Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

Oleh Budi Gautama

231,2 KB 21 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI Budi Gautama Siregar1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Email: budigautamasrg20@gmail.com 1. Pendahuluan Pada era informasi dan tekhnologi sekarang ini, peran dunia usaha dan masyarakat sudah semakin kompleks sehingga menuntut terus akan terjadinya perubahan dan perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk didalamnya adalah akuntansi. Akuntansi dikatakan juga sebagai language business karena mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi dan sosial dan proses pengambilan keputusan yang bersifat finansial dengan berdasarkan pada infornasi keuangan. Dari berbagai definisi yang disebutkan dalam referensi dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi tersebut merupakan proses aktivitas berupa jasa yang terdiri dari aktivitas mencatat, menggolongkan/ mengikhtisarkan dan melaporkan atas transaksi keuangan dan akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan baik baik pihak internal maupun pihak eksternal. Akuntansi secara kontiniu telah mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya dunia bisnis terutama pada pasar modal. Pada 1900 masyarakat di Amerika sudah mengenal bisnis (Belkaoui & Riahi, 2007). Pasar modal merupakan tempat bertemunya para investor dan calon investor dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dengan menerbitkan saham dan obligasi. Biasanya para investor akan menggunakan informasi keuangan perusahaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Berdasarkan keterangan dari Asian Recover Information Center, menyebutkan bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan lambatnya perekonomian di Indonesia, diantaranya: 1) Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum krisis di tahun 1997 lebih banyak didorong karena pertumbuhan investasi bukan karena efisiensi dan inovasi; 2) Mayoritas nilai pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah overvalued (90 % nilai perusahaan go publik ditentukan oleh growth expectation, hanya 10 % atas kemampuan riil dalam memperoleh laba. Sedangkan di negara maju 30 % growth expectation dan 70 % kemampuan riil); 3) Struktur finansial perusahaan tidak sehat (pinjaman lebih dari 100% dibandingkan ekuitasnya, perusahaan yang sehat seharusnya dibawah 50 % dari ekuitasnya); 4) Adanya mark-up dalam penyaluran kredit; 5) Konsentrasi ekonomi tidak sehat (piramida ekonomi, atas; terdapat 200 perusahaan konglomerat swasta yang dimiliki oleh 50 keluarga, tengah; hampir tidak ada) 6) Tidak ada penerapan good governance (paling rendah menurut McKinsey 1999) Globalisasi merupakan tantangan ekonomi yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yang menuntut adanya penerapan good governance, efisiensi, inovasi dan daya saing. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan yang semakin terintegrasi dan tanpa dibatasi lagi oleh teritorial negara. Bentuk nyata yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia atas globalisasi ekonomi, diantaranya: a. Pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (Build-OperateTransfer) bersama mitrausaha dari mancanegara. b. Tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf professional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional danatau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas. c. Jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia (baik yang berdomisili di kota maupun di desa) menuju pada selera global. c. Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena “less papers/documents” dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih (Damanhuri, 2003). Tentu dengan kondisi riil yang sedang dan akan dihadapi, maka sangat diperlukan kesiapan dari dunia bisnis kita dengan senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, efisiensi, inovasi. Perusahaan juga dituntut harus mampu menyiapkan informasi akuntansi yang handal, akurat, akuntabel, fairness, dan responsibilitas guna menarik kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan nasional kita. 2. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yaitu tentang entitas ekonomi yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif yang tersedia. Akuntansi merupakan proses yang akan menghasilkan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan dan akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkentingan. Berdasarkan definisinya, maka akuntansi itu didasarkan pada dua aspek yaitu: a) Aspek fungsinya yaitu menghasilkan informasi keuangan. Pada aspek ini dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang menyajikan informasi keuangan yang penting dengan menenkankan prinsip efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada pada perusahaan. b) Aspek aktivitas atas orang yang melaksanakan proses akuntansi tersebut, yang terdiri dari mengindetifikasi data yang relevan, mengikhtisarkan dan menganalisis data yang relevan, mengubah data tersebut menjadi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mendefinisikan Akuntansi sebagai suatu keahlian seni dalam mencatat, mengelompokkan, dan menjabarkan secara tepat dan dinyatakan dengan nilai jumlah uang, transaksi bisnis, dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan mengintepretasikan hasil yang diperoleh suatu entitas tertentu. Sementara pada tahun 1965, sebuah studi dan riset yang didanai oleh AICPA foundation di Amerika Serikat berdasarkan Accounting research study No. 7, yang dikerkjakan oleh Prof. Paul Grady dkk. (Inventory of Generally Accepted principles for Business Enterprises) mendefinisikan Akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi agar dengan informasi tersebut, dapat diambil keputusan dalam bisnis. Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah sebuah proses pembuatan laporan keuangan yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, dan lembaga pemerintahan. Berbeda dengan Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting) adalah serangkaian proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, dan pengkomunikasian sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebuah organisasi atau perusahaan. Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan biasanya menyajikan sejarah berdirinya perusahaan, neraca (Statement of Financial Position), laporan laba rugi (Income Statement), laporan arus kas (Statement of Cash Flows), laporan perubahan modal (Retained Earnings Statement), dan dilengkapi catatan atas laporan keuangan atau penjelasan mengenai laporan keuangan yang disajikan. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan sendiri adalah menyajikan informasi yang : 1. Memiliki nilai guna bagi investor dan kreditor saat ini atau yang potensial di masa mendatang dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan dalam investasi, kredit, dan keputusan lainnya secara rasional. Informasi yang disajikan harus menyeluruh dan menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan ekonomi dan bisnis. 