55231740-makalah-akuntansi-pendidikan-akuntansi

Oleh Lazis Baiturrahman

97 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip 55231740-makalah-akuntansi-pendidikan-akuntansi

PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN PERAN
DAN TANGGUNGJAWAB AKUNTAN PUBLIK
Oleh : Dr. Zaki Baridwan, M. Sc.
1. PENDAHULUAN
2. PROFESI AKUNTAN PUBLIK
3. PERUBAHAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
4. PENDIDIKAN AKUNTANSI
5. KURIKULUM NASIONAL 1994
6. SIMPULAN
7. CATATAN KAKI

PENDAHULUAN
Pendidikan akuntansi dilakukan dalam berbagai tingkat pendidikan formal
maupun non formal. Salah satu jenjang pendidikan akuntansi yang paling terkait
dengan profesi akuntan publik adalah pendidikan jenjang S1 yang dilaksanakan
oleh lembaga pendidikan tinggi. Secara historis, pendidikan akuntansi dalam
program S1 dimaksudkan untuk menghasilkan akuntan, yang selama ini
dipandang cukup untuk bekal memasuki profesi akuntan publik pertumbuhan
ekonomi, perkembangan pasar modal dan teknologi informasi, serta berbagai
perubahan lain mengakibatkan perubahan peran dan tanggungjawab akuntan
publik, sehingga timbul pertanyaan tentang program pendidikan S1 yang menjadi
dasar untuk menghasilkan akuntan.
Makalah ini membahas peran dan tanggungjawab akuntan publik sebelum
dan sesudah terjadinya perubahan-perubahan yang telah disebutkan di atas, dan
membahas implikasinya terhadap pendidikan akuntansi. pembahasan dimulai
denngan uraian tentang profesi akuntan publik dan berbagai hal yang terkait.

PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Sebagai bagian dari profesi akuntansi, akuntan publik seringkali
dinyatakan merupakan ujung tombak profesi akuntansi. profesi akuntan publik
menonjol terutama dari kegiatan audit yang dilakukan oleh akuntan publik yang
bertujuan untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan yang dibuat
oleh manajemen. Pendapat akuntan publik berguna bagi pihak-pihak yang terkait
dengan laporan keuangan, yaitu pihak yang menyiapkan maupun yang
menggunakannya.
Peran akuntan publik dalam hal ini adalah untuk memberikan kepastian
bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak mengandung informasi yang
menyesatkan pemakainya. Akibatnya pemakai laporan sangat tergantung pada

pendapat akuntan publik sebelum memberikan kepercayaan pada laporan
keuangan. Akuntan publik juga membantu manajemen dalam hal pernyataan
pendapat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mendukung
pertanggungjawaban seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Oleh karena begitu pentingnya fungsi akuntan publik, perlu ditempuh
berbagai usaha untuk menjaga kredibilitas akuntan publik agar kepercayaan
masyarakat pada profesi ini tidak berkurang. Standar profesional akuntan publik
dan kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)
merupakan sebagian dari usaha itu. Berbagai perkembangan yang terjadi
belakangan ini mengakibatkan semakin pentingnya profesi akuntan publik ini,
sehingga perlu dikembangkan berbagai usaha termasuk program pendidikan
akuntansi untuk meningkatkan citra dan kemampuan akuntan publik.

PERUBAHAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
Pada mulanya, dengan tidak berjalannya bursa saham, peran utama
akuntan publik mengaudit laporan keuangan perusahaan yang akan digunakan
dalam kaitannya dengan kredit dari lembaga keuangan. Bank dalam kegiatan
pemberian kredit di atas jumlah tertentu mensysratkan laporan keuangan yang
diaudit sebagai dari syarat permohonan kredit. Selama jangka waktu kredit,
debitur diwajibkan juga menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah
diaudit. Di samping fungsi utama sebagai auditor, akuntan publik juga
memberikan jasa lain, seperti membantu penyusunan laporan keuangan, atau
menyusun laporan perhitungan pajak.
Dalam rangka membantu profesi akuntan publik yang tidak dapat
berkembang pesat, pemerintah, dalam hal ini direktoral pajak bekerja sama
dengan IAI menyatakan bahwa laporan keuangan yang sudah diaudit oleh
akuntan publik diakui sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Kerja sama
ini ternyata banyak disalahgunakan, sehingga dibatalkan. Akibatnya, profesi
akuntan publik kembali lagi ke keadaan semula. Peran akuntan publik kembali
lagi sebagai auditor atas laporan keuangan bagi permohonan kredit.
Kebutuhan modal bagi perkembangan perusahaan yang selama itu
dipenuhi darikredit lembaga keuangan ternyata tidak mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi secara pesat. Pemerintah dalam situasi ini berusaha
menghidupkan kembali bursa saham melalui berbagai peraturan berikut.
1. Diaktifkannya kembali bursa saham pada tahun 1977.
2. Peresmian bursa efek Jakarta menjadi PT Bursa Efek Jakarta pada bulan
juli 1992.
3. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 yang mengatur
tentang pemilikan saham perusahaan dalam rangka penanaman modal
asing.

