Akuntansi

Oleh Wahyu Saputro

34 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Akuntansi

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ADE IRMA ANDAYANI S
040200044

Departemen Hukum Keperdataan
Jurusan Hukum Perdata BW

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2009
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

ADE IRMA ANDAYANI S
040200044

Departemen Hukum Keperdataan
Jurusan Hukum Perdata BW

Disetujui
Ketua Departemen Hukum Keperdataan

( Rabiatul Syariah, SH, M.Hum )

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembmbing II

( Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS )

( Syamsul Rizal, SH, M.Hum )

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga akhirnya
tulisan dalam bentuk skipsi ini dapat juga diselesaikan oleh penulis sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan.
Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.
Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian
Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan”. Penulisan skripsi ini
dimaksudkan memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari
berbagai pihak, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada :
1. Kedua orang tua Penulis, yakni “Syahrial Sitorus dan Yusnaini Sirait” yang sangat
penulis cintai dan sayangi. Dimana, berkat doa, kasih sayang, kesabaran dan
keikhlasan hati mereka membesarkan, mendidik dan selalu memberikan dorongan
semangat serta pengorbanan yang tidak dapat penulis balas dengan apapun.
Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH. MS selaku Ketua Departemen Hukum
Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Dosen
Pembimbing I penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan
kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

3. Bapak Syamsul Rizal, SH, M. Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang
telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam
menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Runtung Sitepu, SH, M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Syariffudin Hasibuan, SH, DFM, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Muhammad Husni, SH, M. Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Sumatera Utara.
8. Bapak Alwan, SH selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan bimbingan selama dalam
perkuliahan.
10. Ibu Marlina Panjaitan yang selalu membantu penulis sewaktu melakukan
penelitian dan mengambil data di PT. PLN Cabang Medan, serta

selalu

mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Ari Irawan, SH selaku pegawai PLN bagian Keuangan dan Administrasi
yang telah memberikan data dan bahan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kak Dewi beserta suaminya Bang Ryan, Bah Uki beserta istrinya Kak Dila,
Kakakku Tuti beserta pacarnya Bang Yeyen, Bah David dan Adikku Ade, serta
saudara-saudaraku yang lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Seseorang yang penulis cintai dan sayangi (anugerah terindah ku) “Yudha
Rahman Arif Johan Siagian” yang selalu memberikan semangat kepada penulis
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

dalam segala hal dan yang telah memberikan banyak dukungan dalam penulisan
skripsi ini. Terima kasih cinta…
14. Kepada Seluruh Keluarga Cendana, yaitu Nek Keisyah, Almarhum Papa Johan
(yang selalu menyayangi penulis), Mami (yang selalu mendukung dan membantu
penulis dalam segala hal), Bang Ari (yang selalu mendukung dan menasehati
penulis dalam segala hal), Bang Nanda (Kucek), Kakak dan Dedek (yang selalu
mendengarkan curhatan penulis).
15. Terspesial seorang sahabat yang sangat penulis sayangi “QQ_Bondut” (CintaKi),
juga sobatku “Mawan_Bontu” (CintaWan) terima kasih atas dorongan dan
dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta semua bantuan-bantuan
yang telah diberikan terhadap penulis selama ini.
16. Sepupuku “Fuji”, “Eva”, “Rizka” dan yang lainnya yang selalu mendukung
penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Dan teman-teman lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima
kasih atas bantuan dan doanya.
Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, disini penulis menyadari
bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik
dari segi materi maupun penulisan kata yang disebabkan keterbatasan pengetahuan
penulis. Penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran-saran yang sifatnya
membangun demi kesempurnaan tugas-tugas penulis di masa yang akan datang.
Demikian penulis hajatkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi
kita semua.
Medan,

Februari 2009

Ade Irma Andayani S
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR…….………………………………………………. .

i

DAFTAR ISI………………………………………………………………..

v

ABSTRAKS..………………………………………………………………..

vii

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN…………………………………………..

1

A. Latar Belakang……………………………………….....

1

B. Perumusan Masalah………………………………….....

4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…..………………….....

5

D. Keaslian Penelitian……………..……………………....

5

E.

Tinjauan Kepustakaan…… …………………………...

6

F.

Metode Penelitian……..……………………………….

8

G. Sistematika Penelitian………………………………….

9

PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SECARA
UMUM…………………………………………………….. .

11

A.

Pengertian Perjanjian Pada Umumnya………………….

11

B.

Syarat Sahnya dan Asas-Asas Suatu Perjanjian..……….

16

C.

Berakhirnya Suatu Perjanjian…………………………...

22

D.

Pengertian Wanprestasi…………………………………

28

E.

Akibat Wanprestasi……………………………………..

29

PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEBAGAI PERUSAHAN
UMUM…..…………………………………

37

A.

Sejarah Berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN)... .

B.

Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Listrik

37

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Negara...............................................................................

40

C.

Modal Perusahaan Listrik Negara………………………

42

D.

Organisasi Badan Kepengurusan PLN………………….

43

E.

Pembinaan dan Pengawasan PLN Sebagai Perusahaan
Umum…………………………………………………...

BAB IV

49

TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN ARUS LISTRIK PADA PLN
CABANG MEDAN…………………………………............
A.

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam
Perjanjian……………………………………………….

B.

BAB V

59

Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam
Terjadinya Kelalaian……………………………………

D.

55

Perjanjian Baku Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara
PLN Dan pelanggan…………………………………….

C.

55

63

Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara PLN Dengan
Pelanggan……………………………………………... ..

78

KESIMPULAN DAN SARAN……………………………..

82

A.

Kesimpulan……………………………………………...

82

B.

Saran…………………………………………………….

84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

ABSTRAK
Tenaga listrik merupakan salah satu sumber daya yang sangat vital bagi
kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan energi yang sangat penting untuk
menopang kehidupan manusia. Untuk memperoleh tenaga listrik, maka seseorang
harus mengadakan hubungan dengan pihak Perusahaan Listrik Negara dan sebelum
menjadi pelanggan arus listrik pada PLN, calon pelanggan tersebut haruslah
mengajukan suatu permohonan penyambungan arus listrik pada pihak PLN. Dalam
permohonan tersebut dicantumkan besarnya daya atau kapasitas yang diinginkan, dan
selanjutnya pihak PLN akan mengadakan penyambungan arus listrik sebesar daya
atau kapasitas yang dimohonkan. Kesepakatan inilah yang membuat adanya ikatan
hukum bagi kedua belah pihak. Masalah yang sering terjadi dalam perjanjian
pemakaian arus listrik antara pihak konsumen dan PLN adalah mengenai bagaimana
tanggung jawab pelanggan dan PLN di dalam perjanjian pemakaian arus listrik,
bagaimana bentuk ganti rugi akibat wanprestasi, penyelesaian sengketa antara
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan konsumen. Mengenai hal perjanjian
pemakaian arus listrik dapat ditinjau secara yuridis di dalam Undang-undang No. 15
Tahun 1985 mengenai Ketenagalistrikan. Dimana megenai hal perjanjian pemakaian
arus listrik ini memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak.
Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan dan pengumpulan
data dalam penyusunan skripsi ini adalah Metode Library Research atau penelitian
kepustakaan yaitu dengan mempelajari Perundang-undangan dan sejumlah buku, dan
Field Research atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti
langsung dengan mencari data-data ke PT PLN (Persero) Cabang di jalan Listrik No.
8 Medan, guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam pembahasan
skripsi ini, misalnya dengan melakukan interview atau wawancara dengan pihak PLN.
Dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dalam perjanjian pemakaian
arus listrik ini ada pada Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, memberi larangan
kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi dan perdagangan barang
atau jasa. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai Undang-undang Perlindungan
Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen,
melainkan juga mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha yaitu
pada Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999, sehingga apabila terjadi wanprestasi
dalam perjanjian pemakaian arus listrik ada di atur dalam Undang-undang No. 8
Tahun 1999 dan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 yaitu mengenai
Ketenagalistrikan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
PT. PLN (Persero) adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang
ketenagalistrikan. Dengan kata lain, tenaga listrik juga merupakan salah satu sumber
daya yang sangat vital bagi kehidupan manusia, karena tenaga listrik merupakan
energi yang sangat penting untuk menopang kehidupan manusia.
Perusahaan ini berkewajiban menjalankan tugas yang dibebankan negara
kepadanya yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap listrik. Begitu pentingnya
kebutuhan masyarakat terhadap listrik, sehingga tidak mungkin dapat ditawar-tawar
lagi bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat didukung oleh listrik. Selain
menjalankan fungsi bisnisnya PT. PLN (Persero) lebih banyak menjalankan fungsi
sosialnya, apalagi di Sumatera Utara mempunyai sebagian besar pelanggan rumah
tangga. Perusahaan ini terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada
masyarakat, sebagaiman falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu :
“keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga
oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan,
sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan
memperoleh kehidupan sejahtera”. 1
Dari usaha dan kerja keras yang telah dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero)
nampaknya belum mampu mendongkrak kinerja secara maksimal. Apa yang
diharapkan masyarakat terhadap pasokan listrik yang unggul dan aman serta adanya

1

PT PLN (Persero), Budaya Perusahaan, PLN Pusat, Jakarta, 2000, hlm. 9.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

semboyan “Listrik Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik” mungkin belum bisa
terwujud. Sebagaimana diketahui adanya pemadaman listrik secara bergilir, akhirnya
memupuskan harapan masyarakat dan semboyan tersebut. Keterbatasan pasokan
energi yang dibangkitkan oleh PLN Sumatera Utara saat ini devisit dengan kebutuhan
masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan masyarakat pada saat beban puncak lebih
tinggi ketimbang pasokan listrik yang tersedia. Artinya pada saat kondisi normal yaitu
dimana seluruh mesin-mesin pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok
seluruh kebutuhan listrik masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin
pembangkit yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal yang tidak
ditangguhkan, sehingga bila mesin mengalami turun mesin (overhoul) maka devisit
listrik akan semakin pesat yang mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik bergilir.
Kondisi inilah yang dialami oleh pembangkit PLN khususnya PT. PLN
Sumatera Utara. Kenaikan TDL 2003 yang semula diharapkan dapat menutup devisit
anggaran PLN juga belum mampu membuat PLN dapat menyediakan listrik yang
aman dan handal. Apalagi ditambah dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
menjadikan PLN semakin terpuruk. Kondisi ketenagalistrikan di Indonesia, terutama
sejak tahun 1996, memang sangat memprihatinkan. Kebaikan Tarif Dasar Listrik
(TDL) yang sudah mencapai diatas 100%, terbukti belum mampu menyehatkan
finansial PT. PLN.2
Tingkat pertumbuhan listrik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
masyarakat

bahkan

pertumbuhan

ekonomi

harus

didukung

oleh

kenaikan

pertumbuhan listrik. Selama tiga dasawarsa terakhir, sejak 1970, penyedia tenaga
listrik mengalami peningkatan dua kali lipat, setiap lima tahun, dengan pertumbuhan

2

Tulus Abadi dan Sudaryatmo, Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai Konsumen
Listrik, YLKI, Jakarta, 2004, hlm. 4.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

rata-rata 14% pertahun. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia
hanya bertumbuh sebesar 7%, dengan pertumbuhan penduduk 1,8% pertahun.
Sebagai perusahaan penyedia jasa ketenagalistrikan yang berada pada satu
pihak dan masyarakat sebagai pelanggan pada pihak yang lain, sesungguhnya
mempunyai hubungan yang sangat erat. Satu hubungan yang dibangun atas sebuah
keterikatan antara para pihak yang mempunyai prestasi. Hubungan ini pada dasarnya
dibentuk melalui keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri, dan tentunya
keterikatan ini dimulai dari suatu proses yang disebut dengan permohonan.
Permohonan disampaikan masyarakat untuk mendapat pelayanan ketenagalistrikan
yang disediakan oleh PT. PLN (Persero).
Dalam hal tersebut calon pelanggan datang mengajukan permohonan dan telah
bersedia membayar sejumlah uang kepada PT. PLN (Persero) untuk dicatat sebagai
pelanggan PLN. Dengan demikian karena calon pelanggan telah setuju maka
timbullah satu keterikatan tersebut. Karena perjanjian dapat dilakukan dengan tertulis
maupun lisan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara 2 orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis. 3 Dan
kesepakatan inilah yang membuat ikatan hukum bagi kedua belah pihak.
Dalam hubungan hukum yang terjadi diantara konsumen dengan PLN, bisa
terjadi adanya wanprestasi yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian.
Misalnya, pelanggan secara sepihak melakukan tindakan-tindakan seperti menambah
atau memperbesar daya dari daya yang sebenarnya menurut kontrak yang telah
disepakati. Jika hal ini dilakukan, maka dikatakanlah pelanggan tersebut telah
melakukan wanprestasi.
3

HR Daeng Naja., Contrant Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 6.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Tindakan para konsumen yang dinyatakan wanprestasi dalam pemakaian arus
listrik merupakan tindakan yang merugikan PT. PLN (Persero), sehingga
menimbulkan akibat hukum yaitu mewajibkan konsumen untuk mengganti kerugian
yang diderita oleh PT. PLN (Persero) berupa tagihan susulan sesuai dengan jenis
pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Ditambah dengan biaya-biaya lainnya
sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dan PT. PLN (Persero) berhak
melakukan pemutusan sambungan arus listrik para konsumen sebelum dilunasinya
tagihan susulan dari konsumen yang wanprestasi.

B. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian?
2. Bagaimana perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan
pelanggan?
3. Bagaimana wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam terjadinya
kelalaian?
4. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui hak dan kewjiban para pihak dalam perjanjian pemakaian arus
listrik.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

2. Untuk mengetahui perjanjian baku dalam pemakaian arus listrik antara PLN dan
pelanggan.
3. Untuk mengetahui tentang wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam
terjadinya kelalaian.
4. Untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa antara PLN dengan pelanggan.
Adapun manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk
pengembangan wawasan dan dapat digunakan sebagai literatur di bidang Hukum
Perdata khususnya perjanjian pemakaian arus listrik.
2. Secara praktis semoga kiranya masyarakat dan praktisi dapat mengetahui dan
memahami bahwa sebenarnya antara pelanggan dengan PT. PLN terjalin suatu
perikatan yang didasarkan pada perjanjian tertulis.

