuangan konsolidasi. Terdapat 7 Laporan Keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 149 c) Neraca; d) Laporan Operasional (LO); e) Laporan Arus Kas (LAK); f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing laporan keuangan tersebut. C.1 Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA dapat langsung dihasilkan dari neraca saldo konsolidasi yaitu dengan mengambil data akunakun kode rekening 4 (Pendapatan – LRA), 5 (Belanja), 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada neraca saldo pemda yang telah kita gabungkan di kertas kerja. Hal penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam proses penyusunan LRA ini adalah membuat jurnal penutupan – LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akunakun LRA (Pendapatan – LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan) menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 150 Pendapatan-LRA xxx Penerimaan Pembiayaan –LRA Apropriasi Belanja xxx xxx Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Belanja Pengeluaran Pembiayaan –LRA Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx xxx Setelah jurnal penutupan dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan LRA. Pada neraca saldo setelah penutupan LRA ini, akun-akun LRA atau akun-akun berkode rekening 4, 5, 6 dan 7 sudah bersaldo 0 (nol). C.2 Penyusunan Laporan Operasional Sama halnya dengan LRA, Laporan Operasional (LO) juga dapat langsung dihasilkan dari neraca saldo konsolidasi yaitu dengan mengambil data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan – LO) dan 9 (Beban). Pada proses penyusunan LO, kita juga perlu membuat jurnal penutupan – LO. Prinsip penutupan ini juga untuk membuat nilai akun-akun LO (Pendapatan – LO dan Beban) menjadi 0 (nol). Berikut contoh jurnal penutup LO. Pendapatan-LO Surplus/Defisit...-LO xxx Beban xxx xxx Setelah jurnal penutupan dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan LO. C.3 Penyusunan Neraca Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari neraca saldo konsolidasi adalah Neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun-akun kode rekening 1 (Aset), 2 (Kewajiban) dan 3 (Ekuitas) yang juga mencakup Surplus/Defisit LO yang terdapat pada Laporan Operasional. Bersamaan dengan pembuatan neraca, dibuat juga jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus/Defisit–LO ke akun Ekuitas. Berikut ini contoh jurnal penutup akhir. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 151 Surplus/Defisit-LO xxx Ekuitas xxx Setelah jurnal penutup akhir dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir ini akan menjadi neraca awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya. C.4 Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode berjalan dan tahuntahun sebelumnya. Berbeda dengan tiga laporan keuangan sebelumnya yang dapat langsung disusun dari neraca saldo, Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi SiLPA tahun berjalan yang ada di LRA. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 C.5 URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 20X1 XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX 20X0 XXX (XXX) XXX XXX XXX XXX XXX XXX Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari surplus/defisit Laporan Operasional. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 152 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 C.6 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR 20X1 20X0 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Membuat Laporan Arus Kas Laporan arus kas menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar yang terjadi pada pemerintah daerah. Semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. C.7 Membuat Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:  Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;  Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;  Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;  Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;  Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka  laporan keuangan; Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 153  Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENDAHULUAN Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1 Ekonomi makro 2.2 Kebijakan keuangan 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Kebijakan akuntansi 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah 5.1.1 Pendapatan – LRA 5.1.2 Belanja 5.1.3 Transfer 5.1.4 Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 154 5.2 5.1.5 Pendapatan – LO 5.1.6 Beban 5.1.7 Aset 5.1.8 Kewajiban 5.1.9 Ekuitas Dana Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah Bab VII Penutup Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 155 BAB 2 AKUNTANSI BEBAN A. DEFINISI Beban di lingkungan akuntansi komersil dapat didefiniskan sebagai arus keluar dari aset atau segala bentuk penggunaan aset yang terjadi selama periode tertentu yang berasal dari produksi barang, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang terjadi dalam kegiatan operasional entitas. Belanja menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 didefinisikan sebagai jumlah, yang diukur dalam uang, dari kas yang dikeluarkan atau properti lain yang ditransfer, modal saham yang dikeluarkan, jasa yang diberikan, atau kewajiban yang terjadi dalam hubungannya dengan barang atau jasa yang telah atau akan diterima. Dalam PP 71 tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu: No 1 2 3 Beban Belanja Diukur dan diakui dengan basis Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual akuntansi kas Merupakan unsur pembentuk Merupakan unsur pembentuk Laporan Laporan Operasional (LO) Realisasi Anggaran (LRA) Berada dalam kode rekening atau Berada dalam kode rekening atau Bagan Akun Standar (BAS) nomer 9 Bagan Akun Standar (BAS) nomer 5 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 22 B. KLASIFIKASI Berdasarkan PSAP 02 tentang LRA dalam PP 71 tahun 2010, belanja dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. Klasifikasi berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah pusat, belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi dibawahnya. sekretariat daerah Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifkasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi berdasarkan fungsi adalah belanja pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama dan pendidikan. Sedangkan, berdasarkan PSAP 12 tentang LO, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP 02 PP 71/2010 dan kewenangan atas belanja tersebut: BELANJA KEWENANGAN Belanja Operasi Belanja Pegawai SKPD Belanja Barang SKPD Bunga PPKD Subsidi PPKD Hibah PPKD Bantuan Sosial PPKD Belanja Modal Belanja Tanah SKPD Belanja Peralatan dan Mesin SKPD Belanja Gedung dan Bangunan SKPD Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan SKPD Belanja Aset Tetap Lainnya SKPD Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 23 Belanja Aset Lainnya SKPD Belanja Tak Terduga Belanja Tak Terduga PPKD Sedangkan, berdasarkan PSAP 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP 12 PP 71/2010 dan kewenangan atas beban tersebut: BEBAN KEWENANGAN Beban Operasi – LO Beban Pegawai SKPD Beban Barang dan Jasa SKPD Beban Bunga PPKD Beban Subsidi PPKD Beban Hibah PPKD Beban Bantuan Sosial PPKD Beban Penyusutan dan Amortisasi SKPD Beban Penyisihan Piutang SKPD Beban Lain-Lain SKPD Beban Transfer Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah PPKD Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan ke PPKD Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa PPKD Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya PPKD Beban Transfer Dana Otonomi Khusus PPKD Defisit Non Operasional PPKD Beban Luar Biasa PPKD C. PENGAKUAN Dalam terminologi akuntansi komersil, belanja atau bisa disebut juga sebagai beban (expense) memiliki pengertian yang berbeda dengan biaya (cost). Biaya adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset. Sedangkan beban (expense) adalah biaya yang sudah terjadi (expired). Tidak semua biaya dapat langsung dibebankan apabila biaya tersebut memiliki periode lebih dari satu tahun. Sebagai contoh adalah pembelian pesawat oleh perusahaan penerbangan senilai Rp. 20 milyar. Pembelian pesawat Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 24 tersebut dapat diartikan sebagai biaya. Dikarenakan pesawat ini akan digunakan selama 10 tahun, maka biaya tersebut akan selesai dalam masa 10 tahun. Biaya yang expired per tahun selama 10 tahun tersebut adalah beban (diwujudkan dalam bentuk beban depresiasi). Karena itulah dalam akuntansi sektor swasta dikenal konsep yang bernama Penandingan biaya dengan pendapatan (matching cost against revenue) Selain itu, belanja juga harus diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran. Contoh dari pengakuan ini adalah pembayaran telepon. Pada akhir bulan, entitas harus mengakui adanya belanja telepon selama bulan yang bersangkutan. Walaupun pembayaran untuk penggunaan telepon tersebut akan dilakukan di bulan berikutnya. Pembahasan diatas diterapkan dalam lingkungan akuntansi yang menggunakan basis akrual, yakni sebagaimana yang akan diterapkan di Indonesia berdasarkan PP 71 tahun 2010. Menurut PSAP 12 tentang LO dalam PP 71 tahun 2010, beban diakui saat aset: a. Timbulnya kewajiban b. Terjadinya konsumsi aset c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. D. PROSEDUR BEBAN DI SKPD Beban di SKPD meliputi: 1. Beban Pegawai 2. Beban Barang dan Jasa Beban Pegawai Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 25 Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui saat diterbitkan SP2D LS atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. (jika terdapat dokumen yang memadai). Berdasarkan SP2D LG Gaji dan Tunjangan, PPK-SKPD akan menjurnal: Beban Gaji …… xxx RK PPKD Belanja Gaji …… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Belanja gaji tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: Beban Pegawai …… xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Pegawai …… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Beban Barang dan Jasa Pembayaran atas beban barang dan jasa dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS. Beban barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme LS diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Berdasarkan bukti penerimaan tersebut, PPK-SKPD menjurnal: Beban Barang dan Jasa …….. xxx Utang Belanja Barang dan Jasa ……. xxx Ketika SP2D LS untuk pembayaran beban barang dan jasa tersebut terbit, PPK-SKPD menjurnal: Utang Belanja Barang dan Jasa ……. xxx RK PPKD Belanja Barang dan Jasa ……. Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 26 Beban barang dan jasa yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti belanja) telah disahkan pengguna anggaran. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: Beban Barang dan Jasa …… xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa …… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Potongan Pajak Dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak, sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah neto (setelah dikurangi potongan pajak). Namun demikian, PPK-SKPD tetap mencatan beban dan belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD kemudian mencatat potongan tersebut sebagai utang dengan jurnal sebagai berikut: Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Utang PFK …… xxx Ketika Bendahara Pengeluaran SKPD menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kantor Pelayanan dan Kas Negara (KPKN), PPK-SKPD menjurnal: Utang PFK …… xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Pengembalian Beban Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi kas, PPK-SKPD melakukan pencatatan dengan menjurnal: Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Beban ……… Estimasi Perubahan SAL Belanja ……… xxx xxx xxx Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan terbit). Pada kasus seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang atau tidak berulang.  Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang (recurring), PPKSKPD menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 27 RK PPKD xxx Beban ……… xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Belanja ………  xxx Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang (non-recurring), PPKSKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan menjurnal: Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Lain-lain – LO xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Lain-lain – LRA xxx Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan beban di SKPD: No. PENCATATAN OLEH SKPD Transaksi Uraian Beban .... 1 RK PPKD Pengakuan beban melalui metode LS Belanja .... Debet 2 Kas di Bendahara Pengeluaran Pengakuan beban melalui metode UP/GU/TU Belanja .... 3 Pengakuan Beban (uang belum keluar/dengan utang) xxx 4 RK PPKD Pembayaran utang beban (dengan metode LS) Belanja .... Utang beban .... 5 Estimasi Perubahan SAL Kas di Kas Daerah xxx xxx No Entry xxx xxx xxx No Entry xxx xxx RK SKPD xxx xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx No Entry xxx Contoh Soal: 1. Pada tanggal 1 Februari 2013, BUD menerbitkan SP2D LS Gaji sebesar Rp 150.000.000 dengan rincian Gaji Pokok sebesar Rp 100.000.000 dan Tunjangan Keluarga sebesar Rp 50.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit xxx xxx Estimasi Perubahan SAL Kas di Bendahara Pengeluaran Pembayaran utang beban (dengan metode UP/GU/TU) Belanja .... Debet xxx Utang beban .... Utang beban .... Uraian RK SKPD xxx Estimasi Perubahan SAL Beban .... Kredit xxx Estimasi Perubahan SAL Beban .... PENCATATAN OLEH PPKD Modul III - 28 2. Pada tanggal 20 Maret 2013, SKPD membayar pembelian makanan dan minuman rapat dengan uang UP sebesar Rp 2.000.000 3. Pada tanggal 1 Juli 2013, SKPD membeli ATK senilai Rp 850.000.000 kepada supplier namun belum dilakukan pembayaran 4. Pada tanggal 10 Juli 2013, supplier ATK mengirimkan tagihan atas pembelian pada tanggal 1 Juli 2013 dan SKPD membayar Rp 850.000.000 dengan menggunakan uang UP 5. Pada tanggal 3 September 2013, BUD menerbitkan SP2D LS Barang untuk pembelian seperangkat komputer senilai Rp 120.000.000 Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Feb-13 SP2D 01/13 20-Mar-13 SP2D 02/13 01-Jul-13 10-Jul-13 TBB 01/13 SP2D 03/13 03-Sep-13 SP2D 04/13 9.1.1.01.01 9.1.1.01.02 3.1.3.01.01 5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 3.1.2.05.01 9.1.2.11.02 1.1.3.01.01 5.1.2.11.02 3.1.2.05.01 9.1.2.01.01 2.1.5.02.06 2.1.5.02.06 9.1.2.01.01 5.1.2.01.01 1.1.3.01.01 1.3.2.16.01 3.1.3.01.01 5.2.2.16.01 3.1.2.05.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Debit Kredit Beban Gaji Pokok Beban Tunjangan Keluarga RK PPKD Belanja Gaji Pokok Belanja Tunjangan Keluarga Estimasi Perubahan SAL Beban makan dan minum rapat Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja makan dan minum rapat Estimasi Perubahan SAL Beban Alat Tulis Kantor Utang Belanja ATK Utang Belanja ATK Beban Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran Komputer RK PPKD Belanja modal pengadaan komputer Estimasi Perubahan SAL 100.000.000 50.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 150.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Modul III - 29 E. PROSEDUR BEBAN DI PPKD Beban di PPKD meliputi: 1. Beban Bunga 2. Beban Subsidi 3. Beban Hibah 4. Beban Bantuan Sosial 5. Beban Transfer Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Beban Bunga …… xxx Utang Bunga xxx Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran bunga, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Utang Bunga xxx Kas di Kas Daerah Belanja Bunga …… Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 30 Berdasarkan surat ketetapan tentang subsidi yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk membuat jurnal: Beban Subsidi …… xxx Utang Belanja Subsidi ……. xxx Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut. Berdasarkan SP2D LS PPKD untuk pembayaran belanja subsidi tersebut Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Utang Belanja Subsidi…….. xxx Kas di Kas Daerah Belanja Subsidi …… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Beban Hibah Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Berdasarkan NPHD, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian mencatat pengakuan beban hibah dengan jurnal: Beban Hibah …… xxx Utang Belanja Hibah ……. xxx Berdasarkan SP2D pembayaran hibah, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Utang Belanja Hibah ………. xxx Kas di Kas Daerah Belanja Hibah …… Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 31 Berdasarkan SP2D LS untuk pembayaran belanja BanSos, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Beban Bantuan Sosial …… xxx Kas di Kas Daerah Belanja Bantuan Sosial …… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Apabila pengakuan beban transfer dilakukan pada saat SP2D terbit, maka jurnal yang dibuat oleh Fungsi Akuntansi PPKD adalah: Beban Transfer …… xxx Kas di Kas Daerah Transfer …….… xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban, dengan jurnal: Beban Transfer …… xxx Utang Transfer ……… xxx Jika pengakuan beban transfer dilakukan pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah, maka berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Beban Transfer …… xxx Utang Transfer ……… xxx Ketika SP2D LS untuk pembayaran beban transfer telah terbit, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Utang Transfer …… xxx Kas di Kas Daerah Transfer …….… Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx Modul III - 32 Estimasi Perubahan SAL xxx Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan beban di PPKD: No. Transaksi 1 Pengakuan Beban (uang belum keluar) PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet PENCATATAN OLEH PPKD Kredit No Entry Uraian Debet Beban .... xxx Utang beban .... xxx Utang beban .... 2 Pembayaran Beban No Entry xxx Kas di Kas Daerah Belanja .... xxx xxx Estimasi Perubahan SAL 3 Pengakuan Beban (uang langsung dicairkan/tanpa utang) Beban .... No Entry xxx xxx Kas di Kas Daerah Belanja .... xxx xxx Estimasi Perubahan SAL Contoh soal: 1. Pemda memiliki utang jangka panjang dan harus membayar bunganya setiap tahun. Jatuh tempo pembayaran bunga adalah setiap tanggal 30 Maret. Pemda harus membayar bunga Rp 12.000.000 setiap tahunnya pada tanggal 30 Maret. Pada tanggal 31 Desember 2012, Pemda mencatat jumlah bunga terutang. 2. Pada tanggal 30 Maret 2013, Pemda membayar bunga sebesar Rp 12.000.000 3. Pada tanggal 15 Agustus 2013, Pemda memberikan transfer bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp 230.000.000 4. Pada tanggal 18 November 2013, Pemda menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan aparat Desa. Dinyatakan bahwa Pemda akan memberikan hibah kepada Organisasi Kepemudaan Kelurahan sebesar Rp 40.000.000 5. Pada tanggal 28 November 2013, Pemda membayar hibah tersebut sebesar Rp 40.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS PPKD Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit Modul III - 33 xxx Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Des-12 BM 01/12 30-Mar-12 SP2D 07/13 15-Agust-13 SP2D 08/13 18-Nop-13 NPHD 01/13 28-Nop-13 SP2D 09/13 9.1.3.01.01 2.1.5.07.01 9.1.3.01.01 2.1.5.07.01 1.1.1.01.01 3.1.2.05.01 3.1.2.05.01 9.2.4.01.01 1.1.1.01.01 6.2.2.01.01 3.1.2.05.01 9.1.5.05.01 2.1.5.06.01 2.1.5.06.01 1.1.1.01.01 5.1.5.05.01 3.1.2.05.01 Uraian Beban bunga Utang belanja bunga Beban bunga Utang belanja bunga Kas di Kas Daerah Belanja bunga Estimasi Perubahan SAL Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Kas di Kas Daerah Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Estimasi Perubahan SAL Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Utang Belanja Hibah Utang Belanja Hibah Kas di Kas Daerah Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debit Kredit 9.000.000 9.000.000 3.000.000 9.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Modul III - 34 F. Penyajian di Laporan Keuangan Penyajian beban di Laporan Operasional: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam rupiah) No URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 34 35 BEBAN 36 Beban Pegawai 37 Beban Persediaan 38 Beban Jasa 39 Beban Pemeliharaan 40 Beban Perjalanan Dinas 41 Beban Bunga 42 Beban Subsidi 43 Beban Hibah 44 Beban Bantuan Sosial 45 Beban Penyusutan 46 Beban Transfer 47 Beban Lain-lain 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul III - 35 Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) NO. URAIAN 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19) 21 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 25 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) 26 Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) 27 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29 Pendapatan Hibah 30 Pendapatan Dana Darurat 31 Pendapatan Lainnya 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) 34 35 BELANJA 36 BELANJA OPERASI 37 Belanja Pegawai 38 Belanja Barang 39 Bunga 40 Subsidi 41 Hibah 42 Bantuan Sosial 43 Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) 44 45 BELANJA MODAL 46 Belanja Tanah 47 Belanja Peralatan dan Mesin 48 Belanja Gedung dan Bangunan 49 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 50 Belanja Aset Tetap Lainnya 51 Belanja Aset Lainnya 52 Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) 53 54 BELANJA TAK TERDUGA 55 Belanja Tak Terduga 56 Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) 57 JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Anggaran Realisasi 20X1 20X1 (%) Realisasi 20X0 xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx xx xx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xx xx xx xxx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xx xx xx xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xx xx xxx xxxx xxxx Modul III - 36 BAB 3 AKUNTANSI PIUTANG A. DEFINISI Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Secara definisi, Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. B. KLASIFIKASI Piutang dikategorisasi berdasarkan asal muasal kejadiannya. Di beberapa pengungkapan piutang diklasifikasikan berdasarkan sifat kelancarannya. Pos-pos piutang menurut PSAP No. 01 antara lain: a. piutang pajak, b. retribusi, c. denda, d. penjualan angsuran, e. tuntutan ganti rugi, f. piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam Bagan Akun Standar, piutang diklasifikasikan sebagai berikut: Piutang Pendapatan Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Transfer Pemerintah Pusat Piutang Transfer Pemerintah Lainnya Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Piutang Pendapatan Lainnya Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 37 Piutang Lainnya Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Uang Muka C. PENGAKUAN Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Secara teknis piutang dapat diakui ketika: 1. Diterbitkan surat ketetapan; atau 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau 3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Ketika pengakuan piutang itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan piutang. Jurnal tersebut mencatat piutang di debit dan pendapatan–LO di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Besaran piutang dalam pencatatan tersebut diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Ilustrasi: DPPKA Kota Jaya mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai ketetapan atas PBB tahun 2013 berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan piutang dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Maret 2013 1/SPPT/2013 1.1.3.01.15 Uraian Piutang PBB 8.1.1.15.01 Debit Kredit 10,000,000 PBB - LO 10,000,000 Bila wajib pajak melakukan pembayaran pada tanggal 11 Maret 2013, maka fungsi akuntansi melakukan penjurnalan sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 11 Maret 2013 1/SSP/2013 1.1.1.02.01 1.1.3.01.15 3.1.2.05.01 4.1.1.15.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Kas di Bendahara Penerimaaan Debit Kredit 10,000,000 Piutang PBB Estimasi Perubahan SAL PBB - LRA 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Modul III - 38 D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Dalam penyajiannya di neraca, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV). Untuk menyajikan nilai piutang pada NRV tersebut fungsi akuntansi dapat melakukan penyesuaian dengan menggunakan metode penghapusan langsung atau metode penyisihan. 1. Metode Penghapusan Langsung Metode ini dilakukan melalui penghapusan sejumlah piutang yang sudah dipastikan tidak akan tertagih. Metode ini biasa digunakan ketika fungsi akuntansi telah memiliki kepastian bahwa sejumlah piutang tidak akan tertagih. Ketika dilakukan penghapusan piutang, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat beban penyisihan piutang di debit dan piutang di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Besaran penghapusan piutang dalam pencatatan tersebut diukur sebesar nilai nominal pada dokumen sumber. Ilustrasi: Kepala Daerah Kota Jaya menetapkan SK Penghapusan Piutang Pajak Hotel senilai Rp 50.000.000 pada tanggal 9 April 2013. Berdasarkan hal tersebut fungsi akuntansi mencatat penghapusan piutang dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 9-Apr-13 SK-KDH No 1/2013 9.1.8.01.01 1.1.3.01.06 2. Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Debit Kredit 50,000,000 Piutang Pajak Hotel 50,000,000 Metode Penyisihan Piutang Metode ini dilakukan dengan cara mengalokasikan piutang pada proporsi tertentu untuk dicadangkan sebagai piutang tidak tertagih. Proporsi yang dimaksud dapat dihitung berdasarkan pendapatan (percentage of revenue) atau berdasarkan piutang (percentage of receivable). Ilustrasi 1: Pada tanggal 31 Desember 2013, total pendapatan pajak restoran adalah sebesar Rp 11.510.000.000. Berdasarkan statistik pengalaman selama 5 tahun terakhir, kebijakan akuntansi menetapkan bahwa 5% dari pajak restoran diestimasikan tidak tertagih. Dengan demikian, fungsi akuntansi melakukan jurnal penyesuaian untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 575.500.000 dengan jurnal sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 39 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-13 BM/01/2013 9.1.8.01.01 Uraian Debit Beban Penyisihan Piutang Pajak 1.1.5.01.01 Kredit 575,500,000 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 575,500,000 Ilustrasi 2: Pada tanggal 31 Desember 2013, data piutang pajak parkir berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut: No Uraian 0 s/d 1 tahun 1 Piutang 1 s/d 2 tahun Umur Piutang 2 s/d 3 Lebih dari tahun 3 tahun Jumlah 10,000,000 5,000,000 2,000,000 1,000,000 18,000,000 % Penyisihan 0% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 5% - 250,000 10% 200,000 20% 200,000 650,000 Berdasarkan tabel umur piutang diatas diketahui bahwa per 31 Desember 2013 ada piutang yang diragukan ketertagihannya senilai Rp 650.000. maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat beban penyisihan piutang di debit dan penyisihan piutang pajak daerah di kredit. Besaran penyisihan piutang dalam metode ini harus memperhatikan jumlah penyisihan yang telah ada pada tanggal tersebut. Contoh, jika telah ada akumulasi peyisihan piutang sebesar Rp 250.000 maka penyisihan piutang yang diakui pada tahun ini adalah Rp 400.000 (Rp 650.000 - Rp 250.000). pencatatannya adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-13 BM/02/2013 9.1.8.01.01 1.1.5.01.01 Uraian Beban Penyisihan Piutang Pajak Debit Kredit 400,000 Penyisihan Piutang Pajak Daerah 400,000 Contoh lain, jika akumulasi peyisihan piutang sebelumnya adalah Rp 800.000 maka kita justru melakukan pengurangan akumulasi penyisihan piutang tersebut supaya menjadi Rp 650.000. maka pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-13 BM/02/2013 1.1.5.01.01 9.1.8.01.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Penyisihan Piutang Pajak Daerah Debit Kredit 150,000 Beban Penyisihan Piutang Pajak 150,000 Modul III - 40 E. PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD Jenis piutang di SKPD meliputi piutang pajak dan piutang retribusi. Kedua jenis piutang ini diakui pada saat: 1. Diterbitkan surat ketetapan; atau 2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau 3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum diterima pembayarannya oleh wajib pajak. Oleh karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya piutang dengan menjurnal: Piutang ……………. xxx Pendapatan …………. – LO xxx Piutang pajak atas Surat Ketetapan itu akan dibayar oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menghapus piutang pajak dengan jurnal: Kas di Bendahara Penerimaan xxx Piutang …………….. Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan ………………– LRA xxx Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPD menjurnal: RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx Namun, bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Kas Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PPK-SKPD akan menjurnal: RK PPKD xxx Piutang …………….. Estimasi Perubahan SAL Pendapatan ………………– LRA xxx xxx xxx Dalam penyajiannya di neraca, piutang SKPD disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk menyajikan nilai piutang pada NRV tersebut, Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 41 metode yang diperkenankan dalam akuntansi pemerintahan (bultek) adalah penyesuaian dengan menggunakan metode penyisihan. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang, terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang adalah: Beban Penyisihan Piutang ……… xxx Penyisihan Piutang ………… xxx Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akun penyisihan piutang merupakan contra-account dari piutang, sehingga saldo normalnya adalah di kredit. Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan piutang di SKPD: No. Transaksi 1 Pengakuan Piutang PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet Piutang ………. xxx Pendapatan …. - LO Kas di Bend Penerimaan 2 Pelunasan Piutang xxx xxx xxx Pendapatan …. - LRA Penyetoran Pendapatan RK PPKD 3 oleh SKPD ke Kas Daerah Kas di Bend Penerimaan RK PPKD Pelunasan Piutang 4 langsung di kas Daerah 6 Penghapusan Piutang (Metode Penyisihan) Beban Penyisihan Piutang xxx Beban Penyisihan Piutang xxx RK SKPD Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx RK SKPD xxx xxx xxx xxx Penyisihan Piutang ….. Penyisihan Piutang ….. No Entry Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan …. - LRA 5 Penyisihan Piutang No Entry xxx xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL Kredit xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Kredit xxx xxx xxx No Entry No Entry Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPD Sentosa selama tahun 2013: 1. Pada tanggal 17 Januari 2013, terbit SKP Daerah yang menyatakan bahwa SKPD Sentosa Pemerintah Kota Suka Ria memiliki pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp 15.000.000. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 42 2. Tanggal 20 Februari 2013, Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menerima pembayaran pajak hotel dari Hotel Samara sebesar Rp. 3.500.000. Pendapatan ini disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 21 Februari 2013. 3. Tanggal 5 Maret 2013, Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menerima pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 5.000.000. Bendahara penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke Kas Daerah pada hari yang sama. 4. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan bahwa terdapat kurang bayar senilai Rp 500.000 atas pajak Hotel Samara. SKPKB atas Hotel Samara ini diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2013. Hotel Samara membayar pajak kurang bayar tersebut pada tanggal 27 Maret 2013. Bendahara Penerimaan SKPD Sentosa menyetorkan pendapatan tersebut ke kas daerah pada tanggal 28 Maret 2013. 5. Tanggal 31 Desember 2013, diketahui terdapat sejumlah retribusi pelayanan kesehatan yang belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp 7.500.000. Atas jumlah yang belum dibayar ini, SKPD Sentosa akan mengakuinya sebagai piutang retribusi. Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD Sentosa dengan jurnal sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 43 No. Tanggal Nomor Bukti 1 17-Jan-13 SKPD 01/13 Kode Rekening 1.1.3.01.15 Piutang PBB 8.1.1.15.01 2 20-Feb-13 TBP 01/13 Uraian 4.1.1.06.01 21-Feb-13 STS 01/13 3 5-Mar-13 TBP 02/13 5-Mar-13 STS 02/13 4 27-Mar-13 TBP 03/13 28-Mar-13 STS 03/13 31-Dec-13 BM 01/13 F. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelaynn Kesehtn 8.1.2.01.05 5,000,000 Pendapatan PBB-LRA 3.1.3.01.01 RK PPKD 1.1.1.02.01 5 5,000,000 Piutang Pajak Hotel 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.1.06.01 3,500,000 Pendapatan Pajak Hotel-LO 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.1.03.06 3,500,000 Kas di Bendahara Penerimaan 22-Mar-13 SKPKB 01/13 1.1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel 8.1.1.06.01 3,500,000 Pendapatan PBB-LRA 3.1.3.01.01 RK PPKD 1.1.1.02.01 3,500,000 Piutang PBB 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.1.15.01 3,500,000 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.3.01.15 3,500,000 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 3.1.3.01.01 RK PPKD 1.1.1.02.01 15,000,000 Pendapatan Pajak Hotel-LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Retibusi Yankes RSUD - LO Kredit 15,000,000 PBB - LO 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8.1.1.06.01 Debit 500,000 7,500,000 7,500,000 PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD Jenis piutang di PPKD meliputi: 1. Piutang Pendapatan  Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.  Piutang Lain-lain PAD yang Sah  Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan  Piutang Transfer Pemerintah Lainnya  Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya  Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah 2. Piutang Lainnya Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 44 Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pencatatan Piutang 1. Piutang Pendapatan Piutang pendapatan diakui ketika telah terbit surat ketetapan yang yang menyetakan bahwa Pemerintah Daerah telah memiliki hak untuk menerima pembayaran dari entitas lain. Berdasarkan surat ketetapan atau dokumen sumber pengakuan pendapatan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui piutang pendapatan dengan menjurnal: Piutang ……………. xxx Pendapatan …………. – LO xxx Ketika menerima pembayaran piutang, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Kas di Kas Daerah xxx Piutang …………….. Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan ………………– LRA xxx 2. Piutang Lainnya Piutang Lainnya meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, serta Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Ketiga jenis piutang tersebut muncul karena adanya jurnal penyesuaian, yaitu me-reclass tagihan jangka panjang atau tuntutan ganti rugi yang akan jatuh tempo pada periode setahun ke depan. Dengan demikian, pengakuan Piutang Lainnya ini dilakukan di akhir tahun anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah di otorisasi oleh PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Bagian Lancar ……………. xxx Tagihan …… / TGR …… xxx Ketika menerima pembayarannya, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Kas di Kas Daerah xxx Bagian Lancar …………….. Estimasi Perubahan SAL Pendapatan ………………– LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 45 Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Dalam penyajiannya di neraca, piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan. Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang adalah: Beban Penyisihan Piutang ……… xxx Penyisihan Piutang ………… xxx Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akun penyisihan piutang merupakan contra-account dari piutang, sehingga saldo normalnya adalah di kredit. Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan piutang di PPKD: No. Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet 1 Pengakuan Piutang No Entry 2 Pelunasan Piutang No Entry 3 Penyisihan Piutang 4 Penghapusan Piutang (Metode Penyisihan) No Entry No Entry Kredit PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Piutang ………. xxx Pendapatan …. - LO Kas di Kas Daerah xxx Piutang ………. Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan …. - LRA Beban Penyisihan Piutang xxx Penyisihan Piutang ….. Penyisihan Piutang ….. xxx Beban Penyisihan Piutang Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di PPKD selama tahun 2013: 1. Tanggal 17 Mei 2013, diterima surat dari Kementerian Sosial yang menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana darurat sebesar Rp. 500.000.000 untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana alam yang terjadi seminggu sebelumnya. 2. Tanggal 1 Juni 2013, diterima Nota Kredit yang menyatakan adanya transfer dari Kementerian Sosial sebesar Rp.500.000.000. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 46 Kredit xxx xxx xxx xxx xxx 3. Tanggal 5 November 2013 dikeluarkan Surat Keputusan Tuntutan Ganti Rugi yang menyatakan bahwa pegawai XYZ akan menyelesaikan TGR sebesar Rp. 50.400.000 melalui angsuran selama 2 tahun. 4. Tanggal 5 Desember 2013 diterima pembayaran angsuran TGR yang pertama sebesar Rp.2.100.000. 5. Tanggal 31 Desember 2013, diketahui terdapat sejumlah dana DAU yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.750.000.000. Atas jumlah yang belum ditransfer ini, Pemerintah Pusat telah mengakuinya sebagai kewajiban yang akan dibayarkan pada tahun 2014. 6. Tanggal 31 Desember 2013, dilakukan penyesuaian (reclass) pengakuan Bagian Lancar atas Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 25.200.000 (12 bulan x Rp.2.100.000). Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan jurnal sebagai berikut: No. Tanggal 1 17-May-13 Nomor Bukti Kode Rekening 1.1.3.08.02 Piutang Dana Darurat 8.3.2.01.01 2 1-Jun-13 Uraian 4.3.2.01.01 3 5-Dec-13 5 31-Dec-13 31-Dec-13 BM 05/13 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 50,400,000 50,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,750,000,000 Dana Alokasi Umum-LO 1.1.4.04.02 Bagian Lancar TGR PNS bukan Bend. 1.5.2.02.02 500,000,000 TGR thd PNS bukan Bendahara-LRA 1.1.3.05.03 Piutang Dana Alokasi Umum 8.2.1.03.01 6 500,000,000 TGR thd PNS bukan Bendahara 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.05.02 500,000,000 TGR thd PNS bukan Bendahara-LO TBP 107/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.5.2.02.02 500,000,000 Pendapatan Dana Darurat-LRA 5-Nov-13 SK TGR 01/13 1.5.2.02.02 TGR thd PNS bukan Bendahara 8.1.4.05.02 4 500,000,000 Piutang Dana Darurat 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL TGR thd PNS bukan Bendahara Kredit 500,000,000 Pendapatan Dana Darurat - LO NK 115/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.08.02 Debit 1,750,000,000 25,200,000 25,200,000 Modul III - 47 G. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx Modulxxx III - 48 xxx xxx ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah(46) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran xxx BAB 4 AKUNTANSI PERSEDIAAN A. DEFINISI Persediaan merupakan salah satu aset yang berperan penting untuk mendukung kelancaran aktivitas operasional dan proses pelayanan publik yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, pencatatan persediaan yang tertib mutlak diperlukan. Semua standar akuntansi menempatkan persediaan sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Secara definisi, PSAP No. 05 PP 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. B. KLASIFIKASI Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala dia memenuhi salah satu kriteria yang disebutkan dalam PSAP No. 05, yaitu: a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain. c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat-alat pertanian setengah jadi. d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman. Lebih lanjut, PSAP No. 5 menyebutkan pos-pos persediaan antara lain terdiri dari:   Barang konsumsi; Amunisi; Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 49     Bahan untuk pemeliharaan; Suku cadang; Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; Pita cukai dan leges;   Bahan baku; Barang dalam proses/setengah jadi;   Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman. Dalam Bagan Akun Standar, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut: Persediaan Bahan Pakai Habis Persediaan Bahan/Material Persediaan Barang Lainnya Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran Persediaan Isi tabung gas Persediaan Bahan baku bangunan Persediaan Bahan/bibit tanaman Persediaan Bibit ternak Persediaan Bahan obat-obatan Persediaan Bahan kimia Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga C. PENGAKUAN Persediaan diakui saat:  potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau  diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Terdapat dua alternatif pendekatan yang dapat dilakukan terkait pengakuan persediaan ketika terjadi transaksi pembelian persediaan. Kedua pendekatan ini hanya akan mempengaruhi pencatatan pada jurnal akrual yang akan dibuat, bukan jurnal kas. Kedua pendekatan tersebut adalah: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 50 1. Pendekatan Aset Dalam pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai aset, yakni “Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal pesediaan di debit dan kas di kredit. Ilustrasi: Pada tanggal 1 Februari 2013, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000/rim dan harga spidol adalah Rp 100.000/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Februari 2013 1/BB/2013 1.1.7.01.01 1.1.1.02.01 5.1.2.01.01 3.1.2.05.01 Uraian Persediaan Alat Tulis Kantor Debit 1.250.000 Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor Kredit 1.250.000 1.250.000 Estimasi Perubahan SAL 1.250.000 2. Pendekatan Beban Dalam pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban, yakni “Beban Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal beban pesediaan di debit dan kas di kredit. Ilustrasi: Pada tanggal 1 Februari 2013, SKPD Kota Jaya membeli persediaan berupa 5 rim kertas HVS dan 10 pak spidol. Harga kertas HVS adalah Rp 50.000/rim dan harga spidol adalah Rp 100.000/pak. Berdasarkan bukti belanja tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Februari 2013 1/BB/2013 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis kantor 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.01.01 3.1.2.05.01 Uraian Belanja Alat Tulis Kantor Estimasi Perubahan SAL Debit Kredit 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Di akhir periode, akan dilakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui jumlah persediaan yang masih tersisa dan beban persediaan yang benar-benar telah terjadi. Berdasarkan hasil stock opname di akhir periode, fungsi akuntansi akan menjurnal persediaan di debit dan beban persediaan di kredit. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 51 Ilustrasi: Pada tanggal 31 Desember 2013, SKPD Kota Jaya melakukan perhitungan fisik (stock opname) persediaan akat tulis kantor. Dari hasil stock opname tersebut diketahui bahwa terdapat persediaan ATK sebanyak 1 rim kertas HVS dan 1 pak spidol. Berdasarkan dokumen hasil stock opname tersebut, fungsi akuntansi akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31 Desember 2013 1/SO/2013 1.1.7.01.01 9.1.2.01.01 Uraian Persediaan Alat tulis Kantor Debit Kredit 150,000 Beban Persediaan Alat Tulis kantor 150,000 D. PENCATATAN Nilai persediaan dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan seiring dengan pemakaiannya. Pencatatan yang akurat sangat dibutuhkan untuk kelancaran operasinal pemerintah daerah. Dalam akuntansi persediaan, dikenal 2 alternatif metode pencatatan persediaan yang dapat dilakukan untuk menjaga keakuratan catatan persediaan, yaitu: 1. Perpetual Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu meng-update nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Karena setiap pergerakan persediaan baik pembelian maupun pemakaian langsung dicatat pada akun “persediaan”, maka metode ini hanya cocok digunakan jika pendekatan pengakuan yang digunakan adalah pendekatan aset, bukan pendekatan beban. Metode ini umumnya digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obatobatan. 2. Periodik Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung meng-update nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan. Pada dasarnya, metode periodik ini dapat digunakan baik dengan pendekatan aset maupun beban. Namun, untuk kepraktisan, metode ini lebih sering digunakan dengan kombinasi pendekatan beban. Metode periodik umumnya digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Berikut adalah tabel perbedaan pencatatan dengan metode perpetual dan metode periodik: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 52 No. Transaksi Persediaan METODE PERPETUAL METODE PERIODIK Uraian Debet Kredit Uraian xxx Beban Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran 1 Pembelian Belanja Persediaan xxx 3 xxx xxx No Entry xxx No Entry xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Persediaan Akhir Periode/Jurnal Penyesuaian Belanja Persediaan xxx Beban Persediaan 2 Pemakaian Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Estimasi Perubahan SAL Debet Kredit xxx Persediaan xxx xxx Beban Persediaan xxx Ilustrasi: Pada tanggal 1 Desember 2013, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan senilai Rp 30.000.000. Pada tanggal 18 Desember 2013, terjadi pemakaian obat-obatan senilai Rp 10.000.000. pada tanggal 31 Desember 2013, dilakukan stock opname obat-obatan dan diketahui bahwa obat-obatan yang tersisa di gudang adalah senilai Rp 20.000.000. Dinas Kesehatan Kota Jaya mengunakan metode perpetual untuk mencatat persediaan obatobatan yang dimilikinya. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Desember 2013 1/BB/2013 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.02.04 Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan 3.1.2.05.01 18 Desember 2013 Uraian 9.1.2.02.04 1.1.7.02.04 31 Desember 2013 Debit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Estimasi Perubahan SAL Beban Persediaan Bahan Obat-obatan Kredit 30.000.000 10.000.000 Persediaan Bahan Obat-obatan 10.000.000 No Entry Jika Dinas Kesehatan Kota Jaya mengunakan metode periodik untuk mencatat persediaan obat-obatan yang dimilikinya, maka pencatatannya adalah sebgai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 53 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Desember 2013 1/BB/2013 9.1.2.02.04 Uraian Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.02.04 Belanja Persediaan Bahan Obat-obatan 3.1.2.05.01 18 Desember 2013 31 Desember 2013 Kredit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Estimasi Perubahan SAL 30.000.000 No Entry 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 9.1.2.02.04 E. Debit 20.000.000 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 20.000.000 PENGUKURAN Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. PSAP N0. 05 menyebutkan 3 alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Biaya Perolehan = Harga Pembelian + Biaya Angkut + Biaya Penanganan – Potongan Harga - Rabat Ilustrasi: Pada tanggal 1 Februari, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan senilai Rp 50.000.000. Atas pembelian tersebut, dikenakan biaya angkut sebesar Rp 350.000 dan diberikan potongan harga sebesar 5%. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: Biaya Perolehan = Harga Pembelian + Biaya Angkut – Potongan Harga = 50.000.000 + 350.000 – (5% x 50.000.000) = 50.350.000 – 2.500.000 = 47.850.000 b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 54 Harga Pokok Produksi = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung Ilustrasi: Dinas Pertanian Kota Jaya bermaksud untuk memberikan bantuan alat pertanian kepada petani di daerahnya. Untuk bantuan ini, Pemerintah berencana untuk membuat sendiri alat pertanian tersebut. Biaya untuk membuat alat pertanian ini terdiri atas bahan baku senilai Rp 75.000.000, gaji para pekerja sebesar Rp 25.000.000, serta biaya overhead senilai Rp 5.000.000. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: Nilai persediaan (Harga Pokok Persediaan) = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung = 75.000.000 + 25.000.000 + 5.000.000 = 105.000.000 c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Nilai Wajar = Nilai Aset Secara Wajar Ilustrasi: Dinas Pertanian Kota Jaya menerima donasi berupa 100 ekor sapi. Nilai pasar sapi di pasar adalah Rp 15.000.000 per ekor. Berdasarkan informasi tersebut, fungsi akuntansi akan mencatat nilai persediaan sebesar: Nilai persediaan (Nilai Wajar) = Nilai Aset Secara Wajar = 100 x 15.000.000 = 1.500.000.000 F. PENILAIAN Dalam satu periode (satu tahun), pemerintah daerah tidak jarang melakukan beberapa kali pembelian persediaan dengan tingkat harga yang berbeda-beda antara pembelian yang satu dengan yang lain. Perbedaan tingkat harga tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penilaian persediaan. Harga mana yang akan dipakai untuk menilai beban persediaan yang telah dipakai/dijual/diserahkan dan harga mana yang akan dipakai untuk menilai persediaan yang tersisa di akhir periode? Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 55 Ilustrasi: Berikut adalah data pembelian dan pennggunaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Kota Jaya: Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah 15 Maret 2013 100 dus @ Rp 100.000 100 dus 20 April 2013 200 dus @ Rp 150.000 300 dus 17 Juni 2013 8 Agustus 2013 150 dus 300 dus @ Rp 200.000 13 September 2013 150 dus 450 dus 100 dus 350 dus Dari data di atas, diketahui bahwa persediaan obat-obatan akhir yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kota Jaya adalah sebanyak 350 dus. Yang menjadi pertanyaan adalah tingkat harga mana yang akan dipakai untuk menghitung nilai persediaan yang tersisa tersebut? Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PSAP No. 05 menyebutkan 3 metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Ketiga metode tersebut adalah: a. FIFO (First In First Out) Dalam metode ini, harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan harga barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Sehingga nilai persediaan dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kota jaya Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah 15 Maret 2013 100 dus @ Rp 100.000 100 dus 20 April 2013 200 dus @ Rp 150.000 300 dus 17 Juni 2013 8 Agustus 2013 150 dus 300 dus @ Rp 200.000 13 September 2013 150 dus 450 dus 100 dus 350 dus 1) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaannya dan FIFO sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Dengan metode FIFO, 350 dus persediaan obat-obatan yang tersisa tersebut dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 56 Tanggal Jumlah Unit Harga Per Unit Total Harga 8 Agustus 2013 300 dus Rp 200.000 Rp 60.000.000 20 April 2013 50 dus Rp 150.000 Rp 7.500.000 Persediaan Akhir 350 dus Rp 67.500.000 Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan – Persediaan Akhir Beban Persediaan = 0 + {(100 x Rp 100.000) + (200 x Rp 150.000) + (300 x Rp 200.000)} – Rp 67.500.000 = Rp 32.500.000 2) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya dan FIFO sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tanggal Pembelian 15 Mar 13 (100 dus @ Rp 100.000) (100 dus @ Rp 100.000) Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 (200 dus @ Rp 150.000) Rp 30.000.000 (100 dus @ Rp 100.000) (200 dus @ Rp 150.000) 20 April 13 Penggunaan Jumlah Rp 40.000.000 17 Juni 13 (100 dus @ Rp 100.000) (150 dus @ Rp 150.000) (50 dus @ Rp 150.000) Rp 22.500.000 Rp 17.500.000 8 Agt 13 (300 dus @ Rp 200.000) (150 dus @ Rp 150.000) Rp 60.000.000 (300 dus @ Rp 200.000) Rp 82.500.000 13 Sep 13 (100 dus @ Rp 150.000) (50 dus @ Rp 150.000) Rp 15.000.000 (300 dus @ Rp 200.000) Rp 67.500.000 Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah Rp 67.500.000, dan beban persediaannya adalah Rp 32.500.000 (Rp 17.500.000 + Rp 15.000.000). b. Average Method (Rata-Rata Tertimbang) Dalam metode ini, harga pokok merupakan harga rata-rata dari keseluruhan barang yang dimiliki perusahaan. Sehingga nilai persediaan dihitung juga berdasarkan harga rata-rata. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 57 Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kota jaya Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah 15 Maret 2013 100 dus @ Rp 100.000 100 dus 20 April 2013 200 dus @ Rp 150.000 300 dus 17 Juni 2013 8 Agustus 2013 150 dus 300 dus @ Rp 200.000 13 September 2013 150 dus 450 dus 100 dus 350 dus 1) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaannya dan Average Method sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tanggal Jumlah Unit Harga Per Unit Total Harga 15 Maret 2013 100 dus Rp 100.000 Rp 10.000.000 20 April 2013 200 dus Rp 150.000 Rp 30.000.000 8 Agustus 2013 300 dus Rp 200.000 Rp 60.000.000 Total 600 dus Rp 100.000.000 Biaya rata-rata persediaan per unit = Rp 100.000.000 / 600 dus = Rp 166.666,67 Nilai Persediaan = Biaya rata-rata per unit x persediaan akhir (unit) = Rp 166.666,67 x 350 = Rp 58.333.333,33 Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan – Persediaan Akhir Beban Persediaan = 0 + Rp 100.000.000 – Rp 58.333.333,33 = Rp 41.666.666,67 2) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya dan Average Method sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 58 Tanggal 15 Mar 13 20 Apr 13 Pembelian Penggunaan (100 dus @ Rp 100.000) (100 dus @ Rp 100.000) Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 (200 dus @ Rp 150.000) (300 dus @ Rp 133.333,33) Rp 30.000.000 Rp 40.000.000 17 Jun 13 8 Agt 13 Jumlah (150 dus @ Rp 133.333,33) (150 dus @ Rp 133.333,33) Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 (300 dus @ Rp 200.000) (450 dus @ Rp 177.777,78) Rp 60.000.000 Rp 80.000.000 13 Sep 13 (100 dus @ Rp 177.777,78) (350 dus @ Rp 177.777,78) Rp 17.777.777,78 Rp 62.222.222,22 Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah Rp 62.222.222,22, dan beban persediaannya adalah Rp 37.777.777,78 (Rp 20.000.000 + Rp 17.777.777,78). c. Harga pembelian terakhir Apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Ilustrasi: Berikut adalah data obat-obatan Dinas Kesehatan Kota jaya Tanggal Pembelian Penggunaan Jumlah 15 Maret 2013 100 dus @ Rp 100.000 100 dus 20 April 2013 200 dus @ Rp 150.000 300 dus 17 Juni 2013 8 Agustus 2013 150 dus 300 dus @ Rp 200.000 13 September 2013 150 dus 450 dus 100 dus 350 dus 1) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaannya dan metode harga pembelian terakhir sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Nilai Persediaan Akhir = Rp 70.000.000 (350 dus x Rp 200.000.000) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 59 Untuk obat-obatan yang telah dipakai, beban persediaannya adalah: Beban Persediaan = Persediaan Awal + Pembeliaan – Persediaan Akhir Beban Persediaan = 0 + {(100 x Rp 100.000) + (200 x Rp 150.000) + (300 x Rp 200.000)} – Rp 70.000.000 = Rp 30.000.000 2) Jika Dinas kesehatan Kota Jaya menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya dan harga pembelian terakhir sebagai penilaian persediaan, maka nilai persediaan akhir dan beban persediaan obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tanggal Pembelian 15 Mar 13 (100 dus @ Rp 100.000) (100 dus @ Rp 100.000) Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 (200 dus @ Rp 150.000) (100 dus @ Rp 100.000) Rp 30.000.00 (200 dus @ Rp 150.000) 20 Apr 13 Penggunaan Jumlah Rp 40.000.000 17 Jun 13 8 Agt 13 150 dus (150 dus @ Rp 175.000) (40.000.000 – 26.250.000) Rp 14.750.000 Rp 26.250.000 (300 dus @ Rp 200.000) (150 dus @ Rp 175.000) Rp 60.000.000 (300 dus @ Rp 200.000) Rp 86.250.000 13 Sep 13 100 dus (350 dus @ Rp 200.000) (86.250.000 – 70.000.000) Rp 70.000.000 Rp 16.250.000 Jadi, nilai persediaan akhir obat-obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya adalah Rp 70.000.000, dan beban persediaannya adalah Rp 31.000.000 (Rp 14.750.000 + Rp 16.250.000). Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 60 G. PROSEDUR AKUNTANSI PERSEDIAAN DI SKPD 1) Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP (Uang Persediaan maupun LS (Langsung) jika nominal pembelian persediaan relatif besar. Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk melakukan pengakuan beban persediaan. PPK SKPD akan mencatat jurnal: Tanggal Nomor Bukti 1 Februari 2013 1/BB/2013 Kode Rekening 9.1.2…… 1.1.1.02.01 5.1.2……. 3.1.2.05.01 Uraian Beban Persediaan …… Debit xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja persediaan ……. Kredit xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan beban persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Februari 2013 1/BAST/2013 9.1.2……….. 2.1.5.02.01 Uraian Beban Persediaan ……………. Debit Kredit xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD akan menghapus utang belanja dengan menjurnal: Tanggal 1 Februari 2013 Nomor Bukti 1/SP2DLS/2013 Kode Rekening 2.1.5.02.01 3.1.3.01.01 5.1.2……….. 3.1.2.05.01 Uraian Utang Belanja Barang dan Jasa Debit xxx RK PPKD Belanja Persediaan ………. Kredit xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pada akhir tahun, sebelum menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan stock opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (stock opname), PPK-SKPD menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 61 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31 Desember 2013 1/SO/2013 1.1.7……….. 9.1.2……….. Uraian Debit Persediaan …………………… Kredit xxx Beban Persediaan ……………. xxx 2) Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual Ketika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk menjurnal: Tanggal Nomor Bukti 1 Februari 2013 1/BB/2013 Kode Rekening 1.1.7…..…… Uraian Persediaan …… 1.1.1.02.01 5.1.2……. Debit xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja persediaan ……. 3.1.2.05.01 Kredit xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1 Februari 2013 1/BAST/2013 1.1.7……….. 2.1.5.02.01 Uraian Persediaan ……………. Debit Kredit xxx Utang Belanja Barang dan Jasa xxx Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan menjurnal: Tanggal 1 Februari 2013 Nomor Bukti 1/SP2DLS/2013 Kode Rekening 2.1.5.02.01 3.1.3.01.01 5.1.2……….. 3.1.2.05.01 Uraian Utang Belanja Barang dan Jasa Debit xxx RK PPKD Belanja Persediaan ………. Estimasi Perubahan SAL Kredit xxx xxx xxx Berdasarkan dokumen yang menjelaskan penggunaan/pemakaian persediaan (untuk metode perpetual), seperti Kartu Inventaris Barang (KIB), Buku Inventaris (BI), dan kartu kendali barang, PPK SKPD akan mengakui beban persediaan sejumlah yang terpakai dengan menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 62 Tanggal 1 Maret 2013 Nomor Bukti Kode Rekening 1/KIB/2013 9.1.2……….. Uraian Debit Beban Persediaan ……………. 1.1.7……….. Kredit xxx Persediaan ……………. xxx Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut secara ringkas dapat dilihat pada table di bawah ini: Jurnal Standar Pesediaan dengan Metode Periodik dan Pendekatan Beban No. 1.a Transaksi Pembelian Persediaan dengan Uang UP/GU/TU PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet Beban Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Persediaan 1.b Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang Beban Persediaan 3 Penyesuaian di Akhir Tahun xxx No Entry xxx xxx RK SKPD xxx Belanja Persediaan xxx No Entry xxx No Entry Persediaan xxx Kas di Kas Daerah xxx Estimasi Perubahan SAL 2 Pemakaian Persediaan No Entry xxx RK PPKD Kredit No Entry xxx Utang Belanja Utang Belanja Kredit xxx Estimasi Perubahan SAL Pembelian Persediaan dengan Uang LS (Utang) PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet No Entry xxx Beban Persediaan No Entry xxx Jurnal Standar Pesediaan dengan Metode Perpetual dan Pendekatan Aset No. 1.a Transaksi Pembelian Persediaan dengan Uang UP/GU/TU Pembelian Persediaan dengan Uang LS (Utang) 1.b Pelunasan Utang/Penerbitan SP2D LS Barang 2 Pemakaian Persediaan 3 Penyesuaian di Akhir Tahun PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Persediaan xxx Estimasi Perubahan SAL Beban Persediaan xxx Utang Belanja Utang Belanja Estimasi Perubahan SAL Beban Persediaan Persediaan No Entry Modul Akuntansi Pemerintah Daerah No Entry xxx xxx No Entry RK SKPD xxx xxx xxx xxx xxx Kredit No Entry xxx xxx RK PPKD Belanja Persediaan PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Kredit xxx Kas di Kas Daerah xxx No Entry No Entry No Entry Modul III - 63 CONTOH SOAL Berikut adalah transaksi terkait persediaan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kota Jaya selama tahun 2013. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. 1. Tanggal 19 Januari 2013, Dinas Kesehatan melakukan pembelian alat tulis kantor dengan rincian sebagai berikut:  100 rim kertas HVS @ Rp 100.000  50 pak spidol @ Rp 50.000  10 tinta printer @ Rp 80.000  10 pak amplop @ 30.000 Atas pembelian tersebut, Dinas Kesehatan Kota Jaya mendapatkan diskon sebesar Rp 100.000 dari supplier. Bukti transaksi ini adalah Nota No. 001/BB/2013. Dinas Pertanian Kota Jaya menggunakan metode periodik untuk pencatatan persediaan ATK yang dimilikinya. 2. Tanggal 15 Maret 2013, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli obat-obatan sebagai berikut:  50 dus paracetamol @ Rp 300.000  100 botol obat batuk @ Rp 50.000  30 dus vitamin @ Rp 100.000  20 dus obat maag @ Rp 200.000 Dinas Kesehatan Kota Jaya menggunakan metode perpetual dan pendekatan aset untuk pencatatan persediaan obat-obatan yang dimilikinya. Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 002/BO/2013 3. Tanggal 20 mei 2013, Dinas Kesehatan Kota Jaya membeli lagi obat-obatan sebagai berikut:  15 dus paracetamol @ Rp 350.000  50 botol obat batuk @ Rp 75.000  20 dus vitamin @ Rp 150.000  50 dus obat maag @ Rp 250.000 Bukti belanja obat-obatan ini adalah Nota No 003/BO/2013 4. Tanggal 9 Agustus 2013, Dinas Kesehatan mengadakan balai pengobatan gratis. Dalam acara tersebut, terpakai obat-obatan dengan rincian sebagai berikut:  30 dus paracetamol  50 botol obat batuk  35 dus vitamin  25 dus obat maag Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 64 Dinas Kesehatan Kota Jaya menggunakan metode FIFO untuk menilai persediaan akhir yang dimilikinya. 5. Pada tanggal 31 Desember 2013, Dinas Kesehatan Kota Jaya melakukan Stock Opname terhadap persediaan ATK yang dimilikinya. Berdasarkan laporan hasil stock opname diketahui bahwa terdapat sisa persediaan alat tulis kantor sebagai berikut:  5 rim kertas HVS  1 pak spidol  1 tinta printer  3 pak amplop Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas: Tanggal 19 Januari 2013 Nomor Bukti Kode Rekening 001/BB/2013 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis kantor 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.01.01 3.1.2.05.01 15 Maret 2013 002/BO/2013 1.1.7.02.04 1.1.1.02.01 20 Mei 2013 003/BO/2013 31 Desember 2013 Persediaan Bahan Obat-Obatan Estimasi Perubahan SAL Persediaan Bahan Obat-Obatan Belanja Bahan Obat-Obatan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 1.1.7.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan Persediaan Bahan Obat-Obatan 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-Obatan 9.1.2.02.04 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 13.500.000 13.500.000 13.500.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 24.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.02.04 Kredit 13.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 3.1.2.05.01 1.1.7.02.04 Debit Estimasi Perubahan SAL Belanja Bahan Obat-Obatan 9.1.2.02.04 012/SO/2013 Belanja Alat Tulis Kantor 5.1.2.02.04 1.1.1.02.01 9 Agustus 2013 Uraian 24.500.000 24.500.000 24.500.000 20.500.000* 20.500.000* 720.000 Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan 720.000 Modul III - 65 *Perhitungan persediaan Obat-Obatan Dinas Kesehatan Kota Jaya (metode FIFO) Tanggal 15 Mar 13 20 Mei 13 Pembelian Penggunaan Jumlah (50 dus @ Rp 300.000) (50 dus @ Rp 300.000) (100 botol @ Rp 50.000) (100 botol @ Rp 50.000) (30 dus @ Rp 100.000) (30 dus @ Rp 100.000) (20 dus @ Rp 200.000) (20 dus @ Rp 200.000) Rp 27.000.000 Rp 27.000.000 (15 dus @ Rp 350.000) (50 dus @ Rp 300.000) (50 botol @ Rp 75.000) (100 botol @ Rp 50.000) (20 dus @ Rp 150.000) (30 dus @ Rp 100.000) (50 dus @ Rp 250.000) (20 dus @ Rp 200.000) Rp 24.500.000 (15 dus @ Rp 350.000) (50 botol @ Rp 75.000) (20 dus @ Rp 150.000) (50 dus @ Rp 250.000) Rp 51.500.000 9 Agt 13 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah (30 dus @ Rp 300.000) (20 dus @ Rp 300.000) (50 botol @ Rp 50.000) (30 dus @ Rp 100.000) (50 botol @ Rp 50.000) (15 dus @ Rp 350.000) ( 5 dus @ Rp 150.000) (50 botol @ Rp 75.000) (20 dus @ Rp 200.000) (15 dus @ Rp 150.000) ( 5 dus @ Rp 250.000) (45 dus @ Rp 250.000) Rp 20.500.000 Rp 31.000.000 Modul III - 66 H. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Disamping penyajian hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam Pinjaman Jangka diatas Panjang xxx xxx Investasi dalam Surat Utang Negara xxx xxx laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi: Investasi dalam Proyek Pembangunan xxx xxx Investasi Nonpermanen Lainnya xxx xxx 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) xxx xxx 2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang Investasi Permanen digunakan pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang Penyertaan Modaldalam Pemerintah Daerah xxx xxx Investasi Permanen Lainnya xxx xxx digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) xxx xxx diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) xxx xxx yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; ASET3. TETAP Kondisi persediaan. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan Tanah xxx xxx dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Hal-hal tersebut di atas tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx xxx Aset Tetap Lainnya xxx xxx Laporan Keuangan. Konstruksi dalam Pengerjaan xxx xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx) Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) xxx xxx Modul Akuntansi Pemerintah Daerah DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (46) Modul III - 67 xxx xxx xxx xxx BAB 5 AKUNTANSI INVESTASI A. DEFINISI Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. B. KLASIFIKASI Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis Akrual No. 06 tentang Investasi antara lain: 1) Investasi Jangka Pendek Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu kurang 3 sampai 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. 2) Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu: a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. b) Investasi Jangka Panjang Permanen Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 69 Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut: Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Investasi dalam Deposito Investasi dalam SUN Investasi dalam SBI Investasi dalam SPN Investasi Jangka Pendek BLUD Investasi Jangka Pendek Lainnya Piutang Pendapatan Lainnya Investasi Jangka Panjang Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara Non Permanen Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Proyek Pembangunan Dana Bergulir Deposito Jangka Panjang Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Jangka Panjang Penyertaan Modal Kepada BUMN Permanen Penyertaan Modal Kepada BUMD Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta Investasi Permanen Lainnya C. PENGAKUAN Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhis salah atu dari kriteria berikut: 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit. Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 70 D. PENGUKURAN Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. 1) Pengukuran investasi jangka pendek: a) Investasi dalam bentuk surat berharga: i. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya ii. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya 2) Pengukuran investasi jangka panjang: a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. b) Investasi nonpermanen: i. investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya ii. investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan iii. penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. E. METODE PENILAIAN INVESTASI Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu: a. Metode biaya Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 71 Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b. Metode ekuitas Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan Ilustrasi: INVESTASI JANGKA PENDEK: a. Perolehan Investasi Pada tanggal 1 April 2013, Pemerintah Kota Kramat Selatan menempatkan dananya sebesar Rp. 100.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Ceria dengan tingkat bunga 6%/tahun. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 72 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 01-Apr-13 1/KK/IV/2013 1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah Debit Kredit 100.000.000 100.000.000 b. Hasil Investasi Tiap tanggal 1 mulai dari bulan Mei, Pemerintah kota Kramat Selatan akan menerima bunga deposito dari Bank Ceria. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Mei-13 1/KM/V/2013 1.1.1.01.01 8.1.4.04.01 3.1.2.05.01 4.1.4.04.01 Uraian Kas di Kas Daerah Debit Kredit 500.000 Pendapatan Bunga Deposito - LO Estimasi Perubahan SAL 500.000 500.000 Pendapatan Bunga Deposito - LRA 500.000 c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 1 Oktober 2013, Pemerintah Kota Kramat Selatan mencairkan seluruh depositonya pada Bank Ceria Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Okt-13 1/KM/V/2013 1.1.1.01.01 1.1.2.02.01 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Okt-13 1/KM/V/2013 1.1.1.01.01 8.1.4.04.01 3.1.2.05.01 4.1.4.04.01 Uraian Kas di Kas Daerah Debit Kredit 100.000.000 Deposito Jangka Pendek Uraian Kas di Kas Daerah 100.000.000 Debit 500.000 Pendapatan Bunga Deposito Estimasi Perubahan SAL 500.000 500.000 Pendapatan Bunga Deposito - LRA 500.000 INVESTASI JANGKA PANJANG METODE BIAYA: a. Perolehan Investasi Pada tanggal 2 Februari 2013, Pemerintah Kota Kramat Selatan melakukan penyertaan modal kepada BUMD Harapan sebesar Rp. 300.000.000. SP2D LS PPKD atas penyertaan modal ini terbit pada tanggal 9 April 2013. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Kramat Selatan memiliki kepemilikan sebesar 10% pada BUMD Harapan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit Modul III - 73 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 09-Apr-13 1/SP2D-LS/II/2013 1.2.1.01.02 Investasi kepada BUMD 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 7.2.2.02.01 3.1.2.05.01 Uraian Penyertaan Modal pada BUMD Debit Kredit 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Estimasi Perubahan SAL 300.000.000 b. Hasil Investasi Pada tanggal 5 April 2013, BUMD Harapan mengumumkan perolehan laba tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 9 April 2013 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 05-Apr-13 1/BA/IV/2013 1.1.3.03.01 8.1.3.01.05 09-Apr-13 5/KM/IV/2013 1.1.1.01.01 1.1.3.03.01 3.1.2.05.01 4.1.3.01.05 Uraian Piutang Dividen BUMD Debit 2.000.000 Dividen dari BUMD Harapan - LO Kas di Kas Daerah 2.000.000 2.000.000 Piutang Dividen BUMD Estimasi Perubahan SAL Kredit 2.000.000 2.000.000 Dividen dari BUMD Harapan - LRA 2.000.000 c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 1 Oktober 2013, Pemeritah Kota Kramat Selatan memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Harapan yang senilai Rp. 100.000.000. Saham tersebut terjual dengan harga Rp. 120.000.000 pada tanggal 5 Oktober 2013. Tanggal Nomor Bukti 5-Oct-13 5/KM/X/2013 Kode Rekening Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.2.1.01.02 Investasi kepada BUMD 8.4.1.01.05 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.3.01.02 Hasil Penjualan Saham BUMD Debit Kredit 120,000,000 100,000,000 20,000,000 120,000,000 120,000,000 INVESTASI JANGKA PANJANG METODE EKUITAS: a. Perolehan Investasi Pada tanggal 28 Februari, Pemerintah Kota Kramat Selatan menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada BUMD Kertasindo senilai Rp. 500.000.000. Untuk kegiatan ini, Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 74 Pemerintah Kota Kramat Selatan membayar biaya broker dan komisi sebesar Rp. 1.000.000. SP2D LS PPKD untuk penanaman modal ini terbit pada tanggal 17 Maret 2011. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Suka Ria memiliki porsi kepemilikan sebesar 25% pada BUMD Kertasindo Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 09-Apr-13 9/SP2D-LS/IV/2013 1.2.2.01.02 1.1.1.01.01 7.2.2.02.01 3.1.2.05.01 Uraian Penyertaan Modal pada BUMD Debit 501.000.000 Kas di Kas Daerah Penyertaan Modal pada BUMD Kredit 501.000.000 501.000.000 Estimasi Perubahan SAL 501.000.000 b. Hasil Investasi Pada tanggal 28 April 2013, BUMD Kertasindo mengumumkan perolehan laba tahun 2013 sebesar Rp 200.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa 20% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 28-Apr-13 9/BA/IV/2013 1.2.2.02.01 8.1.3.01.03 1.1.3.03.01 1.2.2.02.01 7-May-13 7/KM/V/2013 1.1.1.01.01 1.1.3.03.01 3.1.2.01.01 4.1.3.01.07 Uraian Penyertaan Modal pada BUMD Debit 50,000,000 Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Piutang Dividen BUMD 50,000,000 10,000,000 Penyertaan Modal pada BUMD Kas di Kas Daerah Kredit 10,000,000 10,000,000 Piutang Dividen BUMD Estimasi Perubahan SAL 10,000,000 10,000,000 Dividen dari BUMD Kertasindo - LRA 10,000,000 c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 3 Juli 2013, Pemeritah Kota Kramat Selatan memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Kertasindo yang senilai Rp 50.000.000. Saham tersebut terjual dengan harga Rp 65.000.000 pada tanggal 7 Juli 2013. Tanggal Nomor Bukti 7-Jul-13 7/KM/VII/2013 Kode Rekening Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 8.4.1.01.05 Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.3.01.02 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debit Kredit 65,000,000 50,000,000 15,000,000 65,000,000 Hasil Penjualan Saham BUMD 65,000,000 Modul III - 75 INVESTASI JANGKA PANJANG METODE NILAI BERSIH YANG DAPAT DIREALISASIKAN: a. Perolehan Investasi Pada tanggal 1 Juli 2013, PemKot Kramat Selatan melakukan pembentukan dana bergulir senilai Rp 250.000.000 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 09-Apr-13 9/SP2D-LS/IV/2013 1.2.1.04.01 Uraian Dana Bergulir Kredit 250.000.000 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 7.2.5.02.01 Pembentukan Dana Bergulir 3.1.2.05.01 Debit 250.000.000 250.000.000 Estimasi Perubahan SAL 250.000.000 b. Hasil Investasi Pada tanggal 1 Oktober diterima hasil dari pengelolaan dana bergulir sebesar Rp 5.000.000 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Okt-13 2/KM/X/2013 1.1.1.01.01 8.1.3.01.05 3.1.2.05.01 4.1.3.01.05 Uraian Kas di Kas Daerah Debit Kredit 5.000.000 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO Estimasi Perubahan SAL 5.000.000 5.000.000 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA 5.000.000 c. Pelepasan Investasi Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemeritah Kota Kramat Selatan menarik semua dana bergulir tersebut. Pada tanggal tersebut, dana bergulir yang dapat ditarik hanyalah sebesar Rp 230.000.000. Tanggal Nomor Bukti 31-Dec-13 8/KM/XII/2013 Kode Rekening Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 9.3.1.01.05 Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO 1.2.1.04.01 Kredit 230,000,000 20,000,000 Dana Bergulir 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.6.02.01 Penarikan Dana Bergulir Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debit 250,000,000 230,000,000 230,000,000 Modul III - 76 F. PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG DI PPKD 1. Perolehan Investasi a) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek) Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: Investasi Jangka Pendek ..... xxx Kas di Kas Daerah xxx b) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang) Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka panjang dengan jurnal: Investasi Jangka Panjang ..... xxx Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx 2. Hasil Investasi a) Hasil Investasi Jangka Pendek Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi. b) Hasil Investasi Jangka Panjang i. Metode Biaya Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 77 Piutang Lainnya xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx Daerah yang Dipisahkan– LO Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: Kas di Kas Daerah xxx Piutang Lainnya xxx Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan xxx Daerah yang dipisahkan– LRA ii. Metode Ekuitas Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Investasi ..... xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO xxx Pada saat perusahaan membagikan dividen, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penerimaan dividen tersebut dengan jurnal: Kas di Kas Daerah xxx Investasi ..... xxx Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil xxx Pengelolaan Kekayaan xxx Daerah yang Dipisahkan – LRA iii. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan bunga dengan jurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 78 Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Bunga Dana Bergulir– LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan Bunga – LRA xxx 3. Pelepasan Investasi a) Pelepasan Investasi Jangka Pendek Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Bunga – LO xxx Investasi Jangka Pendek xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan Bunga – LRA xxx b) Pelepasan Investasi Jangka Panjang Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat jurnal: Kas di Kas Daerah xxx Surplus PelepasanInvestasi Jangka Panjang - LO xxx Investasi Jangka Panjang xxx Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx Modul III - 79 Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatatat transaksi-transaksi terkait investasi Pemerintah Daerah: No. Transaksi PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debit Kredit 1 Perolehan Investasi Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek... Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang... xxx Kas di Kas Daerah xxx xxx Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 2 Hasil Investasi Investasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan... - LO Estimasi Perubahan SAL xxx xxx Pendapatan... - LRA xxx Investasi Jangka Panjang Metode Biaya Saat pengumuman hasil investasi Saat hasil investasi diterima Piutang Lainnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Kas di Kas Daerah xxx xxx xxx Piutang Lainnya xxx Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA xxx Investasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Piutang Lainnya Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Kas di Kas Daerah xxx xxx Metode Ekuitas Pengakuan Laba Pengakuan dividen Saat dividen diterima xxx xxx xxx xxx Investasi Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Kas di Kas Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Estimasi Perubahan SAL Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul III - 80 No. Transaksi PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debit Kredit 3 Pelepasan Investasi Investasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan... - LO xxx Investasi Jangka Pendek xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Pendapatan... - LRA xxx Investasi Jangka Panjang Surplus Kas di Kas Daerah xxx Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO xxx Investasi Jangka Panjang xxx Estimasi Perubahan SAL xxx Penerimaan Pembiayaan Defisit xxx Kas di Kas Daerah xxx Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO xxx Investasi Jangka Panjang Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx Contoh Soal: Perolehan Investasi 1. Pada tanggal 19 Januari 2013, Pemerintah Kota Suka Ria melakukan penyertaan modal kepada BUMD Segar sebesar Rp. 200.000.000. SP2D LS PPKD atas penyertaan modal ini terbit pada tanggal 21 Januari 2013. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Suka Ria memiliki kepemilikan sebesar 10% pada BUMD Segar. 2. Pada tanggal 2 Februari 2013, Pemerintah Kota Suka Ria menempatkan dananya sebesar Rp. 70.000.000 pada deposito berjangka 6 bulan di Bank Ceria dengan tingkat bunga 6%. 3. Pada tanggal 15 Maret 2013, Pemerintah Kota Suka Ria menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal yang dilakukan pada Perusahaan Daerah Terang Terus senilai Rp. 300.000.000. Untuk kegiatan ini, Pemerintah Kota Suka Ria membayar biaya broker dan komisi sebesar Rp. 500.000. SP2D LS PPKD untuk penanaman modal ini terbit pada tanggal 17 Maret 2013. Atas penyertaan modal yang dilakukan ini, Pemerintah Kota Suka Ria memiliki porsi kepemilikan sebesar 25% pada Perusahaan Daerah Terang Terus. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 81 Hasil Investasi 4. Pada tanggal 1 April 2013, Pemerintah kota Suka Ria menerima bunga deposito dari Bank Ceria. 5. Pada tanggal 20 April 2013, BUMD Segar mengumumkan perolehan laba kuartal I tahun 2011 sebesar Rp. 100.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa 25% dari laba tersebut akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 22 April 2013. 6. Pada tanggal 25 April 2013, Perusahaan Daerah Terang Terus mengumumkan perolehan laba Perusahaan kuartal I Tahun 2011 sebesar Rp. 250.000.000. Selain itu, diumumkan juga bahwa bagian laba perusahaan sebesar Rp. 100.000.000 akan dibagikan sebagai dividen. Pembagian dividen dilakukan pada tanggal 30 April 2013. Pelepasan Investasi 7. Pada tanggal 31 Juli 2013, Pemerintah Kota Suka Ria memutuskan untuk mencairkan seluruh depositonya pada Bank Ceria. 8. Pada tanggal 7 September 2013, Pemeritah Kota Suka Ria memutuskan untuk menjual saham kepemilikannya di BUMD Global yang bernilai Rp. 100.000.000. Saham tersebut terjual dengan harga Rp. 110.000.000 pada tanggal 10 September 2011. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 82 No. Tanggal Nomor Bukti 1 21-Jan-13 9/KK/I/13 Kode Rekening Uraian 1.2.1.01.02 Investasi kpd BUMD 1.1.1.01.01 2 2-Feb-13 13/KK/II/13 1.1.1.01.01 3 17-Mar-13 4 1-Apr-13 5 20-Apr-13 22-Apr-13 6 25-Apr-13 30-Apr-13 8.1.3.01.01 31-Jul-13 4.1.4.04.01 10-Sep-13 2,500,000 2,500,000 2,500,000 62,500,000 62,500,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 70,000,000 70,000,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 Pendapatan Bunga Deposito - LRA 59/KM/9/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 8.4.1.01.06 Surplus Pelepasan Investasi Jangka 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7.1.3.01.02 2,500,000 Pendapatan Bunga Deposito - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 8 2,500,000 Deposito Jangka Pendek 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 8.1.4.04.01 2,500,000 Bagian Laba atas penyertaan modal pd PD 31/KM/VII/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.2.02.01 700,000 Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 7 700,000 Penyertaan Modal kpd BUMD 25/KM/IV/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.03.01 700,000 Bagian Laba atas penyertaan modal pd PD 1.1.3.03.01 Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD 1.2.2.01.02 700,000 Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD - LRA 22/BA/IV/13 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 8.1.3.01.01 300,500,000 Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.3.01.02 300,500,000 300,500,000 Bagian Laba atas penyertaan modal pd BUMD - LO 21/KM/IV/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.03.01 300,500,000 Pendapatan Bunga Deposito - LRA 18/BA/IV/13 1.1.3.03.01 Piutang Dividen atas Penyertaan Modal pd BUMD 8.1.3.01.02 70,000,000 Pendapatan Bunga Deposito - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.04.01 70,000,000 Estimasi Perubahan SAL 17/KM/IV/13 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 8.1.4.04.01 200,000,000 Kas di Kas Daerah 7.2.2.02.01 Penyertaan Modal kpd BUMD 3.1.2.05.01 200,000,000 Kas di Kas Daerah 15/KK/III/13 1.2.2.01.02 Penyertaan Modal kpd BUMD 1.1.1.01.01 200,000,000 Estimasi Perubahan SAL 1.1.2.02.01 Deposito Jangka Pendek Hasil Penjualan Penyertaan Modal pd BUMD Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit 200,000,000 Kas di Kas Daerah 7.2.2.02.01 Penyertaan Modal kpd BUMD 3.1.2.05.01 Debit 1,400,000 110,000,000 10,000,000 100,000,000 110,000,000 110,000,000 Modul III - 83 G. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 31) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Selain itu, dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan investasi, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut: 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen; 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; 6) Perubahan pos investasi. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 84 BAB 6 AKUNTANSI ASET TETAP A. DEFINISI Aset Tetap merupakan aset yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Proporsi aset tetap di neraca Pemerintah Daerah umumnya paling besar dibandingkan jenis aset lainnya. Secara definisi, PSAP No. 7 menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1) berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3) biaya perolehan dapat diukur secara andal, (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. B. KLASIFIKASI Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 adalah sebagai berikut: 1. Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 2. Peralatan dan Mesin Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 86 Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/ata u dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 5. Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 6. Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Dalam Bagan Akun Standar, kode rekening untuk jenis aset tetap sama dengan pengklasifikasian di PSAP No. 7 di atas. Namun demikian, obyek dan rincian obyeknya didetailkan dengan sangat rinci. C. PENGAKUAN Aset tetap diakui pada saat: 1. Manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 2. Terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum 3. Nilainya dapat diukur dengan andal Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi, maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap. Jurnal tersebut mencatat aset tetap di debit dan kas/utang di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Ilustrasi: Pada tanggal 2 April 2013 Dinas Pendidikan menerima Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian 10 unit printer seharga Rp 700 ribu/unit. Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan aset tetap dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 2-Apr-13 BAST 05/2013 1.3.2.16.07 2.1.5.03.02 Uraian Printer Debit Kredit 7,000,000 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7,000,000 Tanggal 10 April 2013, SP2D LS untuk pembayaran pembelian tersebut terbit. Berdasarkan hal tersebut dicatat pelunasan hutang dan pengakuan belanja modal dengan jurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 87 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 10-Apr-13 SP2D LS 25/2013 2.1.5.03.02 3.1.3.01.01 Uraian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Debit 7,000,000 RK PPKD 5.2.2.16.07 Belanja Modal Pengadaan Printer 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Kredit 7,000,000 7,000,000 7,000,000 D. PENGUKURAN Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga (diskon) dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Ilustrasi: Pada tanggal 8 Juli 2013, dilakukan pembelian 10 unit Air Conditioner (AC) secara tunai seharga Rp3.000.000/unit. Biaya pengiriman dan pemasangan kesepuluh unit AC tersebut adalah Rp.500.000. Untuk pengadaan AC tersebut, terdapat honorarium panitia pengadaan sebesar Rp.300.000 dan honorarium pemeriksa barang sebesar Rp200.000. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa biaya perolehan kesepuluh unit AC tersebut adalah sebesar Rp.31.000.000, yang terdiri atas harga pembelian Rp.30.000.000 dan biayabiaya lainnya sampai AC tersebut siap untuk dipergunakan sebesar Rp.1.000.000. Dengan demikian jurnal yang dibuat untuk mencatat adalah sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 88 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 8-Jul-13 BAST 12/2013 1.3.2.15.08 Uraian Air Conditioner (AC) Debit Kredit 31,000,000 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.2.2.15.08 3.1.2.05.01 Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner 31,000,000 31,000,000 Estimasi Perubahan SAL 31,000,000 Beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan. Ilustrasi: Dinas Pendidikan membeli secara gabungan sebidang tanas seluas 500 m 2 beserta gedung dua tingkat yang berada di atas tanah tersebut dengan biaya perolehan sebesar 2,1 M. Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 7 September 2013. Nilai wajar (harga pasar) tanah di daerah tersebut adalah Rp.1.800.000/m 2. Sedangkan gedung setipe itu memiliki nilai wajar sebesar Rp.1.400.000.000. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung biaya perolehan dari masing-masing aset, yaitu: Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi pembelian gabungan tersebut adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 7-Sep-13 BAST 24/2013 1.3.1.11.04 Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Debit Kredit 700,000,000 1,400,000,000 700,000,000 1,400,000,000 Pada tanggal 15 September 2013, diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran pembelian gedung dan tanah tersebut. Jurnal yang dibuat untuk mencatat terbitnya SP2D LS ini adalah sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 89 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 15-Sep-13 SP2D LS 57/2013 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.1.3.01.01 Kredit 700,000,000 1,400,000,000 RK PPKD 2,100,000,000 5.2.1.11.04 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 5.2.3.01.01 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 3.1.2.05.01 E. Debit 700,000,000 1,400,000,000 Estimasi Perubahan SAL 2,100,000,000 PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut penambahan tersebut adalah kapitalisasi. Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Ilustrasi: Pada tanggal 27 Oktober 2013, Dinas Pendidikan Kota Berkah melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Kegiatan renovasi tersebut menghabiskan biaya Rp 50.000.000. Batasan kapitalisasi dalam kebijakan akuntansi Kota Berkah adalah sebesar 10% dari nilai Gedung, sedangkan nilai historis gedung yang tercatat di neraca adalah sebesar Rp.300.000.000. Dengan demikian, kegiatan renovasi tersebut memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 27-Oct-13 SP2D LS 69/2013 1.3.3.01.01 3.1.3.01.01 5.2.3.01.01 3.1.2.05.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Bangunan Gedung Kantor Debit 50,000,000 RK PPKD Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Estimasi Perubahan SAL Kredit 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Modul III - 90 F. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TETAP Menurut PSAP No. 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak memenuhi definisi aset tetap. Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya dilakukan karena:  Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure  Tidak dapat digunakan secara optimal (idle)  Terkena planologi kota  Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas  Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi  Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam  Pertimbangan teknis  Pertimbangan ekonomis Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tengtang Penghapusan Barang Milik Daerah. Fungsi Akuntansi akan mencatat “aset tetap (sesuai jenisnya)” yang dihentikan atau dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, “Akumulasi Penyusutan” di debet, serta Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Non Lancar di debet. Ilustrasi: Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan SK Penghapusan Barang Milik Daerah, Dinas Pendidikan menghapus satu buah sepeda motor karena rusak parah. Sepeda motor tersebut dibeli pada tanggal 5 Januari 2010 dengan harga Rp 15.000.000. Akumulasi Penyusutan hingga tanggal 30 Desember 2013 tercatat sebesar Rp. 12.000.000. Jurnal untuk mencatat transaksi penghentian aset tetap ini adalah sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 30-Dec-13 SK Bup 12/2013 1.3.7.01.04 Akumulasi Penyusutan Alat Agktn Darat Bermotor 12,000,000 9.3.1.01.02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 3,000,000 1.3.2.04.05 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Kendaraan Bermotor Beroda Dua Debit Kredit 15,000,000 Modul III - 91 G. PROSEDUR AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, aset tetap diakui ketika terjadi serah terima barang dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-SKPD akan mengakui adanya penambahan aset tetap dengan jurnal: Aset Tetap ……………. xxx Utang Belanja Modal ……………… xxx Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2D tersebut PPK-SKPD menjurnal: Utang Belanja Modal ……………… RK PPKD Belanja Modal ……………… Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx xxx Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan pada saat bukti pembayaran (bukti belanjanya) telah disahkan pengguna anggaran. Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal: Aset Tetap ……………… Kas di Bendahara Pengeluaran xxx Belanja Modal ……………… Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Pengeluaran Setelah Perolehan Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 92 a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b. bertambah umur ekonomis, dan/atau c. bertambah volume, dan/atau d. bertambah kapasitas produksi. 2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di masing-masing entitas pelaporan. Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi pada gedung kantor sehingga masa manfaat gedung tersebut bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya renovasi telah melebihi satuan minimum kapitalisasi. Atas transaksi ini, PPK-SKPD menjurnal kapitalisasi sebagai berikut: Gedung Kantor RK PPKD Belanja Modal Gedung Kantor Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx xxx Pelepasan Aset Tetap Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti penjualan, maupun pemusnahan aset tetap. Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPK SKPD akan membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SK Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat jurnal: Akumulasi Penyusutan ………… xxx Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx Aset Tetap ………… xxx Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD. Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 93 Akumulasi Penyusutan ………… xxx RK PPKD Aset Tetap ………… xxx xxx Setelah menerima pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Aset Lainnya xxx RK SKPD xxx Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal: Kas di Kas Daerah Aset Lainnya xxx xxx Surplus Penjualan Aset Non Lancar xxx Estimasi Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan xxx Kas di Kas Daerah xxx Defisit Penjualan Aset Non Lancar Aset Lainnya Estimasi Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan xxx xxx atau Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx xxx xxx Modul III - 94 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan aset tetap di SKPD: No. PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Transaksi Aset Tetap ………. Debet xxx Utang Belanja Modal 1 Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme LS Utang Belanja Modal xxx xxx RK PPKD 2 Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme UP/GU/TU Kapitasilasi Pengeluaran setelah Perolehan xxx Kas di Kas daerah xxx xxx xxx Kas di Bend Pengeluaran Belanja Modal …….. xxx No Entry xxx Estimasi Perubahan SAL Aset Tetap ………. 3 Kredit xxx Estimasi Perubahan SAL Aset Tetap ………. Debet No Entry RK SKPD xxx Belanja Modal …….. PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Kredit xxx xxx Kas di Bend Pengeluaran xxx No Entry Belanja Modal …….. Estimasi Perubahan SAL 4 5 Pelepasan Aset Tetap dengan Pemusnahan Penyerahan Aset Tetap ke PPKD (untuk dijual/dimanfaatkan) Akumulasi Penyusutan xxx Defisit Penjualan Aset NonLancar xxx Aset Tetap ………. No Entry xxx Akumulasi Penyusutan xxx RK PPKD xxx Aset Tetap ………. Aset Lainnya xxx RK SKPD xxx xxx Kas di Kas Daerah No Entry 6 Aset Tetap yang dihapus (dihentikan penggunaannya) telah terjual No Entry 7 Reklasifikasi Aset Tetap ke pos Aset Lainnya Aset Lainnya ………. xxx Akumulasi Penyusutan xxx Aset Tetap ………. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah xxx Aset Lainnya Surplus Penjualan Aset NonLancar Estimasi Perubahan SAL Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan atau xxx xxx xxx xxx Kas di Kas Daerah Defisit Penjualan Aset NonLancar Aset Lainnya xxx xxx Estimasi Perubahan SAL Hasil Penjulan Aset Daerah yg Tdk Dipisahkan xxx xxx xxx No Entry xxx Modul III - 95 Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait piutang yang terjadi di SKPD Sentosa selama tahun 2013: 1. Pada tanggal 15 Januari 2013, PPK SKPD Sentosa menerima Berita Acara Serah Terima Barang dari PPTK atas pembelian sebuah mobil sedan dinas dengan perincian sebagai berikut:  Harga beli Rp 220 juta  Harga pengiriman oleh ekspedisi Rp 2 juta  Biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung Rp 3 juta SP2D LS untuk pembayaran pembelian mobil dinas tersebut diterbitkan oleh BUD tanggal 21 Januari 2013. 2. Pada tanggal 21 Februari 2013, SKPD Sentosa menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang atas pembelian tanah dan gedung secara lumpsum seharga Rp 500.000.000. Tanggal 2 Maret 2013 BUD menerbitkan SP2D LS untuk pembelian gabungan tersebut. Penilai properti independen menilai gedung sebesar Rp 450.000.000 dan tanah sebesar Rp 150.000.000. 3. Pada tanggal 10 April 2013, PPTK kegiatan ABC melakukan pembelian satu buah mesin fotokopi seharga Rp 15.000.000 menggunakan uang persediaan. 4. Pada tanggal 25 Mei 2013, SKPD Sentosa menerima hibah dari suatu lembaga berupa 10 buah unit komputer. Harga pasar untuk komputer dengan tipe yang sama adalah sebesar Rp 4.000.000 per unit. 5. Pada tanggal 6 Juni 2013, dilakukan pembayaran untuk mengganti kaca spion mobil sedan dinas yang rusak sebesar Rp 250.000 6. Pada tanggal 11 Juli 2013, dilakukan upgrade terhadap sistem operasi 10 komputer sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. Berdasarkan upgrading tersebut, diperkirakan umur ekonomis akan meningkat menjadi 8 tahun (sebelumnya diperkirakan umur ekonomis komputer adalah 5 tahun). Biaya upgrading kesepuluh komputer tersebut ialah Rp 7.000.000. 7. Pada tanggal 30 Desember 2013, dikeluarkan SK Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah. Di dalam SK tersebut, terdapat aset tetap SKPD Sentosa yang ikut dihapus, yaitu: Jumlah Jenis Barang Tahun Perolehan Nilai Perolehan per unit Akumulasi Penyusutan 2 unit Komputer 2005 2.500.000 2.000.000 1 unit Mobil Kijang 2003 85.000.000 75.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Keterangan Dimusnahkan Akan Dijual Modul III - 96 Transaksi-transaksi di atas dicatat oleh PPK SKPD Sentosa dengan jurnal sebagai berikut: No. 1 Tanggal Nomor Bukti 15-Jan-13 BAST 01/13 Kode Rekening Uraian 1.3.2.04.01 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Utang Belanja Modal Peralatan dan 2.1.5.03.02 Mesin Debit 225,000,000 2.1.5.03.02 21-Jan-13 SP2D LS 03/13 3.1.3.01.01 3.1.2.05.01 2 21-Feb-13 2-Mar-13 BAST 02/13 SP2D LS 06/13 375,000,000 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 125,000,000 2.1.5.03.03 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan 375,000,000 2.1.5.03.01 Utang Belanja Modal Tanah 125,000,000 Utang Belanja Modal Gedung dan 2.1.5.03.03 Bangunan 375,000,000 RK PPKD 1.3.2.14.08 Mesin Fotocopy 3.1.2.05.01 500,000,000 125,000,000 375,000,000 Estimasi Perubahan SAL 500,000,000 15,000,000 Kas di Bend Pengeluaran Belanja Modal Pengadaan Mesin 5.2.2.14.08 Fotocopy 25-May-13 225,000,000 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 1.1.1.03.01 4 225,000,000 125,000,000 3.1.2.05.01 Kuitansi 11/13 225,000,000 Estimasi Perubahan SAL Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk 5.2.1.11.04 Bangunan Tempat Kerja/Jasa Belanja modal Pengadaan Bangunan 5.2.3.01.01 Gedung Kantor 10-Apr-13 225,000,000 Tanah Untuk Bangunan Tempat 1.3.1.11.04 Kerja/Jasa 3.1.3.01.01 3 225,000,000 RK PPKD Belanja modal pengadaan Kendaraan 5.2.2.04.01 Dinas Bermotor Perorangan 15,000,000 15,000,000 Estimasi Perubahan SAL 1.3.2.16.02 Personal Komputer Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri…. - LO Beban Pemeliharan Peralatan dan 9.1.2.18.02 Mesin 15,000,000 40,000,000 8.3.1.03.01 5 6-Jun-13 Kuitansi 21/13 1.1.1.03.01 3.1.2.05.01 11-Jul-13 Kuitansi 29/13 3.1.2.05.01 30-Dec-13 SK KDH 11/13 30-Dec-13 SK KDH 11/13 250,000 250,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 Estimasi Perubahan SAL Akumulasi Penyusutan Peralatan 1.3.7.01.16 Komputer Defisit Penjualan Aset Peralatan dan 9.3.1.01.02 Mesin - LO 1.3.2.16.02 7b 250,000 Kas di Bend Pengeluaran Belanja modal Pengadaan Personal 5.2.2.16.02 Komputer 7a 250,000 Estimasi Perubahan SAL 1.3.2.16.02 Personal Komputer 1.1.1.03.01 40,000,000 Kas di Bend Pengeluaran Belanja Pemeliharan Peralatan dan 5.1.2.18.02 Mesin 6 Kredit 7,000,000 2,000,000 500,000 Personal Komputer 2,500,000 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan 1.3.7.01.04 Darat Bermotor 75,000,000 3.1.3.01.01 RK PPKD 10,000,000 1.3.2.04.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 85,000,000 Modul III - 97 H. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut adalah contoh penyajian Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No. Uraian 1 ASET 2 3 ASET LANCAR 4 Kas di Kas Daerah 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 6 Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek 7 Piutang Pajak 8 Piutang Retribusi 9 Penyisihan Piutang 10 Belanja Dibayar Dimuka 11 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 18 Piutang Lainnya 19 Persediaan Jumlah Aset Lancar 20 21 INVESTASI JANGKA PANJANG 22 Investasi Nonpermanen 23 Pinjaman Jangka Panjang 24 Investasi dalam Surat Utang Negara 25 26 Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya 27 Jumlah Investasi Nonpermanen 28 29 Investasi Permanen 30 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen 32 Jumlah Investasi Jangka Panjang 33 34 35 ASET TETAP 36 Tanah 37 Peralatan dan Mesin 38 Gedung dan Bangunan 39 Jalan, Irigasi dan Jaringan 40 Aset Tetap Lainnya 41 Konstruksi dalam Pengerjaan 42 Akumulasi Penyusutan 43 Jumlah Aset Tetap 44 45 DANA CADANGAN 46 Dana Cadangan 47 Jumlah Dana Cadangan 48 49 ASET LAINNYA 50 Tagihan Penjualan Angsuran 51 Tuntutan Ganti Rugi 52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 53 Aset Tak Berwujud 54 Aset Lain-laim 55 Jumlah Aset Lainnya 56 JUMLAH ASET 57 58 59 KEWAJIBAN 60 Modul 61 Akuntansi Pemerintah Daerah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 63 Utang Bunga 64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka 65 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Modul III - 98 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx BAB 7 PENYUSUTAN ASET TETAP A. DEFINISI Menurut PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam PP N0.71 Tahun 2010, penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Penyusutan dilakukan agar nilai wajar suatu aset dapat diketahui. Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji (overstated). Dalam buletin teknis SAP No. 5 tentang penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan. Tidak semua aset perlu disusutkan karena tidak semua jenis aset mangalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Aset-aset yang memerlukan penyusutan adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dan mengalami penurunan nilai. Dalam PP No.71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang tidak disusutkan. B. METODE PENYUSUTAN Ada 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut PP No.71/2010, yaitu Garis Lurus (Straight Line Method), Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method), Unit Produksi (Unit of Production Method). 1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 99 Ilustrasi: Harga sebuah laptop adalah Rp. 5.000.000. Diestimasikan bahwa laptop ini dapat digunakan dengan baik selama 3 tahun. Setelah masa manfaatnya habis, laptop tersebut diharapkan dapat terjual dengan harga Rp. 500.000 (estimasi nilai sisa). Jika laptop ini disusutkan menggunakan metode gari lurus, maka besarnya beban penyusutan adalah Rp. 1.500.000 per tahun. Nilai buku (carrying value) dari laptop selama masa manfaatnya dapat dilihat pada gambar berikut: Nilai Buku (Carrying Value) Laptop 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Tahun ke-0 Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 2. Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Method) Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: Ilustrasi: Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan sebelumnya, beban penyusutan per tahun yang dihitung dengan metode double declining balance dapat dilihat pada table berikut: Tahun ke0 1 2 3 PENYUSUTAN DENGAN METODE MENURUN BERGANDA Persentase Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Penyusutan Penyusutan 0 0 5.000.000 66,67% 3.333.333 3.333.333 1.666.667 66,67% 1.111.111 4.444.444 555.556 66,67% 55.556 4.500.000 500.000 Beban penyusutan pada tahun ketiga disesuaikan jumlahnya, sehingga nilai buku di akhir tahun ketiga adalah Rp. 500.000, sesuai dengan estimasi nilai sisa yang diinginkan. Selama tiga tahun pemakaian, nilai buku dari laptop tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III -100 Nilai Buku (Carrying Value) Laptop 6000000,0 5000000,0 4000000,0 3000000,0 2000000,0 1000000,0 Thn ke-0 Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Dengan metode double declining, nilai beban penyusutan sangat besar di tahun-tahun awal dan semakin menurun ketika masa manfaat aset akan habis. 3. Metode Unit Produksi (Unit of Production Method) Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah beban penyusutan periodik yang berbeda-beda tergantung jumlah penggunaan asset tetap dalam produksi. paling tepat digunakan jika unit manfaat dari aset bersifat spesifik dan terkuantifikasi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: Ilustrasi: Ada sebuah mesin pabrik yang mampu memproduksi 100.000 unit produk. Mesin ini dibeli dengan harga Rp 50.000.000 dan memiliki nilai sisa sebesar Rp 5.000.000. Pada tahun ini, mesin telah memproduksi sebanyak 2.000 unit. Maka, nilai penyusutan dapat dihitung dengan cara: Besaran beban penyusutan setiap tahunnya tergantung dengan besaran unit yang diproduksi setiap tahun. Biasanya, setiap tahun beban penyusutan akan semakin kecil sebab semakin lama kemampuan mesin menghasilkan produk semakin kecil. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III -101 C. PENJURNALAN Beban penyusutan dijurnal setiap akhir tahun. Setiap penyusutan akan dijurnal sebagai berikut: Beban Penyusutan …… Akumulasi Penyusutan xxx xxx Beban penyusutan merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan akan dilaporkan dalam Neraca. Akumulasi penyusutan merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi kontra aset tetap dalam Neraca dimana harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (book value) aset tersebut. Contoh Soal: 1. Pada tanggal 31 Desember 2013, dilakukan penyusutan untuk gedung dengan metode garis lurus (straight line method). Gedung dibeli pada tanggal 2 Januari 2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp 375.000.000. Nilai sisa sebesar Rp 25.000.000 dan umur ekonomis gedung adalah 20 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya. 2. Pada tanggal 31 Desember 2013, dilakukan penyusutan untuk mesin fotokopi dengan metode saldo menurun ganda (double declining method). Mesin fotokopi dibeli pada tanggal 3 Januari dengan nilai perolehan sebesar Rp 15.000.000. Nilai sisa sebesar Rp 1.600.000 dan umur ekonomis mesin adalah 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya. 3. Pada tanggal 31 Desember 2013, dilakukan penyusutan untuk mobil sedan dinas dengan metode unit produksi. Mobil dibeli pada tanggal 2 Januari 2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp 250.000.000 dan nilai sisa sebesar Rp 10.000.000. Selama tahun 2013, jumlah kilometernya 40.000 dengan masa manfaat 400.000 kilometer. Buatlah jurnal penyusutannya. 4. Pada tanggal 31 Desember 2013, dilakukan penyusutan untuk seperangkat komputer dengan metode garis lurus (straight line method). Seperangkat komputer dibeli pada tanggal 1 April 2013 dengan nilai perolehan sebesar Rp 100.000.000 dan nilai sisa Rp 10.000.000. Masa manfaat komputer diestimasikan selama 10 tahun. Buatlah jurnal penyusutannya. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III -102 Jawaban: 1. 2. 3. 4. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Des-13 BM-01 31-Des-13 BM-02 31-Des-13 31-Des-13 BM-03 BM-04 9.1.7.02.01 1.3.7.02.01 9.1.7.01.14 1.3.7.01.14 9.1.7.01.04 1.3.7.01.04 9.1.7.01.16 1.3.7.01.16 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Beban penyusutan bangunan gedung Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Beban penyusutan alat kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Beban penyusutan mobil dinas Akumulasi Penyusutan Mobil Dinas Beban penyusutan Akumulasi penyusutan komputer Debit Kredit 17.500.000 17.500.000 3.000.000 3.000.000 24.000.000 24.000.000 6.750.000 6.750.000 Modul III -103 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx 4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx 6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya xxx xxx xxx xxx 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) xxx xxx xxx xxx 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx 12Penyajian Dana Bagibeban Hasil Sumber Daya Alam di Laporan Operasional: xxx xxx xxx xxx penyusutan 13 Dana Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx 14 Dana Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxx xxx xxx xxx PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 16 LAPORAN OPERASIONAL 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 18 Dana Otonomi Khusus xxxdan 20X0xxx xxx xxx (Dalam rupiah) 19 Dana Penyesuaian xxx xxx xxx xxx 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 ) xxx xxx xxx xxx Kenaikan/ No21 URAIAN 20X1 20X0 (%) Penurunan 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23 KEGIATAN Pendapatan Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx OPERASIONAL 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx xxx xxx xxx 1 PENDAPATAN 25 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxx xxx xxx xxx 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26 Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)PROVINSI/KABUPATEN /KOTA xxx xxx xxx xxx PEMERINTAH 3 Pendapatan Pajak Daerah xxx xxx xxx xxx 27 NERACA 4 Pendapatan Retribusi Daerah xxx xxx xxx xxx 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 5 Pendapatan xxx xxx xxx xxx 29 Pendapatan Hasil HibahPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan xxx xxx xxx xxx (Dalam Rupiah) 6 Pendapatan xxx xxx xxx xxx 30 Pendapatan Asli DanaDaerah DaruratLainnya xxx xxx xxx xxx 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 ) Uraian xxx xxx xxx xxx 31 Pendapatan Lainnya xxx xxx No. 20X1 20X0 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) xxx xxx xxx xxx 8 ASET 1 33 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) xxx xxx xxx xxx 9 PENDAPATAN TRANSFER 2 34 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 3 ASET LANCAR 35 BEBAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak xxx xxx xxx xxx 4 Pegawai Kas di Kas Daerah xxx 36 Beban xxx xxx xxxxxx xxx 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam xxx xxx xxx xxx 37 Beban xxx xxx xxxxxx xxx 5 Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran xxx 13 DanaJasa Alokasi Umum xxx xxx xxx xxx 38 Beban xxx xxx xxxxxx xxx 6 Kas di Bendahara Penerimaan xxx 14 DanaPemeliharaan Alokasi Khusus xxx xxx xxx xxx 39 Beban xxx xxx xxxxxx xxx Investasi Jangka Pendek xxx 7 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) xxx xxx xxx xxx 40 Beban Perjalanan Dinas xxx xxx xxx xxx 8 Piutang Pajak xxx xxx 16 41 Beban Bunga xxx xxx xxx xxx 9 Subsidi Piutang Retribusi xxx 42 Beban xxx xxx xxxxxx xxx 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Penyisihan (xxx) (xxx) 10 43 Beban 18 DanaHibah Otonomi Khusus Piutang xxx xxx xxx xxx 44 Beban SosialDibayar Dimuka xxx xxx xxxxxx xxx Belanja xxx 11 19 DanaBantuan Penyesuaian xxx xxx xxx xxx 45 Beban Penyusutan xxx xxx xxxxxx xxx 12 Jumlah Bagian Lancar Pinjaman kepada Negara xxx 20 Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/dPerusahaan 19 ) xxx xxx xxx xxx 46 Beban Transfer xxx xxx xxx xxx 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah xxx xxx 21 47 Beban Lain-lain xxx xxx xxx xxx 22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat xxx xxx 48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) xxx xxx xxx xxx D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN 23 Pendapatan Bagi Hasil PajakPinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya xxx 15 Bagian Lancar 24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya xxx 16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 25 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) xxx 17 JumlahBagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 26 Jumlah Pendapatan xxx 18 Piutang LainnyaTransfer (15 + 20 + 25) 27 19 Persediaan Penyajian akumulasiYANG penyusutan di Neraca: 28 LAIN-LAIN PENDAPATAN Jumlah AsetSAH Lancar (4 s/d 19) 20 29 Pendapatan Hibah xxx 21 30 Pendapatan Dana Darurat xxx INVESTASI JANGKAPEMERINTAH PANJANG 22 PROVINSI/KABUPATEN /KOTA 31 Pendapatan Lainnya xxx Investasi Nonpermanen 23 32 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31) NERACA xxx Pinjaman Jangka(7Panjang 24 33 JUMLAH PENDAPATAN + 26 +PER 32) 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 xxx Investasi dalam Surat Utang Negara 25 34 26 Investasi dalam Proyek Pembangunan 35 BEBAN Uraian No. 27 36 Beban PegawaiInvestasi Nonpermanen Lainnya xxx ASET Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) 28 1 Persediaan 37 Beban xxx 29 38 Beban xxx 2 Jasa Investasi Permanen 39 Beban xxx 30 Penyertaan 3 Pemeliharaan ASET LANCARModal Pemerintah Daerah 40 Beban Perjalanan Dinas xxx 31 Investasi Permanen Lainnya 4 Kas di Kas Daerah 41 Beban Bunga xxx Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) 32 5 Kas di Bendahara Pengeluaran 42 Beban Subsidi xxx Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) 33 6 Kas di Bendahara Penerimaan 43 Beban xxx 34 HibahInvestasi Jangka Pendek 7 44 Beban Sosial xxx 35 Bantuan ASET TETAP 8 Penyusutan Piutang Pajak 45 Beban xxx 36 Tanah 46 Beban xxx 9 Transfer Piutang Retribusi 37 Peralatan dan Mesin 47 Beban Lain-lain xxx Penyisihan Piutang 10 38 Gedung dan Bangunan 48 JUMLAH BEBAN (36 s/dDimuka 47) xxx Belanja Dibayar 11 39 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 40 Aset Tetap Lainnya 13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 41 Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan 14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat 42 Jumlah Tetapkepada (36 s/d Pemerintah 42) 43 15 Bagian LancarAset Pinjaman Daerah Lainnya 16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 17 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Modul Akuntansi Pemerintah 18 Piutang Lainnya Daerah 19 Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) 20 21 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (Dalam Rupiah) xxx xxx 20X1 20X0 xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx(xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxIII -104 Modul xxx xxx xxx BAB 8 AKUNTANSI DANA CADANGAN A. DEFINISI Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. B. KLASIFIKASI Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini: Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Jembatan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Dst…. C. PENGAKUAN Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tertulis di dalam peraturan daerah Dana Cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Ketika pemindahan ini dilakukan maka fungsi akuntansi akan membuat jurnal pengakuan dana cadangan di debit dan kas dikas daerah di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Karena pembentukan dana ini melalui pengeluaran pembiayaan maka fungsi akuntansi juga mencatat pengeluaran pembiayaan di debet dan estimasi perubahan SAL di Kredit. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 105 Ilustrasi: Pada tanggal 1 Februari 2014, Pemerintah Kabupaten Sentosa memindahkan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan sebesar Rp. 200.000.000 dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk pembangunan jembatan penyebarangan antar pulau. Atas transaksi ini fungsi akuntansi menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 01-Feb-14 23/SP2D LS/2014 1.4.1.01.01 Uraian Debit Dana Cadangan 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 7.2.1.01.01 Pembentukan Dana Cadangan 3.1.2.05.01 Kredit 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Estimasi Perubahan SAL 200,000,000 D. PROSEDUR AKUNTANSI DANA CADANGAN DI PPKD 1. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan, Berdasarkan SP2D LS tersebut Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Dana Cadangan dengan menjurnal: Dana Cadangan xxx Kas di Kas Daerah Pengeluaran Pembiayaan xxx xxx Estimasi Perubahan SAL xxx 2. Pencairan Dana Cadangan Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke rekening untuk pencairan Dana Cadangan. Berdasarkan Dokumen tersebut Fungsi Akuntansi PPKD mengakui Dana Cadangan dengan menjurnal: Kas di Kas Daerah xxx Dana Cadangan Estimasi Perubahan SAL Penerimaan Pembiayaan xxx xxx xxx Dana cadangan yang sudah cair akan digunakan pada program kegiatan di SKPD pelaksana. proses penggunaan dan pencatatan dana cadangan pada SKPD mengacu pada posedur belanja dan akuntansi belanja yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 106 E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Modul 75 76 77 78 79 Uraian 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan xxx xxx xxx xxx ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-laim Jumlah Aset Lainnya xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutang Pajak Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Jangka Panjang Lainnya AkuntansiUtang Pemerintah Daerah Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS Ekuitas Modul III - 107 BAB 9 AKUNTANSI ASET LAINNYA A. DEFINISI Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Secara definisi, Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa aset lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. B. KLASIFIKASI Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Bangun Serah Guna Aset Tidak Berwujud Goodwill Lisensi dan Frenchise Hak Cipta Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain Aset Lain-Lain Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 108 ketiga, dan Aset lain-lain. Sedangkan aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD adalah aset lainnya yang berupa Aset Tak Berwujud, dan Aset lain-lain. C. PENGAKUAN Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut: 1. Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. a. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD yang sudah dihapus. Setelah dihapus dari pembukuan, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset lainnya (Barang milik daerah yang akan dijual). Selanjutnya, ketika PPKD melakukan penjualan aset ini secara angsuran, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran. Jurnal ini mencatat “Tagihan Penjualan Angsuran” di debit dan “Surplus Penjualan Aset Non Lancar” serta “Aset Lainnya” di kredit. Besaran tagihan penjualan angsuran yang dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam naskah/dokumen perjanjian penjualan. Ilustrasi: Pada tanggal 1 Maret 2013, DPPKA Kota Jaya menjual salah satu barang milik daerah yang akan dijual berupa rumah dinas kepada salah seorang pegawai secara angsuran. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pengakuan tagihan penjualan angsuran dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 1 Maret2013 1/AJB/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.1.01.01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Debit Kredit 100.000.000 8.4.1.01.03 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO 20.000.000 1.5.4.01.02 Barang Milik Daerah yang Akan Dijual 80.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 109 Tagihan ini bersifat jangka panjang. Maka, setiap akhir tahun Fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 31Desi2013 1/memo/2013 1.1.4.03.01 Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas 1.5.1.01.01 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Debit Kredit xxxxx xxxxx Bila pembeli tersebut melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 1 April 2013, maka fungsi akuntansi PPKD melakukan penjurnalan sebagai berikut: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1-Apr-13 1/STS/2013 1.1.1.01.01 1.5.1.01.01 3.1.2.05.01 4.1.4.15.01 Uraian Kas di Kas Daerah Debit 5.000.000 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Estimasi Perubahan SAL Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas-LRA Kredit 5.000.000 5.000.000 5.000.000 b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit. Pada saat putusan TGR terbit, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah. Jurnal ini mencatat “Tuntutan Ganti Kerugian Daerah” di debit dan “Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO” di kredit. Ilustrasi: Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) nomor SK 01/SKTM/2013 diperoleh informasi Pemerintah Kota Jaya memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rp 50.000.000,00 Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan. Sampai dengan akhir Desember 2013 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 110 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 1 Des2013 1/SKTM/201 1.5.1.02.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai 3 Negeri Bukan Bendahara 8.1.4.05.01 Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara LO Debit Kredit 50.000.000 50.000.000 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar, atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi di setiap akhir tahun dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 31Desi2013 1/memo/2013 1.1.4.04.02 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara 1.5.1.02.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Debit Kredit 5.000.000 5.000.000 Ketika diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus TGR ini, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-13 1/STS/2013 1.1.1.01.01 Uraian Kas di Kas Daerah 1.1.4.04.02 3.1.2.05.01 Debit 5.000.000 Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.05.02 Kredit 5.000.000 5.000.000 Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA 5.000.000 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini bisa berupa: a. Sewa Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 111 perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, Fungsi Akuntansi PPKD akan mereklasifikasi “Aset Lain-lain” menjadi “Kemitraan dengan Pihak Ketiga”. Ilustrasi: Dalam rangka optimalisasi barang milik daerah, Pemerintah Kota Jaya menyewakan tanah milik pemerintah kepada pihak ketiga untuk jangka waktu selama 10 tahun. Tanah yang disewakan tersebut bernilai 500 juta. Pihak ketiga akan membayar sewa sebesar 120 juta. Berdasarkan surat perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Jaya dengan pihak ketiga tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan kerjasama dengan pihak ketiga melalui jurnal: Tanggal Nomor Bukti 1-Feb-13 1/SP/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.2.01.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa tanah 1.5.4.01.03 Debit Kredit 500.000.000 Barang Milik Daerah yang Disewakan 500.000.000 Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1-Feb-13 1/NK/2013 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 8.1.4.18.01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.16.01 Uraian Debit Kredit 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA 120.000.000 Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Kode Rekening Tanggal Nomor Bukti 1-Feb-23 1/BAST/2023 1.5.4.01.03 Barang Milik Daerah yang Disewakan 1.5.2.01.02 Uraian Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa tanah Debit Kredit 500.000.000 500.000.000 Apabila PPKD menyerahkan aset ini kembali ke SKPD terkait untuk dikelola lebih lanjut atau dipergunakan kembali dalam operasional SKPD, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 112 Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit 1-Mar-23 2/BAST/2023 1.1.8.01.01 RK SKPD 1.5.4.01.03 Kredit 500.000.000 Barang Milik Daerah yang Disewakan 500.000.000 b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Permendagri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) Buletin Teknis SAP No 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah Suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Ilustrasi: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jaya membuat perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Guna Serah dengan PT Berkah untuk membangun gedung Olahraga. Dalam kerjasama ini, Pemerintah Kota Jaya menyerahkan tanah senilai Rp 500.000.000. Berdasarkan kontrak kerjasama BGS tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan kerjasama dengan pihak ketiga melalui jurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 113 Tanggal Nomor Bukti 1-Feb-13 1/SPK/2013 Kode Rekening Uraian Debit 1.5.2.03.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah Tanah 1.5.4.01.04 Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna Serahkan Kredit 500.000.000 500.000.000 d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) Buletin Teknis SAP No 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. Ilustrasi: Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jaya membuat perjanjian kerjasama dengan pola Bangun Serah Guna dengan PT Kelola untuk membangun sekolah dasar. Untuk menyelesaikan pembangunan sekolah dasar tersebut, investor telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,00 sedangkan tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kota jaya untuk pembangunan sekolah dasar tersebut adalah senilai Rp. 300.000.000,00 Aset BSG tersebut telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pemerintah pada tanggal 31 Maret 2013. Berdasarkan kontrak kerjasama BSG tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengakuan kerjasama dengan pihak ketiga melalui jurnal: Tanggal Nomor Bukti 31-Mar-13 1//BAST/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.2.04.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Serah Guna Sekolah Dasar 1.5.4.01.05 Barang Milik Daerah yang Dibangun Serah Gunakan - Tanah 2.2.2.01.02 Utang Jangka Panjang Lainnya- Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debit Kredit 800.000.000 300.000.000 500.000.000 Modul III - 114 3. Aset Tidak Berwujud Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud menyebutkan bahwa Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud terdiri atas: a) Goodwill Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan. b) Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. c) Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain. d) Software Software computer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. e) Lisensi Adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. f) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 115 g) Aset Tak Berwujud Lainnya Aset Tak berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tak Berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai Aset Tidak Berwujud jika dan hanya jika:  Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas atau dinikmati oleh entitas; dan  Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi SKPD membuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal tersebut mencatat “Aset Tidak Berwujud “ di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” atau “RK PPKD” di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Ilustrasi: Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangannya, Pemerintah Kota Jaya melakukan kerjasama dengan PT Mediatama untuk pengembangan software akuntansi keuangan daerah senilai Rp 50.000.000 dengan mekanisme LS. Tanggal Nomor Bukti 1 Maret 2013 3/SP2DLS/2013 Kode Rekening 1.5.3.05.01 3.1.3.01.01 5.1.2.19.04 3.1.2.05.01 Uraian Software Debit Kredit 50,000,000 RK PPKD 50,000,000 Belanja Jasa Konsultasi Pengembangan Software 50,000,000 Estimasi Perubahan SAL 50,000,000 4. Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 116 dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, Fungsi Akuntansi SKPD akan membuat jurnal pengakuan aset lain-lain dan penghapusan akumulasi penysusutan aset tetap yang direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat “Aset Lain-Lain” dan “Akumulasi Penyusutan” di debit serta “Aset Tetap (Sesuai Rincian Objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Ilustrasi: Berdasarkan catatan di bagian umum & perlengkapan Pemerintah Kota Jaya diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 terdapat aset tetap (traktor) senilai Rp. 100.000.000,00 di Dinas Pertanian yang sudah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan. Diketahui nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut adalah Rp 95.000.000. Berdasarkan informasi tersebut dicatat pengakuan aset lain-lain dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian 1 Desember 2013 3/SK/2013 1.5.4.01.06 Aset Lain-Lain - Traktor Rusak 1.3.7.01.01 Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 1.3.2.01.01 Traktor Debit Kredit 5.000.000 95.000.000 100.000.000 D. PENGUKURAN 1. Tagihan Jangka Panjang a. Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga a. Sewa Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 117 b. Kerjasama Pemanfaatan Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut 3. Aset Tidak Berwujud Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari: a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah: a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 118 b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari. c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. 4. Aset Lain-lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. E. AMORTISASI Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan mencatat “Beban Amortisasi” di debit dan “Akumulasi Amortisasi” di kredit. Ilustrasi: Software Akuntansi Keuangan Daerah seharga Rp 50.000.000 yang telah dikembangkan pada 1 Maret 2013 diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun tanpa nilai sisa. Pemerintah Kota Jaya menetapkan metode amortisasi garis lurus untuk software ini. Maka, pada tanggal 31 Desember 2013, terdapat beban amortisasi penyusutan software sebesar: Amortisasi = = Rp 4.16.666,67 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 119 Tanggal Nomor Bukti 31 Des2013 5/Memo/2013 Kode Rekening 9.1.7.04.05 Beban Amortisasi Software 1.5.3.06.05 F. Uraian Debit Kredit 4.166.667 Akumulasi Amortisasi Software 4.166.667 PROSEDUR AKUNTANSI ASET LAINNYA DI PPKD Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa tagihan jangka panjang dan kemitraan dengan pihak ketiga. 1. Tagihan Jangka Panjang a. Tagihan Penjualan Angsuran Barang milik daerah yang dipindahtangankan/dijual adalah aset tetap SKPD yang sudah dihapus. Setelah dihapus dari pembukuan SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD. PPKD menerima pelimpahan aset yang hendak dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset lainnya. Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan berupa berita acara penjualan aset secara angsuran, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “tagihan penjualan angsuran ….. (sesuai rincian objek)” di debit sesuai nilai yang tertera pada berita acara penjualan, dan “Aset Lainnya … (Sesuai rincian objek)” di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai “Surplus Penjualan Aset non Lancar” di kredit jika selisihnya positif. Tanggal Nomor Bukti 1 Maret2013 1/AJB/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.1.01….. Tagihan Angsuran Penjualan …………………. Debit Kredit xxxxx 8.4.1.01.... Surplus Penjualan Aset Non Lancar ……….. -LO xxxxx 1.5.4.01….. Aset lain-lain ……………. xxxxx Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif, maka selisih ini dicatat sebagai “Defisit Penjualan Aset Non Lancar” di debit. Tanggal Nomor Bukti 1 Maret2013 1/AJB/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.1.01….. Tagihan Angsuran Penjualan …………………. 9.3.1.01.... 1.5.4.01….. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Defisit Penjualan Aset Non Lancar ……….. -LO Aset lain-lain ……………. Debit Kredit xxxxx xxxxx xxxxx Modul III - 120 Tagihan ini bersifat jangka panjang. Maka, setiap akhir tahun Fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 31Desi2013 1/memo/2013 Kode Rekening Uraian 1.1.4.03…. Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran ……… 1.5.1.01….. Debit Kredit xxxxx Tagihan Angsuran Penjualan ……… xxxxx Ketika pegawai yang membeli aset ini membayar angsuran, maka berdasrkan bukti bayar berupa STS atau bukti bayar lain, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1-Apr-13 1/STS/2013 1.1.1.01.01 Uraian Kas di Kas Daerah 1.5.1.01….. 3.1.2.05.01 Debit xxxxx Tagihan Angsuran Penjualan …… Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.15.01 Kredit xxxxx xxxxxx Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran ….-LRA xxxxxx b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala unit/satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang tertuntut melalui kepala unit/satuan kerja. Berdasarkan SK-SKTJM ini, Fungsi Akuntansi PPKD akan mengakui tagihan tuntutan kerugian daerah dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 1 Des2013 1/SKTJM/201 3 Kode Rekening Uraian 1.5.1.02…. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ……. 8.1.4.05……. Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ……………….. -LO Debit Kredit xxxxx xxxxx Tagihan ini bersifat jangka panjang. Maka, setiap akhir tahun Fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, Fungsi Akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 121 Tanggal Nomor Bukti 31Desi2013 1/memo/2013 Kode Rekening Uraian 1.1.4.04… Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah …….. 1.5.1.02…. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ….. Debit Kredit xxxxxx xxxxxx Ketika pegawai yang terkena kasus TGR ini melakukan pembayaran angsuran, maka, berdasarkan bukti setor berupa STS, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 31-Dec-13 1/STS/2013 1.1.1.01.01 Uraian Kas di Kas Daerah 1.1.4.04…… 3.1.2.05.01 Debit Kredit xxxxx Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ………… Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.05….. xxxxx xxxxx Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ……………. xxxxx c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, Fungsi Akuntansi PPKD akan mereklasifikasi “Aset Lain-lain” menjadi “Kemitraan dengan Pihak Ketiga” dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 1-Feb-13 1/SP/2013 Kode Rekening Uraian 1.5.2…………. Kemitraan dengan Pihak Ketiga ………….. 1.5.4…………. Debit Kredit xxxxx Aset Lain-Lain xxxxx Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai pendapatan “Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO”. Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, Fungsi AKuntansi PPKD akan menjurnal: Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening 1-Feb-13 1/NK/2013 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 8.1.4.18….. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah …….. - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.4.16…… Uraian Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah ……... - LRA Debit Kredit xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Fungsi Akuntansi PPKD akan menjurnal: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 122 Kode Rekening Tanggal Nomor Bukti 1-Feb-23 1/BAST/2023 1.5.4.01…… Aset Lain-Lain 1.5.2.01….. Uraian Debit Kredit xxxxx Kemitraan dengan Pihak Ketiga xxxxx Apabila PPKD menyerahkan aset ini kembali ke SKPD terkait untuk dikelola lebih lanjut atau dipergunakan kembali dalam operasional SKPD, maka Fungsi AKuntansi PPKD akan menjurnal: Kode Rekening Tanggal Nomor Bukti 1-Mar-23 2/BAST/2023 1.1.8.01.01 RK SKPD 1.5.4.01…. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Aset Lain-Lain Debit Kredit xxxxx xxxxx Modul III - 123 Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan Aset Lainnya di PPKD: No. Transaksi PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debit Kredit PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debit Kredit 1 Tagihan Penjualan Angsuran Saat Penjualan Aset Tetap Surplus Tagihan Angsuran Penjualan... No Entry Defisit No Entry xxx Surplus Penjualan Aset Non Lancar Aset Lain-Lain... Tagihan Angsuran Penjualan xxx xxx xxx Defisit Penjualan Aset Non Lancar xxx Aset Lain-Lain... Saat Piutang Jatuh Tempo No Entry Saat Pembayaran Angsuran No Entry Saat Piutang Jatuh Tempo xxx Tagihan Angsuran Penjualan xxx Kas di Kas Daerah Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan ... Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx Angsuran/Cicilan Angsuran Penjualan...LRA 2 Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah Saat Pengakuan TGR xxx Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan ... No Entry No Entry Saat Pembayaran Ganti Rugi No Entry Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ... Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ... - LO Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian xxx xxx xxx xxx Daerah... Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ... Kas di Kas Daerah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah... Estimasi Perubahan SAL xxx xxx xxx xxx Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ... - LRA 3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Saat Kemitraan Ditanda Saat Hasil Kemitraan Diterima Saat Kemitraan Berakhir Saat Aset Dikembalikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga... Aset Lain-Lain Kas di Kas Daerah Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah... - LO Estimasi Perubahan SAL Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah... - LRA Aset Lain-Lain Kemitraan dengan Pihak Ketiga... RK SKPD Aset Lain-Lain xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Contoh Soal: Berikut adalah transaksi terkait aset lainnya yang terjadi pada Pemerintah Kota Jaya selama tahun 2013. Buatlah jurnal untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. 1. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jaya telah mengikat kerjasama BGS (bangun, guna, serah) dengan PT Wijaya Tanggal 5 Mei 2013 untuk membangun gedung olahraga. Untuk kerjasama pembangunan gedung tersebut, Pemerintah Kota Jaya menyerahkan tanah senilai RP 200.000.000,00. Dalam kerjasama Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 124 xxx ini, disepakati bahwa PT Wijaya yang akan mengelola gedung ini akan memberikan bagi hasil sebesar Rp 24.000.000/tahun yang dibayar tiap akhir tahun. 2. Berdasarkan berita acara penjualan aset nomor BA-012/DE/2013 tanggal 1 Desember 2013 diketahui bahwa Pemerintah Kota Jaya telah menjual rumah dinas kepada pegawai Pemerintah Kota Jaya dengan harga Rp 300.000.000,00 secara angsuran tiap bulan selama 5 tahun. Nilai buku rumah dinas ini adalah Rp 250.000.000 Pada akhir Desember 2013, angsuran yang telah dibayar oleh pegawai adalah sebesar Rp 5.000.000,00. 3. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) nomor SK-01/SKTM/2013 tanggal 3 Desember 2013 diperoleh informasi Pemerintah Kota Jaya memiliki piutang kepada pegawai atas hilangnya aset Pemda berupa kendaraan dinas seharga Rp 180.000.000,00 Pegawai yang bersangkutan menyanggupi untuk membayar tuntutan ganti rugi tersebut dengan mengangsur bulanan selama 3 tahun. Sampai dengan akhir Desember 2013 cicilan pembayaran TGR yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut adalah sebesar Rp 5.000.000,00 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 125 Jawab: Berikut adalah jurnal dari setiap transaksi di atas: Tanggal 5 Mei 2013 Nomor Bukti Kode Rekening 001/BAST/2013 1.5.2.03.02 1.5.4.01.04 1 Desember 2013 BA-012/DE/2013 1.5.1.01.01 1.1.4.03.01 1.5.1.01.01 1.1.4.04.02 31 Desember 2013 1.5.1.02.02 1/STS/2013 1.1.1.01.01 1.1.4.03.01 3.1.2.05.01 4.1.4.15.01 31 Desember 2013 2/STS/2013 1.1.1.01.01 1.1.4.04.02 3.1.2.05.01 4.1.4.05.02 31 Desember 2013 1/NK/2013 300.000.000 Barang Milik Daerah yang Akan Dijual 31 Desember 2013 31 Desember 2013 Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas 1.5.4.01.02 8.1.4.05.01 2/memo/2013 200.000.000 Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO 1.5.1.02.02 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Bagian lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Kas di Kas Daerah Estimasi Perubahan SAL 50.000.000 250.000.000 180.000.000 180.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Angsuran/Cicilan Penjualan Angsuran Rumah Dinas-LRA Kas di Kas Daerah 5.000.000 5.000.000 Bagian lancar TGR terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Estimasi Perubahan SAL 5.000.000 5.000.000 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA Kas di Kas Daerah 8.1.4.18.03 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BGS - LO 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 5.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah BGS LRA 2.000.000 G. PROSEDUR AKUNTANSI ASET LAINNYA DI SKPD Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit 200.000.000 Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas 1.1.1.01.01 4.1.4.16.03 Debit Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Bangun Guna Serah Tanah Barang Milik Daerah yang Dibangun Guna Serahkan 8.4.1.01.03 3 Desember 2013 SK-01/SKTM/2013 1/memo/2013 Uraian Modul III - 126 1. Aset Tidak Berwujud Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh SKPD, maka PPK – SKPD akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal: Nomor Bukti Kode Rekening 1 Maret 2013 1/BAST/2013 1.5.3……. Aset Tidak Berwujud ……………….. 2.1.5..…. Utang Belanja …………………. Tanggal Uraian Debit Kredit xxxxxx xxxxxx Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK – SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal TBP atau SP2D – LS, dengan mencatat “Utang Belanja” di debit dan “Kas di Bendahara Pengeluaran” di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau “RK PPKD” di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS. Tanggal Nomor Bukti 31 Desember 20131/TBP/2013 Kode Rekening Uraian 2.1.5………… Utang belanja ………….. 1.1.1.03.01 Debit Kredit xxxxxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxxxxx Atau Tanggal Nomor Bukti 31 Desember 20131/TBP/2013 Kode Rekening Uraian 2.1.5.03…. Utang belanja ………….. 3.1.3.01.01 Debit Kredit xxxxxx RK PPKD xxxxxx Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK - SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa - ...” di debit dan “Estimasi Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal: Tanggal Nomor Bukti 31 Desember 20131/TBP/2013 Kode Rekening Uraian 5.1.2………. Belanja Barang dan Jasa ……….. 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Debit Kredit xxxxxx xxxxxx 2. Aset Lain-Lain Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK – SKPD membuat Bukti Memorial yang diotorisasi Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 127 Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan - ...” di debit serta “Aset Tetap - ...” di kredit untuk mereklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit 31 Desember 2013 1/memo/2013 1.5.4……….... Aset Lain-Lain ……….. xxxxxx 1.3.7………… Akumulasi Penyusutan ………… 1.3…………… Kredit xxxxxx Aset Tetap……………………………… xxxxxx Berikut adalah jurnal standar untuk pencatatan Aset Lainnya di SKPD: No. PENCATATAN OLEH SKPD Uraian Debet Transaksi PENCATATAN OLEH PPKD Uraian Debet Kredit Kredit 1 Aset Tidak Berwujud Saat aset diterima Aset Tidak Berwujud - ... xxx Utang Belanja - ... Saat pembayaran UP/GU/TU Utang Belanja - ... xxx Kas di Bendahara Pengeluaran LS Utang Belanja - ... No Entry xxx xxx RK PPKD 2 Aset Lain-Lain No Entry xxx RK SKPD xxx Aset Lain-Lain xxx Akumulasi Penyusutan - ... xxx Aset Tetap - ... xxx Kas di Kas Daerah No Entry xxx Contoh Soal: 1) SKPD N membeli software penatausahaan bendahara dan akuntansi yang dikembangkan pihak ketiga dengan nilai kontrak sebesar Rp 250.000.000. Pada tanggal 15 Maret 2013, pihak ketiga menyerahkan software tersebut kepada SKPD N dan langsung dilakukan instalasi ke semua SKPD. SP2D – LS atas pembelian software tersebut terbit pada tanggal 21 Maret 2013. 2) Pada tanggal 31 Desember 2013, enurut catatan pengurus barang, SKPD N memiliki aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya berupa komputer sebanyak 6 unit dengan nilai perolehan Rp 30.000.000. Akumulasi penyusutan atas 6 unit komputer tersebut per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 27.000.000. 6 unit komputer yang sudah tidak dipakai tersebut kemudian direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul III - 128 xxx No. Tanggal Nomor Bukti 1 15-Mar-13 9/BA/III/13 21-Mar-13 15/KK/III/13 Kode Rekening Uraian Debit 1.5.3.05.01 Software 2.1.5.02.14 250.000.000 Utang Belanja Software 2.1.5.02.14 Utang Belanja Software 3.1.3.01.01 250.000.000 RK PPKD 5.1.2.19.15 Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Software 3.1.2.05.01 2 31-Des-13 59/BM/XII/13 250.000.000 Estimasi Perubahan SAL 1.5.4.01.16 Aset Lain-Lain - Komputer 3.000.000 1.3.7.01.16 Akumumulasi Penyusutan Peralatan Komputer 1.3.2.16.02 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 27.000.000 Personal Komputer Modul III - 129 H. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut adalah contoh penyajian Aset Lainnya dalam Neraca Pemerintah Daerah. NERACA PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) Uraian ASET ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan (43) ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 51) JUMLAH ASET (18+32+41+44+52) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 20X1 20X0 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx Modul III - 130 Modul IV SIMULASI SKPD TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu melakukan penjurnalan atas transaksi keuangan, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan SKPD Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 1 SIMULASI AKUNTANSI SKPD Pemerintah Kota Sukses Selalu memiliki 2 buah SKPD, yakni SKPD Tentram dan SKPD Damai. Berikut adalah neraca awal dari SKPD Tentram: Pemerintah Daerah Kota Sukses Selalu SKPD Tentram NERACA Per 1 Januari 2013 Aktiva Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kendaraan Gedung Kantor Total Aktiva Pasiva - Ekuitas 125.000.000 5.000.000.000 5.125.000.000 Total Pasiva 5.125.000.000 5.125.000.000 Berikut adalah transaksi akuntansi dari SKPD Tentram selama tahun 2013: 1. Tanggal 1 Januari 2013 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan SKPD A untuk tahun 2011 adalah Rp 500.000.000, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar Rp 650.000.000. 2. Tanggal 15 Januari 2013 Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP UP sebesar Rp 25.000.000 kepada PA melalui PPK SKPD. Pada hari yang sama PPK SKPD menerbitkan SPM UP, SPM ini diotorisasi dan langsung diserahkan oleh PA kepada BUD. Tanggal 16 Januari 2013 BUD menerbitkan SP2D UP. 3. Tanggal 1 Februari 2013 BUD menerbitkan SP2D LS Gaji sebesar Rp 215.000.000, dengan rincian sebagai berikut:  Gaji Pokok  Tunjangan Keluarga 17.000.000  Tunjangan Jabatan 18.000.000 180.000.000 4. Tanggal 26 Ferbruari 2013 Bendahara pengeluaran SKPD Tentram membayar makan dan minum rapat dengan uang UP senilai Rp 500.000. 5. Tanggal 9 April 2013 Bendahara pengeluaran SKPD Tentram melakukan pembayaran dengan menggunakan uang UP atas belanja ATK sebesar Rp 2.500.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 2 6. Tanggal 28 Mei 2013 Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah terbit dan dinyatakan bahwa SKPD Tentram memiliki pendapatan pajak hotel atas Hotel Purnama sebesar Rp 80.000.000 7. Tanggal 10 Juni 2013 Hotel Purnama membayar pajak hotel ke SKPD Beijing Rp 80.000.000. 8. Tanggal 11 Juni 2013 Bendahara Penerimaan SKPD Beijing menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening Kas Daerah. 9. Tanggal 3 Juli 2013 Bendahara Penerimaan SKPD Tentram menerima pendapatan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp 15.000.000 10. Tanggal 4 Juli 2013 Bendahara penerimaan SKPD Beijing menyetorkan uang pajak dari retribusi tempat khusus parkir yang diterima tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp 15.000.000 ke rekening Kas Daerah. 11. Tanggal 9 September 2013 BUD menerbitkan SP2D LS Barang untuk pembelian kendaraan dinas senilai Rp 250.000.000 12. Tanggal 1 Oktober 2013 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa mesin proyek untuk 1 tahun ke depan (periode 1 Okt 2013 – 1 Okt 2014) senilai Rp 36.000.000 13. Tanggal 31 Desember 2013 SKPD Tentram melakukan penyesuaian yang dibutuhkan, yakni terhadap persediaan ATK dan sewa mesin proyek. Diketahui dari hasil stock opname terhadap persediaan ATK bahwa masih tersisa ATK senilai Rp 150.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 3 JURNAL UMUM 1. Transaksi ini merupakan transaksi anggaran di awal tahun. Estimasi Pendapatan dijurnal di bagian debit sebesar Rp 500.000.000 dan Apropriasi Belanja dijurnal di bagian kredit sebesar Rp 650.000.000. Selisih antara keduanya dijurnal sebagai Estimasi Perubahan SAL. Dalam transaksi ini, Apropriasi Belanja lebih besar daripada Estimasi Pendapatan sehingga Estimasi Perubahan SAL dijurnal di bagian debit sebesar Rp 150.000.000 Tanggal No Bukti 1 Jan 2013 Kode Rek Uraian Debit 3.1.2.02.01 Estimasi Pendapatan 500.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 150.000.000 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja Kredit 650.000.000 2. Transaksi penerimaan SP2D UP ini dijurnal pada tanggal terbitnya SP2D, yakni tanggal 16 Januari 2013. Kas di Bendahara Pengeluaran dijurnal di bagian debit sebab ada penerimaan uang oleh bendahara pengeluaran. RK PPKD dijurnal di bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 16 Jan 2013 Kode Rek Uraian Debit 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 25.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD Kredit 25.000.000 3. Transaksi pembayaran gaji ini dijurnal secara rinci sebab setiap akun memiliki kode rekeningnya masing-masing. Beban gaji pokok, beban tunjangan keluarga, dan beban tunjangan jabatan dijurnal di bagian debit dan RK PPKD dijurnal di bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran. Tanggal 1 Feb 2013 No Bukti Kode Rek Uraian Debit 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000 9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000 3.1.3.01.01 180.000.000 RK PPKD 215.000.000 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok 5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000 5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000 3.1.2.05.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Estimasi Perubahan SAL Kredit 180.000.000 215.000.000 Modul IV - 4 4. Transaksi pembelian makan minum rapat ini dicatat dengan menjurnal beban makan minum rapat di bagian kredit dan kas di bendahara pengeluaran di bagian kredit sebab transaksi dilakukan dengan menggunakan uang UP. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran Tanggal No Bukti 26 Feb 2013 Kode Rek 9.1.2.11.02 1.1.3.01.01 Uraian Beban Makan Minum Rapat Debit Kredit 500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.2.11.02 Belanja Makan Minum Rapat 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 500.000 500.000 500.000 5. Transaksi pembelian makan minum rapat ini dicatat dengan menjurnal beban makan minum rapat di bagian kredit dan kas di bendahara pengeluaran di bagian kredit sebab transaksi dilakukan dengan menggunakan uang UP. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran Tanggal No Bukti 9 Apr 2013 Kode Rek 9.1.2.01.01 1.1.1.03.01 5.1.2.01.01 3.1.2.05.01 Uraian Beban Alat Tulis Kantor Debit Kredit 2.500.000 Kas di Bendahara Pengeluaran Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000 2.500.000 Estimasi Perubahan SAL 2.500.000 6. Transaksi penerbitan SKP ini menjadi dasar pengakuan pendapatan pajak. Maka, piutang pajak akan dijurnal di bagian debit (sebab belum ada kas yang masuk) dan pendapatan pajak-LO dijurnal di bagian kredit. Tanggal 28 Mei 2013 No Bukti Kode Rek 1.1.3.01.06 8.1.1.06.01 Uraian Piutang Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel – LO Debit Kredit 80.000.000 80.000.000 7. Transaksi pembayaran pajak ini berkaitan dengan soal sebelumnya yakni soal nomer 6. Ketika pajak dibayar, maka piutang pajak harus dihapus dengan cara dijurnal di bagian kredit dan kas di bendahara penerimaan dijurnal di bagian debit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 5 Tanggal No Bukti 10 Jun 2013 Kode Rek Uraian 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.1.1.06.01 Debit Kredit 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Pendapatan Pajak Hotel–LRA 80.000.000 8. Transaksi penyetoran ke BUD ini dicatat dengan menjurnal kas di bendahara penerimaan di bagian kredit sebab uangnya disetorkan dan RK PPKD dicatat di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Jurnal berbasis kas tidak dibuat sebab meskipun ada arus kas keluar, namun tidak terjadi realisasi anggaran dalam transaksi ini. Tanggal No Bukti 11 Jun 2013 Kode Rek 3.1.3.01.01 1.1.1.02.01 Uraian RK PPKD Debit Kredit 80.000.000 Kas di Bendahara Penerimaan 80.000.000 9. Transaksi penerimaan pendapatan ini dicatat dengan menjurnal kas di bendahara penerimaan di bagian debit dan pendapatan retribusi-LO di bagian kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran Tanggal No Bukti 3 Jul 2013 Kode Rek 1.1.1.02.01 8.1.2.05.01 3.1.2.05.01 4.1.2.05.01 Uraian Kas di Bendahara Penerimaan Debit 15.000.000 Pendapatan Retribusi Pelayanan 15.000.000 Parkir di Tepi Jalan Umum -LO Estimasi Perubahan SAL Kredit 15.000.000 Pendapatan Retribusi Pelayanan 15.000.000 Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA 10. Transaksi penyetoran ke BUD ini dicatat dengan menjurnal kas di bendahara penerimaan di bagian kredit sebab uangnya disetorkan dan RK PPKD dicatat di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Jurnal berbasis kas tidak dibuat sebab meskipun ada arus kas keluar, namun tidak terjadi realisasi anggaran dalam transaksi ini. Tanggal 4 Jul 2013 No Bukti Kode Rek 3.1.3.01.01 1.1.1.02.