4. Diundangkannya UU Pasar Modal tahun 1995dan UU PT.
5. Diundangkannya UU No. 45 tahun 1995 mengenai organisasi pasar
modal.
6. diundangkannya UU no. 46 tahun 1995 mengenai prosedur investigatif
formal pasar modal.
7. Dikeluarkannya keputusan menteri keuangan :
a. No. 645 / KMK. 010 /1995 tentang perberlakuan kembali keputusan
meteri keuangan no. 1548 / KMK. 013 /1990.
b. No. 646 / KMK. 010 / 1995 tentang kepemilikan asing atas dana
investasi.
c. No. 547 / KMK. 010 / 1995 tentang kepemilikan asing atas
perusahaan sekuritas.
Dampak dari usaha-usaha yang dilakukan pemerintah menunjukan hasil
yang baik dapat diukur melalui bertambah banyaknya perusahaan yang go public
dan semakin aktifnya bursa saham.
Perkembangan bursa saham tidak dapat dilepaskan dari fungsi akuntan
publik. Untuk dapat go public, sebuah perusahaan perlu menggunakan jasa
akuntan publik (disamping profesi lainnya) sejak sebelum dan selama go publik.
Perkembangan bursa saham ini secara langsung ikut mengembangkan peran
dan tanggungjawab akuntan publik. Apabila pada waktu sebelumnya, yaitu
sebelum aktif kembalinya bursa saham, peran akuntan publik terbatas pada audit
laporan keuangan perusahaan yang mengajukan kredit, saat ini perannya
bertambah dengan mengaudit perusahaan go public. Tanggungjawab akuntan
publik tidak berubah yaitu tanggungjawab atas pendapat yang diberikannya pada
laporan keuangan yang diauditnya. Walaupun demikian, tanggungjawab ini
mempunyai dampak yang lebih luas karena pemakai laporan keuangan
bertambah banyak.
Untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam kaitannya
dengan laporan keuangan perusahaan go public akuntan publik harus
mempunyai pengetahuan yang cukup tentang laporan keuangan dan aturanaturan yang dibuat Bapepam. Pengetahuan ini diperlukan agar pendapat yang
diberikannya sesuai dengan peraturan yang berlakku. Untuk memberi jaminan
yang lebih terhadap pemakai jasa profesi akuntan publik, dalam UU pasar
modal terdapat aturan yang mengatur mengenai akuntan.
Selain perkembangan bursa saham, perkembangan perekonomian dunia
juga membawa dampak bagi profesi akuntan publik. Dengan disetujuinya
perdagangan bebasyang ditunjukkan oleh GATT dan GATS, tidak lama lagi
pasar Indonesia harus terbuka bagi orang asing. Dampak yang akan timbul
adalah persaingan yang semakin ketat.
Profesi akuntan publik dalam keadaan ini menghadapi tantangan yang
semakin berat dan juga peluang yang semakin besar. Tantanngan yang tmbul

