Akuntansi Keuangan Nirlaba

Oleh Yopi Ofiza

18 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Keuangan Nirlaba

1.1 Akuntansi Pendidikan
1.1.1 Pendahuluan
Sejalan dengan berkembangnya manajemen pendidikan, dalam lingkup pendidikan
formal mulai muncul Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menjadikan pengelolaan
pendidikan lebih terarah dan lebih terkoordinasi baik dari segi penyelenggaraan,
pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Ada satu hal yang sebetulnya sanagt
penting dan mendasar dalam suatu organisasi terkait dengan penyelenggaraan kelancaran
jalannya pendidikan dan tercerminnya kinerja sumber daya yang ada dalam dunia
pendidikan, yaitu akuntansi pendidikan. Oleh karena itu, dalam organisasi pendidikan,
akuntansi diperlukan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan yang terkait
dengan pendididkan.
Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan dalam bentuk MBS diyakini dapat
meningkatkan efisiensi, relevansi, pemerataan, dan mutu pendidikan serta memenuhi asas
keadilan dan demokratisasi. Hasil studi menunjukkan bahwa ada potensi yang
memungkinkan yang meliputi beberapa aspek yaitu :
a. Anggaran sekolah.
b. SDM.
c. Sarana prasarana sekolah.
d. Manajemen sekolah.
e. Partisipasi oaring tua siswa.
f. Akuntabilitas penyelenggaraan.
Untuk mencapai tujuan desentralisasi pendidikan, pemerintah perlu melakukan
restrukturisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkenaan dengan
struktur kelembagaan pendidikan, mekanisme pengambilan keputusan, dan manajemen
pendidikan di pusat, daerah, dan sekolah. Sejalan dengan itu, pemerintah perlu
menyiapkan landasan hukum dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan
keputusan mentri untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan agar sesuai dengan jiwa
dan semangat otonomi daerah dan perlunya penyelenggaraan organisasi pendidikan yang
baik transparan serta akuntabel.
1.1.2 Peran dan Fungsi Akuntansi dalam Dunia Pendidikan
Akuntansi memberikan informasi keuangan dalam menunjang proses pengambilan
kebijakan. Peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi

kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan
ekonomi dalam entitas pendidikan.
Peran dan fungsi akuntansi dalam lingkungan dunia pendidikan :
1. Kepala Sekolah
Kepala Sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan
sekolah yang dipimpinnya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha
mencapai tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.
Keputusan yang diambil oleh Kepala Sekolah berdasarkan informasi akuntansi adalah
menentukan peralatan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan ATK yang harus
ada di bagian perlengkapan, dan lain-lain.
2. Guru dan Karyawan
Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi
mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah). Ini berarti
kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kemampuan sekolah
dalam memberikan bals jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja.
3. Kreditor / Pemberi Pinjaman
Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang
memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar
pada saat jatuh tempo. ( Hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan
kreditor )
4. Orang Tua Siswa
Para

orang

tua

siswa

berkepentingan

dengan

informasi

mengenai

kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan
tingkat ketergantungan sekolah.
5. Supplier / Pemasok
Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah terhutang
akan dibayar pada saat jatuh tempo.
6. Pemerintah
Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasanya
berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan
aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah,
menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahuntahun berikutnya.
7.

Masyarakat

Institusi Pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara.
Laporan Keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan
menyediakan

informasi

tentang

kecenderungan

dan

perkembangan

terakhir

pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan serta rangkaian aktivitasnya.
1.1.3

Struktur Dana Pendidikan
Dalam situasi bagaimanapun Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya

terhadap pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, Negara melalui pemerintah harus terus
mensosialisasikan pembiayaan pendidikan dengan mengacu pada standar baku, terutama
tantang komponen pendidikan, proses belajar, mengajar, kurikulum, dan target kompetisi
lulusan. Demikianlah, ini merupakan salah satu inti dari rekomendasi. Konvensi Nasional
Pendidikan (Konaspi), yaitu sebuah konvensi empat tahunan bagi komunitas pendidikan yang
diselenggarakan di Surabaya pada 5-9 Oktober 2004 lalu. Pembiayaan pendidikan harus
ditata penggunaannya karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa
dipungut dari masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dari
APBN dan masyarakat harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya
kemudian bagaimana mempertanggung jawabkannya. Pengaturan tentang pengolaan
pembiayaan pendidikan agar memiliki dasar hukum yang kuat perlu di atur setingkat
Peraturan Pemerintah (PP)
Gambar Sumber Pendanaan.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 teantang
Sisdiknas, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat
alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan
APBD). Pembiayaan pendidikan sebesra 20% itu memang seharusnya dipenuhi dari anggaran
belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan adalah
menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut sesuai dengan jalurnya.
Sejumlah daerah memang mengklaim telah mengalokasikan 20 persen dan APBD untuk
pendidikan. Akan tetapi, ternyata komponen gaji guru juga dimasukkan didalamnya,
sehingga anggaran di tingkat sekolah menjadi sama saja. Di sekolah-sekolah negeri, sebagian
besar dana yang dihimpun dari masyarakat juga dipergunakan unutk menambah
kesejahteraan guru dan segala hal-hal yang tidak ada kaitan langsung dengan peningkatan
mutu pendidikan.

