Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Oleh Vania Essianda

129 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
STRATEGI E-KESEHATAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan
kesinambungan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan
ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan,
diperlukan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
di bidang kesehatan yang disebut e-kesehatan;
b. bahwa untuk penerapan e-kesehatan diperlukan strategi
e-kesehatan secara nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Strategi e-Kesehatan Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang

Nomor

14

Tahun

2008

tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

-2-

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
4. Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

tentang

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan

Sistem

dan

Transaksi

Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana
Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGI
E-KESEHATAN NASIONAL.

-3Pasal 1
Strategi e-kesehatan nasional merupakan suatu pendekatan
secara

menyeluruh

untuk

perencanaan,

pengembangan,

implementasi, dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi di bidang kesehatan secara nasional.
Pasal 2
Pengaturan strategi e-kesehatan nasional bertujuan untuk
menyediakan

acuan

profesi/masyarakat,
kepentingan

bagi

pemerintah,

akademisi,

lainnya

dalam

praktisi,

organisasi

dan

melaksanakan

pemangku

perencanaan,

pengembangan, implementasi, dan evaluasi e-kesehatan.
Pasal 3
Dalam

melaksanakan

perencanaan,

pengembangan,

implementasi, dan evaluasi e-kesehatan ditetapkan visi, misi,
kebijakan, dan strategi, sebagai berikut:
a.

Visi: Meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan
layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat
Indonesia.

b.

Misi: Membangun e-kesehatan sebagai bagian integral
dari

transformasi

aksesibilitas,

dan

dan

peningkatan

kesinambungan

kualitas,
pelayanan

kesehatan di Indonesia dengan menumbuhkan dan
menerapkan inovasi e-kesehatan serta menyediakan
sistem elektronik kesehatan yang efektif, handal,
aman, dan inovatif untuk mendukung seluruh
komponen sistem kesehatan".
c.

Kebijakan:
1.

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya layanan
kesehatan yang terbatas yang berasal dari berbagai
pemangku kepentingan;

2.

menjamin aksesibilitas dan kesinambungan layanan
kesehatan bagi semua penduduk Indonesia;

-43.

mensinergikan berbagai inisiatif teknologi informasi
dan

komunikasi

untuk

membangun

sistem

kesehatan; dan
4.

mengintegrasikan berbagai sistem layanan kesehatan
secara

seamlessly

sehingga

memungkinkan

pertukaran data, informasi, dan pengetahuan.
d.

Strategi:
1.

menata

dan

menguatkan

tata

kelola

dan

kepemimpinan e-kesehatan nasional agar terjadi
mekanisme kerja sistem yang terkoordinasi serta
terbangun komitmen;
2.

meningkatkan
memilih

dan

strategi

mempercepat

memperluas
yang

tepat

implementasi

investasi

dan

untuk

untuk

e-kesehatan

dalam

kondisi keterbatasan sumber daya;
3.

memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi
sistem teknologi informasi dan komunikasi yang
mampu

meningkatkan

kualitas

proses

kerja

pelayanan kesehatan;
4.

memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi untuk implementasi ekesehatan secara luas;

5.

menata standardisasi informatika kesehatan dan
pertukaran

data

kompleksitas

elektronik

sistem

layanan

untuk

mengatasi

kesehatan

dalam

kerangka interoperabilitas sistem;
6.

menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan
pemenuhan kebijakan e-kesehatan nasional sebagai
landasan,

arah,

dan

tujuan

implementasi

e-

kesehatan ke depan, serta menjamin integritas sistem
layanan kesehatan; dan
7.

meningkatkan

dan

memperkuat

sumber

daya

manusia untuk pemanfaatan, pengembangan dan
implementasi teknologi informasi dan komunikasi di
bidang kesehatan.

-5Pasal 4
Strategi e-kesehatan nasional dilaksanakan melalui kerangka
kerja yang meliputi 7 (tujuh) komponen, yaitu:
a. tata kelola dan kepemimpinan (governance and leadership);
b. strategi dan investasi (strategy and investment);
c. layanan dan aplikasi (services and application);
d. standar

dan

interoperabilitas

(standards

and

interoperability);
e. infrastruktur (infrastructure);
f.

peraturan,

kebijakan,

dan

pemenuhan

kebijakan

(legislation, policy, and compliance); dan
g. sumber daya manusia (workforce).
Pasal 5
Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi e-kesehatan nasional
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap strategi ekesehatan nasional dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan,
Dinas

Kesehatan

Provinsi,

dan

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota secara berjenjang sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing.
Pasal 7
Peraturan

Menteri

diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

-6Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1635
Telah diperiksa dan disetujui:
Plt. Kepala Biro Hukum

Kepala Pusat Data dan

Sekretaris Jenderal

dan Organisasi

Informasi

Kementerian Kesehatan

Tanggal

Tanggal

Tanggal

Paraf

Paraf

Paraf

-7LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

46 TAHUN 2017

TENTANG
STRATEGI E-KESEHATAN NASIONAL

STRATEGI E-KESEHATAN NASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sasaran
pembangunan

kesehatan

diarahkan

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial
dan

pemerataan

pelayanan

kesehatan.

Keberhasilan

pembangunan

kesehatan tersebut sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya
masing-masing komponen sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 (tiga) pilar utama
yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan
kesehatan nasional. Pilar paradigma sehat dilakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif
preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan
dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan,
optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan,
menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan.
Sementara itu, jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi
perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

-8Sejalan dengan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang telah merambah menyatu ke semua segi kehidupan, pemanfaatan TIK
untuk mendukung pembangunan kesehatan menjadi tak terhindarkan.
Implementasi TIK dalam bidang kesehatan dapat: (1) meningkatkan
kualitas, aksesibilitas, dan kesinambungan upaya kesehatan serta
kecepatan proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan; (2)
mengoptimalkan aliran data sehingga meningkatkan ketersediaan data dan
informasi kesehatan yang berkualitas.
Kemajuan TIK telah sampai pada tingkatan melakukan transformasi
pelayanan kesehatan, tidak hanya sebatas penyelenggaraan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK). Meskipun dibatasi oleh jarak dan waktu,
pelayanan kesehatan pun bisa dimungkinkan tetap dapat diberikan.
Tenaga kesehatan yang berada di daerah terpencil dapat berkonsultasi
untuk memperoleh pendapat ahli mengenai keputusan diagnostik, terapi,
maupun tindakan lebih lanjut dengan memanfaatkan TIK yang handal.
Komunikasi tidak hanya melalui suara, tetapi juga dapat mengirimkan
gambar digital, teks, sampai dengan multimedia. Sejak tahun 1990-an,
organisasi-organisasi kesehatan sudah dihubungkan dengan jaringan
sistem teknologi informasi secara global dengan TIK yang disebut ekesehatan. e-Kesehatan digunakan untuk meningkatan kualitas pelayanan
kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif dan efisien.
Penerapan

TIK

di

bidang

kesehatan

telah

menjadi

tuntutan

organisasi/institusi kesehatan tidak saja di sektor pemerintah tetapi juga
di sektor swasta dalam menjalankan operasional pelayanannya agar lebih
efisien. Beberapa inisiatif implementasi e-kesehatan, yaitu (1) untuk
mendukung

layanan

kesehatan

individu

(sistem

elektronik

untuk

pencatatan dan pelaporan rumah sakit, Puskesmas, dan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya, serta telemedicine), (2) layanan kesehatan masyarakat
(sistem elektronik untuk surveilans penyakit, penanggulangan krisis
kesehatan), dan (3) layanan dukungan administrasi kesehatan (sistem
elektronik untuk manajemen sumber daya manusia, logistik obat dan
perbekalan kesehatan dan jaminan kesehatan). Di Indonesia pelaksanaan
e-kesehatan masih terbatas pada cakupan dan wilayah dan sub sistem
kesehatan tertentu.
Implementasi e-kesehatan telah menjadi komitmen global, di mana
dalam sidang World Health Assembly (WHA) pada tahun 2010 dikeluarkan
resolusi yang terkait percepatan implementasi e-kesehatan. Dalam rangka

-9percepatan implementasi

e-kesehatan

tersebut,

WHO bersama

ITU

(International Telecommunication Union) telah menyusun National e-Health
Strategic Toolkit sebagai alat bantu menyusun strategi e-kesehatan nasional
bagi suatu negara. Beberapa negara seperti Afrika Selatan, Rwanda, dan
Kenya telah menggunakan instrumen tersebut dalam menyusun rencana
strategis e-kesehatan nasional. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi
WHO-ITU, Indonesia melalui Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional (Wantiknas) telah memasukkan e-kesehatan sebagai salah satu
program kerja percepatan implementasi TIK nasional. Wantiknas telah
menyusun e-Health National Frame Work secara umum yang perlu
dijabarkan dalam kerangka kebijakan, grand desain, dan roadmap
implementasi e-kesehatan. Oleh karena itu, perlu disusun strategi nasional
perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi e-kesehatan
yang dituangkan dalam Strategi e-Kesehatan Nasional.
B.