adalah masuknya kantor akuntan publik asing ke Indonesia. Telah kita ketahui
bahwa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan yang lain, memiliki
kantor akuntan yang besar yang mempunyai tingkat dunia. Operasi mereka
mencakup jasa di banyak negara dan akibatnya, kompetensi dan efisiensi
operasinya sangat menonjol. Tidak dapat dihindarkan, kantor akuntan publik
Indonesia harus mampu bersaing denngan mereka agar tidak tersisih dari profesi
ini di negara sendiri.
Untuk dapat bersaing dengan baik, akuntan publik Indonesia perlu
menyiapkan dan meningkatkan kemampuannya, agar sebading dengan akuntan
publik asing. Akuntan publik Indonesia harus memiliki kompetensi yang cukup di
bidang audit, meliputi pemahaman atas Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP), pemahaman atas audit dalam lingkungan proses data elektronik,
pemahaman atas aturan-aturan disclosure dari Bapepam, pemahaman atas
berbagai transaksi keuangan yang relatif masih baru di Indonesia seperti merger,
akusisi, franchise, leasing dan lainnya, serta pemahaman bahasa Inggris yang
cukup agar dapat mengaudit perusahaan domestik maupun yang sudah bertaraf
internasional.
Melalui persetujuan GATS, terbuka peluang bagi akuntan publik Indonesia
untuk meluaskan market sharenya ke luar negeri. Peluang ini akan dapat dicapai
bila akuntan publik Indonesia mempunyai kompetensi teknik dan bahasa yang
sesuai dengan negara tujuan. Untuk dapat memanfaatkan peluang ini,
diperlukan berbagai pengetahuan di bidang standar akuntansi yang berlaku di
setiap negara, aturan pasar modal dan hukum di setiap negara, dan juga
pengetahuan yang cukup dalam bidang transaksi antar negara. Dalam era Multi
National Companies saat ini, transaksi antar negara sudah merupakan hal yang
rutin. Akuntan publik dituntut untuk mempunyai pemahaman yang cukup tentang
international accounting dan auditing.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini sangat
mempengaruhi sistem informasi yang digunakan dalam perusahaan. Proses
transaksi secara on-line dan penggunaan Electronic Data Interchange (EDI)
mengakibatkan banyak perubahan dalam struktur organisasi dan metode proses
yang digunakan. Akibatnya, struktur pengendalian intern mengalami perubahan.
Agar audit dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, evaluasi
struktur pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan pengujian substantif perlu
disesuaikan dengan lingkungan baru. Auditor untuk dapat melaksanakan ini
dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang cukup.
Perkembangan pendekatan audit dalam lingkungan elektronik, mulai dari
audit around computer sampai pada audit through the computer perlu dipahami
oleh akuntan publik. Sudah tidak saatnya lagi akuntan publik mempunyai
spesialisasi audit untuk lingkungan manual, karena perkembangan yang terjadi
adalah mengarah pada penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan.
Pemahaman yang cukup untuk mendukung audit dalam lingkungan elektronik

mencakup pemahaman atas sistem informasi yang menggunakan teknologi
informasi, pemahaman atas pengendalian dalam lingkungan teknologi informasi,
dan juga pemahaman atas metode audit serta software audit dalam lingkungan
elektronik. Secara rinci SPAP menyatakan bahwa audit dalam lingkungan
elektronik harus dilakukan auditor atau stafnya yang memiliki kemampuan
berikut (SPAP, 1994 : 335.3) :
a. Pengetahuan dasar-dasar komputer dan fungsi komputer secara umum.
b. Pengetahuan dasar tentang sistem operasi (operating system) dan
perangkat lunak.
c. Pemahaman tentang teknik pengolahan file dan struktur data.
d. Kemampuan bekerja dengan perangkat lunak audit.
e. Kemampuan mereview sistem dokumentasi.
f. Pengetahuan dasar tentang pengendalian PDE untuk mengidentifikasikan
dan mengevaluasi dampak penggunaan PDE terhadap operasi satuan
usaha.
g. Pengetahuan yang memadai dalam pengembangan perancangan audit
dan supervisi pelaksanaan dalam lingkungan PDE.
h. Pemahaman dinamika perkembangan dan perubahan sistem dan
program dalam suatu satuan usaha.

Dalam kaitannya dengan pengendalian intern, auditor perlu memahami
sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan kliennya. Bila pengelolaan
data menggunakan PDE, auditor perlu memahami berbagai hal yang terkait
dengan sistem akuntansi berbasis komputer. Pengetahuan ini diperlukan untuk
dapat memilih pendekatan audit yang sesuai yang harus digunakan. Melihat
perkembangan yang ada, dan juga memperhatikan standar audit (SA) seksi 336
yang mengatur mengenai penggunaan pekerjaan spesialis, auditor tidak dapat
menggunakan jasa spesialis teknologi informasi untuk menggantikan perannya
dalam audit. Hal ini didasarkan pada peran teknologi informasi dalam sistem
akuntansi klien. Teknologi informasi tidak dapat dipandang sebagai bidang
pekerjaan spesialis ahli komputer, tetapi merupakan bidang kemampuan yang
harus dimiliki auditor.
Dalam rangka memberikan pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya, akuntan publik bertanggungjawab untuk memenuhi standar auditing
yang ditetapkan IAI (SPAP : 1994 : 110.3). tanggungjawab ini meliputi berbagai
hal berikut ini :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Berkomunikasi dengan auditor pendahulu.
Mengevaluasi kelangsungan hidup usaha klien.
Unsur pelanggaran hukum oleh klien.
Mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan.
Pelaporan auditor atas informasi segmen.