Asal Dana Pendidikan Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2003:
Sistem Pendidikan Nasional
1.

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah
Daerah, dan masyarakat.

2.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia
tahun 1945.

3.

Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Perhitungan Alokasi Pembiayaan Pendidikan
Akibat kuatnya peran pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan, pola pembiayaan
yang diberikan oleh pemerintah pusat didasarkan pada alokasi anggaran yang telah ditetapksn
dengan rincian kegiatan. Subsidi yang diberikan Pemerintah untuk sektor pendidikan selama
ini masih jauh dari standar minimal. Subsidi yang diberikan pemerintah hanya merupakan 30
persen dari total biaya pendidikan, sedangkan 70 persen biaya pendidikan lainnya masih
menjadi tanggung jawab masyarakat yang didominasi oleh sistem pembayaran tunai secara
individual. Dampak dari keadaan tersebut adalah sulitnya menetapkan kebijakan kendali
biaya dan juga memberatkan pemakai jasa pelayanan. Padahal, biaya pendidikan cenderung
semakin meningkat dan menjadi tidak terjangkau apabila pola pembiayaan seperti diuraikan
sebelumnya masih terus berlangsung.
Perhitungan alokasi pembiayaan untuk pendidikan gratis
Sumber pembiayaan pendidikan dasar gratis dapat berasal dari pemerintah dan
pemerintah daerah. Jika ada kesempatan untuk melaksankan pendidikan dasar gratis, maka
pemerintah pusat harus membiayai karena merupakan pemegang dana public terbesar dan
birokrasinya masih sangat kuat.

1.1.4

Siklus Akuntansi Pendidikan
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas

pengumpulan dan penglahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan
atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam
membuat atau mengambil keputusan. Dalam menyusun suatu laporan keuangan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip akuntansi,
prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup
dalam ruang lingkup akuntansi dinamakan siklus akuntansi.
Siklus akuntansi adalah proses penyediaan laporan keuangan organisasi selama suatu
periode tertentu. Siklus akuntansi dapat dibagi menjadi pekerjaan yang dilakukan selama
periode berjalan, yaitu penjurnalan tarnsaksi dan pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan
penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan di akhir periode
termasuk juga mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode
selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus ditempuh pada akhir periode secara tidak
langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir.
Walaupun

demikian,

pencatatan,

dan

pemindahbukuan

selama

periode

berjalan

membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pekerjaan di akhir periode.
Alur proses akuntansi pendidikan dimulai dengan pencatatan transaksi pertama
sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan,
serta persiapan untuk pencatatan transaksi berikutnya.
Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, yaitu :
1. Tahap pencatatan; kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta
bukti pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan sarana buku harian atau jurnal untuk
kemudian diposting berdasarkan kelompok ke dalam akun buku besar.
2. Tahap pengikhtisaran; kegiatan dalam tahap ini adalah sebagai berikut; penyusunan
neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian,
penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo
setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal pembalik.
3. Tahap pelaporan; dalam tahap ini, dilakukan penyusunan Laporan Surplus Defisit,
Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1.5

Laporan Keuangan Dalam Akuntansi Pendidikan

Laporan Keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi
yang berguna bagi pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan
realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi
pembelanjaan. Berikut merupakan komponen-komponen Laporan Keuangan :
1. Neraca; ibarat sebuah foto, neraca hanya menampilkan gambaran institudi pendidikan
pada saat tanggal neraca saja. Jadi, neraca merupakan sebuah gambaran posisi
keungan dari suatu lembaga pada waktu tertentu. Pada umumnya, komponen neraca
meliputi Aset yang terbagi menjadi Aset Lancar dan Aset Tetap, Kewajiban yang
terbagi atas Kewajiban Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang, dan Modal.
2. Laporan Surplus Defisit; merupakan laporan yang menggambarkan kinerja keuangan
suatu entitas. Dalam konteks ini, kinerja adalah kemampuan suatu lembaga dalam
menciptakan pendapatan.
3. Laporan Arus Kas; laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu
periode akuntansi. Di dalam laporan ini, perubahan posisi kas dilihat dari 3 (tiga) sisi,
yakni dari kegiatan operasi, pembiayaan, dan investasi. Sesuai dengan namanya,
laporan ini akan memberikan informasi tentang arus kas masuk maupun keluar dari
institusi pendidikan yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai alokasi kas
ke dalam berbagai kegiatan institusi pendidikan.
1.1.6

