Akuntansi

Oleh Ayu Paramita

29 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi

Dalam Negara modern praktek-praktek usaha masyarakat dijalankan dengan berbagai bentuk
usaha yang dilakukan dengan cara terorganisir dan sistematis. Bentuk-bentuk usaha masyarakat
tersebut seperti, Koperasi, Yayasan (Stichting), Maatschap (Persekutuan), Vennootschap Onder
Firma (VOF atau Fa), Comamanditaire Vennootschap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) yang
diambil dari kata Naamloze Vennootschap. Dari sekian banyak bentuk-bentuk usaha yang ada di
Indonesia, yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah Perseroan Terbatas
(PT).
Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembagannya dan paling
lengkap dilihat dari segi pengaturannya. Pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam
Pasal 36 sampai Pasal 56 Wetboek Van Koophandle atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD) dan juga terdapat dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer) Pasal 613 Ayat (3) tentang saham tunjuk. Mengingat perkembangan praktek
usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Naamlooze Vennootschap sangat cepat dan
peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha
yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah merasa perlu untuk membuat
pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas (PT).
Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor
19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari undang-undang yang disebutkan di atas tidak
kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun undang-undang
tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan keseluruhan undangundangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan
Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas
(PT) tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam
KUHPer, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu
pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting
demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila
pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan
menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap
penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (likuidasi).

D. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia
Perseroan terbatas pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD yang
berlaku di Indonesia sejak tahu 1848 dan aturan tersebut sekaligus membuktikan bahwa
perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama dikenal. Selanjtunya, diatur pula dalam
ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata.
Kemudian, sejak UU No. 1/1995 tentang PT berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996,maka ketentuan
Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak berlaku lagi. Jadi, yang menjadi acuan atau dasar dalam
membahas mengenai PT adalah UU No.1/1995 dan KUH Perdata sebagai suatu undang-undang
yang bersifat umum. Pada masa jajahan ini, dikenal apa yang disebut dengan VOC yang
merupakan perusahaan dagang sebagai perseroan dalam bentuk primitif yang ada di Indonesia.
Lamnya VOC memonopoli perdagangan di Indonesia membuktikan bahwa VOC sebagai
perusahaan telah mempunyai sendi-sendi bisnis dan korporat.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, KUHD semula diberlakukan bagi golongan Eropa
saja, sedangkan bagi penduduka asli dan penduduk timur asing diberlakukan hukum adat
masing-masing. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, KUHD diberlakukan untuk
golongan timur asing Cina. Sementara untuk golongan timur asing lainnya seperti India dan Arab
diberlakukan hukum adatnya masing-masing.
Namun, khusus untuk hukum yang berkenaan dengan bisnis, timbul kesulitan jika hukum
adatnya masing-masing yang diterapkan, hal ini disebabkan :




Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat beraneka ragam;
Hukum adat masing-masing golongan tersebut sangat tidak jelas; dan
Dalam kehidupan berbisinis banyak terjadi interaksi bisnis tanpa melihat golongan
penduduk, sehingga menimbulkan hukum antar golongan yang tentu saja dirasa rumit
bagi golongan bisnis.

Oleh karena adanya problematika diatas, maka dirancanglah suatu pranata hukum yang disebut
dengan “penundukan diri” dimana satu golongan tunduk kepada suaut hukum dari golongan
penduduk lain, Atas dasar itu, maka kemudian bebas mendirikan perseroan terbatas yang dahulu
disebut “Naamlooze Vennotschap, singk. NV”. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya
peseroan terbatas di Indonesia. Belanda yang pada waktu itu menjajah Indonesia serta merta
menerapkan KUHD di engara jajahan, sehingga sejarah hukum dagang Belanda tidak terlepas
dari sejarah hukum dagang Perancis dan Romawi. Corpus Iuris Civilis peninggalan Romawi
terdiri dari empat buku, yaitu :
1. Institusioanl (kelembagaan). Buku I ini memuat tenang lembaga-lemabga yang ada pada
masa kekaisaran Romawi, termasuk didalamnya Consules Mercatorum (pengadilan untuk
kaum pedagang);