D. Keaslian Penelitian
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian
Pemakaian Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan”. Sepanjang pengetahuan penulis,
penulisan skripsi ini belum pernah diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dapat
dikatakan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga keaslian penelitian ini
dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

E. Tinjauan Kepustakaan
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dari Pasal 1338 KUH Perdata ini, dapat ditarik suatu gambaran bahwa, pada

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkam oleh sepihak, karena dengan
adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.
Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya
kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian.
Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain
itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam
membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu
perjanjian secara sepihak oleh satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH Perdata
suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif, maka perjanjian
tersebut dapat dibatalkan.
Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya
dapat dilakukan dengan cara :
1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan.
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan
di muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak
lawan karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian tersebut tidak memenuhi
syarat subjektif yang memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut. 4
Akan tetapi apabila suatu pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan
secara sepihak tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum, maka pihak yang
menderita kerugian akibat dibatalkannya perjanjiannya dapat menuntut kerugian
kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut, karena dengan adanya
pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi
pihak lain.
Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak
tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung
lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti

4

M. Yahya Harahap., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 17.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi
yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut
adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.
Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap
perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang
tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua
belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu
pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan
perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan
sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian
diantara mereka.
Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan
secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari
suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya
kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan
membatalkan perjanjian.
Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi
dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu
pernyataan lalai atau sommatie yaitu suatu peringatan/teguran dari PT. PLN (Persero)
pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari pesan ini
pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada dalam
keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang wanprestasi harus
pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak yang lainnya.
Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka
undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut beberapa hal yaitu :
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

1.
2.
3.
4.
5.

Pemenuhan prestasi;
Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
Ganti rugi;
Pembatalan perjanjian;
Pembatalan disertai ganti rugi. 5

F. Metode Penelitian
Di dalam pencarian data yang diperlukan untuk menunjang penyusunan skripsi
ini, penulis melakukannya dengan mengadakan penelitian yang terdiri dari 2 (dua)
cara yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu menggunakan suatu metode penelitian ilmiah yang mengumpulkan literatur
yang berhubungan dengan materi yang dibahas.
2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti
langsung dengan mencari data-data ke lapangan sesuai dengan apa yang
dibutuhkan di dalam skripsi ini, misalnya dengan melakukan interview atau
wawancara dengan Bapak Ari Irawan selaku pegawai PT. PLN Cabang Medan
bagian Keuangan dan Administrasi.

G. Sistematika Penelitian
Adapun sistematika penulisan tersebut secara keseluruhan dapat diuraikan
srbagai berikut :
1. BAB I

: Pendahuluan
Yang menjadi sub bab dari bab pertama ini, yaitu Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Keaslian

5

R. Wirjono Prodjodikoro., Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,
Sumur, Bandung, 1995. hal. 52.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika
Penulisan.
2. BAB II

: Perjanjian dan Wanprestasi Pada Umumnya
Yang menjadi sub bab dari bab kedua, yaitu Pengertian Perjanjian
Pada Umumnya,

Syarat Sahnya dan Asas-asas Suatu Perjanjian,

Berakhirnya Suatu Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Akibat
Hukum Wanprestasi.
3. BAB III

: Perusahaan Listrik Negara Sebagai Perusahaan Umum
Yang menjadi sub bab dari bab ketiga, yaitu Sejarah Berdirinya PLN,
Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Listrik Negara, Modal
Perusahaan Listrik Negara, Oeganisasi (Badan) Kepengurusan
Perusahaan Listrik Negara, Pembinaan dan Pengawasan PLN sebagai
Perusahaan Umum.

4. BAB IV :Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian

Pemakaian

Arus Listrik Pada PLN Cabang Medan
Yang menjadi sub bab dari bab keempat, yaitu Hak dan Kewajiban
Para Pihak Dalam Perjanjian, Perjanjian Baku Dalam Pemakaian
Arus Listrik Antara PLN dengan Pelanggan, Wanprestasi dan
Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Terjadinya Kelalaian, Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antara PLN dengan Pelanggan.
5. BAB V

: Kesimpulan dan Saran
Dalam penulisan ini penulis membuat suatu kesimpulan dan juga
saran yang menjadi bahan masukan untuk penelitian mengenai
masalah dalam skripsi ini akan turut pula dimasukkan daftar bacaan
dan lampiran-lampiran.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

BAB II
PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SECARA UMUM

A. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya
Buku III B.W. berjudul “Perihal Perikatan”. Perkataan “Perikatan”
(verbintenis) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam
Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber
pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari
perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan yang
timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan
(zaakwaarneming). Tetapi sebagian besar dari Buku III ditujukan pada perikatanperikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum
perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian
adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit.
Adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh Buku III B.W. itu, ialah:
Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta beda) antara dua orang, yang
memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya,
sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II
mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak
perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena
sifat hukum yang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntut-menuntut,
maka isi Buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”. Pihak yang berhak
menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”.
Secara umum, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal.
Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau
lebih”. 6
Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan
istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah
apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.
Menurut R. Subekti, “suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua
pihak itu setuju melakukan sesuatu”. 7 Dapat dikatakan bahwa dua perkataan
(perjanjian dan persetujuam) itu adalah sama artinya.
M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan
atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu
pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi”. 8
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa unsurunsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah sebagai berikut :
1. Terdapat para pihak yang berjanji;
2. Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat/kesesuaian kehendak;
3. Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;

6

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Terjemahan KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
1994, hlm. 306.
7
R. Subekti, Ibid, hlm. 1.
8
M. Yahya Harahap, Op. Cit. hlm. 6.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

4. Terletak dalam bidang harta kekayaan;
5. Adanya hak dan kewajiban para pihak;
6. Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.
Dari 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya
perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUH Perdata dikatakan perjanjian
hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan
menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan
sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Jadi para ahli hukum perdata hendak
menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan
ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada substansi yang dibawa
oleh pengertian perjanjian itu.
Sudikno

Mertokusumo

menjelaskan,

bahwa

perbuatan

hukum

(rechtshandeling) yang selama ini dimaksudkan dalam pengertian perjanjian adalah
satu perbuatan hukum berisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan
penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian
dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee
eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada
kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat
hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum
(rechtsverhoudingen). 9
Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid
Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum

9

Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 7-8.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”.

10

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian
dibagi dalam 3 (tiga) macam, yakni:
1. perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Sebagaimana gambaran mengenai pengertian prestasi ini, dapat dilihat dalam
perjanjian ekspor/impor. Perjanjian ekspor/impor pada hakikatnya merupakan
perjanjian yang berisi perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
Disatu pihak, penjual menyerahkan sejumlah barang sesuai dengan kualitas, jumlah
dan karakteristik tertentu kepada pembeli. Sementara itu dipihak lain, pembeli
menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sesuai dengan harga yang disepakati.
Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:
1. Unsur essensialia
Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap
perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian mungkin tidak ada. Dengan demikian unsur
ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah
sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Sebagai contoh, dalam suatu
perjanjian jual beli harus ada barang dan harga yang disepakati sebab tanpa barang
dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.
2. Unsur naturalia
Unsur naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi
dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya
10

Purwahid Patrik, Makalah, Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar
Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1990, hlm.
15.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

bersifat mengatur atau menambah (regelend/aanvullend). Sebagai contoh, dalam
suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk
menanggung biaya penyerahan.
3. Unsur accidentalia
Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas
dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya
undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas
diperjanjikan para pihak. 11
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini, hukum
perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian
yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem
ini kemudian melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang
membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan
hal-hal berikut ini:
1. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam
kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut.
2. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan sendiri dalam
kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa
diantara pihak dalam kontrak tersebut.
3. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak
melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum dari para pihak tersebut.
Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu
wilayah negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batasbatas negara.
11

J. Satrio., Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 67-72.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

B. Syarat Syahnya dan Asas-asas Suatu Perjanjian
Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat tertentu supaya dapat dikatakan
sah. Dalam KUH Perdata ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu
perjanjian, yakni Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, ada empat syarat
yang harus dipenuhi supaya suatu perjanjian sah, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
Mengenai suatu hal tertentu;
Suatu sebab yang halal.
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para

pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau
saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan
tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Dimana, apa yang dikehendaki oleh pihak
yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu hal
yang sama secara timbal balik, misalnya seorang penjual suatu benda untuk
mendapatkan uang, sedang si pembeli menginginkan benda itu dari yang menjualnya.
Kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat umum untuk dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran,
dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan sesuatu
perbuatan tertentu. Orang yang cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun
tetapi telah pernah kawin, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 7 pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16
tahun. Tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang
karena itu oleh Pengadilan diputuskan dibawah pengampuan dan seorang perempuan
yang masih bersuami. Mengenai seorang perempuan yang masih bersuami setelah
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat
itu seorang perempuan yang masih bersuami telah dapat bertindak bebas dalam
melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka
Pengadilan tanpa seizin suami.
Dengan kata lain, orang yang tidak cakap tidak memenuhi syarat untuk
membuat perjanjian. Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH
Perdata ialah:
a. Orang-orang yang belum dewasa;
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang,
dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang
membuat persetujuan-persetujuan tertentu.
d. Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi objek suatu
perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek
suatu perjanjian ini harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya,
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat
ditentukan atau diperhitungkan. Misalnya jual beli beras sebanyak 100
kilogram adalah dimungkinkan asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya,
sedangkan jual beli beras 100 kilogram tanpa disebutkan macam atau jenis,
warna dan rupanya dapat dibatalkan.
Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar
suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini, Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan
bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab (bahasa
Belanda oorzaak, bahasa Latin causa) ini dimaksudkan tiada lain daripada isi
perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian
adalah isi perjanjian tersebut.
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai
orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian. Dimana, syarat
subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau
dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan
kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir
dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek
dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat di atas supaya sah.
Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai beberapa
kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat yang pertama atau
syarat subjektif maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya
perjanjian dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak
cakap atau pihak yang telah memberikan sepakat secara tidak bebas. Sementara itu,
perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif mengakibatkan perjanjian itu batal
demi hukum (null and Void). Perjanjian semacam ini sejak semula dianggap tidak
pernah ada. Oleh karena itu, para pihak tidak mempunyai dasar untuk saling
menuntut.
Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian
disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan:
1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan
cukup untuk itu.
3. Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syaratsyarat Pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang
membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

mentaati Undang-undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap
sama dengan melanggar Undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat
pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan
harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.
Dalam hukum perjanjian dikenal berbagai asas. Arti asas secara etimologi
adalah dasar (“sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”). 12. Mahadi
menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai
dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan
sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. 13
Apabila arti asas tersebut diartikan sebagai bidang hukum maka dapat
diperoleh suatu makna baru yaitu asas hukum merupakan dasar atau pikiran yang
melandasi pembentukan hukum positif. Dengan perkataan lain asas hukum
merupakan suatu petunjuk yang masih bersifat umum dan tidak bersifat konkrit
seperti norma hukum yang tertulis dalam hukum positif. Bellefroid memberikan
pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan
oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum
merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. 14
Jadi pembentukan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Eikema Hommes
adalah “praktis berorientasi pada asas-asas hukum, dengan perkataan lain merupakan
dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”. 15.

Oleh

karena

sedemikian pentingnya asas hukum ini dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum
ini lazim juga disebut sebagai jantungnya peraturan hukum, disebut demikian kata
12

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 1990, hlm. 52.
13
Mahadi., Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119.
14
Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 32.
15
Ibid., hlm. 33.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Satjipto Rahardjo karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan
yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu
pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan
bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. 16
Asas-asas hukum perjanjian itu, menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah
sebagai berikut: 17
1. Asas kebebasan berkontrak
Terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Undang-undang memperbolehkan membuat perjanjian berupa
dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya.
Tujuan dari pembuat undang-undang menuangkan kebebasan berkontrak dalam
bentuk formal, sebagai suatu asas dalam hukum perjanjian adalah untuk
menghindari terjadinya kekosongan hukum dilapangan hukum perjanjian.
2. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian.
Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka
yang membuatnya sendiri seperti undang-undang, kedua belah pihak terikat oleh
kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.
3. Asas Konsensualisme
Suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian
itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum yang lain.