2. Membantu investor dan kreditor saat ini atau yang potensial di masa mendatang dan para pengguna lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas dari pembagian dividen atau bunga dan hasil penjualan, penebusan, atau tanggal jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. 3. Menggambarkan dengan jelas sumber daya ekonomi yang potensial dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta situasi yang dapat mengubah sumber daya perusahaan terkait dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut. Dalam proses penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh seorang Akuntan. Beberapa tantangannya diantaranya adalah, 1) Pengukuran Non Keuangan. Laporan keuangan tidak menyajikan ukuran kinerja yang biasanya dipakai oleh manajemen, seperti tingkat kepuasan pelanggan dan lainnya. 2) Informasi yang berorientasi ke depan. Informasi yang berorientasi ke depan yang dibutuhkan oleh para investor maupun kreditor saat ini ataupun di masa depan tidak disajikan oleh laporan keuangan. 3) Harta tak berwujud. Laporan keuangan berfokus pada harta berwujud seperti bangunan pabrik dan persediaan barang dagang, tetapi tidak menyajikan informasi untuk harta tak berwujud seperti hak paten dan goodwill. 4) Ketepatan waktu. Laporan keuangan disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang diaudit hanya disediakan satu kali dalam satu tahun. Tidak banyak laporan keuangan realtime yang tersedia (Winston, 2013). Tantangan tersebut di atas harus dihadapi dengan profesional agar profesi akuntan dapat terus diyakini oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dengan terus menyajikan berbagai informasi yang handal, teruji dan memiliki nilai prediktif. 3. Standar Akuntansi Keuangan Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan biasanya akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan bagi para penggunanya. Berdasarkan hal tersebut, dalam menyusun laporan keuangan tentunya harus mempunyai standar. Standar tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi seragam. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat dan pertumbuhan ekonomi ang pesat diabad ini, telah timbul berbagai bidang spesialisasi dalam akuntansi. Salah keuangan. satu bidang Menurut spesialisasi Kieso dan akuntansi Waygandt tersebut akuntansi adalah keuangan akuntansi adalah: "Proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan, oleh pihak-pihak baik didalam maupun diluar perusahaan tersebut" (Weygandt & Wibowo, 1995). Adapun tujuan standar akuntansi keuangan yang baku adalah: 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang umum dan diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan. 2) Memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. 3) Memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya. 4) Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan prinsip akuntansi. Di Indonesia terdapat 4 standar akuntansi yang berlaku, yaitu: a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) SAK berfungsi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas yang terdaftar atau proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (menggunakan dana masyarakat). Pada tahun 2012 Standar Akuntansi Keuangan sudah mulai mengadopsi IFRS. b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) SAK ETAP umumnya digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini telah mengadopsi IFRS untuk Small Medium Enterprise (SME) dengan melakukan beberapa penyederhanaan. c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) SAK Syariah merupakan standar yang digunakan untuk entitas/ perusahaan yang memiliki transaksi berbasis syariah. Standar satu ini memiliki kerangka penyusunan dan penjurnalan laporan, penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi berdasarkan konsep syariah seperti murabahah, mudharabah, ijarah, serta istisha. d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP merupakan standar yang dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan pada instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. SAP ini ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 4. Pihak-Pihak yang Menyusun Standar Akuntansi Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi adalah: 1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957 hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus-menerus, pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Sejak IAI berdiri telah dihasilkan tiga standar akuntansi keuangan sebagai berikut a. Pada tahun 1973 pertama kali IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. b. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973. c. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengernbangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC. 2) Financial Accounting Standar Board (FASB) Financial Accounting Standar Board (FASB) sebagai standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai. Sejak timbulnya skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Adelpgia, dan lain sebagainya mengindikasikan lemahnya standar akuntansi dan pelaporan keuangan di Amerika Serikat, sehingga para ahli berkesimpulan bahwa US-GAAP terdapat banyak masalah karena terlalu rule based. AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika yang didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Pada tahun 1959, AICPA mendirikan Accounting Principle Boards ( APB ) yang tugas utamanya adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, menentukan praktik akutansi yang tepat, dan mempersempit celah perbedaan - perbedaan yang ada serta ketidak konsistenan yang terjadi dalam praktik akuntansi saat itu. Namun, APB dianggap kurang produktif dan gagal bertindak cepat dalam menangani kasus - kasus penyimpangan akuntansi. APB dibubarkan dan digantikan oleh FASB, AICPA membentuk Accounting Standars Executive Comitte sebagai komite yang berwenang berbicara atas nama AICPA di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Berbagai ketetapan yang dihasilkan oleh komite ini adalah Pedoman Audit dan Akuntansi Industri, Statement of Position ( SOP ), dan Buletin Praktik Pedoman Audit dan Akuntansi Industri mengikhtisarkan praktik-praktik akuntansi dari industri tertentu dan menyediakan pedoman khusus menyangkut masalah-masalah yang tidak ditangani. SOP menyediakan pedoman atas topik-topik pelaporan keuangan sampai FASB menetapkan standar atas topik tersebut. FASB adalah organisasi pada sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukkan standar akuntansi di Amerika pada saat ini. Menyadari kebutuhan untuk reformasi APB, pemimin dalam profesi akuntansi menunjuk Kelompok Studi Pembentukkan Prinsip Akuntansi untuk membubarkan AB dan struktur standar pengaturan baru diciptakan. FASB menggantikan APB didirikan pada tahun 1973, yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang (audit, akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi). Fungsi utamanya adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. FSAB menerbitkan Statement of Financial Accounting Concepts yang memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkannya standar akuntansi khusus. Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh FASB dipandang sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, FASB harus tanggap terhadap kebutuhan dari seluruh komunitas dan menetapkan secara transparan di depan publik yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara adil kepada semua komunitas terkait untuk mengungkapkan pendapat sebelum standar yang baru diterbitkan dan diberlakukan. Standar tersebut penting untuk fungsi efisien dari ekonomi karena keputusan tentang alokasi sumber daya sangat bergantung pada kredibel, ringkas, dan informasi keuangan yang dimengerti. Sekitar tahun 2008, FASB mengelurakan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi yang menata ulang ribuan GAAP pernyataan Amerika ke sekitar 90 topik akuntansi. 3) International Accounting Standard Board (IASB) Di wilayah Eropa, badan pembuat standar akuntansi yaitu International Accounting Standard Board (IASB) dimana standar ini dibuat sebelum tahun 1990 belum diminati oleh didunia karena perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. International Accounting Standards (IAS) adalah produknya yang kemudian berubah menjadi International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar Akuntansi Internasional International Accounting Standards Board (IASB) telah didahului oleh Dewan Komite Standar Akuntansi Internasional International Accounting Standards Committee (IASC) yang beroperasi dari tahun 1973 sampai tahun 2001. IASC didirikan pada bulan Juni 1973 sebagai hasil dari perjanjian badan akuntansi di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1977, kegiatan profesional internasional akuntansi berada dibawah Federasi Akuntan Internasional ( IFAC ) yang memiliki otonomi enuh dan lengka dalam menetapkan stadar akuntansi internasional dan dalam penerbitan dokumen diskusi tentang isu akuntansi internasional. Pada tahun 2001, IASB dibentuk sebagai pengganti dari IASC untuk melakukan konvergensi ke Standar Akuntansi Publik dengan kualitas Single Set dan High Quality, Transparant dan komparabel laporan keuangan, dan berguna bagi pemain pasar modal. IASB menggantikan IASC dengan mengambil tanggung jawab per tanggal 1 April 2001. Standar IASB disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional ( IFRS ). 5. Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU) Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) adalah berupa sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih atau dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di lingkungan (negara) tertentu. PABU merupakan rerangka pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atau wajar dalam suatu lingkungan akuntansi (negara). PABU ini dibentuk oleh 2 pedoman yaitu: pedoman yang ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktikkan dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rerangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. Munculnya prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) bisa dilihat dari peranan akuntansi dalam menyajikan informasi yang berguna untuk berbagai pihak. GAAP mengatur akuntansi keuangan dalam menyajikan informasi kepada pihak eksternal organisasi, namun informasi yang disajikan juga sangat besar manfaatnya bagi internal perusahaan. Fress dan Warren mengatakan bahwa informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan GAAP memang utamanya ditujukan untuk pihak eksternal tetapi juga berguna bagi pihak manajemen perusahaan guna mengarahkan operasi perusahaan (Heintz & Fess, 1990). Akuntansi yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk pihak-pihak eksternal dikatakan dengan akuntansi keuangan sedangkan akuntansi yang menfokuskan pada penyajian laporan untuk tujuan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen perusahaan dikatakan dengan akuntansi manajemen. Miller menyebutkan terdapat tiga kelompok yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan yaitu users, preparers dan auditors. Users adalah individu atau institusi yang mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam proses pengambilan keputusan investasi maupun kredit. Preparers adalah pihak yang menyusun dan menerbitkan laporan keuangan yaitu pihak manajemen perusahaan. Auditors adalah pihak yang melakukan pemeriksanaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapatnya atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut (Miller, Searfoss, & A., 1985). Agar informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, maka informasi keuangan tersebut harus disusun dalam bentuk yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang prinsip dasar yang mendasari seluruh standar akuntansi. Adapun prinsip dasar akuntansi terdapat lima prinsip yang digunakan dalam mencatat transaksi, diantaranya: 1) Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle) Dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya dan modal. Semisal, saat kita akan membeli sebuah smartphone, kita ditawari harga Rp 10.000.000,00, setalah melakukan tawar menawar jatuhlah harga smartphone tersebut seharga Rp 9.750.000,00. Dari kondisi itu maka pencatatan yang kita lakukan adalah angkaadalah angka Rp 9.750.000,00 2) Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle) Menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan tentang kapan pendapatan sudah harus diakui. Pendapatan dapat dikatakan terealisasi apabila suatu produk sudah dipertukarkan dengan kas dan diakui saat penjualan. Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu pendapatan ialah dari jumlah kas maupun ekuivalennya yang diterima dari hasil transaksi penjualan. Harga jual merupakan pengukuran objektif dari jumlah pendapatan yang diakui. 3) Prinsip Mempertemukan (Matching Principle) Prinsip matcing adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan bersih dari setiap periodenya. Biasanya prinsip ini digunakan saat pembuatan jurnal penyesuaian. Adanya prinsip ini mengharuskan kita untuk menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh. 4) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Agar supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun, maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Sehingga jika nanti terdapat perbedaan, maka kita bisa segera mengetahuinya bahwa perbedaan itu bukanlah selisih akibat dari penggunaan metode yang berbeda. Bukan berarti konsistensi dimaksudkan sebagai larangan dalam mengganti metode, tapi masih ada kemungkinan untuk melakukan perubahan metode yang sudah dipakai. 5) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Prinsip pengungkapan ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam sebuah laporan keuangan. Prinsip ini sangat diperlukan karena hanya melalui laporan keuanganlah kita bisa tahu kondisi dari suatu perusahaan dan mengambil suatu keputusan dari perusahaan tersebut. Jika informasi yang disajikan tidak lengkap, maka hal tersebut akan dapat menyesatkan pemakainya. Menurut IAI (2001) sumber acuan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah: a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia; b. Pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum, dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut; c. Pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan yang mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan tersebut pada butir b yang penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh publik; d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum atau penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara lebih baik. 6. Organisasi Pengaturan Standar Standar akuntansi merupakan sebuah masalah yang urgent dalam dunia akuntansi termasuk didalamnya bagi para pemakai laporan keuangan sebagai proses akhir dari akuntansi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mekanisme pembentukan standar akuntansi seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga dapat berterima bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan kompeksitas perkembangan zaman dalam dunia bisnis serta kemajuan teknologi informasi. Pada umumnya terdapat enam organisasi yang berperan sebagai pengatur dalam penentuan standar akuntansi internasional dalam proses harmonisasi akuntansi internasional, diantaranya: 1) Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) Badan pembuat standar akuntansi untuk kawasan Eropa ialah IASB (International Accounting Standard Board). Standar yang dibuat oleh IASB, saat itu (sebelum tahun 1990) belum diminati oleh dunia. Hal ini karena perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. Produknya adalah IAS yang kemudian bermetamorfosis menjadi IFRS (International Financial Reporting Standard). Tujuan International Accounting Standard Board (IASB) adalah : a. Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat dibandingkan dalam laporan keuangan. b. Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang ketat. c. Untuk membawa konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar Akuntansi Internasional dan Pelaporan Keuangan Internasional kea rah solusi berkualitas tinggi. 2) Uni Eropa (Europen Union-EU) Salah satu tujuan EU adalah untuk mencapai integrasi pasar keuangan eropa. Untuk tujuan ini, EC telah memperkenalkan direktif dan mengambil langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal bagi : a. Perubahan modal dalam tingkat EU b. Membuat kerangka dasar hukum umum untuk pasar surat berharga dan derivatif yang terintegrasi c. Mencapai satu set standar akuntansi tunggal untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat. 3) Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO) Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) beranggotakan sejumlah badan regulator pasar modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran IOSCO: Otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja bersama-sama dalam memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, baik pada tingkat domestik maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat: a. Saling menukarkan informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk mendorong perkembangan pasar domestik. b. Menyatukan upaya-upaya untuk membuat standard an pengawasan efektif terhadap transaksi surat berharga internasional. c. Memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar melalui penerapan standar yang ketat dan penegakkan yang efektif terhadap pelanggaran. IOSCO telah bekerja secara ekstensif dalam pengungkapan internasional dan standar akuntansi memfasilitasi kemampuan perusahaan memperoleh modal secara efisien melalui pasar global surat berharga. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham kelas dunia untuk memperoleh modal dengan cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar modal yang terdapat permintaan investor. Komite ini bekerja sama dengan IASB, antara lain dengan memberikan masukan terhadap proyek-proyek IASB. 4) Federasi Internasional Akuntan (IFAC) IFAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi anggota di 118 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Didirikan tahun 1977, dimana misinya adalah untuk mendukung perkembangan profesi akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum. Majelis IFAC, yang bertemu setiap 2.5 tahun, memiliki seorang perwakilan dari setiap organisasi anggota IFAC. Majelis ini memiliki suatu dewan, yang terdiri dari para individu yang berasal dari 18 negara yang dipilih untuk masa 2.5 tahun. Dewan ini, yang bertemu 2 kali setiap tahunnya, menetapkan kebijakan IFAC dan mengawasi operasinya. Administrasi harian dilakukan oleh Sekretariat IFAC yang berlokasi di New York, yang memiliki staf professional akuntansi dari seluruh dunia. 5) Kelompok Kerja Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pakar Dalam Standar Internasional Akuntansi Dan Pelaporan (ISAR) ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar akuntansi nasional bagi perusahaan. ISAR mewujudkan mandat tersebut melalui pembahasan dan pengesahan praktik terbaik, termasuk yang direkomendasikan oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah. 6) Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD) OECD merupakan organisasi internasional Negara-negara industry maju yang berorientasi ekonomi pasar. Dengan keanggotaan yang terdiri dari Negaranegara industry maju yang lebih besar, OECD sering menjadi lawan yang tangguh terhadap badan-badan lain (seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan Perdagangan Bebas) yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Selain organisasi diatas terdapat 4 organisasi yang juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan standar akuntasi yaitu : a. Securities and Exchange Commission (SEC) SEC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, dimana peran utamanya adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh emiten kepada khalayak ramai (publik). SEC juga mewajibkan perusahaan publik agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. SEC sangat fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar akuntansi. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar akuntansi di Amerika. SEC membantu mengembangkan dan menstandarisasi informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi. b. American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan public di Amerika. Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan nama Journal of Accountancy. AICPA memiliki peran penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan (penyelenggaraan) ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik. Atas membentuk Committee beranggotakan akntan desakan on SEC, Accounting praktisi, pada tahun Procedure (CAP). menerbitkan 51 1939 AICPA CAP yang Accounting Research Bulletins yang menangani berbagai masalah akuntansi sepanjang tahun 1939 sampai dengan tahun 1959. Namun, pendekatan masalah per masalah ini gagal memberikan kerangka prinsip akuntasni yang terstruktur sebagaimana yang dibutuhkan dan yang diinginkan. Untuk itu, pada tahun 1959 AICPA mendirikan Accounting Principles Boards (APB). Tugas utama dari APB : a) mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi, b) menentukan praktik akuntansi yang tepat, c) mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistennan yang terjadi dalam praktik akuntansi saat itu. Seiring berjalannya waktu. c. Financial Accounting Standards Boards (FASB) FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun 1973, menggantikan APB. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang (audit, akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi). Penunjukan anggota FASB yang baru, dilakukan oleh Financial Accounting Foundation (FAF). FAF adalah sebuah badan independen, sama seperti FASB, yang dibentuk dengan wakil dari profesi akuntansi, komunitas bisnis, pemerintah, dan akademisi. Fungsi utama dari FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini dipublikasikan sebagai Statement of Financial Accounting Standards (SFAS). FASB juga menerbitkan Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang memberikan kerangka kerja konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkannya standar akuntansi khusus. SFAC diterbitkan pada tahun 1978 sebagai konsep fundamental yang akan digunakan FASB dalam mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan di masa depan. Tidak seperti SFAS, SFAC bukan merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh FASB dipandang sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menetapkan standar akuntansi keuangan, FASB harus tanggap terhadap kebutuhan dari seluruh komunitas dan menetapkannya secara transparan di depan publik. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara adil (tanpa memihak) kepada semua komunitas terkait untuk mengungkapkan pendapat mereka sebelum standar yang baru diterbitkan dan diberlakukan. d. Governmental Accounting Standards Board (GASB) GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Sturuktur organisasi GASB serupa dengan struktur FASB. GASB memeiliki dewan penasehat yang bernama Governmental Accounting Standards Advisory Council (GASAC). Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principles). Standar ini diperlukan sebagai patokan (pedoman) dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil kegiatan operasional maupun financial perusahaan secara baku (yang secara standar diterima umum) dan transparan. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika (FASB, EITF, AICPA dan SEC). ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan (otoritas) yang berbeda. Hierarki GAAP yang diterbitkan oleh FASB menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. 7. Tantangan Pelaporan Keuangan Tantangan adalah sesuai yang akan dihadapi dalam menjalankan sebuah aktivitas, demikian juga dengan akuntansi keuangan yang mempunyai tantangan yang semakin kompleks pada era industri 4.0 saat ini. Dalam hal ini kita dapat mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh akuntansi keuangan, diantaranya: 1) Pengukuran non-keuangan, artinya bahwa dalam laporan keuangan tidak menyajikan sejumlah ukuran kinerja yang penting yang biasanya digunakan oleh manajemen; 2) Informasi yang berorientasi ke depan. Dalam hal ini laporan keuangan tidak menyajikan informasi yang berorientasi pada saat ini maupun yang potensial yang akan terjadi; 3) Aktiva lunak. Umumnya laporan keuangan terfokus pada aktiva-aktiva yang berwujud seperti persediaan, pabrik akan tetapi tidak menyajikan banyak informasi tentang aktivaaktiva lunak/ tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan; 4) Ketepatan waktu. Pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dilakukan secara kuartalan kemudian yang akan diaudit hanya disedikan sekali setahun. Terdapat banyak laporan keuangan real time yang tersedia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perusahaan sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang positif diantaranya: a. Beberapa perusahaan sudah dengan sukarela mengungkapkan informasi yang dianggap relevan bagi investor. b. Perusahaan menggunakan World Wide Web untuk menyediakan data keuangan yang terbatas c. Saat ini lebih banyak standar akuntansi yang mensyaratkan pencatatan atau pengungkapan informasi tentang nilai wajar. Pada era yang serba digitalisasi sekarang ini yang sudah melahirkan banyak peluang dan mafaat yang luar biasa bagi dunia bisnis dan publik umumnya. Namun disamping kebermanfaatan yang besar ini, juga tidak bisa dipungkiri akan berimplikasi pada risiko akan kesinambungan usaha dan kredibilitas perusahaan. Maka dalam kondisi ini, peran penting akuntan sangat dituntut untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas perusahaan. Profesionalitas akuntan penting dalam mengawal perekonomian dan sektor bisnis pada era digital saat ini yang mempunyai tanggungjawab besar dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai auditor, akuntan bertanggungjawab dalam audit pelaporan keuangan yang lebih baik dan cepat, dan berbagai jasa assurans lainnya. Menurut Kirstin Gillon dari The Institute of Chartered Accountants In England And Wales (ICAEW), sebagai penasihat pengambilan keputusan bisnis, dan sebagai pengguna sistem digital, akuntan harus bertindak sebagai pengendali aplikasi, perangkat lunak, sehingga menajdi pengawal proses dan people. Risiko dan peluang teknologi perlu diidentifikasi dan dipahami dengan baik oleh kalangan profesi di tengah digitalisasi ini, agar dunia bisnis dapat bertumbuh dengan aman dan optimal. Dalam perspektif peluang teknologi ada konsep big data dan analisa risiko sementara dalam perspektif risiko teknologi berkembang dengan dinamika cyber security. Para akuntan dan perusahaan harus dapat mendapatkan manfaat dari digital informasi agar dapat bertahan ditengah persaingan yang begitu kompettitif. 8. Konvergensi Akuntansi Internasional Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) adalah pedoman penyusunan laporan keuangan yang berterima secara global. IFRS sudah mengalami perkembangan yang cukup panjang mulai dari terbentuknya IASC, IASB sampai menjadi IFRS. Jika IFRS sudah digunakan suatu negara, ini artinya negara tersebut telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang dapat berterima secara global di dunia internasional. Dengan penerapan IFRS ini, maka pasar dunia akan dapat memahami laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Sekarang ini Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) selalu menjadi pembahasan bidang akuntansi pada setiap forum-forum akuntansi baik domestik, regional, maupun internasional. Pelaporan keuangan berbasis IFRS telah menjadi sorotan setiap negara, terutama untuk negara-negara maju dan berkembang. Perlahan-lahan negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia melakukan konvergensi IFRS yang dinilai memiliki manfaat dalam peningkatan arus investasi global. Hal tersebut memungkinkan adanya kemudahan akses