2. Pandecta. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti “asas facta sun
servanda” (berjanji harus ditetapi) ; asas partai otonom (kebebasan berkontrak) unus
testis nullus teestis (satu saksi bukanlah saksi), dan lain-lain;
3. Codex. Memuat uraian pasal demi pasal yang tidak terpisahkan antara hukum perdata dan
hukum dagang; dan
4. Novelete. Berisi karangan atau cerita.
Sekitar tahun 1920 s/d 1930 tercatat dalam sejarah bahwa seorang pengusaha golongan bumi
putera bernama Nitisemito merupakan pemilik perusahaan rokok “Norojo” yang merupakan
salah satu bisnis tangguh pada masa itu. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1930-an seorang
pengusaha golongan Cina mendirikan pabrik rokok dibawah naungan perusahaan rokok dengan
merek produk “Dji Sam Soe”. Pada masa dasawarsa 1930 dikenal pula golongan Cina yang
berbisnis gula dan trading dibawah satu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Oei Tiong
Ham. Sedangkan golongan bumiputera lain yang mendirikan perusahaannya masing-masing
seperti : H. Samanhudi, Djohar Soetan Sulaiman, Rahman Tamin, Agoes Dasaad, H.
Syamsuddin, dan lain-lain. Sementara itu, terdapat pula pengusaha Belanda yang pada masa itu
dianggap menonjol dengan perusahaan yang didirikan olehnya seperti Lideteves.
Selanjutnya, pada masa kemerdekaan Presiden Soekarno dalam rangka memajukan pengusaha
pribumi pernah pula mencanangkan “program benteng”. Dimana dalam program ini, pengusaha
golongan pribumi diberikan kemudahan tertentu, seperti pemberian kredit dan hak-hak tertentu
yang bersifat monopoli. Pada tahun 1957 Perdana Menteri Juanda menghentikan program
benteng karena program ini lemah pengontrolan dari pihak pemerintah dan cenderung
disalahgunakan.
Pada fase berikutnya, yang dikenal pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan
kebijakan longgar bagi pengusaha Golongan Cina, sehingga golongan Cina berkembang pesat
sebagai pengusaha terbukti dirikan banyak perusahaan baru, diantara mereka yang menjadi orang
kaya dengan banyak perusahaannya, seperti Soedono Salim yang terkenal dengan perusahannya
dibawah payung “Salim Grup”. Pada masa orde baru ini, disahkan dan diundangkan UU No. 1
tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, dimana lahirnya undang-undang ini merupakan lex
specialis dari pengaturan mengenai perseroan yang tercantum dalam KUHD. Dengan berlakunya
UU No., 1 tahun 1995, maka hal-hal yang berkaitan dengan perseroan ditentukan oleh UU No. 1
tahun 1995. Dari segi bentuk, lahirnya UU No. 1 tahun 1995 telah memperkenalkan bentukbentuk peseroan seperti BUMN dan BUMD yang saham-sahamnya sebagian atau seluruhnya
dimiliki oleh Pemerintah.
Pada era reformasi, kemudian disahkan dan diundangkan UU No. 40 tahun 2007 dimana adanya
pengaturan hal-hal baru dalam undang-udang, seperti : Tanggung Jawab Sosial (CSR),
perubahan modal perseroan, penegasan tentang tanggung jawab pengurus perseroan dna
pendaftaran perseroan yang sudah mempergunakan Information Tehnology (IT) sehingga
pendaftaran perseroan sudah dapat dilakukan secara on-line. Lahirnya UU No. 40 tahun 2007
sekaligus mencabut pemberlakuan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam Negara modern praktek-praktek usaha masyarakat dijalankan dengan berbagai bentuk
usaha yang dilakukan dengan cara terorganisir dan sistematis. Bentuk-bentuk usaha masyarakat

tersebut seperti, Koperasi, Yayasan (Stichting), Maatschap (Persekutuan), Vennootschap Onder
Firma (VOF atau Fa), Comamanditaire Vennootschap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT) yang
diambil dari kata Naamloze Vennootschap. Dari sekian banyak bentuk-bentuk usaha yang ada di
Indonesia, yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia adalah Perseroan Terbatas
(PT).
Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembagannya dan paling
lengkap dilihat dari segi pengaturannya. Pada awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam
Pasal 36 sampai Pasal 56 Wetboek Van Koophandle atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD) dan juga terdapat dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPer) Pasal 613 Ayat (3) tentang saham tunjuk. Mengingat perkembangan praktek
usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Naamlooze Vennootschap sangat cepat dan
peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha
yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah merasa perlu untuk membuat
pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas (PT).
Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor
19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dari undang-undang yang disebutkan di atas tidak
kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun undang-undang
tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan keseluruhan undangundangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa aktifitas usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) berkembang sangat cepat, seperti Penggabungan dan Peleburan PT, pengambilalihan dan
Pemisahan PT, kemudian Pembubaran dan likuidasi PT. Aktifitas-aktifitas Perseroan Terbatas
(PT) tersebut tidak diatur dalam undang-undang yang lama yaitu KUHD ataupun dalam
KUHPer, sedangkan aktifitas-aktifitas tersebut sering dipraktekkan sehari-hari. Oleh karena itu
pengaturan yang berkenaan dengan aktifitas Perseroan Terbatas (PT) tersebut sangat penting
demi kelancaran aktifitas perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). karena apabila
pengaturan tentang praktek-praktek Perseroan Terbatas (PT) tidak diatur secara jelas akan
menimbulkan masalah terhadap iklim usaha di Indonesia, seperti yang sering terjadi terhadap
penggabungan, peleburan perusahaan Perseroan Terbatas (PT), dan pengambilalihan (likuidasi).
Dasar Hukum :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie
S.1847-23).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
Perseroan terbatas (PT) (bahasa Belanda: Naamloze Vennootschap) adalah suatu badan hukum untuk
menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian
sebanyak saham yang dimilikinya.