16

Sajtipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.
Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama Hukum
Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987, hlm. 17.
17

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

4. Asas Itikad Baik
Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian itu harus
dilaksanakan dengan itikad baik.
5. Asas Kekuatan Berlakunya Suatu Perjanjian
Pada prinsipnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya
saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal
1340 KUH Perdata.
6. Asas Kepercayaan
Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan
diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau
memenuhi prestasinya.
7. Asas Persamaan Hukum
Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan,
sehingga para pihak wajib menghormati satu sama lain.
8. Asas Keseimbangan
Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki kedua
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu.
9. Asas Kepastian Hukum
Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai
undang-undang bagi para pihak.
10. Asas Moral
Terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, dalam asas ini terdapat faktor-faktor
yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum
berdasarkan pada moral-moral.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

11. Asas Kebiasaan
Asas ini terdapat dalam Pasal 1347 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya
mengikat untuk apa yang secara tegas diatur akan tetapi juga hal-hal yang dalam
keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

C. Berakhirnya Suatu Perjanjian
Di dalam KUH Perdata dapat ditemukan ketentuan tentang berakhirnya suatu
perjanjian. Secara khusus dalam Pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk
mengakhiri perjanjian, yaitu:
1. Pembayaran
Pertama sekali harus disadari, sesuai dengan maksud undang-undang, pengertian
pembayaran dalam hal ini harus dipahami secara luas tidak boleh diartikan dalam
ruang lingkup yang sempit, seperti yang selalu diartikan oleh orang hanya terbatas
pada masalah yang berkaitan dengan pelunasan hutang semata-mata. Mengartikan
pembayaran hanya terbatas pada pelunasan hutang semata-mata tidaklah
selamanya benar. Karena ditinjau dari segi yuridis teknis, tidak selamanya mesti
berbentuk sejumlah uang atau barang tertentu bisa saja dengan pemenuhan jasa.
Atau pembayaran dengan bentuk tidak berwujud atau dengan immaterial.
Pembayaran prestasi dapat dilaksanakan dengan melakukan suatu prestasi.
Namun demikian masalah pembayaran ini salah satu alasan atau syarat untuk
timbulnya kewajiban melakukan pembayaran, disebabkan adanya perjanjian yang
mana hal ini harus didahului oleh tindakan hukum yang menimbulkan hubungan
hukum, misalnya hubungan hukum perjanjian jual beli.
Itulah sebabnya pembayaran tanpa hutang adalah merupakan sesuatu yang tidak
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

dapat dipikirkan alasannya atau tidak beralasan sama sekali. Kecuali hal itu
berupa sedekah, sumbangan sukarela atau karena dorongan moral. Karena secara
yuridis, setiap pembayaran didahului dengan penetapan hutang. Maka pembayaran
hutang pada dasarnya adalah perwujudan dari hutang prestasi. Dengan
pembayaran prestasi perjanjian hapus dengan sendirinya.
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Cara ini
biasanya dilakukan jika kreditur menolak menerima pembayaran. Ini dimaksudkan
untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar, tetapi kreditur
tidak mau menerimanya.
3. Pembaharuan hutang (novatie)
Pembaharuan hutang berarti terjadi suatu perjanjian baru dengan maksud untuk
menggantikan atau menghapus perjanjian lama.
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi
Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah merupakan cara menghapuskan
hutang dengan memperhitungkan utang-piutang masing-masing pihak sehingga
salah satu perikatan menjadi hapus.
5. Percampuran hutang
Percampurang hutang terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur menjadi satu,
maka terjadilah secara otomatis percampuran hutang, misalnya:
“Bila debitur menjadi ahli waris tunggal dari kreditur”.
“Bila seorang wanita juga seorang debitur kemudian menikah (kawin) dengan
kreditur dalam suatu percampuran hutang”. 18
6. Pembebasan hutang
Pembebasan hutang ini adalah merupakan tindakan kreditur membebaskan
18

Abdulkadir Muhammad., Op. Cit, hlm. 144.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

kewajiban debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian.
Masalah ini pada masa sekarang sungguh sangat sulit, hal ini disebabkan karena
ketatnya persaingan ekonomi pada masa sekarang, namun demikian bila kreditur
menyatakan bahwa debitur telah dibebaskan dari seluruh kewajiban pembayaran
hutang uang maka hapuslah hutang dari pada debitur.
Dengan demikian yang sangat dibutuhkan dalam pembebasan hutang ini ialah
adanya kehendak kreditur membebaskan kewajiban debitur untuk melaksanakan
pemenuhan perjanjian serta sekaligus menggugurkan perjanjian itu sendiri. Jadi
pembebasan hutang sebagai tindakan hukum tidak lain dari pernyataan kehendak
yang sepihak yaitu tindakan hukum sepihak yang timbul atau datang dari
pernyataan kehendak kreditur.
Akan tetapi walaupun pembebasan hutang dikategorikan sebagai tindakan hukum
sepihak tentu tidak melarang kemungkinan terjadinya pembebasan hutang
berdasarkan tindakan hukum kedua belah pihak. Malahan ditinjau dari segi teoritis
hakikat pembebasan hutang terjadi adanya tindakan hukum atas kehendak kedua
belah pihak. Umpamanya kreditur atas kehendak sendiri menyatakan pembebasan
hutang debitur. Dapat dilihat atas pembebasan yang dinyatakan kreditur tadi tentu
sekurang-kurangnya diperlukan juga pernyataan penerimaan pembebasan dari
pihak debitur. Dengan adanya penerimaan yang menyetujui pembebasan hutang
dari pihak debitur jelas nampak adanya tindakan hukum kedua belah pihak, yang
satu (kreditur) menyatakan kehendak pembebasan dan debitur dinyatakan
persetujuan menerima pembebasan. Tidak mungkin pernyataan pembebasan bisa
terlaksana tanpa persetujuan debitur, sekurang-kurangnya dibutuhkan penerimaan
debitur.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

7. Musnahnya barang yang terhutang
Jika barang yang menjadi objek suatu perjanjian musnah, maka perjanjian itu
menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang
dan dalam hal ini debitur harus membuktikannya.
8. Kebatalan atau pembatalan
Dikatakan suatu perjanjian batal demi hukum jika perjanjian itu tidak memenuhi
syarat objektif. Sedangkan terjadinya suatu pembatalan jika perjanjian tidak
memenuhi syarat subjektif, misalnya seorang anak yang belum dewasa
mengadakan perjanjian jual beli dengan orang dewasa, maka perjanjian itu dapat
dibatalkan oleh orang tuanya dengan alasan karena anaknya belum dewasa.
9. Berlakunya suatu syarat batal
Yang dimaksud dengan syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak dipenuhi,
maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu tidak pernah ada. Ini biasanya
digantungkan pada suatu peristiwa yang terjadinya tidak tentu. Misalnya, saya
akan memberikan suatu sepeda motor kepadamu jika kamu lulus menjadi sarjana.
Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan
suatu perjanjian dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.
10. Lewat waktu (daluwarsa)
Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu
perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan
oleh undang-undang.
Menurut Subekti, cara-cara di atas belum lengkap sebab masih ada cara-cara
lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu (termijn) dalam
suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam
perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan
oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.
Sementara itu menurut R. Setiawan, yang dimaksud dengan “pembayaran”
adalah setiap pelunasan perikatan. Jadi, misalnya pemenuhan persetujuan kerja oleh
buruh atau penyerahan barang oleh penjual. Pada umumnya dengan dilakukannya
pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya perikatannya tetap ada dan
pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (subrogasi).
R. Setiawan menambahkan bahwa persetujuan dapat hapus karena hal-hal
berikut ini:
1. Hapusnya persetujuan ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak. Misalnya,
persetujuan akan berlaku untuk waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan. Misalnya,
menurut Pasal 1066 ayat (3) bahwa para ahli waris dapat mengadakan persetujuan
untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan.
Akan tetapi, waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) Pasal 1066 dibatasi
berlakunya hanya untuk lima tahun.
3. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya
peristiwa tertentu, persetujuan akan hapus. Misalnya jika salah satu meninggal
persetujuan menjadi hapus:
a. Persetujuan perseroan Pasal 1646 ayat (4);
b. Persetujuan pemberian kuasa Pasal 1813;
c. Persetujuan kerja Pasal 1603 j.
Pernyataan

menghentikan

persetujuan

(opzegging).

Opzegging

dapat

dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Opzegging hanya ada
pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara, misalnya:
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

1. Persetujuan kerja;
2. Persetujuan sewa-menyewa.
3. Persetujuan hapus karena putusan hakim.
4. Persetujuan hapus karena tujuan persetujuan telah tercapai.
5. Persetujuan hapus dengan persetujuan para pihak (herroeping).
Pengakhiran dapat terjadi, baik ketika tujuan sudah tercapai maupun ketika
tujuan belum atau tidak tercapai. Mengenai tujuan belum atau tidak tercapai, tetapi
perjanjian diakhiri, terjadi karena satu atau semua pihak tidak lagi mempunyai
kemampuan untuk melaksanakan isi perjanjian.

D. Pengertian Wanprestasi
Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian, pihak itu dikatakan
melakukan wanprestasi. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti
prestasi buruk (bandingkan: wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad
perbuatan buruk).
Wanprestasi dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:
1.
2.
3.
4.

tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 19
Menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya segi-segi Hukum

Perjanjian, yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang
tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.
Kata “Tidak tepat pada waktunya dan tidak layak” apabila dihubungkan dengan
kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum. Pihak debitur sebagian atau

19

Subekti., Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

secara keseluruhannya tidak menempati ataupun berbuat sesuatu yang tidak sesuai
dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

E. Akibat Hukum Wanprestasi
Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu, yang tidak dapat
diduga oleh para pihak, muncul halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat
dilaksanakan dengan baik, faktor penyebab terjadinya wanprestasi oleh Abdulkadir
Muhammad diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:
1. Faktor dari luar
Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari luar adalah “peristiwa yang tidak
diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat”. 20
2. Faktor dari dalam diri para pihak
Menurut Abdulkadir Muhammad, faktor dari dalam diri para pihak merupakan
kesalahan yang timbul dari diri para pihak, baik kesalahan tersebut yang dilakukan
dengan sengaja ataupun karena kelalaian pihak itu sendiri, dan para pihak itu
sendiri, dan para pihak sebelumnya telah mengetahui akibat yang timbul dari
perbuatannya tersebut.
Hak kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus
dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan kepada pihak
yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak debitur.
Menurut undang-undang peringatan tersebut harus dinyatakan tertulis, namun
sekarang sudah dilazimkan bahwa peringatan itu dapat dilakukan secara lisan asalkan

20

Abdulkadir Muhammad,II, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan,
Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 12.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

cukup tegas menyatakan desakan agar segera memenuhi prestasinya terhadap
perjanjian yang mereka perbuat.
Peringatan tersebut dapat dinyatakan pernyataan lalai yang diberikan oleh
pihak kreditur kepada pihak debitur. J. Satrio memperinci pernyataan lalai tersebut
dalam beberapa bentuk yaitu:
1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri. Apabila dalam surat perjanjian telah
ditetapkan ketentuan : debitur dianggap bersalah jika satu kali saja dia melewati
batas waktu yang diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong debitur
untuk tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban dan sekaligus juga menghindari
proses dan prosedur atas adanya wanprestasi dalam jangka waktu yang panjang.
Dengan adanya penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa tegoran kelalaian
dengan sendirinya pihak debitur sudah dapat dinyatakan lalai, bila ia tidak
menepati waktu dan pelaksanaan prestasi sebagaimana mestinya.
3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan (aanmaning)
dan biasanya juga disebut dengan sommasi. Dalam sommasi inilah pihak kreditur
menyatakan segala haknya atas penuntutan prestasi kepada pihak debitur. 21
Jadi dengan adanya pernyataan lalai yang diberikan oleh pihak kreditur kepada
pihak debitur, maka menyebabkan pihak debitur dalam keadaan wanprestasi, bila ia
tidak mengindahkan pernyataan lalai tersebut. Pernyataan lalai sangat diperlukan
karena akibat wanprestasi tersebut adalah sangat besar baik bagi kepentingan pihak
kreditur maupun pihak debitur. Dalam perjanjian biasanya telah ditentukan di dalam
isi perjanjian itu sendiri, hak dan kewajiban para pihak serta sanksi yang ditetapkan
apabila pihak debitur tidak menepati waktu atau pelaksanaan perjanjian.
Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam kategori yaitu:
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. 22

21
22

J. Satrio., Op. Cit, hlm. 41.
R. Subekti. Op. Cit, hlm. 45.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Debitur yang oleh pihak kreditur dituduh lalai, dapat mengajukan pembelaan
diri atas tuduhan tersebut. Adapun pembelaan debitur yang dituduh dapat didasarkan
atas tiga alasan, yaitu:
1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan yang memaksa;
2. Mengajukan bahwa si kreditur sendiri juga wanprestasi;
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti
rugi. 23
Yang dimaksud pihak kreditur melepaskan haknya atas tuntutannya kepada
pihak debitur adalah bahwa pihak kreditur telah mengetahui bahwa ketika pihak
debitur mengembalikan barang yang diperjanjikan, pihak kreditur telah mengetahui
bahwa pengembalian barang sudah terlambat selama seminggu. Akan tetapi atas
keterlambatan tersebut pihak kreditur tidak mengajukan keberatan ataupun sanksi
maka terhadap debitur yang terlambat mengembalikan barang, dapat diartikan bahwa
pihak kreditur telah melepaskan haknya untuk pihak debitur yang telah nyata
wanprestasi.
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Dari Pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa,
pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan
adanya pembatalan tersebut, tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.
Pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya
kekhilafan ataupun paksaan dari salah satu pihak ketika membuat perjanjian.
Kekhilafan dan paksaan merupakan alasan yang dapat membatalkan perjanjian. Selain
itu juga penipuan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lainnya dalam
23