Latar Belakang Perlunya Sistem Akuntansi Biaya di Sektor Pendidikan
Sampai saat ini, pengkajian terhadap sistem akuntansi biaya sektor pendidikan

sekolah belum pernah dilakukan. Selama ini, penelitian tentang administrasi keuangan
sekolah, pengelolaan keuangan BP3, serta penghimpunan dana di sekolah masih lebih
disukai.
Pembahasan ini akan memberikan informasi tentang penghitungan biaya yang terjadi
di sekolah. Dengan pembahasan tersebut, dapat diketahui berapa sesungguhnya kebutuhan
dana setiap murid untuk mendapatkan standar pendidikan yang berkualitas.

Identifikasi permasalahan perhitungan biaya di sekolah dasar dan menengah belum
mampu menjawab tantangan era otonomi dan globalisasi secara optimal. Perhitungan biaya di
sekolah dasar dan menengah yang ada selama ini masih sederhana dan belum mampu
mengungkapkan informasi penting sebagai materi/landasan pengambilan keputusan, serta
hanya sebatas informasi biaya per unit untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai.
Tujuan pembahasan sistem akuntansi biaya di sektor pendidikan sekolah adalah sebagai
berikut :
1. Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana sekolah;
2. Mengetahui penyebab utama biaya yang terjadi di sekolah;
3. Memberikan informasi berupa laporan biaya yang akurat;
4. Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana dan
pelaporannya;
5. Menghasilkan laporan biaya yang terkini sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan pengelola sekolah, terutama pada aspek keuangan.
Landasan teori yang dipakai untuk memecahkan permasalahan perhitungan biaya di
sekolah dasar dan menengah adalah dengan pendekatan akuntansi biaya tradisional dan
Activity Costing System (ACS). Proses dan sistematika pemecahannya adalah melalui rincian
tahap sebagai berikut :
1. Pemahaman mengenai pengertian biaya;
2. Klasifikasi dan identifikasi biaya-biay yang terjadi di sekolah ke dalam kattegoro
tertentu dengan pendekatan ACS;
3. Pembuatan konsep penghitungan biaya baru yang akurat dan informative;
4. Simulasi aplikasi model perhitungan biaya.
Sebagai langkah pertama, harus diketahui terlebih dahulu konsep biaya. Biaya adalah suatu
bentuk pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan entitas. Di sekolah
dasar dan menengah, sangat banyak macam dan jenis biaya yang dikeluarkan untuk mencapai
tujuan. Dalam hal ini, tujuan sekolah adalah meningkatkan kualitas pendidikan secara umum

terutama mencetak lulusan sesuai dengan standar criteria yang telah ditetapkan oleh
pemerintah maupun entitas sekolah itu sendiri.
Di sekolah dasar dan menengah negeri, standar pengelolaan administrasi dan keuangan serta
pelaporan keuangan masih relatif sama dan terpusat. Hal ini membuat entitas pendidikan
dasar dan menengah negeri harus mengembangkan penerapan standar sesuai dengan
karakteristikdan kebutuhan yang dimiliki masing-masing sekolah, termasuk di dalamnya
perhitungan dan pelaporan biaya.
Informasi biaya memiliki nilai yang berarti bagi orang tua siswa, siswa, serta masyarakat
pemerhati pendidikan maupun pendidikan maupun umum. Pelaporan biaya ini diharapkan
menjadi dasar yang efektif bagi pertimbangan dan penilaian suatu entitas sekolah tertentu.
Klasifikasi Biaya
Biaya diidentifikasikan dan diklasifikasi menurut sifatnya. Klasifikasi biaya-biaya di entitas
sekolah menurut sifatnya akan digunakan untuk mempertegas batasan, mempermudah
perhitungan, dan menambah keakuratan pelaporan. Menurut sifatnya, biaya dikelompokkan
menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Biaya langsung, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membiayai proses
pencapaian hasil dan tujuan seuatu organisasi. Di sekolah dasar dan menengah
negeri, biaya langsung adalah biaya proses peningkatan kualitas siswa dan
pencapaian tujuan utama sekolah yang tidak terpisahkan dari diri siswa serta
berdampak terhadap siswa secara keseluruhan. Contoh biaya langsung adalah
biaya praktikum, biaya ujian, biaya pemakaian laboratorium, dan sejenisnya.
2. Biaya tidak langsung, adalah komponen biaya penunjang atau pelengkap dari
komponen biaya langsung. Dalam dunia pendidikan biaya tidak langsung
merupakan komponen penunjang atau katalisator dalam proses belajar mengajar.
Jadi, tujuan akhir sekolah dalam peningkatan kualitas lulusan dapat lebih sepat
dicapai. Contoh biaya tidak langsung antara lain biaya kebersihan, bantuan dana
kegiatan siswa, biaya kegiatan sosial, dan sejenisnya.
Pada awalnya, komponen penyusun anggaran terdiri dari berbagai aktivitas yang terjadi
dalam proses belajar mengajar. Dari berbagai aktivitas tersebut, biaya pelaksanaannya terdiri

