Akuntansi Lks

Oleh Hendrieta Ferieka

23 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Lks

DASAR-DASAR GAGASAN AKUNTANSI ISLAM

Sejak awal, Islam telah menanamkan ajaran accountable, transparency, dan responsible bagi setiap
pelaku bisnis, baik dalam bentuk perorangan maupun lembaga. Dasar utamanya QS. Al-Baqarah: 282.
DSN (Dewan Syariah Nasional) berada di bawah naungan MUI sejak 1999, mulai bergema secara nasional
dan mewadahi seluruh kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap bimbingan fatwa.
Tugas DSN-MUI:
-

Mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai
pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam, serta

-

Mengawasi produk-produk LKS agar sesuai dengan syariah Islam.
Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan syariah yang bersumber dari

hukum-hukum Islam yang menjadi dasar dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk yang akan
dikeluarkan oleh DSN.
DSN-MUI bekerjasama dengan BI (Bank Indonesia) dan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang
memiliki otoritas dalam hal yang terkait dengan kebijakan keuangan di Indonesia.
Hal utama yang mendasari kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia menjadi salah satu solusi
pembangunan bangsa dan negara karena tuntutan atas kesadaran umat Islam terhadap ajaran agamanya, yang
notabene menjadi bangsa muslim terbesar dengan jumlah penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga
tuntutan penerapan sistem ekonomi Islam tidak bisa terelakkan lagi.
Secara etimologi (lughawi), kata “akuntansi” berasal dari bahasa Inggris accounting, dalam bahasa
Arabnya disebut “muhasabah”, yang berasal dari kata hasaba, hasibah, muhasabah, atau hasaba, hisban, hisabah
 menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab.
Yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.
Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung
pada jumlah atau angka, seperti firman Allah:
1. QS. Al-Isra’: 12. “…bilangan tahun-tahun dan perhitungan…”
2. QS. Al-Thalaq:8. “…maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras…”
3. QS. Al-Insyiqaq:8. “Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.”
Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti,
akurat, dan accountable.
Oleh karena itu, akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang, dan tidak pula
lebih.
Pengertian akuntansi secara terminology (ishtilaahii):
a. Menurut buku A Statement of Basic Accounting Theories

1

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai
bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
b. American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)
Akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk
menafsirkan hasil-hasilnya.
c. Accounting Principles Board (APB)
Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam
ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih
diantara beberapa alternatif.
Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Syariah  suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan
pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam
mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum
(kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang diharamkan dan membahayakan.
Dengan demikian, keberadaan akuntansi dalam setiap lembaga, khususnya lembaga keuangan sangatlah
penting, karena melalui jasa akuntansi kita:
-

Dapat menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait

-

Dapat menyediakan informasi keuangan yang akurat dan bermanfaat dalam mengambil keputusan, serta
dapat

-

Meningkatkan kepatutan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha lainnya.
Dalam kaitannya dengan syariah, maka seorang akuntan harus memiliki sekurang-kurangnya empat (4)

dasar dalam melakukan perhitungan-perhitungan, yakni kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap
nilai-nilai syariah yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab, bukan hanya pada atasan dan masyarakat yang
terkait tetapi ganjaran Allah SWT, yang mengandung konsekuensi pertanggungjawaban dunia dan akhirat.
Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang dibangun dalam akuntansi syariah adalah:
1) Amanah, dalam melakukan perhitungan dan neraca keuangan, serta informasi dan keterangan yang
diungkapkannya.
2) Mishdaqiah, yaitu sesuai dengan realitas. Dalam memberikan informasi neraca keuangan haruslah valid,
benar, dan sesuai dengan realita yang ada.
3) Diqqah, yaitu cermat dan sempurna.
4) Tauqit, yaitu penjadwalan yang tepat. Yaitu bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan batas waktu
yang telah ditetapkan.
5) Adil dan netral, yaitu dalam menyiapkan laporan keuangan haruslah bersikap adil tanpa tertekan karena
atas prinsip kebenaran, kejujuran, dan kemaslahatan.
6) Tibyan, yaitu transparansi dalam penyajian data-data yang jelas dan akurat.
Hal inilah yang membedakan penerapan sistem ekonomi syariah dengan sistem yang dibangun oleh ekonomi
konvensional.

2

Tujuan terpenting akuntansi menurut Islam:
a) Hifzul Amwal (memelihara uang)
Menjelaskan peranan akuntansi (pencatatan), yang tidak hanya memelihara harta, tetapi juga meneliti
dan merinci pendapatan, serta meredam konflik dan kezaliman.
b) Eksistensi al-Kitabah (pencatatan) ketika ada perselisihan
Kesaksian yang ada berupa kertas catatan atau pembukuan kontrak akan lebih kuat dan dipercaya.
c) Dapat membantu dalam mengambil keputusan
d) Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan
Dapat mengukur standard dan jumlah zakat hartanya. Sebaiknya alokasikan laba untuk membayar hutang
dahulu, barulah menzakati sisanya.
e) Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat
Hak-hak mitra bisnis, harta/uang, keuntungan-keuntungan, dalam keadaan bergabung ataupun terpisah.
f)

Menentukan imbalan, balasan, atau sanksi

PSAK 59  PAPSI 2003  PSAK 100-106

3

SEJARAH DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI SYARIAH

Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam
termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu
akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Akuntansi
syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya
mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.
Perkembangan Awal Akuntansi
Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang
berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolute. Sebagai
bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam
akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal
perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Paciolli dan Al-Khawarizmy.
Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat,
sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial
(social science), yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena keadaan masyarakat dengan
lingkungan yang bersifat lebih relatif.
Akuntansi dalam Islam merupakan alat (tool) untuk melaksanakan perintah Allah SWT (dalam QS. 2:282)
untuk melakukan pencatatan dalam melaksanakan transaksi usaha. Implikasi lebih jauh, adalah keperluan
terhadap suatu sistem pencatatan tentang hak dan kewajiban, pelaporan yang terpadu dan komprehensif.
Akuntansi yang kita kenal sekarang diklaim berkembang dari peradaban Barat (sejak Paciolli) padahal
apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan
masyarakat atau peradaban sebelumnya baik Yunani maupun Arab Islam.
Perkembangan akuntansi, dengan domain “arithmetic quality” nya, sangat ditopang oleh ilmu lain
khususnya arithmetic, algebra, mathematics, alghoritm pada abad ke-9 M. Ilmu ini lebih dahulu berkembang
sebelum perkembangan bahasa. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal yaitu
Abu Yusuf Ya’kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir tahun 801 M. Juga Al Karki (1020), dan Al Khawarizmy yang
merupakan asal kata dari alGorithm, algebra juga berasal dari kata Arab yaitu “al Jabr”. Demikian juga sistem
nomor, decimal, dan angka “0” yang kita pakai sekarang yang disebut angka arab sudah dikenal sejak 874 M, yang
sudah diakui merupakan sumbangan Arab Islam terhadap Akuntansi.
Sejarah Akuntansi
Akuntansi merupakan salah satu bentuk profesi tertua. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki
perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan
pada saat musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya “perdagangan”, maka pada saat yang sama
mereka telah mengenal konsep nilai (value) dan mulai mengenal sistem moneter (monetary sistem). Bukti
tentang pencatatan (bookkeeping) tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia (4500 SM), Firaun

4

Mesir dan Kode-kode Hammurabi (2250 SM), sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di
Ebla, Syria Utara.
Walaupun akuntansi telah dimulai dari zaman prasejarah, saat ini kita hanya mengenal Luca Paciolli
sebagai Bapak Akuntansi Modern. Paciolli, seorang ilmuwan dan pengajar di beberapa universitas yang lahir di
Tuscany-Italia pada tahun 1445, merupakan orang yang dianggap menemukan persamaan akuntansi untuk
pertama kali pada tahun 1494 dengan bukunya Summa de Arithmetica Geometria et Proportionalita (A Review of
Arithmetic, Geometry, and Proportions). Dalam buku tersebut, beliau menerangkan mengenai double entry book
keeping sebagai dasar perhitungan akuntansi modern, bahkan juga hampir seluruh kegiatan rutin akuntansi yang
kita kenal saat ini seperti penggunaan jurnal, buku besar (ledger) dan memorandum. Pada penjelasan mengenai
buku besar sudah termasuk mengenai asset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ia juga telah menjelaskan
mengenai ayat jurnal penutup (closing entries) dan menggunakan neraca saldo (trial balance) untuk mengetahu
saldo buku besar (ledger). Penjelasan ini memberikan dasar yang memadai untuk akuntansi, etika, dan juga
akuntansi biaya.
Sebenarnya Luca Paciolli bukanlah orang yang menemukan double entry book keeping sistem, mengingat
sistem tersebut telah dilakukan sejak adanya perdagangan antara Venice dan Genoa pada awal abad ke-13 M
setelah terbukanya jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Kawasan Mediterania. Hal ini pun diakui oleh
Luca Paciolli bahwa apa yang dituliskannya berdasarkan apa yang telah terjadi di Venice 1 abad sebelumnya.
Menurut Vernon Kam, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman Feodalisme Barat. Namun, setelah
dilakukan penelitian sejarah dan arkeologi ternyata banyak data yang membuktikan bahwa jauh sebelum
penulisan ini sudah dikenal akuntansi. Perlu diingat bahwa matematika dan sistem angka sudah dikenal Islam
sejak abad ke-9 M. Ini berarti bahwa ilmu matematika yang ditulis Luca Paciolli pada tahun 1491 bukan hal yang
baru lagi karena sudah dikenal Islam 600 tahun sebelumnya.
Hendriksen, dalam buku “Accounting Theory” menulis:
“…the introduction of Arabic Numerical greatly facilitated the growth of accounting.” (penemuan
angka Arab sangat membantu perkembangan akuntansi).
Kutipan ini menandai anggapan bahwa sumbangan Arab terhadap perkembangan disiplin akuntansi
sangat besar. Dapat kita catat bahwa penggunaan angka Arab mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu
akuntansi. Artinya besar kemungkinan bahwa dalam peradaban Arab sudah ada metode pencatatan akuntansi.
Bahkan mungkin mereka yang memulainya. Bangsa Arab pada masa itu sudah memiliki administrasi yang cukup
maju, praktik pembukuan telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, buku kas, laporan periodic, dan
penutupan buku.
Selain dari bangsa Eropa yang belajar ke Timur Tengah, pedagang-pedagang Muslim pun tak kalah
andilnya di dalam mensyiarkan (transformasi) ilmu pengetahuan. Ini dimungkinkan, mengingat kekuasaan Islam
saat itu telah menyebar hampir separuh daratan Eropa dan Afrika, dan daerah-daerah Asia Timur sampai
perbatasan Cina.
Apa yang dilakukan oleh Luca Paciolli memiliki kemiripan dengan apa yang telah disusun oleh pemikir
muslim pada abad ke 8-10 M. Kemiripan tersebut antara lain:

5

Tahun

Luca Paciolli

Islam

In the Name of God

Bismillah (Dengan Nama Allah)

Client

Mawla

Cheque

Sakk

Closing Book

Yutbak

622 M

Journal

Jaridah

750 M

General Journal

Daftar Al Yawmiah

750 M

Journal Voucher

Ash Shahad

Abad 8 M

Collectible Debt

Arra’ej Menal Mal

Auditing

Hisab

Chart of Account

Sabh Al Asha

Akuntansi sebagai bagian dari ilmu social memungkinkan terjadinya pengulangan (repetitive) diberbagai
masyarakat, sehingga keterlibatan akuntansi syariah dalam perkembangan akuntansi konvensional ataupun
sebaliknya masih diperdebatkan hingga kini.
Sekilas Prosedur dan Istilah yang Digunakan
Pelaksanaan akuntansi pada negara Islam terjadi terutama adanya dorongan kewajiban zakat, yang harus
dikelola dengan baik melalui Baitul Maal. Dokumentasi yang pertama kali dilakukan oleh Al-Mazenderany (1363
M) mengenai praktik akuntansi pemerintahan yang dilakukan selama Dinasti Khan II pada buku Risalah Falakiyah
Kitabus Syirkat. Namun dokumentasi yang baik mengenai sistem akuntansi negara Islam tersebut pertama kali
dilakukan oleh Al-Khawarizmy pada tahun 976 M.
Kontribusi besar yang diberikan oleh Al-Khawarizmy adalah membuat sistem akuntansi dan pencatatan
dalam negara Islam, dan membaginya dalam beberapa jenis daftar. Beliau juga menjelaskan tentang sistem
akuntansi termasuk tujuan serta praktik yang terjadi.
Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan akuntabilitas, mendukung proses pengambilan
keputusan serta mempermudah proses evaluasi atas program yang telah selesai. Tujuan ini tidak hanya berlaku di
pemerintahan tetapi juga pada perusahaan. Orientasi sistem akuntansi ini adalah melaporkan kegiatan yang
menghasilkan laba/rugi atau surplus/deficit, dan menyelesaikan seluruh kebutuhan dari negara, namun
perhitungan dari sistem akuntansi ini masih memasukkan transaksi yang bersifat moneter dan nonmoneter. Ada
tujuh hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh AlKhawarizmy dan Al-Mazenderany, yaitu:
1. Sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini
untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan negara, namun tidak menutup kemungkinan
digunakan pada sector private terutama yang terkait dalam perhitungan pembayaran zakat.
2. Sistem akuntansi untuk konstruksi merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah. Pada sistem ini mengatur pencatatan (baik dalam bentuk material maupun
pengeluaran kepada pihak lain), pengendalian dan akuntabilitas untuk masing-masing proyek serta
berdasarkan anggaran (budget). Sistem ini di bawah tanggung jawab seorang koordinator proyek.