R. Wirjono Prodjodikoro., Op. Cit, hlm. 52.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

membuat perjanjian, dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu
perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak. Karena menurut Pasal 1320 KUH
Perdata suatu perjanjian yang tidak didasarkan kepada syarat subjektif perjanjian,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.
Meminta pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya
dapat dilakukan dengan cara :
1. Melakukan penuntutan secara aktif di muka Hakim atau Pengadilan
2. Dengan cara pembatalan yaitu menunggu pihak yang mengajukan pembatalan di
muka Hakim. Sehingga dengan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak lawan
karena ia tidak memenuhi prestasi perjanjian, maka ia dapat mengajukan
pembelaan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif yang
memungkinkan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut.
Untuk penuntutan secara aktif sebagaimana yang disebutkan oleh undangundang, maka undang-undang mengatur pembatasan waktu penuntutan yaitu 5 tahun
di dalam perjanjian yang diadakan. Sebaliknya terhadap pembatalan perjanjian
sebagai pembelaan tidak ditetapkan batas waktunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Pasal 1454 KUH Perdata.
Penuntutan pembatalan akan diterima baik oleh hakim jika ternyata sudah ada
penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena seorang yang sudah menerima
baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan baginya, dapat dianggap
telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan. Akan tetapi apabila suatu
pembatalan terhadap perjanjian yang dilakukan secara sepihak tanpa disertai alasan
yang sah menurut hukum, maka pihak yang oleh pihak lain dibatalkannya
perjanjiannya dapat menuntut kerugian kepada pihak yang membatalkan perjanjian
tersebut secara sepihak, karena dengan adanya pembatalan yang dilakukan sepihak
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

oleh salah satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat pembatalan perjanjian
selamanya berlaku surut hingga lahirnya perjanjian. Syarat batal adalah suatu syarat
yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan
membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah
terjadi suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan
perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari
perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya.
Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak
tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung
lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti
rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak. Ganti rugi
yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pembatalan yang sepihak tersebut
adalah dapat berupa biaya, rugi, maupun bunga atas kerugian yang dideritanya.
Namun apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap
perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang
tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua
belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu
pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan
perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan
sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian
diantara mereka.
Dengan demikian jelaslah bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan
secara sepihak oleh salah satu pihak apabila tidak memenuhi syarat sah subjektif dari
suatu perjanjian. Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan dengan mengajukannya
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

kepada pengadilan ataupun dengan pembelaan atau gugatan pihak yang akan
membatalkan perjanjian.
Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah,
dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian
tersebut telah berlangsung, sebaliknya apabila pembatalan secara sepihak tersebut
terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian maka pembatalan itu hanya membawa
pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.
Dalam perjanjian, pernyataan keadaan wanprestasi ini tidaklah dapat terjadi
dengan sendirinya, akan tetapi harus terlebih dahulu diperlukan adanya suatu
pernyataan lalai atau sommatie yaitu suatu pesan dari pihak pemberi pekerjaan
borongan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dari
pesan ini pula selanjutnya akan ditentukan dengan pasti saat mana seseorang berada
dalam keadaan wanprestasi atau ingkar janji tersebut, sehingga pihak yang
wanprestasi harus pula menanggung segala akibat yang telah merugikan pihak
lainnya.
Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka
undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa
hal yaitu:
1. Pemenuhan prestasi;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan disertai ganti rugi.
Bentuk rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga
bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Menurut R. Setiawan disebutkan bahwa dalam Pasal 1246 KUH Perdata ganti
rugi terdiri dari dua faktor yaitu:
a. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.
Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian, biaya, kerugian dan bunga. Biaya
adalah pengeluaran-pengeluaran yang nyata, misalnya biaya Notaris, biaya perjalanan
dan seterusnya. Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat dari
pada ingkar janji dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur
jika tidak terjadi ingkar janji. 24
Dalam perjanjian ditentukan bahwa dalam hal terlambatnya salah satu pihak
untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu
yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi.
Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu
suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selanjutnya
ia mengharapkan pemenuhan prestasi.
Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan
pernyataan wanprestasinya salah satu pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan
kewajiban itu sendiri.
Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk
wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan
apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat
dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajiban sama
sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat
memenuhi pelaksanaan prestasi. Sementara sanksi dalam hal pihak kedua melaksakan

24

R. Setiawan., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 2.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

kewajiban sama sekali yang selanjutnya dapat dikategorikan menolak untuk
melaksanakan kewajiban, maka sebagai sanksinya pihak pertama berhak atas uang
jaminan yang diberikan oleh salah satu pihak.

BAB III
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA SEBAGAI PERUSAHAAN UMUM

A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Sejarah listrik di Sumatera Utara bukanlah baru. Kalau listrik mulai ada di
wilayah Indonesia tahun 1893 di daerah Batavia (Jakarta sekarang), maka 30 tahun
kemudian (1923) listrik mulai ada di Medan. Sentralnya dibangun di tanah pertapakan
kantor PLN Cabang Medan yang sekarang di Jl. Listrik No. 8 Medan, dibangun oleh
NV NIGEM/OGEM perusahaan swasta Belanda. Kemudian menyusul pembangunan
kelistrikan di Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan (1924), Tebing Tinggi (1927),
Sibolga (NV ANIWM) Brastagi dan Tarutung (1929), Tanjung Balai tahun 1931
(milik Gemeente-Kotapraja), Labuhan Bilik (1936) dan Tanjung Tiram (1937).
Masa penjajahan Jepang, Jepang hanya mengambil alih pengelolaan
Perusahaan Listrik milik swasta Belanda tanpa mengadakan penambahan mesin dan
perluasan jaringan. Daerah kerjanya dibagi menjadi Perusahaan Listrik Sumatera
Utara, Perusahaan Listrik Jawa dan seterusnya sesuai struktur organisasi
pemerintahan tentera Jepang waktu itu.
Setelah proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Kesatuan Aksi Karyawan Perusahaan Listrik diseluruh penjuru tanah air untuk
mengambil alih Perusahaan Listrik bekas milik swasta Belanda dari tangan tentara
Jepang. Perusahaan Listrik yang sudah diambil alih itu diserahkan kepada Pemerintah
RI dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Untuk mengenal peristiwa ambil alih
itu, maka dengan Penetapan Pemerintah No. 1 SD/45 ditetapkan tanggal 27 Oktober
sebagai Hari Listrik. Sejarah memang membuktikan kemudian bahwa dalam suasana
yang makin memburuk dalam hubungan Indonesia-Belanda, tanggal 3 Oktober 1953
keluar surat Keputusan Presiden No. 163 yang memuat ketentuan Nasionalisasi
Perusahaan Listrik milik swasta Belanda sebagai bagian dari perwujudan Pasal 33
ayat (2) UUD 1945.
Setelah aksi ambil alih itu, sejak tahun 1955 di Medan berdiri Perusahaan
Listrik Negara Distribusi Cabang Sumatera Utara (Sumatera Timur dan Tapanuli)
yang mula-mula dikepalai R. Sukarno (merangkap Kepala di Aceh), tahun 1959
dikepalai oleh Ahmad Syaifullah. Setelah BPU PLN berdiri dengan SK Menteri PUT
No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961, maka organisasi kelistrikan dirubah. Sumatera
Utara, Aceh, Sumbar dan Riau menjadi PLN Eksploitasi I.
Tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PU No.
9/PRT/64 dan dengan Peraturan Menteri No. 1/PRT/65 ditetapkan pembagian daerah
kerja menjadi 15 Kesatuan Daerah Eksploitasi I. Sumatera Utara tetap menjadi
Eksploitasi I.
Dari Eksploitasi I menjadi Eksploitaasi II
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan PLN Eksploitasi I Sumatera Utara tersebut,
maka dengan Keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/ 66 tanggal 14 April
1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi empat cabang dan satu sektor, yaitu Cabang
Medan, Binjai, Sibolga, Cabang Pematang Siantar (berkedudukan di Tebing Tinggi).
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

PP No. 18 Tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum
Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan,
menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik keseluruh Wilayah Negara RI.
Dalam SK Menteri tersebut PLN Eksploitasi I Sumatera Utara dirubah menjadi PLN
Eksploitasi II Sumatera Utara.
Eksploitasi II menjadi Wilayah II
Kemudian menyusul Peraturan Menteri PUTL No. 013/PRT/75 yang merubah PLN
Eksploitasi menjadi PLN Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II
Sumatera Utara.
Dari PERUM menjadi PERSERO
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994
maka ditetapkan status PLN sebagai Persero. Adapun yang membelakangi perubahan
status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat
dewasa ini. Dizaman pada abad 21 nanti, PLN tidak dapat tidak, harus mampu
menghadapi tantangan yang ada. PLN mampu menggunakan tolak ukur Internasional,
dan harus mampu berswada tinggi, dengan manajemen yang berani transparan,
terbuka, disentralisasi, profit centre dan cost centre.
Untuk mencapai tujuan PLN meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mendorong perkembangan industri pada PJPT II yang tanggung jawabnya cukup
besar dan berat, kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi dan lembaga
yang terkait, perlu dibina dan ditingkatkan terus.
Pemisahan PT PLN (Persero) Wilayah II dan PT PLN (Persero) Pembangkit
dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara
Perkembangan kelistrikan di Sumatera Utara terus mengalami pertumbuhan
dan perkembangan yang begitu pesat, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

jumlah pelanggan, perkembangan fasilitas kelistrikan, kemampuan pasokan listrik dan
indikasi-indikasi pertumbuhan lainnya.
Untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kelistrikan Sumatera
Utara di masa-masa mendatang serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
pelayanan

jasa

kelistrikan,

maka

berdasarkan

Syarat

Keputusan

No.

078.K/023/DIR/1966 Tanggal 9 Agustus 1966 dibentuk organisasi baru dibidang jasa
pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkit dan Penyaluran Sumatera
Bagian Utara.
Dengan pembentukan organisasi baru PLN Pembangkit dan Penyaluran
Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PLN Wilayah II, maka fungsi-fungsi
Pembangkit dan Penyaluran yang sebelumnya dikelola PLN Wilayah II berpidah
tanggung jawab pengelolaannya ke PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbagut.
Sementara itu, PLN Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga
listrik.
Penyelenggaraan

usaha

ketenagalistrikan

bertujuan

untuk

menjamin

tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga
yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil
dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

B. Sifat, Maksud dan Tujuan Perusahaan Umum Listrik Negara
Dalam Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1988 yang
sejalan dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang “Ketenagalistrikan”,
menyatakan

bahwa

pembangunan

ketenagalistrikan

(PLN)

bertujuan

untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata serta mendorong
peningkatan kegiatan ekonomi, yang kemudian lebih diperluas lagi dengan
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990 Pasal 5, yang tidak hanya
menerangkan tujuannya saja melainkan juga sifat dan maksud dari pembangunan
ketenagalistrikan (PLN) tersebut.
Sifat usaha PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum
dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Maksud didirikan PLN adalah untuk mengusahakan penyedia tenaga listrik
dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan:
1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta
mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
2. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pembangunan penyediaan
tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat;
3. Menjaga perintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 25
Lapangan usaha PLN sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini yaitu
dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan
kekayaan Negara, perusahaan menyelenggarakan penyedia tenaga listrik yang
meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi sampai dengan titik
pemakaian.
Apabila kembali kita lihat bagaimanakah kedudukan PLN sebagai Perusahaan
Umum (setelah kita ketahui sejarah lahirnya PLN) bahwa PLN pada dasarnya tidak
diatur berdasarkan KUH Perdata dan juga tidak diatur berdasarkan KUH Dagang.
Akan tetapi PLN sebagai PERUM tunduk dan diatur secara tersendiri dalam berbagai
peraturan, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990.

25

Ibid., hlm. 11.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

C. Modal Perusahaan Listrik Negara
Modal adalah merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yaitu
selisih antara aktiva (harta) dan kewajiban (hutang) Perusahaan dan tidak merupakan
nilai jual suatu perusahaan.
Pada perusahaan negara, Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan, hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan hukum, yang
harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari kekayaan umum negara, dan dengan
demikian dapat dipelihara terlepas dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. 26
Seperti kita ketahui bahwa dalam mendirikan suatu perusahaan salah satu
syarat adalah dengan adanya penyetoran modal. Umumnya modal itu dapat dibagi
atas:
1. Modal disetor yaitu modal yang berupa uang tunai.
2. Modal ditempatkan yaitu modal suatu perusahaan yang dinilai berdasarkan aktiva
yang ada pada saat perusahaan didirikan.
Sehubungan dengan itu Perusahaan Listrik Negara yang bergerak dalam
bidang jasa pelayanan tenaga listrik, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun
1960, menyatakan bahwa Modal Perusahaan (PLN) adalah kekayaan negara yang
dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak terbagibagi atas saham-saham. Adapun besarnya modal perusahaan adalah sama dengan nilai
seluruh kekayaan negara yang telah tertanam dalam perusahaan, yang didasarkan pada
Penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan
bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen yang bertanggung jawab dalam
bidang ketenagalistrikan.
26

C.S.T. Kansil., Op. Cit, hlm. 106.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Akan tetapi sebagaimana umumnya perusahaan dalam perkembangannya tentu
membutuhkan modal tambahan, akan halnya bagi PLN sebagai Perusahaan Negara
(PERUM) untuk memperoleh dana sebagai tambahan modal untuk memperluas
usahanya, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan
Peraturan Pemerintah. Tetapi Perusahaan (PLN) dapat juga menambah modalnya
dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern, yang diperoleh dari laba
perusahaan. Jadi pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan
(PLN) dapat berasal dari:
1. Dana intern perusahaan;
2. Penyertaan Negara melalui APBN;
3. Pinjaman dari dalam atau luar negeri;
4. Sumber-sumber lainnya yang sah. 27

D. Organisasi Badan Kepengurusan PLN
Kepengurusan dalam suatu perusahaan (badan usaha) adalah hal yang penting
karena jalannya tergantung pada kebijaksanaan yang diambil oleh para pengurusnya,
dan terhadap kebijaksanaan pengurus akan selalu diawasi oleh para pemilik melalui
wakil-wakilnya yang duduk pada unsur pengawasan.
Pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) unsur pengurus (pelaksana) dan unsur
pengawas dalam organisasi PLN, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Unsur Pimpinan
Perusahaan (PLN) dipimpin dan dikelola oleh suatu Direksi sebagai kesatuan yang
terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai Pimpinan Umum Perusahaan dan para

27

Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1990, tentang Perusahaan Umum Listrik

Negara.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Direktur yang membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, dinyatakan bahwa
Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjukpetunjuk dari dan bertanggung jawab kepada Menteri (Menteri yang bertanggung
jawab dalam bidang ketenagalistrikan) tentang kebijaksanaan umum untuk
menjalankan tugas-tugas perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab adminitratif fungsional perusahaan
sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap Pemerintah, dalam hal ini
Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan, dan Menteri
Keuangan yang dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.
Adapun tugas dan wewenang Direksi (sesuai dengan Pasal 15 Peraturan
Pemerintah No. 17 Tahun 1990) adalah sebagai berikut:
a. Memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan maksud dan
tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan
hasil guna dari perusahaan;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan;
c. Mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan;
d. Melaksanakan kebijsanaan umum dan mengurus perusahaan yang telah
digariskan oleh Menteri;
e. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum
yang ditetapkan oleh Menteri;
f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan
anggaran keuangan;
g. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

h. Menyiapkan susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian
tugasnya;
i.

Mengangkat

dan

memberhentikan Pegawai sesuai dengan Peraturan

Kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan;
j.

Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai
serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan, baik
dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan
waktu yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintahan ini serta setiap kali
diminta oleh Menteri;
l.

Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan petunjuk Menteri.