7. Surat bagi penjamin emisi dan pihak tertentu lain yang meminta.
8. Pertimbangan khusus dalam audit bisnis kecil.
9. Berbagi tanggungjawab yang lain.
Tanggungjawab yang disebut di atas merupakan tanggungjawab dasar
yang harus dipenuhi oleh auditor. Berbagai perkembangan yang terjadi
menimbulkan perubahan dalam aplikasi prosedur / metode untuk memenuhinya.
Misalnya, dalam memenuhi kewajibannya dalam PSA No. 30 yaitu mengevaluasi
kelangsungan hidup usaha klien. Di Indonesia, pasal 47 KUHD masih berlaku,
pasal ini menyatakan bila perusahaan menderita kerugian sebesar 75 %dari
modal disetornya, maka perusahaan dianggap bubar. Pasal 47 ini
termasukdalam petunjuk lain tentang kesulitan keuangan (SPAP : 1994 : 341.5)
yang harus diperhitungkan oleh auditor. Masalah yang timbul adalah, pasal 47
KUHD ini ditetapkan berdasarkan perhitungan dalam laporan keuangan yang
menggunakan dasar costhistoris. Aktiva dan modal dalam cost historis
cenderung understand karena inflasi, akibatnya pertimbangan atas dasar laporan
keuangan saja mungkin menyesatkan. Dalam kondisi seperti ini, bila klien adalah
perusahaan go public, kesimpulan yang keliru akan menimbulkan dampak yang
besar. Apakah mungkin auditor mendasarkan kesimpulannya atas laporan
keuangan yang mempertimbangkan dampak inflasi dalam mengevaluasi pasal
47 KUHD ? Oleh karena SAK tidak mengatur mengenai akuntansi inflasi,
akibatnya adalah timbulnya perbedaan kesimpulan untuk laporan keuangan yang
dasar akuntansinya berbeda. Bila suatu perusahaan telah merevaluasi aktiva
tetapnya sesuai dengan ketetapan menteri keuangan, laporan keuangannya
tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang tidak
merevaluasi aktiva tetapnya. Oleh karena itu, auditor perlu mempertimbangkan
berbagai kemungkinan yang ada, dan ini jelas menunjukkan perlunya auditor
memahami berbagai konsep akuntansi, walaupun tidak ada dalam SAK.
Perubahan peran dan tanggungjawab akuntan publik yang timbul dari
berbagai perkembangan yang terjadi telah diantisipasi oleh IAI dengan
menerbitkan SPAP untuk menggantikan Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).
Standar baru ini tidak hanya mengatur mengenai auditing, tetapi juga mengatur
jasa lainya seperti atestasi, kompilasi dan review. Standar auditing dalam SPAP
telah diperluas mencakup berbagai bidang yang belum diatur dalam NPA seperti
penggunan teknologi informasi dan berbagai kegiatan yang berhubungan
dengan pasar modal dan bisnis kecil. Untuk penugasan examination lainnya
diatur dalam standar atestasi, termasuk pemeriksaan atas proyeksi dan
prakiraan keuangan, dan informasi keuangan intern. Jasa non pemeriksaan yang
terkait dengan pelaporan keuangan diatur dalam standar jasa akuntansidan
review. Penerbitan SPAP yang merupakan kummpulan dari berbagai standar
membantu untuk menyediakan pedoman bagi auditor untuk meningkatkan mutu
pekerjaannya, dan juga membuka jenis pekerjaan baru selain audit. Dengan
demikian diharapkan profesi akuntan publik dapat menjawab tantangan yang
timbul dari perubahan-perubahan yang ada, dan dapat memanfaatkan peluang
dari perkembangan yang terjadi.

