Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

Oleh Budi Gautama

52 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI
Budi Gautama Siregar1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Email: budigautamasrg20@gmail.com
1. Pendahuluan
Pada era informasi dan tekhnologi sekarang ini, peran dunia usaha dan
masyarakat sudah semakin kompleks sehingga menuntut terus akan terjadinya
perubahan dan perkembangan dalam berbagai disiplin ilmu termasuk didalamnya
adalah akuntansi. Akuntansi dikatakan juga sebagai language business karena
mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi dan sosial dan proses
pengambilan keputusan yang bersifat finansial dengan berdasarkan pada infornasi
keuangan.
Dari berbagai definisi yang disebutkan dalam referensi dapat ditarik
kesimpulan bahwa akuntansi tersebut merupakan proses aktivitas berupa jasa yang
terdiri dari aktivitas mencatat, menggolongkan/ mengikhtisarkan dan melaporkan
atas transaksi keuangan dan akan menghasilkan informasi keuangan yang akan
dipergunakan dalam proses pengambilan keputusan baik baik pihak internal maupun
pihak eksternal. Akuntansi secara kontiniu telah mengalami perkembangan sejalan
dengan berkembangnya dunia bisnis terutama pada pasar modal. Pada 1900
masyarakat di Amerika sudah mengenal bisnis (Belkaoui & Riahi, 2007).
Pasar modal merupakan tempat bertemunya para investor dan calon investor
dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dengan
menerbitkan saham dan obligasi. Biasanya para investor akan menggunakan
informasi keuangan perusahaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan
keputusan untuk berinvestasi atau tidak.
Berdasarkan keterangan dari Asian Recover Information Center, menyebutkan
bahwa pokok permasalahan yang menyebabkan lambatnya perekonomian di
Indonesia, diantaranya:
1) Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebelum krisis di tahun 1997 lebih banyak
didorong karena pertumbuhan investasi bukan karena efisiensi dan inovasi;

2) Mayoritas nilai pasar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek adalah overvalued
(90 % nilai perusahaan go publik ditentukan oleh growth expectation, hanya 10 %
atas kemampuan riil dalam memperoleh laba. Sedangkan di negara maju 30 %
growth expectation dan 70 % kemampuan riil);
3) Struktur finansial perusahaan tidak sehat (pinjaman lebih dari 100% dibandingkan
ekuitasnya, perusahaan yang sehat seharusnya dibawah 50 % dari ekuitasnya);
4) Adanya mark-up dalam penyaluran kredit;
5) Konsentrasi ekonomi tidak sehat (piramida ekonomi, atas; terdapat 200
perusahaan konglomerat swasta yang dimiliki oleh 50 keluarga, tengah; hampir
tidak ada)
6) Tidak ada penerapan good governance (paling rendah menurut McKinsey 1999)
Globalisasi merupakan tantangan ekonomi yang harus dihadapi oleh bangsa
Indonesia yang menuntut adanya penerapan good governance, efisiensi, inovasi dan
daya saing. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan
perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi satu kekuatan yang
semakin terintegrasi dan tanpa dibatasi lagi oleh teritorial negara. Bentuk nyata yang
akan dihadapi oleh bangsa Indonesia atas globalisasi ekonomi, diantaranya:
a. Pembiayaan.
Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau
melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua
negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan
sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol
telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (Build-OperateTransfer) bersama mitrausaha dari mancanegara.
b. Tenaga kerja.
Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia
sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf professional diambil dari tenaga kerja
yang telah memiliki pengalaman internasional danatau buruh diperoleh dari
negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin
mudah dan bebas.

c. Jaringan informasi.
Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari
negara-negara di dunia karena kemajuan

teknologi, antara lain melalui: TV,

radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju
telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang
sama. Sebagai contoh KFC, Hoka Hoka Bento, Mac Donald, dll melanda pasar di
mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia (baik yang berdomisili di kota
maupun di desa) menuju pada selera global.
c. Perdagangan.
Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta
penghapusan berbagai hambatan non tarif. Dengan demikian kegiatan
perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi
menjadi semakin cepat karena “less papers/documents” dalam

perdagangan,

tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin
canggih (Damanhuri, 2003).
Tentu dengan kondisi riil yang sedang dan akan dihadapi, maka sangat
diperlukan kesiapan dari dunia bisnis kita dengan senantiasa menerapkan tata kelola
yang baik, efisiensi, inovasi. Perusahaan juga dituntut harus mampu menyiapkan
informasi akuntansi yang handal, akurat, akuntabel, fairness, dan responsibilitas guna
menarik kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan nasional kita.
2. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
Akuntansi berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yaitu tentang
entitas ekonomi yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan diantara
berbagai alternatif yang tersedia. Akuntansi merupakan proses yang akan
menghasilkan laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara
keseluruhan dan akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkentingan.
Berdasarkan definisinya, maka akuntansi itu didasarkan pada dua aspek yaitu:
a) Aspek fungsinya yaitu menghasilkan informasi keuangan. Pada aspek ini dapat
diartikan sebagai disiplin ilmu yang menyajikan informasi keuangan yang penting
dengan menenkankan prinsip efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada
pada perusahaan.

b) Aspek aktivitas atas orang yang melaksanakan proses akuntansi tersebut, yang
terdiri dari mengindetifikasi data yang relevan, mengikhtisarkan dan menganalisis
data yang relevan, mengubah data tersebut menjadi informasi yang digunakan
dalam pengambilan keputusan.
Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
mendefinisikan

Akuntansi

sebagai

suatu

keahlian

seni

dalam

mencatat,

mengelompokkan, dan menjabarkan secara tepat dan dinyatakan dengan nilai jumlah
uang, transaksi bisnis, dan kejadian yang sebagian sekurang-kurangnya bersifat
keuangan dan mengintepretasikan hasil yang diperoleh suatu entitas tertentu.
Sementara pada tahun 1965, sebuah studi dan riset yang didanai oleh AICPA
foundation di Amerika Serikat berdasarkan Accounting research study No. 7, yang
dikerkjakan oleh Prof. Paul Grady dkk. (Inventory of Generally Accepted principles
for Business Enterprises) mendefinisikan Akuntansi sebagai suatu proses
mengidentifikasi, mengukur, dan menghubungkan informasi ekonomi agar dengan
informasi tersebut, dapat diambil keputusan dalam bisnis.
Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah sebuah proses pembuatan
laporan keuangan

yang

menyangkut kegiatan operasional perusahaan secara

menyeluruh dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya
investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, dan lembaga pemerintahan. Berbeda
dengan Akuntansi Keuangan,

Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting)

adalah serangkaian proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, dan
pengkomunikasian sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak
manajemen dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebuah
organisasi atau perusahaan.
Laporan keuangan adalah sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada
pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan biasanya menyajikan sejarah berdirinya
perusahaan, neraca (Statement of Financial Position), laporan laba rugi (Income
Statement), laporan arus kas (Statement of Cash Flows), laporan perubahan
modal (Retained Earnings Statement), dan dilengkapi catatan atas laporan keuangan
atau penjelasan mengenai laporan keuangan yang disajikan. Tujuan dari pembuatan
laporan keuangan sendiri adalah menyajikan informasi yang :