Pengertian e-Kesehatan
E-kesehatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pelayanan dan informasi kesehatan, utamanya untuk meningkatan
kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan proses kerja yang efektif
dan efisien. Secara umum e-kesehatan terdiri dari informatika kesehatan
(health informatics) dan upaya kesehatan jarak jauh (tele-health).
Dengan demikian beberapa penerapan e-kesehatan di antaranya
adalah: sistem informasi manajemen kesehatan (health management
information system), rekam medis elektronik/rekam kesehatan elektronik
(EMR/EHR), sistem surveilans (surveillance system), health knowledge
management, telemedisin (telemedicine), mobile health (m-health), consumer
health informatics, elearning in health sciences, dan medical research. Dalam
hal ini, penggunaan solusi-solusi m-health dan telemedisin untuk
mengatasi masalah infrastruktur, komunikasi, dan sumber daya manusia.
Strategi e-kesehatan nasional dilaksanakan melalui kerangka kerja
untuk perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, yang
meliputi komponen (1) tata kelola dan kepemimpinan (governance and
leadership); (2) strategi dan investasi (strategy and investment); (3) layanan
dan aplikasi (services and application); (4) standar dan interoperabilitas
(standards and interoperability); (5) infrastruktur (infrastructure); (6)
peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan (legislation, policy, and
compliance); dan (7) sumber daya manusia (workforce).

- 10 BAB II
GAMBARAN E-KESEHATAN DI INDONESIA
Salah satu yang menentukan perkembangan e-kesehatan nasional adalah
kondisi implementasi saat ini, tantangan dan peluang atau prospek ke depan,
arah kebijakan, dan kemampuan sumber daya. Berikut ini analisis situasi
implementasi e-kesehatan di Indonesia yang mencakup permasalahan dan
peluang penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kesehatan.
A.

Permasalahan e-Kesehatan
Permasalahan e-kesehatan utamanya adalah yang terkait dalam
informatika kesehatan. Berbagai masalah sistem informasi kesehatan dan
e-kesehatan telah diidentifikasi namun karena penanganan yang belum
memadai maka diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan sistem
informasi kesehatan belum mampu berfungsi dengan baik dan e-kesehatan
sepenuhnya dapat diterapkan. Masalah-masalah klasik seperti terbatasnya
tenaga, sarana, peralatan, dan biaya masih merupakan masalah utama di
setiap tingkatan manajemen kesehatan. Namun, hal tersebut tergantung
pada

kemauan

atau

hasrat

untuk

menyelenggarakan

manajemen

kesehatan yang bersih, akuntable, dan terkendali di setiap jenjang
manajemen kesehatan.

Berikut ini

adalah beberapa

permasalahan

penerapan e-kesehatan:
1.

Tantangan pembangunan kesehatan
Penataan dan penguatan implementasi e-kesehatan tentunya
tidak akan terlepas dari tantangan pembangunan kesehatan secara
nasional.

E-Kesehatan

pada

dasarnya

adalah

memfasilitasi

pembangunan kesehatan dari sudut pandang teknologi informasi dan
komunikasi. Tantangan pembangunan kesehatan tahun 2015-2019
yang harus dihadapi antara lain adalah:
a.

Kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap
pelayanan kesehatan antar wilayah, terutama daerah terpencil,
perbatasan dan kepulauan (DTPK), tingkat sosial ekonomi, dan
gender.

b.

Continuum of care yang dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu
(AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKBA).

c.

Masih ada masalah gizi stunting di wilayah timur Indonesia.

- 11 d.

Beban ganda penyakit, termasuk kecelakaan, narkoba, dan

masalah imunisasi.
e.

Kualitas lingkungan, sanitasi, krisis kesehatan.

f.

Masalah SDM kesehatan (penyebaran, kualitas layanan, dan

kompetensi).

2.

g.

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat.

h.

Pencapaian universal health coverage tahun 2019.

i.

Masalah pergeseran demografi, bertambahnya lanjut usia.

j.

Masalah desentralisasi termasuk lintas sektor.

Fragmentasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional
Berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem
informasi kesehatan di Indonesia. Masalah-masalah dimaksud dapat
dikelompok menjadi 3 kelompok masalah, yaitu: (1) lemahnya
tatakelola SIK, (2) fragmentasi sistem informasi kesehatan, dan (3)
lemahnya manajemen data dan sistem penunjang pengambilan
keputusan.

Hal

ini

semua

mengakibatkan

masih

rendahnya

ketersediaan dan kualitas data/informasi kesehatan pada level
nasional. Padahal di satu sisi sejalan dengan perkembangan organisasi
kesehatan,

kebutuhan

pemanfaatan

data/informasi

semakin

meningkat dan cepat. Ketersediaan data/informasi yang baik untuk
pengambilan keputusan yang lebih baik. Fragmentasi ini terlihat dari
berbagai macam sistem informasi digunakan untuk mendukung
berjalannya program kesehatan. Masing-masing program kesehatan
memiliki

mekanisme

pengumpulan,

analisis,

presentasi,

dan

pengambilan keputusan secara mandiri, dan tidak terintegrasi satu
sama lainnya.
Dari hasil penilaian SIK pada tahun 2007 dan 2012 menggunakan
perangkat penilaian sistem informsi kesehatan dari Health Metricts
Network (HMN), secara umum menunjukkan bahwa SIK adekuat dan
masih banyak peluang untuk ditingkatkan, terutama dari aspek
manajemen data kesehatan. Namun demikian, dalam kurun waktu
lima tahun itu secara umum terlihat adanya perbaikan yang mana
perbaikan yang cukup besar pada komponen sumber daya. Namun
demikian, upaya penataan dan penguatan sistem informasi kesehatan
harus terus dilakukan. Berbagai permasalahan sistem informasi

- 12 kesehatan

ini

tentunya

menuntut

strategi

yang

tepat

dalam

mengimplementasikan e-kesehatan.
3.

Perlunya Penguatan Informatika Kesehatan
Perkembangan aplikasi pelayanan kesehatan yang ada saat ini
sudah berjalan baik, namun disadari bahwa aplikasi e-kesehatan
tersebut belum mampu menyediakan data/informasi yang sesuai
dengan harapan dan belum mampu menjadi alat manajemen yang baik
serta belum optimal mendukung proses kerja dalam pelayanan
kesehatan. Kondisi ekosistem sistem kesehatan yang sangat kompleks
menjadi salah satu hambatan, yang mana saat ini terdapat lebih dari
2.000 rumah sakit dan lebih dari 9.000 Puskesmas. Selain itu,
berbagai

macam

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

sudah

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di antaranya
sistem

informasi

manajemen

rumah

sakit,

sistem

informasi

Puskesmas, klinik, praktek dokter swasta, apotik, laboratorium, optik,
asuransi kesehatan, dan industri farmasi, tidak saling terhubung satu
dengan lainnya (tidak interoperabel).
Hasil assessment e-kesehatan dengan menggunakan pendekatan
Commission of Information and Accountability (COIA) pada tahun 2013,
menunjukkan bahwa implementasi e-kesehatan di Indonesia masih
memerlukan banyak penguatan. Hasil assessment COIA menunjukkan
bahwa ke-6 komponen implementasi e-kesehatan yaitu kebijakan,
infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan sebagian
sudah

tersedia

tetapi

masih

memerlukan

banyak

penguatan.

Terutama pada komponen security (pengamanan) masih perlu disusun
atau dikembangkan.
4.

Bervariasinya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Berbagai macam inovasi teknologi informasi dan komunikasi
telah diterapkan di organisasi kesehatan, baik pengembangan secara
mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain. Mulai dari sistem
yang umum seperti sistem informasi rumah sakit, sistem informasi
Puskesmas, sistem informasi logistik, sistem informasi sumber daya
manusia, maupun sistem yang lebih spesifik seperti surveilans sistem,
sistem informasi TB terpadu, sistem informasi HIV/AIDS dan sistem
informasi malaria, telah berkembang dan berjalan secara simultan di

- 13 Indonesia. Teknologi yang digunakan juga bervariasi mulai dari versi
desktop, client-server sampai teknologi mobile. Begitu juga desain
interface dan standar yang digunakan, sangat disesuaikan dengan
kebutuhan organisasi penggunanya. Variasi penggunaan TIK ini juga
terjadi dalam pelayanan kesehatan, utamanya pada penggunaan alat
pemeriksaan penunjang.
5.

Minimnya Referensi Standar e-Kesehatan Nasional
Hasil assessment e-kesehatan tahun 2013 menunjukkan bahwa
pemanfaatan standar masih perlu banyak penguatan. Standar dapat
dilihat berbagai sudut pandang antara lain standar fungsional sistem
informasi elektronik, standar data, dan terminologi kesehatan, standar
keamanan dan privasi, maupun standar komunikasi data elektronik
(protokol pertukaran data). Upaya standardisasi e-kesehatan sudah
dilakukan dengan beberapa pendekatan. Sebagai contoh penggunaan
standar data dan terminologi kesehatan dituangkan dalam Kamus
Data Kesehatan Nasional (Health Data Dictionary) yang mulai dibangun
sejak tahun 2013 melalui Kementerian Kesehatan. Standar pertukaran
data elektronik dilakukan dengan mengadopsi standar internasional
yang sudah ada dalam kerangka SNI (Standar Nasional Indonesia)
yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Berbagai macam aplikasi e-kesehatan yang telah ada menuntut
perlunya pengelolaan standar e-kesehatan secara nasional yang tidak
hanya

terkait

pada

standar

data

dan

terminologi

kesehatan.

Diperlukan pengembangan standar teknis untuk membangun privasi,
keamanan sistem informasi, interoperabilitas, dan juga standar output
informasi kesehatan dari sistem informasi yang ada (standar indikator)
serta mekanisme penyebaran informasi kesehatan melalui media
elektronik dan website. Standar nonteknis juga perlu dikembangkan
seperti standar fungsionalitas rekam medis elektronik, standar
sertifikasi

sistem

informasi,

standar

tenaga

fungsional

sistem

informasi kesehatan dan masih banyak lagi yang perlu dikembangkan
bersama.
6.