dari dua komponen, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam pembahasan bab
ini, digunakan alat bantu penyusunan laporan biaya aktivitas, yaitu Activity Costing System
(ACS), yang merupakan salah satu alat penghitungan biaya dalam pendekatan ekonomi.
Menurut pendekatan ekonomi tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan
entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas dan prasarana
pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara
bersamaan, anggaran tahunan dapat dirinci secara lebih akurat.
Kelebihan metode tersebut adalah kemudahannya dalam merinci biaya yang perlu
diperhitungkan. Metode tersebut tidak mengindahkan pengaruh tingkat teknologi, kondisi
internal, dan tingkat efisiensi aktivitas organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi.
Sistem Akuntansi Biaya Untuk Biaya Tenaga Kerja/Karyawan Sektor Pendidikan
Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk
melakukan aktivitas yang terkait dengan institusi pendidikan, seperti mengajar. Biaya tenaga
kerja di sektor pendidikan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan berikut :
a. Gaji Kepala Sekolah
b. Tunjangan Kepala Sekolah
c. Gaji Guru
d. Tunjangan Guru
e. Gaji Guru honorer
Untuk besaran gaji dan tunjangan Kepala Sekolah maupun guru sudah ditentukan oleh
pemerintah berdasarkan pangkat dan golongan mereka, sehingga akuntansi biaya lebih
digunakan untuk menghitung gaji guru honorer atau karyawan lain yang lembur.
Ada beberapa cara untuk menghitung gaji guru honorer maupun upah lembur karyawan.
Salah satunya adalah dengan mengalikan tariff upah dengan jam kerja karyawan. Dengan
demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam
kerjanya selama periode tertentu. Jadi yang diperlukan untuk guru honorer dan karyawan
yang lembur adalah apa yang dinamakan dengan Kartu Hadir. Kartu hadir adalah suatu

catatan yang digunakan untuk mencatat jam kehadiran karyawan, yaitu jangka waktu antara
jam hadir dan jam meninggalkan tempat kerja.
Pembiayaan Pendidikan
Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 2001 membawa perubahan besar dalam
pengelolaan pendidikan. Di era otonomi daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
pengelolaan sektor pendidikan pada semua jenjang diluar pendidikan tinggi. Dari sisi
substansi, Pemda bertanggung jawab atas hamper segala bidang yang terkait dengan sektor
pendidikan. Namun, ada indikasi bahwa pelimpahan wewenang di sektor pendidikan tersebut
tidak diikuti oleh pelimpahan sumber-sumber keuangan yang memadai. Akibatnya muncul
persoalan ketidakseimbangan antara kewenangan dengan sumber daya yang dimiliki oleh
Pemda untuk mengelola pendidikan.
Ditinjau dari sudut human capital, pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu
keberhasilan seseorang, baik secara sosial maupun ekonomi. Nilai pendidikan merupakan
asset moral, di mana pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pendidikan
dianggap sebagai investasi. Pengertian pembiayaan pendidikan adalah upaya pengumpulan
dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.
Pendidikan merupakan unsur utama pengembangan SDM. SDM dianggap lebih bernilai
apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian, serta keterampilannya sesuai dengan
kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat pengubah
karakter manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak
atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak
untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta
kemauannya. Dengan demikian, peranan pembiayaan pendidikan terlihat jelas dalam
peningkatan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional, nasional,
maupun inernasional.
Dalam situasi bagaimana pun, Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya terhadap
pembiayaan pendidikan. Pada sisi lain, Negara melalui pemerintah harus terus
menyosialisasikan pembiayaan pendidkan dengan mengacu pada standar baku, terutama
tentang komponen pendidikan, proses belajar-mengajar, kurikulum, dan target kompetensi
lulusan.