2. Unsur Pengawas Utama
Unsur Pengawas Utama Perusahaan (PLN) adalah Satuan Pengawasan Intern
(SPI) yang bertugas melaksanakan fungsi operatif pengawasan perusahaan
didalam rangka tugas pokok perusahaan, perencanaan, koordinasi, pelaksanaan
operatif pengawasan, kontrol dan pembinaan ketatalaksanaan pengawasan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28
Adapun Pengawasan Intern Perusahaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 38
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) dilakukan oleh Satuan Pengawasan
Intern yang dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada
Direktur Utama. Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama
dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen)
dan pelaksanaannya pada perusahaan dan memberikan saran-saran perbaikannya.
28

Laporan Tahunan 1990/1991, Op, Cit., hlm. 8.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Sebagai Aparat Pengawas Intern Perusahaan, SPI bertugas melaksanakan
kepengawasan pada seluruh unit satuan kerja di lingkungan perusahaan dengan 2
(dua) cara, yaitu : Pengawasan tak langsung dan pengawasan langsung, yang
hasilnya disampaikan/dilaporkan kepada Direktur Utama sebagai bahan
pengambilan keputusan. Pelaksanaan tindak lanjutnya dimonitor oleh SPI.
3. Unsur Pelaksanaan Utama
Unsur Pelaksanaan Utama PLN terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:
a. Direktorat Bina Program
Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang
perencana investasi, pembinaan sistem informasi menejemen dan pembinaan
kegiatan-kegiatan penelitian dan penyelidikan, dalam rangka tugas PLN untuk
pengaturannya, pembinaan, pengembangan dan perusahaan tenaga listrik serta
menyusun program pelaksanaannya.
b. Direktorat Pembangunan
Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif pembangunan
bidang

listrik

yang

meliputi

pengadaan

perencanaan

pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan proyek pembangunan serta pembinaan kegiatan
enjiniring.
c. Direktorat Pengusahaan
Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang
pengusahaan tenaga listrik.
d. Direktorat Keuangan
Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif di bidang
keuangan perusahaan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

e. Direktorat Administrasi
Direktorat ini bertugas menyelenggarakan tatalaksana operatif

di bidang

administrasi perusahaan, pelayanan teknis, pengelolaan kepegawaian dan
pembinaan organisasi,
keselamatan

kerja

hubungan masyarakat, pembinaan usaha-usaha

dan

keamanan/ketertiban,

merumuskan

peraturan

perundang-undangan serta memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.
4. Unsur Penunjangan
Unsur-unsur penunjangan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdiri dari :
a. PLN Pusat Penyelidikan Masalah Kelistrikan (PPMK), yang mengembangkan
tugas pokok untuk menyelenggarakan dan membina usaha-usaha penelitian
dan pengembangan serta pemberian jasa-jasa teknik di bidang tenaga listrik
pada khususnya dan bidang energi pada umumnya.
b. PLN Pusat Pengembangan Menejemen (PPM), memiliki tugas pokok untuk
mengembangkan sistem menejemen agar PLN dapat mencapai sasaransasarannya secara efektif dan efesien.
c. PLN Pusat Penyelidikan dan Latihan (Pusdiklat), memiliki tugas pokok untuk
menyelenggarakan pengembangan Pegawai melalui pendidikan dan latihan.
d. PLN Pusat Pelayanan Enjiniring (PPE), bertugas memberikan pelayanan
enjiniring kepada Direktorat-direktorat dan satuan organisasi PLN yang
bersangkutan.
5. Unsur Pelaksanaan Wilayah
Unsur Pelaksanaan Wilayah pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdiri dari :
a. Unsur PLN wilayah, terdiri dari 11 Satuan Administrasi diluar Jawa yang
bertugas menyelenggarakan pembangkitan, penyaluran dan pendistribusian
tenaga listrik.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

b. Unsur PLN distribusi, terdiri dari 4 Satuan Administrasi di Pulau Jawa yang
bertugas menyelenggarakan pendistribusian listrik.
c. Unsur PLN Pembangkitan dan Penyaluran, terdiri dari PLN Pembangkitan dan
Penyaluran Jawa bagian Barat serta PLN, Pembangkitan dan Penyaluran Jawa
Bagian Timur dan Bali. Unsur tersebut bertugas menyelenggarakan
pembangkitan dan pelayanan tenaga listrik.
d. Unsur PLN Pusat Pengatur Beban (PLB), bertugas untuk merencanakan dan
melaksanakan pengaturan operasi sistem jaringan interkoneksi dan terpadu
secara terpusat.
e. Unsur PLN Proyek Induk, adalah proyek yang bertugas menangani sejumlah
proyek pembangkitan sejenis, transmisi atau campuran dari keduanya terdapat
dalam suatu daerah kerja tertentu, yang dibentuk dan dibubarkan dengan Surat
Keputusan Direksi.
f. Unsur PLN Proyek Khusus adalah proyek pembangkit dan atau transmisi yang
dianggap dan dinilai oleh wilayah, Induk, yang dibentuk dan dibubarkan
dengan Surat Keputusan Direksi.

E. Pembinaan dan Pengawasan PLN Sebagai Perusahaan Umum
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor IV/MPR-RI/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah digariskan
suatu ketentuan bahwa pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur
pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sebagai aparatur
perekonomian negara dilakukan secara terus menerus agar dapat menjadi alat yang

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

efisien, efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas
umum pemerintahan dan menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar. 29
Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Pemerintah telah
mengambil langkah-langkah untuk menertibkan dan menggolongkan Perusahaanperusahaan Negara dalam tiga bentuk yaitu : PERJAN, PERUM, dan PERSERO.
Sebagai langkah lanjut dari usaha-usaha penertiban dan penyempurnaan
penguasaan, pengurusan dan penyeragaman bentuk perusahaan milik negara tersebut,
maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, yang dimaksudkan
untuk lebih meningkatkan, menertibkan dan menyeragamkan pembinaan serta
pengawasan perusahaan-perusahaan milik negara, satu dan lain agar dapat
melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Sesungguhnya kedudukan Perusahaan Negara mempunyai dua faset, yakni:
1. Sebagai aparatur perekonomian negara, yaitu lembaga yang melaksanakan tugastugas pemerintahan di bidang usaha negara. Dalam kedudukan ini perusahaan
milik negara adalah merupakan unsur dari kelembagaan pemerintahan dan tunduk
pada peraturan-peraturan di bidang tata pemerintahan, khususnya yang
bersangkutan dengan penguasaan dan pengurusan kekayaan negara, yang
dilimpahkan kepadanya sebagai modal atau penyertaan negara, baik yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.
2. Sebagai salah satu unsur didalam kehidupan perekonomian nasional disamping
perusahaan swasta dan koperasi. Dalam kedudukan ini perusahaan milik negara
merupakan subjek hukum yang dalam lalulintas hukum perekonomian dan hukum

29

Drs. C.S.T. Kansil, SH., Op. Cit., hlm.159.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

perikatan, hak dan kewajibannya disesuaikan dengan badan-badan hukum perdata
lainnya. 30
Oleh karena itu lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1983
tersebut di atas adalah menetapkan kekuasaan, wewenang, tugas, dan kewajiban dari
masing-masing instansi yang langsung berhubungan dengan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka memantapkan pengelolaan PERJAN, PERUM

dan

PERSERO.
Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Perusahaan Umum (PERUM)
tentunya tidak terlepas dari maksud Peraturan Pemerintah tersebut. Pembinaan
terhadap PLN sebagai PERUM dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi,
yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
Sedangkan Pengawasan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1990, untuk itu dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri
Pertambangan dan Energi, dan Menteri dapat menetapkan lebih lanjut kewenangan
Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatan dalam rangka pembinaan terhadap
Dewan Pengawas. Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan
terhadap kelangsungan pengelolaan perusahaan (PLN) termasuk pelaksanaan rencana
kerja dan anggaran perusahaan.
Jadi Dewan Pengawas merupakan lembaga pengawasan dilingkungan PERUM
yang mewakili Menteri dalam melaksanakan pengawasan sehari-hari atas jalannya
perusahaan milik negara ini. 31

30
31

Ibid., hlm. 160.
Ibid., hlm. 171.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Pengawasan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990,
dinyatakan bahwa:
1. Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya perusahaan;
2. Pada perusahaan dibentuk Pengawas yang bertanggung jawab pada Menteri;
3. Dewan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan dan menjalankan
keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas (sesuai dengan Pasal 26
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) berkewajiban:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal
mengenai

rancangan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran

Perusahaan

serta

perubahan/tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta
menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusannya kepada
Direksi dan Direktur Jenderal.
3. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam hal perusahaan
menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah
perbaikan yang harus ditempuh.
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada
Direktur Jenderal dan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang
dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan.
5. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala
(triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai
perkembangan Perusahaan dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

6. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas (Pasal 28
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990) mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa
keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan.
2. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor-kantor yang
dipergunakan oleh perusahaan.
3. Meminta penjelasan-penjelasan dari Pemimpin Perusahaan mengenai segala
persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan.
4. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk
menghadiri rapat Badan Pengawas.
5. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal
yang dibicarakan.
6. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalan peraturan
pendirian perusahaan.
Dewan Pengawas Perusahaan Umum Listrik Negara sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1990, terdiri dari unsur pejabat
Departemen

teknis

yang

bersangkutan,

Departemen

Keuangan

dan

Departemen/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, PLN, atau
pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dengan
memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. Salah seorang anggota Dewan
Pengawas PERUM PLN diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas tersebut.
Keanggotaan Dewan Pengawas PERUM pada hakikatnya mencerminkan

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

wewenang pengawas dari pemerintah c,q. Menteri/Pejabat yang bersangkutan, sesuai
dengan bidangnya. 32

BAB IV
TINJAUAN YURIDIS TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PEMAKAIAN ARUS LISTRIK PADA PLN CABANG MEDAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian
Dalam hukum perlindungan konsumen terdapat prestasi-prestasi yang akan
dijalankan para pihak. Prestasi ini berupa hak dan kewajiban yang timbul akibat
adanya perikatan para pihak. Hak dan kewajiban ini merupakan kewajiban timbal
balik dari para pihak. Dimana terdapat hak pada salah satu pihak maka akan
melahirkan kewajiban dipihak lain.
Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, dapat dilihat dalam Pasal 8
Undang-undang No. 8 Tahun 1999, yakni memberikan larangan kepada pelaku usaha
dalam melaksanakan kegiatan produksi dan perdagangan barang atau jasa yaitu:

32

Ibid, hlm. 173.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan satndar yang dipersyaratkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau netto dan jumlah dalam hitungan
sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan
menurut ukuran yang sebenarnya.
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa
tersebut.
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya
mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau
keterangan barang atau jasa tersebut.
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etika, keterangan,
iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan
atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan
halal yang dicantumkan dalam label.
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama
barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta
keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang.
10. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam
bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 dapat dibagi kedalam dua larangan yaitu:
1. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan
standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh
konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat
yang menyesatkan konsumen.
Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen melainkan juga hak-hak dan kewajibankewajiban dari pelaku usaha.
Dalam perjanjian penyambungan atau pemakaian arus listrik terdapat hak dan
kewajiban sebagaimana yang terdapat pada pelaku usaha dan konsumen lain. Menurut
ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
disebutkan bahwa konsumen memiliki hak:
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa dan perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak
diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila
barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya.
Selain hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga
diatur tentang kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai
keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka pelaku usaha
memiliki hak, yakni:
1. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad
baik.
2. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan.
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
konsumen.
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. 33
Sebagaimana konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan maka
pelaku usaha dibebankan kewajiban sebagai berikut:
33

Zumrotin K. Susilo., Penyambungan Lidah Konsumen, YLKI, Jakarta, 1996, hlm. 3.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan
dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak
diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba
barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau
diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang
diperdagangkan. 34
Dalam hal pengaturan hak konsumen listrik sebelumnya telah diatur dalam
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Namun sejak tahun
2004 undang-undang tersebut telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sehingga
kekosongan hukum tersebut kembali kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.
Tidak hanya dalam UUPK, hak konsumen juga diatur dalam undang-undang
ketenagalistrikan. Beberapa pasal didalam Undang-undang Ketenagalistrikan yang
berhubungan langsung dengan kepentingan konsumen, antara lain:
1. Penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya
tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata
serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Konsumen tenaga listrik memiliki hak untuk:
a. Mendapat pelayanan yang baik;
b. Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan
yang baik;
c. Memperoleh tenaga listrik dengan harga wajar;

34

Shidarta., Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 28.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

d. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan jika ada gangguan tenaga listrik;
e. Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan
dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga
listrik, sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian tenaga listrik.
Selain hak, konsumen listrik juga berkewajiban untuk:
1.
2.
3.
4.

Melaksanakan pengamanan terhadap instalasi ketenagalistrikan;
Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan;
Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
Membayar uang langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau
perjanjian;
5. Konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya
mengakibatkan kerugian pada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik.