6

3. Sistem akuntansi untuk pertanian merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Sistem ini lebih
memfokuskan diri untuk mencatat dan mengelola persediaan pertanian dalam bentuk fisik, hal ini
didorong oleh kewajiban dalam zakat pertanian. Sistem ini tidak memisahkan antara fungsi pencatatan
dan pemegang persediaan.
4. Sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara. Sistem ini bukan
hanya mencatat barang masuk dan keluar saja tetapi juga dalam nilai uang, sehingga akan ada pemisahan
tugas antara orang yang memegang barang dan yang mencatat sehingga hal ini menunjukkan sistem
pengendalian internal (internal control) telah ada.
5. Sistem akuntansi mata uang, sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 M. Sistem
ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola
menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Dengan fungsi tersebut, maka dapat dikatakan sistem
perbendaharaan negara telah berjalan. Sistem akuntansi ini dijalankan dengan tiga jurnal khusus, yaitu:
untuk mencatat persediaan (inventory), pendapatan (revenue), dan beban (expense).
6. Sistem akuntansi peternakan merupakan sistem untuk mencatat seluruh binatang ternak. Pencatatan ini
dilakukan dalam sebuah buku khusus dengan mencatat keluar dan masuknya ternak berdasarkan
pengelompokan binatang serta nilai uang. Namun penjelasan yang dilakukan oleh Al-Mazenderany dan
Al-Khawarizmy kurang detail.
7. Sistem akuntansi perbendaharaan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran
harian negara baik dalam nilai uang atau barang. Untuk pencatatan ini digunakan sistem Arab di mana
barang dan uang masuk dicatat di sisi kanan dan uang keluar di sisi kiri.
Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung
jawab untuk melakukan pengawasan atas aktifitas dan menemukan surplus dan deficit atas pencatatan yang tidak
seimbang. Jika ditemukan kesalahan maka orang yang bertanggung jawab harus menggantinya. Hal ini
merupakan salah satu bentuk pengendalian internal (internal control), penerapan prosedur audit (audit
procedure) serta akuntansi berbasis pertanggungjawaban (responsibility accounting). Bahkan pengendalian intern
yang paling penting adalah pengendalian diri sendiri (self control) di mana Allah mengetahui seluruh pikiran dan
perbuatan semua makhluk-Nya.
Prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Transaksi harus dicatat setelah terjadi.
2)

Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya (nature). Semua transaksi yang sejenis dan sama
harus dikelompokkan dalam pengelompokan yang sama.

Butir 1 dan 2 diatas menjelaskan adanya pencatatan dan penggolongan serta adanya periodisasi (khususnya
Zakat-dikenal dengan Az-houl) dan pengelompokan piutang.
3) Penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Sumber-sumber
penerimaan harus dicatat dan dijelaskan.
4) Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman.

7

Butir 3 dan 4 diatas memberikan penjelasan awal dari debit dan kredit, karena catatan dari Yunani dan Persia
melakukannya dengan pengelompokan penerimaan dan pengeluaran, bukan istilah kanan dan kiri.
5) Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati.
6) Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri, dan harus diberi garis penutup. Garis ini disebut
sebagai Attarkeen.
7) Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Jika AlKateb melakukan kesalahan maka harus mengganti.
8) Jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut.
9) Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal (Al Jaridah) akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan
pengelompokan transaksi.
10) Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan
pencatatan harian.
Butir 5-10 lebih menjelaskan pengendalian internal (internal control) serta bentuk penerapan cut off, buku
besar pembantu (subsidiary ledger) dan periodisasi akuntansi (accounting period).
11) Saldo (disebut Al Haseel) diperoleh dari selisih.
12) Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Laporan harus cukup detail dan memuat informasi
yang penting.
13) Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh Al Kateb harus menjelaskan seluruh informasi
secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya.
14) Laporan tahunan yang disusun Al Kateb akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan
akan disimpan di Diwan Pusat.
Dihubungkan dengan prosedur tersebut, terdapat beberapa istilah sebagai berikut:
a. Al Jaridah merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti Koran atau jurnal.
b. Daftar Al Yaumiah (Buku Harian/ dalam bahasa Persia dikenal dengan nama: Ruznamah). Daftar sendiri
didefinisikan sebagai “a stitched or bound booklet, or register, more especially an account or letter-book
used in administrative offices”.
c. Beberapa jenis laporan keuangan diantaranya:
-

Al Khitmah: Merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan
dan pengeluaran. Al Khitmah dalam bahasa Arab berarti: lengkap atau akhir, dan dapat juga
disiapkan untuk akhir tahun.

-

Al Khitmah Al Jameeah: Merupakan laporan yang disiapkan oleh Al Khateb tahunan dan diberikan
kepada atasannya (biasa disebut Al Mawafaka-Penerima) berisi: pendapatan, beban, dan
surplus/deficit setiap akhir tahun. Al Khitmah Al Jameeah dalam bahasa Arab berarti laporan akhir
yang lengkap.
8

-

Bentuk perhitungan dan laporan zakat pada laporan keuangan akan dikelompokkan kedalam 3
kelompok, yaitu:
• Ar-Raj Minal Mal (yang dapat tertagih)
• Ar-Munkasir Minal Mal (piutang tidak dapat tertagih) dan
• Al Muta’adhir Wal Mutahayyer wal Muta’akkid (piutang yang sulit dan piutang bermasalah
sehingga tidak tertagih)

Perkembangan akuntansi tidak berhenti pada zaman Khalifah, tetapi dikembangkan oleh filsuf Islam
antara lain: Imam Syafi’i (768 M-820 M) dengan menjelaskan fungsi akuntansi sebagai Review Book atau Auditing.
Menurut Imam Syafi’i, seorang auditor harus memiliki kualifikasi tertentu yaitu orang yang hafal Qur’an (sebagai
value judgement), intelektual, dapat dipercaya, bijaksana, dan kualitas manusia yang baik lainnya.
Itulah sejarah perkembangan praktik akuntansi dengan teknik tata buku berpasangan yang sebenarnya, di
mana akuntansi sudah dikenal pada masa kejayaan Islam. Artinya, peradaban Islam tidak mungkin tidak memiliki
akuntansi. Permasalahannya adalah pemalsuan sejarah yang dilakukan beberapa oknum di Barat dan
ketidakmampuan umat Islam untuk menggali khazanah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.
Kesimpulan, akuntansi sudah ada sebelum Paciolli dan bahkan sebelum peradaban Islam, dan akuntansi sudah
ada sejak masa kejayaan Islam dari 610 M-1250 M.

9

SISTEM KEUANGAN SYARIAH

Konsep Kepemilikan
Harta yang baik harus memenuhi dua criteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar (legal and fair),
serta dipergunakan dengan dan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah SWT.
Allah SWT adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini (QS. 57: 2), sedangkan manusia adalah wakil
(khalifah) Allah di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya.
Jadi, menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya
selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal, kepemilikan tersebut
berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.
Penggunaan dan Pendistribusian Harta
Dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhannya di dunia, namun di sisi lain juga harus
cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala akhirat. Ketentuan syariah berkaitan dengan
penggunaan harta, antara lain:
1. Tidak boros dan tidak kikir
2. Memberi infak dan shadaqah
3. Membayar zakat sesuai ketentuan
4. Memberi pinjaman tanpa bunga (Qardhul Hasan)
5. Meringankan kesulitan orang yang berutang
Memperoleh Harta
Memperoleh harta adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan salah satu aspek dari muamalah
(mengatur hubungan manusia dengan manusia). Kaidah fiqh dari muamalah adalah semua halal dan boleh
dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.
Hukum dasar muamalah adalah boleh, karena Allah tidak mungkin menciptakan segala sesuatu dan
menundukkannya bagi manusia kalau akhirnya semua itu diharamkan atau dilarang. Harta dikatakan baik atau
halal, apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai
dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunah.
Akad/Kontrak/Transaksi
Akad dalam bahasa Arab ‘al-‘aqd, jamaknya al-‘uqud, berarti ikatan atau mengikat (al-rabath). Menurut
terminology hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang
dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang sudah terjadi
(disepakati) harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. “Wahai orang-orang beriman penuhilah janji (akad) mu…”
(QS. 5: 1)

10

Jenis Akad
Adiwarman Karim mengelompokkan akad menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Akad tabarru’ (gratuitous contract)  segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (not
for profit transaction). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan
komersial. Akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.
Tabarru’ berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang berarti kebaikan.
Contoh akad tabarru’ adalah qard, rahn, hiwalah, kafalah, wadiah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah, dan
lain-lain. Dengan demikian, kita mempunyai tiga bentuk umum akad tabarru’: meminjamkan uang
(lending money), meminjamkan jasa kita (lending yourself), dan memberikan sesuatu (giving something).
2. Akad tijarah/muawadah (compensational contract)  segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi untuk laba (for profit transaction). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan,
karena itu bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa,
dan lain-lain.
Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, akad tijarah dapat dibagi menjadi dua kelompok
besar, yaitu:
a. Natural uncertainty contract  suatu jenis kontrak transaksi yang secara alamiah mengandung
ketidakpastian dalam perolehan keuntungan. Contoh: musyarakah, mudharabah, muzara’ah,
musaqah, dan mukhabarah, bentuknya adalah akad kerjasama untuk melakukan bisnis. Untuk akad
jenis ini dilarang meminta hasil yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu, karena hal ini
sama dengan riba.
b. Natural certainty contract  suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian
keuntungan dan pendapatannya, baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Contoh:
murabahah, salam, istishna’, dan ijarah; bentuknya adalah akad pertukaran (jual-beli, sewa-menyewa,
upah mengupah). Dalam akad jenis ini keuntungan dan pendapatan sudah pasti sehingga secara
syariah tidak boleh dibuat menjadi tidak pasti, karena hal ini akan menimbulkan gharar atau
ketidakpastian.
Rukun dan Syarat Akad
Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada (3) tiga, yaitu:
1) Pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli, penyewa dan yang
menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul mal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam
musyarakah, dan lain sebagainya). Untuk pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu
orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang sehat akalnya.
2) Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya suatu transaksi
tertentu. Objek jual beli adalah barang dagangan, objek mudharabah dan musyarakah adalah modal
dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang disewakan dan seterusnya.
3) Ijab Kabul merupakan suatu kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridha.