Konvensi Nasional Pendidikan merupakan konvensi empat tahunan bagi komunitas
pendidikan. Inti dari konvensi ini adalah pembiayaan pendidikan harus ditata penggunaannya,
karena selain dari dana APBN/APBD, dana pendidikan juga bisa dipungut dari masyarakat
melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dana yang bersumber dariAPBN dan masyarakat
harus diatur tentang pemungutannya, bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana
mempertanggung jawabkannya. Pengaturan tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan agar
memiliki dasar hokum yang kuat perlu diatur setingkat Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan UUD 1945 dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dana
pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan mendapat alokasi minimal
20% dari total APBN/APBD. Pembiayaan pendidikan sebesar 20% itu memang seharusnya
dipenuhi dari anggaran belanja dan bukan dari anggaran pendapatan. Selanjutnya, hal yang
perlu dilakukan adalah menjabarkan anggaran pendidikan 20% tersebut pada jalurnya.
A. LAPORAN KEUANGAN
Gambaran dari sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari
proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
oleh berbagai pihak yang berkepentingan . laporan keuangan menggambarkan pencapaian
kinerja progam dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi
penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Bahwa ada beberapa komponen laporan
keuangan yang sering muncul di surat kabar, yaitu Neraca, Laporan laba Rugi, Laporan
erubahan Modal, sderta Laporan Arus Kas yang juga dilengkapi oleh catatan atas Laporan
Keuangan, seperti pada annual report dan prospectus.
a. Laporan Keuangan Neraca
Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh dari suatu entitas pada suatu
titik waktu. Neraca akan menggambarkan elemen-elemen yang emnyususn entitas tersebut,
sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu entitas.
Betuk Neraca
……………..
Neraca
31 Desember 20xx

ASET
Asset lancer:
Kas

Rp. Xxx
Piutang usaha

Rp. Xxx

Cadangan penghapusan piutang

Rp. Xxx

Persediaan

Rp. Xxx

Sewa dibayar dimuka

Rp. Xxx

Asuransi dibayar dimuka

Rp. Xxx

Asset lancer total

Rp. Xxx

Asset tetap:
Tanah dan gedung

Rp. Xxx

Akumukasi depresiasi-gedung

Rp. Xxx

Perlengkapan kantor

Rp. Xxx

Akumulasi depresiasi-perlengkapan kantor

Rp. Xxx

Asset tetap total

Rp. xxx

Asset total

Rp. Xxx
KEWAJIBAN dan EKUITAS

Kewajiban lancar:
Utang biaya bunga

Rp. Xxx

Uatng gaji dan honorarium

Rp. Xxxx

Utang pajak penghasilan

Rp. Xxx

Kewajiban lancar total

Rp. Xxx

Kewajiban tangka panjang:
Utang bank

Rp. Xxx

Ekuitas pemegang saham:
Modal saham

Rp. Xxx

Saldo Laba/Rugi

Rp. Xxx

Total ekuitas pemegang saham

Rp. Xxx

Total kewajiban dan ekuitas

Rp. Xxx

2.2 Organisasi Pelayanan Kesehatan
2.2.1 Pengertian Organisasi Pelayanan Kesehatan
Organisasi pelayanan kesehatan adalah suatu lembaga atau institusi yang berbadan
hukum, yang kegiatan operasionalnya adalah memberikan pelayanan kesehatan
maupun memproduksi obat.