Tingginya Investasi untuk Implementasi e-Kesehatan
Walaupun

teknologi

informasi

dan

komunikasi

semakin

berkembang, mudah didapat, dan semakin murah, namun demikian
investasi e-kesehatan justru masih dirasa belum menjadi prioritas bagi

- 14 fasilitas pelayanan kesehatan sehingga terkesan masih tingginya nilai
investasi e-kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi TIK
memang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, jaringan, dan
aplikasi (aspek teknis). Justru investasi yang lebih besar lagi berkaitan
dengan

aspek

sosio-teknis

sebagai

pendukung

berjalannya

infrastruktur TIK tersebut seperti kebijakan, sumber daya manusia,
dan pengelolaan TIK. Sementara hardware dan software TIK mudah
didapat, pengelolaannya yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya
yang jika dihitung lebih besar dibandingkan dengan aspek teknisnya.
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
menyebabkan sulitnya untuk melakukan investasi infrastruktur TIK
jangka panjang. Teknologi yang cepat berganti mengharuskan
organisasi menyesuaikan dengan perkembangan tersebut sehingga
berdampak pada investasi TIK yang terus menerus dan hanya dapat
digunakan jangka pendek dan menengah. Biaya investasi infratruktur
TIK sangat tinggi dengan cepatnya perubahan TIK secara global. Dalam
hal ini perlu adanya strategi yang tepat dalam pemilihan dan
penerapan teknologi yang dapat beradaptasi dengan perkembangan
itu.
Tingginya investasi ini juga berkaitan dengan persepsi kecilnya
dampak atau manfaat langsung dari e-kesehatan bagi organisasi.
Dapat

dimaklumi

karena

dampak

intangible

lebih

dominan

dibandingkan dampak profit/keuntungan yang tangible. Sulit bagi
organisasi untuk menghitung efektifitas dan efisiensi yang diperoleh
dari penggunaan e-kesehatan di organisasi, terutama organisasi
pelayanan kesehatan. Sebagai contoh berkurangnya usaha dalam
melakukan analisis data, kemudahan dalam melihat performa
organisasi kesehatan, produktivitas tenaga kesehatan yang meningkat
dan pencegahan medical error sulit untuk diukur secara nominal, yang
kemudian

dapat

dibandingkan

dengan

investasi

yang

telah

dikeluarkan (cost-benefit study).
7.

Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk e-kesehatan
Sumber

daya

manusia

untuk

menjalankan

e-kesehatan

membutuhkan pendekatan multidisiplin. e-Kesehatan merupakan
bidang ilmu yang mengkombinasikan peran kesehatan, kedokteran,
sistem informasi, manajemen informasi, ilmu komputer, teknik

- 15 informatika, dan sebagainya. Diperlukan kolaborasi yang baik dari
berbagai peran tersebut dalam suatu tim pengelola e-kesehatan pada
level organisasi yang berbeda. Komposisi dan jumlah SDM e-kesehatan
disesuaikan dengan tipe dan level organisasi. Menjadi sebuah
tantangan besar untuk memberikan pemahaman teknis pada tenaga
kesehatan

dan

pemahaman

medis,

kesehatan

begitu
pada

pula

tenaga

sebaliknya
teknis,

memberikan

mengingat

proses

pendidikan formal yang ada belum banyak yang mengelaborasikan
aspek medis ke dalam kurikulum pendidikan teknis dan sebaliknya.
Selain itu profesi tenaga informatika kesehatan atau jabatan
fungsional sistem informasi kesehatan di jajaran Kementerian
kesehatan belum tersedia nomenklaturnya sehingga menyulitkan
organisasi untuk melakukan perencanaan SDM e-kesehatan.
Walaupun demikian, inovasi TIK dan penelitian sudah banyak
dilakukan di pusat-pusat pendidikan yang merupakan kolaborasi
tenaga medis dan teknis. Pendidikan formal dan informal terkait
dengan sistem informasi kesehatan, informatika biomedis, atau
biomedical engineering untuk mencetak SDM e-kesehatan jumlahnya
masih sangat terbatas. Organisasi informatika biomedis baik global,
regional, maupun lokal (nasional) telah terbentuk, yang memberikan
peluang untuk pengembangan kapasitas dan jejaring SDM ekesehatan secara nasional maupun global.
8.

Perlunya Regulasi yang Lebih Teknis
Berbagai regulasi telah dibuat untuk mengakomodasi peran ekesehatan dalam sistem kesehatan nasional baik langsung maupun
tidak langsung. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi
Presiden,
bagaimana

Peraturan

Menteri

mengumpulan

yang

data

pada

kesehatan,

prinsipnya

mengatur

penyimpanan

data,

penggunaan data, serta penyebaran data dan informasi kesehatan.
Regulasi tersebut perlu dideskripsikan secara lebih detail dalam
paduan dan standar operasional prosedur dari berbagai macam ekesehatan yang digunakan di organisasi kesehatan.
Beberapa pertanyaan dapat digunakan untuk mendeskripsikan
detail dari e-kesehatan yang dikaitkan dengan regulasi antara lain:
a. Bagaimana sebuah sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan
dapat dikatakan interoperabel dengan sistem informasi lain?

- 16 b. Apa saja kriteria rekam medis elektronik yang dapat mendukung
kualitas pelayanan dan keselamatan pasien?
c. Fungsionalitas minimal seperti apa yang harus ada di sistem
informasi puskesmas?
d. Bagaimana mekanisme pembiayaan untuk pelayanan telemedicine,
teleconsultation, atau teleradiologi?
e. Apa saja syarat sebuah sistem informasi elektronik agar bisa
mendapatkan sertifikasi? Siapa yang dapat memberikan sertifikasi?
Apa saja prosedur sertifikasi e-kesehatan?
f. Data kesehatan apa saja yang diperlukan untuk kepentingan
kesehatan masyarakat, dari aplikasi e-kesehatan yang digunakan di
organisasi pelayanan kesehatan?
g. Bagaimana mekanisme insentif diberikan pada organisasi yang
menjalankan e-kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan?
Bagaimana menguji compliance aplikasi e-kesehatan terhadap
standar yang telah ditetapkan?
Masih

banyak

lagi

pertanyaan

yang

dapat

dijawab

dengan

mengembangkan regulasi yang lebih teknis agar organisasi kesehatan
di semua level dapat dengan jelas mengikuti regulasi yang ditetapkan.
B.

Status Implementasi e-Kesehatan Nasional
Melihat permasalahan-permasalahan di atas, beberapa upaya berikut
telah dilakukan dan perlu untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari peta
jalan e-kesehatan nasional. Gambar berikut ini menunjukkan ringkasan
gambaran implementasi e-kesehatan saat ini dilihat berdasarkan perspektif
atau dimensi tata kepemimpinan dan kelola, strategi dan investasi, layanan
Teknologi Informasi dan Komunikasi, standar dan interoperabilitas,
infrastruktur, kebijakan dan pemenuhan terhadap kebijakan, dan sumber
daya manusia e-kesehatan.

- 17 -

Wantiknas

Gambar 1. Implementasi e-Kesehatan Menurut Komponen/Dimensi
1.

Kepemimpinan dan Tata Kelola
a.

Sudah dibentuk tim inti sistem informasi kesehatan dan komite
pengarah yang terdiri dari pemangku kepentingan dari beberapa
kementerian/lembaga. Tim inti SIK dapat diperkuat untuk
memperluas peran dengan menyertakan koordinasi e-kesehatan.
Penguatan dan perluasan fungsi tim ini dalam komite e-kesehatan
nasional.

b.

Wantiknas didirikan sejak 2006 dengan e-kesehatan sebagai
salah satu program.

c.

Inisiasi e-kesehatan dan program yang mendukung e-kesehatan
sudah dilakukan di berbagai lembaga seperti Kementerian
Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian
Pembangunan

Nasional

(Bapenas),

Badan

Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dengan tujuan dan cita-cita
yang sama.
2.

Strategi dan Investasi
a.

Sudah adanya Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan tahun
2015-2019 yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan
Strategi e-Kesehatan Nasional.

- 18 b.

Jaringan

SIKNAS

telah

mencakup

hampir

semua

Dinas

kesehatan

yang

Kesehatan dan rumah sakit.
c.

Sudah

banyak

organisasi

pelayanan

menggunakan aplikasi e-kesehatan untuk berbagai tujuan.
d.

Penelitian, pengembangan,

dan penguatan kapasitas

SDM

dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, utamanya
pusat-pusat pendidikan dan penelitian yang ada.
3.

Layanan dan Aplikasi TIK
a.

Beberapa sistem informasi untuk pelayanan kesehatan individu
telah dikembangkan baik oleh Kementerian Kesehatan (SIKDA
Generik, SIMRS GOS, SIHA, SITT, SIM Surveilans, SI-PTM,
SISMAL), BPJS (P-Care), maupun industri (SIMPUS, SIMRS, SIMKlinik) yang berpotensi untuk mempercepat adopsi sistem
informasi pada pelayanan kesehatan.

b.

Data warehouse tingkat pusat akan mengintegrasikan berbagai
sistem data. Visualisasi informasi kesehatan di tingkat pusat
sudah dapat diakses melalui berbagaiaplikasi Komdat, Aplikasi
SPM, eLogistik, SIRS Online, Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respons dan lainnya.

c.

Aplikasi SPGDT dan tele-radiologi serta tele-konsultasi telah
berhasil diujiimplementasikan di beberapa lokasi dan siap untuk
diimplementasikan ke seluruh Indonesia.

4.

Standar dan Interoperabilitas
a.

Telah dibuat kamus data kesehatan atau Health Data Dictionary
(HDD) yang perlu dikembangkan untuk standar data kesehatan
nasional yang mencakup semua aspek transaksi elektronik
pelayanan kesehatan.

b.