1. Memiliki nilai guna bagi investor dan kreditor saat ini atau yang potensial di masa
mendatang dan para pengguna lainnya untuk mengambil keputusan dalam
investasi, kredit, dan keputusan lainnya secara rasional. Informasi yang disajikan
harus menyeluruh dan menjelaskan secara rinci mengenai kegiatan ekonomi dan
bisnis.
2. Membantu investor dan kreditor saat ini atau yang potensial di masa mendatang
dan para pengguna lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan
ketidakpastian penerimaan kas dari pembagian dividen atau bunga dan hasil
penjualan, penebusan, atau tanggal jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
3. Menggambarkan dengan jelas sumber daya ekonomi yang potensial dari sebuah
perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan pengaruh dari transaksi,
kejadian, serta situasi yang dapat mengubah sumber daya perusahaan terkait dan
klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.
Dalam proses penyusunan laporan keuangan terdapat beberapa tantangan yang
sering dihadapi oleh seorang Akuntan. Beberapa tantangannya diantaranya adalah,
1) Pengukuran Non Keuangan.
Laporan keuangan tidak menyajikan ukuran kinerja yang biasanya dipakai oleh
manajemen, seperti tingkat kepuasan pelanggan dan lainnya.
2) Informasi yang berorientasi ke depan.
Informasi yang berorientasi ke depan yang dibutuhkan oleh para investor maupun
kreditor saat ini ataupun di masa depan tidak disajikan oleh laporan keuangan.
3) Harta tak berwujud.
Laporan keuangan berfokus pada harta berwujud seperti bangunan pabrik dan
persediaan barang dagang, tetapi tidak menyajikan informasi untuk harta tak
berwujud seperti hak paten dan goodwill.
4) Ketepatan waktu.
Laporan keuangan disajikan secara kuartalan dan laporan keuangan yang diaudit
hanya disediakan satu kali dalam satu tahun. Tidak banyak laporan keuangan realtime yang tersedia (Winston, 2013).
Tantangan tersebut di atas harus dihadapi dengan profesional agar profesi
akuntan dapat terus diyakini oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam

mengambil keputusan dengan terus menyajikan berbagai informasi yang handal,
teruji dan memiliki nilai prediktif.
3. Standar Akuntansi Keuangan
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan biasanya akan digunakan
sebagai pemenuhan kebutuhan bagi para penggunanya. Berdasarkan hal tersebut,
dalam menyusun laporan keuangan tentunya harus mempunyai standar. Standar
tersebut berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan
sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi seragam.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur
pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan
keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite
Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi
Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard
akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu ada juga PSAK
syariah dan juga SAP. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat dan
pertumbuhan ekonomi ang pesat diabad ini, telah timbul berbagai bidang spesialisasi
dalam akuntansi.
Salah
keuangan.

satu

bidang

Menurut

spesialisasi

Kieso

dan

akuntansi

Waygandt

tersebut

akuntansi

adalah
keuangan

akuntansi
adalah:

"Proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan
dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan, oleh pihak-pihak
baik didalam maupun diluar perusahaan tersebut" (Weygandt & Wibowo, 1995).
Adapun tujuan standar akuntansi keuangan yang baku adalah:
1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan
kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang
umum dan diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat
diperbandingkan.
2) Memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka
dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan
keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah
melalui pemeriksaan akuntan.

3) Memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang
dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan,
perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta
tujuan makro lainnya.
4) Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan prinsip
akuntansi.
Di Indonesia terdapat 4 standar akuntansi yang berlaku, yaitu:
a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK berfungsi untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu
entitas yang terdaftar atau proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia
(menggunakan dana masyarakat). Pada tahun 2012 Standar Akuntansi Keuangan
sudah mulai mengadopsi IFRS.
b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
SAK ETAP umumnya digunakan untuk entitas yang tidak memiliki
akuntabilitas publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk
tujuan umum. Standar ini telah mengadopsi IFRS untuk Small Medium Enterprise
(SME) dengan melakukan beberapa penyederhanaan.
c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
SAK Syariah merupakan standar yang digunakan untuk entitas/ perusahaan
yang memiliki transaksi berbasis syariah. Standar satu ini memiliki kerangka
penyusunan dan penjurnalan laporan, penyajian laporan keuangan, dan standar
khusus transaksi berdasarkan konsep syariah seperti murabahah, mudharabah,
ijarah, serta istisha.
d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP merupakan standar yang dipergunakan untuk menyusun laporan
keuangan pada instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. SAP ini
ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entetitas
pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4. Pihak-Pihak yang Menyusun Standar Akuntansi
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi adalah:
1) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang juga
merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1957
hingga kini pengembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus-menerus,
pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP
dan GAAS. Sejak IAI berdiri telah dihasilkan tiga standar akuntansi keuangan
sebagai berikut
a. Pada tahun 1973 pertama kali IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi
Indonesia (PAI). Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di
Indonesia pada tahun 1973.
b. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan
PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI

melakukan

revisi secara mendasar

terhadap PAI 1973.
c. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total PAI 1984 dan sejak itu
mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengernbangan
standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha
dan

profesi

akuntansi

dalam

rangka

mengikuti

dan

mengantisipasi

perkembangan internasional. Banyak standar yang dikeluarkan itu sesuai atau
sama dengan standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASC.
2) Financial Accounting Standar Board (FASB)
Financial Accounting Standar Board (FASB) sebagai standar akuntansi dan
pelaporan keuangan yang telah lengkap dan memadai. Sejak timbulnya skandal
yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Adelpgia, dan lain
sebagainya mengindikasikan lemahnya standar akuntansi dan pelaporan keuangan
di Amerika Serikat, sehingga para ahli berkesimpulan bahwa US-GAAP terdapat
banyak masalah karena terlalu rule based.
AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan publik di Amerika yang
didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan yang memiliki peran

penting dalam pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk
penyiapan ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para akuntan publik.
Pada tahun 1959, AICPA mendirikan Accounting Principle Boards ( APB ) yang
tugas utamanya adalah mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip
akuntansi, menentukan praktik akutansi yang tepat, dan mempersempit celah
perbedaan - perbedaan yang ada serta ketidak konsistenan yang terjadi dalam
praktik akuntansi saat itu. Namun, APB dianggap kurang produktif dan gagal
bertindak cepat dalam menangani kasus - kasus penyimpangan akuntansi.
APB dibubarkan dan digantikan oleh FASB, AICPA membentuk
Accounting Standars Executive Comitte sebagai komite yang berwenang berbicara
atas nama AICPA di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Berbagai
ketetapan yang dihasilkan oleh komite ini adalah Pedoman Audit dan Akuntansi
Industri, Statement of Position ( SOP ), dan Buletin Praktik Pedoman Audit dan
Akuntansi Industri mengikhtisarkan praktik-praktik akuntansi dari industri
tertentu dan menyediakan pedoman khusus menyangkut masalah-masalah yang
tidak ditangani. SOP menyediakan pedoman atas topik-topik pelaporan keuangan
sampai FASB menetapkan standar atas topik tersebut. FASB adalah organisasi
pada sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pembentukkan standar
akuntansi di Amerika pada saat ini. Menyadari kebutuhan untuk reformasi APB,
pemimin dalam profesi akuntansi menunjuk Kelompok Studi Pembentukkan
Prinsip Akuntansi untuk membubarkan AB dan struktur standar pengaturan baru
diciptakan. FASB menggantikan APB didirikan pada tahun 1973, yang
anggotanya berasal dari berbagai latar belakang (audit, akuntansi korporasi, jasa
keuangan, dan akademisi). Fungsi utamanya adalah mempelajari masalah
akuntansi terkini dan menetapkan standar akuntansi. FSAB menerbitkan
Statement of Financial Accounting Concepts yang memberikan kerangka kerja
konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkannya standar akuntansi
khusus.
Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh FASB dipandang sebagai
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam menetapkan standar
akuntansi keuangan, FASB harus tanggap terhadap kebutuhan dari seluruh
komunitas dan menetapkan secara transparan di depan publik yang dilakukan

dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara adil kepada semua
komunitas terkait untuk mengungkapkan pendapat sebelum standar yang baru
diterbitkan dan diberlakukan. Standar tersebut penting untuk fungsi efisien dari
ekonomi karena keputusan tentang alokasi sumber daya sangat bergantung pada
kredibel, ringkas, dan informasi keuangan yang dimengerti. Sekitar tahun 2008,
FASB mengelurakan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi yang menata ulang
ribuan GAAP pernyataan Amerika ke sekitar 90 topik akuntansi.
3) International Accounting Standard Board (IASB)
Di wilayah Eropa, badan pembuat standar akuntansi yaitu International
Accounting Standard Board (IASB) dimana standar ini dibuat sebelum tahun
1990 belum diminati oleh didunia karena perkembangan ekonomi Amerika masih
dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. International Accounting
Standards

(IAS)

adalah

produknya

yang

kemudian

berubah

menjadi

International Financial Reporting Standard (IFRS).
Standar Akuntansi Internasional International Accounting Standards Board
(IASB) telah didahului oleh Dewan Komite Standar Akuntansi Internasional
International Accounting Standards Committee (IASC) yang beroperasi dari tahun
1973 sampai tahun 2001. IASC didirikan pada bulan Juni 1973 sebagai hasil dari
perjanjian badan akuntansi di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang,
Meksiko, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1977,
kegiatan profesional internasional akuntansi berada dibawah Federasi Akuntan
Internasional ( IFAC ) yang memiliki otonomi enuh dan lengka dalam
menetapkan stadar akuntansi internasional dan dalam penerbitan dokumen diskusi
tentang isu akuntansi internasional.
Pada tahun 2001, IASB dibentuk sebagai pengganti dari IASC untuk
melakukan konvergensi ke Standar Akuntansi Publik dengan kualitas Single Set
dan High Quality, Transparant dan komparabel laporan keuangan, dan berguna
bagi pemain pasar modal. IASB menggantikan IASC dengan mengambil
tanggung jawab per tanggal 1 April 2001. Standar IASB disebut Standar
Pelaporan Keuangan Internasional ( IFRS ).

5. Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum (PABU)
Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU) adalah berupa sekumpulan konsep,
standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih atau
dianggap berterima secara umum serta dijadikan pedoman umum di lingkungan
(negara) tertentu.

PABU merupakan rerangka pedoman untuk menentukan

perlakuan akuntansi yang tepat atau wajar dalam suatu lingkungan akuntansi
(negara). PABU ini dibentuk oleh 2 pedoman yaitu: pedoman yang ditentukan secara
resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau juga
pedoman-pedoman yang baik dan tengah banyak dipraktikkan dapat digunakan
sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rerangka konseptual atau
didukung berlakunya secara autoritatif.
Munculnya prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP) bisa dilihat dari peranan akuntansi dalam
menyajikan informasi yang berguna untuk berbagai pihak.

GAAP mengatur

akuntansi keuangan dalam menyajikan informasi kepada pihak eksternal organisasi,
namun informasi yang disajikan juga sangat besar manfaatnya bagi internal
perusahaan. Fress dan Warren mengatakan bahwa informasi keuangan

yang

disajikan sesuai dengan GAAP memang utamanya ditujukan untuk pihak eksternal
tetapi juga berguna bagi pihak manajemen perusahaan guna mengarahkan operasi
perusahaan (Heintz & Fess, 1990).
Akuntansi yang ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan untuk
pihak-pihak eksternal dikatakan dengan akuntansi keuangan sedangkan akuntansi
yang menfokuskan pada penyajian laporan untuk tujuan pengambilan keputusan bagi
pihak manajemen perusahaan dikatakan dengan akuntansi manajemen. Miller
menyebutkan terdapat tiga kelompok yang berpartisipasi dalam akuntansi keuangan
yaitu users, preparers dan auditors. Users adalah individu atau institusi yang
mengandalkan informasi akuntansi keuangan dalam proses pengambilan keputusan
investasi maupun kredit. Preparers adalah pihak yang menyusun dan menerbitkan
laporan keuangan yaitu pihak manajemen perusahaan. Auditors adalah pihak yang
melakukan pemeriksanaan laporan keuangan untuk menyatakan pendapatnya atas
kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut (Miller, Searfoss, & A., 1985).

Agar informasi akuntansi dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
memerlukannya, maka informasi keuangan tersebut harus disusun dalam bentuk
yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan
pengetahuan tentang prinsip dasar yang mendasari seluruh standar akuntansi.
Adapun prinsip dasar akuntansi terdapat lima prinsip yang digunakan dalam
mencatat transaksi, diantaranya:
1) Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle)
Dalam prinsip ini menghendaki penggunaan harga perolehan dalam
mencatat aktiva, hutang, biaya dan modal. Semisal, saat kita akan

membeli

sebuah smartphone, kita ditawari harga Rp 10.000.000,00, setalah melakukan
tawar menawar jatuhlah harga smartphone tersebut seharga Rp 9.750.000,00. Dari
kondisi itu maka pencatatan yang kita lakukan adalah angkaadalah angka Rp
9.750.000,00
2) Prinsip Pengakuan Pendapatan (Revenue Recognition Principle)
Menjadi persoalan yang sangat penting bagi perusahaan tentang kapan
pendapatan sudah harus diakui. Pendapatan dapat dikatakan terealisasi apabila
suatu produk sudah dipertukarkan dengan kas dan diakui saat penjualan. Dasar
yang digunakan untuk mengukur besarnya suatu pendapatan ialah dari jumlah kas
maupun ekuivalennya yang diterima dari hasil transaksi penjualan. Harga jual
merupakan pengukuran objektif dari jumlah pendapatan yang diakui.
3) Prinsip Mempertemukan (Matching Principle)
Prinsip matcing adalah mempertemukan biaya dengan hasil pendapatan
yang muncul karena biaya yang telah dikeluarkan. Prinsip ini digunakan untuk
menentukan besarnya penghasilan bersih dari setiap periodenya. Biasanya prinsip
ini digunakan saat pembuatan jurnal penyesuaian. Adanya prinsip ini
mengharuskan kita untuk menghitung berapa besar biaya yang dikeluarkan dan
berapa banyak pendapatan yang akan diperoleh.
4) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)
Agar supaya laporan keuangan bisa kita bandingkan dari tahun ke tahun,
maka metode dan prosedur yang kita gunakan dalam proses akuntansi harus
diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahunnya. Sehingga jika nanti terdapat
perbedaan, maka kita bisa segera mengetahuinya bahwa perbedaan itu bukanlah

selisih akibat dari penggunaan metode yang berbeda. Bukan berarti konsistensi
dimaksudkan sebagai larangan dalam mengganti metode, tapi masih ada
kemungkinan untuk melakukan perubahan metode yang sudah dipakai.
5) Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)
Prinsip pengungkapan ialah menyajikan sebuah informasi lengkap dalam
sebuah laporan keuangan. Prinsip ini sangat diperlukan karena hanya melalui
laporan keuanganlah kita bisa tahu kondisi dari suatu perusahaan dan mengambil
suatu keputusan dari perusahaan tersebut. Jika informasi yang disajikan tidak
lengkap, maka hal tersebut akan dapat menyesatkan pemakainya.
Menurut IAI (2001) sumber acuan prinsip akuntansi yang berlaku umum
adalah:
a. Prinsip akuntansi yang ditetapkan dan/atau dinyatakan berlaku oleh badan
pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia;
b. Pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan, yang
mempertimbangkan isu akuntansi dalam forum publik dengan tujuan menetapkan
prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik akuntansi yang ada dan berlaku umum,
dengan syarat dalam prosesnya penerbitan tersebut terbuka untuk dikomentari
oleh publik dan badan pengatur standar dari Ikatan Akuntan Indonesia tidak
menyatakan keberatan atas penerbitan pernyataan tersebut;
c. Pernyataan dari badan yang terdiri dari pakar pelaporan keuangan yang
mempertimbangkan

isu

akuntansi

dalam

forum

publik

dengan

tujuan

menginterpretasikan atau menetapkan prinsip akuntansi atau menjelaskan praktik
akuntansi yang berlaku umum atau pernyataan tersebut pada butir b yang
penerbitannya tidak pernah dinyatakan keberatan dari badan pengatur standar dari
Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum pernah secara terbuka dikomentari oleh
publik;
d. Praktik atau pernyataan resmi yang secara luas diakui sebagai berlaku umum
karena mencerminkan praktik yang lazim dalam industri tertentu, atau penerapan
dalam keadaan khusus dari pernyataan yang diakui sebagai berlaku umum atau
penerapan standar akuntansi internasional atau standar akuntansi yang berlaku
umum di wilayah lain yang menghasilkan penyajian substansi transaksi secara
lebih baik.