FIRMA

Firma
Pada perkembangan perdagangan di masyarakat serta perkembangan hukum dagang, maka dikenal
sebuah persekutuan hukum yang disebut Firma. Firma yang merupakan bentuk persekutuan hukum
yang sederhana, banyak dilakukan para pengusaha untuk menjalankan dagangnya. Firma diatur dalam
Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Firma merupakan salah satu bentuk usaha yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia.
Dalam hukum positif Indonesia, Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Firma memenuhi unsur-unsur sebagai perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pengertian Perusahaan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang
diselenggarakan oleh perorangan maupun badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, Firma dapat dikatakan
juga sebagai persekutuan perdata yang merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih
mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud untuk membagi
keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1618
KUHPerdata.
1.
Pengertian Firma menurut Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa
“perseroan Firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di
bawah satu nama bersama.” Oleh karena itu, Firma merupakan persekutuan perdata dan termasuk
bagian dalam perusahaan serta dijalankan atas satu nama bersama. Hal ini didukung dengan isi Pasal
1618 – 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan Persekutuan perdata
diberlakukan terhadap perseroan Firma sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang.
2. Pengertian persekutuan perdata menurut Kamus hukum ialah “persetujuan kerjasama antara beberapa
orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing
menanggung sendiri-sendiri perbuatannya ke dalam, mereka memperhitungkan laba rugi yang dibaginya
menurut perjanjian persekutuan.” (Pasal 1618 KUHPdt)
Menurut Johanes Ibrahim, suatu maatschap (persekutuan perdata) khusus seperti yang
ditetapkan oleh Pasal 1623 KUHPerdata dan juga dapat melakukan perbuatan perusahaan. Oleh karena
itu, Firma tidak dapat dikatakan sebagai badan usaha yang memiliki ciri-ciri sebagai badan hukum.
Karena apabila meninjau pandangan Subekti yang menjelaskan bahwa, badan hukum pada pokoknya









1.
2.
3.
4.

adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti
seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat atau mengguggat di depan hakim.
Di dalam mendirikan Firma, kita harus merujuk kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang Indonesia, walaupun badan usaha Firma tidak memiliki kompleksitas organ perusahaan
yang tinggi.
Adapun pendirian Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan
cukup lengkap, terutama dalam Pasal 22 hingga Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun
pendirian Firma dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan bahwa, tiaptiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian tidak
dapat ditemukan untuk merugikan pihak ketiga.
Ada tiga unsur penting dalam isi Pasal di atas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Firma harus didirikan dengan akta otentik;
Firma dapat didirikan tanpa akta otentik;
Akta yang tidak otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga.
Dapat disimpulkan, bahwa akta dalam pembentukan Firma hanyalah berfungsi sebagai alat
bukti untuk memudahkan pembuktian berdirinya suatu Firma dan perincian hak dan kewajiban masingmasing anggota. Setelah Firma didirikan, maka Firma harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan
Negeri setempat, dan pendaftaran Firma dapat berupa petikan akta saja (Pasal 23-25 Kitab UndangUndang Hukum Dagang, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang
Wajib Daftar Perusahaan).
Dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, akta Firma yang telah didaftarkan, harus
diumumkan dalam Berita Negara. Apabila akta Firma tersebut tidak didaftarkan kepada Panitera, maka
pendirian Firma tersebut hanya dianggap sebagai persekutuan umum, didirikan tanpa batas, dianggap
tidak ada sekutu yang dikecualikan bertindak atas nama Firma (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang).
Hubungan antara sekutu baik secara intern maupun ekstern setidaknya telah diatur dalam
Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan, “tiap-tiap persero yang tidak
dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan dan menerima uang atas
nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.
Segala tindakan yang tidak bersangkut-pautan dengan perseroan tersebut, atau yang para persero tidak
berhak melakukannya tidak termasuk dalam ketentuan di atas”
Sekutu Firma sifatnya sama dengan sekutu komplementer dalam CF, yaitu :
Para sekutu bertugas untuk mengurus perusahaan;
Para sekutu berhubungan dengan pihak ketiga;
Memiliki tanggungjawab tidak terbatas.
Adapun yang dimaksud dengan sekutu komplementer adalah sekutu aktif, yaitu sekutu yang
bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab tidak terbatas atau pribadi. Tugas dari sekutu ini
sama dengan tugas dari anggota direksi, tetapi berbeda dalam hal tanggung jawabnya.
Pada Firma tanggungjawab tidak terbatas pada tiap-tiap anggota secara tanggung-menanggung,
bertanggungjawab untuk seluruhnya atas perikatan Firma yang disebut dengan tanggung jawab solider.
Pengaturan Firma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak hanya mengatur
mengenai pendirian Firma, tetapi telah mengatur hingga mengenai pembubaran Firma. Pembubaran
Firma telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terutama di dalam Pasal 31 hingga Pasal
35, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
Perubahan harus dinyatakan dengan data otentik;
Perubahan akta harus didaftarkan kepada Panitra Pengadilan Negri;
Perubahan akta harus diumumkan dalam berita negara;
Perubahan akta yang tidak diumumkan akan mengikat pihak ketiga;