Ada

kerjasama

yang

berkelanjutan

antara

Kementerian

Kesehatan dan Badan Standardisasi Nasional dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam Komite teknis 35.01 Teknologi
Informasi untuk menyusun standar e-kesehatan nasional yang di
antaranya SNI Informatika Kesehatan (e-kesehatan).
c.

Adopsi ISO/IEC terkait e-kesehatan yang dijadikan Standar
Nasional Indonesia. Saat ini terdapat 9 SNI terkait e-kesehatan

- 19 yang telah diadopsi melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
d.

Kesepakatan terhadap pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang berpotensial sebagai identitias unik untuk mendukung
integrasi dan interoperabilitas antar sistem pelayanan kesehatan
yang ada.

e.

Telah dibuat HIE (health information exchange) yang merupakan
enterprise

service

bus

dengan

konsep

service

oriented

architechture yang digunakan untuk layanan integrasi dan
interoperabilitas sistem.
5.

Infrastruktur
a.

Koneksi jaringan untuk pelaporan data kesehatan sudah ada
untuk semua Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten, UPT vertikal,
dan rumah sakit melalui jaringan SIKNAS (VPN).

b.

Negara (Kemkominfo) menyediakan koneksi untuk kecamatan
(PLIK dan mPLIK) dan program koneksi khusus lainnya tetapi
belum dimanfaatkan untuk sektor pelayanan kesehatan.

c.

Jaringan pita lebar (Broadband) fiber optic seluruh Indonesia akan
direalisasikan pada tahun 2016.

d.

Beberapa

kebupaten/kota

menyediakan

koneksi

untuk

Puskesmas dan UPT-nya.
e.

Berdasarkan

hasil

Risfaskes

2011,

sebagian

besar

(87%)

Puskesmas telah memiliki komputer dan hampir semua rumah
sakit telah memiliki sambungan internet.
f.

Inisiatif teleradiologi dan telemedicine mulai diujicobakan secara
terbatas, dengan tren yang semakin meningkat.

g.

Konektivitas telepon dan telepon seluler telah digunakan luas di
seluruh Indonesia, dimana jaringan mobile internet dapat
dimanfaatkan untuk komunikasi antar sistem.

6.

Peraturan, Kebijakan, dan Pemenuhan terhadap Kebijakan
a.

Beberapa kebijakan dan regulasi terkait e-kesehatan telah
terakomodasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri Kesehatan dan bahkan peraturan daerah.

b.

Namun demikian, regulasi teknis yang spesifik yang mengatur ekesehatan belum tersedia.

- 20 c.

Beberapa regulasi yang mendukung sedang disusun seperti RUU
Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kominfo tentang
Keamanan Informasi, dan sebagainya.

7.

Sumber Daya Manusia
a.

Telah dikembangkan beberapa Center of Excellent (CoE) Sistem
Informasi Kesehatan (9 universitas) yang perlu diperluas dan
ditindaklanjuti untuk mengarah pada pengembangan sumber
daya manusia untuk e-kesehatan nasional.

b.

Pendidikan formal dan informal di pusat-pusat pendidikan dan
pelatihan terkait e-kesehatan telah banyak tersedia.

c.

Jejaring atau komunitas e-kesehatan melalui asosiasi profesi,
konferensi, dan pertemuan reguler telah berlangsung.

d.

Adanya pengakuan terhadap pentingnya tenaga fungsional untuk
pengelolaan e-kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti
tenaga perekam medis, statistisi, dan pranata komputer.

C.

Peluang Pengembangan e-Kesehatan
Berikut ini adalah beberapa peluang atau prospek dalam implementasi
e-kesehatan ke depan.
1.

Pesatnya Perkembangan TIK
Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
merupakan kondisi positif yang akan sangat mendukung implementasi
e-kesehatan dan berkembangnya sistem informasi kesehatan terutama
yang dilakukan secara elektronik. Infrastruktur TIK telah merambah
ke semua aspek kehidupan dan apresiasi masyarakat pun tampak
semakin meningkat. Sementara itu, penyediaan perangkat keras dan
perangkat lunak pun semakin banyak. Harga perangkat TIK juga
cenderung menurun karena telah semakin berkembangnya pasar dan
ditemukannya berbagai bahan serta cara kerja yang lebih efisien. TIK
tidak hanya dilihat sebagai proses otomatisasi dan efektifitas kerja,
melainkan penciptaan nilai lebih organisasi untuk mendapatkan
pengetahuan baru. Format data yang digunakan dalam bentuk
kombinasi data yang terintegrasi antara suara, video, data, teks, dan
grafik. Sebelumnya, penggunaan aplikasi elektronik bertujuan untuk
melakukan efisiensi dan efektifitas kerja. Namun saat ini, pemanfaatan
sistem elektronik memiliki tujuan untuk efektifitas, komunikasi dan

- 21 kolaborasi, serta strategik atau kompetisi. Demikian pun halnya
dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi, baik yang berbentuk pendidikan formal
maupun kursus-kursus telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
2.

Tersedianya Infrastruktur Broadband untuk Jejaring Sistem Informasi
Sejalan
komunikasi,

dengan
saat

perkembangan
ini

infrastruktur

teknologi

informasi

jaringan

dan

telekomunikasi

berkapasitas besar (broadband) semakin luas menjangkau seluruh
pelosok wilayah Indonesia. Tentu saja harganya pun juga semakin
murah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan jejaring
sistem informasi kesehatan yang terintegrasi berbasis teknologi
informasi dan komunikasi.
Sebagaimana diketahui bahwa, sistem informasi kesehatan
nasional dibangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem
informasi kesehatan di bawahnya, mulai dari penyedia layanan
kesehatan dasar, dinas kesehatan sampai pelayanan rujukan tersier.
Di setiap tingkat, Sistem Informasi Kesehatan juga merupakan
jaringan yang memiliki pusat jaringan dan anggota-anggota jaringan.
Jaringan-jaringan sistem informasi dimaksud membentuk suatu
jejaring sistem informasi yang terintegrasi satu sama lainnya yang
diharapkan dapat saling interoperabel dalam interkonektivitas sesuai
otoritasnya.
Sebagian dari jejaring sistem informasi tersebut sudah diperkuat
oleh jaringan Virtual Private Network (VPN) yang mencakup dinas
kesehatan dan rumah sakit. Dengan demikian, komunikasi data dari
level organisasi kesehatan yang paling bawah dapat terfasilitasi.
Terlebih lagi adanya pembangunan jaringan pita lebar (broadband)
yang mencakup hampir seluruh Indonesia, menambah peluang
terhubungnya masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan
dengan penyedia fasilitas kesehatan (consumer health informatics).
3.

Solusi e-Kesehatan
Aplikasi

e-kesehatan

mengakomodasi

manajemen

yang

ada

informasi

saat

ini

kesehatan

diantaranya
nasional

dan

daerah, transaksi data kesehatan individu di fasilitas kesehatan,
sistem surveilans penyakit, telemedicine, mobile health (m-health),

- 22 pemberdayaan masyarakat, pembelajaran kesehatan melalui

e-

learning, penelitian kedokteran dan kesehatan dan lain-lain.
Berbagai manfaat ditawarkan dengan penguatan e-kesehatan
secara nasional. Penggunaan solusi-solusi m-health dan telemedicine
dapat mengatasi keterbatasan sumberdaya kesehatan di Indonesia.
Sistem surveilans penyakit dapat dikembangkan secara real time.
Kesinambungan pelayanan kesehatan individu dapat terwujud dengan
adanya interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Sumber daya
kesehatan lebih mudah dipantau dan dievaluasi dengan menggunakan
data yang tersedia secara cepat dan akurat, sehingga memudahkan
untuk pengambilan keputusan di level top manajemen.
Oleh karena itu, percepatan implementasi e-kesehatan akan
memberikan dampak positif dalam penguatan sistem informasi
kesehatan. Implementasi e-kesehatan disadari atau tidak, sudah
menjadi bagian penting dari proses bisnis organisasi kesehatan di
semua level. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam aplikasi yang
telah digunakan di organisasi kesehatan tersebut.
4.

Implementasi e-Goverment
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 menegaskan bahwa
penerapan

tata

pemerintahan

yang

baik

(good

governance)

dilaksanakan melalui reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi
diperlukan suatu sistem kerja baru yang dapat memberikan efisiensi
dan efektivitas kerja, yaitu dengan mewujudkan kepemerintahan yang
baik, bersih, terbuka, dan dapat dipercaya. Sistem kerja baru
diharapkan dapat menunjang kinerja dalam memberikan pelayanan
kepada semua pihak, baik dalam hubungannya dengan tata kerja
aparatur itu sendiri (G2E), pelayanan kepada dunia usaha (G2B),
pelayanan publik (G2C), atau pelayanan antar instansi pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya (G2G).
Good governance tersebut dapat dilakukan dengan modernisasi
administrasi negara baik di pusat maupun di daerah dengan
mengaplikasikan teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika,
sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 tahun
2004 tentang eGoverment. Dalam rangka merespon tersebut, perlu
dilakukan

implementasi

e-Government

yaitu

suatu

upaya

- 23 penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan pemerintahan
secara elektronis. Oleh karena implementasi eGovernment merupakan
upaya

penyelenggaraan

pemerintahan

dengan

menerapkan

pemerintahan secara elektronik (TIK), maka percepatan implementasi
eGovernment juga dapat memberikan dampak yang positif dalam
implementasi TIK untuk penyelenggaraan SIK dan implementasi ekesehatan.
5.