11

Transaksi yang Dilarang
-

Semua aktivitas investasi dan perdagangan atau semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang
diharamkan Allah

-

Riba
Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (Al-Ziyadah), berkembang (An-Nuwuw), meningkat
(Al-Irtifa’), dan membesar (Al-‘Uluw). Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang
atau pengganti (‘iwad) yang dibenarkan syariah adalah riba. Hal yang dimaksud transaksi penyeimbang
atau pengganti yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasi adanya penambahan secara adil,
seperti jual beli, sewa menyewa, atau bagi hasil proyek, dimana dalam transaksi tersebut ada faktor
penyeimbangnya berupa ikhtiar/usaha, risiko, dan biaya.
Dalam ayat-ayat Al-Qur’an, riba dan shadaqah dipertentangkan. Kecaman, ancaman keras dan
pengharaman riba dipertentangkan dengan seruan shadaqah sebagai tindakan terpuji. Praktik riba yang
dapat memberikan keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala shadaqah yang
spektakuler. Riba karena pinjaman kepada manusia dipertentangkan dengan shadaqah yang dinyatakan
sebagai pinjaman kepada Allah yang pasti akan diganti secara berlipat ganda.
Jenis Riba
1. Riba Nasi’ah  riba yang muncul karena utang-piutang, riba nasi’ah dapat terjadi dalam segala jenis
transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok
pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil),
dihitung dengan cara apapun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuanya tergolong riba,
sesuai QS. 2: 278-280.
2. Riba Fadhl  riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba fadhl dapat terjadi
apabila ada kelebihan/penambahan pada salah satu dari barang ribawi/barang sejenis yang
dipertukarkan baik pertukaran dilakukan dari tangan ke tangan (tunai) atau kredit. Yang dimaksud
dengan barang ribawi/barang sejenis adalah barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan
satu dan lainnya. Para ahli fiqh sepakat ada tujuh macam barang ribawi, yaitu: emas, perak, jenis
gandum, kurma, zabib/tepung, anggur kering, dan garam.
Pengaruh Riba pada Kehidupan Manusia
a. Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena
dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan.
b. Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya
dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka.
c. Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar masyarakat dalam bidang pinjam
meminjam.
d. Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah
orang miskin. Riba memberikan jalan bagi orang kaya untuk memperoleh tambahan hasil dari orang
miskin yang lemah.

-

Penipuan

12

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (incomplete
information) dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu
penyerahan.
-

Perjudian
Berjudi atau maisir dalam bahasa Arab arti harfiahnya adalah memperoleh sesuatu atau mendapat
keuntungan dengan sangat mudah tanpa kerja keras.

-

Transaksi yang mengandung ketidakpastian/gharar
Gharar terjadi ketika terdapat incomplete information, sehingga ada ketidakpastian antara dua belah pihak
yang bertransaksi. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan pertikaian antara para pihak dan ada pihak yang
dirugikan. Ketidakjelasan dapat terjadi dalam lima hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu
penyerahan, dan akad.

-

Penimbunan barang/ihtikar

-

Monopoli

-

Rekayasa permintaan (bai’ an najsy)

-

Suap

-

Penjual bersyarat/ta’alluq
Ta’alluq terjadi apabila ada dua akad saling dikaitkan di mana berlakunya akad pertama tergantung pada
akad kedua; sehingga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya rukun, yaitu objek akad.

-

Pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli

-

Jual beli dengan cara talaqqi al-rukban
Jual beli dengan cara mencegat atau menjumpai pihak penghasil atau pembawa barang perniagaan dan
membelinya, di mana pihak penjual tidak mengetahui harga pasar atas barang dagangan yang dibawanya
sementara pihak pembeli mengharapkan keuntungan yang berlipat dengan memanfaatkan ketidaktahuan
mereka.

Prinsip Sistem Keuangan Syariah
1. Pelarangan riba.
2. Pembagian risiko.
3. Tidak menganggap uang sebagai modal potensial.
4. Larangan melakukan kegiatan spekulatif.
5. Kesucian kontrak.
6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah.
Jadi, prinsip keuangan syariah merupakan ikhtisar transaksi bisnis yang dibolehkan syariah, yang mengacu pada
prinsip rela sama rela (antariddin minkum), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (la tazhlimuna wa la

13

tuzhlamun), hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi al dhaman), dan untung muncul bersama risiko (al
ghunmu bi al ghurmi).
Instrumen Keuangan Syariah
Instrument keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Akad investasi di mana akad ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok
akad ini adalah sebagai berikut:
 Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal (shahibul mal)
mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan
nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka, sedangkan apabila
terjadi kerugian hanya ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian
oleh mudharib. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan
keahlian dari pengelola.
 Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik modal (mitra musyarakah) untuk
menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi
hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan
kontribusi modal. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan
(trading asset), kewiraswastaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan
(equipment) atau hak paten/goodwill (intangible asset), kepercayaan atau reputasi (credit-worthiness),
dan lainnya.
 Sukuk (obligasi syariah), merupakan surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
 Saham Syariah produknya harus sesuai syariah. Syarat lainnya: 1) perusahaan tersebut memiliki piutang
dagang yang relative kecil dibandingkan total asetnya, 2) perusahaan tersebut memiliki utang yang kecil
dibandingkan nilai kapitalisasi pasar, 3) perusahaan memiliki pendapatan bunga kecil.
2. Akad jual beli/sewa menyewa di mana akad ini merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty
contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut:
 Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan
(margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Harga disepakati antara pembeli dan penjual pada
saat transaksi dan tidak boleh berubah.
 Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan
secara tangguh, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Sekilas transaksi ini mirip ijon, namun
dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara
pasti.
 Istishna’ memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istishna’ pembayaran dapat dilakukan di
muka, cicilan dalam beberapa kali (termin) atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya
istishna’ diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi dengan kontrak pembelian barang
melalui pesanan (order khusus). Pembeli menugasi produsen (al sani’) untuk menyediakan barang

14

pesanan (al mashnu), sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli (al mustasni’) dan menjualnya dengan
harga yang disepakati.
 Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat
atas objek sewa yang disewakan.
3. Akad lainnya. Kelompok akad ini adalah:
 Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing
(valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesame mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.
 Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang menerima
titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali
uang/barang titipan tersebut. Wadiah terbagi dua: (1) Wadiah Amanah, di mana uang/barang yang
dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan, (2) Wadiah Yadhomanah, di mana
uang/barang yang dititipkan boleh didayagunakan dan hasil pendayagunaan tidak terdapat kewajiban
untuk dibagihasilkan pada pemberi titipan.
 Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, waktu pengembalian
pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Biaya administrasi, dalam jumlah
yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam.
 Al-Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain. Untuk jasanya itu, yang dititipkan
dapat memperoleh fee sebagai imbalan.
 Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak
pada pihak lain.
 Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama (al-muhil) kepada pihak lain (al-muhal
‘alaihi) atas dasar saling mempercayai.
 Rahn merupakan sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan aktiva. Berupa penahanan harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

15

KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

TUJUAN KERANGKA DASAR MENURUT PSAK
Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para
penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah
maupun entitas konvensional baik sector public maupun sector swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk
digunakan sebagai acuan bagi:
(a) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya
(b) Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam
standar akuntansi keuangan syariah
(c) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip
akuntansi syariah yang berlaku umum, dan
(d) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah
Pemakai dan Kebutuhan Informasi
-

Investor sekarang dan investor potensial

-

Pemilik dana qardh

-

Pemilik dana syirkah temporer

-

Pemilik dana titipan

-

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf

-

Pengawas syariah

-

Karyawan

-

Pemasok dan mitra usaha lainnya

-

Pelanggan

-

Pemerintah serta lembaga-lembaganya

-

Masyarakat

Paradigma Transaksi Syariah
Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan selaku amanah
(kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan
hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Substansinya adalah bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki
akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan
buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Dengan cara ini, akan terbentuk integritas yang akhirnya akan
membentuk karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.
Asas Transaksi Syariah
a. Persaudaraan (ukhuwah)
16

b. Keadilan (‘adalah)
c. Kemaslahatan (maslahah)
d. Keseimbangan (tawazun)
e. Universalisme (syumuliyah)
Karakteristik Transaksi Syariah
 Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha
 Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib)
 Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
 Tidak mengandung unsur riba
 Tidak mengandung unsur kezaliman
 Tidak mengandung unsur maysir
 Tidak mengandung unsur gharar
 Tidak mengandung unsur haram
 Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat
dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan
prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk)
 Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua
pihak tanpa merugikan pihak lain
 Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun rekayasa penawaran (ihtikar)
 Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah)
Bentuk Laporan Keuangan Entitas Syariah
1. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca.
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan laba rugi.
3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana
seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuid atau kas.
4. Informasi Lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah.
5. Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk
pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
-

Dapat dipahami

-

Relevan

-

Keandalan

-

Dapat dibandingkan

Unsur-unsur Laporan Keuangan
1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas.

17

Posisi keuangan berkaitan secara langsung dengan asset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.
Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran penghasilan bersih (laba) adalah penghasilan
dan beban. Penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).
2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social, meliputi laporan sumber dan
penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas
syariah tersebut.
Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
a. Biaya historis (historical cost)
Asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.
b. Biaya kini (current cost)
Asset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara
asset diperoleh sekarang.
c. Nilai realisasi (realizable/settlement value)
Asset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset
dalam pelepasan normal (orderly disposal).
KONSEP DASAR AKUNTANSI MENURUT AAOIFI (ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR ISLAMIC
FINANCIAL INSTITUTIONS) DAN PEMIKIR ISLAM
Akuntansi syariah memberikan penekanan kepada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas
tercermin melalui tauhid bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini harus berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT,
dan melalui fungsi manusia sebagai Khalifah Allah di bumi. Pada saat yang sama, akuntansi merupakan bentuk
pertanggungjawaban manusia kepada Allah di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan
personal harus sesuai dengan aturan Allah SWT.
Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI antara lain sebagai berikut:
a. Pemegang saham
b. Pemegang investasi
c. Pemilik dana (bagi deposan bank)
d. Pemilik dana tabungan
e. Pihak yang melakukan transaksi bisnis
f.

Pengelola zakat

g. Pihak yang mengatur
Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A’rabi adalah sebagai berikut:
1. Tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal.

18

2. Tidak boleh dilakukan secara tidak adil.
3. Tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas.
4. Harus mempertimbangkan Al Maqasid dan Al Masalih. Di mana Al-Maqasid adalah tujuan harus selalu
disesuaikan dengan tuntunan Islam, sedangkan Al-Masalih adalah kesejahteraan/ perbaikan di muka
bumi.
Laporan keuangan (perbankan syariah) yang diminta oleh AAOIFI antara lain sebagai berikut:
1) Laporan Perubahan Posisi Keuangan
2) Laporan Laba Rugi
3) Laporan Perubahan Ekuitas atau Laporan Perubahan Saldo Laba
4) Laporan Arus Kas
5) Laporan Perubahan Investasi yang Dibatasi dan Ekuivalennya
6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat serta Dana Sumbangan
7) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qard Hasan
Syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI
-

Relevan

-

Dapat diandalkan

-

Dapat dibandingkan

-

Konsisten

-

Dapat dimengerti

Perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi
a. Entitas Unit Akuntansi (Entity Concept)
Konsep ini diartikan bahwa setiap perusahaan adalah suatu unit akuntansi yang terpisah dan harus
dibedakan dengan pemiliknya atau dengan perusahaan lain. Beberapa teori tentang kepemilikan yaitu:


Proprietary Theory, di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas sehingga
persamaannya Aset – Kewajiban = Ekuitas



Entity Theory, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan, karena
pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah Aset =
Kewajiban + Ekuitas

b. Kegiatan Usaha yang Berkelanjutan (Going Concern)
Konsep berkelanjutan ini dijelaskan “mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut di masa
yang akan datang”. Konsep ini memegang peranan yang besar dalam standar akuntansi serta penyusunan
laporan keuangan, karena konsep ini akan berhubungan dengan konsep harga perolehan dan penilaian
asset tetap.
c. Periodisasi
Menurut konsep ini, adanya perubahan atas kekayaan perusahaan pada laporan keuangan harus
dijelaskan secara periodic. Konsep ini berhubungan dengan konsep kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Konsep ini diterima oleh AAOIFI dan para pemikir akuntansi Islam.

19

d. Satuan Mata Uang (Monetary Unit)
Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung
dengan satuan mata uang, dan secara implicit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut
adalah stabil.
Konsep ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, akuntan akan hanya memperhitungkan segala sesuatu
yang hanya dapat dinyatakan dalam mata uang serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan
dalam satuan mata uang. Kedua, mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya
sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi yaitu
masalah penilaian dan masalah pengukuran.
e. Konservatif (Conservatism)
Merupakan konsep yang digunakan oleh akuntan untuk melaporkan nilai yang rendah untuk asset dan
pendapatan serta nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Hal ini memiliki dampak bahwa untuk
transaksi yang berpengaruh terhadap kewajiban dan beban akan diakui dengan cepat sedangkan untuk
asset dan pendapatan sebaliknya.
f.