5.

Pemberesan oleh persero adalah pihak lain yang disepakati atau yang ditunjuk oleh Pengadilan.
Perlu diketahui, bahwa sebab-sebab berakhimya Firma adalah sama seperti maatschap dalam
menangani utang-piutang Firma, yang diantaranya : dana Firma yang digunakan Apabila kekayaan Firma
tidak cukup, maka mitra harus memberi kontribusi sesuai bagiannya. Bila kekayaan Firma tersisa setelah
pembayaran semua hutang-hutangnya, kekayaannya akan dibagikan diantara para mitra menurut
ketentuan
perjanjian
Firma
(Pasal
32
Kitab
Undang-Undang
Hukum
Dagang).
Perlu diketahui juga, bahwa keberadaan hidup Firma tidak terjamin karena bila ada anggota yang
meninggal dunia, maka Firma bubar karena sifatnya pribadi (personallife), maka tidak dialihkan.

Sifat Persekutuan Firma








Bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha berskala besar maupun kecil.
Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu lokasi, atau perusahaan
besar yang mempunyai cabang atau kantor di banyak lokasi
Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari persekutuan firma untuk tujuan
usahanya
Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat salah satu sekutu
mengundurkan diri atau meninggal.
Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah investasinya.
Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak lagi dimiliki secara
terpisah oleh masing-masing sekutu.
Masing-masing sekutu berhak memperolah pembagian laba persekutuan firma.

Kelebihan Persekutuan Firma









Relatif mudah dalam pendirian dan pembubaran.
Kebebasan serta keluwesan dalam kegiatannya
Suatu kesatuan usaha yang melaporkan pajak, bukan yang membayar pajak.
Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk
memperluas usahanya.
Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih
besar.
Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para
anggota. Disamping itu, semua keputusan di ambil bersama-sama.
Tergabung alasan-alasan rasional.
Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan

Keburukan Firma
 Tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Sebagai contoh, dapat
dilihat bentuk berikut ini:
Anggota Investasi Dalam
Toko Pengecer Kekayaan
Pribadi
A Rp. 400.000
B Rp. 200.000
C Rp. 100.000

Dengan berbagai macam alasan, toko tersebut mempunyai hutang sebesar Rp. 800.000. modal
yang ditanamkan oleh para anggota hanya sebesar Rp. 700.000 dipakai untuk melunasi hutang
tersebut. Sisa hutang sebesar Rp. 100.000 harus dibayar dari kekayaan pribadi. Karena A dan B
tidak memiliki kekayaan pribadi, maka sisa hutang tersebut harus dibayar oleh C.
 Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang. Hal yang demikian ini memungkinkan timbulnya
perselisihan paham diantara para sekutu.
 Kesalahan seorang firmant harus ditanggung bersama.
Ciri-ciri bentuk badan usaha firma
 Anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai.
 Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan.
 Memakai nama bersama dalam kegiatan usaha.
 Adanya tanggung jawab dan resiko kerugian yang tidak terbatas.

Judul: Akuntansi

Oleh: Ayu Paramita


Ikuti kami