Sistem Rujukan dan UHC
Bagi negara yang menerapkan kebijakan Jaminan Kesehatan
Semesta (Universal Health Coverage) dan tentunya sistem rujukan,
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diperlukan
untuk mendukung operasional dan pelayanan kesehatan terhadap
pasien. TIK terbukti memberi kemudahan pelayanan administrasi dan
bahkan

mendukung

pelayanan

kesehatan

pasien

yang

berkesinambungan.
Oleh karenanya, dalam rangka mendukung sistem rujukan dan
UHC, maka selain perlu dilakukan penataan sistem data transaksional
dalam fasilitas pelayanan kesehatan (seperti SIMPUS, SIMRS) yang
memanfaatkan TIK agar sistem informasi di fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan
proses kerja pelayanan kesehatan. Hal ini juga akan mendorong
terbentuknya

standar

sistem

informasi

kesehatan

yang

memungkinkan komunikasi data elektronik antar penyedia layanan
kesehatan dan pihak otoritas. Dengan beralih ke media elektronik,
sangat memungkinkan untukdigunakan dalam telemedicine atau
sejenisnya. Sama halnya dengan aspek keamanan informasi, secara
berkesinambungan akan berkembang dalam lingkungan yang serba
elektronik.
6.

Tersedianya Standar Internasional terkait e-Kesehatan
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa standar menjadi kunci
keberhasilan dalam transaksi data antar sistem informasi atau sistem
elektronik. Oleh karenanya, sejalan dengan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi, standarisasie-kesehatan perlu segera
dilaksanakan, terlebih lagi manakala implementasi sistem teknologi
informasi dan komunikasi diimplementasikan dalam ekosistem yang

- 24 kompleks yang melibatkan penyedia layanan kesehatan, badan
penjamin (BPJS atau asuransi kesehatan), masyarakat, dan regulator.
Walaupun standar tersebut dapat dikembangkan secara mandiri,
peluang untuk mengadopsi dari standar internasional (ISO/IEC)
sangat terbuka. Beberapa standar informatika kesehatan telah
diadopsi perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).
SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional
di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional. Untuk saat ini penyusunan SNI
informatika kesehatan sudah berada di bawah Kementerian Kesehatan
melalui Komite Teknis 35.03: Informatika Kesehatan.
Jika diidentifikasi, setidaknya terdapat lebih dari 154ISO/IEC
yang terkait dengan informatika kesehatan. Dari sejumlah ISO/IEC
tersebut hanya sebagian kecil yang telah diadopsi ke dalam SNI
Informatika Kesehatan (e-kesehatan). Masih banyak sekali yang belum
diadopsi, tentunya hal ini membutuhkan upaya yang tidak sedikit.
Untuk percepatan penyusunan SNI bidang informatika kesehatan atau
e-kesehatan tersebut, diperlukan SK Menteri Kesehatan tentang Tim
Penyusun SNI. Selain telah diakuinya beberapa SNI untuk informatika
kesehatan, pengguna sistem informasi kesehatan perlu didorong
untuk menggunakan SNI sebagaimana tujuan utamanya.
7.

Penguatan SIK dalam Implementasi e-Kesehatan
Sistem

informasi

kesehatan

yang

diselenggarakan

secara

elektronik merupakan subsistem dari sistem e-kesehatan. Sistem
informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi
bagi proses pengambilan keputusan di semua sub-sistem kesehatan
lainnya. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan dikembangkan
selaras dengan desentralisasi kesehatan dan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja terutama di
fasilitas pelayanan kesehatan dan untuk meningkatkan ketersediaan
dan kualitas data dan informasi kesehatan.
Dengan demikian, strategi implementasi e-kesehatan yang tepat
tentunya akan mencakup penguatan sistem informasi kesehatan.
Penguatan sistem informasi kesehatan difokuskan kepada: (1)
penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai
sumber data, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kecepatan

- 25 proses kerja terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, dan (2)
optimalisasi aliran data melalui aplikasi komunikasi data dan
pengembangan bank data kesehatan, dengan tujuan meningkatkan
ketersediaan dan kualitas data dan informasi kesehatan.
8.

Pemanfaatan Data/Informasi Kesehatan Semakin Meningkat
Data dan informasi kesehatan telah menjadi salah satu sumber
daya yang strategis bagi suatu organisasi di samping SDM, dana, dan
sebagainya. Data dan informasi dibutuhkan pada setiap tahapan
langkah-langkah pokok perencanaan pembangunan kesehatan mulai
dari

langkah

persiapan,

analisa

situasi

dan

kecenderungan

lingkungan, analisa situasi, dan kecenderungan penyelenggaraan
pembangunan kesehatan, sampai dengan perumusan masalah dan
pengkajian alternatif (skenario). Sistem informasi yang didukung
implementasi

e-kesehatan

yang

tepat

akan

berperan

dalam

menyediakan data/informasi kesehatan dan memberikan dukungan
data/informasi kesehatan dalam manajemen kesehatan.
9.

Penguatan CRVS dan Pemanfaatan ID Unik (NIK)
Sejalan dengan komitmen global bahwa pada tahun 2024 seluruh
negara harus sudah menerapkan Civil registration and vital statistics
(CRVS), maka dilakukan langkah-langkah persiapan menuju CRVS
tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan di antaranya Kementerian
Dalam Negeri telah melaksanakan program KTP elektronik dan
penetapan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai kode unik
penduduk tunggal dalam rangka penguatan pencatatan sipil. Fasilitas
web service juga untuk pemanfaatan database kependudukan juga
sudah disiapkan bagi instansi pemerintah dan perbankan, termasuk
untuk Kementerian Kesehatan. ID unik tersebut (NIK) merupakan
salah satu aspek standardisasi yang diperlukan dalam e-kesehatan
terutama pada pencatatan data kesehatan individu, integrasi data dan
pertukaran data elektronik. Di samping itu, juga dilakukan pencatatan
couse of death dengan pendekatan otopsi verbal melalui SRS (sample
registration system) oleh Kementerian Kesehatan. Hal-hal tersebut di
atas menjadi peluang untuk melakukan percepatan implemantasi ekesehatan.

- 26 10. Mekanisme Koordinasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional
Mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah,
maka

koordinasi

dilakukan

penyelenggaraan

sesuai

dengan

tingkat

sistem

informasi

masing-masing

kesehatan
pemangku

kepentingan.
a.

pemerintah

pusat

dalam

menetapkan

standarisasi

SIK,

menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan SIK skala
nasional, serta memfasilitasi pengembangan SIK skala daerah.
b.

pemerintah

daerah

provinsi

adalah

menyelenggarakan

pengelolaan dan pengembangan SIK skala provinsi.
c.

pemerintah daerah kabupaten/kota adalah menyelenggarakan
pengelolaan dan pengembangan SIK skala kabupaten/kota.
Oleh karena salah satu kewenangan pemerintah pusat

adalah melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, maka peran data dan informasi menjadi sangat strategis.
11. Tersedianya Jabatan Fungsional
Sebagai salah satu building block sistem kesehatan, sistem
informasikesehatan

memerlukan

sumber

daya

manusia

untuk

menjalankan pengelola data dan informasi kesehatan. Beberapa
jabatan fungsional terkait pengelolaan data dan informasi telah
tersedia yang dapat memberi jaminan dan kejelasan karier tenaga
pengelola data dan informasi di semua jenjang administrasi. Jabatan
fungsional tersebut antara lain statistisi, pranata komputer, dan
epidemiolog, serta perekam medik. Hal ini juga didukung dengan
tersedianya pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di seluruh
Indonesia dan juga asosiasi profesi yang menaunginya.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut
perlunya tenaga fungsional yang lebih spesifik dengan kompetensi 1).
mengelola

data

dan

informasikesehatan,

2).

menggunakan

TI

(komputer/informatika) untuk mengelola data dan informasi, serta 3).
Manajemen teknologi informasi dan sistem informasi kesehatan. Di
beberapa negara telah dikenal tenaga informatika kesehatan yang
kompetensinya seperti tersebut diatas. Termasuk adanya asosiasi
profesi Perhimpunan Informatika Kedokteran/Kesehatan Indonesia
(PIKIN) yang menaunginya. Bila jabatan fungsional informatika

- 27 kesehatan telah terbentuk, dinas kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan memiliki peluang untuk merekrut tenaga fungsional khusus
e-kesehatan.
D.

Langkah-langkah yang mungkin dapat Dilakukan (Possible Action)
Berdasarkan permasalahan, status implementasi, dan peluang atau
prospek sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini adalah matriks langkahlangkah yang mungkin dapat dilakukan (possible actions).
Tabel 3. Possible Actions
Komponen

Possible Actions

e-Kesehatan
Tata Kelola dan
kepemimpinan

• Belum terdapat lembaga koordinasi e-kesehatan
yang melibatkan beberapa kementerian. Sangat
mungkin bahwa tim inti SIK yang sudah ada
dapat diperkuat untuk memperluas peran dengan
menyertakan koordinasi e-Kesehatan. Perluasan
fungsi tim SIK tersebut melalui penbentukan
komite e-kesehatan nasional yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan.
• Kontribusi Wantiknas yang didirikan pada tahun
2006

dalam

percepatan

implementasi

dan

penguatan e-kesehatan belum terlihat nyata.
• Komite standardisasi data kesehatan elektronik
perlu

diperkuat

yang

melibatkan

unsur

pemerintah (lintas sektoral), swasta, industri,
akademisi dan praktisi.
Investasi dan Strategi • Saat ini belum ada pedoman teknis adopsi dan
implementasi sistem informasi elektronik untuk
pelayanan

kesehatan,

termasuk

aspek

pertukaran data elektronik, pengamanan data
kesehatan elektronik.
• Strategi
elektronik

untuk
pada

mengadopsi
pelayanan

standar

data

kesehatan

dapat

dilakukan dengan mekanisme sertifikasi sistem
berbasis elektronik.