2.2.2 Pelaku Pelayanan Kesehatan
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.32 Tahun 1996 tenaga kesehatan adalah
setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan jenis tertentu di bidang
kesehatan, sehingga orang tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan.
Adapun beberapa dari pelaku pelayanan kesehatan tersebut adalah:
1. Dokter
Orang yang bertugas menyembuhkan orang-orang sakit
Pada umumnya, dokter bisa dibedakan menjadi:
a. Dokter umum
: memeriksa segala jenis penyakit secara umum
b. Dokter spesialis
: mempunyai keahlian dalam bidang medis secara
spesifik
c. Dokter bedah
: mempunyai keahlian khusus dalam bidang bedah
d. Dokter gigi
: mempunyai keahlian khusus dalam bidang gigi
2. Perawat
Harlley (1997) menjelaskan perawat adalah seseorang yang berperan dalam
merawat, memelihara, membantu dan melindungi seseorang dari rumah sakit, ijuri
serta proses penuaan.
3. Ahli gizi
Ahli gizi atau nutrisionis adalah seorang yang dibei tugas, tanggung jawab dan
wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis
fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan serta dietik baik di masyarakat
maupun di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang berpendidikan
dasar Akademi Gizi.
4. Ahli peralatan kedokteran
Ahli peralatan kedokteran berperan membantu dokter maupun perawat dalam
memfungsikan alat-alat kedokteran, baik dalam pengadaan, penggunaan maupun
pemeliharaan peralatan tersebut.
5. Manajemen
Yang dimaksud dengan manajemen disini adalah pengelola pelayanan kesehatan.
2.2.3 Jenis Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan objeknya, pelayanan kesehatan dapat dikelompokan menjadi 5, yaitu:
1. Rumah sakit

Menurut WHO Tekhnical Report Series No.122/1957, Rumah Sakit adalah bagian
integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan
pelayanan kesehatan paripurna, kuratif dan preventif kepada masyarakat, serta
pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluaga di rumah.
Fungsi utama dari rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun
bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010
tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit, maka
karakteristik BLU Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
a. BLU Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas, dan penerapan praktik bisnis yang
etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
b. BLU rumah sakit merupakan unit pelaksana teknis Kementrian Kesehatan yang
diberi tugas dan wewenang untuk meyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan,
pendidikan, penelitian dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang
kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa
berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010
tentang pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit, maka untuk
mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, BLU
Rumah Sakit:
a. Dapat menerima bantuan dana atau subsidi yang berasal dari APBN/APBD berupa
uang ataupun barang
b. Berhak menerima pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di
bidang kesehatan serta hasil usaha-usaha lain yang sah
c. Dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait
d. Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLU rumah sakit
merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2. Puskesmas
Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan
yang bersifat menyeluruh, terpadu, dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat,
mengikutsertakan peran seta aktif masyarakat dan menggunakan hasil

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi tepat guna dengan buaya yang
dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat.
Biaya operasional Puskesmas dapat diperoleh dari pemerintah pusat berupa
INPRES, SBBO dan OPRS yang diserahkan kepada Pemerintah daerah dalam
bentuk Dana Alokasi Umum dan dana dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota
melalui APBD.
Puskesmas bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dengan melaporkan kegiatan usahanya melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan
Terpadu Puskesmas (SP2TP). SP2TP adlah pencatatan dan pelaporan data umum,
sarana, tenaga dan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
3. Poliklinik/ praktek dokter bersama
Poliklinik adalah suatu lembaga atau organisasi yang terdiri dari beberapa tenaga
kesehatan yang bekerja sama membuka praktek pelayanan kesehatan dalam satu
atap, termasuk pelayanan pemberian obat, pelayanan konsultasi kesehatan dan
pelayanan pemeriksaan kesehatan.
4. Praktek dokter perseorangan
Adalah jenis pelayanan kesehatan yan terdiri dari seorang dokter dan/atau
didampingi beberapa tenaga kesehatan yang bekerja dalam pembukaan praktek
pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan konsultasi kesehatan da
pelayanan pemeriksaan kesehatan.
5. Apotik
Apotek mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. Penyediaan obat biasa/tanpa resep
b. Penyediaan obat melalui resep
c. Pemberian informasi mengenai obat
Modal Apotik dapat berasal dari perorangan atau dari perkongsian dan
pertanggungjawaban dalam apotik dipengaruhi oleh keinginan sipemilik, laporan dari
pengelola apotik diterima pemilik selama periode akuntansi tertentu.

2.2.4

Jenis Penganggaran Kesehatan
Adapun jenis penganggaran kesehatan terdiri dari 3 jenis anggaran, yakni:

1. Anggaran Modal (capital budgeting)
Anggaran modal merupakan anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam
perencanaa dan penambahan modal. Anggaran ini berisi daftar modal proyek yang
diajukan selama tahun yang akan datang. Dampak anggaran tersebut mencakup
seluruh pengeluaran aktiva yang terencana selama satu tahun.
2. Anggaran kas (cash budget)
Merupakan anggaran yang telah tercatat dalam rencana penerimaan dan
pengeluaran kas. Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening giro bank yang
dimilki entitas, serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas.
3. Anggaran pelaksana (operating budget)
Merupakan anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan aktiva pelaksana.
Pada baian numeri, anggaran pelaksana terdiri dari tiga komponen, yakni
penerimaan, biaya dan pengeluaran serta pengukuran hasil.
2.2.5

Langkah-Langkah Dalam Proses Penganggaran Pelaksanaan
Pada prinsipnya proses penganggaran pelaksanaan terdiri dari:
a.
b.
c.
d.

