Akuntansi

Oleh Wahyu Saputro

490,4 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH ADE IRMA ANDAYANI S 040200044 Departemen Hukum Keperdataan Jurusan Hukum Perdata BW FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2009 Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum OLEH ADE IRMA ANDAYANI S 040200044 Departemen Hukum Keperdataan Jurusan Hukum Perdata BW Disetujui Ketua Departemen Hukum Keperdataan ( Rabiatul Syariah, SH, M.Hum ) Dosen Pembimbing I Dosen Pembmbing II ( Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS ) ( Syamsul Rizal, SH, M.Hum ) Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan dalam bentuk skipsi ini dapat juga diselesaikan oleh penulis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Kedua orang tua Penulis, yakni “Syahrial Sitorus dan Yusnaini Sirait” yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dimana, berkat doa, kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan hati mereka membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dorongan semangat serta pengorbanan yang tidak dapat penulis balas dengan apapun. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. 2. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 3. Bapak Syamsul Rizal, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Bapak Syariffudin Hasibuan, SH, DFM, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bapak Muhammad Husni, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Bapak Alwan, SH selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan bimbingan selama dalam perkuliahan. 10. Ibu Marlina Panjaitan yang selalu membantu penulis sewaktu melakukan penelitian dan mengambil data di PT. PLN Cabang Medan, serta selalu mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. 11. Bapak Ari Irawan, SH selaku pegawai PLN bagian Keuangan dan Administrasi yang telah memberikan data dan bahan dalam penyusunan skripsi ini. 12. Kak Dewi beserta suaminya Bang Ryan, Bah Uki beserta istrinya Kak Dila, Kakakku Tuti beserta pacarnya Bang Yeyen, Bah David dan Adikku Ade, serta saudara-saudaraku yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. 13. Seseorang yang penulis cintai dan sayangi (anugerah terindah ku) “Yudha Rahman Arif Johan Siagian” yang selalu memberikan semangat kepada penulis Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 dalam segala hal dan yang telah memberikan banyak dukungan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih cinta… 14. Kepada Seluruh Keluarga Cendana, yaitu Nek Keisyah, Almarhum Papa Johan (yang selalu menyayangi penulis), Mami (yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam segala hal), Bang Ari (yang selalu mendukung dan menasehati penulis dalam segala hal), Bang Nanda (Kucek), Kakak dan Dedek (yang selalu mendengarkan curhatan penulis). 15. Terspesial seorang sahabat yang sangat penulis sayangi “QQ_Bondut” (CintaKi), juga sobatku “Mawan_Bontu” (CintaWan) terima kasih atas dorongan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta semua bantuan-bantuan yang telah diberikan terhadap penulis selama ini. 16. Sepupuku “Fuji”, “Eva”, “Rizka” dan yang lainnya yang selalu mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini. 17. Dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisan kata yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas-tugas penulis di masa yang akan datang. Demikian penulis hajatkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Medan, Februari 2009 Ade Irma Andayani S Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR…….………………………………………………. . i DAFTAR ISI……………………………………………………………….. v ABSTRAKS..……………………………………………………………….. vii BAB I BAB II BAB III PENDAHULUAN………………………………………….. 1 A. Latar Belakang………………………………………..... 1 B. Perumusan Masalah…………………………………..... 4 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…..…………………..... 5 D. Keaslian Penelitian……………..…………………….... 5 E. Tinjauan Kepustakaan…… …………………………... 6 F. Metode Penelitian……..………………………………. 8 G. Sistematika Penelitian…………………………………. 9 PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SECARA UMUM…………………………………………………….. . 11 A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya…………………. 11 B. Syarat Sahnya dan Asas-Asas Suatu Perjanjian..………. 16 C. Berakhirnya Suatu Perjanjian…………………………... 22 D. Pengertian Wanprestasi………………………………… 28 E. Akibat Wanprestasi…………………………………….. 29 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEBAGAI PERUSAHAN UMUM…..………………………………… 37 A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN)... . B. Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Listrik 37 Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Negara............................................................................... 40 C. Modal Perusahaan Listrik Negara……………………… 42 D. Organisasi Badan Kepengurusan PLN…………………. 43 E. Pembinaan dan Pengawasan PLN Sebagai Perusahaan Umum…………………………………………………... BAB IV 49 TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN…………………………………............ A. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian………………………………………………. B. BAB V 59 Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Terjadinya Kelalaian…………………………………… D. 55 Perjanjian Baku Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara PLN Dan pelanggan……………………………………. C. 55 63 Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara PLN Dengan Pelanggan……………………………………………... .. 78 KESIMPULAN DAN SARAN…………………………….. 82 A. Kesimpulan……………………………………………... 82 B. Saran……………………………………………………. 84 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 ABSTRAK Tenaga listrik merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Untuk memperoleh tenaga listrik, maka seseorang harus mengadakan hubungan dengan pihak Perusahaan Listrik Negara dan sebelum menjadi pelanggan arus listrik pada PLN, calon pelanggan tersebut haruslah mengajukan suatu permohonan penyambungan arus listrik pada pihak PLN. Dalam permohonan tersebut dicantumkan besarnya daya atau kapasitas yang diinginkan, dan selanjutnya pihak PLN akan mengadakan penyambungan arus listrik sebesar daya atau kapasitas yang dimohonkan. Kesepakatan inilah yang membuat adanya ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian pemakaian arus listrik antara pihak konsumen dan PLN adalah mengenai bagaimana tanggung jawab pelanggan dan PLN di dalam perjanjian pemakaian arus listrik, bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi, penyelesaian sengketa antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan konsumen. Mengenai hal perjanjian pemakaian arus listrik dapat ditinjau secara yuridis di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1985 mengenai Ketenagalistrikan. Dimana megenai hal perjanjian pemakaian arus listrik ini memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan dan pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Library Research atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari Perundang-undangan dan sejumlah buku, dan Field Research atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti langsung dengan mencari data-data ke PT PLN (Persero) Cabang di jalan Listrik No. 8 Medan, guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini, misalnya dengan melakukan interview atau wawancara dengan pihak PLN. Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pemakaian arus listrik ini ada pada Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, memberi larangan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen, melainkan juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha yaitu pada Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemakaian arus listrik ada di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 yaitu mengenai Ketenagalistrikan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Dengan kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia. Perusahaan ini berkewajiban menjalankan tugas yang dibebankan negara kepadanya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Begitu pentingnya kebutuhan masyarakat terhadap listrik, sehingga tidak mungkin dapat ditawar-tawar lagi bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat didukung oleh listrik. Selain menjalankan fungsi bisnisnya PT. PLN (Persero) lebih banyak menjalankan fungsi sosialnya, apalagi di Sumatera Utara mempunyai sebagian besar pelanggan rumah tangga. Perusahaan ini terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat, sebagaiman falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu : “keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera”. 1 Dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) nampaknya belum mampu mendongkrak kinerja secara maksimal. Apa yang diharapkan masyarakat terhadap pasokan listrik yang unggul dan aman serta adanya 1 PT PLN (Persero), Budaya Perusahaan, PLN Pusat, Jakarta, 2000, hlm. 9. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 semboyan “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” mungkin belum bisa terwujud. Sebagaimana diketahui adanya pemadaman listrik secara bergilir, akhirnya memupuskan harapan masyarakat dan semboyan tersebut. Keterbatasan pasokan energi yang dibangkitkan oleh PLN Sumatera Utara saat ini devisit dengan kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan masyarakat pada saat beban puncak lebih tinggi ketimbang pasokan listrik yang tersedia. Artinya pada saat kondisi normal yaitu dimana seluruh mesin-mesin pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok seluruh kebutuhan listrik masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin pembangkit yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal yang tidak ditangguhkan, sehingga bila mesin mengalami turun mesin (overhoul) maka devisit listrik akan semakin pesat yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir. Kondisi inilah yang dialami oleh pembangkit PLN khususnya PT. PLN Sumatera Utara. Kenaikan TDL 2003 yang semula diharapkan dapat menutup devisit anggaran PLN juga belum mampu membuat PLN dapat menyediakan listrik yang aman dan handal. Apalagi ditambah dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadikan PLN semakin terpuruk. Kondisi ketenagalistrikan di Indonesia, terutama sejak tahun 1996, memang sangat memprihatinkan. Kebaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang sudah mencapai diatas 100%, terbukti belum mampu menyehatkan finansial PT. PLN.2 Tingkat pertumbuhan listrik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat bahkan pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh kenaikan pertumbuhan listrik. Selama tiga dasawarsa terakhir, sejak 1970, penyedia tenaga listrik mengalami peningkatan dua kali lipat, setiap lima tahun, dengan pertumbuhan 2 Tulus Abadi dan Sudaryatmo, Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Konsumen Listrik, YLKI, Jakarta, 2004, hlm. 4. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 rata-rata 14% pertahun. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya bertumbuh sebesar 7%, dengan pertumbuhan penduduk 1,8% pertahun. Sebagai perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan yang berada pada satu pihak dan masyarakat sebagai pelanggan pada pihak yang lain, sesungguhnya mempunyai hubungan yang sangat erat. Satu hubungan yang dibangun atas sebuah keterikatan antara para pihak yang mempunyai prestasi. Hubungan ini pada dasarnya dibentuk melalui keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri, dan tentunya keterikatan ini dimulai dari suatu proses yang disebut dengan permohonan. Permohonan disampaikan masyarakat untuk mendapat pelayanan ketenagalistrikan yang disediakan oleh PT. PLN (Persero). Dalam hal tersebut calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan telah bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat sebagai pelanggan PLN. Dengan demikian karena calon pelanggan telah setuju maka timbullah satu keterikatan tersebut. Karena perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis. 3 Dan kesepakatan inilah yang membuat ikatan hukum bagi kedua belah pihak. Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara konsumen dengan PLN, bisa terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian. Misalnya, pelanggan secara sepihak melakukan tindakan-tindakan seperti menambah atau memperbesar daya dari daya yang sebenarnya menurut kontrak yang telah disepakati. Jika hal ini dilakukan, maka dikatakanlah pelanggan tersebut telah melakukan wanprestasi. 3 HR Daeng Naja., Contrant Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 6. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Tindakan para konsumen yang dinyatakan wanprestasi dalam pemakaian arus listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN (Persero), sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan konsumen untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. PLN (Persero) berupa tagihan susulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Ditambah dengan biaya-biaya lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan PT. PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan sambungan arus listrik para konsumen sebelum dilunasinya tagihan susulan dari konsumen yang wanprestasi. B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian? 2. Bagaimana perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan pelanggan? 3. Bagaimana wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian? 4. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui hak dan kewjiban para pihak dalam perjanjian pemakaian arus listrik. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 2. Untuk mengetahui perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan pelanggan. 3. Untuk mengetahui tentang wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya kelalaian. 4. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan. Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan dapat digunakan sebagai literatur di bidang Hukum Perdata khususnya perjanjian pemakaian arus listrik. 2. Secara praktis semoga kiranya masyarakat dan praktisi dapat mengetahui dan memahami bahwa sebenarnya antara pelanggan dengan PT. PLN terjalin suatu perikatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis. D. Keaslian Penelitian Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan”. Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan skripsi ini belum pernah diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. E. Tinjauan Kepustakaan Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 KUH Perdata ini, dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkam oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara : 1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan. 2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut. 4 Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang menderita kerugian akibat dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti 4 M. Yahya Harahap., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya. Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau sommatie yaitu suatu peringatan/teguran dari PT. PLN (Persero) pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya. Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut beberapa hal yaitu : Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 1. 2. 3. 4. 5. Pemenuhan prestasi; Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; Ganti rugi; Pembatalan perjanjian; Pembatalan disertai ganti rugi. 5 F. Metode Penelitian Di dalam pencarian data yang diperlukan untuk menunjang penyusunan skripsi ini, penulis melakukannya dengan mengadakan penelitian yang terdiri dari 2 (dua) cara yaitu : 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yang mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti langsung dengan mencari data-data ke lapangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam skripsi ini, misalnya dengan melakukan interview atau wawancara dengan Bapak Ari Irawan selaku pegawai PT. PLN Cabang Medan bagian Keuangan dan Administrasi. G. Sistematika Penelitian Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan srbagai berikut : 1. BAB I : Pendahuluan Yang menjadi sub bab dari bab pertama ini, yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian 5 R. Wirjono Prodjodikoro., Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1995. hal. 52. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 2. BAB II : Perjanjian dan Wanprestasi Pada Umumnya Yang menjadi sub bab dari bab kedua, yaitu Pengertian Perjanjian Pada Umumnya, Syarat Sahnya dan Asas-asas Suatu Perjanjian, Berakhirnya Suatu Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Akibat Hukum Wanprestasi. 3. BAB III : Perusahaan Listrik Negara Sebagai Perusahaan Umum Yang menjadi sub bab dari bab ketiga, yaitu Sejarah Berdirinya PLN, Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Listrik Negara, Modal Perusahaan Listrik Negara, Oeganisasi (Badan) Kepengurusan Perusahaan Listrik Negara, Pembinaan dan Pengawasan PLN sebagai Perusahaan Umum. 4. BAB IV :Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan Yang menjadi sub bab dari bab keempat, yaitu Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian, Perjanjian Baku Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara PLN dengan Pelanggan, Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Terjadinya Kelalaian, Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara PLN dengan Pelanggan. 5. BAB V : Kesimpulan dan Saran Dalam penulisan ini penulis membuat suatu kesimpulan dan juga saran yang menjadi bahan masukan untuk penelitian mengenai masalah dalam skripsi ini akan turut pula dimasukkan daftar bacaan dan lampiran-lampiran. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 BAB II PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SECARA UMUM A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan”. Perkataan “Perikatan” (verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatanperikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh Buku III B.W. itu, ialah: Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta beda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntut-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Secara umum, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 6 Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama. Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu”. 7 Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuam) itu adalah sama artinya. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”. 8 Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsurunsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah sebagai berikut : 1. Terdapat para pihak yang berjanji; 2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat/kesesuaian kehendak; 3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum; 6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Terjemahan KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm. 306. 7 R. Subekti, Ibid, hlm. 1. 8 M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 6. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 4. Terletak dalam bidang harta kekayaan; 5. Adanya hak dan kewajiban para pihak; 6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dari 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini dimaksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum berisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen). 9 Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum 9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 7-8. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”. 10 Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni: 1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang; 2. perjanjian untuk berbuat sesuatu; 3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagaimana gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang. Disatu pihak, penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu dipihak lain, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati. Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi: 1. Unsur essensialia Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian mungkin tidak ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan. 2. Unsur naturalia Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya 10 Purwahid Patrik, Makalah, Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm. 15. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 bersifat mengatur atau menambah (regelend/aanvullend). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan. 3. Unsur accidentalia Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak. 11 Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini: 1. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. 2. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa diantara pihak dalam kontrak tersebut. 3. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut. Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batasbatas negara. 11 J. Satrio., Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 67-72. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 B. Syarat Syahnya dan Asas-asas Suatu Perjanjian Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu: 1. 2. 3. 4. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dimana, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik, misalnya seorang penjual suatu benda untuk mendapatkan uang, sedang si pembeli menginginkan benda itu dari yang menjualnya. Kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Orang yang cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami. Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami setelah Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih bersuami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seizin suami. Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata ialah: a. Orang-orang yang belum dewasa; b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. d. Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Misalnya jual beli beras sebanyak 100 kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya, sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan. Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian tersebut. Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian. Dimana, syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat di atas supaya sah. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu, perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum (null and Void). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling menuntut. Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan: 1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. 3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syaratsyarat Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 mentaati Undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas. Arti asas secara etimologi adalah dasar (“sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”). 12. Mahadi menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. 13 Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 14 Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes adalah “praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”. 15. Oleh karena sedemikian pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata 12 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 52. 13 Mahadi., Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119. 14 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 32. 15 Ibid., hlm. 33. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. 16 Asas-asas hukum perjanjian itu, menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah sebagai berikut: 17 1. Asas kebebasan berkontrak Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya. Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian. 2. Asas Pacta Sunt Servanda Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat. 3. Asas Konsensualisme Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain. 16 Sajtipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85. Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987, hlm. 17. 17 Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 4. Asas Itikad Baik Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. 5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. 6. Asas Kepercayaan Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau memenuhi prestasinya. 7. Asas Persamaan Hukum Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain. 8. Asas Keseimbangan Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. 9. Asas Kepastian Hukum Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 10. Asas Moral Terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum berdasarkan pada moral-moral. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 11. Asas Kebiasaan Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti. C. Berakhirnya Suatu Perjanjian Di dalam KUH Perdata dapat ditemukan ketentuan tentang berakhirnya suatu perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian, yaitu: 1. Pembayaran Pertama sekali harus disadari, sesuai dengan maksud undang-undang, pengertian pembayaran dalam hal ini harus dipahami secara luas tidak boleh diartikan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan oleh orang hanya terbatas pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan pembayaran hanya terbatas pada pelunasan hutang semata-mata tidaklah selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya mesti berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu bisa saja dengan pemenuhan jasa. Atau pembayaran dengan bentuk tidak berwujud atau dengan immaterial. Pembayaran prestasi dapat dilaksanakan dengan melakukan suatu prestasi. Namun demikian masalah pembayaran ini salah satu alasan atau syarat untuk timbulnya kewajiban melakukan pembayaran, disebabkan adanya perjanjian yang mana hal ini harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan hukum, misalnya hubungan hukum perjanjian jual beli. Itulah sebabnya pembayaran tanpa hutang adalah merupakan sesuatu yang tidak Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 dapat dipikirkan alasannya atau tidak beralasan sama sekali. Kecuali hal itu berupa sedekah, sumbangan sukarela atau karena dorongan moral. Karena secara yuridis, setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran hutang pada dasarnya adalah perwujudan dari hutang prestasi. Dengan pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Cara ini biasanya dilakukan jika kreditur menolak menerima pembayaran. Ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar, tetapi kreditur tidak mau menerimanya. 3. Pembaharuan hutang (novatie) Pembaharuan hutang berarti terjadi suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama. 4. Perjumpaan hutang atau kompensasi Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah merupakan cara menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perikatan menjadi hapus. 5. Percampuran hutang Percampurang hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu, maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya: “Bila debitur menjadi ahli waris tunggal dari kreditur”. “Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan kreditur dalam suatu percampuran hutang”. 18 6. Pembebasan hutang Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan 18 Abdulkadir Muhammad., Op. Cit, hlm. 144. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian. Masalah ini pada masa sekarang sungguh sangat sulit, hal ini disebabkan karena ketatnya persaingan ekonomi pada masa sekarang, namun demikian bila kreditur menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran hutang uang maka hapuslah hutang dari pada debitur. Dengan demikian yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ini ialah adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri. Jadi pembebasan hutang sebagai tindakan hukum tidak lain dari pernyataan kehendak yang sepihak yaitu tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari pernyataan kehendak kreditur. Akan tetapi walaupun pembebasan hutang dikategorikan sebagai tindakan hukum sepihak tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan hutang berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak. Malahan ditinjau dari segi teoritis hakikat pembebasan hutang terjadi adanya tindakan hukum atas kehendak kedua belah pihak. Umpamanya kreditur atas kehendak sendiri menyatakan pembebasan hutang debitur. Dapat dilihat atas pembebasan yang dinyatakan kreditur tadi tentu sekurang-kurangnya diperlukan juga pernyataan penerimaan pembebasan dari pihak debitur. Dengan adanya penerimaan yang menyetujui pembebasan hutang dari pihak debitur jelas nampak adanya tindakan hukum kedua belah pihak, yang satu (kreditur) menyatakan kehendak pembebasan dan debitur dinyatakan persetujuan menerima pembebasan. Tidak mungkin pernyataan pembebasan bisa terlaksana tanpa persetujuan debitur, sekurang-kurangnya dibutuhkan penerimaan debitur. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 7. Musnahnya barang yang terhutang Jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian musnah, maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang dan dalam hal ini debitur harus membuktikannya. 8. Kebatalan atau pembatalan Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa. 9. Berlakunya suatu syarat batal Yang dimaksud dengan syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu. Misalnya, saya akan memberikan suatu sepeda motor kepadamu jika kamu lulus menjadi sarjana. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perjanjian dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat. 10. Lewat waktu (daluwarsa) Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut Subekti, cara-cara di atas belum lengkap sebab masih ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu (termijn) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain. Sementara itu menurut R. Setiawan, yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah setiap pelunasan perikatan. Jadi, misalnya pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh atau penyerahan barang oleh penjual. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya perikatannya tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (subrogasi). R. Setiawan menambahkan bahwa persetujuan dapat hapus karena hal-hal berikut ini: 1. Hapusnya persetujuan ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya, persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu. 2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. Misalnya, menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Akan tetapi, waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) Pasal 1066 dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun. 3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, persetujuan akan hapus. Misalnya jika salah satu meninggal persetujuan menjadi hapus: a. Persetujuan perseroan Pasal 1646 ayat (4); b. Persetujuan pemberian kuasa Pasal 1813; c. Persetujuan kerja Pasal 1603 j. Pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging). Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 1. Persetujuan kerja; 2. Persetujuan sewa-menyewa. 3. Persetujuan hapus karena putusan hakim. 4. Persetujuan hapus karena tujuan persetujuan telah tercapai. 5. Persetujuan hapus dengan persetujuan para pihak (herroeping). Pengakhiran dapat terjadi, baik ketika tujuan sudah tercapai maupun ketika tujuan belum atau tidak tercapai. Mengenai tujuan belum atau tidak tercapai, tetapi perjanjian diakhiri, terjadi karena satu atau semua pihak tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian. D. Pengertian Wanprestasi Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk). Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu: 1. 2. 3. 4. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 19 Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi Hukum Perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Kata “Tidak tepat pada waktunya dan tidak layak” apabila dihubungkan dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum. Pihak debitur sebagian atau 19 Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 secara keseluruhannya tidak menempati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. E. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: 1. Faktor dari luar Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”. 20 2. Faktor dari dalam diri para pihak Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Hak kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan 20 Abdulkadir Muhammad,II, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 12. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap perjanjian yang mereka perbuat. Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur. J. Satrio memperinci pernyataan lalai tersebut dalam beberapa bentuk yaitu: 1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. 2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan : debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya. 3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning) dan biasanya juga disebut dengan sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. 21 Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian. Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. 22 21 22 J. Satrio., Op. Cit, hlm. 41. R. Subekti. Op. Cit, hlm. 45. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan atas tiga alasan, yaitu: 1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa; 2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi; 3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. 23 Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutannya kepada pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui bahwa pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata wanprestasi. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian. Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam 23 R. Wirjono Prodjodikoro., Op. Cit, hlm. 52. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dapat dilakukan dengan cara : 1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan 2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut. Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undangundang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata. Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian selamanya berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya. Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan membatalkan perjanjian. Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian. Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu pernyataan lalai atau sommatie yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak lainnya. Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu: 1. Pemenuhan prestasi; 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; 3. Ganti rugi; 4. Pembatalan perjanjian; 5. Pembatalan disertai ganti rugi. Bentuk rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa dalam Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu: a. Kerugian yang nyata-nyata diderita; b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur jika tidak terjadi ingkar janji. 24 Dalam perjanjian ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selanjutnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya salah satu pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan kewajiban itu sendiri. Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua melaksakan 24 R. Setiawan., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 2. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak. BAB III PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEBAGAI PERUSAHAAN UMUM A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sejarah listrik di Sumatera Utara bukanlah baru. Kalau listrik mulai ada di wilayah Indonesia tahun 1893 di daerah Batavia (Jakarta sekarang), maka 30 tahun kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun di tanah pertapakan kantor PLN Cabang Medan yang sekarang di Jl. Listrik No. 8 Medan, dibangun oleh NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan kelistrikan di Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan (1924), Tebing Tinggi (1927), Sibolga (NV ANIWM) Brastagi dan Tarutung (1929), Tanjung Balai tahun 1931 (milik Gemeente-Kotapraja), Labuhan Bilik (1936) dan Tanjung Tiram (1937). Masa penjajahan Jepang, Jepang hanya mengambil alih pengelolaan Perusahaan Listrik milik swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan perluasan jaringan. Daerah kerjanya dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera Utara, Perusahaan Listrik Jawa dan seterusnya sesuai struktur organisasi pemerintahan tentera Jepang waktu itu. Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh penjuru tanah air untuk mengambil alih Perusahaan Listrik bekas milik swasta Belanda dari tangan tentara Jepang. Perusahaan Listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenal peristiwa ambil alih itu, maka dengan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik. Sejarah memang membuktikan kemudian bahwa dalam suasana yang makin memburuk dalam hubungan Indonesia-Belanda, tanggal 3 Oktober 1953 keluar surat Keputusan Presiden No. 163 yang memuat ketentuan Nasionalisasi Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri Perusahaan Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli) yang mula-mula dikepalai R. Sukarno (merangkap Kepala di Aceh), tahun 1959 dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri PUT No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan dirubah. Sumatera Utara, Aceh, Sumbar dan Riau menjadi PLN Eksploitasi I. Tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PU No. 9/PRT/64 dan dengan Peraturan Menteri No. 1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah kerja menjadi 15 Kesatuan Daerah Eksploitasi I. Sumatera Utara tetap menjadi Eksploitasi I. Dari Eksploitasi I menjadi Eksploitaasi II Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi I Sumatera Utara tersebut, maka dengan Keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/ 66 tanggal 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi empat cabang dan satu sektor, yaitu Cabang Medan, Binjai, Sibolga, Cabang Pematang Siantar (berkedudukan di Tebing Tinggi). Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 PP No. 18 Tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik keseluruh Wilayah Negara RI. Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara dirubah menjadi PLN Eksploitasi II Sumatera Utara. Eksploitasi II menjadi Wilayah II Kemudian menyusul Peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara. Dari PERUM menjadi PERSERO Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagai Persero. Adapun yang membelakangi perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat dewasa ini. Dizaman pada abad 21 nanti, PLN tidak dapat tidak, harus mampu menghadapi tantangan yang ada. PLN mampu menggunakan tolak ukur Internasional, dan harus mampu berswada tinggi, dengan manajemen yang berani transparan, terbuka, disentralisasi, profit centre dan cost centre. Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perkembangan industri pada PJPT II yang tanggung jawabnya cukup besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga yang terkait, perlu dibina dan ditingkatkan terus. Pemisahan PT PLN (Persero) Wilayah II dan PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan listrik dan indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya. Untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera Utara di masa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kelistrikan, maka berdasarkan Syarat Keputusan No. 078.K/023/DIR/1966 Tanggal 9 Agustus 1966 dibentuk organisasi baru dibidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Dengan pembentukan organisasi baru PLN Pembangkit dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PLN Wilayah II, maka fungsi-fungsi Pembangkit dan Penyaluran yang sebelumnya dikelola PLN Wilayah II berpidah tanggung jawab pengelolaannya ke PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbagut. Sementara itu, PLN Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik. Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. B. Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Listrik Negara Dalam Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1988 yang sejalan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang “Ketenagalistrikan”, menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan (PLN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, yang kemudian lebih diperluas lagi dengan Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 Pasal 5, yang tidak hanya menerangkan tujuannya saja melainkan juga sifat dan maksud dari pembangunan ketenagalistrikan (PLN) tersebut. Sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud didirikan PLN adalah untuk mengusahakan penyedia tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan: 1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; 2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pembangunan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat; 3. Menjaga perintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 25 Lapangan usaha PLN sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini yaitu dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan menyelenggarakan penyedia tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik pemakaian. Apabila kembali kita lihat bagaimanakah kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum (setelah kita ketahui sejarah lahirnya PLN) bahwa PLN pada dasarnya tidak diatur berdasarkan KUH Perdata dan juga tidak diatur berdasarkan KUH Dagang. Akan tetapi PLN sebagai PERUM tunduk dan diatur secara tersendiri dalam berbagai peraturan, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990. 25 Ibid., hlm. 11. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 C. Modal Perusahaan Listrik Negara Modal adalah merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva (harta) dan kewajiban (hutang) Perusahaan dan tidak merupakan nilai jual suatu perusahaan. Pada perusahaan negara, Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum negara, dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 26 Seperti kita ketahui bahwa dalam mendirikan suatu perusahaan salah satu syarat adalah dengan adanya penyetoran modal. Umumnya modal itu dapat dibagi atas: 1. Modal disetor yaitu modal yang berupa uang tunai. 2. Modal ditempatkan yaitu modal suatu perusahaan yang dinilai berdasarkan aktiva yang ada pada saat perusahaan didirikan. Sehubungan dengan itu Perusahaan Listrik Negara yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan tenaga listrik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1960, menyatakan bahwa Modal Perusahaan (PLN) adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak terbagibagi atas saham-saham. Adapun besarnya modal perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam dalam perusahaan, yang didasarkan pada Penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan. 26 C.S.T. Kansil., Op. Cit, hlm. 106. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Akan tetapi sebagaimana umumnya perusahaan dalam perkembangannya tentu membutuhkan modal tambahan, akan halnya bagi PLN sebagai Perusahaan Negara (PERUM) untuk memperoleh dana sebagai tambahan modal untuk memperluas usahanya, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi Perusahaan (PLN) dapat juga menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern, yang diperoleh dari laba perusahaan. Jadi pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan (PLN) dapat berasal dari: 1. Dana intern perusahaan; 2. Penyertaan Negara melalui APBN; 3. Pinjaman dari dalam atau luar negeri; 4. Sumber-sumber lainnya yang sah. 27 D. Organisasi Badan Kepengurusan PLN Kepengurusan dalam suatu perusahaan (badan usaha) adalah hal yang penting karena jalannya tergantung pada kebijaksanaan yang diambil oleh para pengurusnya, dan terhadap kebijaksanaan pengurus akan selalu diawasi oleh para pemilik melalui wakil-wakilnya yang duduk pada unsur pengawasan. Pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) unsur pengurus (pelaksana) dan unsur pengawas dalam organisasi PLN, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Unsur Pimpinan Perusahaan (PLN) dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi sebagai kesatuan yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan Umum Perusahaan dan para 27 Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1990, tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Direktur yang membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, dinyatakan bahwa Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjukpetunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri (Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan) tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab adminitratif fungsional perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan, dan Menteri Keuangan yang dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi. Adapun tugas dan wewenang Direksi (sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) adalah sebagai berikut: a. Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan; c. Mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan; d. Melaksanakan kebijsanaan umum dan mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri; e. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Menteri; f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan; g. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan; Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 h. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya; i. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan; j. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; k. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintahan ini serta setiap kali diminta oleh Menteri; l. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri. 2. Unsur Pengawas Utama Unsur Pengawas Utama Perusahaan (PLN) adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang bertugas melaksanakan fungsi operatif pengawasan perusahaan didalam rangka tugas pokok perusahaan, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan operatif pengawasan, kontrol dan pembinaan ketatalaksanaan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28 Adapun Pengawasan Intern Perusahaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya. 28 Laporan Tahunan 1990/1991, Op, Cit., hlm. 8. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Sebagai Aparat Pengawas Intern Perusahaan, SPI bertugas melaksanakan kepengawasan pada seluruh unit satuan kerja di lingkungan perusahaan dengan 2 (dua) cara, yaitu : Pengawasan tak langsung dan pengawasan langsung, yang hasilnya disampaikan/dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai bahan pengambilan keputusan. Pelaksanaan tindak lanjutnya dimonitor oleh SPI. 3. Unsur Pelaksanaan Utama Unsur Pelaksanaan Utama PLN terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu: a. Direktorat Bina Program Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang perencana investasi, pembinaan sistem informasi menejemen dan pembinaan kegiatan-kegiatan penelitian dan penyelidikan, dalam rangka tugas PLN untuk pengaturannya, pembinaan, pengembangan dan perusahaan tenaga listrik serta menyusun program pelaksanaannya. b. Direktorat Pembangunan Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif pembangunan bidang listrik yang meliputi pengadaan perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan proyek pembangunan serta pembinaan kegiatan enjiniring. c. Direktorat Pengusahaan Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang pengusahaan tenaga listrik. d. Direktorat Keuangan Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang keuangan perusahaan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 e. Direktorat Administrasi Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang administrasi perusahaan, pelayanan teknis, pengelolaan kepegawaian dan pembinaan organisasi, keselamatan kerja hubungan masyarakat, pembinaan usaha-usaha dan keamanan/ketertiban, merumuskan peraturan perundang-undangan serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum. 4. Unsur Penunjangan Unsur-unsur penunjangan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdiri dari : a. PLN Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan (PPMK), yang mengembangkan tugas pokok untuk menyelenggarakan dan membina usaha-usaha penelitian dan pengembangan serta pemberian jasa-jasa teknik di bidang tenaga listrik pada khususnya dan bidang energi pada umumnya. b. PLN Pusat Pengembangan Menejemen (PPM), memiliki tugas pokok untuk mengembangkan sistem menejemen agar PLN dapat mencapai sasaransasarannya secara efektif dan efesien. c. PLN Pusat Penyelidikan dan Latihan (Pusdiklat), memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pengembangan Pegawai melalui pendidikan dan latihan. d. PLN Pusat Pelayanan Enjiniring (PPE), bertugas memberikan pelayanan enjiniring kepada Direktorat-direktorat dan satuan organisasi PLN yang bersangkutan. 5. Unsur Pelaksanaan Wilayah Unsur Pelaksanaan Wilayah pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdiri dari : a. Unsur PLN wilayah, terdiri dari 11 Satuan Administrasi diluar Jawa yang bertugas menyelenggarakan pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian tenaga listrik. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 b. Unsur PLN distribusi, terdiri dari 4 Satuan Administrasi di Pulau Jawa yang bertugas menyelenggarakan pendistribusian listrik. c. Unsur PLN Pembangkitan dan Penyaluran, terdiri dari PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa bagian Barat serta PLN, Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Unsur tersebut bertugas menyelenggarakan pembangkitan dan pelayanan tenaga listrik. d. Unsur PLN Pusat Pengatur Beban (PLB), bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan pengaturan operasi sistem jaringan interkoneksi dan terpadu secara terpusat. e. Unsur PLN Proyek Induk, adalah proyek yang bertugas menangani sejumlah proyek pembangkitan sejenis, transmisi atau campuran dari keduanya terdapat dalam suatu daerah kerja tertentu, yang dibentuk dan dibubarkan dengan Surat Keputusan Direksi. f. Unsur PLN Proyek Khusus adalah proyek pembangkit dan atau transmisi yang dianggap dan dinilai oleh wilayah, Induk, yang dibentuk dan dibubarkan dengan Surat Keputusan Direksi. E. Pembinaan dan Pengawasan PLN Sebagai Perusahaan Umum Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR-RI/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah digariskan suatu ketentuan bahwa pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sebagai aparatur perekonomian negara dilakukan secara terus menerus agar dapat menjadi alat yang Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar. 29 Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menertibkan dan menggolongkan Perusahaanperusahaan Negara dalam tiga bentuk yaitu : PERJAN, PERUM, dan PERSERO. Sebagai langkah lanjut dari usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan penguasaan, pengurusan dan penyeragaman bentuk perusahaan milik negara tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan, menertibkan dan menyeragamkan pembinaan serta pengawasan perusahaan-perusahaan milik negara, satu dan lain agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pendiriannya. Sesungguhnya kedudukan Perusahaan Negara mempunyai dua faset, yakni: 1. Sebagai aparatur perekonomian negara, yaitu lembaga yang melaksanakan tugastugas pemerintahan di bidang usaha negara. Dalam kedudukan ini perusahaan milik negara adalah merupakan unsur dari kelembagaan pemerintahan dan tunduk pada peraturan-peraturan di bidang tata pemerintahan, khususnya yang bersangkutan dengan penguasaan dan pengurusan kekayaan negara, yang dilimpahkan kepadanya sebagai modal atau penyertaan negara, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. 2. Sebagai salah satu unsur didalam kehidupan perekonomian nasional disamping perusahaan swasta dan koperasi. Dalam kedudukan ini perusahaan milik negara merupakan subjek hukum yang dalam lalulintas hukum perekonomian dan hukum 29 Drs. C.S.T. Kansil, SH., Op. Cit., hlm.159. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 perikatan, hak dan kewajibannya disesuaikan dengan badan-badan hukum perdata lainnya. 30 Oleh karena itu lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1983 tersebut di atas adalah menetapkan kekuasaan, wewenang, tugas, dan kewajiban dari masing-masing instansi yang langsung berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memantapkan pengelolaan PERJAN, PERUM dan PERSERO. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Perusahaan Umum (PERUM) tentunya tidak terlepas dari maksud Peraturan Pemerintah tersebut. Pembinaan terhadap PLN sebagai PERUM dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi. Sedangkan Pengawasan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990, untuk itu dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertambangan dan Energi, dan Menteri dapat menetapkan lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatan dalam rangka pembinaan terhadap Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap kelangsungan pengelolaan perusahaan (PLN) termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Jadi Dewan Pengawas merupakan lembaga pengawasan dilingkungan PERUM yang mewakili Menteri dalam melaksanakan pengawasan sehari-hari atas jalannya perusahaan milik negara ini. 31 30 31 Ibid., hlm. 160. Ibid., hlm. 171. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Pengawasan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990, dinyatakan bahwa: 1. Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya perusahaan; 2. Pada perusahaan dibentuk Pengawas yang bertanggung jawab pada Menteri; 3. Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas (sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) berkewajiban: 1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi. 2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusannya kepada Direksi dan Direktur Jenderal. 3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. 4. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan. 5. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 6. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan. 2. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan. 3. Meminta penjelasan-penjelasan dari Pemimpin Perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan. 4. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas. 5. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 6. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalan peraturan pendirian perusahaan. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Listrik Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, terdiri dari unsur pejabat Departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, PLN, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. Salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM PLN diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas tersebut. Keanggotaan Dewan Pengawas PERUM pada hakikatnya mencerminkan Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 wewenang pengawas dari pemerintah c,q. Menteri/Pejabat yang bersangkutan, sesuai dengan bidangnya. 32 BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prestasi-prestasi yang akan dijalankan para pihak. Prestasi ini berupa hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perikatan para pihak. Hak dan kewajiban ini merupakan kewajiban timbal balik dari para pihak. Dimana terdapat hak pada salah satu pihak maka akan melahirkan kewajiban dipihak lain. Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yakni memberikan larangan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa yaitu: 32 Ibid, hlm. 173. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan satndar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. 3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa tersebut. 5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. 6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. 7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. 8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. 9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang. 10. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi kedalam dua larangan yaitu: 1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen. 2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen melainkan juga hak-hak dan kewajibankewajiban dari pelaku usaha. Dalam perjanjian penyambungan atau pemakaian arus listrik terdapat hak dan kewajiban sebagaimana yang terdapat pada pelaku usaha dan konsumen lain. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa konsumen memiliki hak: Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Selain hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha memiliki hak, yakni: 1. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. 2. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan. 3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. 33 Sebagaimana konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka pelaku usaha dibebankan kewajiban sebagai berikut: 33 Zumrotin K. Susilo., Penyambungan Lidah Konsumen, YLKI, Jakarta, 1996, hlm. 3. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif. 4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. 5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. 6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. 34 Dalam hal pengaturan hak konsumen listrik sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun sejak tahun 2004 undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kekosongan hukum tersebut kembali kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Tidak hanya dalam UUPK, hak konsumen juga diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan. Beberapa pasal didalam Undang-undang Ketenagalistrikan yang berhubungan langsung dengan kepentingan konsumen, antara lain: 1. Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Konsumen tenaga listrik memiliki hak untuk: a. Mendapat pelayanan yang baik; b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. Memperoleh tenaga listrik dengan harga wajar; 34 Shidarta., Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 28. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan jika ada gangguan tenaga listrik; e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik, sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian tenaga listrik. Selain hak, konsumen listrik juga berkewajiban untuk: 1. 2. 3. 4. Melaksanakan pengamanan terhadap instalasi ketenagalistrikan; Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan; Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian; 5. Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. B. Perjanjian Baku Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara PLN dan Pelanggan Dalam era globalisasi, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efesien, praktis dan cepat. Pelaksanaan klausula baku di Indonesia tidak semata-mata diserahkan kepada para pengusaha, melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Setelah terjadi revolusi indus tri di Eropa Barat pada abad ke-19, kebutuhan perjanjian standar makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin mengikat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke-20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha yang menyediakan jasa menawarkan produksi atau jasa mereka kepada masyarakat Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 konsumen. Sehingga konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan. Dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, artinya tidak ada blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Contoh dokumen bukti perjanjian ialah pelanggan (konsumen), nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan dan lain sebagainya. Pada perjanjian standar, format perjanjian tersebut dibakukan, artinya ditentukan model, rumusan dan ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak dalam format perjanjian sedemikian rupa. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Biasanya syarat-syarat perjanjian dirumuskan secara rinci dengan menggunakan nomor-nomor atau pasal-pasal yang disebut klausula-klausula perjanjian. Ada sebagian klausula-klausula yang dirumuskan sedemikian rupa yang mengandung istilah-istilah yang sangat sulit dipahami oleh kaum awam dalam waktu singkat, sedangkan ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan, isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Syarat-syarat perjanjian tersebut yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Hal ini dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap dipakai. Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatanganilah perjanjian tersebut. Tetapi jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan tersebut maka ia tidak dapat menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut. Menawar syarat-syarat baku Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 berarti menolak perjanjian. Pilihannya cuma menerima atau menolak. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, tujuan perjanjian standar dibuat oleh pengusaha karena jelas memberikan keuntungan berupa: 1. Efesien biaya, waktu dan tenaga; 2. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani; 3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya; 4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak. 35 Selanjutnya disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh pihak pengusaha mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen, yaitu: 1. Tidak dapat menawar atau menghilangkan klausula-klausula dalam perjanjian standar tersebut. 2. Sebahagian isi atau klausula-klausula dalam perjanjian standar mungkin tidak dimengerti oleh konsumen, yang sering tidak dijelaskan oleh pengusaha pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani. 36 Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka ia harus menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat-syarat standar yang disodorkan dengan sebutan “take it”. Jika konsumen tidak menyetujui syarat-syarat standar yang ditawarkan tersebut, ia menolak mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa inggris diungkapkan dengan sebutan “leave it”. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan dalam perjanjian baku adalah meliputi model, rumusan dan ukuran. 37 35 Ibid., hlm. 34. Ibid., hlm. 35. 37 Abdulkadir Muhammad,II., Op. Cit, hlm. 6. 36 Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Perjanjian standar atau klausula baku timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan efesien dan kepraktisan mengakibatkan pemakaian perjanjian standar terus mengalami perkembangan. Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan tentang ketentuan pencantuman klausula baku yaitu: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan dan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu Pegawai PT. PLN Cabang Medan disebutkan bahwa : Perjanjian antara PLN dengan konsumen sebelumnya telah dipersiapkan oleh pelaku usaha dalam bentuk formulir, dan seorang konsumen dapat langsung Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 menandatangani perjanjian tersebut, yang artinya bahwa konsumen itu menerima isi perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian itu akan mengikat konsumen untuk tidak berbuat sesuatu atau dapat berbuat sesuatu yang diperbolehkan oleh pelaku usaha serta bentuk sanksi dari pelanggaran atas kesalahan dari konsumen tersebut. 38 Dengan demikian perjanjian antara pelaku usaha (PT. PLN) dengan konsumen adalah berbentuk perjanjian baku artinya bahwa konsumen tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. C. Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Terjadinya Kelalaian Dalam perjanjian penggunaan arus listrik antara PT. PLN dengan konsumen tidak ada disebutkan dengan tegas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan PT. PLN. Dalam perjanjian tersebut hanya disebutkan tentang kewajibankewajiban yang harus dilakukan oleh PT. PLN yaitu: 1. Menyediakan tenaga listrik. 2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 3. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. 4. Membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga-tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkitan, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi milik perusahaan, sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga. 5. Merencanakan atau merumuskan dan mengusulkan rencana peraturan-peraturan untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan dan penetapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, berupa peraturan pelaksanaan dari ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi 38 Wawancara dengan Ari Irawan, Pegawai bagian Keuangan dan Administrasi PT. PLN Cabang Medan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 1985. 6. Merencanakan, menentukan dan melaksanakan rencana pembangunan di bidang listrik, sesuai dengan kebijaksanaan cq. Keputusan pemerintah dan turut serta dalam pembuatan-pembuatan rencana umum untuk perkembangan ekonomi dan ketahanan nasional yang menyangkut kebijaksanaan umum di bidang tenaga listrik. 7. Mendirikan bengkel-bengkel untuk reperasi alat-alat tenaga listrik, menyelenggarakan jasa-jasa antara lain pemeliharaan dan pembelian yang dapat digunakan pihak ketiga. 8. Membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkitan jaringan-jaringan di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian yang diperlukan sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga. 9. Bertanggung jawab atas kebijakan kelistrikan, melakukan: a. Pengelolaan serta pengembangan kelistrikan; b. Penetapan penggunaan sumber daya energi untuk pengembangan kelistrikan; c. Pengaturan, pengesahan dan pemberian izin peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pengusahaan kelistrikan; d. Pengaturan dan penetapan bentuk-bentuk dan cara-cara penyelenggaraan usaha-usaha di bidang kelistrikan, baik untuk kemanfaatan umum maupun untuk keperluan sendiri; e. Penetapan harga listrik untuk kemanfaatan umum; f. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kebijaksanaan kelistrikan. Dalam perjanjian tersebut jika pihak PT. PLN tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT. PLN dikatakan telah wanprestasi dan diwajibkan Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan pemakaian arus listrik yaitu kepada pelanggan haruslah menurut prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000, selanjutnya pihak PLN akan meneliti berkas permohonan tersebut, apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila calon pelanggan telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak pemohon. Adapun prosedur izin penyambungan arus listrik yang diatur pada buku pedoman dan petunjuk Surat Edaran PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 adalah sebagai berikut: 1. Permintaan sambungan baru. Peminta (pemohon) datang sendiri keperusahaan PT. PLN (Persero) melalui fungsi pelayanan langganan PT. PLN (Persero) di kantor PT. PLN (Persero) yang bersangkutan. Peminta dimohon untuk mengisi formulir tata usaha langganan I-01 (TUL.I-01) yang telah tersedia di loket serta membubuhkan tanda tangannya. 2. Permintaan melalui surat. Permintaan yang melalui surat, petugas fungsi pelayanan langganan harus membuat formulir tata usaha langganan I-01 (TUL.I-01) berdasarkan dengan surat yang diterima dari kepala cabang kemudian diberi nomor urut 1.a. 3. Permintaan menunggu penyelesaian. Formulir tata usaha langganan I-01 (TUL.I-01) dibuat dalam rangkap tiga dan pada hari yang bersangkutan, yakni: Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 a. Aslinya dikirim kepada kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan atau dikirim langsung kebagian teknik untuk ditinjau kemungkinan teknisnya. b. Lembaran kedua dimasukkan dalam arsip permintaan yang menunggu penyelesaian. c. Lembaran ketiga diberikan kepada peminta. Pada waktu petugas pelayanan langganan mengirim lembar pertama kepada kepala cabang atau bagian teknis (dalam buku expedisi), tanggal pengiriman dicatat pada lembar kedua. Dua kali seminggu wajib diperiksa arsip ini pegawai senior (Kepala seksi, oleh seorang yang ditunjuk untuk hal ini), agar tidak terjadi keterlambatanketerlambatan, fungsi pelayanan langganan dengan bagian teknik bersamasama menyelesaikannya. 4. Permintaan yang dikabulkan atau diizinkan. Setelah formulir tata usaha I-01 (TUL.I-01) lembar pertama dikembalikan dari Kepala cabang kepada bagian, selanjutnya peminta diberitahu dengan mengirimkan surat izin penyambungan melalui pos atau menyampaikannya kepada peminta sewaktu ia datang ke fungsi pelayanan. Surat izin penyambungan disiapkan oleh fungsi sekretariat dengan rangkap 3 (tiga), setelah ditandatangani oleh kepala cabang. Lembar pertama disampaikan pada pemohon, lembar kedua bersama-sama dengan formulir I-01 (TUL.I-01). Lembar pertama dikembalikan kepada bagian pelayanan langganan sedangkan lembar ketiga disimpan sebagai arsip di sekretariatan PT PLN (Persero). Bentuk dan redaksi surat izin tersebut dibuat secara seragam oleh kantor distribusi atau wilayah, yang berisikan antara lain, daya yang tersedia, biaya penyambungan, uang jaminan langganan, juga anjuran kepada peminta untuk menghubungi instalasi yang diakui sah oleh PLN setempat. Lembar pertama formulir I-01 (TUL.I-01) dan surat izin lembar kedua Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 oleh pelayanan langganan bersama-sama lembar kedua formulir I-01 (TUL.I-01) diarsipkan di dalam arsip permintaan yang menunggu penyelesaian. 5. Permintaan yang ditolak. Bilamana hasil pemeriksaan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat penyambungan, maka fungsi sekretariat akan membuat surat penolakan ditandatangani oleh kepala cabang maka lembar pertama formulir I-01 (TUL.I-01) dikirim kembali ke bagian pelayanan langganan, yang selanjutnya menggabungkannya dengan lembar kedua yaitu surat izin dan digabungkan kedalam arsip permintaan yang ditolak, sedangkan lembaran yang ketiga dari surat penolakan merupakan arsip kesekretariatan PT. PLN (Persero). 6. Permintaan yang menunggu pembayaran. Yang dimaksud permintaan yang menunggu pembayaran adalah permintaan dimana instalasi yang telah dipasang oleh instalatir yang sah dan telah diperiksa oleh PT. PLN (Persero), tetapi pemohon belum membayar biaya penyambungan dan uang jaminan langganan. Semua surat-surat permintaan ini beserta lampirannya diarsipkan dengan arsip permintaan yang menunggu pembayaran. 7. Permintaan yang diluluskan. Permintaan yang diluluskan adalah permintaan dari pemohon yang telah menyelesaikan uang jaminan langganan dan biaya penyambungan pada PT. PLN (Persero). PT. PLN (Persero) mengeluarkan surat perintah kerja sambungan rumah dan perubahan data langganan (PDL) tetapi penyambungannya masih dalam proses teknis. Surat-surat sehubungan dengan permintaan ini akan dimasukkan ke dalam arsip permintaan yang diluluskan. 8. Permintaan yang digugurkan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh PT PLN (Persero) pada surat izin penyambungan, peminta tidak menyelesaikan pembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan langganan maka permintaan menjadi gugur. Surat permintaan beserta lampirannya dimasukkan kedalam permintaan yang digugurkan oleh PT. PLN (Persero). 9. Sambungan yang diberikan. Bilamana penyambungan telah dilaksanakan oleh bagian teknik, maka surat permintaan beserta lampirannya dan lain-lainnya dimasukkan ke dalam arsip sambungan yang diberikan. 10. Permintaan Perubahan Daya: Formulir ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dipergunakan untuk melayani langganan yang menghendaki penambahan, penurunan daya dan perubahan tarif. a. Permintaan tambahan daya. Prosedur ini sama dengan pemasangan baru arus listrik dengan catatan bahwa setiap catatan yang masuk perlu diperiksa oleh bagian teknik untuk mengetahui apakah instalasi yang ada perlu direvisi atau tidak. b. Permintaan turun daya. Formulir I-01 (TUL.I-01) diisi dalam rangkap 3 (tiga). Lembaran ketiga diberikan kepada langganan. Lembaran kedua dijadikan arsip dan lembar pertama tidak kirimkan kepada bagian teknik tetapi dibuatkan dalam Perubahan Data Langganan (PDL) setelah syarat-syarat dipenuhi. c. Permintaan perubahan tarif. Formulir TUL.I-01 dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Lembaran ketiga diberikan kepada pemohon. Lembaran ini dipergunakan untuk proses peninjauan tempat langganan dan penentuan pelanggan tergantung dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Prosedur ini disamakan dengan permintaan pemasangan baru arus listrik. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan, tanpa halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) lancar atau tidak terhalang sehingga tidak menimbulkannya tuntutan dari salah satu pihak. Dalam hal tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya, terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang diadakan oleh para pihak inilah yang disebut dengan wanprestasi. ”Dalam perjanjian penyambungan (pemakaian) arus listrik pada PT. PLN (Persero) mungkin saja dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh faktor kelalaian. Seorang pelanggan baru dapat dinyatakan wanprestasi telah adanya pernyataan lalai dari pihak PT. PLN (Persero)”.39 Adapun mengenai bentuk pernyataan lalai ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, dapat berupa: 1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis. 2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur telah dianggap bersalah jika satu kalipun debitur melewati batas waktu yang diperjanjiakan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban dan sekaligus pula untuk menghindarkan proses dan prosedur. Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa penegoran kelalaian, dengan sendirinya debitur atau pelanggan pemakai arus listrik sudah berada dalam keadaan lalai bila ia tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya. 39 Hasil Wawancara Dengan Ari Irawan., Pegawai Bagian Keuangan dan Administrasi PT. PLN Cabang Medan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan dan biasanya juga sommasi. Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam sommasi inilah kreditur menyatakan kehendaknya, perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu yang tertentu. Tentu adalah lumrah untuk memberi batas waktu yang benar-benar menurut kelayakan sesuai dengan berat ringannya objek prestasi yang hendak dilaksanakan. Kalau demikian jelaslah fungsi pernyataan lalai tiada lain dari tegoran atau pemberitahuan tentang kelalaian debitur tentang pelaksanaan perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan. 40 Dalam kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, yang sering digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk menyatakan bahwa pihak pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan arus listrik telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan. Perjanjian penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) biasanya telah ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) adalah perjanjian baku. Di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan hak dan kewajiban para pihak dan sanksi bagi para pihak apabila pihak pelanggan lalai akan perjanjiannya. Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengenaan biaya keterlambatan; Tagihan susulan; Pemutusan sementara; Pemutusan rampung; Pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik; Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Pihak pelanggan tidak dapat berbuat apapun dalam menentukan isi dari perjanjian. Apabila ia setuju dengan isi perjanjian penyambungan kontrak arus listrik, 40 Ibid. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 maka pelanggan tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Apabila pelanggan merasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penyambungan arus listrik dari PT. PLN (Persero), maka pelanggan tidak perlu menandatangani perjanjian tersebut. Bila konsumen tidak menandatangani perjanjian, maka tidak ada ikatan antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan. Biasanya dalam perjanjian baku, pihak pelanggan merupakan pihak yang lemah karena segala ketentuan yang dibuat dalam perjanjian adalah keseluruhannya berasal dari insiatif pihak PT. PLN (Persero) sebagai kreditur, pihak pelanggan hanya tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap perjanjian yang diadakan oleh pihak pelanggan dan pihak PLN. Untuk menghindari salah penafsiran dalam menafsirkan segala ketentuan yang tercantum di dalam isi perjanjian, maka pihak pelanggan harus melakukan beberapa langkah antara lain: 1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. 2. Jika suatu perjanjian berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian sedemikian rupa yang memungkinkan janji tersebut dapat dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu perjanjian dilaksanakan. 3. Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. 4. Apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di negeri atau dimana tempat perjanjian dilaksanakan. 5. Semua janji diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian keseluruhannya. 6. Jika ada keraguan-keraguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah dimintakan perjanjian sesuatu hal dan untuk kepentingan keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. 41 Dengan adanya perjanjian baku dalam kontrak penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero), maka pelanggan dengan sendirinya telah berada dalam keadaan 41 Ibid. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 wanprestasi, apabila pelanggan tidak mentaati segala ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut maupun melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam kontrak penyambungan arus listrik yang dilaksanakan oleh pihak PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan pelanggan, bentuk wanprestasinya lebih dikhususkan lagi dengan adanya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 Tentang Tagihan Susulan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah. Di dalam Surat Edaran ini telah ditentukan secara khusus mengenai bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dilakukan oleh pihak pelanggan. Dengan demikian, Surat Edaran Nomor 68 K/010/DIR/2000 tentang tagihan susulan terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, telah tegas menentukan bahwa seorang pelanggan telah melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dirinya dalam keadaan wanprestasi, sesuai pelanggaran yang dilakukan olehnya. Apabila pihak PT. PLN (Persero) menyatakan pihak pelanggan telah dalam keadaan wanprestasi, karena tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dan atau lewat batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak penyambungan arus listrik. Pernyataan tersebut dapat juga didahului dengan adanya tegoran yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero). 42 Suatu perjanjian atau tegoran boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan kepada pihak pelanggan supaya memenuhi prestasinya dewasa ini dilakukan dengan secara tertulis. Begitu pula terhadap peringatan dan tegoran yang telah diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) kepada pihak pelanggan biasanya dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat. Apabila pelanggan sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya untuk memenuhi prestasinya, maka jika ia tetap berada dalam keadaan lalai 42 Ibid. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 atau alpa untuk memenuhi prestasinya terhadap pihak PT. PLN (Persero), maka pihak pelangan sudah dapat dinyatakan wanprestasi atas pelanggaran yang dilakukannya. Selain pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) dapat juga dinyatakan lalai atau wanprestasi apabila ia tidak memenuhi prestasi atau pun kewajibannya yang telah ditetapkan dalam kontrak penyambungan arus listrik. Bentuk wanprestasi dari pihak PT. PLN (Persero) dapat berupa tidak menyediakan daya listrik yang dimintakan oleh pihak pelanggan. 43 Di dalam pergaulan masyarakat sering dilakukan perbuatan-perbuatan hukum oleh para subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering mengadakan hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah mengenai pemakaian arus listrik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut para subjek hukum haruslah mengadakan hubungan dengan pihak PT. PLN (Persero) dengan merealisasikan dengan bentuk suatu kontrak penyambungan arus listrik. Dalam hubungan hukum ini sering terjadi salah satu pihak atau pihak pelanggan melakukan wanprestasi, yang merugikan pihak PT. PLN (Persero). Akibat wanprestasi tersebut pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan atau meminta ganti rugi. Ganti rugi disini tidaklah sama dengan ganti rugi yang diatur dalam KUH Perdata, karena secara khusus bentuk ganti rugi atas wanprestasinya konsumen telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 yang menetapkan bahwa bentuk ganti rugi tersebut berupa tagihan susulan. Tagihan susulan yang dibebankan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap para pelanggan adalah tidak sama. Hal ini dengan bentuk atau golongan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak konsumen. Bertambah besar pelanggaran yang telah dilakukan oleh konsumen maka semakin besar pula tagihan susulan yang ditetapkan pihak PT. PLN (Persero).44 Daya kedapatan adalah jumlah daya dari permeter listrik lampu pijar dan pelepasan gas serta alat-alat listrik lainnya yang terpasang maupun yang dilihat dari 43 44 Ibid. Ibid. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 letak dan keadaannya dapat dianggap akan atau sudah dipakai, yang kedapatan ditempat pelanggaran pada waktu diadakan pemeriksaan dan kesemuanya dijadikan dan/atau dijalankan dan/atau dinyalakan hingga aliran listrik terputus dengan cara sebagai berikut : 1. Regu pemeriksaan PT. PLN (Persero) dengan disaksikan oleh pelanggan atau wakilnya menjalankan atau menyalakan secara bertahap (dimulai dari yang memakai daya terbesar) semua motor listrik, alat-alat listrik serta lampu pijar dan atau pelepasan gas yang terpasang sehingga aliran listrik terputus. 2. Jika sesudah motor listrik, alat-alat listrik dan lampu pijar juga belum terputus, maka dilanjutkan dengan cara bertahap menjalankan atau menyalakan semua motor listrik, alat-alat listrik, dan lampu pijar yang kedapatan tidak terpasang ditempat pelanggaran (yang dilihat dari dekat dan keadaannya dapat diduga akan atau sudah dipakai). 3. Jika semua motor listrik, alat-alat listrik serta lampu pijar dan atau pelepasan gas baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang sudah dijalankan atau dinyalakan dan aliran listrik dan lampu pijar serta pelepasan gas, baik yang terpasang maupun tidak terpasang dianggap sebagai daya kedapatan oleh PT. PLN (Persero). 4. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh bukan pelanggan, maka daya yang kedapatan adalah jumlah dari semua motor listrik, alat-alat listrik dan lampu pijar atau pelepasan gas baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang, yang kedapatan di rumah atau ditempat pelanggaran (yang dilihat dari keadaan maupun letaknya dapat dianggap akan atau sudah dipakai). Dengan demikian dari segi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000, apabila pelanggan melakukan pelanggaran pemakaian arus listrik Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam pemakaian arus listrik menurut golongan pelanggarannya maka akan timbul akibat hukum tertentu, yakni dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) berhak atas : 1. Melakukan pemutusan sambungan aliran listrik yang bersangkutan seketika itu juga. 2. Menuntut ganti rugi berupa tagihan susulan sesuai dengan golongan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran atau atas pemakaian tenaga listrik tersebut ditambah dengan biaya lainnya (biaya penggantian, biaya perbaikan) akibat kerusakan yang timbul, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. 45 Besarnya tagihan susulan ditetapkan menurut macam pelanggaran yang dilakukan. Penyambungan kembali akan dilakukan jika tagihan susulan tersebut telah dilunasi. Pelanggar sehubungan tindakan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dapat diklasifikasikan atas dua : 1. Si pelanggar yang berkedudukan sebagai pelanggan PT. PLN (Persero). 2. Si pelanggar yang berkedudukan bukan sebagai pelanggan PT. PLN (Persero). Jika pelanggar adalah pelanggan pada PT. PLN (Persero), maka apabila ia telah memenuhi kewajibannya yaitu ganti rugi berupa tagihan susulan maka pihak PT. PLN (Persero) akan menyambungkan kembali aliran listrik yang terputus sementara tersebut. Sebaliknya jika pelanggar bukanlah pelanggan pada PT. PLN (Persero), maka PT. PLN (Persero) tidak akan melakukan penyambungan kembali arus listrik yang telah terputus tersebut. Untuk mendapatkan kembali sambungan arus listrik yang terputus, si pelanggar harus mengajukan permohonan izin penyambungan arus listrik baru kepada PT. PLN (Persero).46 Jika dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka tindakan yang dilakukan oleh pelanggar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tindakan tersebut membawa akibat kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero), khususnya pada PT. PLN 45 46 Ibid. Ibid. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Cabang Medan. Oleh karenanya pihak PT. PLN (Persero) berhak menuntut ganti rugi kepada pelanggar tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000 mengatur perihal ganti rugi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencurian arus listrik. Adapun Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000 mengatur secara khusus mengenai ganti rugi akibat pemakaian arus listrik yang melawan hukum. Dalam hal ini Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000 merupakan Lex Specialis sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan umum yang berlaku di dalam KUH Perdata yang mengatur perihal ganti rugi khususnya pada Pasal 1365 KUH Perdata. Jadi jika ketentuan mengenai wanprestasi pihak konsumen yang melanggar pemakaian arus listrik belum diatur tentang ganti rugi secara khusus dalam peraturan PT. PLN (Persero), maka berlaku ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Jadi jelaslah bahwa diadakannya kontrak pemakaian arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan maka akan timbul hak-hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, antara lain pihak PT. PLN (Persero) wajib menyediakan tenaga listrik pada pelanggan dan sebaliknya pelanggan berhak untuk mendapatkan atau mempergunakan arus listrik yang dimaksud sesuai dengan kebutuhannya. D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dengan Konsumen Dalam realita kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut sering disalah gunakan oleh pihak planggan. Artinya, pihak pelanggan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus listrik. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN (Persero) dapat mengupayakan suatu hal bagi penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan. Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan pada saat mengajukan permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus listrik memohon daya sebesar 1000 KwH. Atas dasar permohonan tersebut maka pihak PT. PLN (Persero) akan mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus menyambungkan daya sebesar 1000 KwH kepada pihak pelanggan yang mengajukan permohonan daya tersebut. Jika pada saat dilakukan operasi pemeriksaan aliran listrik sebagai upaya untuk mencari pelanggar pemakai arus listrik oleh Team OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik). Bila terbukti pelanggan menggunakan daya listrik tidak sebagaimana yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggar telah melakukan perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian serta di dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 tentang pemakaian tenaga listrik tidak sah. Atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) melalui Team OPAL memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada pihak pelanggan yang menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia tanpa seizin PT. PLN (Persero). Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat panggilan yang intinya memerintahkan pelanggan untuk menghadap pimpinan PT. PLN (Persero) Cabang Medan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Kehadiran pelanggan yang melanggar ketentuan pemakaian arus listrik adalah sangat berarti, guna membicarakan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelanggan. Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN (Persero), diwajibkan untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang dibebankan oleh PT. PLN (Persero) terhadap pelanggar, belum dibayar oleh pelanggar tersebut maka pihak PT. PLN (Persero) Cabang Medan berhak untuk memutuskan aliran listrik yang tersambung pada rumah, bangunan, tempat terjadinya pelanggaran, hotel, yang dimiliki oleh pelanggar untuk sementara waktu. Apabila pihak pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN (Persero) setelah bermusyawarah dengan pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggar untuk membayar tagihan susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan batas waktu pembayaran tagihan susulan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya pembayaran tagihan susulan kepada pihak pelanggan. Apabila tagihan susulan karena suatu dan lain hal tidak dilunasi oleh pelanggar maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan tindakan sebagai berikut : 1. Pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan penyambungan kembali arus listrik yang telah terputus. 2. Jika tagihan susulan tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka sambungan arus listrik akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 kembali akan dilayani sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan Biaya Penyambungan Baru. 3. Bila pelanggar bukan pelanggan maka melalui Pengadilan Negeri persoalannya diajukan sebagai tindak pidana pencurian. Apabila dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka tindakan yang dilakukan oleh pelanggar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut tentunya membawa kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Oleh sebab itu wajar apabila pihak PT. PLN (Persero) menuntut ganti rugi kepada pelanggar. Walaupun bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) merupakan bentuk ganti rugi yang bersifat lex specialis (khusus), yang mengenyampingkan bentuk ganti rugi yang diatur secara umum di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero) merupakan bentuk ganti rugi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000. Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Dengan musyawarah tersebut sedapat mungkin PT. PLN (Persero) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran sanksi kepada pelanggan yang pelanggaran pemakaian arus listrik. Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Pengajuan tersebut diharapkan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan : 1. Bahwa kewajiban PT. PLN (Persero) di dalam perjanjian pemakaian arus listrik adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Sedangkan kewajiban pihak pelanggan adalah membayar iuran rekening bulanan, membayar denda apabila pembayaran rekening listrik bulanan sudah melampaui batas atau lewat waktu. 2. Bahwa dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, yang artinya tidak ada blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau pemberitahuan kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Contoh dokumen bukti perjanjian ialah pelanggan (konsumen), nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan dan lain sebagainya. Dengan demikian perjanjian antara pelaku usaha (PT. PLN) dengan konsumen adalah berbentuk perjanjian baku artinya bahwa konsumen tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. 3. Bahwa dalam kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, yang sering digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk menyatakan bahwa pihak pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan arus listrik telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Akan tetapi, dalam perjanjian penyambungan (pemakaian) arus listrik pada PT. PLN (Persero) mungkin saja dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh faktor kelalaian. Seorang pelanggan baru dapat dinyatakan wanprestasi telah adanya pernyataan lalai dari pihak PT. PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut jika pihak PT. PLN tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT. PLN dikatakan telah wanprestasi dan diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985. 4. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Dengan musyawarah tersebut sedapat mungkin PT. PLN (Persero) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran sanksi kepada pelanggan yang pelanggaran pemakaian arus listrik. Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Apabila tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Pengajuan tersebut diharapkan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang. B. Saran Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut : 1. Memberantas atau mencegah pencurian arus listrik dengan cara lebih meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pemakaian arus listrik kepada pelanggan serta meningkatkan staf serta karyawan PLN untuk lebih disiplin dan jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 2. Masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian bila melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus kepada atau ke arah terjadinya kriminalitas seperti pencurian arus listrik agar dapat secara cepat mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat. 3. Agar tidak terjadi persengketaan antara pihak pelanggan dengan pihak PT. PLN (Persero) maka kedua belah pihak harus mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati. DAFTAR PUSTAKA Daftar Buku: Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 Abdulkadir Muhammad, II., Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, 1992. Badrulzaman, Mariam Darus., Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987. Harahap M Yahya., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992. Mahadi., Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Naja HR Daeng., Contrant Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Patrik Purwahid., Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Makalah Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990. Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986. Projodikoro R Wirjono ., Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Penerbit Sumur, Bandung, 1995. Satrio.J., Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1998. Setiawan R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1990. Shidarta., Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996. Subekti.R dan Tjitrosudibio.R., Terjemahan KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. Tulus Abadi dan Sudaryatmo., Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Konsumen Listrik, YLKI, Jakarta, 2004. Susilo Zumrotin K., Penyambungan Lidah Konsumen, YLKI, Jakarta, 1996. Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, Tentang Ketenagalistrikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990, tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. WAWANCARA Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 RESPONDEN BAPAK ARI IRAWAN, SH., SEBAGAI STAF KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN DAN ADMINISTRASI, SELAKU PIHAK PLN 1. Dalam perjanjian pemakaian arus listrik, kapan pelanggan dinyatakan wanprestasi? Jawab : Pelanggan dinyatakan wanprestasi apabila pelanggan telah melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian penyambungan arus listrik. Misalnya, tidak melunasi tagihan listrik (terlambat membayar rekening listrik). 2. Apakah pihak PLN juga dapat dikatakan wanprestasi? Jawab : Dalam perjanjian arus listrik pada daya kecil, tidak ada dinyatakan bahwa pihak PLN dapat dikatakan wanprestasi, dalam perjanjian tersebut pelangganlah yang dapat dikatakan wanprestasi, karena dasar wanprestasi adalah perjanjian. Begitu juga halnya dalam perjanjian arus listrik daya besar, tidak ada dinyatakan bahwa pihak PLN dapat dikatakan wanprestasi. Akan tetapi dalam isi perjanjian pemakaian arus listrik daya besar, dalam Pasal 19 ada ketentuan bahwa “segala yang belum/kurang dalam perjanjian ini dapat dibuat Amandemen/Addendum dengan persetujuan kedua belah pihak”. Dengan kata lain, bisa saja didalam perjanjian yang lain pelanggan membuat ketentuan tentang apabila wanprestasinya ada pada pihak PLN. 3. Apakah pihak PLN dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggan yang telah melakukan wanprestasi? Jawab : Sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh pelanggan maka pihak PLN dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggan apabila pelanggan yang bersangkutan telah melakukan suatu wanprestasi, misalnya keterlambatan dalam pembayaran rekening listrik. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah ditetapkan PT. PLN (Persero) maka pelanggan akan mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara aliran listrik dari pihak PLN dan dikenakan sanksi membayar Biaya Keterlambatan (BK) untuk setiap bulan keterlambatannya sesuai Tarip Dasar Listrik yang berlaku, dari jumlah perlembar rekening setiap bulan keterlambatan pembayaran rekening. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 4. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak PLN terhadap pelanggan yang telah melakukan wanprestasi dalam pemakaian arus listrik? Jawab : Tindakan yang dilakukan PLN adalah berupa PPTL (Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik) terhadap pelanggan, apabila tidak dilunasi juga maka akan dikenakan tagihan susulan atau denda. Bisa juga dilakukan OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik), sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemakaian arus listrik daya kecil, pelanggan bersedia dan tidak akan menghalangi apabila sewaktu-waktu petugas dari PT. PLN (Persero)/OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) untuk melakukan pendataan penggunaan bangunan. 5. Bagaimana tanggung jawab pihak PLN apabila salah satu Pegawai/Karyawan PLN telah melakukan suatu kelalaian yang merugikan pelanggan? Jawab : Apabila salah satu karyawan/pegawai PLN telah melakukan kelalaian yang merugikan pihak pelanggan, maka PLN akan menurunkan jabatan pegawai tersebut (turun dua peringkat), dan apabila dalam 1 (satu) tahun itu ia telah melakukan kelalaian lagi maka ia akan dipecat (dilakukan pemecatan). 6. Apakah sama permohonan penyambungan arus listrik yang berlaku di PT. PLN (Persero) Cabang Medan dengan permohonan penyambungan arus listrik di PT. PLN (Persero) lainnya? Jawab : Perjanjian penyambungan arus listrik yang berlaku di PT. PLN (Persero) Cabang Medan adalah sama dengan perjanjian penyambungan arus listrik yang berlaku di PT. PLN (Persero) lainnya. Dengan kata lain, bahwa perjanjian penyambungan arus listrik di semua Sumatera Utara adalah sama. 7. Apa tujuan pemutusan/pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir? Jawab : Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pasokan energi yang dibangkitkan oleh PLN Sumatera Utara saat ini devisit dengan kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan masyarakat pada saat beban puncak lebih tinggi ketimbang pasokan listrik yang tersedia. Artinya, pada saat kondisi normal yaitu dimana seluruh mesin-mesin pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok seluruh kebutuhan listrik masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009 pembangkit yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal yang tidak ditangguhkan, sehingga bila mesin mengalami turun mesin (overhoul) maka devisit listrik akan semakin besar yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir. Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan, 2009. USU Repository © 2009

Judul: Akuntansi

Oleh: Wahyu Saputro

Ikuti kami