- 28 -

Komponen

Possible Actions

e-Kesehatan
• Terbatasnya

anggaran

penyediaan

dan

pemeliharaan infrastruktur TIK, terutama di
fasilitas kesehatan.
Layanan dan aplikasi • Mendorong penggunaan sistem informasi untuk
ICT

pelayanan kesehatan telah dikembangkan baik
oleh Kementrian Kesehatan (SIKDA Generik,
SIMRS GOS, SIHA, SITT, SIM Surveilans, SI-PTM,
SISMAL, e-Logsitik), BPJS Kesehatan (P-Care),
Fasilitas Kesehatan, maupun industri (SIMPUS,
SIMRS,

SIM-Klinik)

mempercepat

adopsi

yang

berpotensi

sistem

informasi

untuk
pada

pelayanan kesehatan.
• Memaksimalkan fungsi data warehouse tingkat
pusat untuk mengintegrasikan berbagai sumber
data elektronik.
• Perlu adanya layanan standar data berbasis
elektronik dengan memanfaatkan teknologi yang
ada

(web

services,

API)

sehingga

dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan eKesehatan,

terutama

untuk

pengembangan

sistem informasi pelayanan kesehatan.
Infrastruktur

• Perluasan koneksi jaringan untuk pelaporan data
kesehatan untuk semua Dinkes Provinsi, Dinkes
Kabupaten, UPT vertikal, dan rumah sakit
melalui jaringan VPN
• Negara (Kemenkominfo) menyediakan koneksi
untuk kecamatan (PLIK and mPLIK) tetapi belum
dimanfaatkan untuk sektor pelayanan kesehatan.
• Pemanfaatan jaringan pita lebar (Broadband) fiber
optik seluruh Indonesia yang akan terealisasi
seluruhnya pada tahun 2019.

- 29 -

Komponen

Possible Actions

e-Kesehatan
• Mendorong

pemerintah

daerah

untuk

menyediakan koneksi bagi Puskesmas dan UPT
kesehatan lainnya.
• Berdasarkan

hasil

Risfaskes

2011,

sudah

sebagian besar (87%) Puskesmas telah memiliki
komputer yang perlu diperluas dan dipelihara.
• Pemanfaatan konektivitas telepon seluler dengan
teknologi internet mobile untuk memfasilitasi
komunikasi data.
Standar dan
interoperabilitas

• Kamus

data

kesehatan

(HDD)

masih

perlu

dikembangkan untuk mendukung standar data
kesehatan nasional yang mencakup semua aspek
transaksi

elektronik

pelayanan

kesehatan.

Sebuah prototipe dari HDD tersedia tetapi belum
secara resmi dilegalisasi.
• Perlunya kerjasama yang berkelanjutan antara
Kementerian Kesehatan dan Badan Standardisasi
Nasional

dan

Kementerian

Informatika

untuk

Komunikasi

menyusun

dan

standar

e-Kesehatan nasional yang di antaranya SNI
Informatika Kesehatan (e-Kesehatan).
• Kesepakatan terhadap identitas unik atau master
pasien

indeks

perlu

ditindaklanjuti

untuk

mendukung integrasi dan interoperabilitas antar
sistem pelayanan kesehatan yang ada.
Peraturan, Kebijakan • Penyusunan peraturan yang lebih teknis dalam
dan Pemenuhan

mengimplementasikan e-kesehatan diperlukan

terhadap kebijakan

sebagai landasan hukum bagi fasilitas kesehatan
dalam mengadopsi e-kesehatan.
• Kebijakaan

penggunaan

standar

data,

interoperabilitas, rekam kesehatan elektronik,
kerahasiaan dan kemanan data dalam sistem

- 30 -

Komponen

Possible Actions

e-Kesehatan
informasi pelayanan kesehatan perlu dipertegas
dengan mekanisme sertifikasi dan audit sistem
informasi untuk menjamin pemenuhan terhadap
regulasi.
Sumber daya
manusia

• Center of excelent SIK yang sudah dibentuk perlu
ditindaklanjuti untuk mengarah pada penguatan
kapasitas tenaga e-Kesehatan nasional dengan
berbagai

keahlian

teknis,

analisis

dan

manajemen informasi yang diperlukan.
• Pengembangan pendidikan formal dan informal di
pusat-pusat pendidikan dan pelatihan terkait
e-Kesehatan melalui kurikulum yang standar.
• Mengaktifkan

jejaring

atau

komunitas

e-Kesehatan melalui asosiasi profesi, konferensi
dan pertemuan reguler baik nasional, Asia Pacific
maupun global.
• Perlunya pengakuan terhadap pentingnya tenaga
fungsional untuk pengelolaan e-Kesehatan di
fasilitas pelayanan kesehatan.

- 31 BAB IV
STRATEGI E-KESEHATAN NASIONAL
A.

Uraian Strategi
Strategi e-kesehatan nasional diuaraikan dalam komponen penguatan yang
mencakup:
1.

Tatakelola dan Kepemimpinan
Strategi

: Menata dan menguatkan tatakelola dan kepemimpinan
e-Kesehatan nasional agar terjadi mekanisme kerja
sistem yang terkoordinasi serta terbangun komitmen.

Penguatan

komponen

tatakelola

dan

kepemimpinan

e-

kesehatandilakukan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan
kegiatan e-kesehatan nasional, regional dan lokal. Salah satunya
adalah dengan menata mekanisme koordinasi e-kesehatan nasional
melalui pembentukan komitee-kesehatan nasional yang terdiri dari
anggota secara lintas sektor (kementerian dan kelembagaan), industri,
akademisi, lembaga donor, praktisi, dan masyarakat. Hal ini bertujuan
untuk:
a.

memperluas sosialisasi dan advokasi untuk menumbuhkan
inisiatif e-kesehatanoleh berbagai pemangku kepentingan.

b.

memperluas

koordinasi

perencanaan

dan

pelaksanaan

untuk

memastikan

implementasi e-kesehatan.
c.

membantu

melakukan

pemantauan

berjalannya pelaksanaan implementasi e-kesehatan.
d.

membantu

melakukan

evaluasi

secara

berkala

terhadap

implementasi danoutcomee-kesehatan.
e.

melakukan identifikasi berbagai permasalahan dan memberikan
masukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan implementasi
e-kesehatan.

f.

melakukan

pengawasan

kepatuhan

terhadap

regulasi

dan

kebijakan e-kesehatan nasional.
Adanya komite e-kesehatan nasional akan memudahkan dalam
mengkoordinasi

kegiatan

teknis

yang

lebih

spesifik

terhadap

perencanaan dan pelaksanaan implementasi e-kesehatan melalui
pembentukan kelompok kerja (working group) yang spesifik seperti

- 32 Pokja standar data, Pokja interoperabilitas, Pokja fungsionalitas rekam
kesehatan elektronik, Pokja sertifikasi aplikasi e-kesehatan, Pokja
monitoring dan evaluasi progress implementasi e-kesehatan nasional,
Pokja

kompetensi

tenaga

e-kesehatan,

Pokja

keamanan

data

kesehatan elektronik, dan sebagainya.
Salah satu peran penting dari koordinasi nasional adalah
memfasilitasi agar e-kesehatan sesuai dengan regulasi. Antara lain
mempersiapkan mekanisme sertifikasi dan audit terhadap sistem
informasi kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah. Diperlukan sumber daya lemabaga dan sumber
daya manusia untuk melakukan sertifikasi dan audit sistem informasi
yang saat ini telah banyak digunakan.
2.

Investasi dan Strategi
Strategi

: Meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih
strategi

yang

tepat

untuk

untuk

mempercepat

implementasi e-kesehatan dalam kondisi keterbatasan
sumber daya.
Komponen strategi dan investasi e-kesehatan diperlukan untuk
mengembangkan, mengoperasikan, dan kesinambungan e-kesehatan
nasional. Komponen ini mendukung pengembangan strategi dan
rencana di berbagai tingkatan organisasi untuk mengarahkan
pengembangan e-kesehatan di tiap tingkatan tersebut. Pada skala
nasional strategi dan investasi dapat dilakukan dengan aktivitas
seperti pengembangan standar data kesehatan, membangun strategis
e-kesehatan nasional, membuat panduan adopsi aplikasi e-kesehatan
untuk

organisasi

kesehatan

di

semua

level,

memanfaatkan

infrastruktur jaringan SIKNAS untuk mendukung integrated shared
information platform secara nasional, dan sebagainya.
3.

Layanan dan Aplikasi
Strategi

: Memperluas dan meningkatkan layanan dan aplikasi
sistem

teknologi

informasi

dan

komunikasi

yang

mampu meningkatkan kualitas proses kerja pelayanan
kesehatan.