Harga Perolehan
Merupakan konsep di mana asset dicatat sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat
memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban dicatat pada jumlah uang yang akan diterima dari pertukaran
atas kewajiban.

g. Penandingan antara Pendapatan dan Beban (Matching Against Revenue and Expense Concept)
Merupakan konsep di mana pendapatan diakui pada suatu periode tertentu sesuai prinsip pengakuan
pendapatan secara bersamaan dengan pengakuan beban. Implikasi dari konsep ini adalah beban harus
diakui pada periode di mana pendapatan diakui.
h. Dasar Akrual (Accrual Basis)
Konsep ini mengatakan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan saat suatu manfaat itu diperoleh, bukan
pada saat kas diterima. Hal yang sama terjadi untuk beban, yaitu beban diakui pada saat manfaat
diterima dan bukan pada saat kas dibayarkan. Metode ini berhubungan dengan konsep penandingan
beban dengan manfaat.
i.

Pengungkapan Penuh (Full Disclousure)
Konsep ini mengharuskan pengungkapan informasi sesuai dengan kebutuhan informasi dari mayoritas
pembaca laporan keuangan. Seluruh stakeholders perusahaan memiliki hak untuk menerima informasi
perusahaan. Namun demikian, tidak berarti bahwa seluruh informasi harus diungkapkan sehingga bisa
membingungkan. Hal yang perlu diingat adalah kewajaran (fairness), kemadaian (adequacy) serta
keterbukaan (transparency) informasi, serta kepada siapa informasi tersebut harus disajikan.

20

j.

Subtansi Mengungguli Bentuk (Substance over Form)
Konsep ini diadopsi oleh akuntansi bahwa hakikat dari suatu transaksi lebih penting dari bentuk hukum
transaksi itu sendiri. Penerapan substansi mengungguli bentuk pada akuntansi konvensional adalah
capital leasing.
Ketentuan syariah tidak mengenal konsep ini mengingat seluruh transaksi didasarkan atas akad dan akad
tersebut akan selalu sama antara bunyi akad (dalam bentuk hukum) dengan substansi dari akad itu
sendiri, karena Islam melarang transaksi yang kurang jelas.

21

AKAD MUDHARABAH (PSAK NO. 105)

Ciri khas: Saling percaya yang tinggi antara dua belah pihak, yaitu antara pemilik dana (shahibul mal) dan
pengelola dana (mudharib).
Ini adalah akad investasi yang berisiko tinggi karena dapat menimbulkan asymmetric information dan moral
hazard.
Mudharabah berasal dari kata adhdhorby fil ardhi  bepergian untuk urusan dagang atau qiradh  al qardhu 
potongan.
Secara teknis, Mudharabah  akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan
kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila
terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau
violation (kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad) oleh pengelola dana.
Karena kepercayaan merupakan unsure terpenting maka mudharabah dalam istilah bahasa Inggris disebut trust
financing.
Investor  beneficial ownership/sleeping partner
Pengelola dana  managing trustee/labour partner
Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan/ proyek yang dibiayai, sebatas memberikan
saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.
Pengelola dana: Risiko nonfinansial  waktu, pikiran dan jerih payah, serta kesempatan atas pembagian
keuntungan.
Pemilik dana: Risiko finansial.
Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya (riba) tanpa ada faktor penyeimbang
(iwad) yang diperbolehkan syariah. Pembagian keuntungan harus dalam bentuk persentase atau nisbah. Tidak
boleh menggunakan nilai proyeksi (predictive value), harus nilai realisasi keuntungan.
Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, tapi dibolehkan supaya tidak ada
penyimpangan. Mudharabah memiliki risiko tinggi, sehingga akadnya harus tertulis, ada saksi, aspek yang tertulis:
tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh
dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola
dana, dan sebagainya.

22

SKEMA MUDHARABAH
Pemilik dana

Akad mudharabah

Pengelola dana

Modal dan porsi
laba serta rugi

Proyek usaha

Porsi laba

Keuntungan/
Kerugian

Apabila untung akan dibagi sesuai nisbah,
Apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana

Jenis Akad Mudharabah (dalam PSAK 105)
1. Mudharabah Muthlaqah  pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan
investasinya  investasi tidak terikat. Tidak ditentukan masa berlakunya, daerah tempat usaha, line of trade,
line of industry, atau line of service. Tetapi modal tetap tidak boleh ditanamkan untuk proyek/ investasi yang
dilarang Islam.
2. Mudharabah Muqayyadah  pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi,
cara dan atau objek investasi atau sektor usaha  investasi terikat.
3. Mudharabah Musytarakah  pengelola dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasam
investasi. Ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Ketentuan bagi hasil akad ini
dengan dua pendekatan (PSAK 105 par 34), yaitu:
a. Hasil dibagi sesuai nisbah, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi antara pengelola dana
(sebagai musytarik) dengan pemilik modal sesuai porsi modalnya.
b. Hasil dibagi sesuai porsi modal, setelah dikurangi untuk pengelola dana kemudian dibagi sesuai dengan
nisbah. Jika terjadi rugi, dibagi sesuai porsi modal para musytarik.
Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut:
a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal
b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal
Dasar Syariah
Sumber hukum akad mudharabah menurut Ijma’ Ulama adalah jaiz (boleh). Contoh: Rasulullah mudharabah
dengan Siti Khadijah (sebelum jadi Rasul) ke negeri Syam.
Rukun Akad Mudharabah
-

Pelaku

-

Objek Mudharabah: modal dan kerja

-

Ijab Kabul/ serah terima

-

Nisbah keuntungan

23

Berakhirnya Akad Mudharabah
1. Bila dibatasi waktunya, mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya.
5. Modal sudah tidak ada.
Prinsip Pembagian Hasil Usaha (PSAK 105 par 11)
Profit and Loss Sharing tidak tepat, karena yang dibagi hanya profitnya saja  Prinsip Bagi Hasil.
Contoh perhitungan bagi hasil (Bank sebagai pemilik dana)
Penjualan

1.000.000

HPP

(650.000)

Laba kotor

350.000

Biaya-biaya

(250.000)
100.000

Laba (Rugi) bersih

a. Metode Profit Sharing dengan nisbah 30 : 70
Bank

: 30% x 100.000

= 30.000

Pengelola

: 70% x 100.000

= 70.000

b. Metode Revenue Sharing dengan nisbah 10 : 90
Bank

: 10% x 350.000

= 35.000

Pengelola

: 90% x 350.000

= 315.000

Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah
Aset non kas tidak dihitung secara historical cost, tapi nilai wajar/ nilai pasar.
Akuntansi untuk Pemilik Dana (Shahibul Mal)
-

Saat penyerahan kas
Investasi mudharabah

xxx

Kas
-

xxx

Investasi dalam bentuk asset non kas
Investasi mudharabah

xxx

Keuntungan tangguhan

xxx

Aset non kas

xxx

(Bila nilai wajar > nilai tercatat)
Amortisasi keuntungan tangguhan:
Keuntungan tangguhan
Keuntungan

xxx
xxx
24

Atau
Investasi mudharabah

xxx

Kerugian penurunan nilai

xxx

Aset non kas

xxx

(Bila nilai wajar < nilai tercatat)
-

Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas
Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Kerugian investasi mudharabah

xxx

Investasi mudharabah
-

xxx

Hasil usaha


Bagian hasil usaha belum dibayar
Piutang pendapatan bagi hasil

xxx

Pendapatan bagi hasil mudharabah


xxx

Saat pengelola dana membayar bagi hasil
Kas

xxx
Piutang pendapatan bagi hasil

-

xxx

Akad mudharabah berakhir
Kas/ Piutang/ Asset non kas

xxx

Investasi mudharabah

xxx

Keuntungan

xxx

Atau
Kas/ Piutang/ Asset non kas

xxx

Kerugian

xxx

Investasi mudharabah

xxx

25

1-1-2010
Setelah melakukan akad, maka pemilik dana menyerahkan asset non
kas dengan:

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Investasi mudharabah
Aset non kas

500

500

500

98.000
2.000

2.000

100.000

Pemilik Dana (Shahibul Maal)

Kas
Penyisihan kerugian mudharabah
Investasi mudharabah

Kerugian mudharabah
Penyisihan kerugian mudharabah

Pendapatan bagi hasil
Jika tidak dibagi langsung:
Piutang mudharabah
Pendapatan bagi hasil
Saat uang diterima:
Kas
Piutang mudharabah

Kas

100.000

Pemilik Dana (Shahibul Maal)

Investasi mudharabah
Kas

b. Penyerahan dana investasi dalam bentuk asset non kas

31-12-2011
Jika hasil pengolahan dana selama periode tertentu adalah:
- Memperoleh pendapatan 8.000
- Menanggung beban 10.000
1-1-2012
Pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad

31-12-2010
Melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut

Pembayaran kepada Mudharib

1-1-2010
Setelah melakukan akad, maka pemilik dana menyerahkan dana sebesar
100.000. Periode akad 2 tahun.
Nisbah bagi hasil Pengelola : Pemilik = 3 : 1
31-12-2010
Jika hasil pengolahan dana selama periode tertentu adalah:
- Memperoleh pendapatan 10.000
- Menanggung beban 8.000
Membagi laba sesuai nisbah
Mudharib
: ¾ x 2.000 = 1.500
Shahibul maal : ¼ x 2.000 = 500
Pembayaran kepada Shahibul maal

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

a. Penyerahan dana investasi dalam bentuk kas

80.000

100.000

2.000

500

500

500

100.000

100.000
100.000

Aset non kas
Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer
Kas
Penyisihan kerugian

Pengelola Dana (Mudharib)

Pendapatan yang belum dibagikan
Beban bagi hasil
Mudharib akan mencatat seperti biasa, kemudian akan ditutup:
Pendapatan
Penyisihan kerugian
Beban

Beban bagi hasil
Kas – Mudharabah
Jika tidak dibagi langsung:
Beban bagi hasil
Utang bagi hasil Mudharabah
Saat dibayarkan:
Utang bagi hasil Mudharabah
Kas – Mudharabah
Saat dibayarkn kepada Mudharib:
Beban bagi hasil
Kas – Mudharabah
Dari pembukuan Mudharib untuk kepentingan sendiri:
Kas
Pendapatan bagi hasil

100.000

100.000

8.000
2.000

2.000

1.500

1.500

500

500

500

100.000

98.000
2.000

10.000

2.000

1.500

1.500

500

500

500

Mudharib akan mencatat seperti biasa, kemudian di akhir periode akan dibuat jurnal penutup:
Pendapatan
10.000
Beban
8.000
Pendapatan yang belum dibagikan
2.000

Kas - Mudharabah
Dana Syirkah Temporer

Pengelola Dana (Mudharib)

26

1-1-2012
Pengembalian investasi mudharabah pada akhir akad

31-12-2011
Jika hasil pengolahan dana selama periode tertentu adalah:
- Memperoleh pendapatan 8.000
- Menanggung beban 10.000
- Shahibul maal mengamortisasi keuntungan tangguhan

31-12-2010
Melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil tersebut

Pembayaran kepada Mudharib

Membagi laba sesuai nisbah
Mudharib
: ½ x 12.000 = 6.000
Shahibul maal : ½ x 12.000 = 6.000
Pembayaran kepada Shahibul maal

31-12-2010
Jika hasil pengolahan dana selama periode tertentu adalah:
- Memperoleh pendapatan 20.000
- Menanggung beban 8.000
- Shahibul maal mengamortisasi keuntungan tangguhan

Nilai buku 80.000
Nilai pasar 100.000
Periode akad 2 tahun, namun mengingat ada kebutuhan bahan baku,
operasional usaha akan dimulai 1 Maret 2010.
Nisbah bagi hasil Pengelola : Pemilik = 2 : 2
28-2-2010
Terjadi penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Aset non kas - Mudharabah
Penyisihan kerugian mudharabah
Investasi mudharabah

Keuntungan tangguhn
Keuntungan
Kerugian mudharabah
Penyisihan kerugian mudharabah

Pendapatan bagi hasil
Jika tidak dibagi langsung:
Piutang mudharabah
Pendapatan bagi hasil
Saat uang diterima:
Kas
Piutang mudharabah

Kas

Keuntungan tangguhan
Keuntungan

Kerugian investasi
Investasi mudharabah

Keuntungan tangguhan

98.000
2.000

2.000

10.000

6.000

6.000

6.000

10.000

5.000

100.000

2.000

10.000

6.000

6.000

6.000

10.000

5.000

20.000

Dana syirkah temporer
Aset non kas
Penyisihan kerugian

Pendapatan yang belum dibagikan
Beban bagi hasil
Mudharib akan mencatat seperti biasa, kemudian akan ditutup:
Pendapatan
Penyisihan kerugian
Beban