perusahaan domestik melakukan ekspansi secara internasional tanpa kesulitan atas penyesuaian laporan keuangan perusahaan tersebut nantinya di negara lain. Konvergensi standar akuntansi internasional dan nasional mencakup penghapusan mencakup penghapusan berbagai perbedaan secara perlahan melalui upaya kerja sama antara IASB (International Accounting Standard Board), penentu standar nasional, dan kelompok lain yang menginginkan solusi terbaik bagi persoalan akuntansi dan pelaporan. Meskipun terdapat istilah penghapusan dalam makna konvergensi, namun konvergensi bisa mencakup pembuatan standar baru yang belum tercantum dalam standar yang sudah ada. Konvergensi Akuntansi mencakup konvergensi (1) standar akuntansi (yang membahas ukuran dan penyajian), (2) penyajian terkait penawaran surat berharga dan daftar bursa efek yang dibuat oleh perusahaan go public, dan (3) standar audit). Pada akhirnya konvergensi IFRS akan menghasilkan keseragaman dalam pelaporan keuangan di dunia internasional. Hal ini akan mempermudah pihak yang berwenang aktif dalam ruang lingkup pelaporan keuangan, baik pembuat standar, perusahaan, regulator, maupun auditor dalam memahami penerapan IFRS di berbagai negara sehingga sejalan dengan tuntutan pelaporan keuangan di era arus globalisasi yang kian berkembang pesat. Konfergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuanga perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adopsi standar internasional sangat penting dalam rangka stabilitas perekonomian, dan secara umum akan bermanfaat untuk: 1) Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enchance comparability); 2) Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi; 3) Menurunkan cost of capital dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global; 4) Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan; 5) Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesempatan melalui earning manajemen. (Zamzani, 2011). Disamping konvergensi IFRS tersebut mempunyai banyak manfaat, tentu juga akan mempunyai dampak dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan bisnis. Dalam bidang pendidikan, dampak yang akan terjadi ketika melakukan konvergensi IFRS, diantaranya: a. Perubahan mind stream dari rule based ke principle based b. Banyak menggunakan professional judgement c. Banyak menggunakan fair value accounting d. IFRS selalu berubah dan konsep yang digunakan didalamnya dapat berbeda dengan IFRS yang lainnya e. Semakin meningkatnya ketergantungan ke profesi lain f. Perubahan buku text dari USGA PP ke IFRS. Sedangkan dalam bidang bisnis, dampaknya yaitu: a. Akses kependanaan internasional akan lebih terbuka luas karena laporan keuangan akan lebih difahami oleh seluruh investor baik dalam maupun luar b. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena akan lebih banyak menggunakan nilai wajar c. Pada sisi yang lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif saat harga-harga berfluktuasi d. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet approach dan fair value e. Principle based standards memungkinkan keterbandingan laporan keuangan yang sedikit menurun yakni bila penggunaan profesional judgement ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earnings management) (Suyatmini & FN, 2014) 9. Beberapa Kasus dalam Standar Akuntansi a. IAI: Belajar dari Kasus SNP, Penanggung Jawab Laporan Keuangan Perlu Diatur Kasus Kredibilitas kualitas pelaporan keuangan Indonesia dapat terancam jika regulator tidak segera mengatur penangung jawab laporan keuangan. Belajar dari kasus-kasus kecurangan keuangan yang terjadi di indutri keuangan akhir-akhir ini, salah satu penyebab terjadinya fraud seperti itu adalah karena penanggungjawab laporan keuangan, khususnya industri keuangan dan pasar modal, belum diwajibkan bersertifikasi Chartered Accountant (CA) dan menjadi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Saat ini jumlah akuntan profesional yang menjadi anggota IAI dan memiliki sertifikat CA hanya berkisar di angka 20 ribuan Akuntan. Padahal entitas yang menyusun laporan keuangan di Indonesia jumlahnya mencapai hampir 3 juta perusahaan jika menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perpajakan per Pebruari 2017. Artinya sangat banyak perusahaan yang mengandalkan penyusunan laporan keuangannya kepada individu yang bukan merupakan akuntan profesional. Pemerintah telah mengatur adanya kewajiban entitas menyusun laporan keuangan, dan dengan tegas memberikan sanksi bagi entitas yang tidak membuat atau terlambat menyampaikan laporan tahunannya. Namun pemerintah tidak mengatur bahwa pembuatan laporan keuangan tersebut harus dilakukan oleh individu yang kompeten, yaitu seorang akuntan profesional. Seseorang berhak menyandang sebutan Akuntan Profesional pemegang sertifikat CA, setelah diuji kompetensinya oleh IAI, sehingga memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola, etika profesional dan integritas. Seorang CA juga harus memenuhi persyaratan pengalaman kerja di bidang akuntansi. Dengan menjadi anggota IAI, seorang akuntan profesional akan dipantau kewajibannya untuk selalu menjaga kompetensinya melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan, wajib mematuhi kode etik dan standar profesi, serta akan diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran atas kode etik dan standar profesinya. Apabila penanggungjawab penyusunan laporan keuangan telah memiliki sertifikat CA dan menjadi anggota IAI, maka pengawasan dan pembinaan Akuntan Profesional dilakukan oleh IAI sebagai asosiasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia, bersama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan sebagai instansi yang menyelenggarakan administrasi Akuntan Beregister. IAI mengkhawatirkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh orang yang tidak mengerti standar akuntansi keuangan, tidak mengerti update akuntansi, hingga tidak mengenal kode etik yang harus dimiliki akuntan profesional. Padahal laporan keuangan berguna bagi penggunanya untuk mengambil keputusan ekonomi. Untuk itu, IAI menekankan urgensi pengaturan yang jika tidak dapat berupa Undang-undang Pelaporan Keuangan, maka dalam waktu cepat dapat dikeluarkan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang mengawasi sektor keuangan dan pasar modal. OJK perlu segera mengatur agar penanggungjawab atau penyusun laporan keuangan entitas dibawah pengawasan OJK diwajibkan memiliki sertifikat CA Indonesia. Jika penyusun laporan keuangan tidak diperbaiki kualitasnya maka bisa jadi akan banyak lagi kasus fraud yang akan muncul kepermukaan dan merugikan publik. Asosiasi profesi dan regulator juga perlu melakukan upaya untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan masyarakat atas siapa yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan saat ini. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen perusahaan. Sementara Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas dan bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, apakah telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. IAI adalah asosiasi profesi akuntan yang bertanggungjawab menyusun dan mengembangkan SAK yang menjadi acuan entitas di sektor privat, entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas mikro kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangannya. IAI tidak melakukan review atas laporan keuangan suatu entitas. IAI memandang urgensi profesionalisme pengelolaan keuangan dengan adanya penyusun laporan keuangan bersertifikat CA, agar tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari atas pelanggaran transparansi dan akuntabilitas suatu entitas. Dengan adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah akuntan profesional, maka potensi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dioptimalkan dengan adanya laporan keuangan yang terpercaya (Elli Zarni Husin, 2018). b. Kasus SNP Finance & Upaya Menutup Celah Curang Keuangan Direktur Keuangan memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu perusahaan, menentukan wajah laporan keuangan hingga potensi adanya kecurangan. tirto.id - Pada Mei 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan. Perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungan Columbia Group tersebut di atas kertas terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Rating utang perseroan sempat mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastis dari stabil menjadi idSD (selective default) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018. Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan benar alias fiktif, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak mengeluarkan peringatan atau warning sebelum gagal bayar terjadi. Persoalan laporan keuangan ini sangat vital dan seringkali menjadi keruwetan bagi sebuah perusahaan bila tak dikelola dengan baik. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencoba mengambil upaya mitigasi, yakni mengusulkan agar direktur keuangan selaku penyelenggara laporan keuangan wajib memiliki sertifikasi sebagai pihak yang diaudit (auditee). BEI menilai sertifikasi terhadap auditee cukup penting untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaporan kinerja keuangan. Selain itu, BEI juga mengusulkan kriteria dari sertifikasi itu, yakni independen dan tidak memiliki ikatan keluarga. Usul dari BEI ini mendapatkan dukungan dari Ikatan Akutan Indonesia (IAI). Dunia usaha juga turut mendukung agar direktur keuangan memiliki standar dan kompetensi khusus dalam membuat laporan keuangan. “Saya pikir penyusun laporan keuangan, terutama sektor keuangan memang perlu ada standar kompetensinya. Apalagi kasus (fraud) di sektor itu juga masih kerap terjadi,” kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Tirto. OJK mencatat jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP) pada 2017 mencapai 22 kasus. Dari jumlah kasus itu, pelaku yang berbuat tindak pidana mencapai 66 orang. Dari total pelaku tindak pidana itu, pelaku dari non-pejabat eksekutif bank mencapai 77 persen atau sebanyak 51 orang. Disusul, direksi sebanyak 7 orang, pejabat eksekutif bank 4 orang, kepala kantor cabang 2 orang, komisaris 1 orang, dan pemegang saham 1 orang. Di luar sektor keuangan, direktur keuangan kerap ikut terlibat dalam beberapa kasus kejahatan keuangan. Misalnya, kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran fiktif 2013-2014 pada perusahaan BUMN, PT Brantas Abipraya. Pada Juli 2017, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Sudi Wantoko, mantan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, sebagai tersangka. PT Brantas Abipraya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi infrastruktur air. Contoh lainnya adalah kasus dugaan korupsi anggaran PT Perusda Loteng Bersatu senilai Rp1 miliar. Pada 2017, Kejaksaan Negeri Praya menetapkan Direktur Keuangan Perusda Loteng Bersatu berinisial AZ sebagai tersangka. PT Perusda Loteng Bersatu merupakan BUMD milik Kabupaten Lombok Tengah yang bergerak di sektor perhotelan, konstruksi gedung, perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau, serta jasa agen perjalanan. Apakah sertifikasi efektif menekan potensi kecurangan direktur keuangan? Menurut Ikatan Akutan Indonesia (IAI), untuk mengukur efektivitas sertifikasi dalam meminimalisir penyimpangan oleh direktur keuangan memang agak sulit. Namun yang pasti, sertifikasi menjadi modal pertahanan paling mendasar dari terciptanya kredibilitas laporan keuangan. “Setidaknya, sertifikasi ini bisa mengingatkan penyusun laporan keuangan bahwa ada kode etik yang harus selalu dipegang teguh, dan kalau melanggar sanksinya berat,” kata Anggota Pengurus IAI, Cris Kutandi kepada Tirto. Bagi IAI, penyusun atau penandatanganan laporan keuangan adalah seseorang yang paham akuntansi dan memiliki sertifikat Chartered Accountant (CA). Sertifikat CA dari IAI sendiri sudah sesuai dengan panduan standar internasional. Untuk mendapatkan sertifikat CA juga tidak mudah. Selain kemampuan andal, akuntan juga harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan kerahasiaan. Ada tiga syarat untuk mendapatkan sertifikat CA, yakni lulus ujian sertifikasi CA Indonesia yang dilaksanakan oleh IAI. Kemudian, memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik yang data diverifikasi paling sedikit 3 tahun di bidang akuntansi yang diperoleh dalam 7 tahun terakhir. Terakhir, merupakan anggota IAI. Beratnya Menjadi Direktur Keuangan Direktur keuangan adalah posisi yang memegang peranan yang penting bagi kesuksesan suatu perusahaan, memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang akuntansi dan keuangan guna menopang strategi dan operasi bisnis. Tanggung jawab sehari-hari seorang direktur keuangan juga bervariasi, mulai dari mencari sumber pendanaan, mengelola dana, mengukur kinerja, akuntansi manajemen, dukungan keputusan hingga pelaporan keuangan. Sosok direktur keuangan memang punya tantangan sangat berat. Bahkan, saking beratnya, direktur keuangan sempat menjadi salah satu pekerjaan paling berbahaya di AS. Dalam artikel yang berjudul “CFO: Most Dangerous Job in Corporate America” disebutkan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) AS dapat menuntut direktur keuangan (Chief Financial Officer/CFO) melakukan pelanggaran hukum, meskipun CFO bersangkutan tersebut tidak memiliki pengetahuan mengenai kegiatan yang dilarang. SEC adalah otoritas pasar saham AS, yang berwenang untuk menetapkan regulasi untuk pendaftaran efek/sekuritas dan mengawasi kegiatan bursa efek. Misi utama SEC adalah membuat pasar saham AS layak mendapatkan kepercayaan publik. Kecerobohan saja sudah bisa diklaim telah membantu atau bersekongkol terhadap pelanggaran hukum sekuritas. Selain itu, SEC juga dapat mengklaim tuduhan membantu atau persekongkolan itu berdasarkan kontrol terhadap seseorang. Kontrol yang dimaksud adalah pihak yang memiliki kekuatan untuk mengarahkan atau menyebabkan perubahan manajemen dan kebijakan seseorang, baik melalui kepemilikan saham, kontrak, atau lain sebagainya. Jadi, jika ada karyawan yang melanggar undang-undang sekuritas, maka SEC akan meminta pertanggungjawaban kepada CFO. Pengadilan nantinya akan melihat apakah CFO ini gagal menegakkan sistem pengawasan dan kontrol secara tepat, atau tidak. Upaya menciptakan sertifikasi direktur keuangan bisa menjadi solusi untuk mengurangi peluang penyimpangan di perusahaan, yang bisa berimbas pada kepentingan publik. c. Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi JAKARTA - Garuda Indonesia pada hari ini dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Lantas bagaimana kronologi awal kisruh laporan keuangan ini hingga akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi? Berikut seperti dirangkum Okezone, Jumat (28/6/2019). 2 April 2019 Di Sinilah Awal Mula Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Dimulai Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. 30 April 2019 BEI Panggil Direksi Garuda Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. 2 Mei 2019 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Minta BEI Lakukan Verifikasi Laporan Keuangan Garuda OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. 3 Mei 2019 Penjelasan Garuda Indonesia Terkait Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua Komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukan keuntunga dari PT Mahata Aero Teknologi 8 Mei 2019 Mahata Aero Buka-bukaan soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan. 21 Mei 2019 DPR Panggil Management Garuda Indonesia Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Jajaran Direksi ini dimintai keterangan oleh komisi VI DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi, terkait penyediaan layanan WiFi on-board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerja sama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah itu, USD28 juta di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. 14 Juni 2019 Kemenkeu Temukan Dugaan Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018 18 Juni 2019 BEI Tunggu Keputusan OJK BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. 28 Juni 2019 Akhirnya Garuda Indonesia Kena Sanksi dari OJK, Kemenkeu dan BEI Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas Anak Tahun Buku 2018. Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanski pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda Rp100 juta. Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda Indonesia harus membayar Rp100 Juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga diharuskan membayar Rp100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanki tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. d. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk. Permasalahan PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut: “Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”. Sanksi dan Denda Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka: 1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. 2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Keterkaitan Akuntan Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan pemeriksaan atau penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. ataupun terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan dengan yang interim 30 Juni tahun 2002. Pada saat audit 31 Desember 2001 akuntan belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002 akuntan publik Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan alas laporan keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma Tbk. untuk tahun buku 2001. Namun dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan, selambat-lambamya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan maka auditor tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Sehingga perlu dilakukan penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. dikarenakan adanya kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak. Keterkaitan Manajemen Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan manajemen lama. Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan Kimia Farma Tahun 2001 Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132 miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta akuntan publik Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan kembali (restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik. Dampak Terhadap Profesi Akuntan Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keungan yang dilakukan manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya. Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para akuntan publik. 10. Kesimpulan Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah sebuah proses pembuatan laporan keuangan yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, dan lembaga pemerintahan. Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan biasanya menyajikan sejarah berdirinya perusahaan, neraca (Statement of Financial Position), laporan laba rugi (Income Statement), perubahan laporan arus kas (Statement of Cash Flows), laporan modal (Retained Earnings Statement), dan dilengkapi catatan atas laporan keuangan atau penjelasan mengenai laporan keuangan yang disajikan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Prinsip dasar akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi, adalah (1) Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle), (2) Pendapatan Prinsip Pengakuan (Revenue Recognition Principle), (3) Prinsip Mempertemukan (Matching Principle), (4) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle), (5) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle). Konvergensi IFRS adalah kesepakatan antara Indonesia dengan negara anggota G20 dimana tujuannya adalah untuk mencapai good corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasan pelaporan keuangan. Manfaat dari konvergensi IFRS adalah memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enchance comparability), meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan cost of capital dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesempatan melalui earning manajemen Daftar Pustaka Belkaoui, & Riahi, A. (2007). Teory Akuntansi. buku 2 (5 ed.). (A. A. Krista, Penerj.) Jakarta: Salemba Empat. Damanhuri, D. S. (2003). SDM Indonesia dalam persaingan global. Suara Pembaruan . Heintz, J. A., & Fess, P. E. (1990). Accounting principles (16th edition ed.). Cincinnati: South-Western Pub. Co. Miller, P. B., Searfoss, D. G., & A., K. (1985). Intermediate accounting (2nd ed ed.). Homewood, Illinois: Richard D. Irwin. Suyatmini, & FN, A. S. (2014). Kajian Tentang Konvergensi IFRS di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 24 (1), 79-86. Weygandt, K., & Wibowo, H. (1995). Akuntansi Intermediate. Binarupa Aksara . Winston, P. (2013). Akuntansi - Konsep dan Aplikasi. UNSRAT Repository. Zamzani, F. (2011). Perkembangan Konvergensi Internasional Financial Reporting Standard (IFRS) di Indonesia.

Judul: Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

Oleh: Budi Gautama

Ikuti kami