- 33 Perluasan dan peningkatan layanan dan aplikasi e-Kesehatan
harus mencakup layanan dan aplikasi health informatics dan telehealth. Berdasarkan pada sejumlah sistem informasi yang telah
digunakan

dan

potensial

untuk

dikembangkan,

maka

dapat

ditentukan berbagai aplikasi yang dibutuhkan untuk e-kesehatan.
Aplikasi tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis layanannya untuk
mengakomodasi kepentingan konsumen, Pemerintah, industri dan
tenaga kesehatan. Beberapa contoh aplikasi dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel 4. Klasifikasi Aplikasi e-Kesehatan Berdasarkan Kegunaan
Jenis

Deskripsi

Contoh

e-Kesehatan

Aplikasi layanan

Portal informasi obat, portal

Content

kesehatan yang berisi

informasi program-program

Application

dan menghadirkan

kesehatan (Contoh: screening

informasi-informasi

kesehatan), clinical guideline,

mengenai kesehatan.

distribusi fasilitas kesehatan dan
tenaga medis dan lain sebagainya

e-Kesehatan

Aplikasi ini adalah

e-referral, regional health

Connectivity

untuk memudahkan

information exchange, sistem

Application

interaksi antar

informasi pendukung SPGDT,

pemangku

electronic public health reporting

kepentingan.

systems.

e-Kesehatan

Aplikasi yang

Electronic medical records, clinical

Care

mendukung perawatan

decision support systems,

Application

dan penanganan

telemedicine, telecare, personal

layanan kesehatan.

health records dan lainnya

e-Kesehatan

Aplikasi yang

e-procurement, e-prescribe,

Commerce

memudahkan proses

computerized provider order entry,

Application

pembayaran dan biaya

dan lainnya

yang dikeluarkan di
lingkungan kesehatan.
e-Kesehatan

Aplikasi yang

Layanan API standar data

Service

memberikan service

kesehatan, Informasi ketersediaan

Application

tempat tidur, Digital signature,

- 34 -

Jenis

Deskripsi

Contoh

untuk aplikasi e-

eHealthregistration for certification,

kesehatan lainnya

portal for standar testing
compliance (connectathon).

Selain berbagai bentuk aplikasi yang memudahkan transaksi data
antar pemangku kepentingan, perlu dibuat beberapa layanan ekesehatan

yang

dapat

dimanfaatkan

oleh

berbagai

pemangku

kepentingan tersebut, antara lain:
a.

Penyediaan informasi perkembangan e-kesehatan (knowledge
management).

b.

Penyediaan akses terhadap dokumen dan panduan e-kesehatan
yang relevan seperti dokumen standar data, dokumen sertifikasi
aplikasi e-Kesehatan dan lain sebagainya.

c.

Penyediaan layanan e-kesehatan dengan memanfaatkan teknologi
yang ada (sebagai contoh layanan standar data kesehatan dengan
teknologi web services, API) sehingga dapat dimanfaatkan oleh
pemangku

kebijakan

yang

berbeda-beda,

terutama

untuk

pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan.
d.

penyediaan layanan penggunaan identitas unik untuk pelayanan
pasien secara individu.

e.

penyediaan

layanan

digital

signature

untuk

mendukung

keamanan data elektronik.
4.

Standar dan Interoperabilitas
Strategi

: Menata

standarisasi

informatika

kesehatan

dan

interoperabilitas sistem untuk mengatasi kompleksitas
sistem layanan kesehatan
Kompleksnya ekosistem kesehatan dan terfragmentasinya sistem
informasi kesehatan memerlukan implementasi e-kesehatan secara
terintegrasi. Interoperabilitas antar sistem informasi perlu difasilitasi
dengan

penggunaan

standar

informatika

kesehatan

dan

pengembangan hub interoperabilitas pertukaran informasi kesehatan
(HIE) terintegrasi (integrated shared service platform) melalui arsitektur
enterprise service bus. Berikut gambaran arsitektur e-kesehatan

- 35 dengan hub interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data
elektronik.

Gambar 2. Interoperabilitas Antar Berbagai Sistem Melalui HIE
Berbagai aplikasi dan layanan ICT (poin 7) antara lain SIM RS,
SIMPUS, SIKDA Generik, SITT, SIHA, SI-PTM, Disease Registry, P-Care
dan lain-lain menggunakan konsep catatan medis elektronik (Rekam
Kesehatan Elektronik), yang digunakan oleh dokter maupun tenaga
medis

lainnya

untuk

mengakses

dan

memperbarui

informasi

kesehatan terhadap seorang pasien secara bersama. Idealnya berbagai
layanan sistem informasi tersebut dapat saling mempertukarkan data
elektronik untuk memperoleh data pasien secara komprehensif dan
longitudinal.

Sebuahlayer

interoperabilitas

menerima

semua

komunikasi dari aplikasi TIK yang digunakan oleh berbagai fasilitas
kesehatan dan penyedia layanan kesehatan dalam suatu wilayah
geografis tertentu. Layer interoperabilitas ini melakukan pemrosesan
pesan/data antar berbagai aplikasi layanandan dapat berperan juga
sebagai

infrastrukturhost

yang

memfasilitasi

pertukaran

data

elektronik.
Salah satu syarat penting interoperabilitas sistem adalah
perlunya penggunaan standar data yang sama, yang dapat difasilitasi
dengan repository bersama. Beberapa repository standar yang dapat
memfasilitasi interoperabilitas antara lain:
a.

Registrasi penduduk (client registry) mengelola identitas unik
warga/pasien yang menerima pelayanan kesehatan dengan suatu
negara. Dapat juga dengan menetapkan kombinasi dari data
pasien dengan mengembangkan master pasien index (MPI) seperti
kombinasi dari nama lengkap, tanggal lahir, dan wilayah tempat
tinggal.

- 36 b.

Registrasi penyedia layanan kesehatan (provider registry), berupa
identitas unik dari penyedia layanan kesehatan yang dapat
dikaitkan dengan mekanisme otentifikasi, digital signature, dan
hak akses terhadap data kesehatan pasien.

c.

Registrasi fasilitas kesehatan (health facility registry) berfungsi
sebagaiotoritas pusatuntuk secara unik mengidentifikasi semua
tempat di mana pelayanan kesehatan yang diberikan di dalam
sebuah negara.

d.

Standar terminologi medis (terminology services) yang berfungsi
sebagai acuan penggunaan konten data kesehatan seperti
diagnosis, pemeriksaan penunjang, dokumentasi keperawatan
dan sebagainya. Pengelolaan standar terminologi medis dengan
dipetakan terhadap standar internasional sepertiI CO10, LOINC,
SNOMED, dan lain-lain.

5.

Infrastruktur
Strategi

: Memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi untuk implementasi ekesehatan secara luas.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksud
dalam hal ini adalah keseluruhan sumber daya teknologi yang
menyediakan platform (pondasi dasar) untuk aplikasi sistem teknologi
informasi

yang

digunakan

dalam

implementasi

e-kesehatan.

Komponen infrastruktur e-kesehatan diperlukan untuk mendukung
pertukaran data dan informasi kesehatan yang terstruktur dan
bermakna tanpa dibatasi geografis dan wilayah kesehatan tertentu.
Ketersediaan infrastruktur diarahkan untuk mendukung cara-cara
baru yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dan
menyediakan informasi kesehatan. Komponen infrastruktur terdiri
dari teknologi fisik, platform perangkat lunak, dan layanan (service)
yang mendukung pertukaran informasi kesehatan.
6.

Peraturan, Kebijakan, dan Pemenuhan terhadap Kebijakan
Strategi

: Menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan
pemenuhan kebijakan e-Kesehatan nasional sebagai
landasan, arah, dan tujuan implementasi e-Kesehatan
ke depan, serta menjamin integritas sistem layanan
kesehatan.

- 37 Peraturan dan kebijakan sangat penting dalam implementasi eKesehatan. Peraturan dan kebijakan e-Kesehatan nasional menjadi
landasan, arah, dan tujuan dalam implementasi e-Kesehatan ke
depan, serta menjamin integritas sistem layanan kesehatan. Saat ini
peraturan perundang-undangan yang khusus untuk e-kesehatan
belum tersedia, namun beberapa peraturan perundang-undangan
yang ada dapat menjadi landasan hukum penyelenggaraan sistem
informasi

kesehatan

dan

implementasi

e-kesehatan.

Peraturan

perundang-undangan dimaksud dapat dilihat pada batang tubuh
peraturan ini. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup
hal-hal yang berkaitan dengan data/informasi, sistem informasi, dan
teknologi informasi yang umum sampai dengan spesifik di bidang
kesehatan

yaitu

data/informasi

kesehatan,

sistem

informasi

kesehatan, teknologi informasi di bidang kesehatan atau informatika
kesehatan.
Namun demikian, selain aspek-aspek yang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak aspek
penting lainnya yang harus diatur.
7.

Sumber Daya Manusia
Strategi

: Meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia
dalam

memanfaatkan,

mengimplementasikan

mengembangkan
teknologi

informasi

dan
dan

komunikasi untuk kesehatan.
Sumber

daya

manusia

merupakan

aspek

penting

dalam

penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dan implementasi eKesehatan, terutama untuk tenaga pengelola atau operator yang
menjalankan sistem informasi kesehatan atau sistem elektronik
kesehatan.

Untuk

menjamin

dalam

implementasi

e-kesehatan,

dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional agar sistem yang
dikelola dapat berjalan dengan baik.
Unit pengelola sistem informasi kesehatan nasional, provinsi,
kabupaten/kota, dan fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki
sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi kesehatan dan
e-kesehatan. Sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi
kesehatan dan e-kesehatan harus memiliki kompetensi paling sedikit
di bidang statistik, komputer, dan epidemiologi.

- 38 Dalam hal implementasi e-kesehatan yang lebih kompleks seperti
tele-health perlu tersedia sumber daya manusia di bidang teknik
informatika.
Jumlah sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi
kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan. Sumber daya manusia
yang mengelola sistem informasi kesehatan terdiri atas: (a) pemimpin
dan penanggung jawab; (b) pengumpul dan penginput data; (c)
pengolah data; (d) pelaksana penyebarluasan Informasi Kesehatan dan
pelaporan; dan (e) pemelihara teknis sistem elektronik kesehatan
(sistem e-kesehatan).
Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang
mengelola sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan, dilakukan
pendidikan dan/atau pelatihan. Setiap unit pengelola sistem informasi
kesehatandan e-kesehatan juga harus melakukan pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia di lingkungan
masing-masing

melalui

pengembangan.