Penyebaran pedoman
Persiapan perkiraan anggaran
Review perkiraan
Persetujuan anggaran

2.2.6 Laporan Keuangan Pada Organisasi Pelayanan Kesehatan
a. Rumah sakit pemerintah
Rumah sakit pemerintah merupakan suatu organisasi nirlaba yang sumber dananya
berasal dari pemerintah daerah propinsi/kabupaten atau kota (APBD) maupun
berasal dari dari Pemerintah pusat. Untuk itu tujuan laporan keungan rumah sakit
pemerintah adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi
kepentingan para penyumbang dana/donatur (pemerintah daerah dan pemerintah
pusat) maupun pihak lain yang menyediakan sumber dana bagi rumah sakit.
Laporan keuangan pada rumah sakit pemerintah meliputi: laporan posisi keuanan
pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan serta catatan atas laporan keuangan.

b. Rumah sakit swasta
Tujuan laporan keuangan rumah sakit swasta adalah menyediakan informasi yang
relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang/donatur, anggota

organisasi, kreditor, pemerintah (dirjen pajak) dan pihak lain yang menyediakan
sumber dana bagi rumah sakit.
Laporan keuangan pada rumah sakit swasta meliputi: laporan posisi keuangan pada
akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.
c. Puskesmas
Tujuan laporan keuangan puskesmas adalah menyediakan informasi yang relevan
untuk memenuhi kepentingan anggota organisasi dan pemerintah (dinas kesehatan
wilayah kerja puskesmas).
Laporan keuangan puskesmas meliputi: lapora posisi keunagna pada akhir periode
laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan serta
catatn atas laporan keuangan (CaLK)
d. Poliklinik / Praktek Dokter Bersama
Laporan keuangan klinik bersama menyajikan informasi yang diharapkan
bermanfaat bagi pegawaai klinik, pemilik organisasi, masyarakat dan pemerintah
dalam menilai kemampuan organisasi menjalanakan kegiatan usahanya. Adapun
komponen laporan keuangan pada klinik bersama adalah: laoran posisi keuangan
pada akhir periode laporan, laporan aktivtas, laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, laporan laba rugi serta catatan atas laporan keuangan.
e. Praktek dokter perorangan
Laporan keuangan pada praktek dokter perorangan menyajikan informasi yang
diharapkan bermanfaat bagi pemili usaha, masyarakat dan pemerintah dalam
menilai kemampuan organisasi itu menjalankan kegiatan usahanya.
Adapun komponen laporan keuangan pada praktek dokter bersmaa antara lain:
laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus
kas untuk suatu periode pelaporan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan
keuangan.
f. Apotik
Secara umum pelaporan keuangan apotik terdiri dari: laporan posisi keuangan pada
akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode
pelaporan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

2.2.7 Bentuk Laporan Keuangan Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit

2.2.7 Siklus Laporan Keuangan Organisai Kesehatan
Siklus akuntansi adalah sistematika pencatatan, peringkasan dan pelaporan transaksi
keuangan.
Adapun tahapan siklus akuntansi pada organisasi kesehatan adalah:
1. Tahap pencatatan
Merupakan kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi dan bukti
pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal
serta memindah-bukukan (porting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya
ke dalam akun buku besar.
2. Tahap pengikhtisaran
Adalah penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan
ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja atau nerca lajur, pembuatan ayat
jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan serta pembuatan ayat
jurnal pembalik.

3. Tahap pelaporan
Terdiri dari laporan surplus/defisit, laporan arus kas, neraca, laporan perubahan
ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

2.2.8 Akuntansi Biaya Kesehatan
Akuntansi biaya merupakan proses penentuan biaya penuh maupun biaya tambahan bagi
penyediaan layanan serta barang untuk pasien dan masyarakat. Biaya dapat ditentukan
berdasarkan metode sejarah harga pelayanan, seperti jumlah hari pasien dan prosedurnya.

Akuntansi biaya kesehatan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya:
a.
b.
c.
d.

Mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan dana organisasi kesehatan
Menngetahui penyebab utama biaya kesehatan
Memberikan informasi beupa laporan biaya yang akurat
Memberikan jaminan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana serta
pelaporannya
e. Menghasilkan laporan biaya terkini (up to date) sebagai bahan pertimbanan atas
keputusan pengelola organisasi kesehatan, terutama aspek keuangan.