Agar akuntan publik dapat berpraktik dengan baik dalam situasi yang
berkembang pesat ini, diperlukan pengembangan pengetahuan dan kompetensi.
Bagi mereka yang sudah memasuki profesi akuntan publik, peningkatan
kemampuan dan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan profesi atau
continuing profeonal education (CPE). Peningkatan pengetahuan akan
meningkatan kompetensi mereka. Apabila sebelumnya pedoman yang
digunakan adalah NPA, saat ini berubah menjadi SPAP yang isinya lebih
lengkap dan mencakup lebih banyak aspek. Akuntan publik harus mengubah
proses auditnya dengan menggunakan standar yang baru, sehingga
pemahaman atas SPAP adalah mutlak diperlukan agar audit yang dilaksanakan
mempunyai kualitas yang memadai sesuai dengan keadaan yang sudah
berubah. Untuk menghasilkan calon akuntan publik yang memiliki pengetahuan
dan kompetensi yang cukup, pendidikan akuntansi perlu diarahkan untuk
enghadapi perkembangan ini. Berikut ini akan dibahas berbagai masalah dalam
pendidikan akuntansi dan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk
memperbaikinya.

PENDIDIKAN AKUNTANSI
Sejarah pendidikan akuntansi sejak kemerdekaan Republik Indonesi telah
mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, pendidikan akuntansi yang
dilaksanakan dalam pendidikan tinggi menghasilkan sarjana yang oleh UU No.
34 / 1994 dipandang cukup untuk menjadi syarat bagi profesi akuntan publik.
Untuk menampung lulusan perguruan tinggi swasta, dilaksanakan ujian negara
akuntansi (UNA). Perkembangan berikutnya adalah berubahnya program
pendidikan sarjana menjadi program S1, yang sampai saat ini masih diakui
sebagai akuntan. Dengan dikeluarkannya SK mendikbud No. 036 tahun 1994,
pendidikan S1 akuntansi berubah dengandimasukannya akuntansi dalam
pendidikan profesi. Dengan SK ini, pendidikan S1 tidak lagi menghasilkan
akuntan. Sebutan akuntan diperoleh dari pendidikan profesi.
Kurikulum nasional 1994 untuk pendidikan akuntansi mengatur jenjang
pendidikan S1 yang ditetapkan sebanyak 144 sampai 160 SKS. Kurikulum
pendidikan profesi ditetapkan antara 20 sampai 40 SKS. Rincian kurikulum
pendidikan profesi belum ditetapkan dalam kurikulum nasional 1994, sehingga
belum ada pedoman yang dapat digunakan dalam merancang program
pendidikan profesi akuntansi.
Dalam tahun 1966 ini departemen keuangan dibantu oleh konsorsium
pusat pengembangan akuntansi (PPA) UI, UGM dan Unair sedang menyiapkan
Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Ujian ini dimasa yang datang akan
diselenggarakan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI). Dengan adanya ujian ini,
akuntan tidak lagi secara otomatis dapat berpraktik sebagai akuntan publik.
Dengan demikian terdapat dua perubahan, pertama adanya pendidikan profesi

untuk mendapat sebutan akuntan, dan kedua, adanya USAP yang merupakan
syarat bagi akuntan untuk memasuki profesi akuntan publik. Pertanyaan yang
masih harus dijawab adalah apakah perubahan-perubahan ini dapat memberi
nekal yang cukup untuk menghadapi perubahan peran dan tanggungjawab
akuntan publik ?