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Debit Kredit 15.000.000 15.000.000 Modul IV - 6 11. Transaksi pembelian kendaraan dinas dicatat dengan menjurnal kendaraan dinas di bagian debit dan RK PPKD bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran. Pembelian aset tetap dicatat dengan menjurnal belanja modal di bagian debit. Tanggal No Bukti 9 Sep 2013 Kode Rek Uraian 1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 3.1.3.01.01 RK PPKD 5.2.2.04.01 3.1.2.05.01 Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor Debit Kredit 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Estimasi Perubahan SAL 250.000.000 12. Transaksi pembayaran sewa dicatat dengan menjurnal beban sewa di bagian debit dan RK PPKD bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran. Tanggal No Bukti 1 Okt 2013 Kode Rek 9.1.2.09.01 3.1.3.01.01 5.1.2.09.01 3.1.2.05.01 Uraian Beban sewa eskavator Debit 36.000.000 RK PPKD Belanja sewa eskavator Kredit 36.000.000 36.000.000 Estimasi Perubahan SAL 36.000.000 13. Jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk beban ATK dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembelian ATK selama tahun 2013 = Rp 2.500.000 Sisa ATK di akhir tahun 2013 = Rp 150.000 Dari data tersebut, maka diketahui bahwa ATK yang terpakai selama tahun 2013 adalah sebesar Rp 2.350.000 Maka, jurnal penyesuaian dicatat dengan menjurnal persediaan ATK di debit sebesar Rp 150.000 (yang merupakan sisa ATK) dan beban ATK di kredit (mengurangi beban ATK sebesar Rp 150.000 karena nilai beban selama tahun 2013 sebenarnya hanya Rp 2.350.000, bukan Rp 2.500.000) Tanggal 31 Des 2013 No Bukti Kode Rek Uraian 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor Debit Kredit 150.000 150.000 Jurnal penyesuaian yang dilakukan untuk beban sewa dapat dijelaskan sebagai berikut: Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 7 Pencatatan beban sewa = Rp 36.000.000 (dibayar di muka untuk 1 tahun ke depan pada tanggal 1 Oktober 2013) Biaya sewa per bulan = Rp 36.000.000 / 12 bulan = Rp 3.000.000 per bulan Beban sewa yang terjadi selama tahun 2013 (1 Oktober – 31 Desember) = 3 bulan x Rp 3.000.000 = Rp 9.000.000 Maka, beban sewa yang boleh diakui di tahun 2013 adalah Rp 9.000.000, sehingga jurnal penyesuaian dicatat dengan menjurnal beban sewa di kredit sebesar Rp 27.000.000 (mengurangi beban sewa agar jumlahnya menjadi Rp 9.000.000) dan sewa di bayar di muka sebesar Rp 27.000.000 Tanggal 31 Des 2013 No Bukti Kode Rek 1.1.3.01.06 9.1.2.09.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Sewa di bayar di muka Beban sewa eskavator Debit Kredit 27.000.000 27.000.000 Modul IV - 8 BUKU BESAR Kode rekening : 1.1.1.02.01 Nama rekening : Kas di Bendahara Penerimaan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal 10-Jun-13 Penerimaan pajak hotel 11-Jun-13 Penyetoran pajak hotel 3-Jul-13 Penerimaan retribusi 4-Jul-13 Penyetoran retribusi Kode rekening : 1.1.1.03.01 Nama rekening : Kas di Bendahara Pengeluaran Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal 16-Jan-13 Pemberian UP 26-Feb-13 Pembelian mamin 9-Apr-13 Pembelian ATK Kode rekening : 1.1.3.01.06 Nama rekening : Piutang Pajak Hotel Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Saldo awal 28-Mei-13 Penerimaan SKP 10-Jun-13 Pembayaran pajak Kode rekening : 1.1.6.03.02 Nama rekening : Sewa Dibayar Di Muka Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Saldo awal 31-Des-13 Penyesuaian Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Debit Kredit Saldo 80.000.000 15.000.000 80.000.000 15.000.000 - Kredit Saldo (500.000) (2.500.000) 25.000.000 24.500.000 22.000.000 80.000.000 15.000.000 Debit 25.000.000 Debit Kredit Saldo 80.000.000 80.000.000 Ref Debit 27.000.000 Kredit 80.000.000 - Saldo 27.000.000 Modul IV - 9 Kode rekening : 1.1.7.01.01 Nama rekening : Persediaan Alat Tulis Kantor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal 31-Des-13 Penyesuaian Kode rekening : 1.3.2.04.01 Nama rekening : Kendaraan Bermotor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian 1-Jan-13 Saldo awal 9-Sep-13 Pembelian kendaraan Ref Kode rekening : 1.3.3.01.01 Nama rekening : Bangunan Gedung Kantor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal Kode rekening : 3.1.1.01.01 Nama rekening : Ekuitas Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Saldo awal Kode rekening : 3.1.2.01.01 Nama rekening : Estimasi Pendapatan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian 1-Jan-13 Anggaran awal Kode rekening : 3.1.2.03.01 Nama rekening : Apropriasi Belanja Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian 1-Jan-13 Anggaran awal Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Ref Ref Debit Kredit Saldo 150.000 150.000 Debit 125.000.000 250.000.000 Kredit Saldo 125.000.000 375.000.000 Debit 5.000.000.000 Kredit Debit Kredit 5.125.000.000 Debit 500.000.000 Debit Kredit Kredit 650.000.000 Saldo 5.000.000.000 Saldo 5.125.000.000 Saldo 500.000.000 Saldo 650.000.000 Modul IV - 10 Kode rekening : 3.1.2.05.01 Nama rekening : Estimasi Perubahan SAL Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Jan-13 Anggaran awal 1-Feb-13 Gaji 26-Feb-13 Pembelian mamin 9-Apr-13 Pembelian ATK 10-Jun-13 Penerimaan pajak hotel 3-Jul-13 Penerimaan retribusi 9-Sep-13 Pembelian kendaraan 1-Okt-13 Pembayaran sewa Kode rekening : 3.1.3.01.01 Nama rekening : RK PPKD Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Saldo awal 16-Jan-13 Pemberian UP 1-Feb-13 Gaji 11-Jun-13 Penyetoran pajak 4-Jul-13 Penyetoran retribusi 9-Sep-13 Pembelian kendaraan 1-Okt-13 Pembayaran sewa Ref Debit 150.000.000 Kredit 250.000.000 36.000.000 Saldo (150.000.000) 65.000.000 65.500.000 68.000.000 (12.000.000) (27.000.000) 223.000.000 259.000.000 Kredit Saldo 215.000.000 500.000 2.500.000 80.000.000 15.000.000 Debit 250.000.000 36.000.000 25.000.000 240.000.000 160.000.000 145.000.000 395.000.000 431.000.000 Kredit 80.000.000 Saldo 80.000.000 Kode rekening : 4.1.2.05.01 Nama rekening : Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit 3-Jul-13 Retribusi 15.000.000 Saldo 15.000.000 Kode rekening : 4.1.1.06.01 Nama rekening : Pendapatan Pajak Hotel-LRA Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 10-Jun-13 Pajak hotel Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 25.000.000 215.000.000 80.000.000 15.000.000 Debit Modul IV - 11 Kode rekening : 5.1.1.01.01 Nama rekening : Belanja Gaji Pokok PNS Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Feb-13 Gaji pokok Debit 180.000.000 Kredit Saldo 180.000.000 Kode rekening : 5.1.1.01.02 Nama rekening : Belanja Tunjangan Keluarga Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Feb-13 Tunjangan keluarga Debit 17.000.000 Kredit Saldo 17.000.000 Kode rekening : 5.1.1.01.03 Nama rekening : Belanja Tunjangan Jabatan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Feb-13 Tunjangan jabatan Debit 18.000.000 Kredit Saldo 18.000.000 Kode rekening : 5.1.2.01.01 Nama rekening : Belanja Alat Tulis Kantor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 9-Apr-13 Pembelian ATK Debit 2.500.000 Kredit Saldo 2.500.000 Kode rekening : 5.1.2.09.01 Nama rekening : Belanja Sewa Eskavator Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Okt-13 Pembayaran sewa Debit 36.000.000 Kredit Saldo 36.000.000 Kredit Saldo 500.000 Kode rekening : 5.1.2.11.02 Nama rekening : Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit 26-Feb-13 Pembelian mamin 500.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 12 Kode rekening : 5.2.2.04.01 Nama rekening : Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit 9-Sep-13 Pembelian kendaraan 250.000.000 Kode rekening : 8.1.1.06.01 Nama rekening : Pendapatan Pajak Hotel-LO Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 28-Mei-13 Pajak hotel Debit 80.000.000 Kredit Saldo 250.000.000 Kredit Saldo 80.000.000 Kode rekening : 8.1.2.05.01 Nama rekening : Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit 3-Jul-13 Retribusi 15.000.000 Kode rekening : 9.1.1.01.01 Nama rekening : Beban Gaji Pokok PNS Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian 1-Feb-13 Gaji pokok Debit 180.000.000 Kredit Saldo 180.000.000 Kode rekening : 9.1.1.01.02 Nama rekening : Beban Tunjangan Keluarga Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Feb-13 Tunjangan keluarga Debit 17.000.000 Kredit Saldo 17.000.000 Kode rekening : 9.1.1.01.03 Nama rekening : Beban Tunjangan Jabatan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 1-Feb-13 Tunjangan jabatan Debit 18.000.000 Kredit Saldo 18.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Saldo 15.000.000 Modul IV - 13 Kode rekening : 9.1.2.01.01 Nama rekening : Beban Alat Tulis Kantor Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref 9-Apr-13 Pembelian ATK 31-Des-13 Penyesuaian Kode rekening : 9.1.2.09.01 Nama rekening : Beban Sewa Eskavator Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian 1-Okt-13 Pembayaran sewa 31-Des-13 Penyesuaian Ref Debit 2.500.000 150.000 Debit 36.000.000 Kode rekening : 9.1.2.11.02 Nama rekening : Beban Makanan dan Minuman Rapat Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit 26-Feb-13 Pembelian mamin 500.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit Kredit 27.000.000 Kredit Saldo 2.500.000 2.350.000 Saldo 36.000.000 9.000.000 Saldo 500.000 Modul IV - 14 NERACA SALDO Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 650.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 259.000.000 3.1.3.01.01 RK PPKD 431.000.000 4.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LRA 80.000.000 4.1.2.05.01 15.000.000 5.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000 5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000 5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000 5.2.2.04.01 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Pendapatan Pajak Hotel-LO 250.000.000 8.1.1.06.01 27.000.000 150.000 375.000.000 5.000.000.000 5.125.000.000 500.000.000 180.000.000 80.000.000 9.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO Beban Gaji Pokok PNS 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000 9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000 9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2.350.000 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 9.000.000 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 8.1.2.05.01 TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 15.000.000 180.000.000 500.000 6.655.000.000 6.655.000.000 Modul IV - 15 SKPD Tentram Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Jumlah Belanja Operasi ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 80.000.000 15.000.000 0 0 95.000.000 95.000.000 215.000.000 39.000.000 254.000 BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah Belanja Modal 0 250.000.000 0 0 0 0 250.000.000 JUMLAH BELANJA 504.000.000 SURPLUS/DEFISIT Modul Akuntansi Pemerintah Daerah (409.000.000) Modul IV - 16 Jurnal Penutup LRA Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun Pendapatan-LRA, Belanja, Estimasi Pendapatan, Apropriasi Belanja, dan Estimasi Perubahan SAL. Tanggal 31-Des-13 No Bukti Kode Rek 4.1.1.06.01 4.1.2.05.01 Uraian Pendapatan Pajak Hotel-LRA Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LRA Debit Kredit 80.000.000 15.000.000 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 650.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 259.000.000 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 500.000.000 5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS 180.000.000 5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 17.000.000 5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 18.000.000 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000 5.1.2.09.01 Belanja Sewa Eskavator 36.000.000 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.2.2.04.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor 500.000 250.000.000 Modul IV - 17 NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LRA Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.3.01.01 RK PPKD 8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80.000.000 8.1.2.05.01 15.000.000 9.1.1.01.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO Beban Gaji Pokok PNS 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000 9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000 9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2.350.000 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 9.000.000 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000 150.000 375.000.000 5.000.000.000 5.125.000.000 TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 431.000.000 180.000.000 500.000 5.651.000.000 5.651.000.000 Modul IV - 18 SKPD Tentram Laporan Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persedian Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 2013 80.000.000 15.000.000 0 0 95.000.000 95.000.000 215.000.000 2.350.000 9.500.000 0 0 226.850.000 (131.850.000) Modul IV - 19 Jurnal Penutup LO Jurnal penutup LO ini dibuat untuk menutup akun-akun Pendapatan-LO dan Beban. Selisih dari keduanya dijurnal ke dalam akun Surplus/Defisit-LO. Tanggal 31-Des-13 No Bukti Kode Rek Uraian Debit Kredit 8.1.1.06.01 Pendapatan Pajak Hotel-LO 80.000.000 8.1.2.05.01 15.000.000 3.1.1.02.01 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO Surplus/Defisit-LO 9.1.1.01.01 Beban Gaji Pokok PNS 9.1.1.01.02 Beban Tunjangan Keluarga 17.000.000 9.1.1.01.03 Beban Tunjangan Jabatan 18.000.000 9.1.2.01.01 Beban Alat Tulis Kantor 2.350.000 9.1.2.09.01 Beban Sewa Eskavator 9.000.000 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 131.850.000 180.000.000 500.000 Modul IV - 20 NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LO Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit-LO 3.1.3.01.01 RK PPKD TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 27.000.000 150.000 375.000.000 5.000.000.000 5.125.000.000 131.850.000 431.000.000 5.556.000.000 5.556.000.000 Modul IV - 21 SKPD Tentram Neraca Per 31 Desember 2013 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran Sewa Dibayar Dimuka Persediaan ATK Jumlah Aset Lancar 2013 22.000 27.000 150 49.150 ASET TETAP Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap 375.000 5.000.000 0 0 5.375.000 JUMLAH ASET 5.424.150 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek 0 JUMLAH KEWAJIBAN 0 EKUITAS DANA Surplus (Defisit) - LO RK PPKD Ekuitas JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah (131.850) 431.000 5.125.000 5.424.150 5.424.150 Modul IV - 22 Jurnal Penutup Akhir Jurnal penutup akhir ini dibuat untuk menutup akun-akun RK PPKD dan Surplus/Defisit-LO. Selisih dari keduanya dijurnal ke dalam Ekuitas. Tanggal No Bukti Kode Rek 31-Des-13 3.1.3.01.01 Uraian Debit RK PPKD Kredit 431.000.000 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit-LO 131.850.000 3.1.1.01.01 Ekuitas 299.150.000 NERACA SALDO AKHIR Kode Rekening Nama Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan - 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 22.000.000 1.1.3.01.06 Piutang Pajak Hotel 1.1.3.01.06 Sewa Dibayar Di Muka 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.3.2.04.01 Kendaraan Bermotor 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 3.1.1.01.01 Ekuitas TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 27.000.000 150.000 375.000.000 5.000.000.000 5.424.150.000 5.424.150.000 5.424.150.000 Modul IV - 23 SKPD Tentram Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 Uraian EKUITAS AWAL RK PPKD SURPLUS (DEFISIT) - LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR EKUITAS AKHIR Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 2013 5.125.000 .000 431.000.000 (131.850.000) 5.424.150 .000 Modul IV - 24 Modul IV SIMULASI PPKD TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu melakukan penjurnalan atas transaksi keuangan, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, dan menyusun laporan keuangan PPKD Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 25 SIMULASI AKUNTANSI PPKD Pada awal 2013, PPKD Pemerintah Kota Sukses mempunyai data posisi keuangan sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kota Sukses Selalu PPKD NERACA Per 1 Januari 2013 Aktiva Kas di Kas Daerah Investasi Jangka Panjang Dana Cadangan Total Aktiva Pasiva 800.000.000 Kewajiban Jangka Panjang - Ekuitas 100.000.000 900.000.000 Total Pasiva 900.000.000 900.000.000 Berikut adalah transaksi akuntansi dari SKPD Tentram selama tahun 2013: 1. Pada tanggal 1 Januari 2013 ditetapkan bahwa Estimasi Pendapatan Pemerintah Kota SenangSenang untuk tahun 2013 adalah Rp 1.200.000.000 sedangkan belanja PPKD dianggarkan sebesar Rp 700.000.000 Anggaran untuk penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan masing-masing sebesar Rp 100.000.000 dan Rp 800.000.000. 2. Pada tanggal 1 Januari 2013 ditetapkan bahwa Dana Alokasi Khusus yang akan diterima Pemerintah Kota Senang-Senang untuk periode tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.000.000.000. 3. Pada tanggal 15 Januari 2013, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD Tentram sebesar Rp 25.000.000 dan SKPD Damai sebesar 45.000.000 4. Pada tanggal 1 Februari 2013, Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Gaji untuk SKPD Tentram sebesar Rp 215.000.000 dan untuk SKPD Damai sebesar Rp 90.000.000 5. Pada tanggal 3 Februari 2013 ditetapkan bahwa Pemerintah Kota Senang-Senang akan menerima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 6. Pada tanggal 1 Maret 2013, Pemerintah Kota Senang-Senang mencairkan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000 7. Pada tanggal 5 Juni 2013, Pemerintah Kota Senang-Senang menerima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh 21 sebesar Rp 300.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 26 8. Tanggal 11 Juni 2013 BUD menerima uang setoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram sebesar Rp 80.000.000 9. Tanggal 4 Juli 2013 BUD menerima uang setoran pendapatan retribusi dari SKPD Tentram sebesar Rp 15.000.000 10. Tanggal 9 September 2013 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar pembelian kendaraan dinas bagi SKPD Tentram sebesar Rp 250.000.000 11. Tanggal 1 Oktober 2013 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar sewa eskavator SKPD Tentram sebesar Rp 36.000.000 12. Tanggal 1 November 2013, PPKD menerima Dana Alokasi Khusus untuk periode tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.300.000.000. 13. Tanggal 18 November 2013 Pemerintah Kota Sukses memberikan hibah kepada Organisasi Kepemudaan Kelurahan Cerah sebesar Rp 700.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS PPKD 14. Tanggal 20 November 2013 Pemerintah Kota Senang-Senang melakukan transfer dana sebesar Rp 800.000.000 sebagai penyertaan modal di PDAM Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 27 JURNAL UMUM 1. Transaksi ini merupakan transaksi anggaran di awal tahun. Estimasi Pendapatan dijurnal di bagian debit sebesar Rp 1.200.000.000 dan Apropriasi Belanja dijurnal di bagian kredit sebesar Rp 700.000.000. Selisih antara keduanya dijurnal sebagai Estimasi Perubahan SAL. Dalam transaksi ini, Apropriasi Belanja lebih kecil daripada Estimasi Pendapatan sehingga Estimasi Perubahan SAL dijurnal di bagian kredit sebesar Rp 500.000.000. Selain itu, Estimasi Penerimaan Pembiayaan dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan juga harus dijurnal. Estimasi Penerimaan Pembiayaan dijurnal di bagian debit sebesar Rp 100.000.000 dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dijurnal di bagian kredit sebesar Rp 800.000.000. Selisih antara keduanya dijurnal sebagai Estimasi Perubahan SAL. Dalam transaksi ini, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan lebih besar daripada Estimasi Penerimaan Pembiayaan sehingga Estimasi Perubahan SAL dijurnal di bagian debit sebesar Rp 700.000.000. Tanggal No Bukti 1 Jan 2013 Uraian Kode Rek Debit Kredit 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 1.200.000.000 3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 100.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 200.000.000 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 700.000.000 3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 800.000.000 Selain mencatat anggaran di awal tahun, perlu dicatat pula sejumlah kas yang ada di kas daerah sebagai penerimaan pembiayaan, lebih khusus nya di bagian penggunaan SILPA tahun sebelumnya. Diketahui di neraca awal bahwa ada kas sejumlah Rp 350.000.000 di kas daerah. Maka kas tersebut harus dijurnal sebagai penggunaan SILPA tahun berikutnya. Tanggal No Bukti 1 Jan 2013 Uraian Kode Rek 3.1.2.01.01 7.1.1.01.01 Debit Estimasi Perubahan SAL Kredit 800.000.000 Penggunaan SILPA thn sblmnya 800.000.000 2. Transaksi penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi dasar pengakuan pendapatan DAK. Maka, piutang DAK akan dijurnal di bagian debit (sebab belum ada kas yang masuk) dan pendapatan DAK-LO dijurnal di bagian kredit Tanggal 1 Jan 2013 No Bukti Kode Rek 1.1.3.05.04 8.2.1.04.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Piutang DAK Pendapatan DAK-LO Debit Kredit 1.300.000.000 1.300.000.000 Modul IV - 28 3. Transaksi pemberian UP kepada SKPD Tentram dan SKPD Damai dicatat pada tanggal terbitnya SP2D. Kas di Kas Daerah dijurnal di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 15 Jan 2013 Kode Rek 1.1.8.01.01 1.1.1.01.01 1.1.8.01.02 1.1.01.01 Uraian RK SKPD Tentram Debit 25.000.000 Kas di Kas Daerah RK SKPD Damai Kredit 25.000.000 45.000.000 Kas di Kas Daerah 45.000.000 4. Transaksi pembayaran gaji kepada SKPD Tentram dan SKPD Damai dicatat pada tanggal terbitnya SP2D. Kas di Kas Daerah dijurnal di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 1 Feb 2013 Kode Rek Uraian 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 1.1.1.01.01 1.1.8.01.02 1.1.01.01 Debit 215.000.000 Kas di Kas Daerah RK SKPD Damai Kredit 215.000.000 90.000.000 Kas di Kas Daerah 90.000.000 5. Transaksi penetapan bagi hasil PPh 21 menjadi dasar pengakuan pendapatan bagi hasil PPh 21. Maka, piutang bagi hasil PPh 21 akan dijurnal di bagian debit (sebab belum ada kas yang masuk) dan pendapatan bagi hasil PPh 21-LO dijurnal di bagian kredit Tanggal 3 Feb 2013 No Bukti Kode Rek Uraian 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 8.2.1.01.02 Bagi Hasil PPh 21-LO Debit Kredit 300.000.000 300.000.000 6. Transaksi pencairan dana cadangan dicatat dengan menjurnal kas di kas daerah di bagian debit sebab ada penerimaan uang dan mengurangi dana cadangan dengan cara menjurnalnya di bagian kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran penerimaan pembiayaan (khususnya pencairan dana cadangan). Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 29 Tanggal No Bukti 1 Mar 2013 Uraian Kode Rek 1.1.1.01.01 1.4.1.01.01 3.1.2.05.01 7.1.2.01.01 Kas di Kas Daerah Debit Kredit 100.000.000 Dana Cadangan Estimasi Perubahan SAL 100.000.000 100.000.000 Pencairan Dana Cadangan 100.000.000 7. Transaksi penerimaan bagi hasil PPh 21 dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD. Karena sebelumnya transaksi ini sudah dicatat sebagai piutang pada tanggal 3 Februari 2013, maka ketika ada penerimaan pendapatan, piutang harus dihapuskan dengan menjurnalnya di bagian kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran pendapatan bagi hasil PPh 21. Tanggal No Bukti 5 Jun 2013 Kode Rek Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.07.01 3.1.2.05.01 4.2.1.01.02 Debit Kredit 300.000.000 Piutang Bagi Hasil PPh 21 Estimasi Perubahan SAL 300.000.000 300.000.000 Bagi Hasil PPh 21-LRA 300.000.000 8. Transaksi penyetoran pendapatan pajak dari SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 11 Jun 2013 Kode Rek 1.1.1.01.01 1.1.8.01.01 Uraian Kas di Kas Daerah Debit Kredit 80.000.000 RK SKPD Tentram 80.000.000 9. Transaksi penyetoran pendapatan retirbusi dari SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian kredit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal 4 Jul 2013 No Bukti Kode Rek 1.1.1.01.01 1.1.8.01.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Uraian Kas di Kas Daerah RK SKPD Tentram Debit Kredit 15.000.000 15.000.000 Modul IV - 30 10. Transaksi pembelian kendaraan dinas SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 9 Sep 2013 Kode Rek Uraian 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 1.1.1.01.01 Debit Kredit 250.000.000 Kas di Kas Daerah 250.000.000 11. Transaksi pembayaran sewa eskavator SKPD Tentram dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. RK SKPD dijurnal di bagian debit sebagai akun jembatan transaksi antara SKPD dan PPKD. Tanggal No Bukti 1 Okt 2013 Kode Rek Uraian 1.1.8.01.01 RK SKPD Tentram 1.1.1.01.01 Debit Kredit 36.000.000 Kas di Kas Daerah 36.000.000 12. Transaksi penerimaan DAK dicatat dengan menjurnal Kas di Kas Daerah di bagian debit sebab ada penerimaan uang oleh BUD. Karena sebelumnya transaksi ini sudah dicatat sebagai piutang pada tanggal 1 Januari 2013, maka ketika ada penerimaan pendapatan, piutang harus dihapuskan dengan menjurnalnya di bagian kredit. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran pendapatan DAK. Tanggal No Bukti 1 Nov 2013 Kode Rek Uraian 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.05.04 3.1.2.05.01 4.2.1.04.01 Debit Kredit 1.300.000.000 Piutang DAK Estimasi Perubahan SAL 1.300.000.000 1.300.000.000 Pendapatan DAK-LRA 1.300.000.000 13. Transaksi pemberian hibah dicatat dengan menjurnal beban hibah di bagian debit dan Kas di Kas Daerah di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran belanja hibah. Tanggal 13 Nov 2013 No Bukti Kode Rek Uraian Debit 9.1.5.01.09 Beban Hibah kepada Organisasi 700.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit Modul IV - 31 Masyarakat 1.1.1.01.01 5.1.5.05.01 3.1.2.05.01 Kas di Kas Daerah Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat 700.000.000 700.000.000 Estimasi Perubahan SAL 700.000.000 14. Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMD dicatat dengan menjurnal pinjaman kepada perusahaan daerah di bagian debit untuk mencatat pengakuan investasi Pemda dan Kas di Kas Daerah di bagian kredit sebab ada pengeluaran uang oleh BUD. Selain itu, perlu dijurnal pula transaksi berdasarkan basis kas sebab dalam transaksi ini terdapat arus kas masuk/keluar yang merupakan realisasi anggaran, yakni anggaran pengeluaran pembiayaan. Tanggal 20 Nov 2013 No Bukti Kode Rek Uraian Debit 1.2.1.01.02 Pinjaman kpd Perusahaan Daerah 800.000.000 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 7.2.2.02.01 Penyertaan modal pada BUMD 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit 800.000.000 800.000.000 800.000.000 Modul IV - 32 BUKU BESAR Kode rekening : 1.1.1.01.01 Nama rekening : Kas di Kas Daerah Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal Debit Kredit 800.000.000 Saldo 800.000.000 15-Jan-13 UP SKPD Tentram 25.000.000 775.000.000 15-Jan-13 UP SKPD Damai 45.000.000 730.000.000 215.000.000 515.000.000 90.000.000 425.000.000 1-Feb-13 Gaji SKPD Tentram 1-Feb-13 Gaji SKPD Damai 1-Mar-13 Pencairan dana cadangan 100.000.000 525.000.000 5-Jun-13 Penerimaan bagi hasil 300.000.000 825.000.000 11-Jun-13 Penyetoran dari SKPD 80.000.000 905.000.000 4-Jul-13 Penyetoran dari SKPD 15.000.000 920.000.000 9-Sep-13 Pembelian kendaraan dinas 1-Okt-13 Pembayaran sewa 1-Nov-13 Penerimaan DAK 250.000.000 670.000.000 36.000.000 634.000.000 1.300.000.000 1.934.000.000 13-Nov-13 Hibah 700.000.000 1.234.000.000 20-Nov-13 Pemberian pinjaman 800.000.000 434.000.000 Kode rekening : 1.1.3.05.04 Nama rekening : Piutang DAK Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo awal 1-Jan-13 Pengakuan piutang DAK 1-Nov-13 Penerimaan DAK Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 - Modul IV - 33 Kode rekening : 1.1.3.07.01 Nama rekening : Piutang Bagi Hasil PPh 21 Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo awal - 3-Feb-13 Pengakuan piutang 300.000.000 5-Jun-13 Penerimaan bagi hasil 300.000.000 300.000.000 - Kode rekening : 1.1.9.01.01 Nama rekening : RK SKPD Tentram Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo awal - 15-Jan-13 UP SKPD Tentram 25.000.000 25.000.000 1-Feb-13 Pembayaran gaji 215.000.000 240.000.000 11-Jun-13 Penyetoran 80.000.000 160.000.000 4-Jul-13 Penyetoran 15.000.000 145.000.000 9-Sep-13 Pembelian kendaraan dinas 1-Okt-13 Pembayaran sewa 250.000.000 395.000.000 36.000.000 431.000.000 Kode rekening : 1.1.9.01.02 Nama rekening : RK SKPD Damai Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo awal - 15-Jan-13 UP SKPD Damai 45.000.000 45.000.000 1-Feb-13 Pembayaran gaji 90.000.000 135.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 34 Kode rekening : 1.2.1.01.01 Nama rekening : Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo Saldo awal - 20-Nov-13 Pinjaman 800.000.000 800.000.000 Kode rekening : 1.4.1.01.01 Nama rekening : Dana Cadangan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Saldo awal Debit 100.000.000 1-Mar-13 Pencairan dana cadangan Kode rekening : 3.1.1.01.01 Nama rekening : Ekuitas Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Kredit Saldo 100.000.000 100.000.000 Ref Saldo awal Debit Kredit 900.000.000 - Saldo 900.000.000 Kode rekening : 3.1.2.01.01 Nama rekening : Estimasi Pendapatan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 35 Tanggal 1-Jan-13 Uraian Ref Anggaran awal Debit Kredit 1.200.000.000 Saldo 1.200.000.000 Kode rekening : 3.1.2.02.01 Nama rekening : Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 1-Jan-13 Uraian Ref Anggaran awal Debit Kredit 100.000.000 Saldo 100.000.000 Kode rekening : 3.1.2.03.01 Nama rekening : Apropriasi Belanja Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 1-Jan-13 Uraian Ref Debit Anggaran awal Kredit 700.000.000 Saldo 700.000.000 Kode rekening : 3.1.2.04.01 Nama rekening : Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 1-Jan-13 Uraian Ref Anggaran awal Kode rekening Nama rekening Debit Kredit 800.000.000 Saldo 800.000.000 : 3.1.2.05.01 : Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 36 Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo 1-Jan-13 Anggaran awal 200.000.000 200.000.000 1-Jan-13 Pencatatan kas di kasda 800.000.000 1.000.000.000 1-Mar-13 Pencairan dana cadangan 100.000.000 1.100.000.000 5-Jun-13 Penerimaan bagi hasil 300.000.000 1.400.000.000 1.300.000.000 2.700.000.000 1-Nov-13 Penerimaan DAK 13-Nov-13 Hibah 700.000.000 2.000.000.000 20-Nov-13 Penyertaan modal 800.000.000 1.200.000.000 Kredit Saldo Kode rekening : 4.2.1.01.02 Nama rekening : Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 5-Jun-13 Uraian Ref Debit Penerimaan bagi hasil 300.000.000 300.000.000 Kredit Saldo Kode rekening : 4.2.1.04.01 Nama rekening : Pendapatan DAK-LRA Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 1-Nov-13 Uraian Penerimaan DAK Ref Debit 1.300.000.000 1.300.000.000 Kode rekening : 5.1.5.05.01 Nama rekening : Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 37 Tanggal 13-Nov-13 Uraian Ref Belanja hibah Debit Kredit Saldo 700.000.000 700.000.000 Kode rekening : 7.1.1.01.01 Nama rekening : Penggunaan SILPA tahun sebelumnya Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit 1-Jan-13 Kas di kasda Kredit Saldo 800.000.000 800.000.000 Kode rekening : 7.1.2.01.01 Nama rekening : Pencairan Dana Cadangan Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal Uraian Ref Debit 1-Jan-13 Pencairan dana cadangan Kredit Saldo 100.000.000 100.000.000 Kode rekening : 7.2.2.02.01 Nama rekening : Penyertaan Modal pada BUMD Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 20-Nov-13 Uraian Penyertaan modal Ref Debit 800.000.000 Kredit Saldo 800.000.000 Kode rekening : 8.2.1.01.02 Nama rekening : Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. - Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 38 Tanggal 3-Feb-13 Uraian Ref Debit Pengakuan pendapatan Kredit Saldo 300.000.000 300.000.000 Kode rekening : 8.2.1.04.01 Nama rekening : Pendapatan DAK-LO Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 1-Jan-13 Uraian Ref Debit Pendapatan DAK Kredit Saldo 1.300.000.000 1.300.000.000 Kode rekening : 9.1.5.01.09 Nama rekening : Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat Pagu APBD : Rp. Pagu Perubahan APBD : Rp. Tanggal 13-Nov-13 Uraian Beban hibah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Ref Debit 700.000.000 Kredit Saldo 700.000.000 Modul IV - 39 NERACA SALDO Kode Nama Rekening Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.05.04 Piutang DAK - 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - 1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 431.000.000 1.1.9.01.02 RK SKPD Damai 135.000.000 1.2.1.01.01 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 800.000.000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 3.1.1.01.01 Ekuitas 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 700.000.000 3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 800.000.000 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL 4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 4.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LRA 5.1.5.05.01 434.000.000 900.000.000 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat 1.200.000.000 100.000.000 1.200.000.000 300.000.000 1.300.000.000 700.000.000 7.1.1.01.01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya 800.000.000 7.1.2.01.01 Pencairan Dana Cadangan 100.000.000 7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 9.1.5.01.09 Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 800.000.000 300.000.000 1.300.000.000 700.000.000 6.500.000.000 6.500.000.000 Modul IV - 40 PPKD Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 URAIAN ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah 0 0 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0 0 0 PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer 300.000.000 0 0 1.300.000.000 1.600.000.000 JUMLAH PENDAPATAN 1.600.000.000 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Hibah Jumlah Belanja Operasi 0 0 700.000.000 700.000.000 BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000 900.000.000 Modul IV - 41 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 100.000.000 0 100.000.000 0 800.000.000 800.000.000 (700.000.000) 200.000.000 Modul IV - 42 Jurnal Penutup LRA Jurnal penutup LRA ini dibuat untuk menutup akun-akun Pendapatan-LRA, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Estimasi Pendapatan, Apropriasi Belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan dan Estimasi Perubahan SAL. Tanggal 31-Des-13 No Kode Bukti Rekening Uraian Debit 4.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA 4.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LRA 7.1.1.01.01 Penggunaan SILPA tahun sebelumnya 800.000.000 7.1.2.01.01 Pencairan Dana Cadangan 100.000.000 3.1.2.03.01 Apropriasi Belanja 700.000.000 3.1.2.04.01 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 800.000.000 5.1.5.05.01 Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat 7.2.2.02.01 Penyertaan Modal pada BUMD 3.1.2.01.01 Estimasi Pendapatan 3.1.2.02.01 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 3.1.2.05.01 Estimasi Perubahan SAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit 300.000.000 1.300.000.000 700.000.000 800.000.000 1.200.000.000 100.000.000 1.200.000.000 Modul IV - 43 NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LRA Kode Nama Rekening Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.05.04 Piutang DAK - 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - 1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 431.000.000 1.1.9.01.02 RK SKPD Damai 135.000.000 1.2.1.01.01 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 800.000.000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 3.1.1.01.01 Ekuitas 900.000.000 8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 300.000.000 8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 9.1.5.01.09 Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 434.000.000 - 1.300.000.000 700.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 Modul IV - 44 PPKD Laporan Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2013 0 0 0 0 0 PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer 300.000.000 0 0 1.300.000.000 1.600.000.000 JUMLAH PENDAPATAN 1.600.000.000 BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) - LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 0 700.000.000 700.000.000 900.000.000 Modul IV - 45 Jurnal Penutup LO Jurnal penutup LO ini dibuat untuk menutup akun-akun Pendapatan-LO dan Beban. Selisih dari keduanya dijurnal ke dalam akun Surplus/Defisit-LO. Tanggal 31-Des-13 No Kode Bukti Rekening Uraian 8.2.1.01.02 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 8.2.1.04.01 Pendapatan DAK-LO 9.1.5.01.09 3.1.1.02.01 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat Surplus/Defisit-LO Debit Kredit 300.000.000 1.300.000.000 700.000.000 900.000.000 Modul IV - 46 NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LO Kode Nama Rekening Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 1.1.3.05.04 Piutang DAK - 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - 1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 431.000.000 1.1.9.01.02 RK SKPD Damai 135.000.000 1.2.1.01.01 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 800.000.000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 3.1.1.01.01 Ekuitas 900.000.000 3.1.1.02.01 Surplus/Defisit-LO 900.000.000 TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 434.000.000 - 1.800.000.000 1.800.000.000 Modul IV - 47 PPKD Neraca Per 31 Desember 2013 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Piutang DAK Piutang Bagi Hasil PPh 21 RK SKPD Tentram RK SKPD Damai Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET TETAP Kendaraan Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan JUMLAH ASET Jumlah 434.000.000 0 0 431.000.000 135.000.000 1.000.000.000 0 800.000.000 800.000.000 0 0 0 0 0 0 1.800.000.000 KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang 0 0 JUMLAH KEWAJIBAN 0 EKUITAS DANA Surplus (Defisit) - LO Ekuitas JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 900.000.000 900.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 Modul IV - 48 Jurnal Penutup Akhir Jurnal penutup akhir ini dibuat untuk menutup akun Surplus/Defisit-LO ke ekuitas. Tanggal 31-Des-13 No Kode Bukti Rekening Uraian 3.1.1.02.01 Debit 900.000.000 Surplus/Defisit-LO 3.1.1.01.01 Kredit Ekuitas 900.000.000 NERACA SALDO SETELAH PENUTUPAN LO Kode Nama Rekening Rekening Jumlah Debit Kredit 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 434.000.000 1.1.3.05.04 Piutang DAK - 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil PPh 21 - 1.1.9.01.01 RK SKPD Tentram 431.000.000 1.1.9.01.02 RK SKPD Damai 135.000.000 1.2.1.01.01 Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 800.000.000 1.4.1.01.01 Dana Cadangan 3.1.1.01.01 Ekuitas 1.800.000.000 TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 1.800.000.000 1.800.000.000 Modul IV - 49 PPKD Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2013 URAIAN EKUITAS AWAL RK SKPD TENTRAM RK SKPD DAMAI SURPLUS (DEFISIT) - LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR EKUITAS AKHIR Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 2013 900.000.000 (431.000.000) (135.000.000) 900.000.000 0 1.234.000.000 Modul IV - 50 Modul IV SIMULASI KONSOLIDASI TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu melakukan proses konsolidasi dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Modul IV - 52 SIMULASI KONSOLIDASI Berikut adalah kertas kerja (worksheet) Pemerintah Daerah Kota Senang-Senang pada 31 Desember 2013. Kertas kerja tediri atas neraca saldo seluruh SKPD yang ada di Pemerintah Kota Senang-Senang, dalam hal ini yakni SKPD A, SKPD B, dan PPKD. Kertas kerja ini disusun untuk kemudian menghasilkan laporan keuangan Pemda. No. Uraian NS SKPD A Debet Kredit NS SKPD B Debet Kredit NS PPKD Debet Jurnal Eliminasi Kredit Debet Kredit 1 Kas di Kas Daerah 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 5.298.000.000 3 Piutang Pajak 4 Piutang Bagi Hasil PPh 21 5 Piutang DAU 6 Sewa Dibayar Dimuka 7 Persediaan ATK 8 RK SKPD A 73.000.000 73.000.000 9 RK SKPD B 269.000.000 269.000.000 8.750.000 38.750.000 0 0 2.000.000.000 2.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 46.000.000 46.000.000 1.000.000 1.000.000 2.370.000.000 11 Kendaraan 100.000.000 115.000.000 12 Gedung Kantor 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 600.000.000 500.000.000 65.000.000 16 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 120.000.000 3.000.000.000 4.070.000.000 5.170.000.000 75.000.000.000 75.065.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 240.000.000 77.500.000.000 18 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 77.860.000.000 7.500.000.000 9.250.000 20 RK PPKD 73.000.000 21 Pendapatan Pajak - LRA 40.000.000 22 Pendapatan Retribusi - LRA 15.000.000 1.000.000 7.500.000.000 1.640.000.000 1.631.750.000 269.000.000 342.000.000 0 40.000.000 15.000.000 23 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 2.370.000.000 3.000.000.000 14 Ekuitas 19 Estimasi Perubahan SAL 0 215.000.000 13 Kewajiban Jangka Panjang 17 Apropriasi Belanja Kredit 5.298.000.000 30.000.000 10 Investasi Jangka Panjang 15 Estimasi Pendapatan NS Konsolidasi Debet 1.000.000.000 Modul IV - 1.000.000.000 53 No. Uraian NS SKPD A Debet Kredit NS SKPD B Debet Kredit NS PPKD Debet Jurnal Eliminasi Kredit Debet Kredit NS Konsolidasi Debet 24 Belanja Gaji 45.000.000 55.000.000 100.000.000 25 Belanja Tunjangan Keluarga 15.000.000 20.000.000 35.000.000 26 Belanja Tunjangan Jabatan 10.000.000 15.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 27 Belanja Makanan Minuman 28 Belanja ATK 1.250.000 1.250.000 29 Belanja Air 3.000.000 3.000.000 30 Belanja Listrik 5.000.000 5.000.000 31 Belanja Telepon 2.000.000 2.000.000 18.000.000 18.000.000 32 Belanja cetak 33 Belanja Sewa 48.000.000 48.000.000 34 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000 35 Belanja Hibah 1.000.000 60.000.000 36 Belanja Modal - Kendaraan Dinas 60.000.000 115.000.000 115.000.000 37 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank 3.000.000.000 38 Penyertaan Modal Pemda 3.000.000.000 2.300.000.000 39 Pendapatan Pajak - LO 40.000.000 40 Pendapatan Retribusi - LO 15.000.000 2.300.000.000 40.000.000 15.000.000 41 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 3.000.000.000 42 Pendapatan DAU - LO 3.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 43 Beban Gaji Pokok 45.000.000 55.000.000 100.000.000 44 Beban Tunjangan Keluarga 15.000.000 20.000.000 35.000.000 45 Beban Tunjangan Jabatan 10.000.000 15.000.000 25.000.000 18.000.000 18.000.000 46 Beban ATK 250.000 47 Beban cetak 48 Beban Sewa 250.000 2.000.000 2.000.000 49 Beban Air 3.000.000 3.000.000 50 Beban Listrik 5.000.000 5.000.000 51 Beban Telepon 2.000.000 2.000.000 52 Beban Makanan Minuman 5.000.000 5.000.000 53 Beban Perjalanan Dinas 1.000.000 54 Beban Hibah TOTAL Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 1.000.000 60.000.000 912.250.000 Kredit 912.250.000 1.009.000.000 1.009.000.000 149.070.000.000 149.070.000.000 Modul IV - 60.000.000 342.000.000 342.000.000 150.640.000.000 150.640.000.000 54 Tahap selanjutnya adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi menghilangkan RK SKPD dan RK PPKD. Keduanya saling menutup sehingga setiap akun menjadi habis. No. Uraian 1 Kas di Kas Daerah 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 3 Piutang Pajak 4 Piutang Bagi Hasil PPh 21 5 Piutang DAU 6 Sewa Dibayar Dimuka 7 Persediaan ATK 8 RK SKPD A 9 RK SKPD B NS SKPD A Debet Kredit NS SKPD B Debet Kredit NS PPKD Debet Kredit Debet Kredit 5.298.000.000 8.750.000 0 2.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 46.000.000 1.000.000 1.000.000 73.000.000 73.000.000 269.000.000 269.000.000 2.370.000.000 11 Kendaraan 100.000.000 115.000.000 12 Gedung Kantor 500.000.000 500.000.000 600.000.000 65.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 4.070.000.000 5.170.000.000 75.000.000.000 16 Estimasi Penerimaan Pembiayaan 75.065.000.000 10.000.000.000 240.000.000 10.000.000.000 77.500.000.000 18 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan 77.860.000.000 7.500.000.000 9.250.000 20 RK PPKD 73.000.000 21 Pendapatan Pajak - LRA 40.000.000 22 Pendapatan Retribusi - LRA 15.000.000 1.000.000 7.500.000.000 1.640.000.000 1.631.750.000 269.000.000 342.000.000 0 40.000.000 15.000.000 23 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 2.370.000.000 1.000.000.000 500.000.000 120.000.000 0 215.000.000 13 Kewajiban Jangka Panjang 19 Estimasi Perubahan SAL Kredit 2.000.000.000 46.000.000 17 Apropriasi Belanja Debet 38.750.000 0 14 Ekuitas NS Konsolidasi 5.298.000.000 30.000.000 10 Investasi Jangka Panjang 15 Estimasi Pendapatan Jurnal Eliminasi 1.000.000.000 Modul IV - 1.000.000.000 55 No. NS SKPD A Uraian Debet Kredit NS SKPD B Debet Kredit NS PPKD Debet Jurnal Eliminasi Kredit Debet Kredit NS Konsolidasi Debet 24 Belanja Gaji 45.000.000 55.000.000 100.000.000 25 Belanja Tunjangan Keluarga 15.000.000 20.000.000 35.000.000 26 Belanja Tunjangan Jabatan 10.000.000 15.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 27 Belanja Makanan Minuman 28 Belanja ATK 1.250.000 1.250.000 29 Belanja Air 3.000.000 3.000.000 30 Belanja Listrik 5.000.000 5.000.000 31 Belanja Telepon 2.000.000 2.000.000 18.000.000 18.000.000 32 Belanja cetak 33 Belanja Sewa 48.000.000 48.000.000 34 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000 35 Belanja Hibah 1.000.000 60.000.000 36 Belanja Modal - Kendaraan Dinas 60.000.000 115.000.000 115.000.000 37 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank 3.000.000.000 38 Penyertaan Modal Pemda 3.000.000.000 2.300.000.000 39 Pendapatan Pajak - LO 40.000.000 40 Pendapatan Retribusi - LO 15.000.000 2.300.000.000 40.000.000 15.000.000 41 Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO 3.000.000.000 42 Pendapatan DAU - LO 3.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 43 Beban Gaji Pokok 45.000.000 55.000.000 100.000.000 44 Beban Tunjangan Keluarga 15.000.000 20.000.000 35.000.000 45 Beban Tunjangan Jabatan 10.000.000 15.000.000 25.000.000 18.000.000 18.000.000 46 Beban ATK 250.000 47 Beban cetak 48 Beban Sewa 250.000 2.000.000 2.000.000 49 Beban Air 3.000.000 3.000.000 50 Beban Listrik 5.000.000 5.000.000 51 Beban Telepon 2.000.000 2.000.000 52 Beban Makanan Minuman 5.000.000 5.000.000 53 Beban Perjalanan Dinas 1.000.000 54 Beban Hibah TOTAL 1.000.000 60.000.000 912.250.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Kredit 912.250.000 1.009.000.000 1.009.000.000 149.070.000.000 149.070.000.000 Modul IV - 60.000.000 342.000.000 342.000.000 150.640.000.000 150.640.000.000 56 PEMERINTAH DAERAH KOTA SENANG-SENANG Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang berakhir 31 Januari 2013 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan ANGGARAN 2013 REALISASI 2013 40.000.000 15.000.000 0 0 55.000.000 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 0 0 0 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 0 0 0 Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Aset lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga JumlahPemerintah Belanja Tak terduga Modul Akuntansi Daerah JUMLAH BELANJA 1.000.000.000 0 0 0 0 1.055.000.000 160.000.000 83.250.000 0 0 60.000.000 0 303.250.000 0 115.000.000 0 0 0 0 115.000.000 0 0 Modul IV - 57 418.250.000 URAIAN TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Hasil Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Hasil Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Hasil Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya Jumlah Pengeluaran Pembiayaan PEMBIAYAAN NETO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Modul Akuntansi Pemerintah Daerah ANGGARAN 2011 REALISASI 2011 0 0 0 0 418.250.000 636.750.000 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 2.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300.000.000 700.000.000 1.336.750.000 Modul IV - 58 Jurnal Penutup - LRA Uraian Pendapatan Pajak - LRA Pendapatan Retribusi - LRA Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LRA Apropriasi Belanja Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Estimasi Perubahan SAL Belanja Gaji Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja ATK Belanja Sewa Belanja Makanan Minuman Belanja cetak Belanja Listrik Belanja Air Belanja Telepon Belanja Perjalanan Dinas Belanja Modal - Kendaraan Dinas Belanja Hibah Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Debet Rp 40.000.000 Rp 15.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 77.860.000.000 Rp 7.500.000.000 Rp 3.000.000.000 Kredit Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.631.750.000 100.000.000 35.000.000 25.000.000 1.250.000 48.000.000 5.000.000 18.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 115.000.000 60.000.000 75.065.000.000 10.000.000.000 2.300.000.000 Modul IV - 59 PEMERINTAH DAERAH KOTA SENANG-SENANG Laporan Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Januari 2013 URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Jumlah Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah JUMLAH PENDAPATAN Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 2013 40.000.000 15.000.000 55.000.000 3.000.000.000 0 50.000.000.000 0 53.000.000.000 0 0 0 0 0 0 53.000.000.000 0 0 0 0 53.055.000.000 Modul IV - 60 BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 160.000.000 18.250.000 17.000.000 0 1.000.000 0 0 60.000.000 0 0 0 0 256.250.000 52.798.750.000 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar 0 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 Defisit Penjualan Aset Nonlancar 0 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 52.798.750.000 POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 52.798.750.000 Modul IV - 61 Jurnal Penutup - LO Uraian Pendapatan Pajak - LO Pendapatan Retribusi - LO Pendapatan Bagi Hasil PPh 21-LO Pendapatan DAU - LO Surplus (Defisit) - LO Beban Gaji Pokok Beban Tunjangan Keluarga Beban Tunjangan Jabatan Beban ATK Beban Sewa Beban Makanan Minuman Beban cetak Beban Listrik Beban Air Beban Telepon Beban Perjalanan Dinas Beban Hibah Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Rp Rp Rp Rp Debet 40.000.000 15.000.000 3.000.000.000 50.000.000.000 Kredit Rp 52.798.750.000 Rp 100.000.000 Rp 35.000.000 Rp 25.000.000 Rp 250.000 Rp 2.000.000 Rp 5.000.000 Rp 18.000.000 Rp 5.000.000 Rp 3.000.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 60.000.000 Modul IV - 62 PEMERINTAH DERAH KOTA SENANG-SENANG Neraca Per 31 Januari 2013 URAIAN ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Pajak Piutang Bagi Hasil PPh 21 Piutang DAU Piutang Retribusi Penyisihan Piutang Beban Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar Jumlah 5.298.000.000 0 38.750.000 0 2.000.000.000 50.000.000.000 0 0 46.000.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 57.383.750.000 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang 2.370.000.000 0 2.370.000.000 2.370.000.000 ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap 0 215.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0 1.215.000.000 Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 0 0 0 0 0 Modul IV - 63 URAIAN Jumlah DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan 0 0 ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya 0 0 0 0 0 0 JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA JUMLAH EKUITAS Surplus (Defisit) - LO Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA Modul Akuntansi Pemerintah Daerah 60.968.750.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 3.000.000.000 57.968.750.000 52.798.750.000 5.170.000.000 60.968.750.000 Modul IV - 64 Jurnal Penutup Akhir Uraian Debet Surplus (Defisit) - LO Rp Kredit 52.798.750.000 Ekuitas Rp 52.798.750.000 PEMERINTAH KOTA SENANG-SENANG Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang berakhir 31 Januari 2013 URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS (DEFISIT) - LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN 2011 5.170.000.000 52.798.750.000 EKUITAS AKHIR 57.968.750.000 0 0 0 PEMERINTAH DAERAH KOTA SENANG-SENANG LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 JANUARI 2013 Uraian Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah 4.000.000.000 4.000.000.000 1.336.750.000 5.336.750.000 5.336.750.000 Modul IV - 65

Judul: Akuntansi Manajemen

Oleh: Rizka Yuliana

Ikuti kami