6. Organisasi Pengaturan Standar
Standar akuntansi merupakan sebuah masalah yang urgent dalam dunia akuntansi
termasuk didalamnya bagi para pemakai laporan keuangan sebagai proses akhir dari
akuntansi tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka mekanisme pembentukan standar
akuntansi seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga dapat berterima bagi seluruh pihak
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi ini akan terus
mengalami perubahan seiring dengan kompeksitas perkembangan zaman dalam dunia bisnis
serta kemajuan teknologi informasi.
Pada umumnya terdapat enam organisasi yang berperan sebagai pengatur dalam
penentuan

standar

akuntansi

internasional

dalam

proses

harmonisasi

akuntansi

internasional, diantaranya:
1) Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB)
Badan pembuat standar akuntansi untuk kawasan Eropa ialah IASB
(International Accounting Standard Board). Standar yang dibuat oleh IASB, saat
itu (sebelum tahun 1990) belum diminati oleh dunia. Hal ini karena
perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan
bisnis dunia. Produknya adalah IAS yang kemudian bermetamorfosis menjadi
IFRS (International Financial Reporting Standard).
Tujuan International Accounting Standard Board (IASB) adalah :
a. Untuk mengembangkan dalam kepentingan umum, satu set standar akuntansi

global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diterapkan yang
mewajibkan informasi yang berkualitas tinggi, transparan, dan dapat
dibandingkan dalam laporan keuangan.
b. Untuk mendorong penggunaan dan penerapan standar-standar tersebut yang

ketat.
c. Untuk membawa

konvergensi standar akuntansi nasional dan Standar

Akuntansi Internasional dan Pelaporan Keuangan Internasional kea rah solusi
berkualitas tinggi.
2) Uni Eropa (Europen Union-EU)
Salah satu tujuan EU adalah untuk mencapai integrasi pasar keuangan
eropa. Untuk tujuan ini, EC telah memperkenalkan direktif dan mengambil
langkah inisiatif yang sangat besar untuk mencapai pasar tunggal bagi :

a. Perubahan modal dalam tingkat EU
b. Membuat kerangka dasar hukum umum untuk pasar surat berharga dan

derivatif yang terintegrasi
c. Mencapai satu set standar akuntansi tunggal untuk perusahaan-perusahaan

yang sahamnya tercatat.
3) Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (IOSCO)
Organisasi Internasional Komisi Pasar Modal (International Organization of
Securities Commissions-IOSCO) beranggotakan sejumlah badan regulator pasar
modal yang ada di lebih dari 100 negara. Menurut bagian pembukaan anggaran
IOSCO: Otoritas pasar modal memutuskan untuk bekerja bersama-sama dalam
memastikan pengaturan pasar yang lebih baik, baik pada tingkat domestik
maupun internasional, untuk mempertahankan pasar yang adil, efisien dan sehat:
a. Saling menukarkan informasi berdasarkan pengalaman masing-masing untuk

mendorong perkembangan pasar domestik.
b. Menyatukan upaya-upaya untuk membuat standard an pengawasan efektif

terhadap transaksi surat berharga internasional.
c. Memberikan bantuan secara bersama-sama untuk memastikan integritas pasar

melalui penerapan standar yang ketat dan penegakkan yang efektif terhadap
pelanggaran.
IOSCO telah bekerja secara ekstensif dalam pengungkapan internasional
dan standar akuntansi memfasilitasi kemampuan perusahaan memperoleh modal
secara efisien melalui pasar global surat berharga. Tujuan utamanya adalah untuk
memfasilitasi proses yang dapat digunakan para penerbit saham kelas dunia untuk
memperoleh modal dengan cara yang paling efektif dan efisien pada seluruh pasar
modal yang terdapat permintaan investor. Komite ini bekerja sama dengan IASB,
antara lain dengan memberikan masukan terhadap proyek-proyek IASB.
4) Federasi Internasional Akuntan (IFAC)
IFAC merupakan organisasi tingkat dunia yang memiliki 159 organisasi
anggota di 118 negara, yang mewakili lebih dari 2,5 juta orang akuntan. Didirikan
tahun 1977, dimana misinya adalah untuk mendukung perkembangan profesi
akuntansi dengan harmonisasi standar sehingga akuntan dapat memberikan jasa
berkualitas tinggi secara konsisten demi kepentingan umum.

Majelis IFAC, yang bertemu setiap 2.5 tahun, memiliki seorang perwakilan
dari setiap organisasi anggota IFAC. Majelis ini memiliki suatu dewan, yang
terdiri dari para individu yang berasal dari 18 negara yang dipilih untuk masa 2.5
tahun. Dewan ini, yang bertemu 2 kali setiap tahunnya, menetapkan kebijakan
IFAC dan mengawasi operasinya. Administrasi harian dilakukan oleh Sekretariat
IFAC yang berlokasi di New York, yang memiliki staf professional akuntansi dari
seluruh dunia.
5) Kelompok Kerja Antar Pemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pakar
Dalam Standar Internasional Akuntansi Dan Pelaporan (ISAR)
ISAR dibentuk pada tahun 1982 dan merupakan satu-satunya kelompok
kerja antar pemerintah yang membahas akuntansi dan audit pada tingkat
perusahaan. Mandat khususnya adalah untuk mendorong harmonisasi standar
akuntansi nasional bagi perusahaan. ISAR mewujudkan mandat tersebut melalui
pembahasan dan pengesahan praktik terbaik, termasuk yang direkomendasikan
oleh IASB. ISAR merupakan pendukung awal atas pelaporan lingkungan hidup
dan sejumlah inisiatif terbaru berpusat pada tata kelola perusahaan dan akuntansi
untuk perusahaan berukuran kecil dan menengah.
6) Organisasi Untuk Kerjasama Ekonomi Dan Pembangunan (OECD)
OECD merupakan organisasi internasional Negara-negara industry maju
yang berorientasi ekonomi pasar. Dengan keanggotaan yang terdiri dari Negaranegara industry maju yang lebih besar, OECD sering menjadi lawan yang tangguh
terhadap badan-badan lain (seperti PBB atau Konfederasi Internasional Persatuan
Perdagangan Bebas) yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan kepentingan anggota-anggotanya. Selain organisasi
diatas terdapat 4 organisasi yang juga mempunyai pengaruh dalam perkembangan
standar akuntasi yaitu :
a. Securities and Exchange Commission (SEC)
SEC dibentuk pertama kalinya pada tahun 1934, dimana peran utamanya
adalah untuk mengatur penerbitan dan transaksi perdagangan sekuritas oleh
emiten kepada khalayak ramai (publik). SEC juga mewajibkan perusahaan publik
agar laporan keuangan eksternalnya diaudit oleh akuntan independen. SEC sangat
fokus terhadap pelaporan keuangan perusahaan publik dan pengembangan standar

akuntansi. SEC juga secara seksama memonitor proses pembentukan standar
akuntansi di Amerika. SEC membantu mengembangkan dan menstandarisasi
informasi keuangan yang disajikan kepada para pemegang saham. SEC memiliki
mandat untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi.
b. American Institute of Certified Public Accountans (AICPA)
AICPA adalah sebuah organisasi profesi akuntan public di Amerika.
Organisasi ini didirikan pada tahun 1887 dan menerbitkan jurnal bulanan dengan
nama Journal

of

Accountancy.

AICPA

memiliki

peran

penting

dalam

pengembangan dan pembentukan standar akuntansi, termasuk penyiapan
(penyelenggaraan) ujian sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan bagi para
akuntan

publik.

Atas

membentuk Committee
beranggotakan

akntan

desakan
on

SEC,

Accounting

praktisi,

pada

tahun

Procedure (CAP).

menerbitkan

51

1939

AICPA

CAP

yang

Accounting Research

Bulletins yang menangani berbagai masalah akuntansi sepanjang tahun 1939
sampai dengan tahun 1959. Namun, pendekatan masalah per masalah ini gagal
memberikan kerangka prinsip akuntasni yang terstruktur sebagaimana yang
dibutuhkan dan yang diinginkan. Untuk itu, pada tahun 1959 AICPA mendirikan
Accounting Principles Boards (APB).
Tugas utama dari APB :
a) mengajukan rekomendasi secara tertulis mengenai prinsip akuntansi,
b) menentukan praktik akuntansi yang tepat,
c) mempersempit celah perbedaan-perbedaan yang ada serta ketidakkonsistennan
yang terjadi dalam praktik akuntansi saat itu. Seiring berjalannya waktu.
c. Financial Accounting Standards Boards (FASB)
FASB merupakan organisasi sektor swasta yang bertanggung jawab dalam
pembentukan standar akuntansi di Amerika saat ini. FASB didirikan pada tahun
1973, menggantikan APB. Anggota FASB berasal dari berbagai latar belakang
(audit, akuntansi korporasi, jasa keuangan, dan akademisi). Penunjukan anggota
FASB yang baru, dilakukan oleh Financial Accounting Foundation (FAF). FAF
adalah sebuah badan independen, sama seperti FASB, yang dibentuk dengan
wakil dari profesi akuntansi, komunitas bisnis, pemerintah, dan akademisi.