KURIKULUM NASIONAL 1994
Kurikulum nasional pendidikan akuntansi diatur dalam SK mendikbud No.
0313 / U / 1994. beban SKS yang harus ditempuh dalam kurikulum ini berkisar
antara 144 SKS sampai dengan 160 SKS, jumlah SKS wajib sebesar 144 SKS
sehingga tersedia 24 sampai dengan 40 SKS untuk mata kuliah pilihan. Dalam
kelompok mata kuliah wajib, dicakup berbagai pengetahuan dasar yang
dipandang perlu untuk membekali pengetahuan umum, pendukung, dan mata
kuliah akuntansi. Untuk memberikan warna yang berbeda bagi para lulusan
program pendidikan S1, dapat dilakukan melalui mata kuliah pilihan. Berbagai
pendapat tentang hal ini telah penulis uraikan dalam artikel kurikulum program
pendidikan tinggi akuntansi (zaki Baridwan ; 1996 : hal 5-16).
Pertanyaan tentang kurikulum nasional 1994 ini adalah tentang
kecukupannya dalam menyiapkan lulusan pendidikan akuntansi dalam
memasuki profesi akuntan publik. Untuk mengevaluasi kurikulum yang berlaku,
perlu dirumuskan kebutuhan pengetahuan bagi akuntan publik. Dari uraian di
muka yaitu tentang perubahan peran dan tanggungjawab akuntan publik, dapat
dirumuskan pengetahuan yang harus dimiliki agar dapat memasuki profesi
akuntan publik, yaitu :
1. Pengetahuan tentang aturan akuntansi dan pengungkapan informasi bagi
perusahaan yang go public.
2. Pengetahuan tentanng standar akuntansi di berbagai negara,
pengetahuan hukum yang mengatur pasar modal di berbagai, dan
jugapengetahuan tentang transaksi keuangan antar negara.
3. Pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi proses transaksi
dan dalam auditing.
4. Pengetahuan mengenai standar auditing dan standar lainnya.
5. Berbagai pengetahuan pendukung lain seperti komunikasi, bahasa inggris
dan pengetahuan umum lsinya.
Melihat kebutuhan pengetahuan di atas, langkah-langkah untuk
memenuhinya dapat dilakukan dalam dua cara yang berbeda, yaitu
memasukkan dalam kurikulum pendidikan S1 atau melalui program pendidikan
profesi di luar S1. uraian tentang hal ini dapat dibaca dalam artikel kurikulum
program pendidikan tinggi akuntansi (Zaki Baridwan ; 1996 : hal 6-7).

Beberapa diskusi mengenai pendidikan tinggi dan pendidikan profesi
akuntansi yang diikuti berbagai pihak termasuk dirjen pendidikan tinggi,
menghasilkan rumusan tahap pendidikan tinggi akuntansi yang digambarkan
sebagai berikut :
PENDIDIKAN TINGGI

S1

Pendidikan
profesi

Akuntan

S2
S3

Gambar diatas menunjukkan perlunya pemisahan antara program S1
adalah dasar untuk pendidikan S2 dan S3 Yang merupakan jalur akademik.
Demikian pula, program S1merupakan dasar untuk pendidikan profesi.
Pemisahan seperti ini menyediakan alternatif bagi mahasiswa untuk memilih
salah satu jalur atau menggabungkan keduanya. Pemisahan ini akan
memberikan kesempatan untuk menyusun progra pendidikan yang lebih terarah.
Gambar di atas menunjukkan bahwa untuk menempuh jalur akademik, seorang
tidak wajib mengikuti pendidikan profesi. Sebaliknya bagi yang ingin memasuki
profesi akuntan publik, maka harus melalui pendidikan profesi yang disiapkan
khusus untuk profesi akuntan publik. Di masa yang akan datang, pendidikan
profesi dapat dilakukan untuk menyiapkan profesi yang berbeda seperti akuntan
publik, akuntan manajemen, internal auditor, dan profesi lain yang mungkin
berkembang di masa yang akan datang.
Alternatif kedua yaitu memisahkan program pendidikan S1dengan
program pendidikan profesi merupakan alternatif yang lebih memungkinkan
pengembangan program pendidikan akuntansi untuk menghadapi perubahanperubahan besar yang terjadi tanpa mewajibkan peserta pendidikan untuk
menempuh pendidikan yang bukan menjadi tujuannya. Dengan dipisahkannya
pendidikan profesi di luar program S1, terbuka alternatif program pendidikan
akademik tanpa harus dibebani pengetahuan yang hanya perlu bagi profesi
akuntan publik. Atau profesi lainnya. Program pendidikan S1 dapat difokuskan
untuk menghasilkan sarjana akuntansi sehingga dapat lebih diarahkan pada
pengembangan ilmu akuntansi.
Untuk mencegah beban pendidikan yang terlalu banyak, kurikulum
pendidikan S1 akuntansi perlu ditinjau kembali. Jumlah dan jenis mata kuliah
yang terdapat dalam kurikulum nasional 1994, terutama dalam kelompok mata
kuliah wajib, perlu diarahkan untuk menghasilkan sarjana akuntansi dan bukan