B. Perjanjian Baku Dalam Pemakaian Arus Listrik Antara PLN dan Pelanggan
Dalam era globalisasi, pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode
yang tidak dapat dihindari. Bagi pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai
tujuan ekonomi yang efesien, praktis dan cepat.
Pelaksanaan klausula baku di Indonesia tidak semata-mata diserahkan kepada
para pengusaha, melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai pancasila yang
menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijabarkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan.
Setelah terjadi revolusi indus tri di Eropa Barat pada abad ke-19, kebutuhan
perjanjian standar makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin mengikat,
konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin
mendesak. Pada abad ke-20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas.
Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang
disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha yang
menyediakan jasa menawarkan produksi atau jasa mereka kepada masyarakat
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

konsumen. Sehingga konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan.
Dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, artinya tidak ada
blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau pemberitahuan
kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Contoh
dokumen bukti perjanjian ialah pelanggan (konsumen), nota pesanan, nota pembelian,
tiket pengangkutan dan lain sebagainya.
Pada perjanjian standar, format perjanjian tersebut dibakukan, artinya
ditentukan model, rumusan dan ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah atau
dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak dalam format perjanjian sedemikian
rupa. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko
formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti
perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Biasanya syarat-syarat perjanjian
dirumuskan secara rinci dengan menggunakan nomor-nomor atau pasal-pasal yang
disebut klausula-klausula perjanjian.
Ada sebagian klausula-klausula yang dirumuskan sedemikian rupa yang
mengandung istilah-istilah yang sangat sulit dipahami oleh kaum awam dalam waktu
singkat, sedangkan ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan, isi
perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Syarat-syarat perjanjian
tersebut yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh
pengusaha atau organisasi pengusaha. Hal ini dapat diketahui melalui format
perjanjian yang sudah siap dipakai.
Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan
kepadanya, maka ditandatanganilah perjanjian tersebut. Tetapi jika konsumen tidak
setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang disodorkan tersebut maka ia tidak dapat
menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut. Menawar syarat-syarat baku
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

berarti menolak perjanjian. Pilihannya cuma menerima atau menolak.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, tujuan perjanjian standar dibuat oleh
pengusaha karena jelas memberikan keuntungan berupa:
1. Efesien biaya, waktu dan tenaga;
2. Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko
yang siap diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan menandatangani
perjanjian yang disodorkan kepadanya;
4. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak. 35
Selanjutnya disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh pihak pengusaha
mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen, yaitu:
1. Tidak dapat menawar atau menghilangkan klausula-klausula dalam perjanjian
standar tersebut.
2. Sebahagian isi atau klausula-klausula dalam perjanjian standar mungkin tidak
dimengerti oleh konsumen, yang sering tidak dijelaskan oleh pengusaha pada
waktu perjanjian tersebut ditandatangani. 36
Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya,
maka ia harus menyetujui perjanjian tersebut dengan syarat-syarat standar yang
disodorkan dengan sebutan “take it”. Jika konsumen tidak menyetujui syarat-syarat
standar yang ditawarkan tersebut, ia menolak mengikatkan diri dalam perjanjian
dengan pengusaha yang bersangkutan. Dalam bahasa inggris diungkapkan dengan
sebutan “leave it”.
Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak
ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang
mengadakan hubungan dalam perjanjian baku adalah meliputi model, rumusan dan
ukuran. 37

35

Ibid., hlm. 34.
Ibid., hlm. 35.
37
Abdulkadir Muhammad,II., Op. Cit, hlm. 6.
36

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Perjanjian standar atau klausula baku timbul sesuai dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan efesien dan kepraktisan
mengakibatkan pemakaian perjanjian standar terus mengalami perkembangan.
Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan tentang
ketentuan pencantuman klausula baku yaitu:
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali
barang yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali
uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh
konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan
sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara
angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan dan lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya
sulit dimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan
undang-undang ini.
Menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu Pegawai PT. PLN Cabang
Medan disebutkan bahwa :
Perjanjian antara PLN dengan konsumen sebelumnya telah dipersiapkan oleh
pelaku usaha dalam bentuk formulir, dan seorang konsumen dapat langsung
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

menandatangani perjanjian tersebut, yang artinya bahwa konsumen itu
menerima isi perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian itu akan mengikat
konsumen untuk tidak berbuat sesuatu atau dapat berbuat sesuatu yang
diperbolehkan oleh pelaku usaha serta bentuk sanksi dari pelanggaran atas
kesalahan dari konsumen tersebut. 38
Dengan demikian perjanjian antara pelaku usaha (PT. PLN) dengan konsumen
adalah berbentuk perjanjian baku artinya bahwa konsumen tidak ikut serta dalam
pembuatan perjanjian tersebut.

C. Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Terjadinya Kelalaian
Dalam perjanjian penggunaan arus listrik antara PT. PLN dengan konsumen
tidak ada disebutkan dengan tegas tentang wanprestasi yang dilakukan oleh
perusahaan PT. PLN. Dalam perjanjian tersebut hanya disebutkan tentang kewajibankewajiban yang harus dilakukan oleh PT. PLN yaitu:
1. Menyediakan tenaga listrik.
2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum.
4. Membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga-tenaga listrik dari
pusat-pusat pembangkitan, jaringan-jaringan transmisi dan distribusi milik
perusahaan, sesuai dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga.
5. Merencanakan atau merumuskan dan mengusulkan rencana peraturan-peraturan
untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri guna mendapatkan keputusan dan
penetapannya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, berupa peraturan
pelaksanaan dari ketentuan mengenai pembangkitan, transmisi dan distribusi

38

Wawancara dengan Ari Irawan, Pegawai bagian Keuangan dan Administrasi PT. PLN
Cabang Medan.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

tenaga listrik beserta penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 15 Tahun 1985.
6. Merencanakan, menentukan dan melaksanakan rencana pembangunan di bidang
listrik, sesuai dengan kebijaksanaan cq. Keputusan pemerintah dan turut serta
dalam pembuatan-pembuatan rencana umum untuk perkembangan ekonomi dan
ketahanan nasional yang menyangkut kebijaksanaan umum di bidang tenaga
listrik.
7. Mendirikan

bengkel-bengkel

untuk

reperasi

alat-alat

tenaga

listrik,

menyelenggarakan jasa-jasa antara lain pemeliharaan dan pembelian yang dapat
digunakan pihak ketiga.
8. Membangun dan menyelenggarakan pusat-pusat pembangkitan jaringan-jaringan
di waktu-waktu yang akan datang termasuk pembelian yang diperlukan sesuai
dengan norma-norma yang sehat di bidang industri dan niaga.
9. Bertanggung jawab atas kebijakan kelistrikan, melakukan:
a. Pengelolaan serta pengembangan kelistrikan;
b. Penetapan penggunaan sumber daya energi untuk pengembangan kelistrikan;
c. Pengaturan, pengesahan dan pemberian izin peruntukan, penggunaan,
penyediaan dan pengusahaan kelistrikan;
d. Pengaturan dan penetapan bentuk-bentuk dan cara-cara penyelenggaraan
usaha-usaha di bidang kelistrikan, baik untuk kemanfaatan umum maupun
untuk keperluan sendiri;
e. Penetapan harga listrik untuk kemanfaatan umum;
f. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kebijaksanaan kelistrikan.
Dalam perjanjian tersebut jika pihak PT. PLN tidak melaksanakan
kewajibannya, maka PT. PLN dikatakan telah wanprestasi dan diwajibkan
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1985.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan pemakaian arus
listrik yaitu kepada pelanggan haruslah menurut prosedur dan tata cara yang telah
ditetapkan di dalam Surat Edaran PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000,
selanjutnya pihak PLN akan meneliti berkas permohonan tersebut, apakah telah sesuai
atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila calon pelanggan telah
memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak PT. PLN (Persero)
akan melakukan penyambungan arus listrik kepada pihak pemohon.
Adapun prosedur izin penyambungan arus listrik yang diatur pada buku
pedoman dan petunjuk Surat Edaran PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000
adalah sebagai berikut:
1. Permintaan sambungan baru.
Peminta (pemohon) datang sendiri keperusahaan PT. PLN (Persero) melalui
fungsi pelayanan langganan PT. PLN (Persero) di kantor PT. PLN (Persero) yang
bersangkutan. Peminta dimohon untuk mengisi formulir tata usaha langganan I-01
(TUL.I-01) yang telah tersedia di loket serta membubuhkan tanda tangannya.
2. Permintaan melalui surat.
Permintaan yang melalui surat, petugas fungsi pelayanan langganan harus
membuat formulir tata usaha langganan I-01 (TUL.I-01) berdasarkan dengan surat
yang diterima dari kepala cabang kemudian diberi nomor urut 1.a.
3. Permintaan menunggu penyelesaian.
Formulir tata usaha langganan I-01 (TUL.I-01) dibuat dalam rangkap tiga dan
pada hari yang bersangkutan, yakni:

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

a. Aslinya dikirim kepada kepala cabang untuk mendapatkan persetujuan atau
dikirim langsung kebagian teknik untuk ditinjau kemungkinan teknisnya.
b. Lembaran kedua dimasukkan dalam arsip permintaan yang menunggu
penyelesaian.
c. Lembaran ketiga diberikan kepada peminta. Pada waktu petugas pelayanan
langganan mengirim lembar pertama kepada kepala cabang atau bagian teknis
(dalam buku expedisi), tanggal pengiriman dicatat pada lembar kedua. Dua
kali seminggu wajib diperiksa arsip ini pegawai senior (Kepala seksi, oleh
seorang yang ditunjuk untuk hal ini), agar tidak terjadi keterlambatanketerlambatan, fungsi pelayanan langganan dengan bagian teknik bersamasama menyelesaikannya.
4. Permintaan yang dikabulkan atau diizinkan.
Setelah formulir tata usaha I-01 (TUL.I-01) lembar pertama dikembalikan dari
Kepala

cabang

kepada

bagian,

selanjutnya

peminta diberitahu

dengan

mengirimkan surat izin penyambungan melalui pos atau menyampaikannya
kepada peminta sewaktu ia datang ke fungsi pelayanan. Surat izin penyambungan
disiapkan oleh fungsi sekretariat dengan rangkap 3 (tiga), setelah ditandatangani
oleh kepala cabang. Lembar pertama disampaikan pada pemohon, lembar kedua
bersama-sama dengan formulir I-01 (TUL.I-01). Lembar pertama dikembalikan
kepada bagian pelayanan langganan sedangkan lembar ketiga disimpan sebagai
arsip di sekretariatan PT PLN (Persero). Bentuk dan redaksi surat izin tersebut
dibuat secara seragam oleh kantor distribusi atau wilayah, yang berisikan antara
lain, daya yang tersedia, biaya penyambungan, uang jaminan langganan, juga
anjuran kepada peminta untuk menghubungi instalasi yang diakui sah oleh PLN
setempat. Lembar pertama formulir I-01 (TUL.I-01) dan surat izin lembar kedua
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

oleh pelayanan langganan bersama-sama lembar kedua formulir I-01 (TUL.I-01)
diarsipkan di dalam arsip permintaan yang menunggu penyelesaian.
5. Permintaan yang ditolak.
Bilamana

hasil

pemeriksaan

ternyata

tidak

memenuhi

syarat-syarat

penyambungan, maka fungsi sekretariat akan membuat surat penolakan
ditandatangani oleh kepala cabang maka lembar pertama formulir I-01 (TUL.I-01)
dikirim

kembali

ke

bagian

pelayanan

langganan,

yang

selanjutnya

menggabungkannya dengan lembar kedua yaitu surat izin dan digabungkan
kedalam arsip permintaan yang ditolak, sedangkan lembaran yang ketiga dari surat
penolakan merupakan arsip kesekretariatan PT. PLN (Persero).
6. Permintaan yang menunggu pembayaran.
Yang dimaksud permintaan yang menunggu pembayaran adalah permintaan
dimana instalasi yang telah dipasang oleh instalatir yang sah dan telah diperiksa
oleh PT. PLN (Persero), tetapi pemohon belum membayar biaya penyambungan
dan uang jaminan langganan. Semua surat-surat permintaan ini beserta
lampirannya diarsipkan dengan arsip permintaan yang menunggu pembayaran.
7. Permintaan yang diluluskan.
Permintaan yang diluluskan adalah permintaan dari pemohon yang telah
menyelesaikan uang jaminan langganan dan biaya penyambungan pada PT. PLN
(Persero). PT. PLN (Persero) mengeluarkan surat perintah kerja sambungan rumah
dan perubahan data langganan (PDL) tetapi penyambungannya masih dalam
proses teknis. Surat-surat sehubungan dengan permintaan ini akan dimasukkan ke
dalam arsip permintaan yang diluluskan.
8. Permintaan yang digugurkan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Jika dalam waktu yang telah ditentukan oleh PT PLN (Persero) pada surat izin
penyambungan, peminta tidak menyelesaikan pembayaran biaya penyambungan
dan uang jaminan langganan maka permintaan menjadi gugur. Surat permintaan
beserta lampirannya dimasukkan kedalam permintaan yang digugurkan oleh PT.
PLN (Persero).
9. Sambungan yang diberikan.
Bilamana penyambungan telah dilaksanakan oleh bagian teknik, maka surat
permintaan beserta lampirannya dan lain-lainnya dimasukkan ke dalam arsip
sambungan yang diberikan.
10. Permintaan Perubahan Daya:
Formulir ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan dipergunakan untuk melayani
langganan yang menghendaki penambahan, penurunan daya dan perubahan tarif.
a. Permintaan tambahan daya. Prosedur ini sama dengan pemasangan baru arus
listrik dengan catatan bahwa setiap catatan yang masuk perlu diperiksa oleh
bagian teknik untuk mengetahui apakah instalasi yang ada perlu direvisi atau
tidak.
b. Permintaan turun daya. Formulir I-01 (TUL.I-01) diisi dalam rangkap 3 (tiga).
Lembaran ketiga diberikan kepada langganan. Lembaran kedua dijadikan arsip
dan lembar pertama tidak kirimkan kepada bagian teknik tetapi dibuatkan
dalam Perubahan Data Langganan (PDL) setelah syarat-syarat dipenuhi.
c. Permintaan perubahan tarif. Formulir TUL.I-01 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
Lembaran ketiga diberikan kepada pemohon. Lembaran ini dipergunakan
untuk proses peninjauan tempat langganan dan penentuan pelanggan
tergantung dari hasil peninjauan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero).
Prosedur ini disamakan dengan permintaan pemasangan baru arus listrik.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
tanpa gangguan, tanpa halangan, sehingga pelaksanaan perjanjian termasuk perjanjian
penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) lancar atau tidak terhalang
sehingga tidak menimbulkannya tuntutan dari salah satu pihak.
Dalam hal tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya, terhadap
kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian yang diadakan oleh para pihak
inilah yang disebut dengan wanprestasi.
”Dalam perjanjian penyambungan (pemakaian) arus listrik pada PT. PLN
(Persero) mungkin saja dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh faktor
kelalaian. Seorang pelanggan baru dapat dinyatakan wanprestasi telah adanya
pernyataan lalai dari pihak PT. PLN (Persero)”.39
Adapun mengenai bentuk pernyataan lalai ini, sesuai dengan ketentuan Pasal
1238 KUH Perdata, dapat berupa:
1. Berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
Apabila dalam surat perjanjian telah ditetapkan ketentuan debitur telah dianggap
bersalah jika satu kalipun debitur melewati batas waktu yang diperjanjiakan. Hal
ini dimaksudkan untuk mendorong debitur tepat melaksanakan kewajiban dan
sekaligus pula untuk menghindarkan proses dan prosedur. Dengan adanya
penegasan seperti ini dalam perjanjian, tanpa penegoran kelalaian, dengan
sendirinya debitur atau pelanggan pemakai arus listrik sudah berada dalam
keadaan lalai bila ia tidak melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