Fungsi utama dari FASB adalah mempelajari masalah akuntansi terkini dan
menetapkan standar akuntansi. Standar ini dipublikasikan sebagai Statement of
Financial Accounting Standards (SFAS). FASB juga menerbitkan Statement of
Financial Accounting Concepts (SFAC) yang memberikan kerangka kerja
konseptual yang memungkinkan untuk dikembangkannya standar akuntansi
khusus. SFAC diterbitkan pada tahun 1978 sebagai konsep fundamental yang
akan digunakan FASB dalam mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan
keuangan di masa depan. Tidak seperti SFAS, SFAC bukan merupakan prinsip
akuntansi yang berlaku umum. Standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh
FASB dipandang sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam
menetapkan standar akuntansi keuangan, FASB harus tanggap terhadap
kebutuhan dari seluruh komunitas dan menetapkannya secara transparan di depan
publik. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
secara

adil

(tanpa

memihak)

kepada

semua

komunitas

terkait

untuk

mengungkapkan pendapat mereka sebelum standar yang baru diterbitkan dan
diberlakukan.
d. Governmental Accounting Standards Board (GASB)
GASB dibentuk pada tahun 1984 oleh FAF dengan tugas menetapkan
standar akuntansi keuangan pemerintah. Sturuktur organisasi GASB serupa
dengan struktur FASB. GASB memeiliki dewan penasehat yang bernama
Governmental Accounting Standards Advisory Council (GASAC).
Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum (Generally Accepted Accounting Principles). Standar ini diperlukan
sebagai patokan (pedoman) dalam penyusunan laporan keuangan yang baku.
Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas
perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan seluruh hasil
kegiatan operasional maupun financial perusahaan secara baku (yang secara
standar diterima umum) dan transparan.
GAAP bersumber dari beberapa ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh
berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika (FASB, EITF,
AICPA dan SEC). ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing
organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan (otoritas) yang berbeda. Hierarki

GAAP yang diterbitkan oleh FASB menentukan sumber prinsip akuntansi dan
kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan.
7. Tantangan Pelaporan Keuangan
Tantangan adalah sesuai yang akan dihadapi dalam menjalankan sebuah aktivitas,
demikian juga dengan akuntansi keuangan yang mempunyai tantangan yang semakin
kompleks pada era industri 4.0 saat ini. Dalam hal ini kita dapat mengidentifikasi beberapa
tantangan yang dihadapi oleh akuntansi keuangan, diantaranya:
1) Pengukuran non-keuangan, artinya bahwa dalam laporan keuangan tidak menyajikan
sejumlah ukuran kinerja yang penting yang biasanya digunakan oleh manajemen;
2) Informasi yang berorientasi ke depan. Dalam hal ini laporan keuangan tidak menyajikan
informasi yang berorientasi pada saat ini maupun yang potensial yang akan terjadi;
3) Aktiva lunak. Umumnya laporan keuangan terfokus pada aktiva-aktiva yang berwujud
seperti persediaan, pabrik akan tetapi tidak menyajikan banyak informasi tentang aktivaaktiva lunak/ tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan;
4) Ketepatan waktu. Pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dilakukan secara
kuartalan kemudian yang akan diaudit hanya disedikan sekali setahun. Terdapat banyak
laporan keuangan real time yang tersedia. Dalam menghadapi kondisi tersebut,
perusahaan sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang positif diantaranya:

a. Beberapa perusahaan sudah dengan sukarela mengungkapkan informasi yang
dianggap relevan bagi investor.
b. Perusahaan menggunakan World

Wide Web untuk menyediakan data

keuangan yang terbatas
c. Saat ini lebih banyak standar akuntansi yang mensyaratkan pencatatan atau
pengungkapan informasi tentang nilai wajar.
Pada era yang serba digitalisasi sekarang ini yang sudah melahirkan banyak
peluang dan mafaat yang luar biasa bagi dunia bisnis dan publik umumnya. Namun
disamping kebermanfaatan yang besar ini, juga tidak bisa dipungkiri akan
berimplikasi pada risiko akan kesinambungan usaha dan kredibilitas perusahaan.
Maka dalam kondisi ini, peran penting akuntan sangat dituntut untuk menjaga
kesinambungan dan kredibilitas perusahaan. Profesionalitas akuntan penting dalam

mengawal perekonomian dan sektor bisnis pada era digital saat ini yang mempunyai
tanggungjawab besar dalam proses pengambilan keputusan.
Sebagai auditor, akuntan bertanggungjawab dalam audit pelaporan keuangan
yang lebih baik dan cepat, dan berbagai jasa assurans lainnya. Menurut Kirstin
Gillon dari The Institute of Chartered Accountants In England And Wales (ICAEW),
sebagai penasihat pengambilan keputusan bisnis, dan sebagai pengguna sistem
digital, akuntan harus bertindak sebagai pengendali aplikasi, perangkat lunak,
sehingga menajdi pengawal proses dan people. Risiko dan peluang teknologi perlu
diidentifikasi dan dipahami dengan baik oleh kalangan profesi di tengah digitalisasi
ini, agar dunia bisnis dapat bertumbuh dengan aman dan optimal. Dalam perspektif
peluang teknologi ada konsep big data dan analisa risiko sementara dalam perspektif
risiko teknologi berkembang dengan dinamika cyber security. Para akuntan dan
perusahaan harus dapat mendapatkan manfaat dari digital informasi agar dapat
bertahan ditengah persaingan yang begitu kompettitif.
8. Konvergensi Akuntansi Internasional
Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) adalah pedoman
penyusunan laporan keuangan yang berterima secara global. IFRS sudah mengalami
perkembangan yang cukup panjang mulai dari terbentuknya IASC, IASB sampai
menjadi IFRS. Jika IFRS sudah digunakan suatu negara, ini artinya negara tersebut
telah mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang dapat berterima secara global di
dunia internasional. Dengan penerapan IFRS ini, maka pasar dunia akan dapat
memahami laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan tersebut.
Sekarang ini Internasional Financial Reporting Standards (IFRS) selalu
menjadi pembahasan bidang akuntansi pada setiap forum-forum

akuntansi baik

domestik, regional, maupun internasional. Pelaporan keuangan berbasis IFRS telah
menjadi sorotan setiap negara, terutama untuk negara-negara maju dan berkembang.
Perlahan-lahan negara-negara di Eropa, Amerika Utara, dan Asia melakukan
konvergensi IFRS yang dinilai memiliki manfaat dalam peningkatan arus investasi
global. Hal tersebut memungkinkan adanya kemudahan akses perusahaan domestik
melakukan ekspansi secara internasional tanpa kesulitan atas penyesuaian laporan
keuangan perusahaan tersebut nantinya di negara lain.

Konvergensi standar

akuntansi

internasional

dan nasional

mencakup

penghapusan mencakup penghapusan berbagai perbedaan secara perlahan melalui
upaya kerja sama antara IASB (International Accounting Standard Board), penentu
standar nasional, dan kelompok lain yang menginginkan solusi terbaik bagi persoalan
akuntansi dan pelaporan. Meskipun terdapat istilah penghapusan dalam makna
konvergensi, namun konvergensi bisa mencakup pembuatan standar baru yang belum
tercantum dalam standar yang sudah ada. Konvergensi Akuntansi mencakup
konvergensi (1) standar akuntansi (yang membahas ukuran dan penyajian), (2)
penyajian terkait penawaran surat berharga dan daftar bursa efek yang dibuat oleh
perusahaan go public, dan (3) standar audit).
Pada akhirnya konvergensi IFRS akan menghasilkan keseragaman dalam
pelaporan keuangan di dunia internasional. Hal ini akan mempermudah pihak yang
berwenang aktif dalam ruang lingkup pelaporan keuangan, baik pembuat standar,
perusahaan, regulator, maupun auditor dalam memahami penerapan IFRS di berbagai
negara sehingga sejalan dengan tuntutan pelaporan keuangan di era arus globalisasi
yang kian berkembang pesat.
Konfergensi IFRS dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuanga
perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adopsi standar internasional sangat penting
dalam rangka stabilitas perekonomian, dan secara umum akan bermanfaat untuk:
1) Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar
akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enchance comparability);
2) Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi;
3) Menurunkan cost of capital dengan membuka peluang fund raising melalui pasar
modal secara global;
4) Menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan;
5) Meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesempatan melalui
earning manajemen. (Zamzani, 2011).
Disamping konvergensi IFRS tersebut mempunyai banyak manfaat, tentu juga
akan mempunyai dampak dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan dan
bisnis. Dalam bidang pendidikan, dampak yang akan terjadi ketika melakukan
konvergensi IFRS, diantaranya:

a. Perubahan mind stream dari rule based ke principle based
b. Banyak menggunakan professional judgement
c. Banyak menggunakan fair value accounting
d. IFRS selalu berubah dan konsep yang digunakan didalamnya dapat berbeda
dengan IFRS yang lainnya
e. Semakin meningkatnya ketergantungan ke profesi lain
f. Perubahan buku text dari USGA PP ke IFRS.
Sedangkan dalam bidang bisnis, dampaknya yaitu:
a. Akses kependanaan internasional akan lebih terbuka luas karena laporan keuangan
akan lebih difahami oleh seluruh investor baik dalam maupun luar
b. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena akan lebih banyak
menggunakan nilai wajar
c. Pada sisi yang lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif saat
harga-harga berfluktuasi
d. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet
approach dan fair value
e. Principle based standards memungkinkan keterbandingan laporan keuangan yang
sedikit menurun yakni bila penggunaan profesional judgement ditumpangi dengan
kepentingan untuk mengatur laba (earnings management) (Suyatmini & FN,
2014)
9. Beberapa Kasus dalam Standar Akuntansi
a. IAI: Belajar dari Kasus SNP, Penanggung Jawab Laporan Keuangan