Beban bagi hasil
Kas – Mudharabah
Jika tidak dibagi langsung:
Beban bagi hasil
Utang bagi hasil Mudharabah
Saat dibayarkan:
Utang bagi hasil Mudharabah
Kas – Mudharabah
Saat dibayarkan kepada Mudharib:
Beban bagi hasil
Kas – Mudharabah
Dari pembukuan Mudharib untuk kepentingan sendiri:
Kas
Pendapatan bagi hasil

Pendapatan
Beban
Pendapatan yang belum dibagikan

Dana syirkah temporer
Aset non kas
Mudharib akan mencatat seperti biasa, kemudian akan ditutup:

100.000

8.000
2.000

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

20.000

5.000

98.000
2.000

10.000

12.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

8.000
12.000

5.000

27

AKAD MUSYARAKAH (PSAK NO. 106)

Musyarakah berasal dari kata al-syirkah atau al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan 2 orang atau lebih,
sehingga diantara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan.
Istilah lainnya adalah sharikah atau syirkah/ kemitraan.
Menurut DSN-MUI dan PSAK 106
Musyarakah  akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan
sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.
Dengan kemitraan diharapkan usaha lebih maju karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih
besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahlian yang lebih beragam, variasi yang lebih luas, pengendalian yang lebih
tinggi, dan sebagainya.
Untung muncul bersama dengan risiko (al ghunmu bi al ghunmi). Pada dasarnya tidak boleh ada jaminan dari
mitra lainnya, namun boleh saja dilakukan. Jaminan baru dicairkan bila terbukti terdapat penyimpangan.
Contoh kesalahan yang disengaja menurut PSAK 106 par 7, yaitu:
-

pelanggaran terhadap akad: penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan
operasional

-

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan akad syariah

Aplikasi ajaran Islam dalam musyarakah adalah ta’awun (gotong royong), ukhuwah (persaudaraan), dan keadilan.
Kontrak investasi dalam bidang pertanian yang mirip dengan syirkah adalah muzara’ah, mukhabarah, misaqat 
bagi hasilnya.
Jenis Akad Musyarakah
Berdasarkan Eksistensinya
1. Syirkah Al Milk  kepemilikan bersama (co-ownership) dan keberadaannya muncul apabila 2 orang atau
lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (asset).
Contoh: menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah/harta kekayaan/perusahaan yang dapat dibagi
atau tidak dapat dibagi.
Pendapatannya dibagi sesuai porsi masing-masing sampai diputuskan membagi atau menjualnya.
Syirkah Al Milk kadang bersifat ikhtiariyyah (ikhtiari/sukarela/voluntary) atau jabariyyah (jabari/tidak
sukarela/involuntary). Ikhtiari bila harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun
memutuskan untuk tetap memiliknya bersama. Jabari bila barang tersebut tidak dapat dibagi dan mereka
terpaksa harus memilikinya bersama.

28

2. Syirkah Al Uqud (kontrak)  kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan 2 orang atau lebih untuk
bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat berkontribusi modal dan kerja, berbagi untung dan
resiko. Setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari mitra lainnya. Syirkah Al Uqud dibagi sebagai
berikut:
a. Syirkah Abdan (Syirkah Fisik)
Atau Syirkah A’mal (Syirkah kerja)/Syirkah Shanaa’i (Syirkah para tukang)/Syirkah Taqabbul (Syirkah
penerimaan)  bentuk kerjasama antara 2 pihak atau lebih dari kalangan pekerja/ professional
dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan
yang diterima.
Kontribusi: keahlian dan tenaga, tanpa menyetorkan modal.
Ciri: keahlian yang dimiliki, waktu yang dicurahkan, dan lokasi kerja dapat sama atau berbeda, bebas
menentukan siapa yang pemimpin dan pelaksana, pekerjaan yang disepakati oleh salah seorang mitra
mengikat mitra lainnya.
b. Syirkah Wujuh
 Kerjasama antara 2 pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal.
Menjalankan

usahanya

berdasarkan

kepercayaan

pihak

ketiga.

Masing-masing

mitra

menyumbangkan nama baik, reputasi, dan credit worthiness.
c. Syirkah ‘Inan (Negosiasi)
 Bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya
adalah tidak sama, baik dalam modal ataupun pekerjaan. Tanggung jawab dapat berbeda dalam
pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan
merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Tetapi kewajiban terhadap pihak ketiga adalah
sendiri-sendiri.
d. Syirkah Mufawwadhah
 Posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal,
pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian.
Berdasarkan Kontribusi Dana Investasi
1. Musyarakah Permanen
 Ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa
akad (PSAK 106 par 4)
2. Musyarakah Menurun
 Ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya
sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan
menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut (pelunasan secara bertahap)

29

SKEMA MUSYARAKAH
Mitra 1

Akad musyarakah

Mitra 2

Laba/ Rugi
Mitra 1

Proyek usaha

Laba/ Rugi
Mitra 2

Keuntungan/
Kerugian

Bila untung, dibagi sesuai nisbah,
Bila rugi, ditanggung sesuai proporsi modal

Dasar Hukum Akad Musyarakah
Mubah  Q.S. An- Nisa: 12, Q.S. Shad: 24
Berakhirnya Akad Musyarakah
a. Salah seorang mitra menghentikan akad
b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal
c. Modal musyarakah hilang/ habis
Penetapan Nisbah dalam Akad
1. Proporsional sesuai modal.
2. Tidak proporsional dengan modal. Tidak hanya modal, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi
atau waktu kerja.
Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah
Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif.
Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain
untuk mengelola atas namanya; sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya
adalah lembaga keuangan).
1. Pengakuan investasi musyarakah
Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau asset non kas untuk usaha musyarakah.
2. Pengukuran investasi musyarakah
Biaya pra akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui
sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

30

1-1-2012
Pengembalian pada akhir akad

31-12-2010
Melakukan ayat jurnal penutup untuk bagi hasil
tersebut
31-12-2011
Perusahaan memperoleh:
- Pendapatan 80.000
- Beban 100.000
- Pembagian nisbah bagi hasil 3 : 1 untuk mitra aktif
dan mitra pasif

- Pembagian nisbah bagi hasil 3 : 1 untuk mitra aktif
dan mitra pasif

1-1-2010
Mitra aktif menyetorkan modal sebesar 100.000,
sedangkan mitra pasif menyetorkan modal sebesar
50.000. Asumsi biaya pra akad tidak disetujui sebagai
penambah investasi musyarakah.
31-12-2010
Perusahaan memperoleh:
- Pendapatan 100.000
- Beban 80.000

24-12-2009
Mengeluarkan biaya pra akad sebesar 10.000

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Kas
Penyisihan kerugian
Investasi musyarakah

Kerugian
Penyisihan kerugian

Pendapatan bagi hasil
Jika tidak dibagi langsung:
Piutang pendapatan bagi hasil
Pendapatan bagi hasil
Saat uang diterima:
Kas
Piutang pendapatan bagi hasil

Kas

Investasi musyarakah - Kas
Kas

Uang muka
Kas
Jika biaya ini diakui sbg bag. Investasi:
Investasi musyarakah
Uang muka
Jika tidak disetujui sbg investasi:
Beban musyarakah
Uang muka

Mitra Aktif

85.000
15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

10.000

10.000

10.000

100.000

15.000

15.000

15.000

15.000

100.000

10.000

10.000

10.000

Kas
Penyisihan kerugian
Investasi musyarakah

Kerugian
Penyisihan kerugian

Pendapatan bagi hasil
Jika tidak dibagi langsung:
Piutang pendapatan bagi hasil
Pendapatan bagi hasil
Saat uang diterima:
Kas
Piutang pendapatan bagi hasil

Kas

Investasi musyarakah - Kas
Kas

Mitra Pasif

45.000
5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

50.000

5.000

5.000

5.000

5.000

50.000

150.000

80.000
20.000

Pendapatan
Penyisihan kerugian
Beban

Dana syirkah temporer
Penyisihan kerugian
Kas

20.000

20.000

20.000

20.000

100.000

150.000

100.000

Pendapatan yang belum dibagikan
Beban bagi hasil

Pendapatan
Pendapatan yang belum dibagikan
Beban
Bagi hasil:
Beban bagi hasil
Kas – Musyarakah
Jika tidak dibagi langsung:
Beban bagi hasil
Utang musyarakah
Saat dibayarkan:
Utang musyarakah
Kas – Musyarakah

Kas – Musyarakah
Dana syirkah temporer Mitra Aktif
Dana syirkah temporer Mitra Pasif

Aset non kas
Dana Syirkah Temporer

Perusahaan Bentukan/ Mitra Aktif

20.000
130.000

100.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000
80.000

100.000
50.000

100.000

31

AKAD MURABAHAH (PSAK NO. 102)

Murabahah  transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli.
Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (bai’ naqdan) atau tangguh (bai’ mu’ajjal/bai’
bi’tsaman ajil).
Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Yang dipertukarkan bisa berupa uang
dengan barang, barang dengan barang, ataupun uang dengan uang. Jual beli adalah salah satu aspek dalam
muamalah (hubungan manusia dengan manusia), dengan kaidah dasar semua boleh kecuali yang dilarang.
Penjual secara jelas memberi tahu pembeli berapa harga pokok barang dan berapa besar keuntungan yang
diinginkannya. Membolehkan pembebanan biaya langsung ke harga belinya.
Harga pokok barang = harga beli – diskon pembelian
Keuntungan yang diinginkan bisa dalam jumlah tertentu (lump sum) atau persentase tertentu. Besarnya
keuntungan harus jelas. Harga barang yang disepakati tidak dapat berubah. Besar angsuran tetap, walaupun
harga beli atau tingkat bunga pasar meningkat. Objek murabahah dapat dijadikan sebagai jaminan.
Dalam akad murabahah, penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan
pembeli, sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Harus ada 2 transaksi yang terpisah. Tidak
boleh transaksi tunggal – pinjaman uang.
Bila melunasi lebih cepat, boleh ada potongan harga. Penjual dapat meminta uang muka pembelian sebagai bukti
keseriusannya. Penjual tidak boleh mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran. Kecuali keterlambatan
terjadi karena kelalaian, dan bukannya karena kesulitan keuangan. Dendanya bukan merupakan pendapatan,
tetapi dana kebajikan (dana qard) dan harus disalurkan pada yang membutuhkan.
Keringanan karena kesulitan keuangan dapat berupa: menghapus sisa tagihan, membantu menjualkan objek
murabahah pada pihak lain, atau restrukturisasi piutang.
Restrukturisasi piutang bisa dalam bentuk:
-

Memberi potongan sisa tagihan, sehingga jumlah angsuran menjadi lebih kecil

-

Melakukan penjadwalan ulang (rescheduling), dimana jumlah tagihan yang tersisa tetap dan perpanjangan
masa pembayaran disesuaikan dengan kesepakatan

-

Mengonversi akad murabahah, dengan cara menjual objek murabahah kepada pihak lain

Objek murabahah dapat dijadikan sebagai jaminan.
Untuk penjualan tidak tunai (tangguh), harus dibuatkan kontrak/perjanjiannya secara tertulis dan dihadiri saksisaksi. Kontrak harus memuat: besarnya utang pembeli, jangka waktu akad, besarnya angsuran tiap periode,
jaminan, serta siapa yang berhak atas diskon pembelian.

32

Jenis akad murabahah:
1. Murabahah dengan pesanan (murabaha to the purchase order)
Penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan
dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

Negosiasi

Akad Jual Beli
Penjual

Pembeli

Bayar
Barang dan Dokumen

Produsen
Supplier

2. Murabahah tanpa pesanan
Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat.

Barang (Mabi)

Penjual (Ba’i)

Akad Murabahah

Pembeli (Musytari)

Cost + Margin

Sumber hukum akad murabahah:
a. Al-Qur’an (QS. 4: 29, QS. 5: 1, QS. 2: 275, QS. 2: 282)
b. Al-Hadits
Rukun dan ketentuan akad murabahah:
1) Pelaku
2) Objek jual beli, harus memenuhi:
a. Barang tersebut halal
b. Barang tersebut bermanfaat atau memiliki nilai
c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga
tidak ada gharar (ketidakpastian)
f.

Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas

g. Barang tersebut dapat diketahui kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar
h. Harga barang tersebut jelas
i.

Barang yang diakadkan secara fisik ada di tangan penjual

3) Ijab Kabul

33

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Transaksi murabahah non tunai

1-6-2012
Pembayaran sebesar 125.000

1-6-2011
Pembayaran sebesar 125.000

1-1-2010
Penjual dan pembeli melakukan akad dengan murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan
dijual kepada pembeli.
Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 200.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2010.
Pesanan mengikat.
1-6-2010
Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 250.000 secara tidak tunai dan akan
dibayar selama 2 tahun. Dengan 2 kali angsuran.

b.