39

Hasil Wawancara Dengan Ari Irawan., Pegawai Bagian Keuangan dan Administrasi PT.
PLN Cabang Medan.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan dan biasanya
juga sommasi.
Sommasi berarti peringatan agar debitur melaksanakan kelalaian yang telah
disampaikan kreditur kepadanya. Dalam sommasi inilah kreditur menyatakan
kehendaknya, perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu yang tertentu.
Tentu adalah lumrah untuk memberi batas waktu yang benar-benar menurut
kelayakan sesuai dengan berat ringannya objek prestasi yang hendak
dilaksanakan. Kalau demikian jelaslah fungsi pernyataan lalai tiada lain dari
tegoran atau pemberitahuan tentang kelalaian debitur tentang pelaksanaan
perjanjian sesuai dengan batas waktu yang telah diperjanjikan. 40
Dalam kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero)
dengan pelanggan, yang sering digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk
menyatakan bahwa pihak pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah pernyataan
lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak penyambungan
arus listrik telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan sendirinya, baik
tanpa atau dengan surat peringatan.
Perjanjian penyambungan arus listrik pada PT. PLN (Persero) biasanya telah
ditetapkan dalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) adalah
perjanjian baku. Di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan hak dan kewajiban para
pihak dan sanksi bagi para pihak apabila pihak pelanggan lalai akan perjanjiannya.
Sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengenaan biaya keterlambatan;
Tagihan susulan;
Pemutusan sementara;
Pemutusan rampung;
Pembatalan perjanjian jual beli tenaga listrik;
Bentuk-bentuk sanksi lainnya yang dinyatakan dalam perjanjian jual beli
tenaga listrik.
Pihak pelanggan tidak dapat berbuat apapun dalam menentukan isi dari

perjanjian. Apabila ia setuju dengan isi perjanjian penyambungan kontrak arus listrik,
40

Ibid.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

maka pelanggan tinggal menandatangani perjanjian tersebut. Apabila pelanggan
merasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian penyambungan
arus listrik dari PT. PLN (Persero), maka pelanggan tidak perlu menandatangani
perjanjian tersebut. Bila konsumen tidak menandatangani perjanjian, maka tidak ada
ikatan antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan.
Biasanya dalam perjanjian baku, pihak pelanggan merupakan pihak yang
lemah karena segala ketentuan yang dibuat dalam perjanjian adalah keseluruhannya
berasal dari insiatif pihak PT. PLN (Persero) sebagai kreditur, pihak pelanggan hanya
tinggal menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap perjanjian yang diadakan oleh
pihak pelanggan dan pihak PLN.
Untuk menghindari salah penafsiran dalam menafsirkan segala ketentuan yang
tercantum di dalam isi perjanjian, maka pihak pelanggan harus melakukan beberapa
langkah antara lain:
1. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran
maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian
tersebut, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.
2. Jika suatu perjanjian berisikan dua macam pengertian, maka harus dipilih
pengertian sedemikian rupa yang memungkinkan janji tersebut dapat
dilaksanakan, dari pada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan
suatu perjanjian dilaksanakan.
3. Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih
pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian.
4. Apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di
negeri atau dimana tempat perjanjian dilaksanakan.
5. Semua janji diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus
ditafsirkan dalam rangka perjanjian keseluruhannya.
6. Jika ada keraguan-keraguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah dimintakan perjanjian sesuatu hal dan untuk
kepentingan keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu. 41
Dengan adanya perjanjian baku dalam kontrak penyambungan arus listrik pada
PT. PLN (Persero), maka pelanggan dengan sendirinya telah berada dalam keadaan

41

Ibid.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

wanprestasi, apabila pelanggan tidak mentaati segala ketentuan yang tercantum di
dalam perjanjian tersebut maupun melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian.
Dalam kontrak penyambungan arus listrik yang dilaksanakan oleh pihak PT.
PLN (Persero) Cabang Medan dengan pelanggan, bentuk wanprestasinya lebih
dikhususkan lagi dengan adanya Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68
K/010/DIR/2000 Tentang Tagihan Susulan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
Di dalam

Surat Edaran ini telah ditentukan secara khusus mengenai bentuk

wanprestasi yang dapat terjadi dilakukan oleh pihak pelanggan.
Dengan demikian, Surat Edaran Nomor 68 K/010/DIR/2000 tentang tagihan
susulan terhadap pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, telah tegas menentukan
bahwa seorang pelanggan telah melakukan sesuatu hal yang menyebabkan dirinya
dalam keadaan wanprestasi, sesuai pelanggaran yang dilakukan olehnya.
Apabila pihak PT. PLN (Persero) menyatakan pihak pelanggan telah dalam
keadaan wanprestasi, karena tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan
dan atau lewat batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak
penyambungan arus listrik. Pernyataan tersebut dapat juga didahului dengan
adanya tegoran yang dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero). 42
Suatu perjanjian atau tegoran boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas
menyatakan desakan kepada pihak pelanggan supaya memenuhi prestasinya dewasa
ini dilakukan dengan secara tertulis. Begitu pula terhadap peringatan dan tegoran yang
telah diberikan oleh pihak PT. PLN (Persero) kepada pihak pelanggan biasanya
dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat.
Apabila pelanggan sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih
janjinya untuk memenuhi prestasinya, maka jika ia tetap berada dalam keadaan lalai

42

Ibid.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

atau alpa untuk memenuhi prestasinya terhadap pihak PT. PLN (Persero), maka pihak
pelangan sudah dapat dinyatakan wanprestasi atas pelanggaran yang dilakukannya.
Selain pelanggan, pihak PT. PLN (Persero) dapat juga dinyatakan lalai atau
wanprestasi apabila ia tidak memenuhi prestasi atau pun kewajibannya yang
telah ditetapkan dalam kontrak penyambungan arus listrik. Bentuk wanprestasi
dari pihak PT. PLN (Persero) dapat berupa tidak menyediakan daya listrik
yang dimintakan oleh pihak pelanggan. 43
Di dalam pergaulan masyarakat sering dilakukan perbuatan-perbuatan hukum
oleh para subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering mengadakan
hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Salah satu kebutuhan tersebut adalah
mengenai pemakaian arus listrik, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut para
subjek hukum haruslah mengadakan hubungan dengan pihak PT. PLN (Persero)
dengan merealisasikan dengan bentuk suatu kontrak penyambungan arus listrik.
Dalam hubungan hukum ini sering terjadi salah satu pihak atau pihak
pelanggan melakukan wanprestasi, yang merugikan pihak PT. PLN (Persero). Akibat
wanprestasi tersebut pihak PT. PLN (Persero) dapat melakukan atau meminta ganti
rugi. Ganti rugi disini tidaklah sama dengan ganti rugi yang diatur dalam KUH
Perdata, karena secara khusus bentuk ganti rugi atas wanprestasinya konsumen telah
ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000
yang menetapkan bahwa bentuk ganti rugi tersebut berupa tagihan susulan.
Tagihan susulan yang dibebankan oleh pihak PT. PLN (Persero) terhadap para
pelanggan adalah tidak sama. Hal ini dengan bentuk atau golongan
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak konsumen. Bertambah besar
pelanggaran yang telah dilakukan oleh konsumen maka semakin besar pula
tagihan susulan yang ditetapkan pihak PT. PLN (Persero).44
Daya kedapatan adalah jumlah daya dari permeter listrik lampu pijar dan
pelepasan gas serta alat-alat listrik lainnya yang terpasang maupun yang dilihat dari

43
44

Ibid.
Ibid.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

letak dan keadaannya dapat dianggap akan atau sudah dipakai, yang kedapatan
ditempat pelanggaran pada waktu diadakan pemeriksaan dan kesemuanya dijadikan
dan/atau dijalankan dan/atau dinyalakan hingga aliran listrik terputus dengan cara
sebagai berikut :
1. Regu pemeriksaan PT. PLN (Persero) dengan disaksikan oleh pelanggan atau
wakilnya menjalankan atau menyalakan secara bertahap (dimulai dari yang
memakai daya terbesar) semua motor listrik, alat-alat listrik serta lampu pijar dan
atau pelepasan gas yang terpasang sehingga aliran listrik terputus.
2. Jika sesudah motor listrik, alat-alat listrik dan lampu pijar juga belum terputus,
maka dilanjutkan dengan cara bertahap menjalankan atau menyalakan semua
motor listrik, alat-alat listrik, dan lampu pijar yang kedapatan tidak terpasang
ditempat pelanggaran (yang dilihat dari dekat dan keadaannya dapat diduga akan
atau sudah dipakai).
3. Jika semua motor listrik, alat-alat listrik serta lampu pijar dan atau pelepasan gas
baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang sudah dijalankan atau
dinyalakan dan aliran listrik dan lampu pijar serta pelepasan gas, baik yang
terpasang maupun tidak terpasang dianggap sebagai daya kedapatan oleh PT. PLN
(Persero).
4. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh bukan pelanggan, maka daya yang
kedapatan adalah jumlah dari semua motor listrik, alat-alat listrik dan lampu pijar
atau pelepasan gas baik yang terpasang maupun yang tidak terpasang, yang
kedapatan di rumah atau ditempat pelanggaran (yang dilihat dari keadaan maupun
letaknya dapat dianggap akan atau sudah dipakai).
Dengan demikian dari segi Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68
K/010/DIR/2000, apabila pelanggan melakukan pelanggaran pemakaian arus listrik
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN
(Persero) dalam pemakaian arus listrik menurut golongan pelanggarannya maka akan
timbul akibat hukum tertentu, yakni dalam hal ini pihak PT. PLN (Persero) berhak
atas :
1. Melakukan pemutusan sambungan aliran listrik yang bersangkutan seketika itu
juga.
2. Menuntut ganti rugi berupa tagihan susulan sesuai dengan golongan
pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggaran atau atas pemakaian tenaga
listrik tersebut ditambah dengan biaya lainnya (biaya penggantian, biaya
perbaikan) akibat kerusakan yang timbul, karena adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh pelanggar. 45
Besarnya tagihan susulan ditetapkan menurut macam pelanggaran yang
dilakukan. Penyambungan kembali akan dilakukan jika tagihan susulan tersebut telah
dilunasi.
Pelanggar sehubungan tindakan pelanggaran pemakaian tenaga listrik dapat
diklasifikasikan atas dua :
1. Si pelanggar yang berkedudukan sebagai pelanggan PT. PLN (Persero).
2. Si pelanggar yang berkedudukan bukan sebagai pelanggan PT. PLN (Persero).
Jika pelanggar adalah pelanggan pada PT. PLN (Persero), maka apabila ia telah
memenuhi kewajibannya yaitu ganti rugi berupa tagihan susulan maka pihak PT.
PLN (Persero) akan menyambungkan kembali aliran listrik yang terputus
sementara tersebut. Sebaliknya jika pelanggar bukanlah pelanggan pada PT. PLN
(Persero), maka PT. PLN (Persero) tidak akan melakukan penyambungan kembali
arus listrik yang telah terputus tersebut. Untuk mendapatkan kembali sambungan
arus listrik yang terputus, si pelanggar harus mengajukan permohonan izin
penyambungan arus listrik baru kepada PT. PLN (Persero).46
Jika dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka tindakan yang dilakukan
oleh pelanggar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, tindakan tersebut
membawa akibat kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero), khususnya pada PT. PLN

45
46

Ibid.
Ibid.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Cabang Medan. Oleh karenanya pihak PT. PLN (Persero) berhak menuntut ganti rugi
kepada pelanggar tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya
Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000 mengatur perihal ganti rugi
yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan pencurian
arus listrik. Adapun Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68 K/010/DIR/2000
mengatur secara khusus mengenai ganti rugi akibat pemakaian arus listrik yang
melawan hukum. Dalam hal ini Keputusan Direksi PT. PLN Nomor 68
K/010/DIR/2000 merupakan Lex Specialis sehingga dapat mengenyampingkan
ketentuan umum yang berlaku di dalam KUH Perdata yang mengatur perihal ganti
rugi khususnya pada Pasal 1365 KUH Perdata.
Jadi jika ketentuan mengenai wanprestasi pihak konsumen yang melanggar
pemakaian arus listrik belum diatur tentang ganti rugi secara khusus dalam peraturan
PT. PLN (Persero), maka berlaku ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata.
Jadi jelaslah bahwa diadakannya kontrak pemakaian arus listrik antara pihak
PT. PLN (Persero) dengan pelanggan maka akan timbul hak-hak dan kewajiban
diantara kedua belah pihak, antara lain pihak PT. PLN (Persero) wajib menyediakan
tenaga listrik pada pelanggan dan sebaliknya pelanggan berhak untuk mendapatkan
atau mempergunakan arus listrik yang dimaksud sesuai dengan kebutuhannya.