2.2.9 Metode Pembiayaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Adapun metode pembiayaan jasa pelayanan kesehatan adalah:
1. Pembayaran retrospektif
Pembayaran retrospektif merupakan pembayaran yang disetujui dan dilakukan setelah
jasa dilakukan.
Pembayaran retrospektif terdiri dari 2 macam, yakni:
a. Payment per item
Payment per item merupakan metode pembayaran dengan cara pasien atau
penanggung dana membayar secara penuh kepada penyedia layanan kesehatan
setelah layanan selesai dilakukan.
b. Payment per day
Payment per day merupakan metode yang menyatukan semua jasa yan dilakukan
setiap harina sehingga pembayaran dilakukan secara lump sum untuk tiap hari hari
rawat inap.
2. Pembayaran prospektif
Pembayaran prospektif merupakan metode pembayaran yang disetujui dan dilakukan
lebih lanjut sebelum provisi atas jasa dilakukan tanpa memperdulikan berapa biaya
aktual yang dikeluatkan oleh penyedia layanan kesehatan.

Pembayaran prospektif terdiri dari 3 macam, yaitu:
a. Pembayaran kapital
Pembayaran kapital merupakan pembayaran yang dilakukan dalam jumlah yang
tetap per orang selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.
b. Pembayaran dengan anggaran global
Dalam pembayaran dengan anggaran global ini, penyedia layanan kesehatan
diberi suatu anggaran, biasanya di awal tahun untuk menutup semua layanan yang
tersedia. Anggaran tersebut biasanya didasarkan pada anggaran pengeluaran
tahun sebelumnya.
c. Pembayaran case-mix

Pembayaran case-mix adalah pembayaran bagi paket pelayanan atau episode
pelayanan.
2.2.10 Audit Pada Program Kesehatan
Audit program adalah audit yang menelaah secara sistematik kegiatan organisasi atau
bagiannya untuk tujuan tertentu. Tujuan Audit itu sendiri adalah untuk mengevaluasi
kinerja program (keuangan dan non keuangan), mengidentifikasi kesempatan untuk
peningkatan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
Audit pada program kesehatan terbagi atas dua bagian, yaitu:
1. Audit laporan keuangan
Pada audit laporan keuangan, pemakai informasi tidak hanya organisasi, tetapi
juga pihak luar organisasi. Audit laporan keuangan mengacu kepada praktik
akuntansi menguji bukti-bukti transaski dan menghubungkannya dengan jurnal
akuntansi, lalu menandai bukti transaksi yanng telah dicek sebelum menguji bukti
transaksi berikutnya.
2. Audit kinerja kesehatan
Audit kinerja kesehatan biasanya dilakukan oleh auditor internal dari suatu
organisasi. Hasil audit ini biasanya untuk kepentingan internal saja. Audit
banyak berfokus pada seberapa efektif, ekonomis dan efisien organisasi
beraktifitas. Hasil temuan langsung dilaporkan auditor ke manajemen organisasi
dan jarang diungkapkan ke seluruh bagian organisasi.

Kesimpulan
Jelaslah bahwa investasi dalam bidang pendidikan tidak semata-mata untuk
mendongkrak pertumbuhan ekonomi tetapi lebih luas lagi, yaitu perkembangan ekonomi.

Selama orde baru kita selalu bangga dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hancur
lebur karena tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan. Orde baru
banyak melahirkan orang kaya yang tidak memiliki kejujuran dan keadilan, tetapi lebih
banyak lagi melahirkan orang miskin. Akhirnya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh
sebagian orang dan dengan tingkat ketergantungan yang sangat besar.
Perkembangan ekonomi akan tercapai apabila sumber daya manusianya memiliki
etika, moral, rasa tanggung jawab, rasa keadilan, jujur, serta menyadari hak dan kewajiban
yang kesemuanya itu merupakan indicator hasil pendidikan yang baik. Inilah saatnya bagi
negeri ini unutk merenungkan bagaimana merencanakan sebuah sistem pendidikan yang baik
untuk mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu, pendidikan juga sebagai alat
pemersatu bangsa yang saat ini sedang diancam perpecahan. Melalui fungsi-fungsi
pendidikan diatas negeri ini dapat disatukan kembali.dari paparan diatas tampak bahwa
pendidikan adalah wahana yang sangat penting dan strategis bagi perkembangan ekonomi
dan integrasi bangsa.

Judul: Akuntansi Keuangan Nirlaba

Oleh: Yopi Ofiza


Ikuti kami