1-1-2010
Penjual dan pembeli melakukan akad dengan murabahah. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan
dijual kepada pembeli.
Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 200.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2010.
Pesanan mengikat atau tidak mengikat.
1-3-2010
Jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000.
Pesanan mengikat atau tidak mengikat.
1-6-2010
Penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 250.000.
Jika secara tunai

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Kas
Keuntungan tangguhan
Piutang murabahah
Keuntungan

Kas
Keuntungan tangguhan
Piutang murabahah
Keuntungan

125.000
25.000

125.000
25.000

250.000

Piutang murabahah
Keuntungan tangguhan
Aset murabahah
(Keuntungan tangguhan akan diamortisasi
sepanjang akad)

Penjual

250.000

5.000

200.000

200.000

Keuntungan
Aset murabahah

Penjual

Aset murabahah
Kas/ Utang

Kas

Beban penurunan nilai
Aset murabahah

Aset murabahah
Kas/ Utang

a. Transaksi murabahah tunai pesanan mengikat atau pesanan tidak mengikat

Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah

125.000
25.000

125.000
25.000

50.000
200.000

200.000

55.000
195.000

5.000

200.000

Pembeli

Utang murabahah
Beban
Beban ditangguhkan
Kas

Utang murabahah
Beban
Beban ditangguhkan
Kas

Aset
Beban ditangguhkan
Utang
(Beban ditangguhkan akan diamortisasi
sepanjang akad)

Aset
Kas

Pembeli

125.000
25.000

125.000
25.000

200.000
50.000

250.000

25.000
125.000

25.000
125.000

250.000

250.000

34

AKAD SALAM (PSAK NO. 103)

Salam, berasal dari kata As Salaf  pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. Para
Fuqaha menamainya al-mahawi’ij (barang-barang mendesak) karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak
walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat.
Menurut PSAK 103
Salam  akad jual beli barang pesanan (muslam fi’ih) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (muslam
ilaihi) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syaratsyarat tertentu.
Dengan demikian, akad salam dapat membantu produsen dalam penyediaan modal sehingga ia dapat
menyerahkan produk sesuai dengan yang telah dipesan sebelumnya. Sebaliknya, pembeli mendapat jaminan
memperoleh barang tertentu, pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakatinya di awal. Sekilas,
transaksi salam mirip dengan transaksi ijon.
Ijon  gharar dalam hal jumlah ataupun kualitas, syarat saling rela dapat tidak terpenuhi atau dapat merugikan
salah satu pihak.
Salam dibolehkan syariah karena tidak ada gharar. Walaupun barang baru diserahkan dikemudian hari, harga,
spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya sudah ditentukan dan disepakati ketika
akad terjadi.
Dalam murabahah, ada penjualan tangguh yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu sedangkan
pembayaran kemudian. Salam merupakan kebalikannya, di mana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan
penyerahan barang dilakukan kemudian.
Bila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, pembeli boleh melakukan khiyar yaitu memilih apakah
transaksi dilanjutkan atau dibatalkan.
Transaksi salam biasanya digunakan pada industry pertanian. Bahkan akad salam dapat digunakan untuk
membantu petani dengan tiga strategi pendekatan yang dilakukan pemerintah, antara lain:
a. Pemerintah membentuk perusahaan pembiayaan syariah, untuk sector pertanian secara khusus dalam
bentuk BUMN non bank
b. Pemerintah membentuk bank pertanian syariah
c. Melalui penerbitan sukuk
Jenis Akad Salam
1. Salam, skemanya
Barang/modal
Penjual

Pembeli
Salam
Uang

35

2. Salam parallel, skemanya
Barang/modal
Penjual/
pemasok

Salam 1

Barang/modal
Pembeli/
penjual

Uang

Pembeli
Salam 2

Uang

Sumber hukum: QS. 2: 282, QS. 5: 1
Rukun Salam
1. Pelaku: penjual (muslam ilaihi) dan pembeli (al-muslam)
2. Objek akad: barang yang akan diserahkan (muslam fi’ih) dan modal salam (ra’su maalis salam)
3. Ijab Kabul
Ketentuan syariah yang terkait dengan modal salam:
-

Modal salam harus diketahui jenis dan jumlahnya

-

Modal salam berbentuk uang tunai

-

Modal salam diserahkan ketika akad berlangsung

Ketentuan syariah yang terkait dengan barang salam:


Barang tersebut harus dapat dibedakan/diidentifikasi



Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi



Waktu penyerahan barang harus jelas



Barang tidak harus ada di tangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan



Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh/rusak, dan
pembeli dapat memilih untuk menunggu atau membatalkan akad



Apabila barang yang dikirim cacat/tidak sesuai dengan yang disepakati, pembeli boleh melakukan khiyar



Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih baik, penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran,
dianggap sebagai pelayanan kepuasan pelanggan



Apabila barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, pembeli boleh memilih menerima atau
menolaknya. Apabila menerima, pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga



Barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asal disetujui kedua belah pihak



Penjualan kembali barang yang dipesan sebelum diterima tidak dibolehkan secara syariah



Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain



Apabila tempat penyerahan barang tidak disebutkan, akad tetap sah

Berakhirnya akad salam
 Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan
 Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad
 Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan
akad

36

Perlakuan Akuntansi Akad Salam
a. Penyerahan secara tunai
Transaksi
1-1-2010

Pembeli memberikan modal salam
100.000 secara tunai. Pengiriman

Penjual (muslam ilaihi)
Kas

Pembeli (al muslam)

100.000
Utang Salam

Piutang Salam
100.000

100.000

Kas

100.000

akan dilakukan setelah 31-3-2010
atau masa panen.
31-3-2010

Barang dikirim oleh penjual
- Barang yang dikirim sesuai akad

Utang Salam

100.000

Penjualan

Aset Salam
100.000

100.000

Piutang Salam

100.000

- Barang yang dikirim tidak sesuai
akad
a. Nilainya lebih tinggi dari nilai
akad salam (asumsi nilai barang

Utang Salam

100.000

Penjualan

Aset Salam
100.000

100.000

Piutang Salam

100.000

120.000)
b. Nilainya lebih rendah dari akad

Utang Salam

salam (asumsi nilai barang

Keuntungan

95.000)

Penjualan

100.000

Aset Salam
5.000
95.000

95.000

Kerugian

5.000

Piutang Salam

100.000

b. Penyerahan asset non kas
Transaksi
Penyerahan asset non kas dengan nilai 80.000,
nilai wajar 110.000.

Penyerahan asset non kas dengan nilai tercatat
80.000, nilai wajar 70.000.

Penjual (muslam ilaihi)
Aset

110.000

Utang Salam

Aset
Utang Salam

Pembeli (al muslam)
Piutang Salam
110.000

70.000
70.000

110.000

Aset non kas

80.000

Keuntungan

30.000

Piutang Salam

70.000

Kerugian

10.000

Aset non kas

80.000

37

AKAD ISTISHNA’ (PSAK NO. 104)

Manusia membutuhkan sesuatu yang bisa jadi belum tersedia di pasar sehingga untuk memperolehnya harus
dilakukan indent atau pemesanan terlebih dahulu. Akad ini pada dasarnya merupakan suatu jenis khusus dari jual
beli dengan akad salam. Ketentuan syariahnya sama.
Salam  produk pertanian
Istishna’  produk manufaktur seperti konstruksi rumah, gedung, mesin
Perbedaan =

Salam, pembayaran harus dilakukan di awal akad
Istishna’, pembayaran dapat dengan cicilan

Akad istishna’  akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan criteria dan
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/ mustashni’) dan penjual (pembuat/ shani’).
Shani’ akan menyiapkan sendiri barang yang dipesan atau melalui pihak lain (istishna’ parallel).
PSAK 104 par 8, barang pesanan harus memenuhi kriteria:
-

Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati

-

Sesuai dengan spesifikasi pemesan (costumized), bukan produk massal, dan

-

Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan
kuantitasnya

Dalam istishna’ parallel, penjual membuat akad kedua dengan subkontraktor. Tetapi yang bertanggung jawab
tetap penjual, bukan subkontraktor.
PSAK 104 par 13, pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas:
1. Jumlah yang telah dibayarkan
2. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu
Harga harus disepakati: 100% di muka, cicilan, atau ditangguhkan.
PSAK 104 par 12, akad dapat dibatalkan pada kondisi:


Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya



Batal demi hukum
Perbedaan Salam dengan Istishna’

Subjek

Salam

Istishna’

Pokok kontrak
Harga

Muslam fihi
Dibayar saat kontrak

Sifat kontrak

Mengikat secara asli

Mashnu’
Boleh saat kontrak, diangsur,
atau dikemudian hari
Mengikat secara ikutan

Kontrak paralel

Salam paralel

Istishna’ paralel

Keterangan
Barang ditangguhkan, dengan spesifikasi
Cara penyelesaian pembayaran merupakan
perbedaan utamanya
Salam mengikat semua pihak sejak semula,
istishna’ dianggap mengikat demi
kemaslahatan
Sah asalkan kedua kontrak secara hukum
adalah terpisah

38

Jenis Akad Istishna’
1. Istishna’, skemanya

Asset
Pembeli

Penjual
Istishna’ 1
Uang

2. Istishna’ parallel, skemanya
Subkontraktor/
produsen/pembuat

Pembeli

Istishna’ 1

Penjual

Istishna’ 2

Rukun dan Ketentuan Akad Istishna’
1. Pelaku: Pemesan (pembeli/ mustashni’) dan penjual (pembuat/ shani’)
2. Objek akad: berupa barang yang akan diserahkan dan modal istishna’ yang berbentuk harga


Ketentuan tentang pembayaran

-

Alat bayar harus diketahui bentuk dan jumlahnya

-

Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah

-

Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan

-

Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang


Ketentuan tentang barang

-

Barang pesanan harus jelas spesifikasinya

-

Barang pesanan diserahkan kemudian

-

Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

-

Barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual

-

Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

-

Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak
memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

-

Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh
dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan

3. Ijab kabul
Berakhirnya Akad Istishna’
-

Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak

-

Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak

-

Pembatalan hukum kontrak

39

AKAD IJARAH (ED PSAK 107)

Al-Ijarah berasal dari kata al ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti/kompensasi).
Ijarah  akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan
pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Ijarah sejenis dengan jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya tapi hak guna/ manfaat, dari
suatu asset atau dari jasa/pekerjaan.
Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya berarti
memilikinya.
Hubungan pekerja dan pemberi kerja (upah mengupah) termasuk dalam akad ijarah, dan pengguna jasa harus
membayar upah.
Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat diambil
manfaatnya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (ujrah).
Penyewa merupakan pihak yang menggunakan/mengambil manfaat atas asset sehingga penyewa berkewajiban
membayar sewa dan menggunakan asset sesuai dengan kesepakatan (kalau ada), tidak bertentangan dengan
syariah, dan merawat/menjaga keutuhan asset tersebut. Apabila kerusakan asset terjadi karena kelalaian
penyewa maka ia berkewajiban menggantinya atau memperbaikinya. Selama masa perbaikan, masa sewa tidak
bertambah. Pemberi sewa dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari
risiko kerugian.
Biaya pemeliharaan rutin dan tidak material dapat ditanggung penyewa.
Pengalihan kontrak atau asset yang disewa kemudian disewakan kembali pada pihak lain boleh dilakukan, baik
dengan harga sama, lebih tinggi atau lebih rendah asalkan pemberi sewa mengijinkannya. Syaratnya adalah kedua
akad harus tunai. Hal ini untuk menghindari transaksi sejenis bai al innah yang dilarang secara syariah.
Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan ataupun diangsur sesuai kesepakatan pemberi sewa dan
penyewa. Apabila yang disepakati adalah pembayaran tangguh dan terjadi pemindahan pembayaran akibat
penyewa lalai (bukan karena tidak mampu secara financial), maka dapat dikenakan denda, yang akan digunakan
sebagai dana kebajikan.
Apabila atas ijarah dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi
hak pemberi sewa.
Akad ijarah hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah (di muka, angsuran
atau di akhir), peruntukan asset yang disewakan, dan hal lainnya yang dianggap penting.
Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat menggunakan asset yang disewanya bukan saat
penandatanganan kontrak, sebaliknya pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau
upah.