D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Dengan Konsumen
Dalam realita kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut
sering disalah gunakan oleh pihak planggan. Artinya, pihak pelanggan sering
melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemakaian arus listrik.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Pelanggaran pemakaian arus listrik pihak pelanggan tentunya dapat
menimbulkan kerugian bagi pihak PT. PLN (Persero). Untuk menghindari terjadinya
kerugian tersebut, maka pihak PT. PLN (Persero) dapat mengupayakan suatu hal bagi
penyelesaian pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh pelanggan.
Bila salah satu dari pelanggan arus listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang
Medan pada saat mengajukan permohonan penyambungan atau pemasangan daya arus
listrik memohon daya sebesar 1000 KwH. Atas dasar permohonan tersebut maka
pihak PT. PLN (Persero) akan mengabulkan permohonan tersebut, sekaligus
menyambungkan daya sebesar 1000 KwH kepada pihak pelanggan yang mengajukan
permohonan daya tersebut.
Jika pada saat dilakukan operasi pemeriksaan aliran listrik sebagai upaya
untuk mencari pelanggar pemakai arus listrik oleh Team OPAL (Operasi Penertiban
Aliran Listrik). Bila terbukti pelanggan menggunakan daya listrik tidak sebagaimana
yang disepakati sesuai kontrak yang diadakan yaitu daya yang kedapatan ternyata
lebih besar dari daya yang terpasang semula, maka pelanggar telah melakukan
perbuatannya yang melanggar ketentuan kontrak perjanjian serta di dalam Surat
Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000 tentang pemakaian
tenaga listrik tidak sah.
Atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggan, pihak PT. PLN
(Persero) melalui Team OPAL memberitahukan hal pelanggaran tersebut kepada
pihak pelanggan yang menggunakan daya arus listrik melebihi kapasitas yang tersedia
tanpa seizin PT. PLN (Persero). Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan Surat
panggilan yang intinya memerintahkan pelanggan untuk menghadap pimpinan PT.
PLN (Persero) Cabang Medan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Kehadiran pelanggan yang melanggar ketentuan pemakaian arus listrik adalah
sangat berarti, guna membicarakan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pihak
pelanggan.
Pihak pelanggan yang melanggar ketentuan PT. PLN (Persero), diwajibkan
untuk membayar tagihan susulan tersebut dengan jenis pelanggaran yang telah
diberitahukan kepadanya. Selama tagihan susulan yang dibebankan oleh PT. PLN
(Persero) terhadap pelanggar, belum dibayar oleh pelanggar tersebut maka pihak PT.
PLN (Persero) Cabang Medan berhak untuk memutuskan aliran listrik yang
tersambung pada rumah, bangunan, tempat terjadinya pelanggaran, hotel, yang
dimiliki oleh pelanggar untuk sementara waktu.
Apabila pihak pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran tagihan
susulan sekaligus, maka pihak PT. PLN (Persero) setelah bermusyawarah dengan
pihak pelanggan akan memberikan kelonggaran pada pelanggan yang melanggar
tersebut, adalah dengan memperbolehkan pihak pelanggar untuk membayar tagihan
susulan secara angsuran atau bertahap dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh
kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan batas waktu yang telah
disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak PT. PLN (Persero) akan menetapkan batas
waktu pembayaran tagihan susulan yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak
ditetapkannya pembayaran tagihan susulan kepada pihak pelanggan.
Apabila tagihan susulan karena suatu dan lain hal tidak dilunasi oleh pelanggar
maka pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan tindakan sebagai berikut :
1. Pihak PT. PLN (Persero) akan melakukan penyambungan kembali arus listrik
yang telah terputus.
2. Jika tagihan susulan tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka
sambungan arus listrik akan dibongkar dengan ketentuan bahwa penyambungan
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

kembali akan dilayani sebagai sambungan baru dengan memperhitungkan dengan
Biaya Penyambungan Baru.
3. Bila pelanggar bukan pelanggan maka melalui Pengadilan Negeri persoalannya
diajukan sebagai tindak pidana pencurian.
Apabila dikaitkan dengan ketentuan KUH Perdata, maka tindakan yang
dilakukan oleh pelanggar merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.
Perbuatan melanggar hukum tersebut tentunya membawa kerugian bagi pihak PT.
PLN (Persero). Oleh sebab itu wajar apabila pihak PT. PLN (Persero) menuntut ganti
rugi kepada pelanggar. Walaupun bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak PT.
PLN (Persero) merupakan bentuk ganti rugi yang bersifat lex specialis (khusus), yang
mengenyampingkan bentuk ganti rugi yang diatur secara umum di dalam Pasal 1365
KUH Perdata. Bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh pihak PT. PLN (Persero)
merupakan bentuk ganti rugi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT.
PLN (Persero) Nomor 68 K/010/DIR/2000.
Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa upaya hukum yang dapat
ditempuh oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam menyelesaikan masalah pelanggaran
pemakaian arus listrik pelanggan adalah dengan jalan musyawarah terlebih dahulu.
Dengan musyawarah tersebut sedapat mungkin PT. PLN (Persero) akan memberikan
kelonggaran-kelonggaran sanksi kepada pelanggan yang pelanggaran pemakaian arus
listrik.
Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua
belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Apabila tidak
tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum dengan
mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Pengajuan tersebut diharapkan untuk
mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah
ditarik kesimpulan :
1. Bahwa kewajiban PT. PLN (Persero) di dalam perjanjian pemakaian arus listrik
adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, memperhatikan
keselamatan kerja dan keselamatan umum. Sedangkan kewajiban pihak pelanggan
adalah membayar iuran rekening bulanan, membayar denda apabila pembayaran
rekening listrik bulanan sudah melampaui batas atau lewat waktu.
2. Bahwa dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, yang artinya
tidak ada blanko yang kosong tetapi hanya merupakan sejenis pengumuman atau
pemberitahuan kepada yang bersangkutan yang mengikatkan diri dalam perjanjian
tersebut. Contoh dokumen bukti perjanjian ialah pelanggan (konsumen), nota
pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan dan lain sebagainya. Dengan
demikian perjanjian antara pelaku usaha (PT. PLN) dengan konsumen adalah
berbentuk perjanjian baku artinya bahwa konsumen tidak ikut serta dalam
pembuatan perjanjian tersebut.
3. Bahwa dalam kontrak penyambungan arus listrik antara pihak PT. PLN (Persero)
dengan pelanggan, yang sering digunakan oleh pihak PT. PLN (Persero) untuk
menyatakan bahwa pihak pelanggan dalam keadaan wanprestasi adalah
pernyataan lalai yang telah ditentukan bagi pihak pelanggan di dalam kontrak
penyambungan arus listrik telah ditentukan bahwa apabila pihak pelanggan tidak
memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dinyatakan lalai dengan
sendirinya, baik tanpa atau dengan surat peringatan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Akan tetapi, dalam perjanjian penyambungan (pemakaian) arus listrik pada PT.
PLN (Persero) mungkin saja dapat terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh
faktor kelalaian. Seorang pelanggan baru dapat dinyatakan wanprestasi telah
adanya pernyataan lalai dari pihak PT. PLN (Persero). Dalam perjanjian tersebut
jika pihak PT. PLN tidak melaksanakan kewajibannya, maka PT. PLN dikatakan
telah wanprestasi dan diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pelanggan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.
4. Bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak PT. PLN (Persero) dalam
menyelesaikan masalah pelanggaran pemakaian arus listrik pelanggan adalah
dengan jalan musyawarah terlebih dahulu. Dengan musyawarah tersebut sedapat
mungkin PT. PLN (Persero) akan memberikan kelonggaran-kelonggaran sanksi
kepada pelanggan yang pelanggaran pemakaian arus listrik.
Kelonggaran-kelonggaran tersebut baru dapat diberikan apabila diantara kedua
belah pihak telah mencapai kata mufakat dalam musyawarah tersebut. Apabila
tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalur hukum
dengan mengajukan sengketa tersebut ke Pengadilan. Pengajuan tersebut
diharapkan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan adil dan seimbang.
B. Saran
Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut
:
1. Memberantas atau mencegah pencurian arus listrik dengan cara lebih
meningkatkan pengawasan dan pengontrolan pemakaian arus listrik kepada
pelanggan serta meningkatkan staf serta karyawan PLN untuk lebih disiplin dan
jujur dalam menjalankan pengawasan dan pengontrolan.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

2. Masyarakat agar tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian bila
melihat adanya gejala-gejala tidak baik yang dapat menjurus kepada atau ke arah
terjadinya kriminalitas seperti pencurian arus listrik agar dapat secara cepat
mencegah terjadinya kejahatan ditengah-tengah masyarakat.
3. Agar tidak terjadi persengketaan antara pihak pelanggan dengan pihak PT. PLN
(Persero) maka kedua belah pihak harus mematuhi semua perjanjian yang telah
disepakati.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Buku:
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Abdulkadir Muhammad, II., Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan
Perdagangan, Citra Aditya Bakti, 1992.
Badrulzaman, Mariam Darus., Sistem Hukum Perdata Nasional, Dewan Kerjasama
Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 1987.
Harahap M Yahya., Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1992.
Mahadi., Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
Naja HR Daeng., Contrant Drafting, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Patrik Purwahid., Pembahasan Perkembangan Hukum Perjanjian, Makalah Seminar
Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Perdata/Dagang, Fakultas Hukum UGM,
Yogyakarta, 1990.
Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986.
Projodikoro R Wirjono ., Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu,
Penerbit Sumur, Bandung, 1995.
Satrio.J., Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1998.
Setiawan R., Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta, 1990.
Shidarta., Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996.
Subekti.R dan Tjitrosudibio.R., Terjemahan KUH Perdata, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1994.
Tulus Abadi dan Sudaryatmo., Memahami Hak dan Kewajiban Anda Sebagai
Konsumen Listrik, YLKI, Jakarta, 2004.
Susilo Zumrotin K., Penyambungan Lidah Konsumen, YLKI, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, Tentang Ketenagalistrikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990, tentang Perusahaan Umum Listrik
Negara.
WAWANCARA
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

RESPONDEN
BAPAK ARI IRAWAN, SH., SEBAGAI STAF KEPEGAWAIAN BAGIAN
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI, SELAKU PIHAK PLN

1. Dalam perjanjian pemakaian arus

listrik,

kapan pelanggan dinyatakan

wanprestasi?
Jawab :
Pelanggan dinyatakan wanprestasi apabila pelanggan telah melanggar
salah satu ketentuan dalam perjanjian penyambungan arus listrik.
Misalnya, tidak melunasi tagihan listrik (terlambat membayar rekening
listrik).
2. Apakah pihak PLN juga dapat dikatakan wanprestasi?
Jawab :
Dalam perjanjian arus listrik pada daya kecil, tidak ada dinyatakan bahwa
pihak PLN dapat dikatakan wanprestasi, dalam perjanjian tersebut
pelangganlah yang dapat dikatakan wanprestasi, karena dasar wanprestasi
adalah perjanjian. Begitu juga halnya dalam perjanjian arus listrik daya
besar, tidak ada dinyatakan bahwa pihak PLN dapat dikatakan
wanprestasi.
Akan tetapi dalam isi perjanjian pemakaian arus listrik daya besar, dalam
Pasal 19 ada ketentuan bahwa “segala yang belum/kurang dalam
perjanjian ini dapat dibuat Amandemen/Addendum dengan persetujuan
kedua belah pihak”. Dengan kata lain, bisa saja didalam perjanjian yang
lain pelanggan membuat ketentuan tentang apabila wanprestasinya ada
pada pihak PLN.
3. Apakah pihak PLN dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggan yang telah
melakukan wanprestasi?
Jawab :
Sesuai dengan isi perjanjian yang telah disetujui oleh pelanggan maka
pihak PLN dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggan apabila
pelanggan yang bersangkutan telah melakukan suatu wanprestasi,
misalnya keterlambatan dalam pembayaran rekening listrik. Dalam hal
ini, sebagaimana yang telah ditetapkan PT. PLN (Persero) maka
pelanggan akan mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara
aliran listrik dari pihak PLN dan dikenakan sanksi membayar Biaya
Keterlambatan (BK) untuk setiap bulan keterlambatannya sesuai Tarip
Dasar Listrik yang berlaku, dari jumlah perlembar rekening setiap bulan
keterlambatan pembayaran rekening.
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

4. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak PLN terhadap pelanggan yang telah
melakukan wanprestasi dalam pemakaian arus listrik?
Jawab :
Tindakan yang dilakukan PLN adalah berupa PPTL (Penertiban
Penggunaan Tenaga Listrik) terhadap pelanggan, apabila tidak dilunasi
juga maka akan dikenakan tagihan susulan atau denda. Bisa juga
dilakukan OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik), sesuai ketentuan
yang diatur dalam perjanjian pemakaian arus listrik daya kecil, pelanggan
bersedia dan tidak akan menghalangi apabila sewaktu-waktu petugas dari
PT. PLN (Persero)/OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik) untuk
melakukan pendataan penggunaan bangunan.
5. Bagaimana tanggung jawab pihak PLN apabila salah satu Pegawai/Karyawan
PLN telah melakukan suatu kelalaian yang merugikan pelanggan?
Jawab :
Apabila salah satu karyawan/pegawai PLN telah melakukan kelalaian
yang merugikan pihak pelanggan, maka PLN akan menurunkan jabatan
pegawai tersebut (turun dua peringkat), dan apabila dalam 1 (satu) tahun
itu ia telah melakukan kelalaian lagi maka ia akan dipecat (dilakukan
pemecatan).
6. Apakah sama permohonan penyambungan arus listrik yang berlaku di PT. PLN
(Persero) Cabang Medan dengan permohonan penyambungan arus listrik di PT.
PLN (Persero) lainnya?
Jawab :
Perjanjian penyambungan arus listrik yang berlaku di PT. PLN (Persero)
Cabang Medan adalah sama dengan perjanjian penyambungan arus listrik
yang berlaku di PT. PLN (Persero) lainnya. Dengan kata lain, bahwa
perjanjian penyambungan arus listrik di semua Sumatera Utara adalah
sama.
7. Apa tujuan pemutusan/pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir?
Jawab :
Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan pasokan energi yang
dibangkitkan oleh PLN Sumatera Utara saat ini devisit dengan kebutuhan
masyarakat terhadap listrik. Kebutuhan masyarakat pada saat beban
puncak lebih tinggi ketimbang pasokan listrik yang tersedia.
Artinya, pada saat kondisi normal yaitu dimana seluruh mesin-mesin
pembangkit PLN beroperasi, tidak dapat memasok seluruh kebutuhan
listrik masyarakat, ditambah lagi dengan kondisi mesin-mesin
Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

pembangkit yang sudah tua dan memerlukan pemeliharaan terjadwal
yang tidak ditangguhkan, sehingga bila mesin mengalami turun mesin
(overhoul) maka devisit listrik akan semakin besar yang mengakibatkan
terjadinya pemadaman listrik bergilir.

Ade Irma Andayani S. : Tinjauan Yuridis Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemakaian Arus Listrik Pada PLN
Cabang Medan, 2009.
USU Repository © 2009

Judul: Akuntansi

Oleh: Wahyu Saputro


Ikuti kami