sarjana ekonomi jurusan akuntansi. sejak diselenggarakannya pendidikan tinggi
akuntansi di Indonesia, dominasi mata kuliah ekonomi sangat membebani
kurikulum jurusan akuntansi. oleh karena itu, bersamaan dengan
diberlakukannya program pendidikan profesi, perlu diadakan pengurangan mata
kuliah ekonomi yang tidak diperlukan bagi jurusan akuntansi. dengan
dikuranginya mata kuliah ekonomi yang tidak diperlukan, jumlah SKS untuk
kurikulum pendidikan S1 akuntansi dapat ditekan sampai pada jumlah minimum
sebesar 144 SKS, tanpa mengurangi kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi
sarjana. Apabila program pendidikan profesi dilaksanakan dengan jumlah 20
sampai dengan 40 SKS, maka beban keseluruhan dari dua program ini tidak
terlalu berbeda dengan beban kurikulum yang berlaku saat ini.
Untuk mendukung pendapat tentang terlalu banyaknya mata kuliah
ekonomi dalam kurikulum jurusan akuntansi, pada halaman berikut ini
disampaikan contoh perbandingan kurikulum nasional 1994 untuk jurusan
akuntansi.
Perhitungan di atas menunjukan 24 SKS mata kuliah wajib dan 9 SKS
mata kuliah pilihan di bidang ekonomi. Mata kuliah wajib di bidang akuntansi
sebanyak 40 SKS dan pilihan 3 SKS. Dengan demikian proporsi mata kuliah
ekonomi dibanding mata kuliah akuntansi sebesar 33:43 atau hampir 77%.
Jumlah ini jelas terlalu banyak, karena dari daftar di atas nampak beberapa mata
kuliah yang sama sekalli tidak berhubungan dengang bidang akuntansi seperti
pengantar ekonomi pembangunan. Beban yang terlalu banyak yang timbul dari
mata kuliah ekonomi harusnya dapat dikurangi untuk dapat menekan jumlah
SKS kurikulum S1 dan menyediakan tempat bagi mata kuliah lain yang lebih
relevan bagi jurusan akuntansi.

WAJIB

PILIHAN

MATA KULIAH EKONOMI
Pengantar ekonomi mikro
Pengantar ekonomi makro
Teori ekonomi
Pengantar ekonomi pembangunan
Perekonomian Indonesia
Ekonomi koperasi
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Matematika ekonomi
JUMLAH
Ekonomi moneter
Ekonomi internasional
Ekonomi manajerial
Jumlah
Jumlah keseluruhan
MATA KULIAH AKUNTANSI

SKS
3
3
4
2
3
3
3
3
24
3
3
3
9
33

WAJIB

Pengantar akuntansi
Akuntansi keuangan I
Akuntansi keuangan II
Akuntansi keuangan lanjutan I
Akuntansi keuangan lanjutan II
Akuntansi biaya
Akuntansi manajemen
SPM/controllership
Akuntansi pemerintahan
Pemeriksaan Akuntansi I
Pemeriksaan akuntansi II
Teori akuntansi
Sistem informasi akuntansi

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
40
3
43

JUMLAH
PILIHAN

Seminar Akuntansi
JUMLAH KESELURUHAN

Dalam rangka implementasi kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi
akuntansidan pendidikan profesi, evaluasi terhadap mata kuliah bidang
akuntansi perlu dilakukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengelompokkan
mata kuliah ke dalam mata kuliah S1 dan program pendidikan profesi. Pada
umumnya kurikulum S1 akuntansi sejak dulu selalu diarahkan untuk
menghasilkan akuntan yang secara implisit merupakan akuntan publik. Dengan
demikian, dominasi mata kuliah akuntansi keuangan sangat menonjol, sehingga
menghilangkan kesempatan untuk menawarkan mata kuliah bidang lainnya.
Berdasarkan kurikulum nasional 1994 dapat dibuat perbandingan mata kuliah
wajib akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi keuangan
Pengantar akuntansi
Akuntansi keuangan I
Akuntansi keuangan II
Akuntansi keuangan lanjutan I
Akuntansi keuangan lanjutan II
Teori akuntansi
Jumlah
Akuntansi manajemen
Akuntansi biaya
Akuntansi manajemen
SPM/controllership
Jumlah