Pemerataan,

pemerataan,

pemanfaatan,

pemanfaatan,

dan

dan

pengembangan

dilakukan melalui sistem karier dan peningkatan kompetensi.
B.

Peran Komponen
Tabel berikut menunjukkan peran masing-masing komponen tersebut
dalam memperkuat e-kesehatan nasional.
Tabel 1. Peran Masing-masing Komponen e-Kesehatan
Komponen

Peran Komponen

e-Kesehatan
Tatakelola dan



Kepemimpinan

Mengkoordinasikan e-kesehatan secara langsung
di

tingkat

nasional;

memastikan

keselarasan

dengan tujuan kesehatan dan dukungan politik;
mempromosikan

kesadaran

dan

melibatkan

pemangku kepentingan.


Menggunakan mekanisme, keahlian, koordinasi
dan

kemitraan

mengadopsi

untuk

komponen

mengembangkan
e-kesehatan

diperlukan (misalnya standar).

atau
yang

- 39 -

Komponen

Peran Komponen

e-Kesehatan


Memberikan dukungan terhadap perubahan yang
diperlukan, memantau pelaksanaan dari hasil
rekomendasi, terutama melihat manfaat yang
diharapkan.

Strategi dan



Investasi

Memastikan adanya strategi yang terencana untuk
e-kesehatan nasional.



Mendorong

penyusunanperencanaan

dengan

memastikan keterlibatan pemangku kepentingan
terkait.


Menyelaraskan

pembiayaan

dengan

prioritas

kegiatan e-kesehatan, baik dari donor, pemerintah
dan pendanaan sektor swasta untuk jangka
pendek, menengah, maupun jangka panjang.
Layanan dan



Aplikasi

Menyediakan sarana untuk layanan e-kesehatan
baik

aplikasi

informatika

kesehatan

maupun

aplikasi tele-health.


Sarana untuk layanan e-kesehatan yang berupa
aplikasi informatika kesehatan memungkinkan
tersedianya layanan standar data, pertukaran
informasi elektronik, dan pengelolaan informasi.



Sarana dapat disediakan oleh pemerintah atau
swasta.

Standar dan



Interoperabilitas

Mengadopsi,

mengembangkan,

dan

memperkenalkan standar yang memungkinkan
pengumpulan dan pertukaran informasi kesehatan
di

seluruh

sistem

kesehatan

dan

pelayanan

kesehatan dilakukan secara konsisten dan akurat.
Infrastruktur



Membangun dasar untuk pertukaran informasi
elektronik melintasi batas-batas geografis dan
kewilayahan.

Termasuk

infrastruktur

fisik

(misalnya jaringan), layanan standar, dan aplikasi
yang

mendukung

nasional.

lingkungan

e-kesehatan

- 40 -

Komponen

Peran Komponen

e-Kesehatan
Regulasi, Kebijakan



Mempertimbangkan kebijakan dan regulasi yang

dan Pemenuhan

menjadi prioritas nasional dalam implementasie-

terhadap kebijakan

kesehatan, meninjau kebijakan yang ada untuk
menyelaraskan

dan

melengkapi

kebijakan

e-

kesehatan, serta melakukan review perkembangan
e-kesehatan.


Menciptakan lingkungan hukum dan penegakan
hukum

untuk

membangun

kepercayaan

dan

perlindungan bagi konsumen dan industri dalam
implementasi e-kesehatan.
Sumber Daya



Manusia

Mengupayakan
dengan

tersedianya

kompetensi,

SDM

e-kesehatan

pengetahuan,

dan

keterampilan yang memadai


Membangun

jaringan

nasional,

regional

dan

jejaring khusus untuk implementasi e-kesehatan.


Membangun program pendidikan dan pelatihan
terkait e-kesehatan untuk peningkatan kapasitas
tenaga informatika kesehatan.

C.

Output dan Outcome e-Kesehatan
Berdasarkan pertimbangan definisi dan lingkup e-kesehatan diatas,
maka beberapa output maupun outcome dari e-kesehatan yang dapat
dicapai, antara lain sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2. Target Output dan OutcomePengembangan
dan Implementasi e-Kesehatan
Output/Outcomee-

Output dan Outcome e-Kesehatan

Kesehatan
Akses terhadap

• Kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan

pelayanan

dasar dan lanjutan untuk masyarakat daerah rural

kesehatan

dan terpencil.

- 41 -

Output/Outcomee-

Output dan Outcome e-Kesehatan

Kesehatan
• Kemudahan bagi pasien untuk mencari penyedia
layanan kesehatan yang menawarkan layanan yang
mereka butuhkan.
• Kemudahan

mendapatkan

second

opinion

dari

spesialis lain secara jarak jauh.
Peningkatan

• Produktivitas tenaga kesehatan meningkat karena

efisiensi dalam

efisiensi yang lebih besar dalam memperoleh informasi

pelayanan

pasien, pencatatan, administrasi, dan untuk rujukan.

kesehatan

• Pemanfaatan sumber daya tenaga kesehatan lebih
optimal

melalui

model

penyelenggaraan

layanan

kesehatan jarak jauh (telemedicine).
Mutu dan

• Peningkatan pemenuhan terhadap panduan klinis oleh

keselamatan

penyedia layanan kesehatan seperti mengurangi kasus

pasien

efek samping medis.
• Peningkatan kemampuan untuk memonitor pasien
yang membutuhkan obat-obatan jangka panjang dan
tindakan perawatan rutin lainnya (misalnya imunisasi,
monitoring penyakit kronis).

Monitoring

• Peningkatan

kesehatan dan

surveilans

pelaporan

masyarakat.

kemampuan

dan

pengelolaan

untuk

mendukung

intervensi

kesehatan

• Peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan
melaporkan

output

maupun

outcome

pelayanan

kesehatan di suatu populasi.
Akses terhadap

• Peningkatan akses ke sumber-sumber pengetahuan

pengetahuan

bagi penyedia layanan kesehatan, termasuk literatur

kesehatan dan

medis, pendidikan, pelatihan, dan lainnya.

pendidikan

• Peningkatan akses ke sumber-sumber pengetahuan
kesehatan

bagi

konsumen/pasien,

termasuk

pendidikan kesehatan dan peningkatan kesadaran
akan kesehatan, dan informasi pencegahan untuk
kondisi kesehatan tertentu.

- 42 -

Output/Outcomee-

Output dan Outcome e-Kesehatan

Kesehatan
Perencanaan

• Peningkatan akses ke sumber data yang berkualitas

operasional dan

untuk mengetahui kinerja layanan kesehatan, untuk

manajemen

melakukan

perencanaan

(tenaga

kesehatan)

dan

pengembangan program kesehatan.
Pemberdayaan
masyarakat

• Peningkatan partisipasi individu dalam pemantauan
dan penanganan penyakit kronis secara mandiri.
• Peningkatan akses ke sumber-sumber pengetahuan
kesehatan yang terpercaya.

Inovasi dan

• Peningkatan standarisasi pertukaran informasi dan

pertumbuhan e-

komunikasi antara berbagai level pelayanan kesehatan

kesehatan

(pelayanan rujukan), lembaga, dan organisasi yang
berbeda.
• Peningkatan peluang untuk inovasi sistem informasi
kesehatan melalui akses ke standar e-kesehatan dan
peta jalan e-kesehatan nasional.

- 43 BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A.

Pembinaan
Pembinaan implementasi e-kesehatan dilakukan di semua jenjang
administrasi kesehatan. Dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, on the
job training, supportive supervision, dan lain-lain. Pelaksana pembinaan
adalah Kementerian Kesehatan, komite e-kesehatan, dan tim daerah,
dengan melibatkan petugas atau tim yang berkompeten.

B.

Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan terhadap pelaksanaan Strategi e-Kesehatan Nasional
ditujukan untuk mengetahui kemajuan implementasi e-kesehatan yang
telah direncanakan dalam strategi e-kesehatan nasional ini. Pemantauan
ini dilakukan mulai dari asupan, proses pelaksanaan, hingga keluaran,
serta dampak dari kegiatan. Pencapaian dipantau dengan menggunakan
indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pemantauan ini
akan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan diumpanbalikkan secara regular, baik tertulis maupun dalam pertemuanpertemuan

terkait.

Hasil

pemantauan

akan

menjadi

dasar

untuk

melakukan rencana perbaikan dan bahkan bila perlu memodifikasi peta
jalan.
Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Strategi e-Kesehatan
Nasional ditujukan untuk mengetahui keberhasilan implementasi ekesehatan, terutama terhadap indikator kegiatanyang terlampir dalam peta
jalan strategi e-kesehatan. Evaluasi dilakukan setiap tahun dengan menilai
pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran
strategis, keluaran dari setiap misi, maupun target masing-masing kegiatan
yang telah ditetapkan. Pencapaian target dan kendala-kendala dalam
pelaksanaan implementasi e-kesehatan harus direview dan didiskusikan
setiap tahun dengan seluruh pemangku kepentingan.
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja di
Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang data dan
informasi kesehatan, yang melibatkan komite e-kesehatan nasional.

- 44 BAB VI
PENUTUP
Strategi e-Kesehatan Nasional diharapkan dapat dipergunakan sebagai
acuan dalam perencanaan pengembangan dan implementasi e-kesehatan,
terutama dalam penyusunan peta jalan e-Kesehatan. Oleh karenanya, komitmen
semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan Strategi e-Kesehatan
Nasional ini menjadi penting.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NILA FARID MOELOEK

Judul: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Oleh: Vania Essianda


Ikuti kami