40

Skema Ijarah
Akad ijarah
Pemberi sewa/
jasa

Penyewa/
pengguna jasa

Objek ijarah

Jenis Akad Ijarah
Berdasarkan objek yang disewakan
1. Manfaat atas asset yang tidak bergerak
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang
Berdasarkan ED PSAK 107
1. Ijarah.
2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)  ijarah dengan wa’ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan
kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu.
Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan
telah diselesaikan dan objek ijarah telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian akan
dibuat akad baru, terpisah dari akad ijarah sebelumnya.
Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui:
-

Hibah

-

Penjualan

-

Sebelum akad berakhir

-

Setelah akad berakhir

-

Penjualan secara bertahap sesuai dengan wa’ad (janji) pemberi sewa

3. Jual dan sewa kembali (sale and leaseback) atau transaksi jual dan ijarah  terjadi di mana seseorang
menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali asset tersebut. Alasannya bisa karena pemilik
asset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari asset tersebut.
Dasar hukum: QS. 43: 32, QS. 2: 233, QS. 28: 26
Rukun dan Ketentuan Syariah Ijarah
a. Pelaku: pemberi sewa/ pemberi jasa/ lessor/ mu’jjir dan penyewa/ pengguna jasa/ lessee/ musta’jir
b. Objek: manfaat asset/ ma’jur dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah


Manfaat asset/ jasa adalah sebagai berikut:

-

Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

-

Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah

41

-

Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak
sah akadnya:
1. Kewajiban shalat dan puasa
2. Mempekerjakan seseorang untuk membaca Al-Qur’an dan pahalanya ditujukan untuk orang tertentu
3. Barang yang dapat habis dikonsumsi
4. Seorang ibu menyusui anaknya

-

Harus dikenali secara spesifik

-

Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas



Sewa dan upah

-

Harus jelas besarannya dan diketahui oleh para pihak yang berakad

-

Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang serupa dengan objek akad

-

Bersifat fleksibel, dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak serta lainnya yang
berbeda



Ketentuan Syariah untuk Ijarah Muntahiya bit Tamlik

-

Pihak yang melakukan IMBT harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan,
baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.

-

Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa’ad, yang hukumnya tidak
mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang
dilakukan setelah masa ijarah selesai.

c. Ijab Kabul/ serah terima
Berakhirnya Akad Ijarah
1. Periode akad sudah selesai sebelum perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam
perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan.
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
3. Terjadi kerusakan asset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena
memberatkannya.
Perbedaan Ijarah dengan Leasing
No

Keterangan

1
2

Objek
Metode pembayaran

3

Perpindahan kepemilikan

4

Jenis leasing lainnya

Ijarah

Leasing

Manfaat barang dan jasa
Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi
barang/ jasa yang disewa
a. Ijarah
Tidak ada perpindahan kepemilikan
b. IMBT
Janji untuk menjual/ menghibahkan di awal
akad
a. Lease Purchase
Tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni
antara sewa dan beli
b. Sale and Lease Back
Dibolehkan

Manfaat barang saja
Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa
a. Sewa Guna Operasi
Tidak ada transfer kepemilikan
b. Sewa Guna dengan Opsi
Memiliki opsi membeli atau tidak membeli di
akhir masa sewa
a. Lease Purchase
Dibolehkan
b. Sale and Lease Back
Dibolehkan

42

Perlakuan Akuntansi Akad Ijarah
a. Kasus Ijarah
Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Pemberi sewa

Penyewa

2-1-2010
Pemberi sewa dan penyewa menandatangani

Saat pembelian asset dari PT B:

akad ijarah atas mobil selama 3 tahun.

Aset ijarah

150.000

Kas

Disepakati bahwa pembayaran dilakukan

150.000

setiap bulan sebesar 12.500. Pemberi sewa

Saat menerima pendapatan dari penyewa:

membeli mobil yang disewakan sebesar

Kas
Pendapatan sewa

150.000 dari PT B
Setiap penerimaan pendapatan sewa pada

Kas

awal bulan
Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk

12.500
12.500
12.500
Pendapatan sewa

Beban penyusutan

beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa

Beban sewa

12.500

Kas
Beban sewa

12.500

12.500

12.500

Kas

12.500

30.000

Akum. penyusutan

30.000

manfaat mobil dengan metode garis lurus
Penyajian pada akhir tahun untuk asset ijarah

Asset ijarah

150.000

Akumulasi penyusutan

30.000
120.000

Pada saat akhir kontrak asset ijarah

Aset non kas (eks ijarah)

dikembalikan kepada pemberi sewa, sehingga

150.000

Aset ijarah

150.000

dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi

b. Kasus Ijarah Muntahiya bit Tamlik
Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Pemberi sewa

Penyewa

2-1-2010
Pemberi sewa dan penyewa menandatangani

Saat pembelian asset dari PT B:

akad ijarah atas mobil selama 3 tahun.

Aset ijarah

150.000

Kas

Disepakati bahwa pembayaran dilakukan

150.000

setiap bulan sebesar 12.500. Pemberi sewa

Saat menerima pendapatan dari penyewa:

membeli mobil yang disewakan sebesar

Kas

12.500
Pendapatan sewa

150.000 dari PT B, dan disepakati bahwa pada

Beban sewa
12.500

12.500
12.500

Kas

akhir masa sewa akan dibeli oleh penyewa
Setiap penerimaan pendapatan sewa pada

Kas

awal bulan
Pada akhir periode dilakukan alokasi untuk

12.500
Pendapatan sewa

Beban penyusutan

beban depresiasi selama 5 tahun sesuai masa

Beban sewa
12.500

12.500

Kas

12.500

30.000

Akum. penyusutan

30.000

manfaat mobil dengan metode garis lurus
Penyajian pada akhir tahun untuk asset ijarah

Asset ijarah
Akumulasi penyusutan

150.000
30.000
120.000

Pada saat akhir kontrak asset ijarah dijual

Kas

kepada penyewa secara tunai 65.000.

Akumulasi penyusutan

Dilakukan dengan akad jual beli.

65.000
90.000

Aset ijarah

Kas

65.000

5.000

Pada saat akhir kontrak asset ijarah apabila

Beban ijarah

60.000

dihibahkan dari pemberi sewa kepada

Akumulasi penyusutan

90.000

Aset ijarah

65.000

150.000

Keuntungan pnjualn

penyewa dan nilai wajar 40.000

Aset non kas

Aset non kas
Keuntungan

40.000
40.000

150.000

43

AKAD SHARF

Sharf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.
Sharf  transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
Pertukaran mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis.
Skema Sharf
Valuta

Penjual

Akad Sharf

Pembeli

Valuta

Emas, perak, kurma, gandum, anggur kering, dan garam adalah contoh barang-barang ribawi atau barang yang
secara kasat mata tidak dapat dibedakan. Bila terjadi pertukaran sesama barang ribawi yang sejenis maka harus
sama jumlahnya dan harus dari tangan ke tangan (tunai) karena kelebihannya adalah riba. Begitu pula pertukaran
untuk barang ribawi sejenis dengan kualitas yang berbeda.
Pertukaran untuk mata uang yang berbeda dibolehkan jumlahnya berbeda asalkan dilakukan secara tunai/tidak
boleh utang.
Menurut Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Tanpa didayagunakan, uang tidak
dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan dengan dirinya sendiri. Apabila uang dapat “bertambah” tanpa
didayagunakan, maka tambahan itu adalah riba. Uang baru dapat menghasilkan keuntungan atau kelebihan
apabila didayagunakan atau diinvestasikan bersama dengan sumber daya lainnya.
Jenis-jenis Transaksi Pertukaran Valuta Asing:
1) Transaksi Spot  transaksi pembelian dan penjualan valas dan penyerahannya pada saat itu atau
penyelesaiannya maksimal dalam jangka waktu 2 hari. Transaksi ini dibolehkan secara syariah, karena
dianggap tunai, sedangkan fleksibilitas waktu 2 hari sebagai proses yang tidak bisa dihindari dan
merupakan batas normal suatu transaksi internasional.
2) Transaksi Forward  transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat
sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan dating. Jenis transaksi seperti ini tidak diperbolehkan
dalam syariah (ada unsur ketidakpastian/gharar), karena harga yang dipergunakan adalah harga yang
diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari dan harga pada waktu
penyerahan belum tentu sama dengan harga yang disepakati.
3) Transaksi Swap  suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan
dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena ada
unsur spekulasi/ judi/ maisir.

44

4) Transaksi Option  kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli (call option) atau hak untuk
menjual (put option) yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu
atau tanggal tertentu. Hukumnya haram karena ada unsur spekulasi/ judi/ maisir.
Dengan demikian, secara syariah transaksi pertukaran valas dibolehkan sepanjang dilakukan secara tunai dan
tidak digunakan untuk tujuan spekulasi. Bila penjualannya tunai tapi kalau tujuannya untuk spekulasi, tetap tidak
dibolehkan karena uang bukanlah komoditas. Kalau tujuannya untuk tabungan atau keperluan transaksi, boleh
saja menyimpan dalam bentuk valas.
Ketentuan Objek Akad:
-

Nilai tukar/kurs mata uang telah diketahui oleh kedua belah pihak

-

Valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai, sebelum keduanya berpisah

-

Bila valutanya dari jenis yang sama, maka jual beli harus dilakukan dalam kuantitas yang sama, sekalipun
model dari mata uang itu berbeda

-

Tidak boleh ada hak khiyar syarat bagi pembeli

-

Tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan

Perlakuan Akuntansi Akad Sharf
Saat membeli valuta asing, jurnal:
Dr. Kas (Dollar)

xxx

Cr. Kas (Rp)

xxx

Saat dijual, jurnal:
Dr. Kas (Rp)

xxx

Dr. Kerugian*

xxx

Cr. Keuntungan**

xxx

Cr. Kas (Dollar)

xxx

* Jika harga beli valas lebih besar daripada harga jual
** Jika harga beli valas lebih kecil daripada harga jual

45

AKAD WADIAH

Wadiah merupakan simpanan (deposit) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk
tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang/barang kepada pihak yang
menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali
uang/barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan.
Dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiah, cara penyimpanan, lamanya waktu penitipan, biaya
yang dibebankan pada pemilik barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting.
Jenis Akad Wadiah
1. Wadiah amanah  wadiah di mana uang/barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh
didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi
pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam
memelihara titipan tersebut. Contoh: Safe Deposit Box.

Penyerahan Barang

Pihak yang menitipkan/
Muwaddi’

Akad Wadiah

Penerima titipan/
Mustawda’

Pengembalian barang saat diminta

2. Wadiah yadh dhamanah  wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan
tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh
setiap saat, saat si pemilik menghendakinya. Hasil dari pemanfaatan barang tidak wajib dibagihasilkan
dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus dan tidak boleh
diperjanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Contoh: Tabungan dan Giro Tidak Berjangka.

Penyerahan barang

Akad Wadiah
Pihak yang menitipkan/
muwaddi’

Penerima titipan/
mustawda’

Memperoleh manfaat
barang/uang

Mustawda’
memberi bonus

Pengembalian
barang

Dunia
usaha

Sumber Hukum: QS. 4: 58, QS. 2: 283
Rukun Wadiah
1. Pelaku

46

2. Objek wadiah
3. Ijab Kabul/serah terima
Perlakuan Akuntansi Akad Wadiah
Transaksi
Menyerahkan barang dan menbayar biaya
penitipan
Jika biaya penitipan belum dibayar

Pemilik Barang (Muwaddi’)
Beban wadiah

xxx

Kas
Beban wadiah

kekurangan biaya penitipan

Utang
Kas

Kas
xxx

xxx

Utang
Saat mengambil barang dan membayar

Pihak Penyimpan Barang (Mustawda’)
xxx
Pendapatan wadiah
Piutang
xxx

xxx

xxx

Pendapatan wadiah
Kas

xxx

xxx

xxx
xxx

Piutang

xxx

47

AKAD AL-WAKALAH (DEPUTYSHIP/AGEN/WAKIL)

Al Wakalah atau Al Wikalah atau At Tahwidh artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Akad
wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh
diwakilkan. Namun, tidak semua hal dapat diwakilkan.
Dalam menjalani kehidupan ini, seringkali manusia tidak dapat meyelesaikan semua urusannya sendiri sehingga
perlu pihak lain untuk mewakilinya dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah dalam mewakilkan pembelian
barang, pengiriman uang, pembayaran utang, penagihan utang, realisasi letter of credit, dsb.
Wakalah dalam pendelegasian pembelian barang, terjadi dalam situasi di mana seseorang (perekomendasi)
mengajukan calon atau menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya membeli sesuatu. Orang yang meminta
diwakilkan (muwakkil) harus menyerahkan sejumlah uang secara penuh sebesar harga barang yang akan dibeli
kepada agen/pihak yang mewakili (wakil) dalam suatu kontrak wadiah. Agen (wakil) membayar pihak ketiga
dengan menggunakan titipan muwakkil untuk membeli barang.
Agen (wakil) boleh menerima komisi (al-ujr) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharap ridha
Allah/tolong menolong). Tetapi bila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad ijarah/sewa menyewa.
Wakalah dengan imbalan disebut dengan wakalah bil ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara
sepihak.
Skema Wakalah
Akad wakalah
Pemberi kuasa/
mutawakil

Penerima kuasa/
wakil

Pelaksanaan
wakalah
Objek yang
dikuasakan

Sumber Hukum: QS. 18: 19, QS. 12: 55, QS. 17: 34
Rukun Wakalah
1. Pelaku
2. Objek akad
3. Ijab Kabul
Berakhirnya Akad Wakalah
1. Salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal.
2. Pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai.
3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan.