SKS
41)
3
3
3
3
3
19

3
3
3
9

Sistem informasi
Sistem informasi manajemen
Sistem informasi akuntansi
Jumlah

3
3
6

Dengan membandingkan tiga bidang akuntansi diatas, nampak bahwa
akuntansi keuangan mendapat porsi terbesar dalam kurikulum. Yang perlu
dipertimbangkan adalah susunan kurikulum ini nampaknya diarahkan pada
akuntan publik, tetapi kurang mendukung profesi akuntansi lainnya. Oleh karena
program pendidikan profesi dipisahkan dari program S1, susunan kurikulum S1
perlu ditinjau kemali. Kurikulum S1 adalah kurikulum untuk menghasilkan
sarjana, sehingga pengetahuan konseptual perlu diberi tekanan, dan
pengetahuan pratis dapat dipindahkan ke program pendidikan profesi.
Perubahan seperti ini diharapkan dapat membekali sarjana akuntansi dengan
pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan akuntansi
sebagai ilmu. Pengetahuan yang dibutuhkan terutama untuk memasuki profesi
akuntansi, dalam hal ini misalnya akuntan publik, dimasukkan dalam kurikulum
program pendidikan profesi. Dengan demikian, kurikulum pendidikan profesi
akuntansi minimum harus meliputi bidang pasar modal, teknologi informasi dan
auditing dalam EDP, perbandingan standar akuntansi antar negara, standar
profesional akuntan publik, dan juga kemampuan komunikasi. Kemampuan
komunikasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki akuntan publik.
Di Amerika, penelitian yang dilakukan oleh Ingram dan Frazier (1980 : 14)
menunjukkan hasil perlunya skill berkomunikasi lisan maupun tulisan, dan
kemampuan mendengarkan. Di Indonesia, penelitian oleh fakultas ekonomi UGM
(1993) juga menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu program pendidikan
profesi perlu memasukkan kemampuan ini dalam kurikulumnya.

SIMPULAN
Berbagai perkembangan yang terjadi di bidang pasar modal, teknologi
informasi, globalisasi dan bertambah banyaknya transaksi baru mengakibatkan
perubahan peran akuntan publik. Dengan demikian semakin pentingnya
informasi keuangan, tanggungjawab akuntan publik juga menjadi semakin besar.
Untuk menjawabtantangan yang timbul itu, akuntan publik dituntut untuk memiliki
pengetahuan yang cukup untuk berpraktik dalam lingkungan yang berkembang.
Semakin ketatnya persaingan dalam profesi akuntan publik yang didorong oleh
masuknya akuntan publik asing perlu diantisipasi dengan cara meningkatkan
kompetensi akuntan publik dan kemapuan komunikasinya.
Program pendidikan akuntansi sebagai pemasok tenaga akuntan publik
perlu melakukan pemikiran kembali terhadap misinya. Perubahan lingkungan
perlu diantisipasi dengan perubahan proses pendidikan. Kurikulum pendidikan
akuntansi secara langsung mempengaruhi kualitas lulusannya. Oleh karena itu
kurikulum pendidikan akuntansi perlu disesuaikan dengan perubahan pola
pendidikan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Depdikbud. Perubahan yang

diperlukan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pemisahan program S1
dengan program pendidikan profesi dan peninjauan terhadap kurikulum
pendidikan akuntansi.
Program S1 akuntansi saat ini seharusnya disusun untuk menghasilkan
sarjana akuntansi yang dapat memilih untuk masuk ke profesi akuntansi atau ke
bidang akademik. Perubahan ini mengakibatkan perlunya dipisahkan kurikulum
S1 dengan kurikulum program profesi. Pemisahan ini, bersama dengan
peninjauan terhadap mata kuliah ekonomi, diharapkan dapat menghasilkan
lulusan yang kualitasnya lebih baik yang siap melaksanakan tugasnya di bidang
akademik maupun profesi akuntansi. agar perubahan yang diinginkan dapat
dilaksanaka, perlu pendekatan terhadap pihak yang berkepentingan dengan
pendidikan dan profesi akuntansi. pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah
depdikbud, IAI dan departemen keuangan. Pihak-pihak itu perlu memiliki
pandangan yang sama, dan sebaiknya diusahakan segera agar dampaknya
terhadap pendidikan dan profesi akuntansi dapat dinikmati, dan tidak terlambat.
Semoga.

CATATAN KAKI
1

walaupun pengantar akuntansi dimaksudkan untuk mengantar ke semua bidang
akuntansi, pada umumnya sebagian besar isinya adalah pengantar akuntansi keuangan.

Judul: 55231740-makalah-akuntansi-pendidikan-akuntansi

Oleh: Lazis Baiturrahman


Ikuti kami