Perlu Diatur
Kasus
Kredibilitas kualitas pelaporan keuangan Indonesia dapat terancam jika
regulator tidak segera mengatur penangung jawab laporan keuangan. Belajar dari
kasus-kasus kecurangan keuangan yang terjadi di indutri keuangan akhir-akhir ini,
salah satu penyebab terjadinya fraud seperti itu adalah karena penanggungjawab
laporan keuangan, khususnya industri keuangan dan pasar modal, belum
diwajibkan bersertifikasi Chartered Accountant (CA) dan menjadi anggota Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI).

Saat ini jumlah akuntan profesional yang menjadi anggota IAI dan memiliki
sertifikat CA hanya berkisar di angka 20 ribuan Akuntan. Padahal entitas yang
menyusun laporan keuangan di Indonesia jumlahnya mencapai hampir 3 juta
perusahaan jika menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Direktorat
Jenderal Perpajakan per Pebruari 2017. Artinya sangat banyak perusahaan yang
mengandalkan penyusunan laporan keuangannya kepada individu yang bukan
merupakan akuntan profesional.
Pemerintah telah mengatur adanya kewajiban entitas menyusun laporan
keuangan, dan dengan tegas memberikan sanksi bagi entitas yang tidak membuat
atau terlambat menyampaikan laporan tahunannya. Namun pemerintah tidak
mengatur bahwa pembuatan laporan keuangan tersebut harus dilakukan oleh
individu yang kompeten, yaitu seorang akuntan profesional.
Seseorang berhak menyandang sebutan Akuntan Profesional pemegang
sertifikat CA, setelah diuji kompetensinya oleh IAI, sehingga memiliki kapabilitas
dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan
keuangan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola, etika profesional
dan integritas. Seorang CA juga harus memenuhi persyaratan pengalaman kerja di
bidang akuntansi. Dengan menjadi anggota IAI, seorang akuntan profesional akan
dipantau kewajibannya untuk selalu menjaga kompetensinya melalui kegiatan
pendidikan profesional berkelanjutan, wajib mematuhi kode etik dan standar
profesi, serta akan diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran atas kode etik dan
standar profesinya.
Apabila penanggungjawab penyusunan laporan keuangan telah memiliki
sertifikat CA dan menjadi anggota IAI, maka pengawasan dan pembinaan
Akuntan Profesional dilakukan oleh IAI sebagai asosiasi profesi yang menaungi
seluruh akuntan di Indonesia, bersama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan sebagai instansi yang menyelenggarakan administrasi
Akuntan Beregister.
IAI mengkhawatirkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh orang
yang tidak mengerti standar akuntansi keuangan, tidak mengerti update akuntansi,
hingga tidak mengenal kode etik yang harus dimiliki akuntan profesional. Padahal

laporan keuangan berguna bagi penggunanya untuk mengambil keputusan
ekonomi.
Untuk itu, IAI menekankan urgensi pengaturan yang jika tidak dapat berupa
Undang-undang Pelaporan Keuangan, maka dalam waktu cepat dapat dikeluarkan
peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi yang mengawasi sektor
keuangan dan pasar modal. OJK perlu segera mengatur agar penanggungjawab
atau penyusun laporan keuangan entitas dibawah pengawasan OJK diwajibkan
memiliki sertifikat CA Indonesia. Jika penyusun laporan keuangan tidak
diperbaiki kualitasnya maka bisa jadi akan banyak lagi kasus fraud yang akan
muncul kepermukaan dan merugikan publik.
Asosiasi profesi dan regulator juga perlu melakukan upaya untuk mengatasi
rendahnya literasi keuangan masyarakat atas siapa yang bertanggungjawab dalam
penyusunan laporan keuangan saat ini. Penyusunan dan penyajian laporan
keuangan merupakan tanggungjawab manajemen perusahaan. Sementara Kantor
Akuntan Publik (KAP) bertugas dan bertanggungjawab mengaudit laporan
keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan, dalam semua hal yang material, apakah telah disajikan sesuai Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
IAI adalah asosiasi profesi akuntan yang bertanggungjawab menyusun dan
mengembangkan SAK yang menjadi acuan entitas di sektor privat, entitas tanpa
akuntabilitas publik dan entitas mikro kecil dan menengah dalam menyusun
laporan keuangannya. IAI tidak melakukan review atas laporan keuangan suatu
entitas.
IAI memandang urgensi profesionalisme pengelolaan keuangan dengan
adanya penyusun laporan keuangan bersertifikat CA, agar tidak ada pihak yang
dirugikan di kemudian hari atas pelanggaran transparansi dan akuntabilitas suatu
entitas.
Dengan adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan jumlah akuntan
profesional, maka potensi

dan pertumbuhan

ekonomi Indonesia dapat

dioptimalkan dengan adanya laporan keuangan yang terpercaya (Elli Zarni Husin,
2018).

b. Kasus SNP Finance & Upaya Menutup Celah Curang Keuangan
Direktur Keuangan memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu
perusahaan, menentukan wajah laporan keuangan hingga potensi adanya
kecurangan.
tirto.id - Pada Mei 2018, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP
Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Perusahaan pembiayaan
berumur kurang lebih 18 tahun ini ternyata berada di ambang kepailitan.
Perusahaan pembiayaan yang berada di bawah naungan Columbia Group tersebut
di atas kertas terlihat dalam kondisi baik-baik saja. Rating utang perseroan sempat
mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018.
Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan
berubah drastis dari stabil menjadi idSD (selective default) pada 9 Mei 2018
lantaran salah satu kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP
gagal bayar.
Imbasnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP
karena perseroan gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei
2018 melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S-247/NB.2/2018.
Diduga pihak SNP Finance tidak menyampaikan laporan keuangan dengan
benar alias fiktif, sehingga perusahaan pemeringkat dan auditor tidak
mengeluarkan peringatan atau warning sebelum gagal bayar terjadi. Persoalan
laporan keuangan ini sangat vital dan seringkali menjadi keruwetan bagi sebuah
perusahaan bila tak dikelola dengan baik.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencoba mengambil upaya mitigasi, yakni
mengusulkan agar direktur keuangan selaku penyelenggara laporan keuangan
wajib memiliki sertifikasi sebagai pihak yang diaudit (auditee).
BEI menilai sertifikasi terhadap auditee cukup penting untuk meminimalisir
kesalahan dalam pelaporan kinerja keuangan. Selain itu, BEI juga mengusulkan
kriteria dari sertifikasi itu, yakni independen dan tidak memiliki ikatan keluarga.
Usul dari BEI ini mendapatkan dukungan dari Ikatan Akutan Indonesia
(IAI). Dunia usaha juga turut mendukung agar direktur keuangan memiliki
standar dan kompetensi khusus dalam membuat laporan keuangan.