48

4. Wakil mengundurkan diri.
5. Orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atas sesuatu yang diwakilkan.
Perlakuan Akuntansi Akad Al-Wakalah
Bagi pihak yang mewakilkan/ wakil/ penerima kuasa
1. Saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)
Kas

xxx
Pendapatan wakalah

xxx

2. Saat membayar beban
Beban wakalah

xxx

Kas

xxx

3. Pada saat diterima pendapatan untuk jangka waktu 2 tahun ke depan
Kas

xxx
Pendapatan wakalah diterima di muka

xxx

4. Pada saat mengakui pendapatan wakalah akhir periode
Pendapatan wakalah diterima di muka

xxx

Pendapatan wakalah

xxx

Bagi pihak yang meminta diwakilkan
Pada saat membayar ujr/ komisi
Beban wakalah
Kas

xxx
xxx

49

AKAD AL-KAFALAH (JAMINAN)

Kafalah disebut juga dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za’amah (tanggungan). Akad kafalah yaitu
perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi’il) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (makful anhu/ashil).
Secara teknis akad kafalah berupa perjanjian bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor
yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang debitor akan dilunasi oleh
penjamin apabila debitor tidak membayar utangnya.
Kafalah bisa atas sesuatu yang bersifat segera misalnya utang yang harus segera dilunasi atau sesuatu di masa
depan. Kafalah dapat juga bersyarat.
Kafalah merupakan salah satu jenis akad tabarru’ yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Namun penjamin
dapat menerima imbalan sepanjang tidak memberatkan. Apabila ada imbalan maka akad kafalah bersifat
mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
Skema Kafalah
Akad kafalah
Kaafil/penanggung

Makful/pihak ke-3

Makful ‘alaih/pihak yang ditanggung

Sumber Hukum: QS. 3: 37, QS. 12: 72
Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Kafalah
1. Pelaku, terdiri atas pihak penjamin, pihak yang berutang, dan pihak yang berpiutang.
a. Pihak Penjamin (Kafiil)
-

Baligh (dewasa) dan berakal sehat

-

Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan
tanggungan kafalah tersebut

b. Pihak Orang yang Berutang (Ashiil, Makful ‘anhu)
-

Sanggup menyerahkan tanggungannya (utang) kepada penjamin

-

Dikenal oleh penjamin

c. Pihak Orang yang Berpiutang (Makful Lahu)
-

Diketahui identitasnya

-

Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa

-

Berakal sehat

2. Objek akad (makful bihi), berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa, maupun
pekerjaan.
3. Ijab Kabul.

50

Berakhirnya Kafalah
1. Ketika utang telah diselesaikan, baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin, atau jika kreditor
menghadiahkan atau membebaskan utangnya kepada orang yang berutang.
2. Kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin.
3. Ketika utang tersebut telah dialihkan (transfer utang/hawalah).
4. Ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor.
5. Kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya.
Perlakuan Akuntansi Akad Al-Kafalah
Bagi pihak penjamin
1. Pada saat menerima imbalan tunai

Kas

xxx
Pendapatan kafalah

xxx

2. Pada saat membayar beban
Beban kafalah

xxx

Kas

xxx

Bagi pihak yang meminta jaminan
Pada saat membayar beban
Beban kafalah
Kas

xxx
xxx

51

QARDHUL HASAN

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya),
pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan
uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si
peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.
Pinjaman qardh bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan
financial, untuk tujuan social atau untuk kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan
bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.
Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam. Jika
peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah
pinjaman.
Walaupun sifat utang ini sangat lunak tidak berarti pihak yang berutang dapat semaunya sendiri, karena dalam
Islam, utang yang tidak dibayar akan menjadi penghalang dia di hari akhir nanti walaupun ia gugur dalam jihad di
medan perang yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih
memiliki utang.
Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari eksternal atau internal. Sumber dana eksternal meliputi dana
qardh yang diterima entitas bisnis dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infak, shadaqah, dan sebagainya).
Sedangkan contoh sumber dana qardh yang disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non halal
dan denda dan lain sebagainya.
Skema Qardhul Hasan

Pemberi pinjaman

Akad Qardhul Hasan

Modal 100%

Bisnis

Peminjam

Skill

Laba

Modal 100%

Modal

Sumber hukum: QS. 2: 280
Rukun Qardhul Hasan
1. Pelaku, terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman
2. Objek akad, berupa uang yang dipinjamkan
3. Ijab Kabul/serah terima

52

Perlakuan Akuntansi Akad Qardhul Hasan
Bagi pemberi pinjaman
1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal
Dana Kebajikan – Kas

xxx

Dana Kebajikan – Infak/ Sedekah/ Wakaf

xxx

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal
Dana Kebajikan – Kas

xxx

Dana Kebajikan – Denda/ Pendapatan non halal

xxx

3. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardh hasan
Dana Kebajikan – Dana Kebajikan Produktif

xxx

Dana Kebajikan – Kas

xxx

4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qardh hasan
Dana Kebajikan – Kas

xxx

Dana Kebajikan – Dana Kebajikan Produktif

xxx

Bagi pihak yang meminjam
1. Saat menerima uang pinjaman
Kas

xxx
Utang

xxx

2. Saat pelunasan
Utang

xxx
Kas

xxx

53

AKAD AL-HIWALAH (PENGALIHAN)

Hiwalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas
pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabarru’
yang bertujuan untuk saling tolong menolong untuk menggapai ridha Allah. Akad ini harus disepakati para pihak
dengan dasar kepercayaan.
Jika yang dialihkan utang maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang
kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar) utangnya. Secara teknis, pihak yang berutang meminta
pihak lain untuk membayarkan terlebih dahulu utang yang timbul dari jual beli. Pada gilirannya, pihak yang
berutang akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya. Pihak yang menerima pengalihan
utang dapat memperoleh imbalan atas jasanya.
Jika yang dialihkan piutang maka akad hiwalah merupakan akad pengalihan piutang dari satu pihak yang
berpiutang kepada pihak lain yang berkewajiban menagih piutangnya. Secara teknis, pihak yang berpiutang
meminta pihak lain untuk mengambil alih piutang yang dimilikinya, dengan pengambilalihan ini pihak yang
berpiutang akan menerima uang dari yang mengambil alih piutang. Sementara pihak yang berutang akan
membayar pada pihak yang telah mengambil alih piutang. Pihak yang menerima pengalihan piutang dapat
memperoleh imbalan atas jasanya. Akad hiwalah seperti ini dapat membantu likuiditas pihak yang mempunyai
piutang.
Jenis Akad Hiwalah
Ditinjau dari segi objek akad
1. Hiwalah Al Haqq (pemindahan hak/anjak piutang)  hiwalah yang merupakan hak untuk menagih
piutang, yang mengambil alih piutang harus berhati-hati pada kredibilitas dan kemampuan pihak yang
berutang selain harus melihat keabsahan transaksinya.
2. Hiwalah Ad Dain (pemindahan utang)  hiwalah di mana yang dipindahkan adalah kewajiban untuk
membayar utang. Pihak yang mengambil alih utang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat
memenuhi kewajibannya di kemudian hari.
Ditinjau dari sisi persyaratan
1. Hiwalah Al-Muqayyadah (pemindahan bersyarat)  pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang
pihak pertama kepada pihak kedua.
2. Hiwalah Al-Muthlaqah (pemindahan mutlak)  pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti
dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua.

54

Skema Hiwalah (Anjak Piutang)

1.Suplai barang

Penyuplai

Jual Beli

Pembeli

2.Invoice

4.Tagih

3.Bayar

5.Bayar

Pengambil Alih

Rukun Hiwalah
1. Pelaku, terdiri atas:
a. Pihak yang berutang atau berpiutang
b. Pihak yang berpiutang atau berutang
c. Pihak pengambil alih utang atau piutang
2. Objek akad
a. Adanya utang, atau
b. Adanya piutang
3. Ijab Kabul/serah terima
Ketentuan Objek Penjaminan (makful bihi)
-

Bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang

-

Harus merupakan utang/piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau
dibebaskan

-

Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya

-

Tidak bertentangan dengan syariah

Perlakuan Akuntansi Akad Al-Hiwalah
Bagi pihak yang mengambil alih
1. Pada saat menerima imbalan tunai (tidak berkaitan dengan jangka waktu)
Kas

xxx
Pendapatan hiwalah

xxx

2. Pada saat membayar beban
Beban hiwalah
Kas

xxx
xxx

55

Bagi pihak yang diambil alih
Pada saat membayar imbalan tunai
Beban hiwalah
Kas

xxx
xxx

56

AKAD AL-RAHN (PINJAMAN DENGAN JAMINAN)

Rahn secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah rahn adalah apa yang disebut dengan barang
jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Rahn  menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahn juga
diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada
pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.
Akad rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan
penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat
juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murtahin) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya
biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, misalnya mobil maka pihak yang menerima barang gadaian
boleh memanfaatkannya atas seijin pihak yang menggadaikan, sebaliknya ia berkewajiban memelihara barang
gadaian.
Untuk barang gadai berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan.
Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah.
Pada saat jatuh tempo yang berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya. Apabila ia tidak dapat melunasinya
maka barang gadaian dijual kemudian hasil penjualan bersih digunakan untuk melunasi utang dan biaya
pemeliharaan yang terutang. Apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang
maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang tetapi apabila ada kekurangan maka yang berutang tetap harus
membayar sisa utangnya tersebut.
SKEMA RAHN
Pemberi utang

Penerima barang/
murtahin

Akad Rahn

Pemberi barang/
peminjam/ rahin

Penyerahan barang gadai/ marhun

Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Rahn
1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek yang digadaikan (marhun)
a. Barang gadai (marhun)
-

Dapat dijual dan nilainya seimbang

-

Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan

-

Harus jelas dan dapat ditentuka secara spesifik

57

-

Tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)

b. Utang (marhun bih), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya
3. Ijab kabul
Perlakuan Akuntansi Akad Al-Rahn
Transaksi

Pihak yang menerima gadai (Murtahin)

Pihak yang menggadaikan (Rahin)

Pada saat menyerahkan dan menerima barang gadai, tidak ada jurnal tetapi membuat tanda terima atas barang
1.

Pada saat murtahin menyerahkan uang

Piutang

pinjaman
2.

Saat murtahin menerima uang untuk

Kas
Kas

biaya pemeliharaan dan penyimpanan
3.

Ketika pelunasan uang pinjaman,

Kas
xxx

xxx
Pendapatan

Kas

barang gadai dikembalikan
4.

xxx

Utang
Beban

xxx
xxx

Piutang
Penjualan barang gadai, jika nilainya sama

dapat dilunasi sehingga barang gadai

dengan piutang

dijual

Kas

Utang

xxx
xxx

Kas

xxx

Saat penjualan barang gadai

xxx
Piutang

xxx
xxx

Kas

xxx

Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak

xxx

xxx

Kas

xxx

Akum. Penyusutan (bila aset tetap)

xxx

Kerugian (bila rugi)

xxx

Keuntungan (bila untung)

xxx

Aset

xxx

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa

Pelunasan utang atas barang yang dijual pihak yang

sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan

menggadai

saldo piutang
Utang

xxx

Kas

xxx

Jika masih ada kekurangan pembayaran utang
setelah penjualan barang gadai tersebut, maka
berarti pihak yang menggadaikan masih memiliki
saldo utang kepada pihak yang menerima gadai

58

Judul: Akuntansi Lks

Oleh: Hendrieta Ferieka


Ikuti kami