“Saya pikir penyusun laporan keuangan, terutama sektor keuangan memang
perlu ada standar kompetensinya. Apalagi kasus (fraud) di sektor itu juga masih
kerap terjadi,” kata Hariyadi Sukamdani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) kepada Tirto.
OJK mencatat jumlah kasus penyimpangan ketentuan perbankan (PKP)
pada 2017 mencapai 22 kasus. Dari jumlah kasus itu, pelaku yang berbuat tindak
pidana mencapai 66 orang.
Dari total pelaku tindak pidana itu, pelaku dari non-pejabat eksekutif bank
mencapai 77 persen atau sebanyak 51 orang. Disusul, direksi sebanyak 7 orang,
pejabat eksekutif bank 4 orang, kepala kantor cabang 2 orang, komisaris 1 orang,
dan pemegang saham 1 orang.
Di luar sektor keuangan, direktur keuangan kerap ikut terlibat dalam
beberapa kasus kejahatan keuangan. Misalnya, kasus dugaan korupsi penggunaan
anggaran fiktif 2013-2014 pada perusahaan BUMN, PT Brantas Abipraya.
Pada Juli 2017, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Sudi Wantoko,
mantan Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya, sebagai tersangka. PT Brantas
Abipraya adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi
infrastruktur air.
Contoh lainnya adalah kasus dugaan korupsi anggaran PT Perusda Loteng
Bersatu senilai Rp1 miliar. Pada 2017, Kejaksaan Negeri Praya menetapkan
Direktur Keuangan Perusda Loteng Bersatu berinisial AZ sebagai tersangka. PT
Perusda Loteng Bersatu merupakan BUMD milik Kabupaten Lombok Tengah
yang bergerak di sektor perhotelan, konstruksi gedung, perdagangan besar
makanan, minuman dan tembakau, serta jasa agen perjalanan.
Apakah sertifikasi efektif menekan potensi kecurangan direktur keuangan?
Menurut Ikatan Akutan Indonesia (IAI), untuk mengukur efektivitas
sertifikasi dalam meminimalisir penyimpangan oleh direktur keuangan memang
agak sulit. Namun yang pasti, sertifikasi menjadi modal pertahanan paling
mendasar dari terciptanya kredibilitas laporan keuangan.
“Setidaknya, sertifikasi ini bisa mengingatkan penyusun laporan keuangan
bahwa ada kode etik yang harus selalu dipegang teguh, dan kalau melanggar
sanksinya berat,” kata Anggota Pengurus IAI, Cris Kutandi kepada Tirto.

Bagi IAI, penyusun atau penandatanganan laporan keuangan adalah
seseorang yang paham akuntansi dan memiliki sertifikat Chartered Accountant
(CA). Sertifikat CA dari IAI sendiri sudah sesuai dengan panduan standar
internasional.
Untuk mendapatkan sertifikat CA juga tidak mudah. Selain kemampuan
andal, akuntan juga harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap etika,
tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas dan
kerahasiaan.
Ada tiga syarat untuk mendapatkan sertifikat CA, yakni lulus ujian
sertifikasi CA Indonesia yang dilaksanakan oleh IAI. Kemudian, memiliki
pengalaman dan/atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, di
sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik yang
data diverifikasi paling sedikit 3 tahun di bidang akuntansi yang diperoleh dalam
7 tahun terakhir. Terakhir, merupakan anggota IAI.
Beratnya Menjadi Direktur Keuangan
Direktur keuangan adalah posisi yang memegang peranan yang penting bagi
kesuksesan suatu perusahaan, memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang
akuntansi dan keuangan guna menopang strategi dan operasi bisnis.
Tanggung jawab sehari-hari seorang direktur keuangan juga bervariasi,
mulai dari mencari sumber pendanaan, mengelola dana, mengukur kinerja,
akuntansi manajemen, dukungan keputusan hingga pelaporan keuangan. Sosok
direktur keuangan memang punya tantangan sangat berat. Bahkan, saking
beratnya, direktur keuangan sempat menjadi salah satu pekerjaan paling
berbahaya di AS.
Dalam artikel yang berjudul “CFO: Most Dangerous Job in Corporate
America” disebutkan bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) AS
dapat menuntut direktur keuangan (Chief Financial Officer/CFO) melakukan
pelanggaran hukum, meskipun CFO bersangkutan tersebut tidak memiliki
pengetahuan mengenai kegiatan yang dilarang.
SEC adalah otoritas pasar saham AS, yang berwenang untuk menetapkan
regulasi untuk pendaftaran efek/sekuritas dan mengawasi kegiatan bursa efek.

Misi utama SEC adalah membuat pasar saham AS layak mendapatkan
kepercayaan publik.
Kecerobohan saja sudah bisa diklaim telah membantu atau bersekongkol
terhadap pelanggaran hukum sekuritas. Selain itu, SEC juga dapat mengklaim
tuduhan membantu atau persekongkolan itu berdasarkan kontrol terhadap
seseorang.
Kontrol yang dimaksud adalah pihak yang memiliki kekuatan untuk
mengarahkan atau menyebabkan perubahan manajemen dan kebijakan seseorang,
baik melalui kepemilikan saham, kontrak, atau lain sebagainya.
Jadi, jika ada karyawan yang melanggar undang-undang sekuritas, maka
SEC akan meminta pertanggungjawaban kepada CFO. Pengadilan nantinya akan
melihat apakah CFO ini gagal menegakkan sistem pengawasan dan kontrol secara
tepat, atau tidak. Upaya menciptakan sertifikasi direktur keuangan bisa menjadi
solusi untuk mengurangi peluang penyimpangan di perusahaan, yang bisa
berimbas pada kepentingan publik.
c. Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi
JAKARTA - Garuda Indonesia pada hari ini dikenakan sanksi oleh lembaga
keuangan pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan
Garuda ditemukan kejanggalan.
Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor
laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan
Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO
Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan.
Lantas bagaimana kronologi awal kisruh laporan keuangan ini hingga
akhirnya maskapai pelat merah ini dikenakan sanksi? Berikut seperti dirangkum
Okezone, Jumat (28/6/2019).
2 April 2019
Di Sinilah Awal Mula Kisruh Laporan Keuangan Garuda Indonesia Dimulai
Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun
buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group
membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar

(asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017
yang menderita rugi USD216,5 juta.
Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua
komisaris Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini
sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia
tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
Pasalnya, Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero
Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT
Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan wifi yang
belum dibayarkan.
30 April 2019
BEI Panggil Direksi Garuda
Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia
terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama
auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional).
Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku
belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP
merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk yang menuai polemik.
Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode
saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari
pihak auditor.
2 Mei 2019
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Minta BEI Lakukan Verifikasi Laporan
Keuangan Garuda
OJK meminta kepada BEI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran
atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan
keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai
Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan (Menhub)
Budi Karya Sumadi.

3 Mei 2019
Penjelasan Garuda Indonesia Terkait Kisruh Laporan Keuangan
Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan
keuangannya ditolak oleh dua Komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini
mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang
dinilai tidak sesuai karena memasukan keuntunga dari PT Mahata Aero Teknologi
8 Mei 2019
Mahata Aero Buka-bukaan soal Kisruh Laporan Keuangan Garuda
Indonesia
Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata
Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada
tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari Rp10 miliar dinilai
berani menandatangani kerja sama dengan Garuda Indonesia.
Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan
utang sebesar USD239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam
Laporan Keuangan 2018 pada kolom pendapatan.
21 Mei 2019
DPR Panggil Management Garuda Indonesia
Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi VI Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Jajaran Direksi ini dimintai
keterangan oleh komisi VI DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut.
Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara
Danadiputra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang
menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero
Teknologi, terkait penyediaan layanan WiFi on-board yang dapat dinikmati secara
gratis.
Kerja sama yang diteken pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan
yang masih berbentuk piutang sebesar USD239.940.000 dari Mahata. Dari jumlah
itu, USD28 juta di antaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan
Mahata.

14 Juni 2019
Kemenkeu Temukan Dugaan Laporan Keuangan Garuda Tak Sesuai
Standar
Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata
Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional) terkait laporan
keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan
keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik.
Sekertaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto menyatakan, berdasarkan hasil
pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai
dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu
koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional),
yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018
18 Juni 2019
BEI Tunggu Keputusan OJK
BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final
dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa
saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK. Namun BEI belum membeberkan
lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa.
28 Juni 2019
Akhirnya Garuda Indonesia Kena Sanksi dari OJK, Kemenkeu dan BEI
Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi
dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan
keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan
Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan,
auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dan Entitas
Anak Tahun Buku 2018.
Untuk Auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanski
pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi
kepada jajaran Direksi dan Komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan
patungan untuk membayar denda Rp100 juta.

Selain itu ada dua poin sanksi lagi yang diberikan OJK. Yakni, Garuda
Indonesia harus membayar Rp100 Juta. Selain itu, masing-masing Direksi juga
diharuskan membayar Rp100 juta.
Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan,
Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia.
Adapun sanki tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar Rp250 juta
kepada maskapai berlambang burung Garuda itu.
d. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.
Permasalahan
PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah
di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma
melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di
audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN
dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung
unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan
keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan
kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan
yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6
milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit
Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7
miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp
23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan
sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai
yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma,
melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan
(master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari
ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada
unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan
penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan
ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang

tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan
penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan
keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun
gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti
membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.
Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan
bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham
milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan
keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.
Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang
Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan
Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:
“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan
matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi
fakta dan kecurangan atau kelalaian.
Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan
mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian
kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan
melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu
penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila
dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa
transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.
Sanksi dan Denda
Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102
Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 61 Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 jo Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45
tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT
Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, maka:

1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002
diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek
penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.
2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku
auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas
risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba
yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah
melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP
HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal
menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110
– Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan
Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut
dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan
pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.
Keterkaitan Akuntan Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk.
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan pemeriksaan atau
penyidikan baik atas manajemen lama direksi PT Kimia Farma Tbk. ataupun
terhadap akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Dan akuntan
publik (Hans Tuanakotta dan Mustofa) harus bertanggung jawab, karena akuntan
publik ini juga yang mengaudit Kimia Farma tahun buku 31 Desember 2001 dan
dengan yang interim 30 Juni tahun 2002.
Pada saat audit 31 Desember 2001 akuntan belum menemukan kesalahan
pencatatan atas laporan keuangan. Tapi setelah audit interim 2002 akuntan publik
Hans Tuanakotta Mustofa (HTM) menemukan kesalahan pencatatan alas laporan
keuangan. Sehingga Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal
bekerjasama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi para
akuntan publik untuk mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan publik dalam

kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT. Kimia Farma Tbk. untuk tahun
buku 2001.
Namun dalam hal ini seharusnya akuntan publik bertindak secara
independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan
melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dalam
UU Pasar Modal 1995 disebutkan apabila di temukan adanya kesalahan,
selambat-lambamya dalam tiga hari kerja, akuntan publik harus sudah
melaporkannya ke Bapepam. Dan apabila temuannya tersebut tidak dilaporkan
maka auditor tersebut dapat dikenai pidana, karena ada ketentuan yang mengatur
bahwa setiap profesi akuntan itu wajib melaporkan temuan kalau ada emiten yang
melakukan pelanggaran peraturan pasar modal. Sehingga perlu dilakukan
penyajian kembali laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk. dikarenakan adanya
kesalahan pencatatan yang mendasar, akan tetapi kebanyakan auditor mengatakan
bahwa mereka telah mengaudit sesuai dengan standar profesional akuntan publik.
Akuntan publik Hans Tuanakotta & Mustofa ikut bersalah dalam manipulasi
laporan keuangan, karena sebagai auditor independen akuntan publik Hans
Tuanakotta & Mustofa (HTM) seharusnya mengetahui laporan-laporan yang
diauditnya itu apakah berdasarkan laporan fiktif atau tidak.
Keterkaitan Manajemen Terhadap Skandal PT Kimia Farma Tbk
Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan
pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di
laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor
Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated)
hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001.
Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya.
Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan
laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa
dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba
bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi
audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30
Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik.

Setelah hasil audit selesai dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Hans
Tuanakotta & Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma
juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan 2001, jika
nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu
dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk
pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih
Kimia Farma hanya tercantum sebesar Rp 100 miliar, investor akan tetap menilai
bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang
bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang
menyebabkan laba terlihat di-mark up ini, merupakan kesalahan manajemen lama.
Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan Kimia Farma Tahun 2001
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai kesalahan pencatatan
dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. tahun buku 2001 dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana di pasar modal. Kesalahan pencatatan itu
terkait dengan adanya rekayasa keuangan dan menimbulkan pernyataan yang
menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti-bukti tersebut
antara lain adalah kesalahan pencatatan apakah dilakukan secara tidak sengaja
atau memang sengaja diniatkan. Tapi bagaimana pun, pelanggarannya tetap ada
karena laporan keuangan itu telah dipakai investor untuk bertransaksi. Seperti
diketahui, perusahaan farmasi itu sempat melansir laba bersih sebesar Rp 132
miliar dalam laporan keuangan tahun buku 2001. Namun, kementerian Badan
Usaha Milik Negara selaku pemegang saham mayoritas mengetahui adanya
ketidakberesan laporan keuangan tersebut. Sehingga meminta akuntan publik
Kimia Farma, yaitu Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM) menyajikan kembali
(restated) laporan keuangan Kimia Farma 2001. HTM sendiri telah mengoreksi
laba bersih Kimia Farma tahun buku 2001 menjadi Rp 99 milliar. Koreksi ini
dalam bentuk penyajian kembali laporan keuangan itu telah disepakati para
pemegang saham Kimia Farma dalam rapat umum pemegang saham luar biasa.
Dalam rapat tersebut, akhirnya pemegang saham Kimia Farma secara aklamasi
menyetujui tidak memakai lagi jasa HTM sebagai akuntan publik.

Dampak Terhadap Profesi Akuntan
Aktivitas

manipulasi

pencatatan

laporan

keungan

yang

dilakukan

manajemen tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal
tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan
tidak menerima informasi yang fair. Akuntan sudah melanggar etika profesinya.
Kejadian manipulasi pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan dampak
yang luas terhadap aktivitas bisnis yang tidak fair membuat pemerintah campur
tangan untuk membuat aturan yang baru yang mengatur profesi akuntan dengan
maksud mencegah adanya praktik-praktik yang akan melanggar etika oleh para
akuntan publik.
10. Kesimpulan
Akuntansi Keuangan (Financial Accounting) adalah sebuah proses pembuatan
laporan keuangan

yang

menyangkut kegiatan operasional perusahaan secara

menyeluruh dan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya
investor, manajer, serikat pekerja, kreditor, dan lembaga pemerintahan.
Laporan keuangan adalah

sarana

pengkomunikasian informasi keuangan

kepada pihak-pihak eksternal. Laporan keuangan biasanya menyajikan sejarah
berdirinya perusahaan, neraca (Statement of Financial Position), laporan laba rugi
(Income Statement),
perubahan

laporan arus kas

(Statement of Cash

Flows),

laporan

modal (Retained Earnings Statement), dan dilengkapi catatan atas

laporan keuangan atau penjelasan mengenai laporan keuangan yang disajikan.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur
pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan
keuangan.
Prinsip dasar akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi, adalah
(1) Prinsip Biaya Historis (Historical Cost Principle), (2)
Pendapatan

Prinsip Pengakuan

(Revenue Recognition Principle), (3) Prinsip Mempertemukan

(Matching Principle), (4) Prinsip Konsistensi (Consistency Principle), (5) Prinsip
Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle).
Konvergensi IFRS adalah kesepakatan antara Indonesia dengan negara anggota
G20 dimana tujuannya adalah untuk mencapai good corporate governance yang

terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan globalisasi bahasan pelaporan keuangan.
Manfaat dari konvergensi IFRS adalah

memudahkan pemahaman atas laporan

keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara
internasional (enchance comparability), meningkatkan arus investasi global melalui
transparansi, menurunkan cost of capital dengan membuka peluang fund raising
melalui pasar modal secara global, menciptakan efisiensi penyusunan laporan
keuangan, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi
kesempatan melalui earning manajemen

Daftar Pustaka

Belkaoui, & Riahi, A. (2007). Teory Akuntansi. buku 2 (5 ed.). (A. A. Krista, Penerj.)
Jakarta: Salemba Empat.
Damanhuri, D. S. (2003). SDM Indonesia dalam persaingan global. Suara
Pembaruan .
Heintz, J. A., & Fess, P. E. (1990). Accounting principles (16th edition ed.).
Cincinnati: South-Western Pub. Co.
Miller, P. B., Searfoss, D. G., & A., K. (1985). Intermediate accounting (2nd ed ed.).
Homewood, Illinois: Richard D. Irwin.
Suyatmini, & FN, A. S. (2014). Kajian Tentang Konvergensi IFRS di Indonesia.
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial , 24 (1), 79-86.
Weygandt, K., & Wibowo, H. (1995). Akuntansi Intermediate. Binarupa Aksara .
Winston, P. (2013). Akuntansi - Konsep dan Aplikasi. UNSRAT Repository.
Zamzani, F. (2011). Perkembangan Konvergensi Internasional Financial Reporting
Standard (IFRS) di Indonesia.

Judul: Akuntansi Keuangan Dan Standar Akuntansi

Oleh: Budi Gautama


Ikuti kami